Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan
BAB 2 Memorandum Program Jangka Menengah
2.1
Sumber Dana Pemerintah
Dalam rangka optimasi dan kepastian Implementasi, Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan internalisasi serta sinkronisasi terkait semua Daftar Usulan Program dan Kegiatan Prioritas, baik di level Kabupaten melalui SKPD maupun pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Pusat. Hasil yang diperoleh dari sosialisasi serta sinkronisasi dengan berbagai tingkat dan pihak yang perduli sanitasi tersebut, telah disepakati dan dituangkan dalam pemahaman bersama dan komitmen dalam bentuk dukungan yang akan digunakan untuk implementasi Daftar Program dan Kegiatan untuk Jangka Menengah seperti terlampir. Nota kesepakatan terlampir disusun setelah melalui proses internalisasi dan sinkronisasi dengan semua pihak terkait, baik pemegang kebijakan tingkat Kabupaten, Provinsi dan perwakilan Kementerian serta Lembaga terkait dan telah sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing tingkat Pemerintah. Komitmen dari masing-masing sumber pendanaan ini bersifat kesepakatan dukungan serta alokasi penganggaran, tetapi harus dipahami bersama bahwa akan terdapat evaluasi kembali dalam tindak lanjutnya mengacu sistem penganggaran formal tahunan dan peraturan penganggaran yang sah dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan ini sebagai prioritas dan acuan utama.
Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan 2013 1
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan
2.1.1
Lembar Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
Nomor : ………. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pembangunan sektor sanitasi ,sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sector sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sector lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ............... tanggal .... bulan .......... tahun 2013, kami unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sepakat untuk mengalokasikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi ini:
Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan 2013 2
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan
KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KABUPATEN ACEH SELATAN Tahun Anggaran 2014 – 2018 (X Rp. 1000)
No
Sub Sektor 2014
A A.1 A.2 A.3 A.4
2015
Tahun Anggaran 2016 2017
Total 2018
Sumber Pendanaan APBD Provinsi Sub Sektor Air Limbah 75.000 Sub Sektor Persampahan 1.302.000 Sub Sektor Drainase Lingkungan Aspek PROHISAN 65.000
805.000 295.000 145.000 195.000 1.132.000 4.972.000 972.000 2.942.000 2.280.000 1.195.000 1.935.000 1.260.000 235.000 165.000 185.000 115.000
1.515.000 11.320.000 6.670.000 765.000
1.442.000
4.452.000 6.627.000 3.237.000 4.512.000
20.270.000
Implementasi rencana penganggaran ini akan di tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program Sektor Sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sector sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Kabupaten Aceh Selatan: Bupati Kabupaten Aceh Selatan
( H. T. Sama Indra, SH )
*) Tembusan 1. Kepala SKPD / Dinas Kabupaten Aceh Selatan terkait – untuk ditindak lanjuti 2. Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan - untuk ditindak lanjuti.
Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan 2013 3
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan
2.1.2
Lembar Kesepakatan Pemerintah Provinsi LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PROVINSI ACEH – KABUPATEN ACEH SELATAN
Nomor
:………..
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan Pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sector sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sector lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ............., tanggal...... bulan............ tahun 2013, kami Pemerintah Provinsi Aceh sepakat untuk memberi dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan - untuk implementasi program : 1) 2) 3) 4)
Pengadaan Mobil Penyedot Tinja Pengadaan TPS di Lingkungan Permukiman dan Pasar setiap kecamatan Pengadaan Peralatan Pendukung TPA Penyediaan sapras pengelolaan persampahan (Penyediaan mesin pencacah sampah untuk pembuatan kompos sebagai stimulan) 5) Pelatihan tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3 R untuk aparatur pemerintahan desa dan kecamatan, sanitarian dan tenaga kesehatan lingkungan 6) Pelatihan tentang pengelolaan sampah untuk siswa sekolah tingkat menengah yang peduli lingkungan 7) Pelatihan tentang pengelolaan sampah untuk Kelompok Swadaya Masyarakat yang peduli lingkungan 8) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 9) Penyediaan Sarana Cuci Tangan di Sekolah dan Pondok Pasantren 10) Pembangunan sarana CTPS di tempat-tempat Umum
Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan 2013 4
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan
KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KABUPATEN ACEH SELATAN T.A 2012 – 2015 (x Rp. 1.000) No
Sub Sektor 2014
B B.1 B.2 B.3 B.4
2015
Tahun Anggaran 2016 2017
Total 2018
Sumber Pendanaan APBD Provinsi Sub Sektor Air Limbah Sub Sektor Persampahan Sub Sektor Drainase Lingkungan Aspek PROHISAN
760.000 -
300.000 300.000 300.000 4.113.000 1.890.000 1.600.000 1.260.000 910.000 1.125.000 700.000 1.235.000 200.000 100.000 100.000 100.000
900.000 9.623.000 3.970.000 500.000
760.000
5.523.000 3.415.000 2.700.000 2.595.000
14.993.000
Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program Sektor Sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Perwakilan Provinsi:
Perwakilan Kabupaten Aceh Selatan:
Gubernur Provinsi Aceh
Bupati Kabupaten Aceh Selatan
( dr. Zaini Abdullah )
( H. T. Sama Indra, SH )
*) Tembusan 1. Kepala SKPD / Dinas Provinsi terkait – untuk ditindak lanjuti 2. Pokja Sanitasi Provinsi Aceh 3. Kepala SKPD / Dinas Kabupaten Aceh Selatan terkait - untuk ditindak lanjuti 4. Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan.
Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan 2013 5
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan
2.1.3
Lembar Kesepakatan Pemerintah Pusat
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI DIRJEN PPLP dengan KABUPATEN ACEH SELATAN
Nomor
: …………………
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga diharapkan dapat lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan Pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi , sehingga diperlukan dukungan dari berbagai sumber terkait, termasuk sumber pendanaan dari Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari .......... tanggal ..... bulan ............ tahun 2013, kami yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk memberi dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan - untuk implementasi program : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Master Plan Persampahan Kab. Aceh Selatan Pembangunan MCK++ (Sanimas) Perencanaan Deteil (DED) Pembangunan IPLT Pasie Raja Pembangunan dan IPLT Pasie Raja Pembangunan dan IPLT Pasie Raja Pembangunan IPLT Labuhan Haji Supervisi Pembangunan IPLT Labuhan Haji Penyusunan DED TPA Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan Supervisi dan Pembangunan TPA Labuhan Haji Pengadaan Peralatan Pendukung TPA Outline Plan dan DED Drainase Kab. Aceh Selatan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Primer
Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan 2013 6
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan
KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KABUPATEN ACEH SELATAN T.A 2012 – 2015 (x Rp. 1.000) No
Sub Sektor 2014
C C.1 C.2 C.3 C.4
2015
Tahun Anggaran 2016 2017
Total 2018
Sumber Pendanaan APBN Sub Sektor Air Limbah 1.275.000 Sub Sektor Persampahan 1.500.000 Sub Sektor Drainase Lingkungan Aspek PROHISAN -
1.525.000 4.000.000 4.000.000 800.000 1.500.000 1.800.000 500.000 5.000.000 2.925.000 11.525.000 20.565.000 21.205.000 -
11.600.000 10.100.000 56.220.000 -
2.775.000 4.950.000 17.325.000 24.865.000 27.005.000 Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
76.920.000
Demikian pengesahan Memorandum Program Sektor Sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kepala Satker PPLP Provinsi
Yenni Mulyadi, ST. MT NIP. 19780805 200502 1 001
Bupati Kabupaten Aceh Selatan
Gubernur Provinsi Aceh
( H. T. Sama Indra, SH )
( dr. Zaini Abdullah )
Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Aceh Selatan 2013 7