BAB I PENDAHULUAN II Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang.

Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium, atau MDGs) mengandung delapan tujuan sebagai respon atas permasalahan perkembangan global, dengan target pencapaian pada tahun 2015. Tujuan Pembangunan Milenium terdapat dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangi oleh 147 kepala Negara dan pemerintahan pada UN Millennium Summit yang diadakan di bulan September tahun 2000. Delapan butir MGDs terdiri dari 21 target kuantitatif dan dapat diukur oleh 60 indikator. Salah satu target MDGs adalah mengurangi hingga setengah jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar, dengan indikator:  Proporsi dari populasi yang menggunakan sumber air minum berkualitas  Proporsi dari populasi yang menggunakan sarana sanitasi berkualitas MDGs mencanangkan pada 2015 sebanyak 77,2% persen penduduk Indonesia ditargetkan telah memiliki akses air minum yang layak dan minimal 59.1 persen penduduk Indonesia di Kota dan Desa sudah memperoleh pelayanan sanitasi yang memadai (Status Millenium Development Goals Indonesia 2009). Secara nasional, Indonesia telah mencapai target ini, tetapi cakupan ini belum merata dan belum menggambarkan kualitas fasilitas sanitasi yang sebenarnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kondisi ini, antara lain disebabkan lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi, yang ditandai dengan pembangunan sanitasi tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Kondisi pelayanan air minum Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2010 adalah sebesar 85,4% sedangkan pelayanan sanitasi khususnya kepemilikan jamban adalah sebesar 52,91% dari seluruh penduduk di Kabupaten Banjarnegara. Sesuai dengan target MDGs, maka pada Tahun 2015 target pelayanan air minum di Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 92,7% sedangkan target pelayanan sanitasi adalah sebesar 76,45% dari jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara. Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Pemerintah mendorong kota dan kabupaten di Indonesia untuk menyusun Strategi Sanitasi Perkotaan atau Kabupaten (SSK) yang memiliki prinsip:

.Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 1

-

Berdasarkan data aktual Berskala kota atau kabupaten Disusun sendiri oleh kota atau kabupaten (dari, oleh, dan untuk kota atau kabupaten tersebut) Menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down

Untuk menghasilkan SSK yang demikian, maka kota atau kabupaten harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi yang baik hanya bisa dibuat apabila kota atau kabupaten mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dalam konteks ini Buku Putih merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan SSK. Buku Putih Sanitasi merupakan pemetaan situasi sanitasi kota atau kabupaten berdasarkan kondisi aktual. Pemetaan tersebut mencakup aspek teknis dan aspek nonteknis, yaitu aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain seperti keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Buku Putih merupakan “database sanitasi kota atau kabupaten” yang paling lengkap, mutakhir, aktual, dan disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi. Sesuai dengan maksud penyusunannya, maka Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara ini akan menggambarkan: 1) Status terkini situasi sanitasi di Kabupaten Banjarnegara 2) Kebutuhan layanan sanitasi dan peluang pengembangan di masa mendatang di Kabupaten Banjarnegara 3) Usulan atau rekomendasi awal terkait peluang pengembangan layanan sanitasi. 1.2

Pengertian Dasar Sanitasi Secara umum sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk memastikan pembuangan kotoran manusia, cairan limbah dan sampah secara higienis (Manual B-Penilaian dan Pemetaan Sanitasi Kota). Sedangkan pengertian yang lebih teknis dari sanitasi adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah (Bappenas, 2003). Sehingga dengan definisi tersebut dapat dilihat 3 sektor yang terkait dengan sanitasi adalah sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Air limbah rumah tangga adalah air sisa proses dari kegiatan rumah tangga. Berkaitan dengan pengelolaan air limbah rumah tangga, maka limbah yang muncul dari rumah tangga dikelompokkan dalam dua bagian. Bagian pertama adalah limbah yang berasal dari metabolisme tubuh manusia (excreta) berupa air kencing (urine) dan tinja. Kelompok pertama ini biasa disebut sebagai blackwater. Sedangkan kelompok kedua adalah air limbah yang berasal selain dari metabolisme tubuh manusia, antara lain berasal .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 2

dari sisa pencucian pakaian, dapur, dan sisa air mandi. Bagian kedua ini dikenal sebagai greywater. Sektor lain yang terkait dengan sanitasi adalah sektor persampahan. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. (Undangundang No. 18/2008). Di dalam pengelolaan sampah dikenal istilah sampah spesifik dan sampah non spesifik. Yang termasuk didalam pengertian sampah non spesifik adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga (kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya). Sedangkan yang termasuk di dalam sampah spesifik adalah: 1) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; 2) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; 3) sampah yang timbul akibat bencana; 4) puing bongkaran bangunan; 5) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau 6) sampah yang timbul secara tidak periodik. Sektor terakhir yang berhubungan dengan sanitasi adalah sektor drainase lingkungan. Drainase lingkungan adalah suatu sistem penanganan atau pengaliran air hujan. Secara konvensional, hujan yang turun pada suatu wilayah diusahakan secepat mungkin mengalir melalui saluran-saluran air hujan menuju badan air penerima. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya genangan di pemukiman atau jalan. Sistem ini sebagian besar berhasil digunakan untuk mengendalikan terjadinya genangan, tetapi menjadi tidak terkait dengan konservasi air. Konsep penanganan air hujan dengan memperhatikan konservasi air tanah biasa disebut sebagai konsep drainase berwawasan lingkungan atau ecodrainage. Dengan konsep ini maka air hujan yang turun diusahakan untuk semaksimal mungkin meresap ke dalam tanah atau ditampung untuk dimanfaatkan, sedangkan kelebihannya baru dialirkan melalui saluran air hujan. Peresapan air hujan dapat dilakukan dengan menggunakan kolam retensi atau embung, sumur resapan air hujan dan biopori. Walaupun sektor air besih/air minum tidak termasuk di dalam sektor-sektor yang terkait dengan sanitasi, tetapi sektor air minum dianggap sangat mempengaruhi kondisi sanitasi. Oleh karena itu seringkali sektor air minum disebut beriringan dengan sistem sanitasi, seperti istilah Water and Sanitation (WATSAN) atau AMPL (Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan). Sebagai salah satu bahan penyusunan Buku Putih dilakukan penilaian kondisi sanitasi suatu daerah, yang dikenal dengan Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA). EHRA adalah sebuah survai partisipatif di tingkat kota yang bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku-perilaku yang terkait yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program termasuk advokasi di tingkat kota sampai ke kelurahan. Tujuan dari studi EHRA adalah untuk mendapatkan


II - 3

gambaran fasilitas sanitasi dan perilaku yang berisiko terhadap kesehatan tingkat kota berdasarkan data primer. Studi lain yang dilakukan sebagai bahan penyusunan buku putih adalah survey partisipasi sektor swasta dan Lembaga Non-Pemerintah (LNP) di dalam pengelolaan sanitasi perkotaan, atau biasa disebut sebagai Sanitation Supply Assessment (SSA). Tujuan studi SSA adalah: 1) Menilai dan memetakan pihak-pihak yang saat ini berperan dalam penyelenggaraan sanitasi kota, khususnya partisipasi sektor swasta dan Lembaga Non Pemerintah 2) Mengumpulkan data/ informasi untuk merumuskan bentuk sinergi antara: 

Pemerintah kota,



Sektor swasta, baik yang lahan usahanya terkait maupun tidak terkait dengan pengelolaan sanitasi, dan



Lembaga Non Pemerintah yang memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi 3) Meningkatkan efektivitas program pengelolaan sanitasi dengan melibatkan semua unsur yang terkait. Hasil dari berbagai bahan yang masuk di dalam penyusunan buku putih akan digunakan untuk menentukan area berisiko. Area berisiko adalah area kelurahan/desa yang memiliki potensi risiko terhadap kesehatan. Apabila tidak segera dilakukan intervensi tertentu, akan memperbesar potensi terjadinya kasus kejadian penyakit. Hal ini perlu dibedakan dengan „dampak‟ yang dinyatakan dengan kasus kejadian penyakit. Oleh karenanya, angka kejadian penyakit seharusnya tidak dijadikan sebagai salah satu indikator untuk penentuan area berisiko tinggi, sebab hal ini akan mencampurkan antara „risiko‟ dengan „dampak‟ (Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan Tahap B Penilaian dan Pemetaaan Situasi Sanitasi Kota). Tahap awal penentuan area berisiko, indikator yang umum digunakan adalah : a. Kepadatan penduduk. Makin padat penduduk, maka risiko penyebaran penyakit akan semakin besar. Informasi yang juga penting tetapi relatif sukar diperoleh adalah jumlah penduduk pendatang di masing-masing kelurahan, sebab informasi ini seringkali tidak terdata di tingkat kota. Bappeda memang memiliki sumber data tentang jumlah dan kepadatan penduduk. Tetapi informasi mengenai penduduk pendatang, bila dipandang perlu, harus dicari di instansi lain, atau harus dikumpulkan melalui Ketua RW/kelurahan. Apabila data tersebut sukar diperoleh maka dapat diabaikan lebih dulu. b. Jumlah KK miskin. Semakin banyak KK miskin, yang relatif lebih sulit untuk mendapatkan akses sanitasi, maka risikonya pun semakin tinggi. Ada beberapa data KK miskin, sehingga sering membingungkan data mana yang akan digunakan. Pemerintah Kabupaten biasanya memiliki data resmi yang berasal dari BPS. .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 4

c.

d.

e.

Sambungan air bersih. Berupa sambungan langsung atau hidran umum. Makin banyak anggota masyarakat yang mendapatkan akses air bersih maka pengaruhnya positif, artinya risiko terhadap penyakit makin kecil. Data ini berasal dari PDAM, Dinas PU dan Dinas Kesehatan. Jumlah jamban. Dihitung berdasarkan jumlah KK yang memiliki jamban, artinya bila ada KK memiliki lebih dari satu jamban maka hanya dihitung satu. Semakin banyak KK yang memiliki jamban maka pengaruhnya positif, berarti risikonya semakin kecil. Data jumlah jamban biasanya diperoleh dari Dinas Kesehatan. Fasilitas jaringan sewerage atau sistem komunal (Sanimas atau lainnya). Jaringan sewerage atau sistem komunal membawa air limbah (terutama black water) keluar dari area permukiman. Adanya koneksi ke jaringan sewerage atau sistem komunal mengecilkan risiko.

1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Banjarnegara pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi risiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banjarnegara yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Banjarnegara. 1.3.2 Tujuan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini antara lain adalah pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Banjarnegara beserta stakeholder lainnya untuk mampu mengidentifikasi, memetakan, menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi Kabupaten. Di samping itu, pembentukan Pokja Sanitasi diharapkan dapat menjadi embrio entitas suatu badan permanen yang akan menangani dan mengelola program pembangunan dan pengembangan sanitasi di tingkat Kabupaten. 1.4

Pendekatan dan Metodologi Pendekatan yang digunakan di dalam penyususnan buku putih ini adalah pendekatan partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel. Secara umum metode di dalam penyusunan Buku Putih ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu : .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 5

a.

b.

Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder sektor sanitasi digunakan sebagai dasar untuk membuat pemetaan kondisi sanitasi secara aktual, serta memotret kebutuhan akan layanan sanitasi yang baik, sesuai standar kebutuhan minimal pembangunan sanitasi. Tidak hanya sekedar kompilasi, tetapi juga dilakukan proses seleksi dan verifikasi data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi dimasa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. Data sekunder diperoleh melalui desk study, antara lain dengan kajian literatur dan pencarian data di internet. Pendalaman data Sekunder yang telah diperoleh Dari data sekunder yang telah diperoleh, maka dilakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang data-data yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan:  pertemuan secara berkala antar anggota Pokja yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Banjarnegara selaku Ketua Pokja  meninjau tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di kawasan perkotaan dan daerah kumuh (survei dan observasi)  diskusi yang bersifat teknis Focus Group Discussion (FGD) dan mendalam juga akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi.  Pengumpulan Data Primer melalui penelitian lapangan (observasi dan wawancara responden), FGD dan indepth interview. Data primer yang dikumpulkan meliputi : - Studi Kelembagaan dan Keuangan - Penilaian Sanitasi Berbasis Masyarakat (Community-based Sanitation Assessment) - Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA) - Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA) - Studi Komunikasi dan Pemetaan Media

Data-data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif kualitatif dilakukan dengan menganalisis kondisi dan permasalahan eksisting di bidang sanitasi secara kualitatif untuk dapat mengetahui sebab dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan permasalahan di Kabupaten Banjarnegara. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah data-data yang bersifat kuantitatif baik dari data primer maupun data sekunder untuk mengetahui tingkat pelayanan di bidang sanitasi Kabupaten Banjarnegara. .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 6

Analisis baik deskriptif kualitatif maupun kuantitatif digunakan untuk merumuskan penyusunan skenario dan strategi dalam menyusun alternatif solusi atau penyelesaian masalah bidang sanitasi dan merencanakan target peningkatan pelayanan sanitasi di Kabupaten Banjarnegara. 1.5

Posisi Buku Putih Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi, dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Banjarnegara. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kabupaten. Rencana pembangunan sanitasi Kabupaten Banjarnegara dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara Laporan Tahunan SKPD dan status program/kegiatan sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2011 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi. 1.6

Sumber Data Data yang dikumpulkan dalam tahap ini sebagian besar berasal dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik berupa data umum maupun data khusus yang menyangkut teknis, keuangan, kebijakan daerah dan kelembagaan, peran serta swasta dalam layanan sanitasi, dan media. Sumber data lainnya adalah LSM atau universitas yang pernah melakukan penelitian di Kabupaten Banjarnegara. Aspek-aspek data yang dikumpulkan sebagai dasar informasi dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten adalah: 1. Umum dan Teknis: Diberikan daftar kebutuhan data yang perlu dikumpulkan oleh anggota Pokja Sanitasi Kabupaten Banjarnegara. Data tersebut nantinya terutama dibutuhkan dalam diskusi Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi. 2. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan: Selain diberikan daftar kebutuhan data yang perlu dikumpulkan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten, maka akan dilakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota Pokja Sanitasi Kabupaten. FGD dimaksudkan untuk membahas aspek tersebut lebih mendalam dan bersama anggota Pokja Sanitasi Kabupaten melakukan analisis terhadap aspek kelembagaan dan peraturan. Ini nantinya harus bisa dibagi ke dalam beberapa fungsi (di antaranya fungsi perencanaan, implementasi – fisik maupun non-fisik, operasi, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi). Termasuk juga keterkaitan kerja antar SKPD dalam menjalankan fungsifungsi tersebut. Berdasarkan pengalaman, diskusi ini sebaiknya dilakukan dengan dibantu oleh tenaga ahli sebagai nara sumber yang memahami kebijakan daerah dan kelembagaan, serta berpengalaman bekerja di bidang sanitasi. Data ini dibawa pada saat diskusi Manajemen dan Operasi Sistem Sanitasi. .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 7

3.

4.

5.

6.

Keuangan: Pokja Sanitasi Kabupaten perlu memilah anggaran yang terkait dengan sanitasi. Penting dipahami, Pokja Sanitasi Kabupaten harus memiliki kesamaan pemahaman dan kesepakatan bagaimana memilah data keuangan yang terkait dengan sanitasi. Selain biaya investasi infrastruktur sanitasi, perlu dicatat juga besarnya biaya operasi dan pemeliharaan dalam beberapa tahun terakhir. Peran serta swasta dalam layanan sanitasi: Sebagian data diperoleh dari pihak swasta yang memiliki kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten ataupun informasi lain yang dimiliki oleh SKPD terkait. Pada tahap ini, proses pengumpulan data dilakukan berdasarkan informasi lisan atau tertulis yang dimiliki SKPD atau jika diperlukan dilakukan pencarian data secara langsung di lapangan. Pemberdayaan masyarakat dan jender: Informasi tentang pemberdayaan masyarakat dalam bidang sanitasi dapat diperoleh melalui institusi lokal. Isu jender sudah menjadi perhatian dalam program-program Pemerintah Kabupaten, hanya saja kaitannya dalam bidang sanitasi serta kedalaman dari isu tersebut masih bisa dipertanyakan lebih jauh. Tetapi informasi mengenai isu jender tersebut umumnya sudah tersedia. Komunikasi: Informasi yang dibutuhkan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dan jenis media yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten, melalui SKPD atau lembaga lainnya (misalnya PKK), untuk penyebarluasan informasi yang berhubungan dengan sanitasi.

1.7 Peraturan Perundangan 1.7.1 Kebijakan Umum Bidang Sanitasi dan Air Minum Penyusunan Program Strategi Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Banjarnegara didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerntah, Keputusan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, Standar Nasional Indonesia, dan Peraturan Daerah di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Daftar peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut. a. Undang-undang 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah; 7) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan ;


II - 8

8) 9) 10) 11)

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ; Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 12) Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. b. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

c. 1) 2) 3)

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Keputusan Presiden Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah bagi kawasan Industri

d. Peraturan dan Keputusan Menteri 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNPSPALP); 3) Keputusan Menteri Kesehatan No : 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan; 4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003


II - 9

tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 5) Keputusan Menteri Kesehatan No : 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; 6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: 13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Hidup (UKP-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). e. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Standar Nasional Indonesia SNI 03-3241-1994 Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah; SNI 03-3242-1994 Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman; SNI 19-2454-2002 Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan; Standar Nasional Indonesia No :03-2406-1991 Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan; SNI 02-2406-1991Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan; SNI 03-2453-2002 Tata cara perencanaan teknik sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan; SNI 19-6466-2000 Tata cara evaluasi lapangan untuk sistem peresapan pembuangan air limbah rumah tangga; SNI 03-2399-2002 Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum; SNI 03-2398-2002 Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan.;

f. Peraturan Daerah 1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 tahun 2003 tentang Retribusi Persampahan dan Kebersihan; 2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 6 Seri E); 3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025; 4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006-2011; 5) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Banjarnegara; 6) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 18 Seri A); 7) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 41 Seri E);


II - 10

8) Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 050/ 296 tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Banjarnegara; 9) Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 050/ 932 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Teknis Sanitasi Kabupaten Banjarnegara.

1.7.2 Kebijakan Daerah dalam Peran Pemangku Kepentingan Secara umum kebijakan umum di bidang sanitasi di Kabupaten Banjarnegara tidak terlepas dari Kebijakan Daerah (Propinsi) dan Pusat, meskipun dalam batas-batas tertentu belum seluruh kebijakan dapat diterapkan di daerah, oleh karena adanya berbagai kendala. Hal ini tercermin dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam pembangunan sanitasi di dalam RPIJM Kabupaten Banjarnegara. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Surat Bupati Banjarnegara Nomor : 050/ 340 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 perihal Pernyataan Minat Mengikuti Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) menjadi bentuk komitmen terhadap pembangunan di bidang sanitasi dan mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2011 Kabupaten Banjarnegara untuk kegiatan PPSP. Sosialisasi program-program terkait sanitasi terutama dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, bekerjasama dengan SKPD terkait. Sosialisasi dilakukan terutama untuk memperjelas posisi pemerintah sebagai pendukung dan fasilitator, disamping sebagai regulator, kegiatan sanitasi yang dilakukan oleh swasta dan masyarakat. 1.7.3 Penegakan Hukum Penegakan hukum yang dilaksanakan berkaitan dengan masalah sanitasi di Banjarnegara bertujuan selain untuk membentuk ketertiban di masyarakat, juga sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan kedua inilah yang lebih dominan di dalam penegakan hukum di dalam permasalahan sanitasi di Kabupaten Banjarnegara, sehingga di dalam penegakan hukum lebih bersifat pencegahan (preventif), salah satu contoh adalah dengan pemasangan tanda larangan untuk membuang sampah sembarangan.


II - 11


II - 12

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

2.1

KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7⁰12‟ – 7⁰31‟ Lintang Selatan dan 109⁰29‟

– 109⁰45‟50” Bujur Timur. Berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur. Batas wilayah administrasi Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut : a. Sebelah Utara : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang b. Sebelah Timur : Kab. Wonosobo c. Sebelah Selatan : Kab. Kebumen d. Sebelah Barat : Kab. Purbalingga dan Kab. Banyumas Wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki luas 1.070 Km2. Kabupaten Banjarnegara terbagi dalam 20 kecamatan yang terdiri dari 266 desa dan 12 kelurahan, serta terbagi dalam 953 dusun, 5.150 Rukun Tetangga (RT) dan 1.312 Rukun Warga (RW). Kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Banjarnegara dan Kalibening yang terealisasi pada tanggal 1 Juni 2004, yaitu Kecamatan Pagedongan dan Kecamatan Pandanarum. Luas wilayah, banyaknya desa/kelurahan, RT dan RW dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1 Kedudukan Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa, Kelurahan dan Dusun Dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No.

Kecamatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Susukan Purworejo Klampok Mandiraja Purwonegoro Bawang Banjarnegara Pagedongan Sigaluh Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan

Ibukota Kecamatan Susukan Klampok Mandiraja Kulon Purwonegoro Manktrianom Kutabanjarnegara Pagedongan Gembongan Kutayasa Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan

Desa 15 8 16 13 18 4 9 14 18 17 11 11 17

Banyaknya Kelurahan

9 1 2

Total 15 8 16 13 18 13 9 15 20 17 11 11 17

Dusun 43 35 50 60 61 18 42 37 60 51 35 52 79


II - 13

Ibukota Kecamatan Desa 14. Karangkobar Leksana 13 15. Pagentan Pagentan 16 16. Pejawaran Panusupan 17 17. Batur Batur 8 18. Wanayasa Wanayasa 17 19. Kalibening Kalibening 16 20. Pandanarum Beji 8 Jumlah 266 Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010 No.

Kecamatan

Banyaknya Kelurahan

12

Total 13 16 17 8 17 16 8 278

Dusun 41 58 56 37 49 57 32 953

Sedangkan luas wilayah Kabupaten Banjarnegara menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut: Tabel 2.2 Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara Menurut Kecamatan Tahun 2010 Jumlah Desa/ Luas Kelurahan (Ha) 1. Susukan 15 5.265,67 2. Purworejo Klampok 8 2.186,67 3. Mandiraja 16 5.261,58 4. Purwonegoro 13 7.386,53 5. Bawang 18 5.520,64 6. Banjarnegara 13 2.624,20 7. Pagedongan 9 8055,24 8. Sigaluh 15 3.955,95 9. Madukara 20 4.820,15 10. Banjarmangu 17 4.635,61 11. Wanadadi 11 2.827,41 12. Rakit 11 3.244,62 13. Punggelan 17 10.284,01 14. Karangkobar 13 3.906,94 15. Pagentan 16 4.618,98 16. Pejawaran 17 5.224,97 17. Batur 8 4.717,10 18. Wanayasa 17 8.201,13 19. Kalibening 16 8.377,56 20. Pandanarum 8 5.856,05 Jumlah 278 106.971 Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010 No.

Kecamatan

Prosentase Terhadap Luas Kabupaten 4,92 % 2,04 % 4,92 % 6,90 % 5,16 % 2,45 % 7,53 % 3,70 % 4,51 % 4,33 % 2,64 % 3,03 % 9,61 % 3,65 % 4,32 % 4,88 % 4,41 % 7,67 % 7,83 % 5,47 % 100,00 %


II - 14

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

1

II-3

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BANJARNEGARA PETA ORIENTASI WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM PROVINSI JAWA TENGAH


SUMBER : RTRW KAB. BANJARNEGARA, 2010

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN BANJARNEGARA

2

II-4

SUMBER : RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 - 2031


2.2

KONDISI FISIK WILAYAH Kondisi fisik wilayah Kabupaten Banjarnegara dapt diliat dari aspek bentukan alam dan topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi atau kondisi air tanah dan air permukaan serta kondisi klimatologi. 2.2.1 Bentukan Alam dan Topografi Bila ditinjau dari bentuk tata alam dan penyebaran geografis, maka Kabupaten Banjarnegara dapat digolongkan dalam tiga wilayah yaitu: a. Bagian utara, terdiri dari daerah pegunungan Kendeng dengan relief bergelombang dan curam, bagian ini meliputi wilayah Kecamatan Kalibening, Karangkobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara, Banjarmangu dan Punggelan; b. Bagian tengah, terdiri wilayah dengan relief yang datar merupakan lembah sungai Serayu yang subur mencakup sebagian wilayah Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwonegoro, Mandiraja, Purworejo Klampok, Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu; c. Bagian selatan, terdiri dari wilayah dengan relief yang curam merupakan bagian dari pegunungan Serayu meliputi Kecamatan Banjarnegara, Bawang, Purwonegoro, Mandiraja Purworejo Klampok dan Susukan. Kabupaten Banjarnegara mempunyai ketinggian yang bervariasi, meskipun kebanyakan berada pada ketinggian 100 m dpl karena letaknya yang berada pada jalur pegunungan; yang sebagian besar berada pada ketinggian 100–500 mdpl (37,04%); 500– 1.000 mdpl (28,74%); dan >1.000 mdpl (24,4%); sedangkan wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl hanya seluas 9,82% saja. Adapun ketinggian topografi setiap daerah di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut : 1. Kurang dari 100 mdpl meliputi luas 9,82 % dari luas wilayah Kabupaten yang meliputi Kecamatan Susukan, Purworejo Klampok, Mandiraja, Purwonegoro dan Bawang. 2. Antara 100-500 mdpl, meliputi luas 37,04 % luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Susukan, Mandiraja, Purwonegoro, Bawang, Banjarmangu, Banjarnegara, Wanadadi, Rakit, Punggelan dan Madukara. 3. Antara 500-1.000 mdpl, meliputi luas 28,74 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, yang meliputi Kecamatan Banjarmangu, Sigaluh dan sebagian Banjarnegara. 4. Lebih dari 1.000 mdpl, meliputi luas 24,4 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, yang meliputi Kecamatan Karangkobar, Wanayasa, Kalibening, Pagentan, Pejawaran dan Batur.


II - 17

a.

b.

c.

Ditinjau dari segi kemiringan, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kemiringan, yaitu: Antara 0 – 15 % meliputi luas 24,61% dari luas wilayah Kabupaten banjarnegara yang meliputi Kecamatan Susukan, Purworejo Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Pagedongan, Bawang dan Rakit. Diatas 15 – 40 %, meliputi luas 45,04 % dari luas wilayah kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Karangkobar, Pagentan, Wanayasa dan Kalibening. Lebih dari 40 % meliputi luas 30,35 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Sigaluh, Banjarmangu, Pejawaran dan Batur. Berikut merupakan tabel ketinggian wilayah Kabupaten Banjarnegara. Tabel 2.3 Ketinggian Wilayah Kabupaten Banjarnegara

No.

Ketinggian

Kecamatan

 Susukan  Purworejo Klampok 1. < 100 mdpl  Mandiraja  Purwonegoro  Susukan  Mandiraja  Purwonegoro  Bawang  Banjarmangu 2. 100-500 mdpl  Banjarnegara  Wanadadi  Rakit  Punggelan  Madukara  Banjarmangu  Sigaluh 3. 500-1.000 mdpl  Banjarnegara  Pagedongan  Karangkobar  Wanayasa  Wanayasa  Kalibening 4. > 1.000 mdpl  Pagentan  Pandanarum  Pejawaran  Batur Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

Keterangan luas 9,82 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara

luas 37,04 % luas Banjarnegara

wilayah Kabupaten

luas 28,74 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara


Apabila ditinjau dari kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki tiga jenis tingkat kemiringan. Berikut merupakan tingkat kemiringan di Banjarnegara.


II - 18

Tabel 2.4 Kelerengan Wilayah Kabupaten Banjarnegara No.

Kelerengan

Kecamatan

 Susukan  Purworejo Klampok  Mandiraja 1. Antara 0 – 15 %  Purwanegara  Pagedongan  Bawang  Rakit  Madukara  Banjarmangu  Wanadadi  Punggelan 2. Diatas 15 – 40 %  Karangkobar  Pagentan  Wanayasa  Kalibening  Susukan  Banjarnegara  Sigaluh 3. Lebih dari 40 %  Banjarmangu  Pejawaran  Batur Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

Keterangan

luas 24,61% dari luas wilayah Kabupaten banjarnegara

meliputi luas 45,04 % dari luas wilayah kabupaten Banjarnegara



II - 19


3

II-8



2.2.2 Kondisi Geologi Kabupaten Banjarnegara memiliki kondisi geologi meliputi: jenis tanah, struktur geologi dan gerakan tanah yang sangat berpengaruh dalam kondisi lingkungan fisik di Kabupaten Banjarnegara. 2.2.2.1

Jenis Tanah Jenis tanah yang cenderung berbeda pada sebagian besar wilayah di Kabupaten Banjarnegara memerlukan penanganan yang berbeda. Jenis tanah yang ada di kabupaten Banjarnegara adalah: a. Tanah aluvial : dengan asosiasinya, berwarna kelabu coklat dan hitam, sifatnya bera neka ragam. Produktivitas tanah rendah hingga tinggi sesuai untuk pertanian. terdapat pada Kecamatan Batur, Kalibening, Rakit, Punggelan, Susukan, Purworejo Klampok, dan Wanadadi. b. Tanah latosol : berarsosiasi dengan andosol, sifatnya agak asam hingga netral, warnanya beraneka ragam yaitu kelabu, coklat, hitam coklat kemerah-merahan. Tingkat kesuburan tanah sedang sampai tinggi. Sesuai untuk usaha pertanian, kebun campuran, pertanian sayur-sayuran dan hutan. Terdapat pada Kecamatan Susukan, Purworejo Klampok, Purwonegoro, Wanadadi, Rakit, Bawang, Sigaluh, Madukara, Banjarnegara, Wanayasa, Pejawaran, Kalibening, Karangkobar, Banjarmangu, Pagedongan, Mandiraja, Punggelan, Pandanarum ,dan Pegentan c. Tanah andosol : dengan asosiasi berwarna coklat, coklat kekuning-kuningan, bersifat netral sampai asam. Produktivitas tanah sedang hingga tinggi, cocok untuk tegalan, kebun campuran dan hutan. Terdapat di Kecamatan Wanayasa, Pejawaran, Pegentan, dan Batur. d. Tanah grumosol : asosiasinya dengan tanah mediteran, sifatnya agak netral, warna kelabu hingga hitam, merah kekuning-kuningan, merah hingga coklat. Produktivitasnya rendah sampai sedang, cocok dipergunakan untuk usaha-usaha persawahan dan tegalan. terdapat di Kecamatan Kalibening, Karangkobar, Pagentan, Wanadadi, Wanayasa, Madukara, dan Banjarmangu e. Tanah podsolik merah kuning : tanah bertekstur liat, struktur blok di lapisan bawah, konsistensi teguh, bersifat asam dengan pH kurang dari 5,5. Terbentuk pada daerah dengan curah hujan antara 2500 sampai 3000 mm tiap tahun serta biasanya berada pada ketinggian di atas 25 meter di atas permukaan laut. Terdapat di sekitar tegalan pada Kecamatan Pandarum, Kalibening, dan Punggelan. f. Tanah litosol : tanah yang beraneka sifat dan warnanya. Jenis tanah ini kurang baik untuk pertanian, terdapat di Kecamatan Banjarmangu. Berikut merupakan tabel jenis tanah dan pesebarannya di Kabupaten Banjarnegara


II - 21

Tabel 2.5 Jenis Tanah Di Kabupaten Banjarnegara No. 1.

