BAB 2 MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH 2.1.
Profil kabupaten Nunukan
2.1.1.
Kependudukan Pada akhir Tahun 2012, berdasarkan hasil registrasi penduduk, jumlah
penduduk Kabupaten Nunukan tercatat sebanyak 210.650 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,71 % dan kepadatan rata-rata 113.487 jiwa/ km2. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Kabupaten Nunukan di atas angka 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Nunukan masih lebih banyak dari penduduk perempuan. Menurut golongan usia, penduduk Kabupaten Nunukan mengelomok pada golongan usia produktif, yaitu lebih dari 66 persen terhadap jumlah penduduk total. Proporsi penduduk yang tergolong usia muda jauh lebih besar dibanding golongan usia tua.
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk dan Kepadatannya 4 tahun Terakhir di Kabupaten Nunukan
Nama Kecamatan
Jumlah Penduduk (jiwa)
Kepadatan/Km2
Tahun
Tahun
Luas (Km2) 2009
2010
2011
2012
2009
2010
Keterangan
2011
2012
Krayan
1.834,74
6.826
7.820
8.569
10.834
3,72
4,26
4,67
5,90
Perdesaan
Krayan Selatan
1.757,66
2.211
2.489
3.017
2.981
1,26
1,42
1,72
1,70
Perdesaan
290,23
9.616
10.931
11.754
6.779
33,13
37,66
40,50
23,36
Perdesaan
Lumbis Ogong
3.357,01
-
-
-
5.634
-
-
-
1,68
Perdesaan
Sembakung
2.042,66
7.374
9.581
10.709
11.261
3,61
4,69
5,24
5.51
Perdesaan
564,50
52.820
70.125
79.818
74.455
93,57
124.22
141,40
131,90
Perdesaan
Sei Menggaris
850,48
-
-
-
10.258
-
12,06
Perdesaan
Nunukan Selatan
181,77
12.298
15.086
16.545
18.031
67,66
91,02
99,20
Perdesaan
5,75
10,76
7,25
Perdesaan
5,55
Perdesaan
Lumbis
Nunukan
82,99
-
Sebuku
1.608,48
9.246
14.780
17.311
11.662
Tulin Onsoi
1.513,36
-
-
-
8.398
-
Sebatik
51,07
18.717
23.387
29.149
6.510
366,50
457,94
570,77
127,47
Perdesaan
Sebatik Timur
39,17
-
-
-
16.235
-
-
-
414,47
Perdesaan
Sebatik Tengah
47,71
-
-
-
8.971
-
-
-
188,03
Perdesaan
Sebatik Utara
15,39
-
-
-
8.817
-
-
-
572,90
Perdesaan
Sebatik Barat
93,27
11.133
12.751
16.085
9.824
119,36
136,71
172,46
105,32
Perdesaan
9,19 -
-
Untuk memperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Nunukan 5 tahun mendatang, digunakan data dasar penduduk Kabupaten Nunukan, berdasarkan data Penduduk Tahun 2012. Untuk memprediksikan jumlah penduduk digunakan rumus di bawah ini :
Tabel 2.2 Jumlah penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun di Kabupaten Nunukan Jumlah Penduduk
Tingkat Pertumbuhan
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
Tahun
Tahun
Tahun
Kecamatan 2013 Krayan
12,613
2014 17,095
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2017
26,975
49,552
105,975
2017
0.84
1.83
2.97
4.30
5.86
2013 6.87
2014 9.32
2015 14.70
2016 27.01
2017 57.76
Krayan Selatan
3,470
4,704
7,422
13,634
29,159
0.23
0.50
0.82
1.18
1.61
1.97
2.68
4.22
7.76
16.59
Lumbis
7,892
10,697
16,878
31,006
66,310
0.53
1.14
1.86
2.69
3.66
27.19
36.86
58.16
106.83
228.47
Lumbis Ogong
6,559
8,890
14,028
25,769
55,110
0.44
0.95
1.55
2.24
3.05
1.95
2.65
4.18
7.68
16.42
Sembakung
13,110
17,769
28,038
51,505
110,152
0.88
1.90
3.09
4.47
6.09
6.42
8.70
13.73
25.21
53.93
Nunukan
86,681
117,483
185,379
340,541
728,296
5.80
12.56
20.43
29.58
40.25
153.55
208.12
328.39
603.26
1,290.16
Sei Menggaris
11,942
16,186
25,540
46,918
100,341
0.80
1.73
2.81
4.08
5.54
14.04
19.03
30.03
55.17
117.98
Nunukan Selatan
20,992
28,451
44,894
82,470
176,374
1.41
3.04
4.95
7.16
9.75
115.48
156.52
246.98
453.70
970.31
Sebuku
13,577
18,402
29,036
53,340
114,074
0.91
1.97
3.20
4.63
6.30
8.44
11.44
18.05
33.16
70.92
Tulin Onsoi
9,777
13,251
20,909
38,411
82,147
0.65
1.42
2.30
3.34
4.54
6.46
8.76
13.82
25.38
54.28
Sebatik
7,579
10,272
16,209
29,775
63,679
0.51
1.10
1.79
2.59
3.52
148.40
201.14
317.38
583.03
1,246.89
Sebatik Timur
18,901
25,617
40,422
74,255
158,806
1.27
2.74
4.45
6.45
8.78
482.53
654.01
1,031.96
1,895.72
4,054.27
Sebatik Tengah
10,444
14,155
22,336
41,031
87,752
0.70
1.51
2.46
3.56
4.85
218.91
296.70
468.16
860.02
1,839.27
Sebatik Utara
10,265
13,912
21,953
40,327
86,245
0.69
1.49
2.42
3.50
4.77
666.98
903.99
1,426.42
2,620.34
5,603.97
Sebatik Barat
11,437
15,501
24,460
44,933
96,095
0.77
1.66
2.70
3.90
5.31
122.62
166.20
262.25
481.75
1,030.29
Sumber Dinas Kependudukan (data diolah)
