MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI BAB II MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI 2014-2018

BAB II MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH

2.1. Sumber Dana Pemerintah Dalam rangka optimasi dan kepastian implementasi, maka telah dilakukan internalisasi dan sinkronisasi terkait semua usulan program dan kegiatan prioritas,baik internal usulan Kabupaten maupun pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dari hasil sosialisasi dan sinkronisasi dengan berbagai tingkat dan pihak yang peduli sanitasi tersebut, telah disepakati pemahaman bersama dan komitmen dalam bentuk dukungan untuk implementasi daftar program kegiatan untuk implementasi jangka menengah seperti lembar terlampir. Nota kesepakatan terlampir disusun setelah melalui proses internalisasi dan sinkronisasi dengan semua pihak terkait, baik pemegang kebijakan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Perwakilan Kementrian/Lembaga terkait dan telah di sesuaikan dengan tupoksi dan kewenangan masing – masing tingkat Pemerintah. Walaupun komitmen dari masing – masing sumber Pendanaan ini bersifat kesepakatan dukungan dan alokasi penganggaran, tetapi dipahami bersama bahwa untuk tindak lanjutnya tetap akan dievaluasi dan mengacu berdasarkan sistem penganggaran formal tahunan dan peraturan penganggaran yang berlaku sah, dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan ini sebagai prioritas dan acuan utama perencanaan dan penganggaran yang ada. 2.1.1 Lembar Kesepakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA No... Berdasarkan undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/kota,sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten/kota dalam pembangunan sektor Sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi,Pusat maupun pihak/instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan kesalaran dalam cara pandangatau paradigma dalam pengembangan sektor Sanitasi secara Konpherensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada hari ini.....tanggal.....bulan......tahun dua ribu tiga belas, Kami unsur Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sepakat untuk mengalokasikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen memorandum program sektor Sanitasi sub lampiran .1-A ini: POKJA AMPL KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

II - 1


KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.T.A. 2014-2018(*Rp.000.000) A. Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Sumba Barat Daya No Sub sektor Tahun Anggaran 2014 2015 2016 2017 A.1 Sub Sektor 7.950.870 8.085.000 9.110.000 9.165.000 Air Limbah A.2 Sub Sektor 1.667.770 13.115.000 5.450.000 2.115.000 Persampahan A.3 Sub Sektor 200.000 Drainase A.4 Aspek PHBS 550.000 650.000 700.000 800.000 A.5 Sektor Air 45.688.055 32.492.500 19.995.000 17.800.000 Bersih A.6 AMPL 100.000 -

Total 2018 11.775.000 42.810.870 2.180.000

20.377.770

-

200.000

850.000 3.550.000 15.860.000 96.835.555 -

100.000 163.874.195.000

Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian Pengesahan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tambolaka, .............2013 BUPATI SUMBA BARAT DAYA

dr. KORNELIUS K. METE 1. Tembusan : 1.Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumba Barat Daya ; 2.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya ; 3.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya ; 4.Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Sumba Barat Daya ; 5.Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten Sumba Barat Daya ; 6.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Sumba Barat Daya; 7.Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumba Barat Daya ; 8.Kepala bagian HUMAS pada SETDA Kabupaten Sumba Barat Daya ;

POKJA AMPL KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

II - 2


2.1.2 Lembar Kesepakatan Pemerintah Provinsi LEMBAR KESEPAKATAN MEMORENDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI NOMOR : Berdasarkan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di tetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota. Pembangunan dan pelayanan Dasar menjadi kewajiban Pemerinah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten /Kota,sehingga lebih mendekatkan inter aksi antara pamandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan perdamaian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi,Pusat maupun pihak /instansi lain yang perduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi,disadari pula diperlukan keselarasan dalam acara pandang atau paradigma dalam pemgembangan sektor sanitasi secara komprensif dan terintegrasi,baik dalam lingkup kewilayan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut,Pada hari ini.............Tanggal.............bulan..........tahun dua ribu tiga belas, kami Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sepakat untuk memberikan dukungan perdamaian dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan sanitasi Pemukiman (PPSP) tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen memorandum Progran sektor sanitas Kabupaten Sumba Barat Daya. 1.1 .B untuk implementasi Program. KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI –KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2014 -2018 (000.000) B. Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur No Sub Sektor Tahun Anggaran 2014 2015 2016 2017 B.1 Sub sektor Air 350.000 1.500.000 1.200.000 limbah B.2 Sub Sektor 300.000 450.000 300.000 300.000 Persampahan B.3 Sub Sektor 25.000.000 8.750.000 7.000.000 Drainase B.4 Aspek PHBS B.5 Sub Sektor 10.800.555 8.000.000 7.500.000 7.000.000 Air Bersih 11.655.000 33.800.000 18.000.000 15.500.000


Total 2018 1.000.000

4.050.000

300.000

1.850.000

6.000.000

46.750.000

1.700.000

35.000.000

9.000.000

87.650.000

II - 3


Implementasi rencana pengganggaran ini akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Pogram Sektor Sanitasi (MPSS) ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Sektor Sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Perwakilan Provinsi : Gubernur Nusa Tenggara Timur

Drs. Frans Lebu Raya

..................................

