ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI KECAMATAN OBA UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN (Suatu Studi di Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan)
Sintikce Katengar Salmin Dengo Telly Sondakh
ABSTRACT: As stipulated UU.No.32 PP.No.72 2004 and 2005 that the Village Consultative Body (BPD) is an element of governance village with village government, and function establishes the rules the village with the village head, supervise the implementation of regulations and decisions village heads, also serves and share their aspirations is intended to answer the question the extent to which performance of BPD in carrying out its functions and authority in the District of North Oba Tidore Islands. This study used qualitative methods. Informants in this study as many as 16 people were taken by purposive in four villages, the village Ampera, Galala, Gosale, and Bukit Durian, consisting of the village chief, chairman / member of BPD, chairman / LPM members and citizens. Instrument is the researcher's own research, collection using interview techniques. Data analysis with qualitative analysis techniques of Miles and Hubernann. The results showed: (1) The effectiveness of the implementation of the three functions and authority of the BPD generally been pretty good; (2) The level of efficiency of the implementation of the three functions and authority of BPD is already quite good (3) The level of responsiveness in the implementation of the functions and powers of the BPD has also been quite good; (4) The level of accountability in the implementation of the functions and authority of BPD has been quite good. Based on the results of these studies conclude that the performance of the Village Consultative Body in the District of North Oba in carrying out its functions and authority establishes the rules villages along the village chief, overseeing the implementation of regulations and rules the village head, and share their aspirations as well as society in general has been pretty good views of indicators of effectiveness, efficiency, responsiveness, and accountability. Based on the conclusion of the study, it can be put forward suggestions as follows: (1) To improve the quality of human resources performance of BPD and BPD leadership needs to be improved through training in the field of government management. (2) To improve the performance of BPD, the spirit and excitement of labor leaders and members of the BPD should be given adequate support. (3) To improve the performance of BPD BPD should be able to establish good cooperation and harmony with the Government of the Village and the Village Community Institution (LPM, and other PKK). Keywords: Performance, Village Consultative Body (BPD)
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
adat istiadat setempat yang diakui dan/atau
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan
dibentuk
dalam Sistem Pemerintahan Negara
Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
Nasional
dan
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945
batas-batas wilayah yuridiksi,
berwewenang
Sebagai implementasi dari amanat UU.No.32
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
Tahun 2004 tersebut, pemerintah mengeluarkan 1
berada
di
kabupaten/kota,
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
nampaknya masih terdapat beberapa indikasi
tentang Desa. Dalam PP tersebut dijelaskan hal-
kelemahan BPD dalam melaksanakan fungsinya,
hal yang menjadi landasan pemikiran pengaturan
yang dapat digambarkan sebagai berikut :
mengenai yang dimaksudkan dalam UU.No.32
1. Fungsi BPD dalam membuat/menetapkan
Tahun 2004 tersebut.
peraturan
Dengan demikian urusan pemerintahan yang
desa
belum
dilaksanakan
secara efektif.
menjadi kewenangan desa mencakup urusan
2. Fungsi BPD melaksanakan pengawasan
pemerintahan yang telah ada berdasarkan hak
terhadap pelaksanaan peraturan desa
asal usul desa, urusan pemerintahan yang
peraturan
menjadi
yang
dilaksanakan secara efektif seperti dalam
diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas
hal pelaksanaan APB-Desa dan RPJM-
pembantuan
Desa.
kewenangan
dari
kabupaten/kota
pemerintah,
pemerintah
propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan urusan
pemerintahan
peraturan
lainnya
yang
perundang-undangan
3. Fungsi
pemerintahan
desa
belum
menampung
dan
menyalurkan aspirasi masyarakat desa
diserahkan
juga ada indikasi belum dilaksanakan secara efektif.
2004 juga mengamanatkan, sebagai perwujudan dalam
BPD
desa
oleh
kepada desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
demokrasi,
kepala
Berdasarkan
penyelenggaraan
indikasi
permasalahan yang telah diuraikan dalam latar
Badan
belakang masalah di atas, maka dapatlah
Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain
dirumuskan masalah penelitian ini sebagai
yang sesuai dengan budaya yang berkembang di
berikut :
desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai
“Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan
lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan
Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsinya
pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan
menetapkan
dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran
pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala
Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan
desa,
Kepala Desa. BPD juga berfungsi menampung
aspirasi masyarakat desa di Kecamatan Oba
dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
Utara Kota Tidore Kepulauan ?’.