2.1.2. Area Beresiko Tabel 2.3. Area Beresiko Sanitasi No.
Desa/Kel/Kecamatan
I
KEC. KRAYAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Pa"Mulak Pa"Padi Cinglat Long Puak Long Mangan Buduk Kubul Long Kabid Pa'Inan Lembudud Long Tugul Pa"Butal Pa"Delung Pa"Urut Pa'Kemut Pa'Kidang Lembada Pa'Payak Pa'Pirit Liang Aliq Sembudud Liang Turan Liang Butan Liang Bua Lepatar Pa'Mering Pa'Pani Pa'Lutut Pa'Rupai Ba'Sikor Pa'Nado Buduk Kinangan Liang Tuer Buduk Tumu long Berayang Pa'Api Pa'Sire Wa'Yanud Long Katung Long Bawan Kampung Baru Pa'Betung Long Matung Long Rupan Liang Biadung Wa'Laya Pa'Matung Pa'Terutun Pa'Rangeb Pa'Kebuan Pa'Pawan Long Umung Long Tenem Pa'Umung Pa'Raye Pa'Melade Bungayan Pa'Lidung Wa'Yagung
Tingkat Resiko
Perkotaan/ Pedesaan
Kebutuhan Penanganan/ Penyebab Utama Resiko
Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan
Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan
No. 59 60 61 62 63 64 65 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 IV 1 2 V 1 VI 1 2 3 4 5 VII 1 VIII 1 IX 1
Desa/Kel/Kecamatan Pa'Pala Sinar Baru Long Nuat Long Sepayang Pa'Putuk Long Nawang Ma'Libu KEC. KRAYAN SELATAN Long Pasia Linang Lunuk Pa'Ibang Pa'Amai Pa'Kaber Pa'Tera Pa'Sing Long Padi Pa'Dalan Long Birar Pa'Upan Tang Paye Long Klupan Long Rungan Long Mutan Long Budung Long Rian Long Pupung Ba'Liku Pa'Urang Pa'Yalau Binjang Pa'Milau Tang Badui KEC. LUMBIS Liang Taluan Sedongon Tanjung Hilir Sumalumung Untong Pulu Bulawan Pa"Loo Sangkub Tubus Kalampising Pa"Lemumut Mansalong KEC. SEMBAKUNG Lubakan Atap KEC. NUNUKAN Binusan KEC. SEBUKU Pembeliangan Apas Bebanas Lulu Melasu Baru KEC. NUNUKAN SELATAN Tanjung Harapan KEC. SEBATIK Padaidi KEC. SEBATIK BARAT Bambangan
Tingkat Resiko Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Perkotaan/ Pedesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan
Kebutuhan Penanganan/ Penyebab Utama Resiko Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan
Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan
Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan
Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan
Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan, PHBS Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Air Limbah, Genangan, PHBS
Tinggi Tinggi
Perdesaan Perdesaan
Genangan, Air Limbah Genangang, Air Limbah, Persampahan
Tinggi
Perkotaan
Genangang, Air Limbah, Persampahan
Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi
Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan
Genangan, Air Limbah, Sumber Air Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan, PHBS
Tinggi
Perdesaan
Genangan, Air Limbah, Sumber Air
Tinggi
Perdesaan
Persampahan, Genangan
Tinggi
Perdesaan
Persampahan, Genangan
No. X 1 XI 1 2 3 4 5 6 XII 1 2 XIII 1 2 3 XIV 1 2 XV 1
Desa/Kel/Kecamatan KEC. LUMBIS OGONG Samunti KEC. TULIN ONSOI Semunad Tembalang Salang Tinampak-I Tinampak-II Tau Baru KEC. SEBATIK TIMUR Sei Nyamuk Bukit Aru Indah KEC. SEBATIK UTARA Sei Pancang Lapri Seberang KEC. SEBATIK TENGAH Aji Kunig Bukit Harapan KEC. SEIMENGGARIS Samaenre Samaja
Tingkat Resiko
Perkotaan/ Pedesaan
Kebutuhan Penanganan/ Utama Resiko
Penyebab
Tinggi
Perdesaan
Genangan, Air Limbah, PHBS
Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi
Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan Perdesaan
Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan, PHBS
Tinggi Tinggi
Perdesaan Perdesaan
Genangan, Air Limbah Genangan, Air Limbah, Sumber Air
Tinggi Tinggi Tinggi
Perdesaan Perdesaan Perdesaan
Genangan, Air Limbah Persampahan, Genangan Persampahan, Genangan
Tinggi Tinggi
Perdesaan Perdesaan
Air Limbah, Genangan, Sumber Air Persampahan, Genangan
Tinggi
Perdesaan
Persampahan, Genangan
Peta 1.1 Peta Area Berisiko Sanitasi Kabupaten Nunukan
2.1.3.
