Bagian V
AGENDA MEWUJUDKAN KOTA TIDORE KEPULAUAN YANG BERPEMDABAN
Peningkatan Kesadaran Budava 6(Adat se Atorantt perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat seringkali terjadi begitu cepat. Hal ini lerutama ditunjang oleh pesat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pada gilirannya berimplikasi pada munculnya berbagai gejala sosial budaya yang baru berupa gejala
Dewasa
ini
ketercerabutan budaya dan berubahnya orientasi budaya' Menurunnya orientasi sosial budaya daerah' Nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan pranata-pranata kebudayaan sebagai ciri khas masyarakat Kota Tidore Kepulauan menggejala bersamaan dengan menguatnya peikembangan modernisasi. Ditinggalkannya nilai-nilai budaya ini berimplikasi pula pada merosotnya ketahanan budaya' pengaruh budaya asing yang tidak relevan dengan basis nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan budaya masyarakat. Dalam era otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kualitas pengelolaan dan pengembangan sosial budaya yang rendah tidak hanya disebabkan oleh kemampuan ekonomi dan dukungan pembiayaan daerah, namun juga pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komimen pemerintah daerah dan segenap pelaku pembangunan terhadap kekayaan budaya yang dimiliki' Sementara itu, apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah cenderungBemakin menurun, antara lain karena arus informasi dari luar yang tidak diimbangi dengan sumber-
sumber informasi lokal yang memadai dan mampu memberikan wacana altematif terhadap promosi budaya modern yang ada.
Lemahnya kemampuan dalam mensikapi dan mengelola keragaman. Pluralisme dalam masyarakat
sepaiutnya disikapi secara dewasa, rasional dan demokratis. Oatam p.utt"t pergaulan sosial sehari-hari, keberagaman hal seringkaii belum auput dimaknai secara positif. Sebaliknya ini slringkali cenderung menjadi faktor disintegrasi sosial. Kondisi iri dapat dilftaf dari menguatnya orientasi k'lompok, etnik, dan agama yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkal disintegrasi bangsa. Masalah ini berkembang semakin serius akibit minimnya forum-forum publik yang dapat menyalurkan dan wadahi berbagai aspirasi masyarakat. ^ Gejala ketercerabutan budaya, lemahnya semangat dan kemampuan mengelola keberagaman, dan perubahan orie*asi budaya membutuhkan strategi pemecahan yang berisifat kebuiayaan pula. Semantara itu, soal kelemahan kelola wisata *"-".irrk* penanganan berdasarkan prinsip dan strategi pengembangan Pariwisata.
A. PERMASALAHAN , 1. Memudarnya nilai-nilai Keagamaan dan Adat (Locat |l/istlom - Adat
se
Atoran)'
Seperti diketahui berhwa wilayah Kota Tidore
Kepulauan merupakan daerah bekas Kesultanan Tidore yang merupakan salah satu kerajaan Islam tertua dan terblsar di Nusantarapada abad ke-l5 sampai abad ke17. Berdasarkan pengaruh kekuasaan kerajaan Islam
itu,nilai-nilaiadatdanagamalslamtelahmenjadi kearifan|oka|(localwisdom-adatseatoran)atau bagian tak terpisatikan dari kehidupan individu dan sosial di daerah ini. Agenda Mewuiudkan Kota Tidore Kepulauan Yang Berperadaban 157
Pemahaman dan kepahrhan masyzuakat terhadap
nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom
-
adat
se
atoran) tersebut melahirkan suatu tatanan kehidupan yang sejuk, aman, toleran dan damai serta bebas dari perilaku kesewenang-wenangan. Ada semacam hukuman sosial (social punishmenf) terhadap mereka yang melal
pola hidup .nodern yang cendenrng permisive telah menggerus nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini menjiwai kepribadian masyarakat lokal Tidore Kepulauan. Meskipun nilai-nilai tradisi masyarakat masih sangat kuat dianut oleh masyarakat Kota Tidore Kepulauan, nulmun hal ini tidak lagi menjadi panduan umum (common plaform) dalam perilaku kehidupan sosial. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kearifan lokal
akan dipandang sebagai masalah individual
dan
