Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017
BAB II MEMRANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH
2.1
Sumber Dana Pemerintah
Dalam rangka optimasi dan dan kepastian implementasi, maka telah dilakukan internalisasi dansinkronisasi terkait semua usulan Program dan Kegiatan Prioritas, baik internal Kab/Kota maupun pada tingkat Pemerintahan Provinsi dan Pusat. Dari hasil sosialisasi dan sinkronisasi dengan berbagai tingkat dan pihak yang peduli sanitasi tersebut, telah disepakati pemahaman bersama dan komitmen dalam bentuk dukungan untuk implementasi Daftar Program Kegiatan untuk implementasi Jangka Menengah seperti lembar terlampir. Nota kesepakatan terlampir disusun setelah melaui proses internalisasi dan singkronisasi dengan semua pihak terkait, baik pemegang kebijakan tingkat Kab/Kota, Provinsi dan perwakilan Kementerian /Lembaga terkait dan telah sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing tingkat Pemerintah. Walaupun komitmen dari masing-masing sumber pendana ini bersifat kesepakatan dukungan dan alokasi penganggaran, tetapi dipahami bersama bahwa untuk tindak lanjutnya tetap akan dievaluasi dan mengacu berdasar sistem penganggaran formal tahunan dan peraturan penganggaran yang berlaku sah – dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan ini sebagai prioritas dan acuan utama.
28
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017
2.1.1 Lembar Kesepakatan Kabupaten LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG Nomor :
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kab / Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Didasari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah kab/kota dalam pembangunan sector sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah Provinsi, Pusat, maupun pihak/Instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi,disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komrehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini……………. tanggal …………… bulan November tahun 2013 , kami unsur Pemerintah Kabupaten Pinrang sepakat untuk megalokasikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2013-2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor sanitasi ini:
29
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017
KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KABUPATEN PINRANG T.A 2013-2017 (x Rp. 1.000.000) No
Sub Sektor
A A.1
2013 2014 Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten Pinrang 1.139,23 2.400,00 Sub-sektor Air Limbah
A.2
Sub-sektor Persampahan
A.3
Sub-sektor Drainase
A.4
Aspek PHBS Sub Total A
Tahun Anggaran 2015 2016
2017
2.030,00
1.730,00
730,00
7.449,42
Total
883,25
3.100,75
1.804,50
2.118,25
2.357,00
10.265,25
1.347,57
3.650,93
2.365,61
2.033,83
946,69
10.344,63
125,00
1.052,35
1.164,85
922,22
922,22
3.986,63
3.495,05
10.204,03
7.364,96
6.804,29
4.955,90
32.045,93
Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Perwakilan Kabupaten: 1. Bupati Pinrang
1. ASLAM PATONANGI
1. …………………………
Tembusan: Kepala SKPD / Dinas Kabupaten Pinrang terkait – untuk ditindak lanjuti 1. 2. 3. 4. 5.
