EXECUTIVE SUMMARY KOTA TIDORE KEPULAUAN

EXECUTIVE SUMMARY – KOTA TIDORE KEPULAUAN Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi. Karenanya sistem transportasi nasional (SISTRANAS) diharapkan mampu menghasilkan jasa transportasi yang berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam menunjang dan sekaligus menggerakan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas manusia dan barang serta jasa; mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah, peningkatan hubungan nasional dan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara. MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan melengkapi dokumen perencanaan. Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tersebut sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia. Dengan pertimbangan tersebut MP3EI menetapkan penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama). Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini perlu dilakukan agar dapat diwujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu. Sebagaimana diketahui, konektivitas nasional Indonesia merupakan bagian dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan konektivitas nasional perlu mempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengan dengan pusat-pusat perekonomian lokal, regional dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting dilakukan guna memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan lokal, regional dan global/internasional.

1-1

EXECUTIVE SUMMARY – KOTA TIDORE KEPULAUAN Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku Implementasi pelaksanaan MP3EI dalam fase pertama kurun waktu tahun 2011 – 2014 yaitu pembentukan dan operasionalisasi institusi pelaksana MP3EI yang terdiri dari : 

  

Penyusunan rencana aksi untuk debottlenecking regulasi, perizinan, insentif, dan pembangunan dukungan infrastruktur yang diperlukan, serta realisasi komitmen investasi (quick-wins). Penetapan hubungan internasional untuk pelabuhan dan bandar udara. Penguatan lembaga litbang dan pelaksanaan riset di masing-masing koridor. Pengembangan kompetensi SDM sesuai kegiatan ekonomi utama koridor.

Di sisi lain, sebagai unsur pendorong dalam pengembangan transportasi berfungsi menyediakan jasa transportasi yang efektif untuk menghubungkan daerah terisolasi, tertinggal dan perbatasan dengan daerah berkembang yang berada di luar wilayahnya, sehingga terjadi pertumbuhan perekonomian yang sinergis. Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) pada hakekatnya merupakan suatu Konsep Pembinaan Transportasi dalam pendekatan kesisteman yang mengintegrasikan sumber daya dan memfasilitasi upaya-upaya untuk mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini adalah penting untuk secara berkelanjutan memperkuat keterkaitan fungsi atau keterkaitan aktivitas satu sama lainnya baik langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan transportasi baik pada Tataran Transportasi Nasional (Tatranas), Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil), maupun Tataran Transportasi Lokal (Tatralok). Sistranas diwujudkan dalam Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS) ditetapkan oleh pemerintah, Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) ditetapkan oleh pemerintah propinsi, dan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Keterkaitan ketiga tataran tersebut tidak dapat dipisahkan yang pada akhirnya akan menjadi acuan bagi semua pihak terkait dalam penyelenggaraan transportasi untuk perwujudan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien baik pada tataran lokal, wilayah maupun nasional. Dalam kaitan tersebut dan dalam rangka perwujudan SISTRANAS dalam mendukung MP3EI perlu disusun jaringan transportasi pada tataran Nasional, Propinsi dan Lokal Kabupaten/Kota agar tercipta harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan transportasi. Pada Tataran wilayah Propinsi (Tatrawil) telah disusun secara simultan pada tahun 2012 yang perlu di tindak lanjuti dengan penyusunanan Tatralok pada tahun 2013 ini khususnya pada wilayah Kabupaten/Kota yang belum berkembang dengan baik. Dengan demikian diperoleh arah pembangunan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana yang dapat berperan dalam mendukung perekonomian wilayah dan mendorong

1-2

EXECUTIVE SUMMARY – KOTA TIDORE KEPULAUAN Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku pertumbuhan wilayah yang belum berkembang baik pada tataran lokal, propinsi hingga nasional/internasional. Secara makro, perkembangan ekonomi dan transportasi di wilayah Maluku Utara tidak lepas dari perkembangan ekonomi nasional, regional dan internasional di sekitarnya. Secara nasional, Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 seperti yang diatur dalam Perpres Nomor 32 tahun 2011 diperkirakan dapat menjadi rujukan baru dan penting bagi Propinsi Maluku Utara dalam menata sistem dan layanan transportasinya sehingga selaras dengan program MP3EI guna mendukung program penguatan ekonomi koridor enam di aras Propinsi Papua, Maluku dan Maluku Utara yang berbasiskan inovasi (innovation driven economy) dan bukan hanya berdasarkan kebutuhan (needed driven economy). Berdasarkan rencana MP3EI tersebut diperkirakan besaran nilai investasi yang berpotensi dilakukan di wilayah Maluku Utara seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 di bawah ini diperkirakan sekitar Rp 113,5 Trilyun.

Sumber: Bappenas (2011) Gambar 1.1. Rencana dan Nilai Investasi MP3EI di Maluku Utara (nomor 1 dan 2) Atas dasar tersebut di atas maka perlu dilakukan Penyusunan Tatralok dalam upaya peningkatan pelayanan transportasi baik jaringan pelayanan maupun jaringan prasarana transportasi, serta peningkatan keterpaduan antar dan intramoda transportasi, disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi, kebijakan tata ruang dan lingkungan. Adapun Penyusunan Tatralok tersebut mengacu pada PerPres No. 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

1-3

EXECUTIVE SUMMARY – KOTA TIDORE KEPULAUAN Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku Indonesia (MP3EI) 2011-2025, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Angkutan Udara, dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun, mengevaluasi dan meninjau ulang Tataran Transportasi Lokal sejalan dengan dinamika perkembangan ekonomi, wilayah sebagai pedoman pengaturan dan pembangunan transportasi wilayah. Tujuannya dari kegiatan ini adalah agar rencana dan program pengembangan transportasi di wilayah lokal kabupaten/kota, propinsi dan nasional efektif dan efisien sesuai dengan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan rencana pengembanganan jaringan pada Tatranas dan Tatrawil.

1.3

RUANG LINGKUP STUDI

Ruang lingkup studi ini adalah : a. Identifikasi permasalahan yang ada pada sistem transportasi lokal; b. Evaluasi pelayanan, jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi secara terpadu; c. Analisis permintaan transportasi lokal terkait dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota dan rencana pembangunan dalam MP3EI dan Tatrawil, Tatranas; d. Pengkajian Model pengembangan jaringan transportasi wilayah kabupaten/kota; e. Merumuskan alternatif pengembangan jaringan transportasi; f. Menetapkan prioritas dan tahapan pengembangan jaringan transportasi lokal dalam kurun waktu 2014, 2019, 2025 dan 2030; g. Merumuskan kebijakan pelayanan jaringan transportasi lokal; h. Menyusun rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok); i. Mengadakan FGD di Ibu Kota Kabupaten/Kota untuk mendapatkan masukan alternatif pengembangan jaringan transportasi lokal; j. Menyelenggarakan seminar penyempurnaan laporan akhir dan legalitas Tatralok di Ibu Kota Propinsi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode survei pada Kabupaten/Kota, selanjutnya hasil survey kemudian dianalisis dan dilakukan FGD serta

1-4

EXECUTIVE SUMMARY – KOTA TIDORE KEPULAUAN Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku serangkaian pembahasan pada tiap tahapan laporan dengan tim pengarah dan pendamping yang dibentuk dengan SK Kepala Badan Litbang Perhubungan sehingga akan menghasilkan keluaran. Pada akhir kegiatan studi ini diselenggarakan seminar pada wilayah studi. Tahapan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ini dilakukan sebagai berikut: 1)

Tahapan Laporan Pendahuluan (Inception Report) Penyusunan laporan pendahuluan ini berisi penjabaran dari kerangka acuan yang meliputi metodologi dan pendekatan atau teori yang akan diterapkan, rencana kerja dan jadual kegiatan serta daftar kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian.

2)

Tahapan Laporan Antara (Interim Report) Penyusunan laporan antara memuat hasil-hasil pengumpulan data serta penjelasan metode pengolahan/analisis serta penyusunan langkah selanjutnya analisis lengkap.

3)

Tahapan Rancangan Laporan Akhir (Draft Final Report) Penyusunan rancangan laporan akhir berisi pengolahan data, analisis dan evaluasi dari hasil pengumpulan data pada laporan antara serta draft rekomendasi.

4)

Tahapan Laporan Akhir (Final Report) Penyusunan pada tahap laporan akhir merupakan perbaikan/penyempurnaan dari Rancangan Laporan Akhir setelah melalui serangkaian diskusi dan pembahasan.

1.4

BATASAN KEGIATAN

Kegiatan studi ini dibatasi hanya dalam lingkup penyusunan Tataran Transportasi Lokal kabupaten/kota terkait untuk mendukung prioritas pembangunan sentra produksi di koridor ekonomi Maluku – Papua.

1-5

EXECUTIVE SUMMARY – KOTA TIDORE KEPULAUAN Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku 1.5

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) dan konsep legalitas penetapannya di dua kota (Ternate dan Tidore Kepulauan) dan empat kabupaten (Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Barat, dan Morotai). Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan hasil penelitian berikut legalitasnya yaitu dua kota (Ternate dan Tidore Kepulauan) dan empat kabupaten (Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Barat, dan Morotai). 1.6

LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan studi ini dilaksanakan di dua Kota dan empat Kabupaten, yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Morotai. Adapun kegiatan pelaksanaan studi akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan kalender (27 Maret – 26 Oktober 2013), berdasarkan No. Kontrak : PL.102/15/2-BLT-2013 dan No. SPMK : PL.102/15/9-BLT-2013.

1-6

EXECUTIVE SUMMARY – KOTA TIDORE KEPULAUAN

Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1

PENDEKATAN STUDI

Pendekatan yang memayungi studi ini secara sinergi adalah melalui MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang merupakan arahan strategis dan percepatan pembangunan ekonomi khususnya di wilayah studi tersebut. MP3EI menetapkan penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu dari 3 strategi utama. Konektivitas nasional merupakan pengintegrasian 4 elemen kebijakan nasional yang terdiri dari sistem logistik nasional (Sislognas), sistem transportasi nasional (Sistranas), pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Strategi ini untuk mewujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien dan terpadu. Berarti pada wilayah studi ini perlu memahami pula keterkaitannya baik secara lokal, kabupaten/kota, wilayah propinsi, maupun nasional, bahkan regional dan global. Untuk memahami semuanya ini, perlu pengertian-pengertian dasar tentang istilah kunci, seperti: Definisi Sistranas, Tujuan dan Sasaran Sistranas, serta Tataran Transportasi (Tatranas, Tatrawil, dan Tatralok) yang dirangkum dalam kerangka pemikiran Pola Dasar Sistranas. Begitu juga halnya dengan Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda, yang menggambarkan Alur Pikir Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda, Visi dan Misi Transportasi Antarmoda/ Multimoda, Strategi Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda, dan Program Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda dalam rangka mendukung

2-1



prioritas pembangunan sentra produksi di koridor ekonomi PapuaKepulauan Maluku yang dirajut dalam MP3EI. Kegiatan ini perlu alasan dan landasan atau acuan normatif yang mendasarkan pada PP No. 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU di Bidang Transportasi yaitu UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Angkutan Udara dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2.2

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) 20112025

2.2.1 Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia

Ekonomi

Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 –

2-2



2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju.

Sumber: MP3EI, 2011.

Gambar 2.1. Aspirasi Pencapaian PDB Indonesia Visi 2025 tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu: 1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional.

2-3



3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovation-driven economy.

2.2.2 Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah Melalui Koridor Ekonomi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusatpusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia.


Gambar 2.2. Ilustrasi Koridor Ekonomi

2-4



Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas tersebut menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia. Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi ini menjadi salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama).

2.2.3 Koridor Ekonomi Indonesia Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas ribuan pulau dan terletak di antara dua benua dan dua samudera, wilayah kepulauan Indonesia memiliki sebuah konstelasi yang unik, dan tiap kepulauan besarnya memiliki peran strategis masing-masing yang ke depannya akan menjadi pilar utama untuk mencapai visi Indonesia tahun 2025. Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis masing-masing pulau besar (sesuai dengan letak dan kedudukan geografis masing-masing pulau), telah ditetapkan 6 (enam) koridor ekonomi seperti yang tergambar pada Gambar 2.3.

2-5




Gambar 2.3. Peta Koridor Ekonomi Indonesia

2.2.4 Arahan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. Selanjutnya MP3EI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, seperti yang

2-6



terlihat pada Gambar 2.4. MP3EI juga dirumuskan dengan memperhatikan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RANGRK) karena merupakan komitmen nasional yang berkenaan dengan perubahan iklim global..


Gambar 2.4. Posisi MP3EI dalam Rencana Pembangunan Pemerintah 2.2.5 Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku terdiri dari Propinsi Papua, Propinsi Papua Barat, Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara. Sesuai dengan tema pembangunannya, Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku merupakan pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Secara

2-7



umum, Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun di sisi lain terdapat beberapa masalah yang harus menjadi perhatian dalam upaya mendorong perekonomian di koridor ini, antara lain: 1. Laju pertumbuhan PDRB di Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku dari tahun 2006 – 2009, tergolong relatif tinggi, yakni sebesar 7 persen, namun besaran PDRB tersebut relatif kecil dibanding dengan koridor lainnya; 2. Disparitas yang besar terjadi di antara kabupaten di Papua. Sebagai contoh, PDRB per kapita Kabupaten Mimika adalah sebesar IDR 240 juta, sementara kabupaten lainnya berada di bawah rata-rata PDB per kapita nasional (IDR 24,26 juta); 3. Investasi yang rendah di Papua disebabkan oleh tingginya risiko berusaha dan tingkat kepastian usaha yang rendah; 4. Produktivitas sektor pertanian belum optimal yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sarana pengairan; 5. Keterbatasan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi; 6. Jumlah penduduk yang sangat rendah dengan mobilitas tinggi memberikan tantangan khusus dalam pembuatan program pembangunan di Papua. Kepadatan populasi Papua adalah 12,6 jiwa/km2, jauh lebih rendah dari rata-rata kepadatan populasi nasional (124 jiwa/km2). Strategi pembangunan ekonomi Kepulauan Maluku (Gambar 2.5) Ekonomi utama, yaitu Pertanian Integrated Food & Energy Estate), Perikanan.

2-8

Koridor Ekonomi Papua – difokuskan pada 5 kegiatan Pangan - MIFEE (Merauke Tembaga, Nikel, Migas, dan




Gambar 2.5. Peta Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku

2-9



2.3

PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL

Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tersebut sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia. Dengan pertimbangan tersebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menetapkan penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama). Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini perlu dilakukan agar dapat diwujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu. Sebagaimana diketahui, konektivitas nasional Indonesia merupakan bagian dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan konektivitas nasional perlu mempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengan dengan pusat-pusat perekonomian regional dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting dilakukan guna memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan regional dan global/internasional. Konektivitas Nasional menyangkut kapasitas dan kapabilitas suatu bangsa dalam mengelola mobilitas yang mencakup 5 (lima) unsur sebagai berikut: 1. Personel/penumpang, yang menyangkut pengelolaan lalu lintas manusia di, dari dan ke wilayah. 2. Material/barang abiotik (physical and chemical materials) yang menyangkut mobilitas komoditi industri dan hasil industri.