menjadi tanggungiawab individu didepan hukum positif negara tanpa sangsi sosial keagamaan dan adat seperti pada masa lalu. Permasalahan lain dalam rangka pembangunan Kota Tidore Kepulauan yang berperadaban adalah masih sering terjadi " gangguan keamanan dan ketertiban Agenda Mewujudkan Kota Tidore Kepulauan yang Berperadaban -
15g
masyarakat. Data Polres Kota Tidore bahwa sepanjang tahun 2004 terdapat 49 kali terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berupa penemuan mayat, penganiayaan, pencurian dan pemberatan'
pelanggaran susila, perusakan, kawin tanpa rjin, tecelakaan lalu lintas, pengeroyokan, penipuan, penghinaan dan penggunaan narkoba. Selain itu, dalam i<ehidupan rumah tangga masih tingginya angka suami-istri, sepanjang tahun 2004 terdapat p"r"".iiutt -20 k*,tt cerai talak dan26 kasus cerai gugat' Demikian juga jumlah perkara pidana yang masuk dan diputuskan Pengadilan Negeri Soasio pada tahun 2003 sebanyak 562 kasus dan semuanya diputuskan pada tahun yang sama. Sedangkan perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Soasio pada tahun yang sama adalah 7 kasus dan diPutuskan 6 kasus.
2.
Tidak Optimalnya Peran Kelembagaan. Pembangunan masyarakat, bangsa dan negara merupakan tanggungjawab setiap warga negara
Dengan demikian, partisipasi semua komponen masyarakat adalah dalam rangka pembagian peran masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Kebijakan pembangtrnan daerah yang bertumpu pada tiga tungku, Vrt"i pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan salah satu bentuk pembagian peran dimaksud' Terutama aspek kelembagaan pembangunan memegang peranan penting sesuai dengan tugas pokok dan orientasi kerja kelembagaannYa.
Dalam rangka pembangunan masyarakat Kota Tidore Kepulauan yang berperadaban, peran kelembagaan sosial berupa lembaga pendidikan, lembaga adat, lembaga agarna, dan lembaga sosial lainnya sangat berperanan penting. Selama ini, pembinaan kehidupan sosial yang berbudaya tidak
Agenda Mewujudkan Kota Tidore Kepulauan Yang Berperadaban - 159
dilaksanakan secara disengaja (deliberation) tapi
berjalan secara kebefirlan
(by accident) pada
kesempatan tertentu saja, misalnya pada saat perayaan hari-hari besar keagamium. Selama ini pemerintah daerah hanya lebih banyak membiarkan pembinaan kehidupan sosial kepada tokoh adat dan agama tanpa suatu kebijakan intervensi berupa tunjangan fasilitas yang memadai. Akhirnya, pembinaan kehidupan sosial yang dilakukan oleh para tokoh informal dimasyarakat dan pembinaan masyarakat yang diprogramkan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa hubungan koordinasi yang baik. Padahal jika koordinasi tersebut berjalan baik, pemerintah daerah dapat menfasilitasi pembinaan kehidupan generasi muda yang berbudaya melalui penyusunan kurilculum pendidikan lokal yang menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan nasional dengan melibatkan para tokoh adat dan tokoh agama di daerah Kota Tidore Kepulauan. Terutama menyangkut dengan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai lokal adot se atoran dengan wawasan keilmuan yang mereka peroleh melalui kurikulum pendidikan nasional. Untuk itu, ke depan perlu dilalarkan revitalisasi peran kelembagaan adat dan keagamaan dalam rangka menjadi pilar pembangunan daerah Kota Tidore Kepulauan. Institusi keagamaan dan adat adalah perekat sosial (social glue) dalam rangka penciptaan kehidupan sosial yang toleran, damai dan harmonis. Mereka harus diberikan peran bagi pembinaan kehidupan individu dan kemasyarakatan secara optimal karena keberadaan para tokohnya masih dipandang sebagai pengayom dan pemersatu masyarakat. Sedangkan di bidang pemerintahan, . penerapan nilai-nilai adat dan Agenda Mewujudkan Kota Tidore Kepulauan Yang Berperadaban - 160
keagamaan dalam lingkungan kerja pada setiap instansi dapat ditempuh lewat kebijakan pemerintah daerah
yang sejalan dengan upaya penciptaan pemerintahan yang baik (good governance) Kota Tidore KePulauan.
