MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN TANA TORAJA BAB I PENDAHULUAN

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN TANA TORAJA

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) merupakan tahapan

ke-4 dari enam tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), yaitu penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Sanitasi Kabupaten, strategi kebijakan sanitasi kabupaten, serta arahan program/kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang. Melalui penyusunan MPS diharapkan program dan kegiatan yang telah diidentifikasi pada tahapan SSK dapat diimplementasikan dengan tepat, sesuai dengan prioritas, dan dengan mempertimbangkan kendala dan kemampuan yang ada. Memorandum Program merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman. Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi maupun Kementerian/Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi peng-anggaran pada tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain :

KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2015

1


 Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor lain yang peduli sanitasi.  Program dan anggaran untuk 5 tahun kedepan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.  Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang

diwujidkan

melalui

persetujuan

dan

tanda

tangan

dari

Bupati/Walikota/Gubernur selaku kepala daerah.  Memorandum program investasi kabupaten/kota merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten/kota dari aspek teknis, biaya dan waktu.  Program investasi sektor sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten/kota untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten/kota.  Proses penyusunan rencana program investasi ini telah melalui aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang terkait kesanitasian, yang mencakup ; Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan skala prioritas tertentu atau yang ditetapkan paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan. Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaan periode sampai akhir 5 (lima) tahun kedepan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang perkotaan. 1.2.

Maksud dan Tujuan Maksud : 1. Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah kabupaten dan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif Jangka Menengah. Secara umum MPS ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi.


2


2. Mendorong para stakeholders melaksanakan kebijakan pengembangan sanitasi yang lebih efektif, partisipatif dan berkelanjutan. 3. Menjadikan dokumen Memorandum Program Sanitasi sebagai dokumen bersama untuk mengatasi permasalahan sanitasi di tingkat Kabupaten. Tujuan : 1. MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran pendanaan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. 2. Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kabupaten Tana Toraja selama 5 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 3. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. 4. Sebagai dasar penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Tana Toraja 5. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Tana Toraja gambar 1.1a Skema Proses Perencanaan PPPSP dan Acuan Matriks Memorandum Program Sanitasi ( MPS )


3


1.3.

Wilayah Perencanaan

1.3.1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Ibukotanya adalah Makale, sebuah kota berhawa sejuk yang berada pada daerah ketinggian sekitar 1253.075 mdpl. Kabupaten Tana Toraja secara geografis terletak antara 119022”14,322’12002”37,566’ Bujur Timur dan 2044”21,296’-3023”23,505’ Lintang Selatan, yang merupakan pusat kegiatan pariwisata budaya di Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai pintu gerbang antara Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Secara administrasitif wilayah, Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan:  Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.  Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang.  Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu. Kondisi topografi Kabupaten Tana Toraja relatif bergelombang dan berbukit, sedangkan topografi datar relatif sedikit. Kawasan yang mempunyai kemiringan lahan datar (0-8%) pada umumnya berada di daerah di sebelah timur dan lahan-lahan sepanjang jalan poros. Selanjutnya kawasan yang mempunyai kemiringan lahan 8-15% tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja, sedangkan kemiringan lahan di atas 40% pada umumnya berada di sebelah barat kecamatan Simbuang, Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Masanda dan beberapa kecamatan lainnya merupakan kawasan lindung. Keadaan hidrologi di Kabupaten Tana Toraja dapat diamati dengan adanya air tanah yang bersumber dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan (run off) dan sebagian lagi meresap ke bumi. Pada umumnya air permukaan yang terdapat di Kabupaten Tana Toraja berasal dari sungai saddang yang merupakan salah satu sungai terpanjang yang berada di Sulawesi Selatan serta beberapa sungai-sungai yang mengalir di wilayah tersebut diantaranya sungai Mai’ting, sungai Saluputti, sungai Maulu, sungai