2 - 10



3. Material/unsur biotik/species, yang mencakup lalu lintas unsur mahluk hidup di luar manusia seperti ternak, Bio Toxins, Veral, Serum, Verum, Seeds, Bio-Plasma, BioGen, Bioweapon1. 4. Jasa dan Keuangan, yang menyangkut mobilitas teknologi, sumber daya manusia dan modal pembangunan bagi wilayah. 5. Informasi, yang menyangkut mobilitas informasi untuk kepentingan pembangunan wilayah yang saat ini sangat terkait dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan pengelolaan mobilitas terhadap lima unsur tersebut diatas akan meningkatkan kemampuan nasional dalam mempercepat dan memperluas pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Maksud dan tujuan Penguatan Konektivitas Nasional adalah sebagai berikut: 1. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems. 2. Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland). 3. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diintegrasikan beberapa komponen konektivitas yang saling berhubungan kedalam satu perencanaan terpadu. Beberapa komponen dimaksud merupakan pembentuk postur konektivitas secara nasional (Gambar 2.7), yang

2 - 11



meliputi: (a) Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS); (b) Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS); (c) Pengembangan Wilayah (RPJMN dan RTRWN); (d) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Rencana dari masing-masing komponen tersebut telah selesai disusun, namun dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, Penguatan Konektivitas Nasional berupaya untuk mengintegrasikan keempat komponen tersebut. Hasil dari pengintegrasian keempat komponen konektivitas nasional tersebut kemudian dirumuskan visi konektivitas nasional yaitu ‘Terintegrasi Secara Lokal, Terhubung Secara Global (Locally Integrated, Globally Connected)’, seperti yang terlihat pada Gambar 2.8 Yang dimaksud Locally Integrated adalah pengintegrasian sistem konektivitas untuk mendukung perpindahan komoditas, yaitu barang, jasa, dan informasi secara efektif dan efisien dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, diperlukan integrasi simpul dan jaringan transportasi, pelayanan inter-moda tansportasi, komunikasi dan informasi serta logistik. Simpul-simpul transportasi (pelabuhan, terminal, stasiun, depo, pusat distribusi dan kawasan pergudangan serta bandara) perlu diintegrasikan dengan jaringan transportasi dan pelayanan sarana inter-moda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif. Jaringan komunikasi dan informasi juga perlu diintegrasikan untuk mendukung kelancaran arus informasi terutama untuk kegiatan perdagangan, keuangan dan kegiatan perekonomian lainnya berbasis elektronik.

2 - 12




Gambar 2.7. Komponen Konektivitas Nasional

2 - 13




Gambar 2.8. Visi Konektivitas Nasional

Selain itu, sistem tata kelola arus barang, arus informasi dan arus keuangan harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, serta dapat dipantau melalui jaringan informasi dan komunikasi (virtual) mulai dari proses pengadaan, penyimpanan/ pergudangan, transportasi, distribusi, dan penghantaran barang sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki produsen dan konsumen, mulai dari titik asal (origin) sampai dengan titik tujuan (destination). Visi ini mencerminkan bahwa penguatan konektivitas nasional dapat menyatukan seluruh wilayah Indonesia dan mendorong

2 - 14



pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkeadilan serta dapat mendorong pemerataan antar daerah. Sedangkan yang dimaksud globally connected adalah sistem konektivitas nasional yang efektif dan efisien yang terhubung dan memiliki peran kompetitif dengan sistem konektivitas global melalui jaringan pintu internasional pada pelabuhan dan bandara (international gateway/exchange) termasuk fasilitas custom dan trade/industry facilitation. Efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas nasional dan keterhubungannya dengan konektivitas global akan menjadi tujuan utama untuk mencapai visi tersebut. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan penguatan konektivitas secara terintegrasi antara pusatpusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi dan juga antar koridor ekonomi, serta keterhubungan secara internasional terutama untuk memperlancar perdagangan internasional maupun sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara. (Gambar 2.9). Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan beberapa prinsip utama sebagai berikut: (1) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi, (2) menurunkan biaya logistik, (3) mengurangi ekonomi biaya tinggi, (4) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan (5) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

2 - 15




Gambar 2.9. Kerangka Kerja Konektivitas Nasional Dalam konteks ini akan dilakukan pembangunan Kawasan Perhatian Investasi (KPI) dengan tujuan membangun pusat perhatian baru. KPI juga ditujukan untuk mempermudah integrasi dengan kegiatan-kegiatan yang terkait infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta regulasi. Dimana Sentra produksi adalah 1 (satu) kegiatan investasi dalam lokasi tertentu. KPI merupakan satu atau kumpulan beberapa sentra produksi/kegiatan investasi yang beraglomerasi di area yang berdekatan, seperti yang terlihat pada Gambar 2.10.

2 - 16



Ilustrasi Hipotetis

SDM & IPTEK

KPI

KPI

KONEKTIVITAS

REGULASI (PUSAT + DAERAH)

Sentra Produksi

Sumber: Bahan Paparan Koordinasi SISTRANAS dan MP3EI 2013

Gambar 2.10. Integrasi KPI

KPI

MOROTAI

NILAI Rp 30,36 T INVESTASI 3

KPI

NILAI MANOKWARI INVESTASI Rp 0,78 T NILAI KPI Rp 125,46 T HALMAHERA INVESTASI

KPI

TELUK BINTUNI

KPI

AMBON

KPI

NABIRE

NILAI Rp 108 T INVESTASI

NILAI Rp 0,76 T INVESTASI

NILAI Rp 10,26T INVESTASI

KPI

2

TIMIKA


KPI

MERAUKE



Gambar 2.12. KPI dan Nilai Investasi Sektor Riil

2 - 17



Tabel 2.1. KPI Prioritas Sektor Riil NO KPI

NAMA KPI

NILAI INVESTASI

1

Merauke (MIFEE)

57,7 T

2

Timika

160,9 T

3

Halmahera

125,5 T

4

Bintuni

108 T

5

Morotai

30,4 T

6

Ambon

10,3T

7

Nabire

764 M

8

Manokwari

784 M

KPI Prioritas


2 - 18



BAB 3 METODOLOGI STUDI

3.1

METODOLOGI STUDI

Untuk dapat melaksanakan seluruh lingkup kajian dalam konteks materi dan waktu yang disyaratkan, maka dalam pekerjaan Penelitian Penyusunan Tataran Transportasi Lokal Kab/Kota disusun metodologi studi yang disajikan dalam bentuk bagan alir (Gambar 3.1), dengan susunan tahapan pelaksanaan sebagai berikut: 1) Tahap Persiapan, yang hasilnya disampaikan pada Laporan Pendahuluan, dengan lingkup kegiatan meliputi: a) Identifikasi Masalah & Tujuan Studi b) Identifikasi Pelayanan c) Identifikasi Jaringan Pelayanan d) Identifikasi Jaringan Prasarana Transportasi Terpadu. Keempat identifikasi tersebut merupakan inisiasi studi, termasuk studi literatur dan peraturan perundangan yang berlaku. 2) Tahap Pengumpulan Data & Analisis Awal, yang hasilnya disampaikan pada Laporan Antara, dengan lingkup kegiatan meliputi: a) Pengumpulan Data Primer & Sekunder, yang diawali dengan persiapan survei. b) Survei Pola Bangkitan & Tarikan

3-1



c) Survei Pergerakan Transportasi Luar & Dalam Kab/Kota d) Survei Wawancara dan Survei Instansional untuk Laporan Kegiatan Serupa Terdahulu (antara lain: tinjau ulang jaringan transportasi Propinsi khususnya pada wilayah studi, inventarisasi rencana umum dan teknis, kebijakan nasional dan daerah di wilayah studi). e) Matriks Asal Tujuan, termasuk kompilasi data yang terkumpul. f)

Analisis Permintaan Transportasi, sebagai analisis awal dari analisis Tatrawil dan Tatralok.

g) Kajian Model Pengembangan Jaringan Wilayah Kab/Kota, yang meliputi:  Pemetaan potensi dan kendala  Analisis wilayah  Analisis teknis dan analisis normatif

Transportasi

3) Tahap Analisis, yang hasilnya disampaikan pada Laporan Akhir Sementara, dengan lingkup kegiatan meliputi: a) Merumuskan Kebijakan Strategi dan Program Pengembangan Jaringan Prasarana Pelayanan Transportasi b) Merumuskan Transportasi

Alternatif

Pengembangan

Jaringan

c) Menetapkan Prioritas dan Tahapan Pengembangan Jaringan Lokal dengan Kurun Waktu 2014, 2019, 2025, 2030. 4) Tahap Penyempurnaan & Finalisasi, yang hasilnya disampaikan pada Laporan Akhir, dengan lingkup kegiatan meliputi: a) Menyusun Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Sistranas pada Tatralok

3-2



b) Mengadakan FGD di Ibukota Kab/Kota untuk Mendapat Masukan Alternatif c) Menyelenggarakan Seminar untuk Penyempurnaan Laporan Akhir dan Legalitas Tatralok di Ibukota Propinsi.

3-3


Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku Identifikasi Masalah & Tujuan Studi Identifika si Pelayan an

Identifikasi Jaringan Pelayanan

Identifikasi Jaringan Prasarana Transportasi Terpadu

Pengumpulan Data & Informasi Primer & Sekunder Pemahama n RTRW Kab/Kota

LAPORAN PENDAHUL UAN Bulan 1

Survei  Survei Wawancara Pergerakan  Survei Instansional untuk Transportasi Luar Laporan Kegiatan Serupa & Dalam Terdahulu Kab/Kota Pemantapan RTRW Kab/Kota Analisis Potensi & Pengembangan Trans

Kajian Model Pengembangan Jaringan Transportasi Wilayah Kab/Kota

Merumuskan Kebijakan Strategi dan Program Pengembangan Jaringan Prasarana Pelayanan Transportasi

LAPORAN ANTARA Bulan 4

Merumuskan Alternatif Pengembangan Jaringan Transportasi

Menetapkan Prioritas dan Tahapan Pengembangan Jaringan Lokal dengan Kurun Waktu 2014, 2019, 2025, 2030

Program pengembangan transportasi di wilayah lokal kabupaten/kota, propinsi dan nasional efektif dan efisien sesuai dengan MP3EI

RANCANGAN LAPORAN AKHIR Bulan 5

Menyusun Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)

Mengadakan FGD di Ibukota Kab/Kota untuk Mendapat Masukan Alternatif Menyelenggarakan Seminar untuk Penyempurnaan FR & Legalitas Tatralok di Ibukota Propinsi

Gambar 3.1. Bagan Alir Metodologi Studi

3-4

LAPORAN AKHIR Bulan 7



3.2

POLA PIKIR STUDI

Pola pikir pelaksanaan studi ini dikembangkan atas dasar latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran dan lingkup studi yang disampaikan pada KAK (lihat Bab I). Untuk dapat menyusun suatu studi yang komprehensif maka perlu dipahami konteks studi secara holistik yang menyangkut semua issue, aspek normatif, lingkungan strategis, dan semua elemen sistem yang terkait dengan pengembangan Tatralok di Propinsi Maluku Utara. Diagram pola pikir umum studi ini secara garis besar disampaikan pada Gambar 3.3. Dimulai dari review hasil studi terdahulu dalam dokumen perencanaan eksisting MP3EI, (RTRW Nasional/ Propinsi Maluku Utara), SISTRANAS/WIL, Renstra Propinsi Maluku Utara, dan studi terdahulu) sejumlah data eksisting serta rencana dan program eksisting dapat ditelusuri. Pemetaan terhadap peran masing-masing stakeholders (Pemkab, Swasta, dan Masyarakat) dalam lingkungan strategis yang dikoridori oleh aspek normatif berupa peraturan perundangan yang berlaku merupakan langkah penting untuk dapat memahami konteks, lingkup, serta identifikasi masalah yang dihadapi dalam pengembangan Tatralok di Propinsi Maluku Utara. Elaborasi hasil pemetaan peran serta kondisi obyektif dari sistem transportasi yang ada saat ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi umum (grand strategy) pengembangan Tatralok di Propinsi Maluku Utara yang komprehensif dan terpadu (antar moda, antar wilayah, antar stakeholders, dll.). Dalam strategi umum ini termaktub sejumlah program pokok (main programs) yang harus dijabarkan dalam tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebagai goal/tujuan akhir dari semua kegiatan tersebut adalah terciptanya tujuan pengembangan Tatralok di Propinsi Maluku Utara dalam jangka waktu yang direncanakan dengan sejumlah kriteria atau karakteristik jaringan prasarana dan jaringan

3-5



pelayanan yang handal (efektif dan efisien), cepat, tertib, aman, lancar, dan terjangkau masyarakat. Untuk mendukung semua proses pengembangan Tatralok di Propinsi Maluku utara, bagaimanapun juga diperlukan adanya kajian kuantitatif dan kualitatif yang dilengkapi oleh data-data terkait dengan pola permintaan perjalanan, kondisi dan kinerja jaringan transportasi yang ada, konstelasi sosial-ekonomi yang ada, serta prediksi perubahannya ke depan dalam lingkup situasi tantangan, peluang, dan hambatan yang berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini merujuk kepada kebutuhan akan adanya pemahaman mendasar mengenai konteks penyusun Tatralok, serta adanya analisis (dan pengumpulan data) yang lengkap dan mendalam untuk memperoleh gambaran atau pemetaan mengenai situasi transportasi dan pola kegiatan ekonomi yang ada dan kemungkinan perubahannya di Propinsi Maluku Utara dan di wilayah sekitarnya yang saling mempengaruhi.

3-6



3-7



3.3

ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH

Transportasi merupakan kebutuhan turunan (derived demand) akibat tersebarnya tata ruang (spasial separation) di mana kebutuhan/ kegiatan manusia dan proses ekonomi barang tidak dapat diakomodasi hanya di satu ruang saja, sehingga timbul kebutuhan pergerakan melalui berbagai moda transportasi. Penataan ruang yang mempengaruhi pola dan intensitas kegiatan sosio-ekonomi merupakan indikator yang merepresentasikan pattern dari sistem kegiatan yang harus dilayani oleh sistem transportasi. Dengan demikian, bagaimana setting tata ruang yang akan dituju di masa datang akan sangat mempengaruhi bagaimana pola dan intensitas permintaan perjalanan, yang pada gilirannya akan menentukan kebutuhan akan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi. Dalam konteks penyusunan Tatralok Propinsi Maluku Utara ini, maka pemahaman terhadap arahan penggunaan ruang yang dituangkan dalam RTRW menjadi sangat penting. Apalagi dalam struktur dokumen perencanaan Tatralok merupakan pengejawantahan RTRW untuk sektor transportasi. Pada Gambar 3.4 disajikan bagaimana interaksi antara perkembangan wilayah dengan transportasi. Terlihat bahwa korelasi antara transportasi dan perubahan atau perkembangan wilayah sangatlah besar, sehingga arahan pengembangan tata ruang dan perkembangan alamiah sesuai mekanisme pasar akan sangat menentukan bagaimana pola permintaan perjalanan wilayah di Propinsi Maluku Utara ini akan berkembang di masa datang.