B. SASARAI\ PEMBA}IGI.INAN
2OO5
-
di
tata
daerah
2O1O
Berdasarkan berbagai tantangan dan permasalahan di atas, sasaran pembangunan budaya "Adat Se Atoran" yang akan dicapai pada tahun 2005-2010 adalah : 7. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilainilai "adat se atoran" yang melingkupi kehidupan individu, kemasyarakatan dan pemerintahan; 2. Dipertimbangkannya nilai-nilai "adat se atoran" sebagai bagran dari hukum publik formal di wilayah Kota Tidore Kepulauan; Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan; 4.
Terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan harmonis antarkomponen masyarakat di Kota Tidore Kepulauan.
5. Berkembangnya lembaga
kebudayaan daerah, lembaga sosial masyarakat bersama-sama dengan pemerintah
6.
daerah untuk menggali dan memelihara nilai-nilai tradisi yang positif; Semakin menguatnya penerapan nilai-nilai budaya daerah unhrk memperkaya dan memantapkan budaya nasional, serta untuk memperkuat kohesivitas masyarakat;
7. Meningkatnya pemerataan dan
keseimbangan dengan potensi khas Kota Tidore Kepulauan; serta Meningkabrya kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah;
pengembangan tujuan wisata yang sesuai
8.
Agenda Mewujudkan Kota Tidore Kepulauan Yang Berperadaban -
161
KEBIJAKAI\ PEMBAI\GTJNAI\ 2OO5 - 2O1O Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan budaya Adat Se Atoran
C. ARAH
diarahkan pada : 1. Pengembangan nilai-nilai "adat se atoran" dalam lingkup kehidupan kehidupan individu, kemasyarakatan dan pemerintahan di Kota Tidore Kepulauan; 2. Peningkatan peran lembaga/tokoh adat sebagai pendorong pembangunan; 3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai pluralitas, toleransi dan demokratisasi ; 4. Peningkatan kesadaran hukum dalam lingkup individu, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan; 5. Revitalisasi nilai dan norma dasar "adat se atoran" sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial; 6. Membina dan melihara kesenian daerah sebagai bagian dari kesenian nasional; 7. Meningkatkan motivasi masyarakat untuk lebih mempelajari, meningkatkan wawasan budaya serta praktek nyatanya dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka meningkatkan kerekatan sosial; 8. Memanfaatkan, menciptakan serta mengembangkan secara optimal potensi wisata yang tersedia dengan menggalakan promosi pemasaran secara lebih terencana, terpadu, efektif dan efisien; serta s. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) untuk menjaga kelangsungan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan D. PROGRAM PEMBATIGTINAN 2OO5 .2010
Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut diatas, langkah-langkah yang akan ditempuh dijabarkan ke dalam program-program pembangunan dan kegiatankegiatan pokok sebagai berikut : Agenda Mewujudkan Kota Tidore Kepulauan Yang Berperadaban -
162
Program Revitalisasi nilai-nilai "Adat se Atoran" Program ini bertujuan untuk menguatkan nilai-niiai kearifan lokal (local wisdom) "Adat se Atoran" yang selama ini terpendam dan hanya menjadi wacana nilai tradisional saja tanpa terealisasi dalam kehidupan nyata.
Program ini dilakukan untuk
menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional masa lalu yang masih memiliki relevansinya di masa sekarang.