2.

Jenis Tanah Aluvial kelabu coklat dan hitam

Persebaran Batur, Kalibening, Rakit, Punggelan, Susukan, Purworejo Klampok, dan Wanadadi

Latosol kelabu, coklat, hitam coklat kemerah-merahan

Susukan, Purworejo Klampok, Purwonegoro, Wanadadi, Rakit, Bawang, Sigaluh, Madukara, Banjarnegara, Wanayasa, Pejawaran, Kalibening, Karangkobar, Banjarmangu, Pagedongan, Mandiraja, Punggelan, Pandanarum ,dan Pegentan

Andosol coklat, coklat Wanayasa, Pejawaran, Pagentan, dan Batur. kekuning-kuningan Grumosol kelabu hingga Kalibening, Karangkobar, Pagentan, Wanadadi, Wanayasa, 4. hitam, merah kekuningMadukara, dan Banjarmangu kuningan, merah hingga coklat 5. Podsolik Merah Kuning Pandanarum, Kalibening, dan Punggelan 6. litosol Banjarmangu Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010 3.

2.2.2.2

Struktur Patahan Berdasarkan peta geologi Kabupaten Banjarnegara dapat dijelaskan mengenai kondisi geologi sebagai berikut : 1. Pembagian Formasi Endapan Berdasarkan hasil survey nasional tentang geologi regional, Kabupaten Banjarnegara termasuk wilayah jalur fisiografi pegunungan Serayu Selatan. Adapun Stratigrafi Daerah terdiri dari batuan yang tertua yaitu batuan molion (metamorf) yang terdiri dari : Sekis Kristalin, Sabak, Serpil Hitam, Filit, Kwarsit dan batuan batu Gamping. 2. Formasi Batuan Formasi batuan di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:  Batuan Grewake dan Lempung Hitam tersingkap di daerah Kalitengah sampai Merden  Batuan Metasedimen tersingkap di daerah Kalitengah hingga daerah Kebutuhan Duwur  Batuan Filit dan Sekis singkapannya banyak ditemukan di lereng selatan pegunungan Serayu Selatan. 2.2.2.3

Gerakan Tanah Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang rawan terhadap terjadinya gerakan tanah. Tingkat kerawanan tinggi gerakan tanah terjadi pada wilayah dengan kondisi topografi perbukitan dan pegunungan baik di wilayah bagian utara maupun wilayah bagian selatan Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan wilayah bagian tengah Kabupaten Banjarnegara yang relatif lebih datar memiliki tingkat kerawanan rendah sampai sedang. .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 22


4

II-11




5

II-12




6

II-13



2.2.3 Kondisi Hidrogeologi Sumberdaya air memiliki komponen berupa air tanah dan air permukaan. Sungai yang menjadi sumber air permukaan utama adalah Sungai Serayu, Pekacangan, Gintung, Merawu dan Sungai Tulis dengan anak-anak sungainya. Sifat sungai tersebut umumnya adalah prenial (mengalir sepanjang tahun) dan merupakan bagian DAS (Daerah Aliran Sungai) Serayu. Berikut jumlah mata air dan sungai di daerah resapan Kabupaten Banjarnegara: Tabel 2.6 Jumlah Mata Air dan Sungai di Daerah Resapan Kabupaten Banjarnegara No. 1.

Kecamatan Rakit

Mata Air

Nama Sungai

42

Serayu, Pekacangan Pekacangan Kedawun, Pandanaran, Wujil, Cacaban, 2. Punggelan. 6 Gintung 3. Wanadadi 4 Serayu, Pekacangan Serayu, Merawu, Kandangwangi, Lumajang, 4. Banjarmangu 9 Pekacangan 5. Madukara 20 Serayu, Merawu, Langkrang, Bangbang 6. Pagentan 9 Merawu, Bojong, Jawar 7. Pejawaran 13 Bojong, Penaraban, Putih, Dalak 8. Batur Anget, Panaraban, Putih, Dalak 9. Wanayasa Panaraban, Gondang, Sibebek, Merawu, Sigembol 10. Karangkobar Urang, Pandanarum, Jrampang, Ragajaya 11. Kalibening Gintung, tarsana, Bangbang Duwur, Brukah Sumber : Laporan Rencana Identifikasi Lokasi DPP-KTP2D Kab. Banjarnegara, 2007

Mata air di Kabupaten Banjarnegara umumnya terdapat di daerah bawah (selatan), mata air terbanyak di Kecamatan Rakit (42 mata air), sedangkan daerah perbukitan terdapat di Kecamatan Pejawaran, Pagentan dan sebagian Banjarmangu. Air tanah merupakan potensi yag sangat penting selain air permukaan. Air tanah merupakan air yang menempati rongga-rongga dalam antar butir dalam batuan. Air tanah sangat terkait dengan lingkungan geologis suatu wilayah, sehingga dikenal dengan kondisi hidrogeologi. Tabel 2.7 Karakteristik hidrogeologi Kabupaten Banjarnegara Litologi Utama

ENDAPAN ALLUVIAL

Satuan Hidrogeologi

Karakteristik Hidrogeologi

Endapan Aluvial Holosen (Lempung, debu, kerakal dan pasir. Tersusun oleh endapan Sungai Serayu, endapan aluvial tengah bagian utara basin Serayu. Cakupan wilayah : Pungelan dan Wanadadi

Akuifer luas dengan trasmisibilitas sedang hingga agak tinggi, maka featik dan peizometrik dekat permukaan, ketebalan akuifer mencapai 150 meter, konduktivitas akuifer mencapai 150 meter, konduktivitas hidroulik mencapai 8 – 18 m/hari, debit sumur rerata 10-30 lt/detik, dan specific yield 3-28%


II - 26

Litologi Utama

KOMPLEKS VULKANIK KUARTER

BATUAN DASAR PREKUARTER

Satuan Hidrogeologi

Karakteristik Hidrogeologi

Endapan Teras Pleistosen (Batu pasir tufaan, tuff, konglomerat dan breksi tuffan, endapan akibat pelapukan cukup dalam). Cakupan Wilayah : Rakit, Wanadadi, Banjarmangu dan Madukara

Akuifer luas dengan trasmisibilitas sedang, distribusi pelapisan air tidak teratur, muka featik dan peizometrik dekat permukaan, ketebalan akuifer mencapai 80 m, konduktivitas hidroulik mencapai 5-15m/hr, debit sumur rerata 1020lt/detik, dan specific yield 21%

Lereng Bawah Vulkan Kuarter (Breksi vulkan kasar tak termampatkan, lahar dingin dan aliran debris, tuff pasiran dan aliran lava). Cakupan wilayah: Kalibening, Madukara, Pejawaran

Akuifer luas dan produktif dengan transmisibilitas sedang hingga tinggi, muka freatik dan piezometrik dekat permukaan atau di atas permukaan (air tanah artetis), ketebalan akuifer mencapai 200 m, konduktivitas hidroulik mencapai 10-40 m/hari, debit sumur arttis (rerata) dan specific yield 23-28%.

Lereng Tengah Vulkan Kuarter (lahar aglomemerat dominan, Breksi vluvio vulkan dan tuff kasar, pada zona rendah (900 – 1.200 m), aliran lava dan piroklastik dominan pada zona tinggi (1.200 – 1.500 m). Cakupan wilayah: Batur, Wanayasa dan Karangkobar.

Akuifer luas dan produktif dengan transmisibilitas tinggi pada beberapa satuan yang lebih rendah, muka freatik permukaan, sebagian sebagai daerah tangkapan, ketebalan bantuan bantuan permeabel paling sedikit 300 m, permeabilitas 20-50lt/detik, dan specific yield 23-28%.

Lereng Atas Vulkan Kuarter (Aliran lava – andesit porus, aliran breksi dan breksi piroklastik). Cakupan wilayah: Batur dan Pejawaran

Akifer melayang secara lokal dengan kedalaman dangkal, muka air tanah umumnya sangat dalam dan tidak teratur, daerah tangkapan dan transmisibilitas sangat tinggi, debit sumur < 10lt/detik, serta dan specific yield sangat kecil

Batuan Vulkanik Prekuarter (Andesit Aglomerat, endapan lahar dan aliran lava (ava bantal), batu pasir tuffan halus, batunapal dan marl) Cakupan Wilayah: Kalibening

Akuifer lokal dan kecil dengan trasmisibilitas rendah pada ,kedalaman dangkal di dalam batuan hasil rombakan dan termampatkan, permeabilitas < 5m/hari, pada beberapa tempat terdapat akuifer dangkal setempat dalam endapan abu kuarter, Debit sumur <5 lt/detik dan specific yield berkisar 21 - 27 %

Batuan Marine Pre-Kuarter (batupasir halus – kasar, batusabak, batu lempung dan marl, konglomerat dan breksi – andesit). Cakupan wilayah : Pagentan, Wanayasa, Karangkobar dan Punggelan

Akuifer bersifat lokal dan dangkal, transmisibilitas sangat rendah (hanya pada zona pelapukan intensif dan pada batuan berpasir dengan retakan-retakan)

Batuan Marine Eosien dan Miosen (Batuanlempung marl dan marl dengan dasar tuff halus – sedang dan lapisan tipis batulumpur serta konglomerat) Cakupan wilayah: Kalibening

Akuifer tidak produktif (dangkal maupun kedalaman yang lebih luas). specific yield dan debit sumur sangat kecil

Sumber : Hydrogeological Map of the Serayu River Basin, 1987 dalam Laporan Rencana Identifikasi Lokasi DPP-KTP2D Kab. Banjarnegara, 2008 .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 27


7

II-16




8

II-17




9

II-18



Berdasarkan kondisi hidrogeologi tersebut, wilayah pada bagian Selatan yaitu Wanadadi, Punggelan, Rakit, Banjarmangu dan Madukara memiliki potensi air tanah dan akuifer potensial. Dengan karakteristik air tanah akuifer luas dengan transmisibilitas sedang hingga tinggi. Tabel 2.8 Potensi Air Tanah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010

Cekungan Air Tanah No

Nama

Luas (Km²)

Wilayah Administrasi (Kabupaten)

Litologi Akuifer Utama

Endapan sungai: pasir dan kerakal: Batuan gunung api G. Slamet tak teruraikan: Breksi gunung api, lava, Banyumas Purwokerto lapilli dan tuf; Lava G. 33 1.318 Purbalingga Purbalingga Slamet: lava andesit Banjarnegara berongga: Endapan lahar G. Slamet: lahar mengandung bongkah batuan beku. Bartuan gunung api 40 Karangkobar 316 Banjarnegara Jembangan: lava, breksi dan lahar. Batuan gunung api G.Sindoro-G.Sumbing: lava, breksi piroklastik dan Wonosobo 42 Wonosobo 666 lahar; Batuan gunung api Banjarnegara Jembangan: rombakan gunung api, lava, breksi piroklastik dan lahar. Sumber : Kepmen ESDM No.716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Jawa dan Pulau Madura, 2003

Peringkat Penyelidikan

Jumlah Air Tanah (juta m³/tahun) Bebas Ter-tekan (Q1) (Q2)

Diketahui

503

10

Diketahui

153

4

Diketahui

210

8

Cekungan Air Tanah Di Pulau

Mata air Kabupaten Banjarnegara dari segi hidrologi memiliki potensi cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan rumah tangga, irigasi, industri dan lainnya yang bersumber dari Sungai Serayu, Pekacangan, Tulis, Merawu, Sapi dan sungai kecil lainnya. Banjarnegara memiliki beberapa telaga seperti Telaga Balaikambang, Telaga Sewiwi, dan Telaga Merdada. Waduk buatan yang dikembangkan sebagai pembangkit tenaga listrik, irigasi, perikanan dan objek wisata yaitu PLTA Panglima Besar Sudirman dan PLTA Tulis. 2.2.4 Kondisi Klimatologi Kondisi klimatologi Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis, dengan bulan basah umumnya lebih banyak daripada bulan kering. Temperatur udara berkisar antara 20–26ºC, temperatur terdingin yaitu 3–18ºC dengan temperatur terdingin tercatat pada musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng. Kelembaban udara berkisar antara 80%–85 % dengan curah hujan tertinggi rata-rata 3.000 mm/tahun.


II - 31


10

II-20



Jan.

Feb.

Mrt.

Apr.

Mei

Jun.

Jul.

Agt.

Sep.

Okt.

Nov.

Des.

Semakin tinggi tempat itu dari permukaan air laut, maka curah hujan dan frekuwensi hujannya semakin tinggi. Pada umumnya bulan basah terjadi antara bulan September–Maret, sedangkan bulan kering berkisar antara April–Agustus. Puncak musim hujan berada pada bulan Desember–Januari. Kabupaten Banjarnegara bagian Utara merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah tengah maupun selatan. Tabel 2.9 Banyaknya Hari Hujan Dan Curah Hujan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 (mm – hari)

hari mm hari

26 527 -

22 312 -

23 400 -

22 277 -

19 287 -

10 219 -

19 318 -

10 425 -

24 658 -

26 583 -

21 505 -

17 491 -

mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

hari 27 17 18 16 mm 530 414 365 315 hari 58 Mandiraja mm hari 23 22 19 16 58B Purwonegoro mm 626 714 499 227 hari 60D Bawang mm hari 26 20 21 20 62 Banjarnegara mm 425 522 543 209 hari 62C Sigaluh mm hari 26 24 24 23 62D Madukara mm 538 700 880 489 hari 62C Banjarmangu mm hari 29 25 25 20 60 Wanadadi mm 471 469 703 291 hari 58A Rakit mm hari 25 21 24 19 60C Punggelan mm 677 704 649 411 hari 64 Karangkobar mm hari 30 27 26 26 67 Pagentan mm 510 878 507 645 hari 65 Pejawaran mm hari 31 28 31 29 65 Batur mm 509 461 550 364 hari 63 Wanayasa mm hari 59 Kalibening mm Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

20 347 20 538 21 468 19 695 25 568 19 539 24 562 29 470 -

8 355 3 241 9 429 12 287 16 285 16 296 12 327 16 179 -

14 221 14 213 19 299 16 295 20 154 19 434 18 350 14 161 -

8 185 3 156 9 152 12 173 16 257 16 194 12 169 16 199 -

17 596 20 700 22 579 24 624 27 173 20 530 26 652 29 366 -

20 447 23 609 25 573 23 501 23 395 17 501 26 540 25 481 -

20 425 14 259 20 453 26 578 26 695 19 653 28 570 28 445 -

20 470 22 493 22 392 23 648 23 524 22 529 23 501 28 545 -

No

Stasiun

1

51B

Susukan

2

36B

Purworejo Klampok

3

57

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lokasi Stasiun Pengamat

Purworejo Klampok


II - 33


11

II-22



2.3

KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA Dalam merencanakan suatu daerah tidak dapat terlepas dari masalah kependudukan yang ada di suatu wilayah. Kondisi kependudukan suatu wilayah yang perlu diperhatikan meliputi jumlah dan perkembangan penduduk; kepadatan penduduk; struktur perkembangan penduduk, serta mata pencaharian pendduduk. Adapun karakteristik kependudukan yang ada di Kabupaten Banjarnegara lebih lanjut akan dibahas berikut ini. 2.3.1 Jumlah dan Perkembangan Penduduk Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk sebesar 903.059 jiwa pada tahun 2006 menjadi sebesar 932.688 jiwa pada tahun 2010. Secara umum pertambahan penduduk di Kabupaten Banjarnegara tidak mengalami peningkatan yang pesat. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 0,78%. Peningkatan jumlah penduduk juga terjadi pada tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Diperinci tiap kecamatan, jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Punggelan yaitu sebesar 70.278 jiwa pada tahun 2006 dan 72.468 jiwa pada tahun 2010. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Pandanarum yaitu sebesar 21.777 jiwa pada tahun 2006 dan 22.157 jiwa pada tahun 2010. Berdasarkan angka pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun di Kabupaten Banjarnegara dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk terbesar adalah pada tahun 2008/2009 yaitu sebesar 0,88% dan pertumbuhan terkecil adalah pada tahun 2005/2006 yaitu 0,67%. Jika dirinci tiap kecamatan dalam 5 tahun terakhir, maka dapat diketahui bahwa rata-rata angka pertumbuhan penduduk tertinggi adalah berada di Kecamatan Sigaluh yaitu sebesar 1,63% dan pertumbuhan penduduk terendah adalah berada di Kecamatan Pagentan sebesar 0,25%. Untuk lebih lengkapnya jumlah dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 – 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kecamatan Susukan Purworejo Klampok Mandiraja Purwonegoro Bawang Banjarnegara Pagedongan

2006 60.211 46.646 66.581 69.871 53.003 60.175 34.952

2007 61.021 47.026 66.729 70.603 53.426 60.267 35.268

2008 61.522 47.465 66.829 71.114 53.613 60.505 35.718

2009 61.944 47.937 67.087 71.927 53.957 60.637 36.292

2010 62.603 48.317 67.303 72.396 54.279 60.946 36.809


II - 35

No.