4


Surame, sungai Sarambu yang pada umumnya bersumber dari mata air pegunungan. Untuk jenis air ini sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pertanian, pariwisata (arung jeram) dan rumah tangga, sedangkan untuk air tanah dangkal dapat diperoleh dari sumur gali dengan kedalaman sekitar 10-15 meter dengan kualitas air yang cukup memenuhi syarat-syarat kesehatan. Untuk jenis air ini dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai sumber air untuk keperluan rumah tangga. Kabupaten Tana Toraja termasuk daerah yang beriklim tropis basah, temperatur rata-rata berkisar antara 15°c-28°c dengan kelembaban udara antara 82-86%, curah hujan rata-rata 1.500 mm/thn sampai lebih dari 3.500 mm/tahun. Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja tercatat 205.430 Ha dengan luas area terbangun 2.956 Ha, meliputi 19 kecamatan yang terdiri dari 112 Lembang dan 47 Kelurahan, dimana Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing adalah 21.147 Ha dan 20.676 Ha. Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Makale Utara dan Kecamatan Sangala Utara dengan luas masing-masing adalah 2.608 Ha dan 2.796 Ha dilihat dari Peta Administrasi :


5


Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Tana Toraja


6


1.3.2.

Arah Pengembangan Kabupaten

Strategi Kebijakan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan lebih awal memperhatikan kebijakan dan strategi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan nasional yang berkaitan dengan wilayah atau bagian dari wilayah Kabupaten Tana Toraja untuk selanjutnya dijabarkan dan dipadukan kedalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tana Toraja. Dengan demikian aspek sinkronisasi dan keterpaduan tatanan pengelolaan tata ruang wilayah Kabupaten Tana Toraja lebih terbuka dan akomodatif terhadap kegiatan berbagai pemangku kepentingan baik secara nasional, regional dan lokal dengan tetap memperhatikan keseimbangan aspek ekologis (fungsi lindung) maupun aspek ekonomi (fungsi budidaya) kawasan. Berdasarkan visi dan misi serta tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut: a. pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan; b. pengembangan prasarana wilayah; c. peningkatan fungsi kawasan lindung; d. peningkatan sumber daya hutan produksi; e. peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; f.

pengembangan potensi pariwisata;

g. pengembangan potensi pertambangan; h. pengembangan potensi industri; i.

pengembangan potensi perdagangan;

j.

pengembangan potensi pendidikan;

k. pengembangan potensi permukiman; l.

peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan

m. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara. Dalam PP/26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan Kawasan Toraja dan sekitarnya sebagai salah satu kawasan strategis


7


nasional (KSN) dengan sudut kepentingan strategisnya adalah sosial budaya. Terkait dengan aspek kepentingan sosial budaya di kawasan Toraja, maka akan terdapat dua wilayah administratif kabupaten yang berkepentingan dan tercakup didalamnya, yakni Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. 2.1.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Sulawesi Selatan, kawasan perkotaan Makale Ibukota Kabupaten Tana Toraja merupakan Pusat Pelayanan Lokal (PKL). PKL Kawasan Perkotaan Makale mempunyai skala pelayanan wilayah Kabupaten Tana Toraja dalam klaster ruang di sekitarnya dan diarahkan pada:  Penataan ruang kota melalui perencanaan detail tata ruang kota (RDTRK dan Zoning Regulation) pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.  Penyediaan sarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota, serta peningkataan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bagi kawasan pertanian, perkebunan, dan perikanan.  Peningkatan prasarana komunikasi antar wilayah pengembangan yang ada di Kabupaten Tana Toraja.  Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang dilayaninya melalui pengembangan sistem transportasi yang memadai.  Peningkatan fungsi kota sebagai penyangga fungsi ibukota kabupaten. Berdasarkan kondisi dan potensi yang ada, beberapa kawasan perkotaan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yaitu Kota Bituang yang potensil dikembangkan sebagai gerbang wisata penghubung kawasan wisata budaya di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan kawasan wisata Tana Toraja dan kawasan perkotaan sekitar bandara baru Buntu Kuni’ Kecamatan Mengkendek, yang potensil dikembangkan menjadi kota simpul transportasi udara.