3-8



Kebijakan perencanaan (MP3EI, RTRW, Renstra, Tatrawil, dll)

Faktor Sosio Ekonomi

Pola Tata Guna Lahan

Perkembangan wilayah

Kebutuhan Transportasi

Mekanisme pasar (natural setting)

Jumlah dan Pola Perjalanan

REGIONAL DEVELOPMENT

TRANSPORT DEMAND

Gambar 3.4. Interaksi Perkembangan Wilayah dengan Kebutuhan Transportasi

3.4

PEMODELAN TRANSPORTASI

3.4.1 Struktur Model Dalam studi perencanaan sistem transportasi, sebagaimana halnya dalam Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Propinsi Maluku Utara ini, sangat diperlukan adanya pemahaman mengenai besaran dan pola permintaan perjalanan. Permintaan perjalanan umumnya ditentukan oleh pola interaksi ekonomi dalam pengaturan ruang yang ada, karakteristik suplai jaringan transportasi yang ada (kapasitas, flow vs speed, dan konfigurasinya), serta interaksi yang terjadi dalam ruang lalulintas yang disediakan. Untuk itu diperlukan suatu model yang dapat merepresentasikan interaksi antara elemen tata ruang, ekonomi, permintaan perjalanan, jaringan transportasi, dan lalu lintas yang terjadi.

3-9



Dalam studi ini digunakan model transportasi empat tahap (four stages transport model) yang terdiri dari tahap bangkitan perjalanan (trip generation), sebaran perjalanan (trip distribution), pemisahan moda (modal split), dan pemilihan rute (route choice). Model ini dipilih karena: mudah dalam aplikasinya, cukup baik merepresentasikan karakteristik dan interaksi penting pada sistem transportasi, dan mampu menggambarkan dampak dari intervensi yang dilakukan terhadap sistem transportasi di wilayah studi. Secara umum skema struktur model perencanaan empat tahap ini ditunjukkan pada Gambar 3.6. Pendekatan model dimulai dengan menetapkan sistem zona dan jaringan transportasi, termasuk di dalamnya adalah karakteristik sosial-ekonomi di tiap zona dan karakteristik suplai jaringan yang ada. Dengan menggunakan informasi tersebut kemudian diestimasi total perjalanan yang dibangkitkan dan/atau yang ditarik oleh suatu zona tertentu (trip ends) atau disebut dengan proses bangkitan perjalanan (trip generation). Tahap ini menghasilkan persamaan trip generation yang menghubungkan jumlah perjalanan dengan karakteristik zona yang bersangkutan. Selanjutnya diprediksi dari/ke mana tujuan perjalanan yang dibangkitkan atau yang ditarik oleh suatu zona tertentu atau disebut tahap distribusi perjalanan (trip distribution). Dalam tahap ini akan dihasilkan matriks asal-tujuan (MAT). Pada tahap pemilihan moda (modal split) MAT tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan moda transportasi yang digunakan para pelaku perjalanan untuk mencapai tujuan perjalanannya. Dalam tahap ini dihasilkan MAT per moda. Terakhir, pada tahap pemilihan rute (trip assignment) MAT didistribusikan ke setiap ruas/link moda yang tersedia di dalam jaringan sesuai dengan kinerja rute yang ada. Tahap ini menghasilkan estimasi arus lalu lintas dan waktu perjalanan di setiap ruas. Hasil inilah yang digunakan sebagai dasar analisis

3 - 10



dalam mengevaluasi serangkaian alternatif pengembangan jaringan transportasi yang diusulkan.

kebijakan

Gambar 3.6. Pemodelan Perencanaan Transportasi Empat Tahap

3 - 11



3.4.2

Proses Pemodelan Transportasi

3.4.2.1 Penetapan Sistem Zona dan Sistem Jaringan Penetapan detail sistem zona dan sistem jaringan transportasi dilakukan sebagai kompromi antara tingkat akurasi, biaya, ketersediaan data, dan aplikabilitas model. Berdasarkan pengalaman yang dilakukan dari studi terdahulu, maka dalam studi ini ditetapkan bahwa: 1. Batas wilayah studi adalah batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota di Prop. Maluku Utara, di mana wilayah di sekitarnya diasumsikan sebagai zona eksternal. 2. Agregasi zona di dalam wilayah studi adalah kecamatan, yang selanjutnya disebut sebagai zona internal. 3. Model jaringan diutamakan untuk jaringan jalan, sedangkan jaringan angkutan umum diperlakukan sebagai fixed-flow, moda transportasi lain diintegrasikan melalui simpul terminal (moda darat), pelabuhan (moda air), dan bandara (moda udara). Sistem zona tersebut dapat diilustrasikan dalam bentuk gambar sederhana yang dapat dilihat pada Gambar 3.7. Batas Kab/Kota

Kec. A Kec. E

Kec. B

Kec. C

Kec. D

Kec. G

Kec. F Kec. H

Zona Internal

Zona Eksternal

3 - 12

Zona Eksternal



Keterangan: Kec. A  B = Kec. E  C = Kec. D  F = Kec. D  F =

pergerakan orang/barang antar kecamatan dalam satu kab/kota. pergerakan orang/barang dari suatu kecamatan diluar kab/kota menuju ke kecamatan di dalam kab/kota. pergerakan orang/barang dari suatu kecamatan di dalam kab/kota menuju ke kecamatan di luar kab/kota. pergerakan orang/barang dari dan ke kecamatan di luar kab/kota.

Gambar 3.7. Sistem Zona Kecamatan Dengan penetapan sistem zona tersebut, maka akan terbentuk Matriks Asal-Tujuan Antar Kecamatan. Matriks Asal-Tujuan ini dikelompokkan berdasarkan pergerakan orang dan barang, dimana pergerakan barang ini diuraikan lagi berdasarkan jenis barang yang diproduksi, meliputi hasil produksi pangan, sayur-sayuran dan buah-buahan, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan kehutanan.. Untuk model jaringan transportasi yang diintegrasikan melalui simpul-simpul moda transportasi yang dibatasi dalam suatu kabupaten/kota, dapat terbentuk dari pengumpulan dan pengolahan data kedalam bentuk Matriks Asal-Tujuan Antar Simpul Moda Transportasi. 3.4.2.2 Estimasi dan Prediksi Trip-ends dan MAT Secara skematis bagan alir proses estimasi trip-ends dan MAT yang dilakukan pada studi ini ditunjukkan oleh Gambar 3.8.

3 - 13



Prior Matrix MAT 2013

Traffic Count Hasil survey primer

SATURN (via Program Simulasi Jaringan Transportasi)

Base Matrix MAT di Prov. Malut Tahun 2014

summation Data sosial ekonomi Statistik di Prov. Malut: Penduduk, PDRB, dll

Growth rate

Analisis regresi linier

Base Trip ends Produksi perjalanan di Prov. Malut 2014

Model bangkitan perjalanan

Prediksi data sosial ekonomi Prov. Malut

Trip ends prediction

Jarak, waktu, dan biaya transportasi antar zona

Model Furness/Gravity

Trip ends Prov. Malut: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025, 2030

MAT Prov. Malut: 2014, 2019, dst

Gambar 3.8. Mekanisme Estimasi Trip Ends dan MAT di Propinsi Maluku Utara

3.4.2.3 Simulasi Jaringan Simulasi jaringan transportasi (dalam hal ini dititikberatkan untuk jaringan jalan) dilakukan dalam konteks untuk:

3 - 14



1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi secara makro dalam jaringan transportasi di wilayah Propinsi Maluku Utara, seperti: kemacetan, besarnya biaya transportasi, dan disparitas suplai jaringan. 2. Memprediksi permasalahan yang akan timbul di masa datang seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan perubahan intensitas penggunaan ruang. 3. Mengevaluasi kinerja dari sejumlah kebijakan perencanaan yang akan diterapkan di masa datang, misal: pembangunan jalan lingkar, jalan tol, maupun pengembangan moda laut, dan udara. MAT perjalanan

Data jaringan transportasi

I I N P U T

Model Pemilihan Rute

Arus, kecepatan, waktu, jarak

O U T P U T

Analisis Lanjutan

Gambar 3.9. Struktur Umum Model Pemilihan Rute pada Program Simulasi Jaringan Transportasi

3 - 15



3.5

ANALISIS NORMATIF

Analisis normatif dilakukan untuk memperoleh idealisasi pola jaringan pelayanan, hirarki prasarana, dan sistem operasi bagi pengembangan Tatralok di Propinsi Maluku Utara yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pengembangan wilayah, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Propinsi Maluku Utara. Aspek normatif ini dikembangkan berdasarkan review atas peraturan perundangan yang berlaku di setiap moda transportasi (jalan, angkutan umum, laut, dan udara) serta kajian konseptual secara teoteris mengenai sistem transportasi yang ideal. Analisis ini diperlukan untuk memberikan gambaran arahan pengembangan jaringan transportasi di Propinsi Maluku Utara di masa yang akan datang sesuai dengan konsep yang lebih ideal. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam analisis normatif secara berurutan disampaikan sebagai berikut: 1. Melakukan kajian konsep pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan untuk setiap moda transportasi (jalan, angkutan umum, laut, dan udara) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/terbaru (UU, PP, Kepmen, Perda, dll), 2. Melakukan kajian teoretis hasil penelitian dan studi terdahulu baik di dalam maupun luar negeri mengenai idealisasi pola jaringan transportasi wilayah, 3. Melakukan analisis konsep Tatralok di Propinsi Maluku Utara yang mengelaborasikan aspek normatif secara praktis (dari butir a.) dan aspek teoritis (dari butir b.), 4. Mengidentifikasi simpul, link dan zona yang strategis dan penting untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan Tatralok Propinsi Maluku Utara di masa yang akan datang.

3 - 16



3.6

AZAS TATARAN TRANSPORTASI LOKAL (TATRALOK)

Berdasarkan Pedoman Teknis yang telah ditetapkan, Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) harus disusun dengan berasaskan pada beberapa prinsip dasar berikut: 1. Azas Keadilan, dimana tataran transportasi yang disusun harus dapat menunjang kelancaran perhubungan di semua sektor pembangunan dan berpihak pada tiap lapisan masyarakat. 2. Azas Transparansi, tataran transportasi yang disusun disosialisasikan dan diterapkan secara terpadu serta transparasi pada semua sektor pembangunan dan diketahui oleh pejabat pelaksana dilapangan. 3. Azas Akuntabilitas, tataran transportasi yang disusun harus dianalisis secara teliti guna mendapatkan keserasian dan keterpaduan kesisteman transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam lingkup wilayah perencanaan. 4. Azas Realistis, tataran transportasi yang disusun harus ditunjang oleh kondisi eksisting yang sebenarnya sehingga hasil kebijakan yang diperoleh nantinya dapat sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat dilaksanakan secara suistainable. 5. Azas Kesisteman, tataran transportasi yang disusun harus dapat menggambarkan keterkaitan dan keterpaduan hubungan/kesisteman transportasi antar wilayah/kawasan dalam lingkup kajiannya, serta harus disesuaikan dengan kebijakan sistem transportasi diatasnya. 6. Azas Keunggulan Moda, tataran transportasi yang disusun harus dapat menggambarkan dan mengkaji potensi-potensi guna menemukan moda unggulan.

3 - 17



7. Azas Keterpaduan Intra dan Antar Moda, tataran transportasi yang disusun harus dapat memberikan keterpaduan intra dan antara moda yang ada, sehingga sinkronisasi sistem transportasi antara moda tersebut dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ada. 8. Azas Koordinasi dan Sinkronisasi, tataran transportasi yang disusun harus dapat memberikan gambaran dan arahan koordinasi yang jelas dan sinkronisasi yang terpadu dalam mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan disemua sektor pembangunan. 9. Azas Tinjau Ulang Secara Berkala, tataran trasnportasi yang disusun harus dilakukan tinjauan secara berkala guna menjaga konsistensi dalam pelaksanaannya. Lebih jelasnya, untuk Azas Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) dapat dilihat pada Gambar 3.11.

KEADILAN TRANSPARANSI

REALISTIS

KESISTIMAN

AKUNTABILITAS

TATRALOK TATRALOK TINJAUAN ULANG SECARA BERKALA

KOORDINASI DAN SINKRONISAS I KETERPADUAN INTRA & ANTAR MODA

KEUNGGULAN MODA

Gambar 3.11. Azas Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)

3 - 18



BAB 4 KONDISI WILAYAH DAN JARINGAN TRANSPORTASI SAAT INI

4.1

LETAK GEOGRAFIS DAN WILAYAH ADMINISTRASI

Kota Tidore Kepulauan sebagai daerah otonom yang dimekarkan dari Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemekaran wilayah yang diresmikan pada tanggal 31 Mei 2003. Secara geografis, letak wilayah Kota Tidore Kepulauan berada pada batas astronomis 0o – 20o Lintang Utara dan pada posisl 127o – 127,45o Bujur Timur. Kota Tidore Kepulauan memiliki total luas wilayah 13.862,86 Km2 dengan daratan 9.116,35 Km2 dan batas wilayah sebagai berikut:  Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate dan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan dan Kecamatan Pulau Moti Kota Ternate.  Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku. Secara administratif, Kota Tidore Kepulauan terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 72 desa/kelurahan seperti yang diuraikan berikut ini: 1) Kecamatan Tidore: Jumlah desa/kelurahan 11 dengan ibuKota Gamtufkange, dan luas daerah 212,15 Km2. 2) Kecamatan Tidore Selatan: Jumlah desa/kelurahan 8 dengan ibuKota Gurabati, dan luas daerah 249,32Km2.

4-1



3) Kecamatan Tidore Utara: Jumlah desa/kelurahan 12 ibuKota Rum, dan luas daerah 221,33 Km2. 4) Kecamatan Tidore Timur: Jumlah desa/kelurahan 4, ibuKota Tosa dan luas daerah 199,92 Km2. 5) Kecamatan Oba: jumlah desa/kelurahan 9 dengan Payahe, dan luas daerah 2.373,63 Km2. 6) Kecamatan Oba Selatan; Jumlah desa/kelurahan 7, ibuKota Lifofa, dan luas daerah 2.210,92 Km2. 7) Kecamatan Oba Utara: jumlah desa/kelurahan 9 ibuKota Sofifi, dan luas daerah 1.155,91 Km2. 8) Kecamatan Oba Tengah: jumlah desa/kelurahan 12, ibuKota Akelamo dan luas daerah 2.493,17 Km2.

4-2

dengan dengan ibuKota dengan dengan dengan



Gambar 4.1.