Adapun kegiatan-kegiatan pokok program ini antara lain
:
(1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai "adat se atoran" dalam kehidupan individu dan sosial; (2) Mengembangkan nilai-nilai tradisional "mayae" atau "ma bari" sebagai kearifan lokal (local wisdom) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah; (3) Meningkatkan pembinaan masyarakat dalam tata krama dan kesantunan sosial keseharian sebagai cermin warga Kota yang berbudaya; (4) Meningkatkan penataan pemukiman, penegakan
disiplin hidup bersih, tertib dan sehat serta penegakan hukum;
(5) Merevitalisasi peran institusi-institusi adat (Soa) sebagai perekat masyarakat (social glue) dan pendorong pembangrrnan Kota Tidore Kepulauan; (6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum;
O Meningkatkan pengawasan dan
pencegahan terhadap kej ahatan narkotika dan psikotropika;
(8) Meningkatkan kesadaran moralitas di lingkungan masyarakat dalam rangka mengwangi pelanggaran hukum; Agenda Mewujudkan Kota Tidore Kepulauan Yang Berperadaban -
163
(9)
Memberdayakan organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan, lembaga adat, dan lembagalembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengoreksi ketidakadilan, diskriminasi dan
ketimpangan sosial untuk membangun masyarakat sipil yang toleran dan demokratis; (10) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kelompok masyarakat dalam wadah kegiatan yang
konstruktif:
(11) Menerapkan komunikasi dan penyebarluasan informasi sesuai dengan asas-asas keterbukaan dan pemerataan akses informasi.
2.
Program Revitalisasai Kebudayaan Daerah Program ini bertujuan untuk menguatkan nilai dan nonna dasar kebudayaan daerah. Program ini dilahkan untuk menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap warisan budaya leluhur sehingga tercipta ketahanan budaya, terbinanya kerukunan dan
kerekatan sosial yang kokoh melalui upaya memperkokoh ketahanan budaya sehingga mampu
menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan memfasilitasi proses adopsi dan adaptasi budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Adapun kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi : 1r) Reaktualisasi nilai luhur budaya dan transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif seperti orientasi pada peningkatan etos kerja, nilai kewirausahaan, budaya kritis, dan akuntabilitas; (z) Peningkatan, pengembangan, dan pemanfaatan tradisi peninggalan sejarah;
Agenda Mewujudkan Kota Tidore Kepulauan Yang Berperadaban - 154
(3) Penciptaan iklim yang kondusif bagi timbtrlnya kreasi sastra khususnya sastra tulisan. seni musik lokal, dan produk seni lainnya: (4) Penelitian, pemetaan; dan pengembangan bahasa
daerah dan cerita rakyat sebagai
khasanah
kebudayaan daerah untuk kepentingan perkuatan kebudayaan daerah;
3.
Program Pengelolaan dan Penguatan Keragaman Budaya
Program ini bertujuan untuk menciptakan keserasian hubungan antarmasyarakat dan antarbudaya dalam rangka menurunkan ketegangan sosial, potensi kerawanan sosial. dan ancaman konflik. Adapun kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain : (1) Pelaksanaan dialog antarbudaya secara komunikatif, kreatif, dan demokratis; (2) Pengembangan pendidikan multikultural ; (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola kekayaan budaya; (1) Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya: (5) Pelestarian dan pengembangan ruang publik untuk memperkuat modal sosial; serta (6) Pengembangan cerita rakyat sebagai khasanah budava lokai.
Aaenda Mewrriudkan Kota Tidore Kepulauatl Yarlq Berperada[)i]l]
-165
Kerangka Regulasi dan PembiYaan
16.1
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Tidore Kepulauan dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimb-angan Keuangan arfiara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah. 5. Perbturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntasi Pemerintah. 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Ta}:,i.n 2OOZ teniang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (W No. 3212004) Undang-Undang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 33/2004) Dalam penjelasan UU No. 3212004 dijelaskan bahwa Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa : 1. Kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan;
2.
3.
Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dan sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; Hak untuk mengola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah serta sumbersumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut dalarn hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip "uang mengikuti fungsi".
Dalam pasal 156 uU No. 3212004 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah. Dalam melaksanakan
kekuasaan
sebagaimana pasal 156 tersebut, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencaniurn, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.
Perimbangan keuangan antara Pemerintah
dan
Pemerintah Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Kerangka Regulasi dan Pembiayaan - L67
pemerintah Daerah. Pemberian sumber Keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fisik. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu
sistem yang menyeluruh dalam rangka
pendanaan penyelenggariutn asas Desentralisasi, Dekonsentrasi'dan tugas pembantuan.