8


Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan Kabupaten Tana Toraja yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terdiri atas ibukota-ibukota kecamatan yang tidak termasuk PKL atau PKLp, meliputi: a. Kawasan Perkotaan Rante Kurra di Kecamatan Kurra b. Kawasan Perkotaan Padang Iring di Kecamatan Rantetayo c. Kawasan Perkotaan Pattan Ulu Salu di Kecamatan Saluputti d. Kawasan Perkotaan Leatung di Kecamatan Sangalla’ Utara e. Kawasan Perkotaan Bullian Massa’bu di Kecamatan Sangalla’ f. Kawasan Perkotaan Malolin di Kecamatan Rano g. Kawasan Perkotaan Ratte Buttu di Kecamatan Bonggakaradeng h. Kawasan Perkotaan Kondo Dewata di Kecamatan Mappak i. Kawasan Perkotaan Buntu Benteng Ambeso di Kecamatan Gandang Batu Sillanan j. Kawasan Perkotaan Batualu di Kecamatan Sangalla’ Selatan k. Kawasan Perkotaan Tiromanda di Kecamatan Makale Selatan l. Kawasan Perkotaan Lion Tondok Iring di Kecamatan Makale Utara m. Kawasan Perkotaan Talion di Kecamatan Rembon n. Kawasan Perkotaan Malimbong di Kecamatan Malimbong Balepe; o. Kawasan Perkotaan Pondingao’ di Kecamatan Masanda; dan p. Kawasan Perkotaan Lekke’ di Kecamatan Simbuang. PPK-PPK di Kabupaten Tana Toraja diarahkan pada:  Peningkatan aksesibilitas ke PKL dan Ibukota Kabupaten.  Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang dilayaninya melalui pengembangan jaringan jalan.  Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bagi kawasan pertanian, perkebunan, dan perikanan.  Peningkatan prasarana komunikasi antar sentra produksi.


9


Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terdiri atas: a. Bau dan Buntu Limbong di Kecamatan Bittuang; b. Poton, Bau Bonggakaradeng di Kecamatan Bonggakaradeng; c. Salubarani,

Gandangbatu,

Mebali,

Tangatondok,

Perindingan

di

Kecamatan Gandangbatu Sillanan; d. Tabang di Kecamatan Kurra; e. Pantan, Kamali Pentalluan di Kecamatan Makale; f. Pa’tekke, di Kecamatan Makale Selatan ; g. Rantelemo dan Mandetek di Kecamatan Makale Utara; h. Balepe’ di Kecamatan Malimbong Balepe’; i. Tondok Banga di Kecamatan Mappak, j. Sangratte dan belau di Kec. Masanda; k. Uluway, Marinding, Tampo di Kecamatan Mengkendek; l. Pangalloan di Kecamatan Rano m. Madandan di Kecamatan Rantetayo; n. Batusura', Palesan di Kecamatan Rembon; o. Tolange di Kecamatan Saluputti; p. Kaero di Kecamatan Sangalla’; q. Kandeapi di Kecamatan Sangalla’ Selatan; r. Saluallo di Kecamatan Sangalla’ Utara; s. Makkodo di Kecamatan Simbuang.


10



11


1.4.

Metodologi 1.4.1. Metodologi Penyusunan Dokumen Metode penyusunan Memorandum Program Sanitasi adalah sebagai berikut : 1. Review SSK 2. Internalisasi 3. Konsultasi dengan Pokja Propinsi dan Satker terkait di propinsi 4. Akses sumber pendanaan Non – Pemerintah 5. Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran Proses Penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan yang lainnya, antara lain sebagai berikut : 1. Melakukan Review SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Prioritas Program 2. Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di Kabupaten 3. Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Propinsi dan Satker terkait 4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat Kabupaten 5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran 1.4.2. sistimatika penyajian Sistematika dokumen MPS terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut:  Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen.  Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis.


12


 Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur.  Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap.  Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.


13

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN TANA TORAJA BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents