Memorandum Program Sanitasi Kota Tidore Keplauan
1.1.1. Lembar Kesepakatan Pemerintah KOTA TIDORE KEPULAUAN LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
Nomor : ................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli.
Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini ,,,,,,,,,,, tanggal ,,,,,,,,,,,,,, bulan desember tahun Dua Ribu Empat Belas, kami unsur Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sepakat untuk mengalokasikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sanitasi ini:
Memorandum Program Sanitasi Kota Tidore Keplauan
KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KOTA TIDORE KEPULAUAN T.A 2014 - 2018 (x Rp. 1.000.000)
No A A.1 A.2 A.3 A.4
Tahun Anggaran 2014 2015 2016 2017 Sumber Pendanaan : APBD KOTA TIDORE KEPULAUAN Air Limbah Permukiman Persampahan Drainase Lingkungan Prohisan Sub Total A Sub Sektor
2018
Total
Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program Sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Perwakilan Kota Tidore Kepulauan
Walikota Tidore Kepulauan (Ahmad Mahifa)
(…………………...……)
Memorandum Program Sanitasi Kota Tidore Keplauan
1.1.2. Lembar Kesepakatan Pemerintah Provinsi LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PROVINSI MALUKU UTARA– KOTA TIDORE KEPULAUAN
Nomor : ……………………… Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi,Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli.
Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini ,,,,,,,,,,,,,, tanggal ,,,,,,,,,, bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, kami Pemerintah Provinsi Maluku Utara sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014–2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi KOTA TIDORE KEPULAUAN sub Lampiran L.1-C untuk implementasi program: 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah 2. Program Pengembangan Kebijakan Dan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3. Program Pengembangan Kebijakan Dan Kinerja Pengelolaan Drainase 4. Program Promosi Higiene Sanitasi
Memorandum Program Sanitasi Kota Tidore Keplauan
No B B.1 B.2 B.3 B.4
KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – PROVINSI MALUKU UTARA T.A 2014 - 2018 (x Rp. 1.000.000) Tahun Anggaran Sub Sektor 2014 2015 2016 2017 2018 Total Sumber Pendanaan : APBD Provinisi Maluku Utara Air Limbah Permukiman Persampahan Drainase Lingkungan Prohisan Sub Total A
Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program Sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Perwakilan Provinsi Maluku Utara: Wakil Gubernur Maluku Utara
Muhammad Gani Kasuba Lc
…………………….......
Perwakilan Kabupaten Kota Tidore Kepulauan : Walikota Tidore Kepulauan
( Ahmad Mahifa )
…………………….
Memorandum Program Sanitasi Kota Tidore Keplauan
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI DIRJEN PPLP, DIRJEN P2PL– KOTA TIDORE KEPULAUAN
Nomor : ……………………… Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan danpelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan dapat lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai sumber terkait, termasuk sumber pendanaan dari Pusat.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini ,,,,,,,,,, tanggal ,,,,,,,,, bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi KOTA TIDORE KEPULAUAN sub Lampiran L.1-D untuk implementasi program: 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah 2. Program Pengembangan Kebijakan Dan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3. Program Pengembangan Kebijakan Dan Kinerja Pengelolaan Drainase 4. Program Promosi Higiene Sanitasi
Memorandum Program Sanitasi Kota Tidore Keplauan
No C C.1 C.2 C.3 C.4
KESEPAKATAN ALOKASI MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI DIRJEN PPLP, DIRJEN P2PL – KOTA TIDORE KEPULAUAN T.A 2014 - 2019 (x Rp. 1.000.000) Tahun Anggaran Sub Sektor 2014 2015 2016 2017 2018 Sumber Pendanaan : APBN Air Limbah Permukiman Persampahan Drainase Lingkungan Prohisan Sub Total A
Total
Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program Sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Direktorat Jenderal: Satker PPLP Provinsi
Mulis, ST
Satker P2PL (05)
……………………
……………………
Perwakilan Kota Tidore Kepulauan Walikota Tidore Kepualauan
Ahmad Mahifa
……………………
Perwakilan Provinsi Maluku Utara: Gubernur Maluku Utara
Muhammad Gani Kasuba Lc
……………….......