Keuangan Daerah
Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia bergulir pada awal tahun 2000 saat ditetapkannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999. Tuntutan akan adanya otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu bagian dari rangkaian reformasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menstabilkan kembali roda perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk sejak tahun 1997 - 2000. Muara dari permasalahan yang terjadi pada saat krisis keuangan saat itu antara lain disebabkan karena sistem sentralisasi yang terlalu kuat, sehingga belum memberikan peran dan kewenangan yang cukup kepada daerah dalam mengelola keuangan dan perekonomian daerahnya. Kewenangan pengelolaan keuangan diberikan secara utuh kepada daerah dengan mengedepankan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberpikan manfaat baik secara makro maupun mikro bagi perekonomian daerah dengan menumbuhkembangkan sektor riil, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan
daerah,
serta memperbaiki kualitas
pelayanan
publik
dalam
upaya
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, degan demikian pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan pelayanan publik yang sesuai dengan agenda pro-rakyat yaitu pro-poor, pro job dan pro-growth akan segera terwujud. Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.
Tabel 2.4. Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi
No
Uraian
Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi (Rp. Juta) 2016
2017
Jumlah
2013
2014
2015
24.333.696.881
25.041.807.460
26.805.582.588
27.658.000.114
29.579.011.518
133.418.098.561
1
Perkiraan Belanja Langsung
2
Perkiraan APBD murni untuk Sanitasi
688.087.241
708.110.579
863.775.128
952.417.526
1.000.011.404
4.212.401.878
3
Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi APBD Kabupaten
810.278.590
833.857.697
959.290.357
1.000.795.790
1.134.122.290
4.738.344.724
Prosentase Komitmen terhadap Belanja Langsung
2,79%
2,91%
3,05%
3,18%
3,33%
3,08%
2.2. Air Limbah 2.2.1. Permasalahan Air Limbah Permasalahan mendesak tentang pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai berikut : 1. Belum adanya Master Plan tentang sistem pengelolaan air limbah. 2. Penanganan pengelolaan air limbah belum menjadi prioritas pembangunan daerah. 3. Sebagian besar fasilitas pengelolaan air limbah setempat masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan. 4. Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah daerah. 5. Belum
memadai
perangkat
peraturan
perundangan
yang
diperlukan
dalam
pengelolaan sistem air limbah permukiman. 6. Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah permukiman. Adapun hasil dari pemetaan kondisi sanitasi terkait dengan pengelolaan air limbah rumah tangga, baik black water maupun grey water di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut: Diagram Sistim Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik
Input
User Interface
Pengumpulan dan Penampungan/ Pengolahan Awal
Black Water
WC Sentor
Tangki Septik
---
---
Sungai
Aliran Limbah AL1
Black Water
WC Sentor
---
---
---
Sungai
Aliran Limbah AL2
WC Sentor
---
Sewer
WC Sentor
---
---
---
---
---
Sungai / Pantai
---
Drainase
---
Sungai
Aliran Limbah AL6
---
Bidang Resapan
Aliran Limbah AL7
Black Water Black Water Black Water Grey Water Grey Water
WC Helikopter Kamar mandi, Tempat Cucian Kamar mandi, Tempat Cucian
---
Pengalir an
Pengolah an Akhir
Pembuang an/ Daur Ulang
Kode/Nama Aliran
IPAL Komunal IPAL Komunal
Sungai Sungai
Aliran Limbah AL3 Aliran Limbah AL4 Aliran Limbah AL5
Tabel 2.5 : Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik A. Sistem Air Limbah Permukiman: Kepemilikan Jamban di Kabupaten Nunukan adalah 57,5%, 1.Aspek Pengembangan dengan rincian 56,3% jamban pribadi dan MCK/WC Umum 1,2%, Sarana dan Prasarana: sedangkan sisanya ke lain-lain: User Interface: 0.5
1.2 3.2
1.2 A. Jamban pribadi B. MCK/WC Umum
11
C. Ke WC helikopter D. Ke sungai/pantai/laut
15.2
E. Ke kebun/pekarangan 56.3
F. Ke selokan/parit/got
1.8
G. Ke lubang galian 14.7
H. Lainnya, I. Tidak tahu
Keterangan : -
Jumlah Penduduk Kab. Nunukan tahun 2012 : 26.695 KK
Kesimpulan : Kepemilikan akses Jamban Pribadi & MCK = 57,5% (12.238KK) BABS = 60% Prosentase tangki septik aman : 80,5%
Kluster Desa/Kelurahan
10
0
90 29.5
1
70.5
20.8
2
Tidak aman
79.2
Suspek aman
22.5
3
77.5 19.5
Kab
Pengumpulan & Penampungan / Pengolahan Awal:
80.5 0
20
40
60
80
100
Keterangan : Kepemilikan akses Jamban Pribadi & MCK = 12.238KK
Pengangkutan / Pengaliran:
Pengolahan Akhir Terpusat Daur Ulang / Pembuangan Akhir: Perencanaan Teknis dll.