Kecamatan
Oba
dibentuk
beberapa
Utara
Kota
Tidore
serta
maka
Kelurahan
mengetahui
11
(sebelas)
Desa,
desa,
menampung
dan
mengawasi
menyalurkan
Berdasarkan rumusan masalah tersebut
Kepulauan sekarang ini terdiri dari 2 (dua) dan
peraturan
dan
tujuan
penelitian sejauh
ini
mana
kinerja
badan
permusyawaratan
di kecamatan Oba Utara telah memiliki BPD.
melaksanakan fungsinya menetapkan peraturan
Namun
desa, mengawasi pelaksanaan peraturan desa
prasurvei
yang
dilakukan 2
(BPD)
untuk
berpenduduk 14.563 jiwa.Semua Desa yang ada
dari
desa
adalah
dalam
dan peraturan kepala desa, dan menampung dan
yaitu data yang bersumber langsung dari
menyalurkan
informan/responden yang ditentukan. Selain data
aspirasi
masyarakat
desa
di
kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.
primer
juga
dikumpulkan
data
sekunder
berfungsi sebagai pelengkap data primer Sumber data atau informan pada penelitian ini diambil METODOLOGI PENELITIAN
dari unsur- unsur yang berkaitan langsung atau tidak
Penelitian ini menggunakan metode
langsung
dengan
penyelenggaraan
kualitatif.Menurut Bogdan dan Taylor (dalam
pemerintahan di desa yaitu : Pemerintah Desa,
Moleong,
adalah
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga
prosedur penelitian yang menghasilkan data
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan warga
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
masyarakat.
orang-orang
berhasil diwawancarai adalah 16 orang, yaitu
2006)
metode
dan
diamati.Menurut
kualitatif
perilaku Moleong
yang
dapat
(2006)
Jumlah seluruh informan yang
dengan rincian sebagai berikut :
bahwa
penelitian kualitatif sering juga diartikan sebagai
1.
Pemerintah Desa
penelitian
pendekatan
2.
Pimpinan/Anggota BPD :
naturalistik untuk mencari dan menemukan
3.
Pimpinan/Anggota LPM
pengertian atau pemahaman tentang fenomena
4.
Warga Masyarakat : 4 Orang;
yang
menggunakan
Salah
dalam suatu latar yang berkonteks khusus.
satu
: 4orang;
ciri
4 orang; : 4 orang;
dari
penelitian
kualitatif ialah peneliti sendiri merupakan Konsep yang menjadi fokus penelitian ini adalah kinerja Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Fokus penelitian tersebut secara konsepsional
didefinisikan sebagai
melaksanakan
kewenangannya
fungsi
sebagaimana
dan
menyalurkan mengawasi
sumber
utama
data
(2006)
dalam
bahwa
penelitian
dokumen dan lain-lain. Oleh karena itu dalam penelitian ini yang
menjadi
instrumen
utama
pengumpulan data yaitu peneliti sendiri,
menetapan peraturan desa bersama kepala desa,
masyarakat,
Moleong
diamanatkan
PP.72 Tahun 2005 (pasal 34 dan 35), yaitu
dan
2001).Menurut
(Nasution,
selebihnya ialah data tambahan seperti
dan
dalam UU No.32 Tahun 2004 (pasal 209) dan
menampung
utamanya
kualitatif ialah kata-kata dan tindakan,
tingkat keberhasilan atau prestasi kerja BPD di dalam
instrumen
sedangkan teknik pengumpulan data yang
aspirasi
digunakan ialah wawancara dan dilengkapi
pelaksanaan
dengan teknik observasi dan dokumentasi.
peraturan desa dan peraturan kepala desa.
(1) Wawancara
Jenis data yang dikumpulkan untuk
;
mengumpulkan
dianalisis dalam penelitian ini ialah data primer
informan 3
yang
digunakan data
primer
terpilih.
untuk dari Dalam
melakukan wawancara ini disiapkan
Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.
pedoman wawancara sebagai panduan.
Kinerja yang dimaksud secara konsepsional
(2) Observasi;
yaitu
melakukan
didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan atau
pengamatan secara langsung peristiwa
prestasi kerja BPD di dalam melaksanakan
yang
fungsi
berkaitan
dengan
dan
kewenangannya
sebagaimana
obyek/variabel/fokus yang diteliti, guna
diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2004
melengkapi
(pasal 209) dan PP.72 Tahun 2005 (pasal 34
data
primer
hasil
wawancara.
dan 35), yaitu menetapan peraturan desa
(3) Dokumentasi;
yaitu
melakukan
bersama
kepala
desa,
dan
masyarakat,
dan
mengumpulkan data sekunder sebagai
menyalurkan
pelengkap
mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan
pengumpulan
data
primer.
data
ini
Teknik dilakukan
aspirasi
menampung
peraturan kepala desa.
dengan menghimpun dan menelaah
Fungsi
dan
kewenangan
BPD
dalam
data yang telah tersedia di kantor
membahas dan menetapkan Peraturan Desa
Camat Oba Utara, kantor Kepala Desa
bersama-sama
dan pada BPD pada 4 Desa lokasi
laksanakan dengan baik sesuai kebutuhan desa.
sampel penelitian.