Jenis-jenis penerimaan daerah sebagaimana yang dianu dalam UU No. 33 'Iahun 2004 meliputi : 1. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya di sebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut terdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perimbangan adalah dana yao'g bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk pendapatan ^menaanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
2- b*u
Desentralisasi.
adalah dana yang bersumber pada pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan
3. Dana Bagi Hasil
daeratr datam rangka pelaksanaan Desentralisasi'
4.
5.
Dana Alokasi LJmum, selanjutnya di sebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana AlokasiKhusus, selanjutnya di sebut
DAK,
adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan umsan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional' Kerangka Regulasi dan Pembiayaan
-
168
6. Pinjaman daerah adalah semua transaksi
yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut di bebani unnrk membayar
kembali. 7. Obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepeda publik melaluai penawaran umum di pasar modal. 8. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang di laksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 9. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 10. Hibah adalah penerimaan Daerah yang berasal dari
pemerintah Negara
*hg,
badan/lembaga
^hg, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa' rupiah maupun barang dan/ataujasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. 11. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa danlkrisis solvabilitas. KERANGKA REGULASI Kerangka Regulasi yang dimaksudkan disini adalah langkah-langkah khusus yang membutuhkan dukungan kebijakanan atau peraturan, perubahan peraturan, maupun penyesuaian peraturan yang berguna bagi percepatan 16.2.
pembangunan Kota Tidore Kepulauan.
Kerangka Regulasi dan Pembiayaan
- 169
l. Pemberian subsidi angkutan guna penurunan biaya rransportasi. Kabupaten 2. Pelaksanaan kerjasama pembangunan dengan Halmahera Tengah dan Halmahera Barat dalam 1
pembangunan jaringan jalan antarkabupaten'/kota' i'"ng"*6ungu" nLlMo sebagai sarana sumber pembiayaan
pembangunan daerah. 'trA"ndorong masuknya aliran investasi dari dunia usaha' 4. lembaga perbankan. antara 5. MendJrong inisiasi rekayasa pcmbiayaan alternatif, lain : kapitalisasi sumberdaya alam dan kompensasi atas perlindungan kawasan konservasi maupun pembiayaan t"rrt tu (financial sharing) dengan pihak ketiga'
Kerarlgka Regulas;i clart Pembiayaatt
- 17O
Penutup
A. PROGRAM TRANSISI Dalam rangka menj aga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2011 (Rbncana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyrsunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2010 nanti untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 2016 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2011 sesuai dengan jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2010 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 201I. Selanjutnya Walikota terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai ruang gerak yang luas unhrk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 20ll yang sudah disusun unflrk pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.
B.
KAIDAH PELAKSAI\iAAI\ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tidore Kepulauan Tatrun 2005-2010 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota hasil Pilkada yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004 yang lalu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2010 merupakan pedoman bagi Dinas/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Lembaga. Rencana Pembangrrnan Jangka Menengah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2010 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Dinas/Lembugq lembaga pemerintah non departemen, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangrrnan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-20 I 0 dengan sebaik-baiknya; 2- Dinas/Lembaga, lembaga pemerintatr non departemen berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan frrngsi Dinas/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2010 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerj a Dinas/Lembugu; 3. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2010 dilakukan dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nisional 2005-2010 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara 2005-2007 serta merupakan penjabaran dari Penutup
- 172
I progftrm-program pembangunan yang terdapat dalam kedua dokumen tersebut: 4. Dinas/Lembag4 lembaga pemerintah non departemen dan pemeriniah daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Merrongah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2010 dengan Rencana Strategis Dinas/Lembaga; 5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2010, Badan Perencanaan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2010 ke dalam i Rencana Stratesis Dinas/Lembaga. / t.
)
I
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
t
\
\
\I )
\\ \ t I (
Ttd Drs. H. ACHMAD MAHIFA
) I
/
Perrutup
- L73
T
I (
\
\.
\
\ I {
I f I
/ / I I \ \ \ \