Kecamatan

2006

2007

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Sigaluh 28.739 29.273 Madukara 40.799 41.024 Banjarmangu 39.988 40.380 Wanadadi 29.457 29.644 Rakit 49.176 49.654 Punggelan 70.278 70.878 Karangkobar 28.009 28.151 Pagentan 37.033 37.157 Pejawaran 41.366 41.829 Batur 37.855 38.119 Wanayasa 43.330 43.891 Kalibening 43.813 44.327 Pandanarum 21.777 21.846 Jumlah 903.059 910.513 Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

2008

2009

29.886 41.449 40.597 29.821 50.224 71.507 28.261 37.290 42.167 38.487 44.345 44.898 21.932 917,630

30.247 41.819 41.011 29.897 50.770 72.029 28.484 37.382 42.641 38.861 45.418 45.365 21.956 925.661

2010 30.657 42.077 41.261 29.931 51.387 72.468 28.788 37.408 43.080 39.094 46.135 45.592 22.157 932.688

Tabel 2.11 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjarnegara Diperinci Tiap Kecamatan Tahun 2005/2006–2009/2010 (dalam persen) No.

Kecamatan

2005/ 2006

2006/ 2007

0,75 1,35 Susukan 0,85 0,81 Purworejo Klampok 0,32 0,22 Mandiraja 0,61 1,05 Purwonegoro 0,16 0,80 Bawang 0,29 0,15 Banjarnegara 0,19 0,90 Pagedongan 1,35 1,86 Sigaluh 0,98 0,55 Madukara 0,63 0,98 Banjarmangu 0,64 0,63 Wanadadi 0,38 0,97 Rakit 0,60 0,85 Punggelan 0,88 0,51 Karangkobar 0,81 0,33 Pagentan 0,88 1,12 Pejawaran 0,92 0,70 Batur 0,97 1,29 Wanayasa 1,32 1,17 Kalibening 0,68 0,32 Pandanarum 0,67 0,83 Jumlah Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

2007/ 2008

2008/ 2009

2009/ 2010

Rata-rata Pertumbuhan

0,82 0,93 0,15 0,72 0,35 0,39 1,28 2,09 1,04 0,54 0,60 1,15 0,89 0,39 0,36 0,81 0,97 1,03 1,29 0,39 0,78

0,69 0,99 0,39 1,14 0,64 0,22 1,61 1,21 0,89 1,02 0,25 1,09 0,73 0,79 0,25 1,12 0,97 2,42 1,04 0,11 0,88

1,06 0,79 0,32 0,65 0,60 0,51 1,42 1,36 0,62 0,61 0,11 1,22 0,61 1,07 0,07 1,03 0,60 1,58 0,50 0,92 0,76

0,98 0,88 0,27 0,89 0,60 0,32 1,30 1,63 0,77 0,79 0,40 1,11 0,77 0,69 0,25 1,02 0,81 1,58 1,00 0,43 0,78


II - 36

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banjarnegara dapat dipengaruhi oleh kondisi tingkat kelahiran, kematian dan migrasi dari penduduknya. Pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian saja disebut pertumbuhan alami dan pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan migrasi disebut pertumbuhan non alami. Secara umum jumlah kelahiran dan kematian di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 yaitu jumlah kelahiran sebesar 6.309 jiwa dan jumlah kematian sebesar 2.315 jiwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kelahiran di Kabupaten Banjarnegara jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kematian. Apabila diperinci tiap kecamatan, pada tahun tersebut 2010 jumlah kelahiran tertinggi terdapat di Kecamatan Madukara yaitu sebesar 533 jiwa sedangkan untuk jumlah kelahiran terendah terdapat di Kecamatan Pagentan sebesar 51 jiwa. Pada tahun yang sama, jumlah kematian tertinggi di Kecamatan Madukara sebesar 380 jiwa, sedangkan jumlah kematian terendah di Kecamatan Pagentan sebesar 18 jiwa. Migrasi di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2010, penduduk yang datang berjumlah 1.888 jiwa dan penduduk yang pindah berjumlah 2.139 jiwa. Diperinci tiap kecamatan, migrasi datang tertinggi terdapat di Kecamatan Madukara yaitu sebesar 408 jiwa dan terkecil di Kecamatan Pagentan yaitu sebesar 4 jiwa, sedangkan migrasi pindah yang terbesar di Kecamatan Madukara yaitu sebesar 404 jiwa dan terkecil di Kecamatan Wanayasa yaitu sebesar 5 jiwa, Untuk melihat kondisi kematian, kelahiran, migrasi datang, dan migrasi pergi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel dibawah ini: Tabel 2.12 Banyaknya Kelahiran dan Kematian Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Jumlah Kelahiran 473 415 326 481 338

Jumlah Kematian 161 170 194 197 169

60.671

345

Pagedongan

36.556

8

Sigaluh

9

No,

Kecamatan

1 2 3 4 5

Susukan Purworejo Klampok Mandiraja Purwonegoro Bawang

6

Banjarnegara

7

Penduduk Tengah Tahun 2.278 48.149 67.200 72.161 54.137

Datang

Pergi

19 195 95 142 165

6 272 124 191 192

127

169

112

292

22

25

42

30.440

289

72

104

104

Madukara

41.920

533

380

408

404

10 11 12

Banjarmangu Wanadadi Rakit

41.108 29.867 51.091

233 203 355

54 45 75

33 79 41

59 173 25

13

Punggelan

42.266

474

180

108

200


II - 37

No,

Kecamatan

Penduduk Tengah Tahun 28.615

Jumlah Kelahiran 166

14

Karangkobar

15

Pagentan

37.388

51

16

Pejawaran

42.879

362

17

Batur

38.985

172

18

Wanayasa

45.702

19

Kalibening

20

Pandanarum

Jumlah Kematian 53

Datang

Pergi

140

80

18

4

17

144

19

36

60

30

33

447

53

44

5

45.491

195

81

29

42

22.041

159

60

39

22

Jumlah 928.945 6.309 Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

2.315

1.888

2.139

2.3.2 Kepadatan Penduduk Jumlah rumah tangga tahun 2010 di Kabupaten Banjarnegara adalah 245.242 KK dengan rata-rata per KK adalah 4 jiwa, sedangka angka kepadatan penduduk sebesar 872 jiwa/Km2. jumlah rumah tangga terbesar adalah di Kecamatan Purwonegoro yaitu 21.314 keluarga, jumlah rumah tangga terkecil adalah di Kecamatan Pandanarum yaitu sebesar 6.411 keluarga. Kemudian jika dilihat berdasarkan jumlah kepadatan penduduknya maka, angka kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Banjarnegara yaitu sebesar 2.323 jiwa/Km2, dan angka kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Pandanarum yaitu sebesar 378 jiwa/Km2. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah rumah tangga dan angka kepadatan penduduk di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.13 Banyaknya Desa/Kelurahan, Luas, Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13

Kecamatan Susukan Purworejo Klampok Mandiraja Purwonegoro Bawang Banjarnegara Pagedongan Sigaluh Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan

Jmlh Desa/ Kelurahan 15 8 16 13 18 13 9 15 20 17 11 11 17

Luas (Km2) 52,66 21,87 52,61 73,86, 55,25 26,24 80,51 39,56 48,20 46,36 28,27 32,45 102,84

Jmlh Jmlh Kepadatan Penduduk Rmh Tangga (Jiwa/Km2) (Jiwa) (KK) 62.603 15.875 1.189 48.317 11.570 2.209 67.303 16.853 1.279 72.396 21.314 980 54.279 15.066 982 60.946 14.542 2.323 36.809 8.889 457 30.657 8.313 775 42.077 10.310 873 41.261 12.251 890 29.931 8.561 1.059 51.361 14.766 1.583 72.468 18.272 705

Rata-rata (Jiwa/KK) 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4


II - 38

No 14 15 16 17 18 19 20

Kecamatan Karangkobar Pagentan Pejawaran Batur Wanayasa Kalibening Pandanarum Jumlah

Jmlh Desa/ Kelurahan 13 16 17 8 17 16 8 278

Luas (Km2) 39,67 46,19 52,25 47,17 82,01 83,78 58,56 1.069,71

Jmlh Jmlh Kepadatan Penduduk Rmh Tangga (Jiwa/Km2) (Jiwa) (KK) 28.788 7.553 726 37.408 10.015 810 43.080 10.726 824 39.094 9.729 829 46.135 12.872 563 45.592 11.354 544 22.157 6.411 378 932.688 245.242 872

Rata-rata (Jiwa/KK) 4 4 4 4 4 4 3 4

Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010


II - 39


12

II-28



2.3.3 Struktur Penduduk Struktur penduduk di Kabupaten Banjarnegara ditinjau menurut umur, mata pencaharian dan tingkat pendidikan penduduk. 2.3.3.1 Struktur Penduduk Menurut Umur Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada Kabupaten Banjarnegara dapat menggambarkan usia produktif, usia anak-anak dan usia tidak produktif. Usia anakanak meliputi usia di bawah 15 tahun sedangkan usia produktif antara 15 sampai dengan 59 tahun, sedangkan usia tidak produktif pada usia di atas 60 tahun, Dilihat dari kondisi tersebut maka Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 memiliki struktur umur dominan pada usia produktif, disusul usia sekolah dan usia belum dan tidak produktif. Kondisi penduduk menurut struktur umur ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : Tabel 2.14 Penduduk Menurut Kelompok umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No,

Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

0-4

40.602

38.662

79.264

2

5-9

46.583

46.767

93.350

3

10 - 14

48.876

43.811

92.687

4

15 - 19

42.511

38.250

80.761

5

20 - 24

34.427

33.979

68.406

6

25 - 29

32.522

35.530

68.052

7

30 - 34

32.231

37.330

59.561

8

35 - 39

36.529

39.030

75.559

9

40 - 44

34.818

35.345

70.163

10

45 - 49

28.754

29.198

57.952

11

50 - 54

25.634

23.830

49.464

12

55 - 59

17.929

16.769

34.698

13

60+

44.994

47.777

92.771


932.688

Tabel 2.15 Penduduk Menurut Kelompok Usia Dewasa/Anak-anak dan Jenis Kelamin Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No,

Kecamatan

Dewasa Laki-laki Perempuan

Anak-anak Laki-laki Perempuan

Jumlah

1.

Susukan

22.081

22.717

9.094

8.711

62.603

2

Purworejo Klampok

17.333

17.236

7.139

6.609

48.317

3

Mandiraja

23.341

24.828

9.614

9.520

67.303

4

Purwonegoro

25.655

26.147

10.567

10.027

72.396


II - 41

No,

Kecamatan

Dewasa Laki-laki Perempuan

Anak-anak Laki-laki Perempuan

Jumlah

5

Bawang

19.235

19.604

7.922

7.518

54.279

6

Banjarnegara

21.407

22.207

8.817

8.515

60.946

7

Pagedongan

13.035

13.304

5.368

5.102

36.809

8

Sigaluh

11.075

10.857

4.562

4.163

30.657

9

Madukara

14.888

15.220

6.132

5.837

42.077

10

Banjarmangu

14.614

14.910

6.019

5.718

41.261

11

Wanadadi

10.636

10.780

4.381

4.134

29.931

12

Rakit

18.166

18.605

7.482

7.134

51.387

13

Punggelan

25.691

26.163

10.582

10.032

72.468

14

Karangkobar

10.247

10.352

4.220

3.969

28.788

15

Pagentan

13.338

13.428

5.493

5.149

37.408

16

Pejawaran

15.382

15.442

6.335

5.921

43.080

17

Batur

13.926

14.047

5.735

5.386

39.094

18

Wanayasa

16.440

16.570

6.771

6.354

46.135

19

Kalibening

15.938

16.689

6.565

6.400

45.592

20

Pandanarum

7.921

7.932

3.263

3.041

22.157


136.061

129.240

932.688

2.3.3.2 Struktur Penduduk Menurut Mata Pencaharian Struktur penduduk menurut mata pencaharian dapat menggambarkan kondisi perekonomian penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Jenis mata pencaharian penduduk yang Utama Kabupaten Banjarnegara mempunyai banyak ragamnya, dari pertanian, industri, perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa-jasa. Dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Banjarnegara, yaitu sebanyak 1,073,187, jiwa, sesuai data banyaknya penduduk berumur 10 tahun keatas menurut lapangan usaha tahun 2008 yang memiliki mata pencaharian hanya sebanyak 422,317 jiwa, Mata pencaharian utama sebagian besar penduduk di Kabupaten Banjarnegara adalah di sektor pertanian, yaitu sebanyak 206,032 jiwa, sedangkan paling rendah adalah di sektor Listrik, Gas dan Air Minum, yaitu sebanyak 116 jiwa. Untuk jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.16 Penduduk Usia 10 tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No,

1. 2. 3. 4. 5.