Kesimpulan : Penyaluran akhir tinja rumah tangga yang aman = 80,5% Penyaluran akhir tinja rumah tangga tidak aman = 19,5% Truk penyedot tinja, pembuangan tinja ke sungai Praktek pengurasan tangki septik 3% Belum ada yang memiliki SPAL Belum ada pengolahan air limbah sistim terpusat (offsite) Belum dilakukannya praktek pendeteksian kualitas limbah.
B. Lain-lain: 2. Aspek Pendanaan: 3. Aspek Kelembagaan: 4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum: 5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:
6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.
Belum adanya Master Plan Air Limbah Permukiman yang terintegrasi dengan RTRW perkotaan. Belum ada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan air limbah domestik Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan Belum adanya target capaian pelayanan pengelolaan air limbah dometik di kabupaten Belum adanya peraturan yang dibuat pemda terkait dengan pengelolaan limbah cair (baik domestik maupun industri) Akses masyarakat terhadap jamban masih rendah Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat
Kurang sosialisai dampak limbah domestik bagi masyarakat Kurangnya promosi/kampanye tentang buang tinja yang benar Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk buang tinja pada tempatnya (dibuang di sungai) (sumber referensi: laporan hasil studi EHRA, BPS bab III dan Lampiran BPS) Catatan: disamping dari BPS, untuk penetapan Aspek dapat mengacu ke Jakstra AirLimbah Permukiman
2.2.2. Sasaran Pembangunan Air Limbah Tabel berikut berisi resume Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Air Limbah sampai dengan periode Tahun 2018.
Uraian resume sasaran sudah disusun
berdasarkan Tingkat Prioritas dan merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan “Permasalahan Utama” seperti yang diuraikan pada sub bab diatas Tabel 2.6. Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik
Air Limbah Permukiman 1) Berkurangnya praktek buang air besar sembarangan (BABs) dari 42,5% menjadi 0% ( pada tahun 2018) 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat sebesar 42,5% untuk tidak BABS pada akhir tahun 2018. 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana jamban keluarga dengan tangki septik yang tidak aman dari 19,5% menjadi 0% atau meningkat 19,5% pada akhir tahun 2018. 4) Tersedianya Regulasi Air Limbah Permukiman domestik pada tahun 2018. 5) Peningkatan pendanaan sanitasi dari 20% menjadi 40% pada tahun 2018
Tabel 2.7. Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah Domestik
No
Sistem
(a) A 1 2 3 B 1
(b) Sistem On-Site Individual (tangki septic) Komunal (MCK, MCK++ Cubluk dan lain-lain Sistem Off-site Skala Kota
Cakupan layanan eksisting (c)
2014
2015
2016
2017
2018
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
56,3% 1,2% 42,5%
63% 2% 35%
70% 3% 25%
77% 4% 15%
84% 6% 5%
90% 10% 0%
-
-
-
-
-
-
Tahun
Keterangan (i)
-
2.2.3 Prioritas Pembangunan Air Limbah Daftar
Program
sesuai
urutan
Tingkat
Prioritas-nya,
dengan
semata-mata
mempertimbangkan kepentingan Kabupaten Nunukan dan tanpa dipengaruhi kepentingan dari masing-masing kedinasan.
Tabel 2.8 Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik
No.
