BAB I PENDAHULUAN BUKU PUTIH SANITASI (BPS) KABUPATEN TANA TORAJA

BUKU PUTIH SANITASI (BPS) KABUPATEN TANA TORAJA

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan yang tidak menjadi prioritas utama, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, serta dilengkapi dengan penyediaan air bersih, masih belum bersinergi dan berkelanjutan. Masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi/lembaga yang berbeda-beda, yang kadang-kadang membingungkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Kondisi yang lebih buruk apabila bahkan ternyata terdapat aspek sanitasi yang masih terabaikan atau belum tertangani. Di sisi lain, masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berjalan secara parsial dan belum terintegrasi serta memiliki sasaran secara menyeluruh dengan jangka waktu yang lebih panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek jenis kegiatannya maupun dari aspek kewilayahan. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapantahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan

KELOMPOK KERJA SANITASI TAHUN 2014


permasalahan yang dihadapi. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi. Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia merupakan usaha bersama terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan didukung oleh kegiatan donor. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, dalam pengembangan kebijakan, perencanaan serta penganggaran. Bantuan teknis program disediakan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menunjukkan komitmen tinggi untuk pembangunan sektor sanitasi lokal dan penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik khususnya bagi warga miskin di daerah kabupaten/kota. Di tingkat nasional, koordinasi kebijakan dilakukan oleh komisi pengendali dan tim teknis pembangunan sanitasi yang menyatukan semua pemangku kepentingan utama dari lingkungan pemerintah (BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian). Tim teknis didukung oleh mitra pembangunan Indonesia dan lembaga donor internasional di bawah payung kelompok donor sanitasi. Selama pelaksanaan program Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten secara bertahap diubah menjadi entitas permanen yang semakin memperkuat Bappeda dalam fungsi perencanaan dan koordinasi yang akan melindungi kelanjutan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi semua pembangunan sanitasi lokal. Di masa yang akan datang diperkirakan pokja ini akan menggabungkan dan mengembangkan kerangka perencanaan sanitasi perkotaan kedalam tugas-tugas mereka. Mereka memastikan koordinasi antar berbagai dinas pemerintah kabupaten/kota, menghasilkan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perencanaan sanitasi yang terkoordinir dan sedang berjalan di tingkat kabupaten/kota. Untuk maksud tersebut maka Kelompok Kerja Sanitasi yang telah terbentuk diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan,



pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah saja namun juga yang melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung, baik dalam pokja yang terstruktur maupun sebagai mitra-mitra pendukungnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 660/4919/ SJ Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerah, maka Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Tana Toraja secara struktural dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja nomor 63/IV/2014 Tanggal 04 April 2014. Mengingat aspek pembangunan sanitasi cukup luas, baik yang terkait langsung dengan pembangunan fisik dan masyarakat, maupun yang tidak terkait langsung, maka Pokja Sanitasi dikoordinir langsung dari Sekretaris Daerah melibatkan oleh anggota tim yang terdiri dari berbagai SKPD yaitu Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, Pemadam Kebakaran, dan Penerangan Jalan, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang. Adapaun susunan keanggotaan Pokja terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Bidang Perencanaan, Bidang Teknis, Bidang Pendanaan, Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Sekretariat Pokja. 1.2. LANDASAN GERAK 1.2.1. Pengertian Dasar Sanitasi Sanitasi memiliki banyak beragam definisi yang menggambarkan intisari dari sanitasi itu sendiri. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) secara umum sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia (Notoadmojo, 2003).



Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 965/MENKES/SK/XI/1992 menyebutkan bahwa pengertian dari sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Pengertian yang lebih teknis dari adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk system jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah (Bappenas, 2003). Dengan definisi tersebut dapat dilihat 3 (tiga) komponen yang terkait dengan sanitasi adalah sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Adapun ruang lingkup tentang pengertian dasar Sanitasi adalah sebagai berikut: 1.

Air buangan yang bersumber dari rumah tangga (domestic wastes water) yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk yang terbagi atas: a.

Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir.

b.

Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.

2.

Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) melalui sistem: a.

Pengelolaan On Site yaitu menggunakan sistem septic-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga.

b.

Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat.

3.

Persampahan atau limbah padat yaitu sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

4.

Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan.



5.

Air buangan industri (industrial wastes water) yang berasal dari berbagai jenis industri akibat dari sebuah proses industri. Zat-zat yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi antara lain: nitrogen, logam berat, zat pelarut dan sebagainya.

6.