Lapangan Usaha Utama Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 129,889 76,143 3,276 917 12,581 26,797 116 28,829 -

Jumlah 206,032 4,193 39,378 116 28,829


II - 42

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 31,879 38,571 6. Perdagangan 12,408 45 Angkutan 7. 2,852 1,487 8. Bank Lemb, Keuangan Lainnya 34,993 21,534 9. Jasa-jasa Jumlah 256,823 165,494 Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010 No,

Lapangan Usaha Utama

Jumlah 70,450 12,453 4,339 56,527 422,317

2.3.3.3 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, khususnya mereka yang telah berumur 6 tahun ke atas, sebagian besar hanya tamat Sekolah Dasar (SD), Tingkat partisipasi kasar SD sebesar 103,95% sedangkan tingkat partisipasi murni SD adalah 98,05%, Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 95,81%, sedangkan angka partisipasi murni sebesar 88,29%, Pada angka partisipasi Kasar SMA di Kabupaten Banjarnegara sebesar 51,06% dan angka partisipasi murni sebesar 45,91%. Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar Dirinci Menurut Kecamatan dan Tingkat Sekolah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No,

Kecamatan

Angka Partisipasi Kasar (%) SD

SMP

SMA

1

Susukan

102,90

82,33

-

2

Purworejo Klampok

176,87

153,68

234,71

3

Mandiraja

96,29

92,79

3,71

4

Purwonegoro

97,07

73,93

20,18

5

Bawang

93,30

97,48

144,03

6

Banjarnegara

94,90

153,43

373,08

7

Pagedongan

90,16

65,40

7,88

8

Sigaluh

103,17

72,68

64,27

9

Madukara

112,93

148,81

5,27

10

Banjarmangu

187,44

83,58

13,38

11

Wanadadi

89,04

144,44

64,97

12

Rakit

98,91

98,92

8,43

13

Punggelan

99,89

82,30

26,48

14

Karangkobar

104,62

119,23

71,67

15

Pagentan

91,18

80,53

5,10

16

Pejawaran

104,48

84,00

3,34

17

Batur

113,35

70,59

13,66

18

Wanayasa

99,77

82,95

11,40

19

Kalibening

114,73

81,58

32,05

20

Pandanarum

71,82

80,29

7,12

Jumlah 103,95 95,81 Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

51,06


II - 43

Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni Dirinci Menurut Kecamatan dan Tingkat Sekolah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No,

Angka Partisipasi Murni (%)

Kecamatan

SD

1.

Susukan

2.

Purworejo Klampok

3.

Mandiraja

4.

SLTP

SLTA

99,02

79,74

-

169,11

146,28

220,59

91,86

86,92

1,84

Purwonegoro

94,14

70,38

16,85

5.

Bawang

87,74

93,26

137,93

6.

Banjarnegara

91,80

144,59

361,55

7.

Pagedongan

81,98

53,57

7,03

8.

Sigaluh

98,30

65,24

56,87

9.

Madukara

105,42

136,54

3,81

10.

Banjarmangu

175,13

74,31

5,11

11.

Wanadadi

85,25

136,70

59,42

12.

Rakit

89,74

91,44

4,09

13.

Punggelan

93,37

75,06

21,00

14.

Karangkobar

96,76

108,26

59,46

15.

Pagentan

84,47

63,63

2,35

16.

Pejawaran

97,20

70,34

1,80

17.

Batur

105,01

61,90

9,31

18.

Wanayasa

93,88

73,03

6,53

19.

Kalibening

107,42

73,69

17,18

20.

Pandanarum

69,01

72,57

4,44

88,29

45,91

Jumlah 98,05 Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

2.3.3.4 Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 adalah 85.279 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 268.420 jiwa atau 28,78% dari jumlah penduduk sebesar 932.688 jiwa. Tabel 2.19 Jumlah Kepala keluarga (KK) dan Jiwa Miskin Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 – 2010 No. 1 2 3 4 5

Kecamatan Susukan Purworejo Klampok Mandiraja Purwonegoro Bawang

2008 KK Jiwa

KK

Jiwa

KK

Jiwa

4.945 4.793 8.258 7.615 5.456

4.495 4.357 7.507 6.914 4.960

15.583 11.903 19.232 20.804 15.591

3.810 4.253 6.586 6.403 4.389

16.543 12.415 20.256 21.636 16.743

13.693 10.895 17.216 19.166 13.323

2009

2010


II - 44

No. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 219 20

Kecamatan Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan Karang kobar Pagentan Pejawaran Batur Wanayasa Kalibening Pandanarum Pagedongan Jumlah

2008 KK Jiwa 5.166 16.041 4.723 5.516 2.684 8.254 4.203 9.202 4.807 6.831 4.651 12.537 6.095 19.696 4.351 5.117 4.281 6.938 4.701 10.779 5.188 8.294 3.494 8.925 4.071 9.268 5.414 4.391 2.860 9.676 97.756 215.758

2009 KK 4.696 4.294 2.440 3.821 4.370 4.228 5.541 3.754 3.892 4.274 4.716 3.176 4.274 4.922 2.600 89.231

2010 Jiwa

17.679 7.248 10.774 11.344 8.217 13.923 21.838 6.755 8.954 12.921 9.302 11.067 11.284 5.399 10.810 250.628

KK 4.158 2.297 3.069 4.113 4.028 5.075 9.378 3.594 3.815 3.760 2.565 3.558 4.434 2.113 3.881 85.279

Jiwa 18.511 8.208 12.054 12.432 8.921 14.627 22.926 7.587 9.978 14.009 9.814 12.155 12.308 5.911 11.386 268.420

Sumber : BPS Kab. Banjarnegara, 2008-2010

2.4

PENDIDIKAN Fasilitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara meliputi TK, SD, SMP, SMA dan politeknik, serta fasilitas pendidikan agama mulai dari Madrasah Diniyyah (MD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta. Kondisi fasilitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara dapat didiskripsikan sebagai berikut: a. Fasiilitas Pendidikan Umum  Fasilitas pendidikan playgroup di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 sebanyak 352 unit, yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, Persebaran playgroup terbesar berada di Kecamatan Bawang sebanyak 28 unit, kemudian Kecamatan Banjarnegara 25 unit. Sedangkan fasilitas playgroup paling sedikit di kecamatan Pandanarum sebanyak 7 unit.  Fasilitas pendidikan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 adalah 278 unit dengan penyebaran terbesar pada Kecamatan Rakit (33 TK) dan jumlah terkecil di Kecamatan Pagentan yang hanya memiliki 4 Taman Kanakkanak.  Fasilitas SD baik negeri maupun swasta berjumlah 654 unit, dengan penyebaran terbesar pada Kecamatan Susukan (50 unit) dan terkecil pada Kecamatan Pandanarum (20 SD).


II - 45







 

Fasilitas SMP berjumlah 107 unit pada Tahun 2010, dengan penyebaran terbesar pada Kecamatan Banjarnegara (9 unit) dan terkecil pada Kecamatan Sigaluh, Rakit dan Pandanarum (3 unit). Fasilitas SMA di Kabupaten Banjarnegara berjumlah 13 unit pada Tahun 2010 yang terdapat di Kecamatan Banjarnegara (3 unit), Kecamatan Purworejo Klampok (2 unit), Kecamatan Mandiraja, Purwonegoro, Bawang, Sigaluh, Wanadadi, Karangkobar, Batur dan Kalibening masing-masing 1 unit. Fasilitas SMK tersedia di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 17 unit, yang tersebar di Kecamatan Banjarnegara sebanyak 6 unit; Purworejo Klampok (3 unit); Kecamatan Bawang (2 unit); Kecamatan Sigaluh, Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Karangkobar dan Wanayasa masing-masing 1 unit, Politeknik Banjarnegara terdapat di Kecamatan Madukara. STIE Taman Siswa dan STIMIK Tunas Bangsa terdapat di Kecamatan Banjarnegara. Fasilitas pendidikan formal umum Kabupaten Banjarnegara pada Tabel di bawah: Tabel 2.20 Banyaknya Sarana Pendidikan Umum dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010

No

Kecamatan

Playgroup

TK

SD

SMP

SMA

SMK

Polteknik/ STIE

1

Susukan

16

21

50

6

-

-

-

2

Purworejo Klampok

18

19

34

5

2

3

-

3

Mandiraja

17

18

47

7

1

-

-

4

Purwonegoro

20

25

49

7

1

-

-

5

Bawang

28

13

36

6

1

2

-

6

Banjarnegara

25

17

39

9

3

6

2

7

Pagedongan

19

9

22

4

-

-

-

8

Sigaluh

24

12

23

3

1

1

-

9

Madukara

18

18

30

6

-

-

1

10

Banjarmangu

18

18

29

4

-

1

-

11

Wanadadi

9

10

25

5

1

1

-

12

Rakit

23

33

34

3

-

-

-

13

Punggelan

21

19

43

7

-

1

-

14

Karangkobar

9

7

27

5

1

1

-

15

Pagentan

23

4

29

6

-

-

-

16

Pejawaran

21

5

29

6

-

-

-

17

Batur

12

4

24

3

1

-

-

18

Wanayasa

16

13

31

5

-

1

-

19

Kalibening

8

6

33

6

1

-

-

20

Pandanarum

7

7

20

4

-

-

-

107

13

17

3

Jumlah 352 278 654 Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010 .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 46

b. Fasilitas Pendidikan Agama  Fasilitas MI pada tahun 2010 baik negeri maupun swasta berjumlah 198, yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dengan persebaran terbesar di Kecamatan Punggelan sebanyak 26 unit, sedangkan pesebaran terkecil berada di Kecamatan Pagentan dan Pandanarum dengan 3 unit.  Fasilitas MTs baik negeri maupun swasta berjumlah 37 unit, dengan penyebaran terbesar pada Kecamatan Banjarnegara dan Rakit (masing-masing 4 unit).  Fasilitas Madrasah Aliyah baik swasta maupun negeri di Kabupaten Banjarnegara adalah 14 unit yang terdapat di Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Pagedongan dan Bawang (2 unit); Kecamatan Purworejo Klampok, Sigaluh, Madukara, Wanadadi, Rakit, Karangkobar, Wanayasa dan Kalibening (masing-masing 1 unit),  Selain ke-empat kelompok fasilitas pendidikan keagamaan yang ada di Kabupaten Banjarnegara juga terdapat fasilitas pendidikan informal berupa pondok pesantren yang tercatat pada tahun 2010 adalah 129 Ponpes. Selengkapnya mengenai keberadaan fasilitas pendidikan pada Kabupaten Banjarnegara seperti pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.21 Banyaknya Sarana Pendidikan Formal Agama dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No

Kecamatan

Fas Pend, Informal Pesantren

Fas Pend. Formal Agama MI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MTs

Susukan 5 Purworejo Klampok 9 1 Mandiraja 13 3 Purwonegoro 8 2 Bawang 16 2 Banjarnegara 4 3 Pagedongan 17 4 Sigaluh 6 2 Madukara 6 2 Banjarmangu 12 1 Wanadadi 9 1 Rakit 19 4 Punggelan 26 3 Karangkobar 5 1 Pagentan 3 Pejawaran 10 2 Batur 4 1 Wanayasa 16 3 Kalibening 7 2 Pandanarum 3 Jumlah 198 37 Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

MA 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 14

3 3 11 5 8 12 4 3 10 6 4 10 15 3 1 9 6 10 6 129


II - 47

2.5

KESEHATAN Fasilitas kesehatan pada wilayah ini mencakup jumlah Rumah Sakit Umum (RSU), rumah sakit bersalin, rumah bersalin, puskesmas, puskesmas pembantu, praktek dokter, apotik dan toko obat, Kecamatan Banjarnegara merupakan kecamatan terlengkap dalam penyediaan fasuilitas ini, Keberadaan fasilitas kesehatan pada wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat didiskripsikan sebagai berikut:  Rumah sakit terdapat 4 unit, yaitu di Kecamatan Banjarnegara, Bawang, Purwonegoro, dan Purworejo Klampok masing-masing 1 unit,  Balai Pengobatan terdapat 33 unit yang tersebar di 13 Kecamatan, antara lain: Banjarnegara sebanyak 7 unit; Madukara 5 unit; Purwonegoro dan Purworejo Klampok masing-masing 4 unit; Bawang 3 unit; Sigaluh dan Wanadadi masingmasing 2 unit; serta Pagedongan, Banjarmangu, Rakit, Wanayasa, Kalibening dan Pandanarum (masing-masing 1 unit),  Rumah sakit bersalin terdapat 1 buah, yaitu di Kecamatan Banjarnegara,  Puskesmas tersebar merata di setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, ratarata setiap Kecamatan memiliki 2 Puskesmas, kecuali Kecamatan Pagedongan, Karangkobar, Pejawaran, Kalibening dan Pandanarum masing-masing hanya memiliki 1 puskesmas,  Puskesmas Pembantu tersebar merata di setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan memiliki 4 Puskesmas Pembantu yaitu Kecamatan Mandiraja; Kecamatan Purwonegoro, Bawang, Sigaluh, Punggelan, Pejawaran dan Wanayasa (masing-masing 3 unit); sedangkan yang memiliki jumlah Puskesmas Pembantu terkecil yaitu di Kecamatan Purworejo Klampok, Banjarmangu, Rakit, Batur, Kalibening dan Pandanarum (masing-masing 1 unit),  Puskesmas Keliling tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Rata-rata setiap Kecamatan memiliki 2 Puskesmas Keliling, kecuali Kecamatan Pagedongan, Karangkobar, Pejawaran, Kalibening dan Pandanarum (memiliki 1 unit Puskesmas Keliling),  Toko Obat di Kabupaten Banjarnegara berjumlah 7 unit, yang tersebar di Kecamatan Banjarnegara (3 unit); Karangkobar (2 unit); dan Purworejo Klampok dan Wanadadi masing-masing 1 unit,  Laboratorium hanya terdapat di Kecamatan Banjarnegara, sebanyak 1 unit,  Apotik di Kabupaten Banjarnegara tidak terdapat di seluruh kecamatan, namun hanya terdapat di kecamatan tertentu, Jumlah apotek terbanyak terdapat di Kecamatan Banjarnegara sebanyak 11 unit. Untuk lebih jelasnya mengenai penyebaran fasilitas kesehatan pada wilayah ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.


II - 48

Tabel 2.22 Banyaknya Sarana Kesehatan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 2

Puskes Pmbntu 2

Puskes Ling 2

Tk, Obat -

-

2

1

2

-

-

2

4

1

4

-

2

Bawang

1

3

-

6

Banjarnegara

1

7

7

Pagedongan

-

8

Sigaluh

-

9

Madukara

10

No

RS

BP

RSB

Lab.