Kepala Bappeda Kabupaten Pinrang Kepala Dinas PU Kabupaten Pinrag Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Pinrang Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang
30
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017
2.1.2 Lembar Kesepakatan Pemerintah Provinsi LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PROVINSI SULAWESI SELATAN-KAB. PINRANG Nomor : …………….. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Didasari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kab/kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak/instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, didasari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini……… tanggal…….. bulan November tahun 2013, kami Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perrmukiman (PPSP) Tahun 2013-2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Pinrang - sub Lampiran L. I-B untuk implementasi program : 1). Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2). Program Pengembangan Kebijakan Dan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3). Program Pembangunan/Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong
31
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017
KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KABUPATEN PINRANG T.A 2013-2017 (x Rp. 1.000.000) No
Sub Sektor
B B.1
2013 2014 Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Sulawesi Selatan 100,00 Sub-sektor Air Limbah -
B.2
Sub-sektor Persampahan
B.3
Sub-sektor Drainase Sub Total B
Tahun Anggaran 2015 2016
2017
Total
100,00
100,00
100,00
400,00
-
204,00
204,00
254,00
204,00
866,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
2.000,00
400,00
704,00
704,00
754,00
704,00
3.266,00
Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Perwakilan Provinsi: 1. Gubernur Sulawesi Selatan
1. DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH
1. …………………
1. ASLAM PATONANGI
1. …………………
Perwakilan Kabupaten: 1. Bupati Pinrang
Tembusan: - Kepala SKPD / Dinas Provinsi terkait – untuk di tindaklanjuti - Pokja Sanitasi / AMPL Provinsi Sulawesi Selatan - Kepala SKPD / Dinas Kab terkait – untuk ditindaklanjuti - Pokja Sanitasi Kabupaten Pinrang
32
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017
2.1.3 Lembar Kesepakatan Pemerintah Pusat LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI DIRJEN PPLP, DIRJEN CIPTA KARYA DENGAN KABUPATEN PINRANG Nomor :................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga diharapkan dapat lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai sumber terkait, termasuk sumber pendanaan dari Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini ............tanggal …………bulan November tahun 2013, kami yang bertandatangan dibawah ini sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Pinrang - sub Lampiran L.1-C untuk implementasi program: 1). Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2). Program Pengelolaan Sampah dasri Stasiun Antara sampai TPA 3). Program Peningkatan dan Pengelolaan TPA 3). Program Penyiapan Dokumen Perencanaan Drainase LIngkungan 4). Program Peningkatan/Pembangunan Jaringan Drainase Primer 4). Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
33
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017
Perwakilan Direktorat Jenderal :*) 1. Satker PPLP Prov. Sulawesi Selatan 2. Satker Kementerian Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 3. Satker Kementerian LH Provinsi Sulawesi Selatan
1. 2.
1. …………………… 2. ……………………
3.
3. ……………………
Perwakilan Kabupaten: 1. Bupati Pinrang
1. ASLAM PATONANGI
1. ……………………
Perwakilan Pemerintah Provinsi: 1. Gubernur Sulawesi Selatan
1. DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH
1. ……………………..
34
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017
2.2
Sumber Dana Non Pemerintah
Sesuai dengan paradigma pembangunan Nasional saat ini, disadari bahwa tugas pembangunan disamping dikelola oleh pemerintah yang berfungsi sebagai koordinator maka diperlukan partisipasi dari unsure masyarakat dan dunia usaha.Kedua sektor tersebut dikondisikan untuk mengambil peran makin besar dalam mencapai keberhasilan dalam semua tahap pembangunan, termasuk program percepatan pembangunan sektor sanitasi. Bentuk pelibatan peran kedua pilar pembangunan tersebut telah dimulai dari sejak tahapan penetapan program kegiatan yang diperlukan masyarakat, yaitu melalui proses Konsultasi Publik pada tahap penyusunan SSK. Pada tahapan implementasi strategi ini, bentuk partisipasi dari unsur Swasta dan Masyarakat tercantum dalam bentuk kesepakatan dukungan seperti terlampir, baik dalam bentuk dukungan pendanaan ataupun dalam kontribusi lainnya. Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama tiga aktor utama: Pemerintah, civil society dan dunia usaha. Sangat diperlukan sinergitas antar Stakeholders (Dadang Solihin)
35
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017
2.2.1 Lembar Kesepakatan Partisipasi Swasta (Dunia Usaha / CSR / LSM) LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PT. XXXXX - KABUPATEN PINRANG Nomor
:...................
Sektor / Program Sanitasi : ................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kab/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kab/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini.............tanggal …………bulan………..tahun November, kami Pt.XXX sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi untuk implementasi program : 1). Program Pengelolaan Sampah dari Sumbernya Implementasi rencana penganggaran dan detail kesepakatan ini akan ditindak lanjuti sesuai lembar Lampiran L. 1 D Tabel Program dengan Kesepakatan Partisipasi Swasta. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
36
Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Pinrang Tahun 2013-2017
Perwakilan PT. XXX :*) 1. Direktur
1.
1. …………………………
1. ASLAM PATONANGI
1. ………………………..
Perwakilan Kabupaten: 1. Bupati Pinrang
37