Program
(1)
1 2 3 4 5 6
(2)
Pembangunan MCK++ Pembangunan MCK Penyuluhan, Kampanye & Edukasi Pembangunan IPAL Komunal Pembangunan IPLT Pembentukan Badan Pengelola IPLT
Score (dan bobot) Permasa Penerima lahan Persep manfaat mendes si Pokja ak 25% 25% 25%
Propoor
Score total
Urutan prioritas
25%
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
2 1 2 1 2
4 4 2 4 4
4 4 3 4 4
3 4 3 3 1
3,50 3,25 3,00 2,25 2,75
1 1 1 2 2
2
2
2
1
1,75
3
2.3. Persampahan 2.3.1. Permasalahan Persampahan Permasalahan mendesak pengelolaan persampahan di Kabupaten Nunukan adalah : 1. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana. 2. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai. 3. Belum ada sistem pengelolaan sampah terpadu dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). 4. Sektor persampahan belum menjadi prioritas pembangunan daerah. 5. Dukungan pendanaan yang minim terkait persampahan. 6. Tidak adanya keterlibatan maupun investasi dari pihak dunia usaha/swasta. 7. Pemanfaatan teknologi yang belum optimal. 8. Belum ada Peraturan Daerah tentang penarikan retribusi sampah.
Tabel 2.9. Permasalahan Persampahan A. Sistem Persampahan 1.Aspek Pengembangan Tingkat Pengolahan Sampah Rumah Tangga (RT) sbb: Sarana dan Prasarana
Tingkat layanan penanganan sampah RT: 11,2% diangkut
User Interface:
tukang sampah, 88.8% tidak diangkut tukang sampah (dikubur, dibuang ke sungai, dibakar, dibuang ke lahan kosong)
Pengelolaan Sampah pada Rumah Tangga (RT) :
Kab
14.9
Tidak tahu
26.2
44.3
1 7.5 7.5
Kluster Desa/Kelurahan
3
80
0 1.7
2
49.2
36.7
0 7
1
29.5
14.3
0
30.4 40.2
2.7 0
20
Dibuang ke lahan kosong/kebun/hut an dan dibiarkan membusuk Dibiarkan saja sampai membusuk
46.5
0
40
Lain-lain
60
80
Keterangan : - Produksi sampah Kab. Nunukan = 33.840 m3/tahun - Pelayanan Sampah Kab. Nunukan = 11,2%
Praktek Pemilahan Sampah oleh RT: 120 100 36.8
80 60
69.2
71.3 91.9
40
20
Tidak Dipilah/dipisahkan 63.2
30.8
Dipilah/dipisahkan 28.7
8.1
0 0
1
2
Kluster Desa/Kelurahan
Kab
Praktek pemilahan sampah oleh rumah tangga sebelum dibuang,
Keterangan : berdasarkan Study EHRA di Kabupaten Nunukan, rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah sebanyak 28,7% dan sisanya sebanyak 71,3% tidak melakukan pemilahan sampah. Pengumpulan setempat
Sampai saat ini telah tersedia : 60 unit gerobag dorong, kapasitas angkut = 12,5 m3. Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Penampungan Sementara (TPS): Pengangkutan:
(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat
Sampai saat ini tersedia : 25 unit TPS Sampai saat ini tersedia : 15 unit TPST Jumlah Dump truck = 6 unit, Arm Roll Truck= 4 unit, Pick up = 1 unit 1 buah TPA masih belum melakukan pemilahan.
Daur Ulang / Tempat Pemrosesan Akhir: Perencanaan
TPA = 1 unit, system Controled Landfill.
Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya
Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator Sumber Daya Manusia kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas
A. Lain-lain: 2. Aspek Kelembagaan:
3. Aspek Pendanaan:
4. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta: 5. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:
Anggaran di bidang persampahan tidak cukup untuk mengantisipasi keaadaan darurat. Anggaran yang ada hanya cukup untuk pelayanan dasar
Rendahnya pengelolaaan sampah (3R) oleh masyarakat
Penerapan Kewajiban dan sanksi hukum, pengelolaan Sampah dan Retribusi dari Perda kabupaten Nunukan No. 12 tahun 2012 tentang kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS belum efektif
(sumber referensi: BPS bab III)
Catatan: disamping dari BPS, untuk penetapan Aspek dapat mengacu ke Jakstra Persampahan 2.3.2 Sasaran Pembangunan Persampahan
Tabel .2.10. Tujuan Sasaran pengembangan persampahan domestic Persampahan 1) Meningkatnya cakupan pelayanan pengangkutan sampah dari 11,2% menjadi 85% pada wialyah Kabupaten dan 20% menjadi 40% pada daerah pedesaan pada akhir tahun 2018. 2) Pengurangan sampah dari sumbernya dari 0,1% - 5% untuk wlayah perkotaan. 3) Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan persampahan sesuai dengan UU persampahan dan SPM pada akhir tahun 2018. 4) Tersedianya regulasi persampahan yang sesuai dengan UU persampahan pada akhir tahun 2018. 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat ber-PHBS dalam pengelolaan persampahan sebesar 60% pada tahun 2018.