Apotik

-

-

-

1

4

3

Susukan Purworejo Klampok Mandiraja

-

1

1

-

5

-

2

-

-

4

4

Purwonegoro

3

2

-

-

3

5

2

3

2

-

-

3

1

2

2

2

3

1

11

1

-

1

2

1

-

-

-

2

-

2

3

2

-

-

1

-

5

-

2

2

2

-

-

1

Banjarmangu

-

1

-

2

1

2

-

-

1

11

Wanadadi

-

2

-

2

2

2

1

-

2

12

Rakit

-

1

-

2

1

2

-

-

1

13

Punggelan

-

-

-

2

3

2

-

-

1

14

Karangkobar

-

-

-

1

2

1

2

-

1

15

Pagentan

-

-

-

2

2

2

-

-

-

16

Pejawaran

-

-

-

1

3

1

-

-

-

17

Batur

-

-

-

2

1

2

-

-

1

18

Wanayasa

-

1

-

2

3

2

-

-

-

19

Kalibening

-

1

-

1

1

1

-

-

1

20

Pandanarum

-

1

-

1

1

1

-

-

-

Jumlah 4 33 1 35 Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

42

35

7

1

37

1 2

Kecamatan

Puskesmas

2.6 SOSIAL MASYARAKAT 2.6.1 Fasilitas Peribadatan Fasilitas peribadatan yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi masjid, mushola/ langgar, gereja, pura dan wihara, Fasilitas peribadatan berupa Masjid dan Mushola/ langgar tersebar merata di seluruh kecamatan se Banjarnegara, namun fasilitas peribadatan lain, hanya terdapat pada kecamatan tertentu,  Masjid sebagai tempat ibadah kaum Muslim tersedia sebanyak 1.512 unit. Penyebaran terbanyak terdapat pada Kecamatan Punggelan sebanyak 127 unit, disusul kemudian pada Kecamatan Wanayasa, Sementara jumlah terendah terdapat pada Kecamatan Batur yaitu sebanyak 35 unit.  Fasilitas mushola/langgar yang mempunyai jangkauan pelayanan lebih kecil daripada masjid tersedia sebanyak 3.554 unit. Penyebaran terbesar terdapat pada wilayah Kecamatan Rakit, yaitu sebanyak 372, Sementara jumlah terendah pada Kecamatan Pandanarum sebanyak 30 unit. .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 49







Fasilitas gereja sebagai tempat ibadah pemeluk Katholik tersedia sebanyak 8 unit yang tersebar di Kecamatan Purworejo Klampok, Purwonegoro, Banjarnegara (masingmasing 2 unit), Kecamatan Madukara dan Kecamatan Mandiraja sebanyak 1 unit. Fasilitas gereja Protestan sebagai tempat ibadah pemeluk Protestan tersedia sebanyak 18 unit yang tersebar di Kecamatan Purwonegoro sebanyak 7 unit, Banjarnegara sebanyak 5 unit, Purworejo Klampok sebanyak 3 unit, sedangkan Kecamatan Susukan, Mandiraja dan Madukara masing-masing sebanyak 1 unit. Vihara (tempat ibadah pemeluk Budha) terdapat 10 unit yang tersebar di Kecamatan Pagentan sebanyak 3 unit, Kecamatan Mandiraja dan Purwonegoro sebanyak 2 unit, Kecamatan Susukan, Banjarnegara dan Madukara sebanyak 1 unit.

Selengkapnya mengenai keberadaan fasilitas peribadatan pada Kabupaten Banjarnegara seperti pada Tabel berikut. Tabel 2.23 Banyaknya Sarana Tempat Ibadah Dirinci Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010

1

Susukan

56

Langgar/ Mushola 237

2

Purworejo Klampok

44

155

2

3

3

Mandiraja

57

419

1

1

2

4

Purwonegoro

104

312

2

7

2

5

Bawang

91

271

-

-

-

6

Banjarnegara

105

198

2

5

1

7

Pagedongan

86

181

-

-

-

8

Sigaluh

63

74

-

-

-

9

Madukara

77

154

-

1

1

10

Banjarmangu

97

163

-

-

-

11

Wanadadi

59

124

-

-

-

12

Rakit

67

372

-

-

-

13

Punggelan

127

259

-

-

-

14

Karangkobar

61

111

-

-

-

15

Pagentan

73

100

-

-

3

16

Pejawaran

77

63

-

-

-

17

Batur

35

84

-

-

-

18

Wanayasa

72

143

-

-

-

19

Kalibening

95

104

-

-

-

20

Pandanarum

66

30

-

-

-

8

18

10

No

Kecamatan

Masjid


Gereja Khatolik 1

Gereja Protestan 1

Vihara/ Pura 1


II - 50

2.6.2 Fasilitas Pelayanan Umum Fasilitas pelayanan umum yaitu pelayanan perkantoran dari pemerintah pemerintah yang mendukung pada kegiatan pelayanan umum yang meliputi pelayanan pemerintahan dan pelayanan kewarganegaraan yang meliputi hak dan kewajiban sebagai warga negara, Pelayanan umum dari perkantoran milik pemerintah meliputi keamanan, birokrasi, dan pelayanan umum lainnya, dengan bangunan gedung berupa 1 buah kantor Pemerintah Daerah Kabupaten, 20 kantor Kecamatan, dan 278 kantor Kepala Desa/Kelurahan, Perkantoran lainnya meliputi kantor-kantor Dinas dilingkungan Kabupaten Banjarnegara, kantor-kantor Dinas dan Departemen, Kantor Polisi dan Hankam, Fasilitas pelayanan umum ini telah tersebar sesuai dengan skala pelayanannya, untuk skala pelayanan kabupaten hampir semua fasilitas ada di Kecamatan Banjarnegara sebagai Ibukota Kabupaten, sedangkan untuk fasilitas pelayanan umum dengan skala kecamatan ada di Ibu Kota Kecamatan masing-masing. 2.6.3 Kebudayaan Masyarakat Dalam perang Diponegoro. R,Tumenggung Dipoyudo IV berjasa kepada pemerintah mataram, sehingga di usulkan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono VII untuk di tetapkan menjadi bupati banjar berdasarkan Resolutie Governeor General Buitenzorg tanggal 22 agustus 1831 nomor I, untuk mengisi jabatan Bupati Banjar yang telah dihapus setatusnya yang berkedudukan di Banjarmangu dan dikenal dengan Banjarwatulembu dan usul tersebut disetujui. Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang menyulitkan komunikasi dengan Kasunanan Surakarta, Kesulitan ini menjadi sangat dirasakan menjadi beban bagi bupati ketika beliau harus menghadiri Pasewakan Agung pada saat-saat tertentu di Kasultanan Surakarta, Untuk mengatasi masalah ini diputuskan untuk memindahkan ibukota kabupaten ke selatan Sungai Serayu. Daerah Banjar (sekarang Kota Banjarnegara) menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibukota yang baru, Kondisi daerah yang baru ini merupakan persawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam, Di daerah persawahan (Banjar) inilah didirikan ibukota kabupaten (Negara) yang baru sehingga nama daerah ini menjadi Banjarnegara (Banjar : Sawah, Negara : Kota).

2.7

KONDISI PEREKONOMIAN

2.7.1 Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah yang tumbuh relatif lebih lambat dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Walaupun demikian, perkembangan ekonomi Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhirmenunjukkan kinerja yang relatif baik dan stabil. Kemampuan daerah tercermin .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 51

dari indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah yang kontinyu yaitu pendapatan pajak dan retribusi. Berikut adalah realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010. Tabel 2.24 Realisasi Pendapatan Daerah Otonom Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenis Penerimaan Tahun Anggaran 2010 No.

Realisasi (Rp.)

Jenis Penerimaan

I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. III. 1. 2. 3. 4. 5.

BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah 9.265.190.711 Retribusi Daerah 39.760.948.541 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.348.725.471 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10.061.970.780 BAGIAN DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 47.313.951.641 Dana Alokasi Umum 506.783.177.000 Dana Alokasi Khusus 60.953.600.000 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah 364.627.500 Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 23.556.433.639 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 54.621.064.800 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 56.442.683.000 Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah 37.190.274.038 JUMLAH 849.662.647.121 Sumber: DPPKAD Kab. Banjarnegara dalam Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

Tabel 2.25 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sendiri Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2006 – 2010 (dalam Juta Rp.) Jenis No. Penerimaa n 1 Pajak Daerah

2006 Target

Realisasi

5.702,38 6.538,71

2007 Target 6.211,80

Realisasi

2008 Target

Realisasi

6.810,61 6.418,98 7.314,77

2. Ret.Daerah 20.644,77 22.441,04 25.835,45 25.215,36 27.485,99 3. Bag.laba 1.271,41 1.257,57 1.361,84 1.355,84 1.706,12 BUMD 4. Lain2 7.095,96 13.648,92 7.649,20 11.49113 7.115,75 Pendapatan Jumlah 26.405,53 29.938,63 41.058,29 44.872,94 42.726,84 Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

2009 Target 7.063,50

2010

Realisasi Target Realisasi 8.161,47

9.265,19

27.229,68 39.722,21 39.104,93

39.760,95

1.747,45

3.363,89

3.619,84

3.348,72

10.229,49

8.862,91

9.750,57

10.061,97

46.521,39 59.012,52 60.636,81

-

62.436,83

2.7.2 Perekonomian Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah dengan pola perekonomian agraris, dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian pada sektor pertanian. Kondisi ini dapat dilihat dari tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banjarnegara. Gambaran PDRB Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu lima tahun antara Tahun 2006 – 2010 ditunjukkan dengan tabel-tabel di bawah ini: .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 52

Tabel 2.26 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku LAPANGAN USAHA

2006

2007

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b.Tanaman Perkebunan c. Peternakan d.Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI a. Industri Migas b. Industri Non Migas 1. Mak. Min. & Tembakau 2. Tekstil, Brg Klt & Als Kaki 3. Brg. Kayu & Hsl Hut Lain 4. Kertas & Brg Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg dr Karet 6. Semen & Brg lain Bkn logam 7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk. Mesin & Peralatan 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik b. Air Bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran 7. ANGKUTAN a. Pengangkutan 1. Angkutan Jalan Raya 2. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Telekomunikasi 8. BANK & LEMBAGA KEU LAINNYA a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan 9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumah Tangga PDRB

2010 (6)

1.627.355,56 1.413.284,51 78.452,45 71.687,23 27.978,69 35.952,67 21.901,19

1.907.995,27 1.664.099,18 84.386,99 87.320,89 32.262,17 39.926,05 25.095,06

2.186.637,66 1.914.913,84 93.167,37 102.954,55 36.545,64 39.056,26 27.882,11

2.374.741,12 2.076.431,87 104.747,64 113.190,19 39.497,92 40.873,51 30.290,14

2.564.623,97 2.235.828,75 112.289,26 122.591,81 43.038,90 50.875,24 33.383,09

21.901,19 573.919,88 573.919,88 226.494,84 14.868,28 62.771,45 1.301,22 70,07 265.989,42 2.423,34 1,25 18.308,06 14.432,37 3.875,69 289.686,47 548.703,15 524.400,91 2.773,87 21.528,37 180.260,19 151.194,48 158.901,92 292,56 21.065,71 19.042,54 2.023,17 244.641,28 34.359,47 9.916,05 194.017,86 6.347,91 652.798,86 521.201,58 131.597,28 73.152,83 3.552,38 54.892,06 4.157.574,64

25.095,06 634.045,05 634.045,05 245.267,42 16.398,78 68.849,53 1.407,59 74,44 299.315,62 2.730,23 1,44 18.977,50 15.287,51 3.690,00 327.027,92 617.727,59 590.644,47 2.857,69 24.225,43 199.995,11 176.507,91 176.209,26 298,65 23.487,20 21.185,89 2.301,31 277.469,33 42.967,27 11.526,39 216.433,50 6.542,16 698.012,12 562.232,80 135.779,32 72.431,58 3.518,20 59.829,54 4.706.344,95

27.882,11 788.703,83 788.703,83 300.180,61 19.625,27 86.707,80 1.772,69 91,92 376.952,44 3.371,35 1,77 23.664,42 18.875,16 4.789,27 362.854,90 749.109,41 715.337,56 2.614,74 31.157,11 226.166,94 199.982,02 199.633,31 348,71 26.184,93 23.168,88 3.016,05 310.890,67 49.258,08 13.489,37 241.072,17 7.071,04 850.665,04 701.436,64 149.228,40 81.735,81 2.725,58 64.767,01 5.526.574,99

30.290,14 822.843,72 822.843,72 314.151,01 20.071,59 89.949,15 1.832,17 93,88 393.228,20 3.515,90 1,84 27.447,38 21.576,91 5.870,47 395.925,90 814.603,67 777.766,30 3.408,49 33.428,88 253.004,49 223.842,64 223.430,45 412,19 29.161,85 25.799,38 3.362,47 349.820,39 61.466,75 15.111,83 265.382,61 7.859,20 955.204,73 794.849,45 160.355,28 89.938,30 3.020,47 67.396,51 6.023.881,54

33.383,09 852.797,29 852.797,29 325.122,10 22.107,19 92.663,86 1.868,38 104,45 407.151,88 3.777,41 2,02 31.293,10 25.201,35 6091,76 451.675,39 909.029,80 865.933,19 3.862,78 39.233,83 302.150,62 269.639,25 269.176,17 463,08 32.511,37 28.762,69 3.748,68 424.682,20 66.848,70 17.270,26 331.560,17 9.003,07 1.131.836,26 965.578,73 166.257,53 92.790,89 3.173,30 70.293,34 6.701.471,72


II - 53

LAPANGAN USAHA JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (JIWA) PDRB PERKAPITA (Rp) Pendapatan Per Kapita (Rp)

2006

2007

2008

2009

2010

900.162

906.364

914.037

921.931

928.945

4.618.694 3.981.675

5.192.555 4.476.387

6.046.336 5.212.412

6.533.983 5.632.802

7.214.067 6.219.087

Sumber: PDRB Kabupaten Banjarnegara, 2010

Tabel 2.27 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 LAPANGAN USAHA

2006

2007

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. PERTANIAN f. Tanaman Bahan Makanan g. Tanaman Perkebunan h.Peternakan i. Kehutanan j. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI a. Industri Migas b. Industri Non Migas 1. Mak. Min. & Tembakau 2. Tekstil, Brg Klt & Als Kaki 3. Brg. Kayu & Hsl Hut Lain 4. Kertas & Brg Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg dr Karet 6. Semen & Brg lain Bkn logam 7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk. Mesin & Peralatan 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik b. Air Bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran 7. ANGKUTAN a. Pengangkutan 1. Angkutan Jalan Raya 2. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Telekomunikasi 8. BANK & LEMBAGA KEU LAINNYA a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan

904.050,75 780.068,06

2010 (6)

941.666,77 812.583,02 42.938,72

977.037,17 845.097,98 43.025,21

1.016.343,12 878.088,19 46.108,27

1.035.558,72 890.815,55 47.115,12

43.967,83 38.259,63 19.876,63 21.878,31 12.691,78

41.507,94 21.299,78 23.337,31 13.315,41

44.756,26 22.722,62 21.435,09 14.018,82

46.665,99 23.760,84 21.719,84 14.669,27

48.925,87 24.172,00 24.530,19 15.294,96

12.691,78 338.493,74 338.493,74 122.413,13 10.528,15 39.823,42 819,17 45,99 163.842,56 1.020,47 0,86 10.956,50 8.632,05 2.324.45 158.632,72 306.521,12 293.851,94 1.219,31 11.449,87 100.394,82 83.917,34 83.767,43 149,91 16.477,48 14.932,37 1.545,12 130.521,42 20.574,61 5.830,24 100.514,62

13.315,41 353.362,70 353.362,70 125.284,13 10.843,94 42.099,34 860,06 47,37 173.169,42 1.057,57 0,88 11.289,21 9.089,33 2.199,88 172.080,22 318.037,76 305.446,71 970,88 11.452,72 105.526,17 88.691,82 88.544,65 147,17 16.834,34 15.184,89 1.649,45 142.897,38 24.609,28 6.482,25 108.319,84

14.018,82 366.594,77 366.594,77 128.655,08 11.171,79 43.953,59 894,77 48,80 180.770,86 1.092,97 0,90 11.635,50 9.508,44 2.127,07 137.592,07 333.486,16 320.578,72 1.110,02 11.936,56 108.243,01 90.570,76 90.450,50 165,26 17.672,25 15.636,71 2.035,54 151.569,48 26.119,87 6.428,17 115.629,71

14.669,27 374.312,85 374.321,85 130.384,32 10.959,62 45.168,68 913,42 49,23 185.796,26 1.076,41 0,91 12.715,20 10.224,08 2.491,12 185.754,77 349.819,18 336.422,88 1.231,31 12.286,28 118.822,74 100.094,28 99.906,41 187,87 18.728,46 16.591,61 2.136,85 162.948,45 32.593,70 7.197,62 119.530,61