Pada setiap tahun anggaran BPD bersama
Dalam hal ini teknis analisis kualitatif
Kepala
Desa
kepala
desa
menetapkan
telah
kami
Peraturan
Desa
yang digunakan ialah analisis model interaktif
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles
(APB-Desa),
dan Hubernann (dalam Rohidi dan Mulyarto,
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-
1992). Menurut Miles dan Hubermann, analisis
Desa).Dalam pembahasan dan pengambilan
model interaktif memungkinkan seorang peneliti
keputusan tentang Peraturan Desa tersebut BPD
melakukan kegiatan analisis secara longgar
berperan aktif. Semua peraturan desa yang
tanpa harus melalui proses yang kaku dari
ditetapkan
pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data,
dijalankan/dilaksanakan”
dan
Peraturan
Desa
tentang
tersebut
dapat
“BPD di desa Galala selama ini berusaha
penyajian data, dan berakhir pada penarikan kesimpulan/verifikasi.
agar fungsi dan kewenangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan
PEMBAHASAN Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian
kebutuhan
peneyelenggaraan
pemerintahan
metodologi penelitian di atas bahwa tujuan
desa.Khusus dalam hal fungsi menetapkan
penelitian ini ialah untuk mengetahui kinerja
peraturan desa, selama ini yang sudah dilakukan
Badan
adalah
Permusyawaratan
Desa
(BPD)
di 4
bersama-sama
dengan
kepala
desa
membahas Peraturan Desa tentang APB-Desa
responsiivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian
pada setiap tahun anggaran.Selain itu peraturan
menunjukkan :
desa yang ditetapkan setiap tahun oleh BPD
1. Tingkat efektivitas pelaksanaan ketiga
bersama kepala desa adalah Peraturan Desa
fungsi dan wewenang BPD tersebut
tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa
pada umumnya sudah baik dimana
(RKP-Desa) pada setiap tahun.Adanya peran
program dan kegiatan yang ditetapkan
aktif dari BPD di dalam pembahasan dan
dapat dilaksanakan dan mencapai hasil
penetapan
yang
yang diharapkan.
dikemukakan oleh ketua BPD dan Kepala Desa
2. Tingkat efisiensi
peraturan
desa
seperti
pelaksanaan ketiga
tersebut juga dibenarkan oleh para pimpinan dan
fungsi dan wewenang BPD tersebut
anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
sudah baik khususnya dilihat dari
(LPM) dan warga masyarakat yang sempat
penggunaan dana/biaya operasional dan
diwawancarai
waktu pelaksanaan dan penyelesaian
pada
empat
desa
lokasi
penelitian.Fungsi dan kewenangan lainnya dari
program dan kegiatan.
BPD yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah
fungsi
dan
kewenangan
3. Tingkat
menggali,
responsivitas
pelaksanaan fungsi dan wewenang BPD
menampung, menghimpun, merumuskan dan
tersebut juga sudah
menyalurkan aspirasi masyarakat (PP.72 Tahun
program
2005, pasal 35 huruf e).
dilaksanakan selaras
dan
tentang
kinerja
Badan
baik dimana
kegiatan
umumnya
dengan
kepentingan
KESIMPULAN Penelitian
dalam
yang
sesuai
kebutuhan
masyarakat
desa
atau dan yang
bersangkutan.
Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan
4. Tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan
Oba Utara Kota Tidore Kepulauan difokuskan
fungsi dan wewenang BPD juga sudah
pada tiga bidang utama fungsi dan wewenang
baik
BPD yaitu membahas dan menetapan peraturan
kegiatan yang dilaksanakan dan hasil
desa
yang dicapai dipertanggungjawabkan
bersama
kepala
desa,
melaksanakan
pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan
dimana
setiap
program
dan
kepada masyarakat desa secara terbuka.
peraturan kepala desa, dan menampung dan
Berdasarkan
hasil
penelitian
menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan
tersebut ditarik kesimpulan bahwa kinerja
tingkat kinerja dari BPD dalam melaksanakan
Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan
fungsi dan wewenang tersebut dilihat dari empat
Oba Utara dalam melaksanakan fungsi dan
indikator kinerja yaitu efektivitas, efisiensi,
wewenangnya menetapkan peraturan desa bersama-sama 5
kepala
desa,
mengawasi
pelaksanaan peraturan desa dan peraturan
kerjasama yang baik dan harmonis
kepala
desa,
menyalukan
serta aspirasi
menampung
dan
dengan Pemerintah Desa dan dengan
masyarakat
pada
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM,
umumnya sudah cukup baik dilihat dari
PKK dan lainnya).
indicator efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas. DAFTAR PUSTAKA SARAN
Moleong, 2006, Metode Penelitian Kualitatif,
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka
Remaja Redoskarya, Bandung.
dapat dikemukakan saran sebagai berikut : Nasution, 2001, Metode Penelitian Naturalistik-
1. Untuk meningkatkan kinerja BPD maka
Kualitatif, Tarsito, Bandung.
kualitas SDM pimpinan dan anggota BPD
lebih
pelatihan
di
ditingkatkan bidang
melalui
Rohidi dan Moeljarto, 2002, Analisis Data
manajemen
Kualitatif, UI-Press, Jakarta.
pemerintahan. Sumber Lain:
2. Untuk meningkatkan kinerja BPD maka semangat dan kegairahan kerja para
Undang-Undang
pimpinan dan anggota BPD perlu
tentang Pemerintahan Daerah.
RI Nomor 32 Tahun 2004
diberikan tunjangan yang memadai. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 72 Tahun
3. Untuk meningkatkan kinerja BPD maka BPD
harus
dapat
2005 tentang Desa.
membangun
6
7
8