Tabel 2.11. Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan Cakupan No
Sistem
layanan
2014
2015
2016
2017
2018
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
11,2%
20%
30%
47%
65%
85%
28,7%
30%
33%
37%
41%
45%
eksisting (a) A 1 B
(b) Penanganan Langsung Sampah yang masuk TPA Penanganan berbasis masyarakat
Sasaran Tahun Keterangan (i)
2.3.3. Prioritas Pembangunan Persampahan Daftar
Program
sesuai
urutan
Tingkat
Prioritas-nya,
dengan
semata-mata
mempertimbangkan kepentingan Kabupaten Nunukan dan tanpa dipengaruhi kepentingan dari masing-masing kedinasan.
Tabel 2.12. Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan Domestik Score (dan bobot) Permasa No Penerima lahan Persepsi ProScore Program . manfaat mendes Pokja poor total ak 25% 25% 25% 25% (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Pembangunan TPA 4 4 4 3 3.75 Penyuluhan, Kampanye dan 2 3 4 4 3 3.50 Edukasi Persampahan Penyusunan Masterplan 3 4 4 4 2 3.50 Persampahan Pelatihan Pengolahan Sampah 4 3R bagi kader desa dan 2 2 3 3 2.50 RT/RW
Urutan prioritas
2.4. Drainase 2.4.1 Permasalahan Drainase Permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten Nunukan dalam sistim drainase, adalah: 1. Terjadinya genangan di kawasan-kawasan yang elevasinya berada dibawah muka air pasang 2. Terhambatnya aliran-aliran air/banjir pada saluran yang langsung berhubungan dengan sungai (yang berpengaruh terhadap pasang surut) akibat naiknya permukaan air pada saat air pasang. 3. Drainase sistem tidak dapat bekerja dengan penuh sehingga perlu bantuan pompa dan pada outlet-outlet yang berfungsi untuk mencegah masuknya air sungai pada saat pasang sehingga biaya konstruksi maupun operasi dan pemeliharaan sistem drainase menjadi mahal. 4. Banyak saluran drainase dibeberapa tempat tersumbat. Isu strategis dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Nunukan adalah : 1. Belum adanya Masterplan tentang sistem Drainase 2. Rendahnya kemampuan sistem drainase untuk mengeringkan kawasan terbangun. 3. Sistem saluran pembuangan yang masih jadi satu antara pematusan air hujan dan limbah rumah tangga. 4. Belum adanya Peraturan Daerah tentang sistem pengelolaan drainase lingkungan. 5. Ketidak mampuan saluran drainase mengalirkan air akibat sampah dan sedimentasi. 6. Kurangnya pemeliharaan terhadap saluran drainase yang sudah terbangun.
(8) 1 1 1 2
Tabel 2.13 Permasalahan Drainase A. Sistem Drainase User Interface:
Lama genangan bila terjadi banjir lebih kurang dari 1 hari Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin :
12.4
Kluster Desa/Kelurahan
0
87.6 23.3
1
76.7 4.8
2
95.2
Ya Tidak
10.3
3
89.7
Kab
12.6 87.4 0
20
40
60
80
100
Frekuensi genangan secara rutin dialami oleh sekitar 12,6% rumah tangga sementara, sebagian besar atau 87,3% tidak secara rutin mengalami Penampungan / Pengolahan Awal:
Data lain berdasarkan hasil EHRA Juni 2013:
Dokumen Perencanaan
grey water sebagian ditampung di tangki Septic dan sebagian di kolam (Resapan) Ditemukan bahwa sekitar 12,6% rumah tangga memiliki lingkungan sekitar rumah yang terdapat genangan air. Pada umumnya, sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan (pematusan air hujan) ,Resapan dan saluran limbah rumah tangga (grey water).
Prosentase panjang saluran drainase yang berfungsi baik 60%. Akses masyarakat terhadap sarana drainase masih 30%
Belum lengkap data master plan dan dokumen perencanaan lainnya
B. Lain-lain:
Catatan: Aspek lain diatas dan mengacu ke
seperti dapat
Belum adanya data RT/RW sebagai menunjang untuk kegiatan pembangunan drainase
2.4.2 Sasaran Pembangunan Drainase
Tabel 2.14 Resume Tujuan dan Sasaran Utama Pembangunan Drainase
Drainase 1) Tersedianya dokumen Masterplan Drainase dan dokumen perencanaan lainnya. 2) Meningkatnya prosentase panjang saluran drainase yang berfungsi baik pada akhir tahun 2018 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana drainase dari 30% menjadi 65% pada akhir tahun 2018 4) Tersedianya Regulasi drainase pada tahun 2018
Tabel 2.15 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase No (a) A
Sistem
Sasaran Tahun
Eksistin g
2014
2015
2016
2017
2018
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
90 %
92 %
94 %
96 %
98 %
100 %
(b) Cakupan Layanan
B
Fungsi Drainase
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
65 %
C
Luas Genangan
14 Ha
11 Ha
8 Ha
5 Ha
3 Ha
2 Ha
Keterangan (i) Asumsi Kesepakatan Pokja Peningkatan Pertahun 5%
Keterangan: Lihat rencana Pengembangan didalam SSK
2.4.3 Prioritas Pembangunan Drainase Daftar
Program
sesuai
urutan
Tingkat
Prioritas-nya,
dengan
semata-mata
mempertimbangkan kepentingan Kabupaten Nunukan dan tanpa dipengaruhi kepentingan dari masing-masing kedinasan.