15.294,96 379.955,75 379.955,75 131.862,88 11.392,02 45.899,94 921,69 49,67 188.735,72 1.092,91 0,92 13.798,94 11.232,47 2.557,47 192.240,54 366.334,84 351.359,91 11.452,72 13.743,62 130.362,23 110.701,58 110.499,67 201,91 19.660,65 17.417,44 2.243,21 176.509,23 33.045,98 7.710,48 131.199,09


II - 54

LAPANGAN USAHA e. Jasa Perusahaan 9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumah Tangga PDRB JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (JIWA) PDRB PERKAPITA (Rp) Pendapatan Per Kapita (Rp)

2006

2007

2008

2009

2010

3.601,95 414.431,74 337.254,65 77.177,69 39.558,14 2.642,03 34.977,53 2.376.694,59

3.486,01 437.610,20 360.154,17 77.456,03 38.821,05 2.563,72 36.071,26 2.495.785,82

3.391,73 483.812,64 404.474,59 79.338,05 40.283,36 1.889,69 37.164,99 2.619.989,61

3.626,51 518.541,13 439.159,09 79.382,04 40.930,61 2.075,40 36.376,03 2.753.935,73

3.653,68 578.477,91 497.958,93 80.518,98 40.993,24 2.128,13 37.397,60 2.888.524,12

900.162

906.364

914.037

921.931

928.945

2.640.297 2.276.141

2.753.624 2.373.838

2.866.393 2.471.054

2.987.139 2.575.146

3.109.467 2.680.603


Perkembangan perekonomian Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu lima tahun sampai dengan Tahun 2010 menunjukkan perbaikan dari waktuke waktu, dimana pertumbuhan selama kurun waktu tersebut secara umum masih berada pada sisi positif. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut: Tabel 2.28 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjarnegara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2010 (persen) LAPANGAN USAHA

2006

2007

2008

2009

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. PERTANIAN k. Tanaman Bahan Makanan l. Tanaman Perkebunan m. Peternakan n.Kehutanan o.Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI a. Industri Migas b. Industri Non Migas 1. Mak. Min. & Tembakau 2. Tekstil, Brg Klt & Als Kaki 3. Brg. Kayu & Hsl Hut Lain 4. Kertas & Brg Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg dr Karet 6. Semen & Brg lain Bkn logam 7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk. Mesin & Peralatan 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik b. Air Bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN

12,80 12,98 6,13 16,40 9,76 17,15 10,41

17,25 17,75 7,56 21,81 15,31 11,05 14,58

14,60 15,07 10,40 17,90 13,28 (2,18) 11,11

8,60 8,43 12,43 9,94 8,08 4,65 8,64

8,00 7,68 7,20 8,31 8,96 24,47 10,21

10,41 6,25 6,25 9,88 2,76 4,07 4,88 2,88 4,07 3,43 2,79

14,58 10,48 10,48 8,29 10,29 9,68 8,17 6,23 12,53 12,66 14,91 3,66 5,93 (4,79) 12,89 12,58

11,11 24,39 24,39 22,39 19,68 25,94 25,94 23,48 25,94 23,48 23,00 24,70 23,47 29,79 10,96 21,27

8,64 4,33 4,33 4,65 2,27 3,74 3,35 2,14 4,32 4,29 3,57 15,59 14,31 22,58 9,11 8,74

10,21 3,64 3,64 3,49 10,14 3,02 1,98 11,25 3,54 7,44 9,88 14,01 16,80 3,77 14,08 11,59

10,65 6,23 30,92 10,63 12,12


II - 55

LAPANGAN USAHA a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran 7. ANGKUTAN a. Pengangkutan 1. Angkutan Jalan Raya 2. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Telekomunikasi 8. BANK & LEMBAGA KEU LAINNYA a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan 9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumah Tangga PDRB Pendapatan Per Kapita (Rp)

2006

2007

11,76 23,38 20,08

2008

12,63 3,02 12,53 10,95 10,88 10,89 2,08 11,49 11,26 13,75 13,42 25,05 16,24 11,55 3,06 6,93 7,87 3,18 (0,99) (0,96) 8,99 13,20 12,42

9,10 9,09 9,11 (1,05) 9,14 9,70 4,13 17,89 9,40 22,44 19,74 6,07 13,19 12,73 15,04 15,92 6,46 14,48 11,76 10,97

2009

21,11 (8,50) 28,61 13,09 13,30 13,29 16,76 11,49 9,36 31,06 12,05 14,64 17,03 11,38 8,08 21,87 24,76 9,91 12,85 (22,53) 8,25 17,43 16,44

2010

8,73 30,36 7,29 11,87 11,93 11,92 18,21 11,37 11,35 11,49 12,52 24,79 12,03 10,08 11,15 12,29 13,32 7,46 10,04 10,82 4,06 9,00 8,07

11,34 13,33 17,37 19,43 20,46 20,47 12,35 11,49 11,49 11,49 21,40 8,76 14,28 24,94 14,55 18,49 21,48 3,68 3,17 5,06 4,30 11,25 10,41


Tabel 2.29 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjarnegara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2006-2010 (persen) LAPANGAN USAHA

2006

2007

2008

2009

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. PERTANIAN p.Tanaman Bahan Makanan q.Tanaman Perkebunan r. Peternakan s. Kehutanan t. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI a. Industri Migas b. Industri Non Migas 1. Mak. Min. & Tembakau 2. Tekstil, Brg Klt & Als Kaki 3. Brg. Kayu & Hsl Hut Lain 4. Kertas & Brg Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg dr Karet 6. Semen & Brg lain Bkn logam 7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk. Mesin & Peralatan 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik

2010 (6)

2,75 2,54 1,42 5,00 7,51 5,23 6,64

4,61 4.17 (2,34) 8,49 7,16 6,67 4,91

3,76 4,00 0,20 7,83 6,68 (8,15) 5,28

4,02 3,90 7,17 4,27 4,57 1,33 4,64

1,89 1,45 2,18 4,84 1,73 12,94 4,27

6,64 2,61 2,61 0,97 (1,21) 3,83 3,83 1,85 3,83 1,85 1,54

4,91 4,39 4,39 2,35 3,00 5,27 4,99 3,00 5,69 3,64 2,69 3,04 5,30

5,28 3,74 3,74 2,69 3,02 4,40 4,04 3,02 4,39 3,35 2,82 3,07 4,61

4,64 2,11 2,11 1,34 (1,90) 2,76 2,08 0,87 2,76 (1,52) 1,23 9,28 7,53

4,27 1,51 1,51 1,13 3,95 1,62 0,91 0,91 1,60 1,53 0,99 8,45 9,86

6,39 1,34


II - 56

LAPANGAN USAHA b. Air Bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran 7. ANGKUTAN a. Pengangkutan 1. Angkutan Jalan Raya 2. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Telekomunikasi 8. BANK & LEMBAGA KEU LAINNYA a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan 9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumah Tangga PDRB JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (JIWA) PDRB PERKAPITA (Rp) Pendapatan Per Kapita (Rp)

2006

2007

30,55 7,89

2008

2009

2010

7,10 10,00 11,00 2,36 9,49 4,35

(5,36) 8,48 3,76 3,95 (6,64) 0,02 5,11 5,69 5,70 (1,83) 2,17 6,75 9,48 19,16 19,61 11,18 7,77 (3,22) 5,59 6,79 0,36 (1,86) (2,96) 3,13 5,01

(3,31) 0,88 4,86 4,95 (14,71) 4,22 2,57 2,12 2,10 12,29 4,98 2,98 23,41 6,07 6,14 (0,83) 6,75 (2,70) 10,56 12,31 2,43 3,77 (26,29) 3,03 4,98

17,12 7,01 4,90 4,94 14,33 2,93 9,77 10,52 10,51 13,68 5,98 6,11 4,98 7,51 24,79 11,97 3,37 6,92 7,18 8,58 0,06 1,61 9,83 (2,12) 5,11

2,66 3,49 4,72 4,44 10,93 11,86 9,71 10,60 10,60 7,47 4,98 4,98 4,98 8,32 4,15 7,13 9,76 0,75 11,56 13,39 1,43 0,15 2,54 2,81 4,89

3,61

4,29

4,10

4,21

4,10

2,82 2,60 23,37 6,74 8,68 8,61 8,63 (1,25) 9,03 9,64 3,44 6,03 4,64 17,11 5,91 1,45 7,63


Besarnya kontribusi sektor pertanian terlihat pada Tahun 2009 masih menyumbangkan 38,78 % dari keseluruhan PDRB Kabupaten Banjarnegara. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menyatakan sebagai daerah dengan pola perekonomian agraris. Namun perkembangan pertumbuhan perekonomian tidak hanya terjadi pada sektor pertanian, kondisi ini juga didukung dengan perkembangan pertumbuhan dari sektor jasajasa serta sektor bank dan lembaga keuangan. Distribusi PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Banjarnegara:

Tabel 2.30 Distribusi PDRB Kabupaten Banjarnegara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2010 (persen) LAPANGAN USAHA

2006

2007

2008

2009

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b.Tanaman Perkebunan c. Peternakan d.Kehutanan

39,14 33,99 1,89 1,72 0,67

40,54 35,36 1,79 1,86 0,69

39,57 34,65 1,69 1,86 0,66

39,42 34,47 1,74 1,88 0,66

38,27 33,36 1,68 1,83 0,64


II - 57

LAPANGAN USAHA e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI a. Industri Migas b. Industri Non Migas 1. Mak. Min. & Tembakau 2. Tekstil, Brg Klt & Als Kaki 3. Brg. Kayu & Hsl Hut Lain 4. Kertas & Brg Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg dr Karet 6. Semen & Brg lain Bkn logam 7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk. Mesin & Peralatan 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik b. Air Bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran 7. ANGKUTAN a. Pengangkutan 1. Angkutan Jalan Raya 2. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Telekomunikasi 8. BANK & LEMBAGA KEU LAINNYA a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan 9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumah Tangga PDRB

2006

2007

2008

2009

2010

0,86 0,53

0,85 0,53

0,71 0,50

0,68 0,50

0,76 0,50

0,53 13,80 13,80 5,45 0,36 1,51 0,03 0,00 6,40 0,06 0,00

0,53 13,47 13,47 5,21 0,35 1,46 0,03 0,00 6,36 0,06 0,00 0,40 0,32 0,08 6,95 13,13 12,55 0,06 0,51 4,25 3,75 3,74 0,01 0,50 0,45 0,05 5,90 0,91 0,24 4,60 0,14 14,83 11,95 2,89 1,54 0,07 1,27 100,00

0,50 14,27 14,27 5,43 0,36 1,57 0,03 0,00 6,82 0,06 0,00 0,43 0,34 0,09 6,57 13,55 12,94 0,05 0,56 4,09 3,62 3,61 0,01 0,47 0,42 0,05 5,63 0,89 0,24 4,36 0,13 15,39 12,69 2,70 1,48 0,05 1,17 100,00

0,50 13,66 13,66 5,22 0,33 1,49 0,03 0,00 6,53 0,06 0,00 0,46 0,36 0,10 6,57 13,52 12,91 0,06 0,55 4,20 3,72 3,71 0,01 0,48 0,43 0,06 5,81 1,02 0,25 4,41 0,13 15,86 13,19 2,66 1,49 0,05 1,12 100,00

0,50 12,73 12,73 4,85 0,33 1,38 0,03 0,00 6,08 0,06 0,00 0,47 0,38 0,09 6,74 13,56 12,92 0,06 0,59 4,51 4,02 4,02 0,01 0,49 0,43 0,06 6,34 1,00 0,26 4,95 0,13 16,89 14,41 2,48 1,38 0,05 1,05 100,00

0,44 0,35 0,09 6,97 13,20 12,61 0,07 0,52 4,34 3,83 3,82 0,01 0,51 0,46 0,05 5,88 0,83 0,24 4,67 0,15 15,70 12,54 3,17 1,76 0,09 1,32 100,00



II - 58

Tabel 2.31 Distribusi PDRB Kabupaten Banjarnegara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2010 (persen) LAPANGAN USAHA

2006

2007

2008

2009

2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. PERTANIAN f. Tanaman Bahan Makanan g. Tanaman Perkebunan h.Peternakan i. Kehutanan j. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI a. Industri Migas b. Industri Non Migas 1. Mak. Min. & Tembakau 2. Tekstil, Brg Klt & Als Kaki 3. Brg. Kayu & Hsl Hut Lain 4. Kertas & Brg Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg dr Karet 6. Semen & Brg lain Bkn logam 7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk. Mesin & Peralatan 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik b. Air Bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN a. Perdagangan Besar dan Eceran b. Hotel c. Restoran 7. ANGKUTAN a. Pengangkutan 1. Angkutan Jalan Raya 2. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Telekomunikasi 8. BANK & LEMBAGA KEU LAINNYA a. Bank b. Lembaga Keuangan Bukan Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan 9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi 3. Perorangan dan Rumah Tangga PDRB

38,04 32,82 1,85 1,61 0,84 0,92 0,53

37,73 32,56 1,72 1,66 0,85 0,94 0,53

37,29 32,26 1,64 1,71 0,87 0,82 0,54

36,91 31,88 1,67 1,69 0,86 0,79 0,53

35,85 30,84 1,63 1,69 0,84 0,85 0,53

0,53 14,24 14,24 5,15 0,44 1,68 0,03 0,00 6,89 0,04 0,00

0,53 14,16 14,16 5,02 0,43 1,69 0,03 0,00 6,94 0,04 0,00 0,45 0,36 0,09 6,89 12,74 12,24 0,05 0,46 4,23 3,55 3,55 0,01 0,67 0,61 0,07 5,73 0,99 0,26 4,34 0,14 17,53 14,43 3,10 1,56 0,10 1,43 100,00

0,54 13,99 13,99 4,91 0,43 1,68 0,03 0,00 6,90 0,04 0,00 0,44 0,36 0,08 6,63 12,73 12,24 0,04 0,46 4,13 3,46 3,45 0,01 0,67 0,60 0,08 5,79 1,00 0,25 4,41 0,13 18,47 15,44 3,03 1,54 0,07 1,42 100,00

0,53 13,59 13,59 4,73 0,40 1,64 0,03 0,00 6,75 0,04 0,00 0,46 0,37 0,09 6,75 12,70 12,22 0,04 0,45 4,31 3,63 3,63 0,01 0,68 0,60 0,08 5,92 1,18 0,26 4,34 0,13 18,83 15,95 2,88 1,49 0,08 1,32 100,00

0,53 13,15 13,15 4,57 0,39 1,59 0,03 0,00 6,53 0,04 0,00 0,48 0,39 0,09 6,66 12,63 12,16 0,04 0,48 4,51 3,83 3,83 0,01 0,68 0,60 0,08 6,11 1,18 0,27 4,54 0,13 20,03 17,24 2,79 1,42 0,07 1,29 100,00

0,46 0,36 0,10 6,67 12,90 12,36 0,05 0,48 4,22 3,53 3,52 0,01 0,69 0,63 0,07 5,49 0,87 0,25 4,23 0,15 17,44 14,19 3,25 1,66 0,11 1,47 100,00