Peta Administrasi Wilayah Kota Tidore Kepulauan 4-3



4.2

KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan sumber daya yang potensial dalam proses pembangunan suatu bangsa. Jumlah penduduk yang besar dapat dikembangkan sebagai tenaga kerja yang produktif sehingga berfungsi sebagai pengelola sumber daya alam. Namun, jumlah penduduk yang besar juga dapat menimbulkan permasalahan sosial dalam proses pembangunan itu sendiri seperti pengangguran, kemiskinan dan sebagainya bila potensi penduduk tidak mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Pada tahun 2011 jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan diperkirakan sekitar 92.226 jiwa yang tediri dari 46.537 laki-laki dan 45.689 perempuan. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kota Tidore Kepulauan maka rata-rata jumlah penduduk per km2 atau kepadatan penduduk adalah 60 jiwa per km2. Selanjutnya bila kita lihat dari penyebaran penduduk di tiap kecamatan maka kecamatan Tidore yang paling banyak penduduknya dengan jumlah 18.923 jiwa dan kecamatan berpenduduk makin sedikit adalah kecamatan Oba Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 5.011 jiwa. Bila kita lihat dari kepadatan penduduk maka kecamatan Tidore merupakan kecamatan yang paling padat dengan jumlah 525 jiwa tiap km2, disusul kecamatan Tidore Utara dengan 397 jiwa per km2. Kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Oba Tengah dengan 16 jiwa per km2 Tabel 4.1. Kepadatan Penduduk Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Luas (km2)

Jumlah Penduduk (jiwa)

Kepadatan Penduduk

Tidore Selatan

42.40

13,446

317.12

Tidore Utara

37.64

14,924

396.49

Tidore

36.08

18,923

524.47

Kecamatan

4-4



Tidore Timur

34.00

7,840

230.59

Oba

403.67

10,585

26.22

Oba Selatan

196.58

5,011

25.49

Oba Utara

376.00

13,653

36.31

Oba Tengah

424.00

7,844

18.50

1,550.37

92,226

59.49

Tidore Kepulauan

Sumber: Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka 2011

4.3

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Sebagai salah satu indikator makro ekonomi, Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa di suatu wilayah. Nilai PDRB Kota Tidore Kepulauan atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2011 sebesar 491.557,66 juta rupiah, dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian yakni sebesar 50,43 persen. PDRB Kota Tidore Kepulauan atas dasar harga konstan 2000 (ADHK) tahun 2011 sebesar 286.477,68 juta rupiah dengan laju pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,07 persen. Tabel 4.2.

No.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kota Tidore Kepulauan (juta rupiah), 2009-2011

Lapangan Usaha

2009

1

Pertanian

202,185.76

1.1

Pertanian Tanaman Pangan

1.2

Perkebunan

2010*

2011*

222,920.26

247,873.24

58,610.10

62,865.32

69,983.90

90,218.96

100,987.56

112,569.80

4-5


Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku 1.3

Peternakan

3,668.95

4,062.63

4,438.22

1.4

Kehutanan

16,706.60

18,564.88

20,327.41

1.5

Perikanan

32,981.15

36,439.87

40,553.91

2

Pertambangan dan Penggalian

3,950.70

4,795.74

5,248.37

3

Industri Pengolahan

20,858.84

21,830.74

23,845.58

4

listrik, Gas dan Air Bersih

1,016.89

1,253.39

1,451.23

5

Bangunan

11,186.61

15,265.44

18,318.48

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

101,197.56

121,272.50

131,512.83

7

Pengangkutan dan Komunikasi

18,422.08

21,118.88

23,035.73

8

Keuangan, Persawahan dan Jasa

6,105.99

6,576.55

7,519.21

9

Jasa-jasa

25,735.64

29,351.29

32,752.98

390,660.07

444,384.79

491,557.65

Jumlah

Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan, 2012

4.4

KINERJA PELAYANAN, JARINGAN PELAYANAN, DAN JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI WILAYAH SAAT INI

4.4.1 Jaringan Jalan Seperti yang terlihat pada tabel-tabel berikut ini, prarsarana jalan di Kota Tidore pada tahun 2011 menurut kewenangan pengelola jalan terdapat panjang jalan Negara 116.150,00 meter, jalan provinsi 45.500,00 meter, jalan kabupaten 264.123,88 meter. Sedangkan kalau dilihat dari jenis perkerasan sebagian besar sudah beraspal dengan kondisi perkerasan sebagian besar baik.

4-6



Tabel 4.3.

Kecamatan

Panjang Jalan menurut Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya dan Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan (m), 2011 Negara

Provinsi

Kabupaten

Jumlah

Tidore Selatan

0.00

8,900.00

35,438.64

44,338.64

Tidore Utara

0.00

11,450.00

35,262.48

46,712.48

Tidore

0.00

5,890.00

66,688.00

72,578.00

Tidore Timur

0.00

19,260.00

11,848.76

31,108.76

Oba

34,600.00

0.00

22,950.00

57,550.00

Oba Selatan

44,600.00

0.00

42,621.00

87,221.00

Oba Utara

15,500.00

0.00

22,186.00

37,686.00

Oba Tengah

21,450.00

0.00

27,129.00

48,579.00

116,150.00

45,500.00

264,123.88

425,773.88

Tidore Kepulauan


Tabel 4.4.

Kecamatan

Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan (km), 2011 Aspal

Kerikil

Tanah

Jumlah

Tidore Selatan

36,999.38

0.00

7,339.26

44,338.64

Tidore Utara

44,259.23

0.00

2,453.25

46,712.48

Tidore

72,578.00

0.00

0.00

72,578.00

Tidore Timur

23,909.76

0.00

7,199.00

31,108.76

Oba

49,608.00

810.00

8,550.00

58,968.00

Oba Selatan

29,850.00

35,000.00

22,371.00

87,221.00

Oba Utara

34,920.20

500.00

2,265.80

37,686.00

4-7


Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku Oba Tengah Tidore Kepulauan

33,521.00

7,600.00

7,458.00

48,579.00

325,645.57

43,910.00

57,636.31

427,191.88


Tabel 4.5.

Kecamatan

Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan (km), 2011 Baik

Sedang

Rusak

Rusak

Ringan

Berat

Jumlah

Tidore Selatan

36,295.27

3,050.63

3,492.74

1,500.00

44,338.64

Tidore Utara

31,878.73

6,851.45

5,482.30

2,500.00

46,712.48

Tidore

59,969.70

3,097.20

9,511.10

0.00

72,578.00

Tidore Timur

21,453.26

2,150.00

1,006.50

6,499.00

31,108.76

Oba

27,128.00

13,709.50

11,000.00

7,132.00

58,969.50

5,350.00

42,650.00

14,721.00

24,500.00

87,221.00

Oba Utara

28,686.63

2,583.33

3,158.14

3,257.90

37,686.00

Oba Tengah

33,521.00

2,000.00

5,600.00

7,458.00

48,579.00

244,282.59

76,092.11

53,971.78

52,846.90

427,193.38

Oba Selatan

Tidore Kepulauan


4.4.2 Transportasi Darat Sebagai salah satu penunjang kegiatan perekonomian, sarana dan prasarana transportasi darat antara lain berupa jalan raya sangat diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa serta mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga kegiatan pembangunan, produksi dan perdagangan akan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Di Kota Tidore Kepulauan terdapat 4 (empat) buah terminal: 2 (dua) diantaranya berada di pulau Tidore yaitu di Soasio dan Rum. 2 (dua) lainnya berada di pulau Halmahera yaitu di Gita dan Sofifi.

4-8



Masing – masing terminal terletak berdekatan dengan pelabuhan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pergerakan antar moda. Pada saat ini terdapat alokasi dana untuk pengembangan Terminal Rum dan sudah dalam proses pengembangan. Kedua terminal trersebut merupakan terminal dengan TIPE C. Selain angkutan kota (ANGKOT), di wilayah Tidore terdapat angkutan Kota lainnya yaitu angkutan sewa dan plat kuning. Ketiga angkutan ini melayani rute jarak jauh (Sari Malaha-Rum) yang berjarak + 25 KM dengan jumlah penumpang masih bisa mencapai angka > 50%. Sedangkan untuk melayani angkutan dalam Kota Tidore jenis angkutan yang dipergunakan adalah Bentor. Jenis angkutan ini sudah resmi digunakan sesuai dengan SK BUPATI Kota Tiodre. Alasan utama di tetapkannya Bentor sebagai angkutan dalam Kota adalah faktor keamanan dan kenyamanan (bebas dari panas/hujan). Jumlah Bentor yang ada di Kota Tidore saat ini adalah 425 unit yang berada di wilayah Soa Sio dan 25 unit di wilayah Rum. Rute kedua jenis angkutan diatas hanya bersingungan di dalam KOTA TIDORE saja dan sampai dengan saat ini semua berjalan dengan baik tidak terjadi konflik diantara keduanya.

4-9



Gambar 4.2. Terminal Angkutan Kota di Pelabuhan RUM Sedangkan untuk angkutan pelajar Pemerintah Kota Tidore menyediakan angkutan khusus pelajar yang berupa bus sekolah sebagai bentuk subsidi pemerintah di bidang pendidikan. Saat ini berjumlah 3 UNIT yang beroperasi di wilayah perKotaan Tidore dengan tarif sekitar Rp. 2.000. Berdasarkan hasil evaluasi masyarakat di TIDORE lebih senang menggunakan Bentor untuk bersekolah dengan alasan lebih cepat. Selain angkutan penumpang, di wilayah Kota Tidore Kepulauan juga terdapat angkutan barang berupa angkutan barang kebutuhan sembilan bahan pokok yang diangkut dari Ternate menuju Tidore atau sebaliknya. Jumlah kendaraan paling banyak di Tidore Kepaulauan pada tahun 2011 adalah kendaraan angkutan barang pick up sebanyak 400 unit, dan terendah kendaraan angkutan barang berupa truk sebanyak 106 unit. Secara rinci jumlah kendaraan yang ada di Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

4 - 10



Tabel 4.6.

Kecamatan

Banyaknya Kendaraan Bermotor menurut Jenis Kendaraan dan Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan, 2011 Mobil

Truk

Pick Up

Sepeda Motor

Sewa

Tidore Selatan

74

18

8

23

15

Tidore Utara

69

14

7

11

8

Tidore

96

56

326

50

13

Tidore Timur

15

3

58

5

0

Oba

2

8

0

0

0

Oba Selatan

0

0

0

1

0

Oba Utara

9

1

0

22

15

Oba Tengah

0

6

1

0

0

265

106

400

112

51

Tidore Kepulauan


4.4.3 Transportasi Penyeberangan Transportasi penyeberangan berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Oleh karenanya pelabuhan penyeberangan harus terpadu dengan jaringan pelayanan dan prasarana transportasi jalan. Transportasi penyeberangan antar pulau dibagi menjadi tiga jenis, kapal feri, kapal cepat (Speedboat), dan kapal kayu bermotor (Ketingting). Penduduk lebih sering menggunakan speedboat yang kapasitas penumpang antara 12-20 orang. Hal ini dikarenakan jadwal keberangkatan Speedboat lebih luwes. Keberangkatan kapal feri terjadwal tetap setiap harinya, sedangkan Speedboat berangkat tergantung penumpang (jika penumpang sudah penuh langsung berangkat). Tabel 4.19 menunjukkan klasifikasi pelabuhan di Kota Tidore Kepulauan.

4 - 11



Tercatat jumlah pelabuhan penyeberangan di Kota Tidore Kepulauan yang di kelola oleh PT. ASDP sebanyak 3 pelabuhan penyeberangan, baik yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap pembangunan, yaitu: 1) Pelabuhan Penyeberangan Rum di Pulau Tidore – Kota Tidore Kepulauan. Pelabuhan ini melayani 1 rute penyeberangan yakni Lintas Rum – Bastiong (PP). Saat ini terdapat 137 unit speed boat. 2) Pelabuhan Penyeberangan Soasio (GOTO) di Pulau Tidore – Kota Tidore Kepulauan. Saat ini terdapat 16 unit speed boat. 3) Pelabuhan Penyeberangan Sofifi di Pulau Halmahera – Kota Tidore Kepulauan. Pelabuhan ini melayani 1 rute penyeberangan yaitu Lintas Sofifi – Bastiong (PP). Saat ini terdapat 15 unit speed boat. Berdasarkan wawancara dengan instansi terkait, pengelolaan angkutan penyeberangan dengan speed boat dibedakan menjadi dua, yaitu untuk rute Rum – Bastiong dikelola oleh KUD dan sisanya dikelola oleh organisasi pemilik speed boat. Jumlah penumpang datang dan berangkat pada tahun 2011 tertinggi pada bulan Juli sebanyak 2.759 orang sedangkan berangkat pada bulan Januari 2.641 orang. Jumlah penumpang terendah yang datang yaitu pada bulan Februari sebanyak 1.874 orang dan penumpang berangkat pada bulan April sebanyak 1.646 orang. Jumlah barang bongkar pada tahun 2011 tertinggi pada bulan Juni sebanyak 4.913 kg sedangkan barang muat pada bulan Januari 6.567 kg. Jumlah barang bongkar terendah pada bulan Februari sebanyak 587 kg dan barang muat pada bulan Maret sebanyak 126 kg.

4 - 12



Tabel 4.7.

Klasifikasi Pelabuhan di Kota Tidore Kepulauan Profil Dermaga

Nama Pelabuhan

Pulau

Tiang Pancang

Klasifikasi

Lantai

Ukuran

Ukuran

P

L

Kedalaman Facelite Dermaga (LWS)

Soasio

Tidore

P. Regional

Spun File

Beton

42

8

6

Rum

Tidore

P. Lokal

Beton

Kayu

22

4

3

Maitara

Maitara

P. Lokal

Kayu

Kayu

12

4

3

Mare

Mare

P. Lokal

Beton

Kayu

12

4

3

Sofifi

Halmahera

P. Regional

Spun File

Beton

46

8

6

Galala

Halmahera

P. Lokal

Kayu

Kayu

12

4

3

Guraping Oba

Halmahera

P. Lokal

Beton

Kayu

22

4

3

Somadede

Halmahera

P. Lokal

Kayu

Kayu

12

4

3

Maidi

Halmahera

P. Lokal

Kayu

Kayu

12

4

3

Loleo

Halmahera

P. Lokal

Beton

Kayu

22

4

3

Lola

Halmahera

P. Lokal

Beton

Kayu

22

4

3

Gita

Halmahera

P. Regional

Baja

Beton

60

8

5

Sumber: Profil Wilayah Kota Tidore Kepulauan, 2009

4.4.4 Transportasi Laut Berdasarkan Profil Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012, lalu lintas penumpang dan barang angkutan laut di Pelabuhan Soasio (GOTO) Kota Tidore Kepulauan selama tahun 2011 berjumlah 1.960 kunjungan, dengan jumlah keberangkatan sebanyak 25.298 orang, kedatangan sebanyak 30.504, bongkar barang sebanyak 16.706, dan muat barang sebanyak 9.503. Tabel 4.8.