Memorandum Program Sanitasi Kota Tidore Keplauan
1.2. Sumber Dana Non Pemerintah Sesuai dengan paradigma pembangunan Nasional saat ini, disadari bahwa tugas pembangunan disamping dikelola oleh pemerintah yang berfungsi sebagai koordinator maka diperlukan partisipasi dari unsur masyarakat dan dunia usaha. Kedua sektor tersebut dikondisikan untuk mengambil peran makin besar dalam mencapai keberhasilan dalam semua tahap pembangunan, termasuk program percepatan pembangunan sektor sanitasi. Bentuk pelibatan peran kedua pilar pembangunan tersebut telah dimulai dari sejak tahapan penetapan program kegiatan yang diperlukan masyarakat, yaitu melalui proses Konsultasi Publik pada tahap penyusunan SSK. Pada tahapan implementasi strategi ini, bentuk partisipasi dari unsur Swasta dan Masyarakat tercantum dalam bentuk kesepakatan dukungan seperti terlampir, baik dalam bentuk dukungan pendanaan ataupun dalam kontribusi lainnya. Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama tiga aktor utama: Pemerintah, civil society dan dunia usaha.
Memorandum Program Sanitasi Kota Tidore Keplauan
1.2.1. Lembar Kesepakatan Partisipasi Swasta ( Dunia Usaha/CSR/LSM )
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PT.XXX – KOTA TIDORE KEPUALAUN
Nomor : ................... Sektor / Program Sanitasi : ...................
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli.
Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami PT.....XXX sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi untuk implementasi program: 1). ................................ 2). ................................ dst
Memorandum Program Sanitasi Kota Tidore Keplauan
KESEPAKATAN ALOKASI MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PT.
– KOTA TIDORE KEPULAUAN T.A 2014 - 2018 (x Rp. 1.000.000)
No B B.1 B.2 B.3 B.4 B.5
Sub Sektor
2014 Sumber Pendanaan : PT................ Air Limbah Permukiman Persampahan Drainase Lingkungan Prohisan Air Bersih Sub Total A
2015
Tahun Anggaran 2016 2017
2018
Total
Implementasi rencana penganggaran dan detail kesepakatan ini akan ditindak lanjuti sesuai lembar Lampiran xxx. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Perwakilan PT 1. Dirut PT.
: 1.
1. ………………………………..
Perwakilan Kota Tidore Kepulauan : Walikota Tidore Kepulauan
Ahmad Mahifa
……………………
Memorandum Program Sanitasi Kota Tidore Keplauan
1.2.2. Lembar Kesepakatan Masyarakat
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI Kelompok Masyarakat xxx – KOTA TIDORE KEPULAUAN
Nomor : ................... Sektor / Program Sanitasi : ...................
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli.
Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami atas nama Kelompok Masyarakat xxx sepakat untuk memberikan kontribusi dan partisipasi dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2015 – 2019 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi dalam bentuk: 1). ................................ 2). ................................ dst
Memorandum Program Sanitasi Kota Tidore Keplauan
KESEPAKATAN ALOKASI MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI – KOTA TIDORE KEPULAUAN T.A 2014 – 2018 (x Rp. 1.000.000) No
Sub Sektor
B B.1 B.2 B.3 B.4 B.5
Sumber Pendanaan : Pokmas Air Limbah Permukiman Persampahan Drainase Lingkungan Prohisan Air Bersih Sub Total A
2014
2015
Tahun Anggaran 2016 2017
2018
Total
Penjelasan detail terkait kesepakatan ini sesuai lembar Lampiran xx. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Perwakilan Pokmas
:
1. Ketua Pokmas
1.
…………………………..
Perwakilan Kota Tidore Kepulauan : Walikota Tidore Kepulauan
Ahmad Mahifa
……………………