Tabel 2.16 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase
No.
(1)
Program
(2)
Score (dan bobot) Permas Penerima alahan Persepsi manfaat mende Pokja sak 25% 25% 25% (3) (4) (5)
Propoor
Score total
Urutan prioritas
25% (6)
(7)
(8)
1
Masterplan Sistem Drainase Skala Kota
4
4
4
2
3,75
1
2
Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer
4
4
4
3
3,75
1
3
Pembunan Saluran Drainase Skunder
2
3
2
2
2,25
2
4
Pembunan Saluran Drainase Tersier Pembangunan Kolam Retensi
2
2
2
2
2
2
4
3
3
3
3,25
1
Normalisasi Saluran Primer
4
4
3
3
3,5
1
Normalisasi Saluran Skunder Normalisasi Saluran Tersier
2
2
3
2
2,25
2
2
2
3
2
2,25
2
5 6 7 8 9
Penerapan Perda Bangunan Gedung
2
2
1
2
1,75
3
10
Revieu / penerapan Perda Drainase
2
2
1
2
1,75
3
2.5. PHBS terkait sanitasi 2.5.1 Permasalahan PHBS terkait sanitasi Permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten Nunukan dalam PHBS terkait sanitasi, adalah: 1. Masih adanya Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). 2. Rendahnya pemahaman/pengetahuan masyarakat dalam STBM.
Tabel 2.17 Permasalahan mendesak PHBS terkait sanitasi Berdasarkan EHRA Juni maka:
hasil 2012,
Masih rendahnya kesadaran sebagian kecil masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat didukung dengan pola hidup masyarakat perkotaan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal. Kurangnya kepedulian masyarakat dan pengambil kebijakan terhadap program-program yang bersifat preventif dan promotif (Pencegahan dan Promosi)
2.5.2 Sasaran PHBS terkait sanitasi Tabel berikut berisi resume Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi dan PHBS terkait Sanitasi sampai dengan periode tahun 2018 Tabel 2.18 Tujuan dan sasaran PHBS terkait sanitasi
PHBS 1) Meningkatnya proporsi pemberi informasi (komunikan) tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari kalangan SKPD dan kader kesehatan lingkungan sebesar 10% pada akhir tahun 2018. 2) Meningkatnya kesadaran anak sekolah dalam berperilaku PHBS 3) Terlatihnya kader kesehatan lingkungan sebanyak 15% di setiap Desa/Kelurahan pada akhir tahun 2018 4) Berperannya kelompok masyarakat (organisasi masyarakat) laki-laki dan perempuan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan dalam penyadaran hygiene pada akhir tahun 2018. 5) Termanfaatkannya media pilihan masyarakat (media lokal) di lokasi prioritas dalam penyadaran berperilaku hidup bersih dan sehat pada akhir tahun 2018.
2.5.3 Prioritas PHBS terkait sanitasi Daftar
Program
sesuai
urutan
Tingkat
Prioritas-nya,
dengan
semata-mata
mempertimbangkan kepentingan Kabupaten Nunukan dan tanpa dipengaruhi kepentingan dari masing-masing kedinasan.
Tabel 2.19 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan PHBS terkait sanitasi
No.
(1) 1
Score (dan bobot) Permas Penerima alahan Persepsi manfaat mende Pokja sak 25% 25% 25% (3) (4) (5)
Program
(2)
Propoor
Score total
Urutan prioritas
25% (6)
(7)
(8)
Program STBM
4
4
4
4
4,00
1
2
Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk
3
4
4
3
3,50
1
3
Penyuluhan dan edukasi PHBS kepada Sekolah
4
3
3
2
3,00
1
4
Penyuluhan, edukasi dan pembentukan kader kesehatan lingkungan ditingkat kelurahan
3
3
3
3
2,75
2
5
Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui siaran TV dan Radio
4
2
3
3
2,25
2
2.6. Review Kerangka kerja Logis Tabel 2. 11 KerangkaKerjaLogis Air Limbah Permasalah an mendesak Praktek BABS saatini 60 %
Rendahnya akses masyarakat untuk PHBS air limbah domestik
Sasaran (Out Put)
Strategi (Out Came)
Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan air limbah domestic tahun 2018
Berkurangnya praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari 60 % menjadi 10% tahun 2018
Meningkatka n layanan pengelolaan air limbah domestik
Meningkatnya pengelolaan air limbah domestic dari 3 M3/harimenjadi 9M3/haripadata hun 2015
Tujuan
Program
Kegiatan
Meningkatkan akses layanan air limbah komunal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan MeningkatkanAk sesSistem terpusat pada daerah CBD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Komunal
Pembangunan MCK++ tangki septic komunal
Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat
Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat Skala Kawasan
Meningkatkan layanan air limbah domestic
PeningkatanSara napengangkutan air limbah
Pengadaan truck tinja
Stimulan Tangki Septick Keluarga
Tabel 2.21 Kerangka Kerja Logis Persampahan Permasalahan mendesak 1.Belum maksimalnya pemahaman masyarakat akan upaya pemilahan/pengola han sampah, 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat secara umum di dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti membuang sampah tidak tepat waktu dan sesuai tempatnya, membuang sampah ke sungai 3. Anggaran di bidang persampahan tidak cukup untuk mengantisipasi keaadaan darurat. Anggaran yang ada hanya cukup untuk pelayanan dasar 4. Rendahnya koordinasi antar instansi 5. Rendahnya kapasitas SDM 6. Keterbatasan lahan untuk perluasan TPA
Tujuan
Sasaran
1.meningkatka n ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah meningkatkan cakupan pelayanan sampah secara bertahap 2. meningkatnya pelayanan sebesar 85 % di kabupaten Nunukan. Bertambahnya volume penanganan sampah sebesar 85% dari total timbulan sampah kabupaten Nunukan.
meningkatnya kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana persampahan di seluruh daerah pelayanan pada akhir tahun 2018 2.meningkatnya pelayanan sebesar 85 % di kabupaten Nunukan. 3. penyempurnaan regulasi persampahan
Strategi meningkatkan kualitas pengelolaan TPA,TPS dan TPST sarana dan prasarana persampahan sesuai daerah pelayanan Meningkatkan efesiensi dan efektivitas kegatan penanganan sampah. kerjasama dengan pihak swasta,aparat wilayah dalam kegiatan penanganan sampah Penyusunan peraturan Bupati untuk melengkapi perda an PERDA tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Sampah. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan 3R
Program
Kegiatan
Pengemb angan kebijakan dan kinerja pengelola an Persampa han.
Review Masterplan Persampah an Skala Kabupaten
metode dan teknologi pengolahan sampah yang dapat di terapkan oleh masyarakat nilai ekonomis sampah kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah
Tabel 2.22 Kerangka Kerja Logis Drainase Permasalahan mendesak Banyak Terjadi Genangan di beberapa titik
Banyak Saluran Drainase dibebrapa Tempat Tersumbat
Tujuan
Sasaran
Strategi
Program
Kegiatan
Mengurangi Genangan Air
Berkurangnya Area Genangan dari 32,76 Ha Menjadi 2,76 Ha tahun 2018
- Meningkatkan sarana dan prasarana Drainase -Mengoptimalkan fungsi sistem drainase lingkungan yang sudah ada
Menambah Dimensi Saluran Drainase yang sudah tidak menampung air permukaan (Over Kapasitas)
Penyusunan Masterplan Sistem Drainase Skala Kota
Berkurangnya Area Genangan dari 14 Ha Menjadi 2 Ha tahun 2018
Mengoptimalkan fungsi sistem drainase
Mengoptimalkan Fungsi drainase
Penerapan Perda Bangunan Gedung Revieu Perda tentang Drainase Normalisasi Saluran
Mengurangi Genangan Air
Normalisasi Saluran Pembangunan Kolam Retensi Rumah Pompa Penikatan Dana Oprasional Rutin Saluran
Tabel 2.23 Kerangka Kerja Logis PHBS Permasalahan mendesak Masih adanya Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
Rendahnya pemahaman, pengetahuan masyarakat dalam STBM
Tujuan
Sasaran
Strategi
Program
Kegiatan
Membangun perilaku hidup bersih dan sehat
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat dari 36% menjadi 75%
Kampanye dan sosialisasi PHBS
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
1. Upaya promosi kesehatan Puskesmas 2. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 3. Penyuluhan masyarakat tentang pola hidup sehat 4. Pembinaan Posyandu 5. Pengembangan dan pembinaan kelurahan sanitasi 6. Pembinaan kesehatan remaja
Meninkatnya keterlibatan seluruh stakeholder dalam mengefektifkan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50% menjadi 70%
Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan Perilaku Hidup bersih, sehat dan pengembangan lingkungan sehat
Program pengembangan lingkungan sehat
1. Penyehatan lingkungan permukiman 2. Pengawasan sarana air bersih 3. Pembinaan tempat pengolahan makanan dan minuman 4. Pembinaan tempat-tempat umum 5. Upaya penyehatan lingkungan Puskesmas