Lalu Lintas Penumpang dan Barang Angkutan Laut di Pelabuhan Soasio Kota Tidore Kepulauan, 2011 Penumpang (orang)

Bulan

Barang (kg)

Kunjungan Berangkat

Datang

Bongkar

Muat

Januari

170

2,641

2,759

697

6,567

Februari

137

1,863

1,874

587

195

Maret

157

1,753

1,986

2,248

126

4 - 13


Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku April

151

1,646

2,135

1,216

165

Mei

163

1,920

2,489

1,405

182

juni

168

1,840

2,506

4,913

383

Juli

174

2,215

3,521

1,054

541

Agustus

158

2,215

3,279

1,105

283

September

158

2,490

2,430

577

259

Oktober

190

2,210

2,380

787

237

Nopember

169

2,090

2,480

583

85

Desember

165

2,415

2,665

1,534

480

1,960

25,298

30,504

16,706

9,503

Jumlah

Sumber: Profil Wilayah Kota Tidore Kepulauan, 2012

4.4.5 Transportasi Udara Di Kota Tidore Kepulauan tidak terdapat sarana transportasi udara. Untuk menggunakan transportasi udara, penduduk Kota Tidore Kepulauan harus pergi ke Kota Ternate.

4 - 14



Kelas Dermaga III Dermaga Goto

Kelas Dermaga V Dermaga Sofifi

Terminal Tipe B Terminal Sofifi

Kelas Dermaga V Dermaga Somadehe

Kelas Dermaga V Dermaga Rum Terminal Tipe B Terminal Rum

Kelas Dermaga V Dermaga Tomalou

Terminal Tipe C Terminal Soasio Kelas Dermaga V Dermaga Perikanan

Kelas Dermaga IV Dermaga Gita

Gambar 4.3. Peta Prasarana Transportasi di Kota Tidore Kepulauan 4.5 BANGKITAN DAN TARIKAN PERGERAKAN Bangkitan dan tarikan pergerakan dibedakan untuk pergerakan orang dan barang. Bangkitan pergerakan merupakan seluruh pergerakan yang dihasilkan/diproduksi dan berasal dari suatu zona tertentu. Sedangkan tarikan pergerakan merupakan jumlah seluruh pergerakan yang tertarik/menuju ke suatu zona tertentu. Besarnya 4 - 15



bangkitan/tarikan pergerakan ini sangat dipengaruhi oleh tataguna lahan, karakteristik penduduk dan sistem transportasi yang tersedia. Salah satu cara dalam melakukan pendekatan analisis untuk distribusi perjalanan antar wilayah adalah dengan metoda sintesis, yang merupakan cara analisis dengan mencari hubungan antar pelaku perjalanan, dengan pembangkit, penarik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan. Model sintesis yang umumnya digunakan adalah model Gravitasi dengan mendasarkan pada hukum gravitasi Newton. Untuk transportasi, perjalanan yang dilakukan akan dipengaruhi besar bangkitan dan penarik perjalanan, serta waktu/jarak/biaya perjalanan. Rumus umum model gravitasi adalah sebagai berikut: tij = k.Ai.Aj / f (Zij) dengan: tij

= jumlah perjalanan dari i ke j

k

= konstanta

Ai

= daya tarik zona asal

Aj

= daya tarik zona tujuan

f (Zij) = fungsi yang mempengaruhi perjalanan Bangkitan dan Tarikan Pergerakan Orang Eksisting Untuk menentukan jumlah perjalanan orang antar kecamatan dapat menggunakan rumus berikut ini: tij = (k x JPA x JPT) / (d2) dengan: tij

= jumlah perjalanan orang antar kecamatan

k

= konstanta = 0,00004034

4 - 16



JPA

= jumlah penduduk asal di kecamatan

JPT

= jumlah penduduk tujuan di kecamatan Adapun jumlah penduduk di masing-masing kecamatan di Kota Tidore Kepulauan tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

d

= jarak antar ibukota kecamatan. Adapun jarak antar ibukota kecamatan di Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Tabel 4.9.

Matriks Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan (Km)

Ke

Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Tidore Selatan

-

15,8

15,8

15,1

44

80

22,5

32

Tidore Utara

15,8

-

31,6

22,1

60

93

19,5

32

Tidore

15,8

31,6

-

26,1

58

94

19,5

35

Tidore Timur

15,1

22,1

26,1

-

59

92

15,5

38

Oba

44

60

58

59

-

39

51

52

Oba Selatan

80

93

94

92

39

-

84

39

22,5

19,5

19,5

15,5

51

84

-

37

32

32

35

38

52

39

37

-

Dari

Oba Utara Oba Tengah

Dengan perhitungan seperti di atas, hasil distribusi perjalanan orang antar kecamatan di Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat

4 - 17



pada Tabel 4.21. Adapun gambar Desire Line Asal-Tujuan dapat dilihat pada Gambar 4.5.

4 - 18



Tabel 4.10. Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan (orang perjalanan/tahun) Tahun 2013 Tujuan Asal Tidore Selatan

Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore Timur

Tidore

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

-

5,932

8,479

3,265

3,711

1,691

5,387

3,023

31,488

Tidore Utara

5,932

-

8,352

3,600

4,041

1,852

5,673

3,212

32,662

Tidore

8,479

8,352

-

4,907

5,265

2,392

7,800

4,349

41,544

Tidore Timur

3,265

3,600

4,907

-

2,162

985

3,134

1,760

19,813

Oba

3,711

4,041

5,265

2,162

-

1,493

3,909

2,274

22,855

Oba Selatan

1,691

1,852

2,392

985

-

1,758

1,017

11,188

Oba Utara

5,387

5,673

7,800

3,134

1,758

-

3,590

31,251

Oba Tengah

3,023

3,212

4,349

1,760

1,017

3,590

-

19,225

31,488

32,662

41,544

19,813

11,188

31,251

Jumlah

4 - 19

1,493 3,909 2,274 22,855

19,225

210,026



Gambar 4.4 Desire Line Asal-Tujuan Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan Bangkitan dan Tarikan Pergerakan Barang Eksisting Untuk menentukan jumlah perjalanan barang antar kecamatan dapat menggunakan rumus berikut ini:

4 - 20



tij = (k x JPA x JPT) / (d2) dengan: tij

= jumlah perjalanan barang antar kecamatan

k

= konstanta = 0,00004034

JPA

= jumlah produksi asal di kecamatan

JPT

= jumlah produksi tujuan di kecamatan Adapun jumlah produksi di masing-masing kecamatan di Kota Tidore Kepulauan tahun 2011 diperoleh dari hasil penjumlahan dan pengolahan data dari hasil produksi di masing-masing kecamatan di Kota Tidore Kepulauan dari berbagai sektor.

d

= jarak antar ibukota kecamatan. Adapun jarak antar ibukota kecamatan di Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Dengan perhitungan seperti di atas, hasil distribusi perjalanan barang antar kecamatan di Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat pada Tabel 4.22. Adapun gambar Desire Line Asal-Tujuan dapat dilihat pada Gambar 4.6.

4 - 21



Tabel 4.11. Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan (ton/tahun) Tahun 2013 Tujuan

Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

-

5.307

12.245

3.522

2.009

784

4.675

2.390

30.932

Tidore Utara

5.307

-

7.483

3.779

2.027

815

3.993

2.133

25.538

Tidore

12.245

7.483

-

6.879

2.942

1.135

7.592

3.751

42.027

Tidore Timur

3.522

3.779

6.879

-

1.169

456

2.697

1.383

19.883

Oba

2.009

2.027

2.942

1.169

-

1.094

2.452

1.497

13.191

784

815

1.135

456

1.094

-

896

533

5.713

Oba Utara

4.675

3.993

7.592

2.697

2.452

896

-

5.310

27.615

Oba Tengah

2.390

2.133

3.751

1.383

1.497

533

5.310

-

16.997

Jumlah

30.932

25.535

42.030

19.880

13.191

5.720

27.615

17.000

181.896

Asal Tidore Selatan

Oba Selatan

4 - 22



Gambar 4.5 Desire Line Asal-Tujuan Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan

4 - 23



BAB 5 PERKIRAAN KONDISI MENDATANG

5.1. RENCANA PROYEK MP3EI Dalam MP3EI ditetapkan bahwa Propinsi Maluku Utara merupakan bagian dari Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Adapun produksi unggulan dan investasi Nasional di koridor tersebut khususnya di wilayah Propinsi Maluku Utara adalah pertambangan nikel dan perikanan. Tabel 5.1 menunjukkan daftar investasi infrastruktur yang teridentifikasi di koridor Papua-Maluku (MP3EI), khususnya di wilayah Kota Ternate. Dari Tabel 5.1 menunjukkan daftar investasi infrastruktur yang teridentifikasi di koridor PapuaMaluku (MP3EI), khususnya di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Adapun peta lokasi proyek MP3EI di Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat pada Gambar 5.1. Tabel 5.1. Daftar Investasi Infrastruktur yang Teridentifikasi di Koridor Papua-Maluku, Khususnya di Wilayah Kota Tidore Kepulauan No 1

Proyek MP3EI Pembangunan Dermaga General Cargo m Pelabuhan Sofifi

Nilai Periode Periode Investasi Mulai Selesai (IDR Miliar) 100

2011

5-1

2014

Lokasi Sofifi, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kep.



Pembangunan Dermaga General Cargo m Pelabuhan Sofifi Nilai Investasi Rp 100 M

Gambar 5.1. Peta Lokasi Proyek MP3EI di Kota Tidore Kepulauan

5-2



5.2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KOTA TIDORE KEPULAUAN 5.2.1. Sasaran dan Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang PJP Kota Tidore Kepulauan 2005-2025 1) Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Kehidupan Yang Damai Kemajuan dan kemandirian sosial suatu daerah adalah sejalan dengan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk itu, pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan kepada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial,pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial. 2) Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Tangguh dan Berdaya Saing Kemajuan dan kemandirian ekonomi Kota Tidore Kepulauan pada masa depan masih diharpkan bersumber dari sumbangan sektor pertanian sub sektor perkebunan dan perikanan. Namun karena daerah ini pada masa depan akan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara maka sumbangan sektor jasa dan pelayanan umum lainnya akan menjadi andalan utama perekonomian daerah. 3) Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Demokratis Masyarakat yang maju dan mandiri secara politik akan melahirkan potret pemerintahan yang kuat dan kokoh. Potret tersebut harus pertama kali datang dari kepemimpinan pemerintahan di daerah. Dalam kerangka

5-3



itu, maka reformasi birokrasi pemerintah daerah dimulai dari penerapan tata pemerintahan yang baik dan bersih pada seluruh struktur pemerintahan daerah secara disiplin dan sungguh-sungguh. Dan untuk menciptakan kepemimpinan daerah yang berwibawa dan demokratis, diperlukan pranata penegakan hukum dan penertiban kehidupan sosial serta tatanan struktur dan mekanisme politik yang stabil dan kondusif 4) Mewujudkan Masyarakat Berkeadaban (Civility, alMadaniyah) Keyakinan akan kemampuan diri sendiri muncul dari kesadaran masyarakat tentang kekayaan nilai – nilai tradisi dan kebudayaan yang tumbuh berkembang dan lestari hingga saat ini. Nilai – nilai kebudayaan itu memberi inspirasi dan daya tonjol psikologis bagi kreatifitas dan daya inovasi masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri. 5.2.2. Tahapan dan Prioritas o RPJM ke-1 (2006-2010) RPJM ke-1 diarahkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pembinaan kesejahteraan sosial. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, penataan struktur dan aparatur, efisiensi dan efektifitas pelayanan birokrasi, peningkatan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

5-4



o RPJM ke-2 (2011-2015) RPJM ke-2 diarahkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) melalui penataan kembali kehidupan sosial. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan peran dan partisipasi kaum perempuan di bidang politik dan pemerintahan diimbangi dengan pemberian peran bagi ibu rumah tangga di pedesaan yang berorientasi pada peningkatan produktifitas ekonomi keluarga. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka melalui pemberdayaan ekonomi desa dan penyediaan lapangan kerja baru. o RPJM ke-3 (2016-2020) RPJM ke-3 diarahkan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan penekanan pada peningkatan daya saing daerah dalam percaturan ekonomi dan politik global. o RPJM ke-4 (2021-2025) Pembangunan kesejahteraan sosial pada periode RPJM ke-4 ditujukan bagi peningkatan prosentasi tamatan Perguruan Tinggi yang memiliki kecakapan, ketrampilan dan kemampuan sumberdaya manusia yang dibutuhkan pembangunan daerah. Modernisasi sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang lebih baik serta ketersediaan sumberdaya pendidikan dan kesehatan di daerah pedesaan, peningkatan taraf gizi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemberdayaan perempuan di desa dan Kota merupakan prasyarat meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang lebih baik.

5-5



5.2.3. Posisi dan Isu Strategis Pengembangan Kota Tidore Kepulauan 1. Kota Tidore Kepulauan Lingkup Nasional Kota Tidore Kepulauan dalam RTRW Nasional di klasifikasikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, berada di bawah Pusat Kegiatan Nasional Ternate. Tabel 5.2. Posisi Kota Tidore Kepulauan Provinsi MALUKU UTARA

PKN

PKW

Ternate (I/C/1)

Tidore (I/C/1)

PKSN Daruba (I/A/2)

Tobelo (II/C/2) Labuha (II/C/1) Sanana (II/C/2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tidore 2010 – 2030

Tidore Kepulauan merupakan kawasan kategori I/C/1, dengan pengertian sebagai daerah revitalisasi dan percepatan pengembangan Kota-Kota pusat pertumbuhan nasional untuk sub kategori pengembangan/peningkatan fungsi. 2. Kota Tidore Kepulauan Lingkup Regional Kedudukan Kota Tidore dalam lingkup regional Propivinsi Maluku Utara dijelaskan sebagai berikut: 1. Berdasarkan pada Peraturan Presiden Tentang RTR Kepulauan Maluku mengenai Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman di Kepulauan Maluku, dijelaskan bahwa Kota Tidore merupakan Kota dengan fungsi Kota PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dengan Jenis Pelayanan sebagai Pusat Pelayanan Tersier Pemerintahan dan Perkebunan,

5-6



2. Menurut sistem Kawasan Andalan, Kota Tidore adalah salah satu bagian dari Kawasan Andalan yang terdiri dari Tidore, Ternate, Sidangoli, Sofifi, Weda dan sekitarnya. Dengan sektor unggulan adalah perkebunan, perikanan laut, industri, pertambangan dan pariwisata, 3. Menurut sistem Kawasan Andalan Laut Halmahera dan sekitarnya, Kota Tidore berbatasan dan berhubungan erat serta merupakan bagian dari sistem tersebut, 4. Menurut Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku, strategi pengembangan Kota Tidore diarahkan sebagai Kota yang berfungsi sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah Propinsi yang berorientasi pada kegiatan pelayanan sentra pengolahan hasil perkebunan, terutama tanaman tahunan. 3. Isu Strategis Kota Tidore Kepulauan Isu strategis jangka pendek Kota Tidore Kepulauan 1. Kualitas SDM yang Relatif Masih Rendah Sumber daya manusia Kota Tidore Kepulauan mempunyai kuantitas yang potensial menjadi tenaga kerja. Namun kualitas sumber daya manusia Kota Tidore Kepulauan relatif masih rendah untuk pengembangan integrated farming dan integrated tourism. Integrated farming membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk pengolahan sumber daya alam yang melimpah dari hulu sampai hilir, sedangkan integrated tourism membutuhkan sumber daya manusia yang berketerampilan dalam membuka peluang-peluang usaha.

5-7



2. Besarnya Kawasan Lindung Kota Tidore Kepulauan memiliki kawasan lindung yang cukup luas karena keberadaan Kota Tidore Kepulauan yang cukup unik yang mempunyai pegunungan dan pantai dengan jarak yang dekat. Keberadaan kawasan lindung harus mendapatkan perhatian utama dalam rencana pola ruang karena kawasan lindung pada dasarnya untuk melindungi kegiatan masyarakat dan daerah hunian. Beberapa wilayah kawasan lindung telah digunakan untuk daerah bermukim. Penanganan yang dibutuhkan adalah menjadikan wilayah tersebut berstatus quo yang tidak diperbolehkan dikembangkan lagi. 3. Infrastruktur yang Belum Mencukupi Kota Tidore Kepulauan telah memiliki kelengkapan sarana prasarana penunjang kegiatan. Namun ketersediaan infrastruktur tersebut tidak menjangkau wilayah Kota Tidore Kepulauan secara keseluruhan dan belum mengakomodasi kegiatan utama pertanianperkebuanan, pariwisata bahari, perikanan, jasa dan perdagangan. Sarana-prasarana untuk menunjang kegiatan utama ini yang harus didahulukan dalam pembangunan. 4. Adanya wilayah di Kota Tidore Kepulauan yang Menjadi IbuKota Provinsi (Kota Sofifi) IbuKota provinsi yang direncanakan dipindahkan dari Ternate ke Kota Sofifi mempengaruhi konstelasi tata ruang Kota Tidore Kepulauan. Pulau Tidore sebagai daerah perKotaan dan ibuKota perlu menyikapi agar terus berkembang.

5-8



Isu strategis jangka panjang Kota Tidore Kepulauan 1. Perkembangan penduduk yang melampaui daya dukung di akhir tahun perencanaan pada beberapa wilayah kecamatan Pada akhir tahun perencanaan, diperkirakan perkembangan jumlah penduduk akan melampaui daya dukung. Sehingga perlu penanganan terhadap jumlah penduduk dan distribusi penduduk. 2. Implikasi pengembangan ekonomi utama di masa yang akan datang mengingat lahan pertanian/perkebunan yang terbatas Pengolahan lahan untuk area pertanian-perkebunan sangat terbatas jika mengingat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan kegiatan budidaya permukiman. Sehingga perlu dikembangkan perekonomian dari sektor lainnya seperti perikanan, pariwisata, jasa dan perdagangan yang dalam PDRB telah memberikan kontribusi yang cukup berarti. Selain itu, pertanianperkebunan tetap akan menjadi sektor basis perekonomian karena sumberdaya manusia di Kota Tidore Kepulauan masih lebih banyak terserap pada sektor tersebut. 3. Global Warming Global warming atau pemanasan global adalah isu dunia dan harus disikapi secara bijak. Global warming terjadi dikarenakan semakin tingginya polusi udara dengan semakin banyaknya perkerasan pada lahan budidaya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hayati. Kota Tidore Kepulauan sebagai bagian dari penduduk dunia dan mempunyai kawasan lindung yang cukup luas perlu

5-9



menyikapi isu global warming dengan merencanakan pada program pembangunan yang ramah lingkungan dan menjaga keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya.

5.3. MATRIK ASAL TUJUAN Setelah dilakukan analisis terhadap beban lalulintas pada kondisi saat ini, seperti terlihat pada bab 4. Sub bab. 4.7.1, kemudian dilakukan analisis pembebanan terhadap kondisi yang akan datang. 5.3.1. Skenario Pengembangan Skenario pengembangan yang dilakukan adalah berdasar pada investasi infrastruktur MP3EI yang berada di koridor Papua – Maluku, berupa Pembangunan Dermaga General Cargo Pelabuhan Sofifi. Selain program yang dicanangkan dalam MP3EI, juga dilakukan pembangunan pelabuhan di beberapa lokasi untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah, seperti Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan Payahe dan Loleo sebagai pelabuhan yang melayani angkutan antar wilayah, studi pemantapan fungsi pelabuhan Goto sebagai pelabuhan peti kemas skala regional penyangga pelabuhan A-Yani, pengembangan pelabuhan Gita sebagai pelabuhan skala regional dan penunjang industry, pemantapan fungsi pelabuhan Loleo sebagai pelabuhan

5 - 10



lokal dan pemantapan fungsi pelabuhan Rum sebagi pelabuhan lokal yang menjadi penunjang Pelabuhan Soasio (GOTO). Dalam

pemodelan

lalu

lintas

darat,

skenario

di

atas

direpresentasikan dengan cara merubah Matriks Asal Tujuan khusus pada lokasi-lokasi yang telah dideskripsikan di atas.

5.3.2. Matrik Asal Tujuan Matrik Asal Tujuan (OD Matrix) Perjalanan merupakan matrik dua dimensi yang menunjukkan pola dan besaran perjalanan dari titik asal (origin) ke titik tujuan (destination), yang berisi bangkitan dan tarikan (jumlah perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan) yang berasal dari 8 zona yang mewakili pergerakan dan seluruhnya diwakili oleh 8 kcamatan yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Dalam pemodelan Kota Tidore Kepulauan ini, Matrik Asal Tujuan didapatkan dari generalisasi land use atau tata guna lahan, jumlah penduduk, yang terdiri atas jumlah pekerja yang tinggal pada suatu kawasan (origin) atau dikenal sebagai working residence (tempat tinggal),

yang

kemudian

melakukan

perjalanan

ke

tempat

pekerjaan (destination), atau disebut sebagai jobs (pekerjaan). Matrik Asal Tujuan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014 sampai dengan 2030 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

5 - 11



Tabel 5.3. Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan (orang perjalanan/tahun) Tahun 2014 Tujuan

Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

0

6.229

8903

3428

3897

1776

5656

3174

33063

Tidore Utara

6.229

0

8770

3780

4243

1945

5957

3373

34297

Tidore

8.903

8.770

0

5152

5528

2512

8190

4566

43621

Tidore Timur

3.428

3.780

5152

0

2270

1034

3291

1848

20803

Oba

3.897

4.243

5528

2270

0

1568

4104

2388

23998

Oba Selatan

1.776

1.945

2512

1034

1568

0

1846

1068

11749

Oba Utara

5.656

5.957

8190

3291

4104

1846

0

3770

32814

Oba Tengah

3.174

3.373

4566

1848

2388

1068

3770

0

20187

Jumlah

33.063

34.297

43621

20803

23998

11749

32814

20187

220,532

Asal Tidore Selatan

5 - 12




Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

0

6540

9348

3600

4091

1864

5939

3333

34715

Tidore Utara

6540

0

9208

3969

4455

2042

6254

3541

36009

Tidore

9348

9208

0

5410

5805

2637

8600

4795

45803

Tidore Timur

3600

3969

5410

0

2384

1086

3455

1940

21844

Oba

4091

4455

5805

2384

0

1646

4310

2507

25198

Oba Selatan

1864

2042

2637

1086

1646

0

1938

1121

12334

Oba Utara

5939

6254

8600

3455

4310

1938

0

3958

34454

Oba Tengah

3333

3541

4795

1940

2507

1121

3958

0

21195

34715

36009

45803

21844

25198

12334

34454

21195

Asal Tidore Selatan

Jumlah

5 - 13

231,552




Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

0

6867

9816

3780

4296

1958

6236

3500

36453

Tidore Utara

6867

0

9668

4167

4678

2144

6567

3718

37809

Tidore

9816

9668

0

5680

6095

2769

9029

5035

48092

Tidore Timur

3780

4167

5680

0

2503

1140

3628

2037

22935

Oba

4296

4678

6095

2503

0

1728

4525

2632

26457

Oba Selatan

1958

2144

2769

1140

1728

0

2035

1177

12951

Oba Utara

6236

6567

9029

3628

4525

2035

0

4156

36176

Oba Tengah

3500

3718

5035

2037

2632

1177

4156

0

22255

36453

37809

48092

22935

26457

12951

36176

22255

Asal Tidore Selatan

Jumlah

5 - 14

243,128




Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

0

7210

10306

3969

4511

2055

6548

3674

38273

Tidore Utara

7210

0

10152

4376

4912

2251

6896

3904

39701

Tidore

10306

10152

0

5964

6400

2907

9481

5286

50496

Tidore Timur

3969

4376

5964

0

2628

1197

3809

2139

24082

Oba

4511

4912

6400

2628

0

1815

4751

2764

27781

Oba Selatan

2055

2251

2907

1197

1815

0

2137

1236

13598

Oba Utara

6548

6896

9481

3809

4751

2137

0

4364

37986

Oba Tengah

3674

3904

5286

2139

2764

1236

4364

0

23367

38273

39701

50496

24082

27781

13598

37986

23367

Asal Tidore Selatan

Jumlah

5 - 15

255,284




Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

0

7571

10822

4167

4736

2158

6875

3858

40187

Tidore Utara

7571

0

10660

4595

5157

2364

7240

4099

41686

Tidore

10822

10660

0

6263

6720

3053

9955

5551

53024

Tidore Timur

4167

4595

6263

0

2759

1257

4000

2246

25287

Oba

4736

5157

6720

2759

0

1905

4989

2902

29168

Oba Selatan

2158

2364

3053

1257

1905

0

2244

1298

14279

Oba Utara

6875

7240

9955

4000

4989

2244

0

4582

39885

Oba Tengah

3858

4099

5551

2246

2902

1298

4582

0

24536

40187

41686

53024

25287

29168

14279

39885

24536

Asal Tidore Selatan

Jumlah

5 - 16

268,052




Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

0

7949

11363

4375

4973

2266

7219

4051

42196

Tidore Utara

7949

0

11192

4824

5415

2482

7602

4304

43768

Tidore

11363

11192

0

6576

7056

3206

10453

5828

55674

Tidore Timur

4375

4824

6576

0

2897

1320

4200

2359

26551

Oba

4973

5415

7056

2897

0

2001

5238

3047

30627

Oba Selatan

2266

2482

3206

1320

2001

0

2356

1363

14994

Oba Utara

7219

7602

10453

4200

5238

2356

0

4811

41879

Oba Tengah

4051

4304

5828

2359

3047

1363

4811

0

25763

42196

43768

55674

26551

30627

14994

41879

25763

Asal Tidore Selatan

Jumlah

5 - 17

281,452



Tabel 5.9. Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan (orang perjalanan/tahun) Tahun 2025 TUJUAN

Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

0

10653

15227

5863

6664

3037

9674

5429

56547

Tidore Utara

10653

0

14999

6465

7257

3326

10188

5768

58656

Tidore

15227

14999

0

8812

9455

4296

14008

7810

74607

Tidore Timur

5863

6465

8812

0

3883

1769

5628

3161

35581

Oba

6664

7257

9455

3883

0

2681

7020

4084

41044

Oba Selatan

3037

3326

4296

1769

2681

0

3157

1826

20092

Oba Utara

9674

10188

14008

5628

7020

3157

0

6447

56122

Oba Tengah

5429

5768

7810

3161

4084

1826

6447

0

34525

Jumlah

56547

58656

74607

35581

41044

20092

56122

34525

ASAL Tidore Selatan

5 - 18

377,174



Tabel 5.10. Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan (orang perjalanan/tahun) Tahun 2030 TUJUAN

Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

0

13596

19434

7483

8506

3876

12347

6929

72171

Tidore Utara

13596

0

19143

8251

9262

4245

13003

7362

74862

Tidore

19434

19143

0

11247

12067

5483

17878

9968

95220

Tidore Timur

7483

8251

11247

0

4955

2258

7183

4034

45411

Oba

8506

9262

12067

4955

0

3422

8959

5212

52383

Oba Selatan

3876

4245

5483

2258

3422

0

4029

2331

25644

Oba Utara

12347

13003

17878

7183

8959

4029

0

8228

71627

Oba Tengah

6929

7362

9968

4034

5212

2331

8228

0

44064

Jumlah

72171

74862

95220

45411

52383

25644

71627

44064

ASAL Tidore Selatan

5 - 19

481,382



Tabel 4.1.

Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan (ton/tahun) Tahun 2014

TUJUAN

Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

0

5838

13470

3874

2210

862

5143

2629

34026

Tidore Utara

5838

0

8231

4157

2230

897

4392

2346

28091

Tidore

13470

8231

0

7567

3236

1249

8351

4126

46230

Tidore Timur

3874

4157

7567

0

1286

502

2967

1521

21874

Oba

2210

2230

3236

1286

0

1203

2697

1647

14509

Oba Selatan

862

897

1249

502

1203

0

986

586

6285

Oba Utara

5143

4392

8351

2967

2697

986

0

5841

30377

Oba Tengah

2629

2346

4126

1521

1647

586

5841

0

18696

Jumlah

34026

28091

46230

21874

14509

6285

30377

18696

ASAL Tidore Selatan

5 - 20

200,088



Tabel 4.2.


TUJUAN

Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

0

6421

14816

4262

2431

949

5657

2892

37428

Tidore Utara

6421

0

9054

4573

2453

986

4832

2581

30900

Tidore

14816

9054

0

8324

3560

1373

9186

4539

50852

Tidore Timur

4262

4573

8324

0

1414

552

3263

1673

24061

Oba

2431

2453

3560

1414

0

1324

2967

1811

15960

Oba Selatan

949

986

1373

552

1324

0

1084

645

6913

Oba Utara

5657

4832

9186

3263

2967

1084

0

6425

33414

Oba Tengah

2892

2581

4539

1673

1811

645

6425

0

20566

Jumlah

37428

30900

50852

24061

15960

6913

33414

20566

ASAL Tidore Selatan

5 - 21

220,094



Tabel 4.3.


TUJUAN

Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

0

7064

16298

4688

2674

1044

6222

3181

41171

Tidore Utara

7064

0

9960

5030

2698

1085

5315

2839

33991

Tidore

16298

9960

0

9156

3916

1511

10105

4993

55939

Tidore Timur

4688

5030

9156

0

1556

607

3590

1841

26468

Oba

2674

2698

3916

1556

0

1456

3264

1993

17557

Oba Selatan

1044

1085

1511

607

1456

0

1193

709

7605

Oba Utara

6222

5315

10105

3590

3264

1193

0

7068

36757

Oba Tengah

3181

2839

4993

1841

1993

709

7068

0

22624

Jumlah

41171

33991

55939

26468

17557

7605

36757

22624

ASAL Tidore Selatan

5 - 22

242,112



Tabel 4.4.


TUJUAN

Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

0

7770

17928

5157

2941

1148

6845

3499

45288

Tidore Utara

7770

0

10956

5533

2968

1193

5846

3123

37389

Tidore

17928

10956

0

10072

4307

1662

11115

5492

61532

Tidore Timur

5157

5533

10072

0

1712

668

3949

2025

29116

Oba

2941

2968

4307

1712

0

1602

3590

2192

19312

Oba Selatan

1148

1193

1662

668

1602

0

1312

780

8365

Oba Utara

6845

5846

11115

3949

3590

1312

0

7774

40431

Oba Tengah

3499

3123

5492

2025

2192

780

7774

0

24885

Jumlah

45288

37389

61532

29116

19312

8365

40431

24885

ASAL Tidore Selatan

5 - 23

266,318



Tabel 4.5.