Perwakilan Kabupaten:

Bupati Sumba Barat Daya

dr. Kornelius Kodi Mete

. ...................................

Tembusan : 1. 2. 3. 4.

Kepala SKPD/Dinas Provinsi Terkait – untuk ditindaklanjuti POKJA Sanitasi / AMPL Provinsi NTT Kepala SKPD/Dinas Kabupaten Terkait – untuk ditindaklanjuti POKJA AMPL Kabupaten Sumba Barat Daya


II - 4


2.1.3 Lembar Kesepakatan Pemerintah Pusat

LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM DIRJEN PPLP DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Nomor :................ Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antar Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.Pembagunan dan Pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga diharapkan lebih mendapatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat,Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan Pemerintah Kab/Kota dalam Pembangunan sektor sanitasi,isehingga diperlukan dukungan dari berbagai sumber terkait,termasuk sumber pendanaan dari pusat. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pada hari ini .....................tanggal......................bulan........... Tahun dua ribu tiga belas ,Kami yang bertanda tangan dibawah ini sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP)tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Memorundum Program sektor Sanitasi Kabupaten Sumba barat Daya.-Sub Lampiran L.1.C Untuk implementasi Program: 1. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan air limbah dan air minum. 2, Program Pengembangan kebijakan dan kinerja pengelolaan persampahan. 3. Program pembangunan Drainase /Gorong-gorong. 4. Program promosi kesehatan pemberdayaan masyrakat. Implementasi rencana penganggaran ini akan tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam percepatan pelaksanaan pembangunan Sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementarian Pekerjaan umum 1. Satker PPLP Provinsi Nusa Tenggara Timur .............................................................. Perwakilan Kabupaten 2. Bupati Sumba Barat Daya

dr Kornelius Kodi Mete...........................

Perwakilan Pemerintah Provinsi. 3. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Drs Frans Lebu Raya.............................


II - 5


2.2 Sumber Dana Non Pemerintah. Sesuai dengan kondisi paradigma Pembangunan Nasional saat ini maupun yang akan datang, perlu disadari bahwa tugas pembangunan di samping dikelola oleh Pemerintah yang berfungsi sebagai Koordinator maka diperlukan peran partisipasi dari Kelompok Masyarakat dan dunia Usaha yang berkontribusi selama ini di kabupaten Sumba Barat Daya. Kedua sektor ini dikondisikan untuk mengambil peran makin besar dalam mencapai keberhasilan dalam semua tahap pembangunan, termasuk Program Percepatan Pembangunan Sektor Sanitasi (PPSP). Bentuk keterlibatan peran kedua pihak-pihak pembangunan tersebut telah dimulai dari sejak tahapan penetapan program kegiatan yang diperlukan masyarakat melalui proses konsultasi publik pada tahap Penyusunan Buku Puith dan SSK. Pada tahapan Implementasi strategi ini, bentuk partisipasi dari unsur swasta dan masyarakat tercantum dalam bentuk kesepakatan dukungan seperti terlampir,baik dalam bentuk dukungan pendanaan ataupun dalam kontribusi lainnya. 2.2.1. Lembar Kesepakatan Partisipasi Swasta (Dunia Usaha /CSR/LSM). LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Nomor.... Sektor Program Sanitasi: Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di tetapkan Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab,sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan Pemerintah Kabupatem Sumba Barat Daya, dalam Pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat, maupun pihak/instansi lainnya yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara Konprehensif dan terintegritas baik dalam lingkup,Kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Pada hari ini,...tanggal.....bulan.....tahun dua ribu tiga belas ,Kami Sepakat untuk memberi dukungan pendanaan dalam perencanaan dan Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 20142018. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) untuk Implementasi Program :


II - 6


1. ................................... 2. ..................................... Implementasi Rencana Penganggaran dan detail Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti sesuai lembar lampiran 1.1.-D. Perwakilan... 1. .................................................. Perwakilan Kabupaten Bupati Sumba Barat Daya

dr. Kornelius Kodi Mete,


II - 7


2.2.2. Lembar Kesepakatan Masyarakat. LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI KELOMPOK MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA Nomor... Sektor /program sanitasi Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di tetapkan Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota,sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan Pemerintah Kab/kota, dalam Pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, maupun pihak/instansi lainnya yang peduli. Menghadapi Dinamika Perubahan yang terjadi disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang aatau paradigma dalam pengembangan Sektor Sanitasi secara Konpherensif dan terintegritas baik dalam lingkup Kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Pada hari ini,...tanggal...bulan...tahun Dua Ribu Tiga Belas ,Kami atas nama kelompok masyarakat ...Sepakat untuk memberi Kontribusi dan partisipasi dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun2014-2018. bSebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi dalam bentuk. 1... 2... Penjelasan detail terkait kesepakatan ini sesuai lembar lampiran 1.1.-E. Demikian Pengesahan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegritas dan berkelanjutan. Perwakilan Kelompok Masyarakat 1.Ketua

1. ..............................................................

Mengetahui Perwakilan Kabupaten 1. Dinas PU. Bina Marga dan Cipta Karya 1. Ir. Nyoman Agus S., MT ................................ 2. Badan Lingkungan Hidup 2. Drs. Lukas Ng. Gaddi ................................


II - 8

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI BAB II MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH

Recommend Documents