Air buangan kotapraja (municipal waster water) yaitu buangan yang berasal dari kawasan perkantoran, perdagangan, hotel dan restoran serta tempattempat ibadah dan sebagainya.

1.2.2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Visi Pembangunan Kabupaten Tana Toraja merupakan gambaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan RPJP Kabupaten Tana Toraja 2005-2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013, dan RPJM Nasional, serta dinamika lingkungan strategis, maka untuk Visi Pembangunan Kabupaten Tana Toraja tahun 2010–2015 adalah : “Terwujudnya pemerintahan yang kompeten mengelola pembangunan menuju terciptanya masyarakat Religius, Sejahtera, Berkeadilan sesuai karakteristik ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya Tana Toraja” Yang dimaksud sejahtera menurut pengertian Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut

indikatornya adalah tercukupinya

kebutuhan minimum hak dasar yang meliputi; pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik,



Yang dimaksud Religius adalah menjalankan ibadah yang telah sesuai agama, ini mencangkup aspek amalan hati, perkataan dan perbuatan dan tunduk kepada Sang Pencipta terhadap perintah dan larangannya. indikatornya adalah dilaksanakannya nilai nilai keagamaan bagi para pemeluk agama Yang dimaksud pemerintahan yang bersih dan profesional adalah pemerintah yang menjalankan prinsip-prinsip Good Governance yang meliputi 10 prinsip yaitu Akuntabilitas, Pengawasan, Daya Tanggap, Profesionalisme, Efisiensi dan Efektivitas, Transparansi, Kesetaraan, Wawasan Ke Depan, Partisipasi, Penegakan Hukum. Pengertian dari masing masing prinsip adalah : 1. Akuntabilitas: adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengawasan: adalah setiap kegiatan pembangunan daerah dipantau secara proporsional baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Daya tanggap: adalah tingkat kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap perkembangan dan dinamika masyarakat untuk penanganan segera. 4. Profesionalisme: adalah tingkat kemampuan penyelenggara pemerintahan yang menguasai bidangnya sehinga mampu memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 5. Efisiensi dan Efektifitas: Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal dengan hasil yang maksimal. 6. Transparansi: adalah keterbukaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 7. Kesetaraan: adalah memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 8. Wawasan ke depan: adalah membangun daerah berdasarkan visi & strategi yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan,



sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. 9. Partisipasi: adalah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pembangunan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 10. Penegakan Hukum: adalah mewujudkan supremasi hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indikator pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional adalah terbebasnya pemerintahan dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan meningkatnya keterpenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 misi utama yang hendak dicapai oleh pemerintah Kabupaten Tana Toraja, yaitu : 1.

Revitalisasi fungsi birokrasi & meningkatkan kinerja tata-kelola pemerintahan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan serta distribusi layanan publik yang bersih, transparan dan akuntabel.

2.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan Mutu Pendidikan, dan Layanan Kesehatan. Penguatan kapasitas peran institusi keAgamaan, Sosial Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Perempuan dalam rangka terciptanya ketahanan serta kesetiakawanan sosial.

3.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dan pengembangan sumber daya ekonomi lokal dan pengelolaan potensi sumber daya alam serta lingkungan hidup dengan mengandalkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

4.

Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur Desa-Kota untuk membuka isolasi wilayah khususnya daerah terpencil guna mendukung kelancaran akses layanan publik, arus barang dan jasa, pengembangan dan diversifikasi potensi Pariwisata serta berbagai potensi Usaha Produktif Masyarakat.



5.

Menjadikan Tana Toraja sebagai Kabupaten terdepan dalam pengembangan program ”Gerakan Hijau” (Go Green) serta Pariwisata berbasis Budaya dan Lingkungan (Eco-Culture Tourism) di Sulawesi Selatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Sanitasi di Indonesia memerlukan perhatian khusus, sehingga peningkatan kepedulian dan penggalakan hidup bersih dan sehat untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat dalam bidang sanitasi tidak terlepas dari program ini. Buku Putih sanitasi (BPS) merupakan hasil kerja berbagai komponen dinas atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tana Toraja inilah yang menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Tana Toraja, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam manajemen kegiatan sanitasi. Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zona-zona sanitasi di tingkat kabupaten. Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala kabupaten yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi di Kabupaten Tana Toraja. Pada masa mendatang penerapan strategi serta pelaksanaannya dilakukan dengan rencana tindak atau aksi di lapangan. Kemitraan dari berbagai pihak, baik masyarakat tingkat kabupaten/kota maupun nasional sangat diperlukan dalam fase ini. Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Tana Toraja pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau



EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tana Toraja yang menangani secara langsung pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Tana Toraja. 1.3.2. Tujuan Tujuan Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut : 1. Menjadikan Buku Putih sebagai pedoman penanganan dan pengembangan pembangunan sanitasi Kabupaten Tana Toraja, sehingga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi. 2. Mengidentifikasi

keberhasilan

dan

kegagalan

pembangunan

sanitasi

Kabupaten Tana Toraja dalam upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. 3. Menjamin terciptanya mekanisme pembangunan yang transparan, konsisten, partisipatif, berkeadilan dan akuntabel. 4. Pengembangan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja beserta stakeholder lainnya untuk mampu mengidentifikasi, memetakan, menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi kabupaten. 5. Pembentukan Pokja Sanitasi diharapkan dapat menjadi embrio entitas suatu badan permanen yang akan menangani dan mengelola program pembangunan dan pengembangan sanitasi di tingkat kabupaten. 1.4. METODOLOGI Metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini adalah studi dokumen dan pengumpulan data sekunder yang ada di masing-masing SKPD yang terkait, dan didukung dengan observasi objek yang relevan. Selain itu dilakukan beberapa jenis kajian yaitu kajian peran serta swasta dalam penyedia layanan sanitasi, kajian kelembagaan dan keuangan, kajian



komunikasi dan media, kajian peran serta masyarakat, kajian sanitasi sekolah dan kajian Environmental Health Risk Assesment (EHRA). Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan membandingkan data dan informasi yang ada dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal untuk mengetahui seberapa jauh kesenjangan yang ada. Untuk penentuan area dengan resiko tinggi digunakan analisa kualitatif persepsi SKPD dan analisa kuantitatif hasil EHRA. Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Sumber Data a.

Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masingmasing dinas/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta.

b.

Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/ kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat.

Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa kajian terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), kajian peran serta swasta dalam penyedia layanan sanitasi, kajian kelembagaan dan keuangan, kajian komunikasi dan media, kajian peran serta masyarakat, dan kajian sanitasi sekolah. 2.

Pengumpulan Data Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.



3.

Jenis Data a.

Data primer; yaitu data yang bersumber dari survey atau observasi lapangan yang dilakukan Pokja. Data primer dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret/ dokumentasi kondisi eksisting di lapangan.

b.

Data sekunder; yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD yang terlibat dalam Pokja Sanitasi Kabupaten Tana Toraja secara umum.

1.5. DASAR HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN Buku Putih Sanitasi ini diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi

tingkat

kabupaten.

Rencana

pembangunan

sanitasi

kabupaten

dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi dan setelah 3 (tiga) tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi. 1.5.1. Dasar Hukum Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tana Toraja berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun daerah. Undang-Undang 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804);

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490).

Peraturan Presiden Republik Indonesia 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014.

Keputusan Presiden Republik Indonesia 1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Keputusan Menteri 1.

Keputusan

Menteri

1205/Menkes/Per/X/2004

Kesehatan tentang

Republik Pedoman

Indonesia Persyaratan

Nomor Kesehatan

Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 2.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang PedomanPemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa KonstruksiKualifikasi Kecil;

3.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Kebijakandan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan;



4.

Keputusan

Menteri

852/Menkes/SK/IX/2008

Kesehatan tentang

Republik

Strategi

Indonesia

Nasional

Sanitasi

Nomor Total

BerbasisMasyarakat (STBM). Peraturan Daerah 1.

Peraturan daerah nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja (RTRW).

1.5.1. Keterkaitannya Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tana Toraja berkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Oleh karena itu, Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tana Toraja disusun dengan memperhatikan keterkaitan, keselarasan, dan keterpaduan dengan berbagai dokumen. Hubungan keterkaitan tersebut dijelaskan sebagai berikut : 1. Memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Tana Toraja dengan arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan kewilayahan. 2. Memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Tana Toraja dengan kebijakan, strategi dan program pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.



3. Berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan: (1) penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Tana Toraja dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (2) penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Tana Toraja dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Tana Toraja. 4. Berpedoman pada Renstra SKPD terkait Sanitasi Kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Tana Toraja dengan rencana dan strategi SKPD. 5. Berpedoman dengan Dokumen Tana Toraja Dalam Angka dilakukan dengan penyelarasan data mengenai kondisi sanitasi kabupaten dengan data yang diperlukan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi melalui proses validasi data melalui kajiankajian yang telah ditetapkan oleh petunjuk teknis pelaksanaan Program PPSP.


BAB I PENDAHULUAN BUKU PUTIH SANITASI (BPS) KABUPATEN TANA TORAJA

Recommend Documents