TUJUAN

Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

0

8547

19721

5672

3236

1263

7529

3849

49817

Tidore Utara

8547

0

12051

6086

3265

1313

6431

3435

41128

Tidore

19721

12051

0

11079

4738

1828

12227

6041

67685

Tidore Timur

5672

6086

11079

0

1883

734

4344

2227

32025

Oba

3236

3265

4738

1883

0

1762

3949

2411

21244

Oba Selatan

1263

1313

1828

734

1762

0

1443

858

9201

Oba Utara

7529

6431

12227

4344

3949

1443

0

8552

44475

Oba Tengah

3849

3435

6041

2227

2411

858

8552

0

27373

Jumlah

49817

41128

67685

32025

21244

9201

44475

27373

ASAL Tidore Selatan

5 - 24

292,948



Tabel 4.6.


TUJUAN

Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

0

9402

21693

6239

3559

1389

8282

4234

54798

Tidore Utara

9402

0

13257

6695

3591

1444

7074

3779

45242

Tidore

21693

13257

0

12187

5212

2011

13450

6645

74455

Tidore Timur

6239

6695

12187

0

2071

808

4778

2450

35228

Oba

3559

3591

5212

2071

0

1938

4344

2652

23367

Oba Selatan

1389

1444

2011

808

1938

0

1587

944

10121

Oba Utara

8282

7074

13450

4778

4344

1587

0

9407

48922

Oba Tengah

4234

3779

6645

2450

2652

944

9407

0

30111

Jumlah

54798

45242

74455

35228

23367

10121

48922

30111

ASAL Tidore Selatan

5 - 25

322,244



Tabel 4.7.


TUJUAN

Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

Jumlah

0

16656

38430

11054

6305

2461

14672

7501

97079

Tidore Utara

16656

0

23485

11860

6362

2558

12532

6694

80147

Tidore

38430

23485

0

21589

9233

3562

23827

11772

131898

Tidore Timur

11054

11860

21589

0

3669

1431

8464

4340

62407

Oba

6305

6362

9233

3669

0

3433

7695

4698

41395

Oba Selatan

2461

2558

3562

1431

3433

0

2812

1673

17930

Oba Utara

14672

12532

23827

8464

7695

2812

0

16665

86667

Oba Tengah

7501

6694

11772

4340

4698

1673

16665

0

53343

Jumlah

97079

80147

131898

62407

41395

17930

86667

53343

ASAL Tidore Selatan

5 - 26

570,866



Tabel 4.8.


TUJUAN

Tidore Selatan

Tidore Utara

Tidore

Tidore Timur

Oba

Oba Selatan

Oba Utara

Oba Tengah

0

26.824

61892

17802

10154

3.963

23.630

12.080

156.345

Tidore Utara

26824

0

37823

19101

10245

4.119

20.182

10.781

129.075

Tidore

61892

37.823

0

34770

14870

5.737

38.374

18.959

212.425

Tidore Timur

17802

19.101

34770

0

5909

2.305

13.632

6.990

100.509

Oba

10154

10.245

14870

5909

0

5.530

12.394

7.567

66.669

Oba Selatan

3963

4.119

5737

2305

5530

0

4.529

2.694

28.877

Oba Utara

23630

20.182

38374

13632

12394

4.529

0

26.839

139.580

Oba Tengah

12080

10.781

18959

6990

7567

2.694

26.839

0

85.910

Jumlah

156345

129075

212425

100509

66669

28.877

139.580

85.910

ASAL Tidore Selatan

5 - 27

Jumlah

919.390



BAB 6 ARAH PENGEMBANGAN JARINGAN

6.1. RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI Kota Tidore Kepulauan merupakan bagian dari gugusan pulau di Kepulauan Maluku. Sarana perhubungan yang telah ada di Kota Tidore Kepulauan antara lain perhubungan darat dan perhubungan laut. Baik perhubungan darat maupun perhubungan laut sangat berperan penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut dikarenakan dengan perhubungan yang baik maka dapat meningkatkan mobilitas penduduk antar wilayah untuk dapat mengakses suatu layanan tertentu. Selain itu, perhubungan tersebut dapat berperan sebagai prasarana distrlbusl barang dan jasa. 6.3.1. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. Sistem Jaringan Jalan di Kota Tidore Kepulauan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer tersebut meliputi jaringan jalan trans Halmahera yang melayani pergerakan antar wilayah di Provinsi Maluku Utara. Kondisi Jaringan Jalan primer di Kota Tidore Kepulauan sudah dalam keadaan baik. Sistem jaringan jalan sekunder meliputi jaringan jalan yang menghubungkan tiap pusat kegiatan di wilayah Kota Tidore

6-1



Kepulauan. Kondisi jaringan jalan sekunder di Kota Tidore Kepulauan sudah dalam keadaan baik namun masih terdapat jaringan jalan yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Panjang jalan di Kota Tidore Kepulauan terdiri dari: 

Jalan provinsi sepanjang 251 km, yang terdiri dari 237 km jalan beraspal dan 14 km jalan tidak beraspal/tanah.



Jalan kabupaten/kota sepanjang 250.51 km, yang terdiri dari 216,23 km jalan beraspal dan 11,2 km jalan sirtu, serta 23,08 km jalan tanah.

Kondisi jalan di Kota Tidore Kepulauan bervariasi dari yang masih berbatu dan jalan tanah yang dalam kondisi buruk sampai dengan kondisi baik. Kondisi jalan tanah yang sudah baik mempunyai lebar dan keadaan jalan yang layak untuk digunakan. Sedangkan jalan lainnya yang beraspal ada yang lastasir (lapis tipis aspal pasir) dan ada yang beraspal. Sehingga rencana untuk pengembangan Jaringan Jalan di Kota Tidore Kepulauan adalah: 1) Perbaikan untuk jalan dalam kondisi rusak berat menjadi kondisi baik dengan fasilitas pelengkap antara lain drainase, trotoar, jalur hijau, penerang jalan dan rambu-rambu lalu lintas. 2) Perbaikan jalan dari kondisi jalan sedang menjadi baik dengan fasilitas pelengkap antara lain drainase, trotoar, jalur hijau, penerang jalan dan rambu-rambu lalu lintas. 3) Meneruskan pembuatan jalan di Pulau Tidore yang menghubungkan lokasi-lokasi pariwisata terutama ruas jalan: 

Gamtufkange - Gurabunga - Jaya - Afa-afa - Mareku.



Dowora - Kalaodi- Fabaharu - Ome.



Jaya - Fabaharu.

6-2





Jalan atas penghubung dari Tuguiha (Tidore Selatan) Tidore Timur.



Jalan penghubung (Mafututu) - Tidore

Tidore

(Dowora

-

Tidore

Timur

Utara (Rum). 4) Pembuatan jalan lokal sekunder baru di wilayah Kota Tidore Kepulauan bagian Pulau Halmahera dengan tujuan sebagai pengontrol perkembangan kawasan budidaya yang pada perkembangannya dapat berubah menjadi jalan kolektor sekunder. Ruas jalan yang dimaksud adalah ruas jalan yang menghubungkan Guraping (Oba Utara) - Loleo (Oba Tengah) Yehu (Oba Tengah) - Gilatua (Oba). 6.3.2. Rencana Pengembangan Sarana Transportasi Darat Pendekatan perencanaan desain jarhgan transportasi lokal pada suatu kawasan harus mempertimbangkan konsep perencanaan pengembangan lingkungan yang berorientasi transit (TronsitOriented Development - TOD). Secara umum konsep ini menetapkan adanya desain suatu pusat lingkungan yang memiliki beragam kegiatan sebagai sarana lingkungan yang sekaligus juga merupakan pusat kegiatan pergerakan transit lokal baik antar moda transit yang sama maupun dengan berbagai moda transit yang berbeda, dengan mempertimbangkan aspek jangkauan kenyamanan berjalan kaki sebagai orientasi utamanya. Pendekatan desain pada konsep inl tidak hanya menyangkut desain sistem transportasi (dalam hal ini sistem transit) saja, melainkan juga akan terkait dengan bagaimana alokasi dan penataan berbagai elemen rancangan ruang kota yang lain, seperti peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, ruang terbuka dan tata hijau, sistem sirkulasi dan penghubung, dan lain sebagainya.

6-3



Beberapa prinsip umum pada konsep perencanaan lingkungan yang berorientasi transit (TOD) ini adalah: 1) Pendekatan perencanaan berskala regional yang mengutamakan kekompakan dengan penataan kegiatan transit. 2) Perencanaan yang menempatkan sarana lingkungan dengan peruntukan beragam dan campuran pada area pusat lingkungan dan pusat transit ini. 3) Pembentukan lingkungan yang sangat mendukung / 'ramah' bagi pejalan kaki. 4) Perencanaan desain yang cadangan terutama area hijau.

mempertahankan

area

5) Pendekatan desain dengan mengutamakan kenyamanan kehidupan pada ruang publik dan pusat lingkungan bersama selain pada ruang privat. 6) Pengembangan yang mampu memicu / mendorong pembangunan area sekitar pusat transit baik berupa pembangunan penyisipan, revitalisasi maupun bentuk penataan / perencanaan lain. Moda transportasi di Kota Tidore Kepulauan angkutan darat di Kota Tidore Kepulauan terdiri dari mobil carter, angkutan umum, ojek dan becak motor. Di Kota Tidore Kepulauan terdapat 4 (empat) buah terminal, 2 (dua) diantaranya berada di Pulau Tidore yaitu di Soasio dan Rum. Dua lainnya berada di Pulau Halmahera yaitu di Gita dan Sofifi. Masing - masing terminal terletak berdekatan dengan pelabuhan. Oleh karena itu, maka rencana pengembangan sarana transportasi antara lain: 1) Peningkatan dan perbaikan terminal di Sofifi menjadi terminal tipe B yang berfungsi melayani angkutan antar kota

6-4



dalam Provinsi Maluku Utara. Luas terminal tipe B sebesar 2 Ha. 2) Peningkatan dan perbalkan terminal di Gita menJadi terminal tipe C yang berfungsi melayani angkutan di dalam Kota Tidore Kepulauan terutama sebagai transit ke wilayah Selatan dan sebagai transit ke dan dari Halmahera Barat. 3) Perbaikan terminal di Soasio sebagai terminal tipe C agar dapat maksimal dalam pelayanan angkutan dalam perkotaan di Pulau Tidore. 4) Perbaikan sub terminal di Rum (Tidore Utara). 5) Pembangunan sub terminal di setiap pelabuhan baik regional maupun lokal terutama di pelabuhan Gurabati (Tidore selatan), Mafututu (Tidore Timur), Loleo (Oba Tengah|, Gita (Oba), Lifofa (Oba Selatan). 6) Untuk pelayanan di dalam perkotaan disediakan halte bus. Lokasi halte ditempatkan pada titik pergantian moda lainnya seperti pelabuhan kecil dan tempat mangkal ojek dan becak motor. Fasilitas penunjang antara lain: peta jalur perjalanan dan tarif, tempat tunggu, tong sampah. 7) Setiap terminal tipe B dan tipe C dilengkapi dengan fasilitas pendukung antara lain: 

Jalur pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum.



Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum.



Bangunan kantor terminal, menara pengawas dan loket penjualan karcis



Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar.

6-5





Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurangkurangnya memuat petunjuk jurusan dan peta, tarif dan jadwal perjalanan.



Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau ojek dan becak motor.

8) Sub terminal minimal dilengkapi dengan fasilitas penunjang antara lain: loket penjulan karcis, ruang tunggu, parkir dan petunjuk jurusan dan peta, taris dan jadwal perjalanan. 6.1.3 Rencana Pengembangan Sarana Transportasi Laut Keberadaan transportasl laut sangat penting bagl penunjang pergerakan penduduk dan kegiatan di Kota Tidore Kepulauan. Pergerakan melalui jalur laut pada kondisi saat ini dapat dirinci sebagai berikut: 1) Pergerakan transportasi laut dilakukan antara Rum - Ternate.

intensitas

paling

padat

2) Pergerakan transportasi laut intensitas paling padat dalam Kota Tidore Kepulauan dilakukan antara Soasio - Sofifi. 3) Pergerakan transportasi laut intensltas sedang dalam Kota Tidore Kepulauan dilakukan antara Soasio - Gita (Kecamatan Oba). 4) Pergerakan laut lainnya dilakukan darl setiap masing-masing pelabuhan dengan intensitas yang sangat kecil dan dilakukan secara spontan. Dengan melihat pergerakan laut eksisting keberadaan pelabuhan dan rencana pengembangan wilayah Kota Tidore Kepulauan, maka direncanakan sistem penyeberangan transportasi laut sebagai berikut:

6-6



Tabel 6.1. Rencana Sistem Transportasi Laut Kategori Trayek Penyeberangan

Menghubungkan

Trayek

Intensitas

Penyeberangen

Keterangan

Rum - Ternate Trayek Utama

Sofifi - Ternate Soasio (Goto) - Sofifi

Besar

PKW PKW/PKLW

-

Soasio (Goto) - Glta Rum - Sofift

PKW - PKL

Glta - Sofifi

PKW - PKL

Rum - P. Maitara Gurabati – P. Mare Trayek Pengumpan

Maidi - Gita

Sedang

Lola - Sofifi (Goto) Rum - Gurabati

IKK - IKK

Gurabati - Loleo Gurabati - Gita Trayek Perintls Ufofa - Maidi Trayek Perintis

Lola - P. Woda

Kecil Menghubungkan Sesuai pelabuhan permintaan dengan lokasi wisata

6.2 INVENTARISASI RENCANA PROYEK MP3EI DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN Inventarisasi Rencana Proyek MP3EI dan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan mencakup: Sistem Prasarana Transportasi

6-7



Darat; Sistem Prasarana Transportasi Laut; dan Sistem Prasarana Transportasi Udara. Secara rinci, Inventarisasi Rencana Proyek MP3EI dan Pembangunan Daerah Kota Ternate ditunjukkan oleh Tabel 6.5.

6-8



Tabel 6.2. Inventarisasi Rencana Proyek MP3EI dan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan Rencana Proyek MP3EI No dan Pembangunan Daerah

Lokasi

Harga Satuan Besaran Satuan Barang dan Jasa (Rp).

Perkiraan Waktu Pelaksanaan 20142015 I

II

2015 – 2020 I

II

III IV

2020 – 2025 V

I

II

III IV

2025 – 2030 V

I

II

III IV

Sumber Pendanaan

Penanggung Jawab/ Instansi Terkait

APBD Prov / APBD Kota

DPU Kota Tidorea Kepulauan



V

Sistem Prasarana Transportasi Darat - Perbaikan jalan lingkar Pulau Tidore dengan menambah drainase, prasarana pejalan kaki selebar 2,5 m, serta RTH/Jalur Hijau, juga penerangan jalan

Kecamatan Tidore, Kecamatan TIdore Selatan, Kecamatan Tidore Utara, Kecamatan Tidore Timur

- Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan Gamtufkange – Gurabunga – Jaya – Afa-afa – Mareku dengan dilengkapi bahu jalan, drainase, RTH/Jalur Hijau, serta penerangan jalan dan

Kecamatan Tidore, Kecamatan TIdore Selatan, Kecamatan Tidore Utara,

1

1

Paket

172.000,- / m2

172.000,- / m2

6-9



Rencana Proyek MP3EI No dan Pembangunan Daerah

Lokasi


Perkiraan Waktu Pelaksanaan Sumber Pendanaan


1

172.000, - / m2



1

172.000, - / m2



20142015 I

2015 – 2020

II

I

II

III IV

2020 – 2025 V

I

II

III IV

2025 – 2030 V

I

II

III IV

V

juga prasarana pejalan kaki selebar 2,5m - Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan Dowora – Kalaodi – Fabaharu – Ome dengan dilengkapi bahu jalan, drainase, RTH/Jalur Hijau, serta penerangan jalan dan juga prasarana pejalan kaki selebar 2,5m - Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan Jaya – Fabaharu dengan dilengkapi bahu jalan, drainase, RTH/Jalur Hijau, serta penerangan jalan dan juga prasarana pejalan kaki selebar 2,5m

Kecamatan Tidore, Kecamatan TIdore Selatan, Kecamatan Tidore Utara, Kecamatan Tidore Timur

Kecamatan Tidore, Kecamatan Tidore Utara,

6 - 10




Lokasi

- Pembangunan dan peningkatan jaringan Jalan atas penghubung dari Tuguiha – Tidore TIdore Timur dengan dilengkapi bahu jalan, Selatan, drainase, RTH/Jalur Tidore Timur Hijau, serta penerangan jalan dan juga prasarana pejalan kaki selebar 2,5m - Perbaikan jaringan jalan yang menghubungkan Soasio - Ibukota Desa dengan perkerasan Tidore aspal, bahu jalan, drainase, RTH/Jalur Hijau, penerangan jalan serta prasarana pejalan kaki selebar 1,5 m - Perbaikan jaringan jalan yang menghubungkan Gurabati - Ibukota Desa Tidore Selatan dengan perkerasan aspal, bahu jalan,




1

172.000, - / m2



1

172.000, - / m2



1

172.000, - / m2



Paket

20142015 I

2015 – 2020

II

I

6 - 11

II

III IV

2020 – 2025 V

I

II

III IV

2025 – 2030 V

I

II

III IV

V




Lokasi




Paket

172.000, - / m2





APBD Prov / APBD


20142015 I

2015 – 2020

II

I

II

III IV

2020 – 2025 V

I

II

III IV

2025 – 2030 V

I

II

III IV

V

drainase, RTH/Jalur Hijau, penerangan jalan serta prasarana pejalan kaki selebar 1,5 m - Perbaikan jaringan jalan yang menghubungkan Rum - Ibukota Desa dengan perkerasan aspal, bahu jalan, Tidore Utara drainase, RTH/Jalur Hijau, penerangan jalan serta prasarana pejalan kaki selebar 1,5 m

1

- Perbaikan jaringan jalan yang menghubungkan Tosa - Ibukota Desa dengan perkerasan Tidore Timur aspal, bahu jalan, drainase, RTH/Jalur Hijau, penerangan jalan serta prasarana pejalan kaki selebar 1,5 m

1

Paket

172.000, - / m2

Oba Utara, Oba Tengah,

1

Paket

172.000, - / m2

- Pengembangan dan peningkatan jaringan

6 - 12




Lokasi



2015 – 2020

II

I

jalan Trans Halmahera Oba, yaitu ruas jalan Payahe- Oba Selatan Weda, AkelamoPayahe, Sp. DodingaAkelamo dengan dilengkapi bahu jalan, drainase, RTH/Jalur Hijau, serta penerangan jalan dan juga prasarana pejalan kaki selebar 3 m - Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan Sofifi - Ibukota Desa dengan dilengkapi Oba Utara bahu jalan, drainase, RTH/Jalur Hijau, serta penerangan jalan dan juga prasarana pejalan kaki selebar 1,5 m - Pengembangan dan peningkatan jaringan Oba Tengah jalan Loleo - Ibukota Desa dengan dilengkapi bahu jalan, drainase,

II

III IV

2020 – 2025 V

I

II

III IV

Sumber Pendanaan

2025 – 2030 V

I

II

III IV

V


Kota

1

1

Paket

172.000, - / m2



Paket

172.000, - / m2



6 - 13




Lokasi




Paket

172.000, - / m2





APBD Prov / APBD


20142015 I

2015 – 2020

II

I

II

III IV

2020 – 2025 V

I

II

III IV

2025 – 2030 V

I

II

III IV

V

RTH/Jalur Hijau, serta penerangan jalan dan juga prasarana pejalan kaki selebar 1,5 m - Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan Payahe - Lifofa dengan dilengkapi bahu Oba, Oba jalan, drainase, Selatan RTH/Jalur Hijau, serta penerangan jalan dan juga prasarana pejalan kaki selebar 1,5 m

1

- Pengembangan dan peningkatan jaringan Payahe - Ibukota Desa dengan dilengkapi bahu Oba jalan, drainase, RTH/Jalur Hijau, serta penerangan jalan dan juga prasarana pejalan kaki selebar 1,5 m

1

Paket

172.000, - / m2

- Pengembangan dan peningkatan jaringan

1

Paket

172.000, - / m2

Oba Selatan

6 - 14




Lokasi



2015 – 2020

II

I

jalan Lifofa - Ibukota Desa dengan dilengkapi bahu jalan, drainase, RTH/Jalur Hijau, serta penerangan jalan dan juga prasarana pejalan kaki selebar 1,5 m

II

III IV

2020 – 2025 V

I

II

III IV

Sumber Pendanaan

2025 – 2030 V

I

II

III IV

V


Kota

- Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan Guraping – Loleo – Yehu – Gilatua Oba Utara, dengan dilengkapi bahu Oba Tengah, jalan, drainase, RTH/Jalur Hijau, serta Oba penerangan jalan dan juga prasarana pejalan kaki selebar 1,5 m

1

Paket

172.000, - / m2

- Peningkatan dan perbaikan terminal di Sofifi menjadi terminal tipe B,

Kecamatan Oba Utara

1

Paket

2.750.000,/m2

- Peningkatan dan perbalkan terminal di

Kecamatan Oba

1

Paket

2.750.000,/m2

6 - 15



APBD Prov / APBD Kota APBD Prov / APBD

Dinas Perhubungan Tidorea Kepulauan Dinas Perhubungan Tidorea




Lokasi



2015 – 2020

II

I

Gita menjadi terminal tipe C, - Pengembangan Terminal Sari Malaha Goto

Kecamatan Tidore

1

Paket

2.750.000,/m2

- Peningkatan fungsi terminal Soasio sebagai Kecamatan Tidore terminal tipe C dan subterminal

1

Paket

2.750.000,/m2

1

Paket

2.750.000,/m2

Paket

2.750.000,/m2

- Perbaikan sub terminal di Rum

Kecamatan Tidore Utara

- Pembangunan sub terminal di setiap pelabuhan baik regional maupun lokal terutama di pelabuhan Gurabati (Tidore selatan), Mafututu (Tidore Timur), Loleo (Oba Tengah), Gita (Oba), Lifofa (Oba Selatan).

Kecamatan Tidore Selatan, Kecamatan Tidore Timur, Kecamatan Oba Tengah, Kecamatan Oba, Kecamatan

5

6 - 16

II

III IV

2020 – 2025 V

I

II

III IV

2025 – 2030 V

I

II

III IV

Sumber Pendanaan


Kota

Kepulauan

APBD Prov / APBD Kota APBD Prov / APBD Kota APBD Prov / APBD Kota

Dinas Perhubungan Tidorea Kepulauan Dinas Perhubungan Tidorea Kepulauan Dinas Perhubungan Tidorea Kepulauan


Dinas Perhubungan Tidorea Kepulauan

V




Lokasi




Paket

400.000,/Paket



Paket

400.000,/Paket



APBD Prov / APBD Kota APBD Prov / APBD

Dinas Perhubungan Tidorea Kepulauan Dinas Perhubungan Tidorea

20142015 I

2015 – 2020

II

I

II

III IV

2020 – 2025 V

I

II

III IV

2025 – 2030 V

I

II

III IV

V

Oba Selatan, Kecamatan Oba Utara, Kecamatan - Penataan trayek Oba Tengah, angkutan penumpang di Kecamatan Pulau Halmahera Oba, dan Kecamatan Oba Selatan Kecamatan Tidore Timur, Kecamatan - Penataan trayek Tidore Utara, angkutan penumpang di Kecamatan Pulau Tidore Tidore, Kecamatan Tidore Selatan

1

1

Wilayah Kota - Studi perbaikan Tidore angkutan umum massal Kepulauan

1

Paket

400.000,/Paket

- Kajian mengenai Kecamatan pembangunan jembatan Tidore Utara –

1

Paket

400.000,/Paket

6 - 17



Rencana Proyek MP3EI No dan Pembangunan Daerah Rum – Ternate

Lokasi



2015 – 2020

II

I

Ternate

- Studi pengembangan angkutan wisata alam dan wisata budaya

Kota Tidore Kepulauan

- Pengaturan sistem trayek angkutan umum yang lebih baik serta pengaturan rute angkutan barang pada jalur khusus yang tidak menghambat lalu lintas di pusat kota

Tidore, Tidore TImur, Oba Utara, Oba

- Pengembangan sarana angkutan yang lebih efisien dan menjangkau Semua ke semua kawasan kecamatan (2 yang disesuaikan Pulau) dengan kebutuhan dan pengembangan kawasan - Penyediaan prasarana Tidore sub terminal baru untuk Selatan, memberikan pelayanan Tidore Timur,

1

1

2

5

II

III IV

2020 – 2025 V

I

II

III IV

2025 – 2030 V

I

II

III IV

Sumber Pendanaan


Kota APBD Prov / APBD Kota

Kepulauan Dinas Perhubungan Tidorea Kepulauan

V

Paket

400.000,/Paket

Paket

400.000,/Paket



Paket

400.000,/Paket



Paket

400.000,/Paket



6 - 18




Lokasi




Paket

1.500.000,/m2



Paket

400.000,/Paket



20142015 I

2015 – 2020

II

I

II

III IV

2020 – 2025 V

I

II

III IV

2025 – 2030 V

I

II

III IV

V

dalam bidang angkutan Oba, umum serta untuk Oba Tengah, mengakses pusat-pusat Oba Selatan pertumbuhan baru - Pengadaan halte yang mampu melayani Semua penumpang untuk kecamatan(2 berganti moda atau pun Pulau) berganti jurusan atau rute angkutan - Studi kajian penambahan kapasitas Wilayah Kota dan frekuensi moda Tidore angkutan Kepulauan penyeberangan;

2

1

Sistem Prasarana Transportasi Laut Kecamatan Oba Utara

1

Paket

100 M / Paket


- Pengembangan dan Kecamatan peningkatan sarana dan Oba, prasarana pelabuhan

2

Paket

2.750.000,/m2

APBD Prov / APBD

- Pembangunan Dermaga General Cargo Pelabuhan SOFIFI (MP3EI)

6 - 19

PELINDO/ Dinas Perhubungan Tidorea Kepulauan Dinas Perhubungan Tidorea




Lokasi




Kota

Kepulauan

Paket

350.000,/paket



3

Paket

2.750.000,/m2



3

17.000.000,Paket / m2



20142015 I

2015 – 2020

II

I

Payahe dan Loleo Kecamatan sebagai pelabuhan Oba Tengah yang melayani angkutan antar wilayah. - Studi Pemantapan fungsi pelabuhan Goto sebagai pelabuhan peti kemas skala regional penyangga pelabuhan A-Yani

Kecamatan Tidore

- Penyediaan prasarana pergudangan untuk memenuhi perpindahan arus barang melalui pelabuhan.

Pelabuhan Goto, Pelabuhan Rum, dan Pelabuhan Sofifi

- Pengembangan fasilitas pelabuhan yang terpisah antara penumpang dan barang dengan dilengkapi fasilitas penunjang yang mencukupi.

Pelabuhan Goto, Pelabuhan Rum dan Pelabuhan Sofifi

1

6 - 20

II

III IV

2020 – 2025 V

I

II

III IV

2025 – 2030 V

I

II

III IV

V




Lokasi


- Penyediaan pelabuhan Kecamatan untuk keperluan industri Oba, di Payahe.

1

17.000.000,Paket / m2

- Studi peningkatan fungsi pelabuhan pendaratan ikan

Kecamatan Tidore

1

Paket

400.000,/Paket

- Pembangunan Pelabuhan pendaratan ikan

Kecamatan Tidore Selatan

1

Paket

17.000.000,/ m2

- Pengembangan pelabuhan Gita sebagai pelabuhan skala regional dan penunjang industri

Kecamatan Oba,

1

17.000.000,Paket / m2

- Pemantapan fungsi Kecamatan pelabuhan Loleo Oba Tengah sebagai pelabuhan lokal

1

17.000.000,Paket / m2

- Pemantapan fungsi pelabuhan Rum sebagi pelabuhan lokal yang menjadi penunjang

1

Paket

Kecamatan Tidore Selatan


2015 – 2020

II

I

17.000.000,/ m2

6 - 21

II

III IV

2020 – 2025 V

I

II

III IV

2025 – 2030 V

I

II

III IV

Sumber Pendanaan


APBD Prov / APBD Kota APBD Prov / APBD Kota APBD Prov / APBD Kota

Dinas Perhubungan Tidorea Kepulauan Dinas Perhubungan Tidorea Kepulauan Dinas Perhubungan Tidorea Kepulauan



APBD Prov / APBD Kota APBD Prov / APBD Kota

Dinas Perhubungan Tidorea Kepulauan Dinas Perhubungan Tidorea Kepulauan

V




Lokasi



2015 – 2020

II

I

Pelabuhan Soasio

6 - 22

II

III IV

2020 – 2025 V

I

II

III IV

Sumber Pendanaan

2025 – 2030 V

I

II

III IV

V


EXECUTIVE SUMMARY – KOTA TIDORE KEPULAUAN Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan, 2012, Tidore Kepulauan Dalam Angka 2012, Tidore. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Maluku Utara, 2012, Dokumen Perhubungan Dalam Angka Provinsi Maluku Utara Tahun 2008-2012, Ternate. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Jakarta. Kementerian Perhubungan, 2004, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2004 Tentang Penetapan Kelas Jalan di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, Jakarta. Kementerian Perhubungan, 2005, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 Tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), Jakarta. Kementerian Perhubungan, 2006, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan, Jakarta. Kementerian Perhubungan, 2010, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 Tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030, Jakarta. McNally, M.G., 2007, The Four Step Model, Department of Civil and Environmental Engineering and Institute of Transportation Studies, University of California, Irvine, USA. Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, Laporan Akhir Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tidore Kepulauan 2010- 2030, Tidore. Pemerintah Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta. Presiden Republik Indonesia, 2011, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025, Jakarta. Tamin, O.Z., 2008, Perencanaan Pemodelan & Rekayasa Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, FTSL Institut Teknologi Bandung, Bandung.

EXECUTIVE SUMMARY KOTA TIDORE KEPULAUAN

Recommend Documents