II - 59

Kondisi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sektor dimana produk yang dihasilkan menjadi kebutuhan pokok hidup rakyat. Berdasarkan data BPS Kab. Banjarnegara tahun 2010, luas lahan Kabupaten Banjarnegara 14.568 Ha atau 13,62% termasuk lahan sawah, sehingga Kabupaten Banjarnegara juga memproduksi tanaman pangan seperti padi sawah, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Kabupaten Banjarnegara memiliki lahan non pertanian lebih besar daripada lahan pertanian yaitu 86,38% atau 92.403 Ha. Luas panen padi Kabupaten Banjarnegara sebesar 27.311 Ha, terdiri dari 25.028 Ha sawah basah dan 2.283 Ha sawah kering (padi gogo). Jumlah produksi padi sawah di Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 adalah 143.666,54 ton yang tersebar pada seluruh kecamatan kecuali Batur, Jumlah produksi terbesar terdapat di Kecamatan Mandiraja sebesar 16.683,97 ton dan jumlah produksi terkecil terdapat di Kecamatan Batur karena tidak memiliki lahan pertanian sawah, Sedangkan untuk padi gogo jumlah produksinya adalah 8.419,33 ton dan ada beberapa kecamatan yang tidak mengasilkan padi gogo. Tanaman palawija yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara antara lain jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Jumlah produksi tanaman palawija antara lain jagung sebesar 102.004,82 ton dari 24.359 Ha luas panen yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Produksi tanaman Ubi Kayu sebesar 270.826,95 ton dari 12.109 Ha. Produksi tanaman Kacang Tanah sebesar 2.015,84 ton dari 1.738 Ha. Sedangkan produksi tanaman Kedelai sebesar 393,03 ton dari 501 Ha. Tanaman Sayuran Kondisi tanaman sayur-sayuran di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas bawang daun, kentang, kubis, petsai/sawi, wortel, kacang merah, kacang panjang, cabe, tomat, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, petai, jengkol, mlinjo dan terong. Tanaman Buah-buahan Kabupaten Banjarnegara menghasilkan buah-buahan dalam jumlah yang cukup besar, Jenis buah-buahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara dan produksinya dalam tahun 2010 adalah; Pisang (7.278.867 Kg), Salak (228.226.078 Kg), Nenas (64.643 Kg), Jambu Biji (776.840 Kg), Pepaya (543.810 Kg), Durian (1.180.855 Kg), Rambutan (1.070.690 Kg), Duku (1.052.290 Kg), Jeruk siam (150.100 Kg), Mangga (3.485 Kg), Manggis (1.078 Kg), Alpukat (58.550 Kg), Belimbing (54.210 Kg), Jambu Air (1.974,95 Kg), Sawo (63.030 Kg), Sirsak (79.144 Kg), Melinjo (208.755 Kg) dan Sukun (70.110 Kg).


II - 60

Kondisi Peternakan Kondisi peternakan di Kabupaten Banjarnegara dikelopokan menjadi 3 jenis, yaitu ternak besar (kuda, sapi potong, sapi perah dan kerbau), ternak kecil (kambing dan domba) dan ternak unggas dan kelinci (ayam, itik, puyuh, unggas lainnya dan kelinci), Ternak sapi potong kerbau, kuda, kambing dan domba tersebar di seluruh kecamatan, begitu juga dengan ternak unggas juga tersebar di seluruh kecamatan. 2.7.3 Sektor Industri Sektor industri di Kabupaten Banjarnegara didukung dengan keberadaan perusahaan maupun industri skala rumah tangga baik pengoalahan dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan aneka jenis industri kerajinan lainnya. Tabel 2.32 Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Produksi Menurut Kelompok Jenis Industri di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No. A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Jumlah Tenaga Kerja (Juta Rp.) Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan Tempe Kedelai 1.923 4.225 Tempe Gembus 13 51 Tahu 111 312 Gula Kelapa 6.358 13.007 Gula Aren 370 735 Susu Kedelai 5 10 Minyak 11 39 Nilam/atsiri Aneka Makanan 734 2.213 ringan Jenang 65 164 Emping Melinjo 41 91 Tepung Tapioka 6 381 Tembakau 482 2.333 garangan Jamur Tiram 9 18 Kopra 9 19 Kerupuk singkong 66 183 Teh Rakyat 59 202 Madu 1 3 Pengolahan Gaber 12 23 Bioetanol 1 2 Pengolahan Kayu 31 312 Gaplek 2 5 Kolang-Kaling 3 36 Minuman Carica 3 10 Minuman 1 5 Purwaceng Tape/peyem 4 10 Kopi Bubuk 14 17 Saos Tomat 1 8 Jenis Industri

Jumlah Perusahaan

Nilai Investasi

Produksi

Satuan

1.712,06 13,30 468,20 13.285,09 79,60 21,70 107,00

5.477.744 27.320 599.448 6.731.120 312.690 6.310 27.480

Kg Kg Kg Kg Kg Liter Kg

3.827,50

3.761.888

Kg

193,60 17.70 295,00 534,90

306.180 25.680 1.728.000 295.671.201

Kg Kg Kg Kg

1.041,20 49,00 136,75 17,40 5,00 220,00 95,00 2.116,00 2,90 6,00 16,50 2,00

13.850 78.800 72.345 66.580 1.500 262.000 2.400 212.777 540 6.000 3.855 750

1,80 4,24 1,50

6.420 3.955 880

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg M3 Kg Kg Btl Sachet Kg Kg Btl


II - 61

No. 28 29 30

Jenis Industri

Jumlah Perusahaan

Jumlah Tenaga Kerja (Juta Rp.) 2 1.678 10.738

Minyak Urut 1 Mebelair/perabot 772 Kerajinan 6.179 Bambu/Kayu 31 Penggilingan 93 170 Padi/Tepung 32 Pakan ikan 1 10 33 Rokok 1 10 34 Pengolahan 2 8 Tempurung 35 Kecap 1 3 Jumlah 17.385 37.033 B Industri Aneka 1 Genteng 60 145 2 Paving 4 11 3 Industri Tas 4 19 4 Konveksi/penjahit 210 292 5 Batu Bata 751 2453 6 Alumunium 23 45 7 Batako 32 123 8 Pelana kuda 1 3 9 Kaligrafi Bambu 1 1 10 Perbengkelan 230 489 11 Pupuk Organik 2 7 12 Sapu Ijuk 14 29 13 Pandai Besi 48 159 14 Gypsum 17 39 15 Bulu Mata 18 485 16 Batik Tulis 73 158 17 Kerajinan Kulit 27 89 Kerang 18 Keramik 29 182 19 Batu Lempeng 3 9 20 Anyaman Jaring 1 2 21 Reparasi Elektronik 31 36 22 Kerajinan Batu 26 47 23 Kaki Guci 33 284 24 Wayang Kulit 1 1 25 Sablon 7 20 26 Kaos Kaki 1 3 27 Batu Split 51 257 28 Mainan anak 1 2 Jumlah 1.699 5.390 Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

Nilai Investasi

Produksi

Satuan

0.50 3.389,40 5.986,15

450 140.065 115.824.297

Btl Buah Buah

1.782,10

1.419.479

15,00 50,00 10,00

30.000 864.000 20.000

50,00 35.554

3.000 433.709.004

btl

1.201,0 16,9 19,0 635,0 1.448,7 135,0 266,1 1,0 1,0 2.016,0 18,2 11,9 136,7 177,0 12,8 829,5 301,0

2.100.000 43.800 1.630 685.116 35.059.066 52.970 2.741.600 84 36 13.164 39.000 8.100 164.377 19.551 830.260 19.272 252.000

Lembar Stel Pasang Buah Lembar Lusin Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

205,0 31,0 1,0 39,7 12,6 217,5 0,4 13,6 25,0 221,2 5,0 7.999

114.680 9.600 36 1.075 4.260 196.640 30 7.860 450 3.401 2.250 42.370.308

Kg Kg Batang Buah

2.8 KONDISI UTILITAS WILAYAH 2.8.1 Jaringan Air Bersih Penyediaan air bersih perkotaan bertujuan untuk menunjang perkembangan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Prasarana air bersih untuk Kabupaten Banjarnegara selama ini dilayani oleh sistem pelayanan air bersih perpipaan (PDAM) dan non perpipaan, Walaupun belum merata menjangkau seluruh penduduk, sistem penyediaan .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 62

air bersih PDAM saat ini telah dapat melayani setiap wilayah yang ada di Kabupaten Banjarnegara terutama yang dekat dengan jalan raya. A. Perpipaan (PDAM)

PDAM adalah penyedia utama air bersih perkotaan di Kabupaten Banjarnegara, Akan tetapi karena keterbatasan investasi, kondisi PDAM belum dapat berkembang optimal sehingga cakupan pelayanannya juga tergolong masih sangat rendah, Sampai tahun 2010, pelayanan kebutuhan air bersih yang dapat dijangkau oleh sambungan air dari PDAM Kabupaten Banjarnegara baru 8,180 pelanggan/rumah tangga, atau hanya terlayani 3,39% dari 241,527 rumah tangga, Pelayanan PDAM masih sangat terbatas pada bagian pusat kota dan sekitarnya, Oleh karena itu, perlu penambahan jaringan pelayanan air bersih PDAM guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah yang belum terlayani. PDAM Kabupaten Banjarnegara dibagi ke dalam beberapa cabang pelayanan sesuai dengan area pelayanannya, PDAM Kabupaten Banjarnegara mengelola beberapa sumber air baku dengan memanfaatkan air permukaan dan air tanah, Tetapi alternatif sumber air baku yang lebih dioptimalkan pemanfaatannya berasal dari air permukaan, yaitu Sungai Serayu. Air tanah yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku oleh PDAM adalah air tanah dangkal dan air tanah dalam, Namun sumber air tanah dangkal hanya dapat dimanfaatkan pada musim penghujan saja karena pada musim kemarau sumur biasanya mengalami kekeringan. Tabel 2.33 Banyaknya Pelanggan Air PDAM dan Jumlah Pemakaian Air (m3) yang Dipakai Dirinci Menurut IKK di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IKK Susukan Purworejo Klampok Mandiraja Purwonegoro Bawang Banjarnegara Wanadadi Punggelan Kaeangkobar Pejawaran Wanayasa Kalibening Jumlah

Banyaknya Pelanggan 296 628 100 151 421 5.045 159 582 235 86 308 101 8.112

Jumlah Pemakaian Air (m3) 55.050 116.380 18.453 25.922 109.387 1.099.543 30.113 99.395 37.620 17.591 38.073 15.046 1.662.573

Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010 .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 63

Tabel 2.34 Banyaknya Air Minum yang Disalurkan oleh PDAM Menurut Jenis Pelanggan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No, I.

II.

Jenis Sosial Sosial Umum Sosial Khusus Non Niaga Rumah Tangga A Rumah Tangga B Rumah Tangga C Rumah Tangga D Instansi Pemerintah

III.

Niaga Niaga Kecil Niaga Besar

IV,

Industri Industri Kecil Industri Besar Khusus Pelabuhan Tangki Jumlah

V,

Jumlah Pelanggan

Air Minum yang Disalurkan Jumlah (m3)

Nilai (Rp. 000)

112 134

71.806 47.741

66.719.300 79.869.940

7.297 133

1.398.650 23.695

2.761.044.950 63.220.830

194

77.100

228.496.770

242

43.581

197.465.000

8.112

1.662.573

3.396.816.790

1.619.440

3.327.288.420

8.270 Tahun 2009 Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

B. Non-perpipaan

Sumber air bersih yang menggunakan non-perpipaan yaitu berasal langsung dari sungai dan sumur. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Banjarnegara juga memanfaatkan secara langsung aliran sungai Serayu dan anak sungai lainnya untuk keperluan mencuci dan mandi serta irigasi pertanian, Selain itu, ada pula yang menggunakan sumur artetis maupun sumur gali, Bagi pemukiman yang letaknya dekat dengan sungai, mereka langsung mengambil air dari sungai dengan pipa-pipa yang dialirkan dari sungai menuju kerumah masing-masing, sedangkan pemukiman yang jauh dari sungai, mereka menggunakan sumur artesis untuk keperluan MCK sehari-hari,


II - 64

PETA 13 PENYEDIAAN SISTEM AIR MINUM PERPIPAAN (PDAM) KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN TERLAYANI KECAMATAN BELUM TERLAYANI


Sumber: PDAM Banjarnegara, 2010

2.8.2 Jaringan Listrik Secara umum jaringan listrik telah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten ini memiliki potensi sumber pembangkit listrik yang cukup besar, diantaranya adalah Waduk Mrica sebagai sumber pembangkit PLTA Mrica dan Panas Bumi Dieng sebagai sumber pembangkit PLTP Dieng, Namun disisi lain potensi pembangkit listrik yang ada di Waduk Mrica terjadi permasalahan Gambar Kondisi Jaringan sedimentasi endapan lumpur sehingga menyebabkan Listrik di Kabupaten debit air yang ada di dalam waduk tersebut menjadi Banjarnegara berkurang yang akhirnya berdampak pada pelayanan supply listrik menjadi berkurang, Sejauh ini jumlah pelanggan PLN pada tahun 2010 adalah sebanyak 154.446 pelanggan. Selain itu PLN juga mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk fasilitas umum dan penerangan umum sebesar 30 dan 10 dari total kebutuhan untuk rumah tangga. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.35 Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No

Kecamatan

Banyaknya Pelanggan

1

Susukan

7.879

2

Purworejo Klampok

7.796

3

Mandiraja

9.846

4

Purwonegoro

9.546

5

Bawang

12.042

6

Banjarnegara

13.747

7

Pagedongan

6.348

8

Sigaluh

6.407

9

Madukara

8.124

10

Banjarmangu

6.649

11

Wanadadi

6.749

12

Rakit

7.509

13

Punggelan

9.758

14

Karangkobar

4.977

15

Pagentan

6.892

16

Pejawaran

6.045

17

Batur

4.386

18

Wanayasa

5.912

19

Kalibening

8.145

20

Pandanarum

5.689

Jumlah 154.446 Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010 .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 66

Pembangkit yang sudah beroperasi: 1. PLTA Pangsar Sudirman 2. PLTA Tulis 3. PLTP Dieng 4. PLTM Plumbungan 5. PLTM Siteki 6. PLTM Tapen 7. PLTMH Karangtengah 8. PLTMH Pesangkalan 9. PLTMH Blimbing I (Sedang Solo)

3 x 60,3 MW 2 x 6,2 MW 60 MW

300 Kw 20 Kw 100 Kw

180,9 MW 12,4 MW 60,0 MW 1,6 MW 1,2 MW 1,0 MW 0,3 MW 0,02 MW 0,1 MW

Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

2.8.3 Jaringan Telekomunikasi Penyedia jasa di bidang Telekomunikasi di Kabupaten Banjarnegara adalah PT. Telkom yang menyediakan sarana telekomunikasi yang terdiri dari Telepon Kabel, Flexi, Data Internet, Telkom Vision (Yes TV), penyedia saluran data langsung yang dapat digunakan oleh seluruh pelanggan di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Pengguna Jumlah pengguna jasa Telekomunikasi yang menjadi pelanggan Telkom termasuk layanan wartel yang dapat digunakan seluruh masyarakat di Kabupaten Banjarnegara. Sistem Jaringan Sistem Jaringan yang dimiliki PT, Telkom adalah:  Jaringan Kabel Tanah  Jaringan Kabel Udara  Jaringan Transmisi antar Kota sebagai penghubung dengan Serat Optik ataupun lewat Transmisi Frekuensi Udara Jaringan kabel tersebut diatas untuk melayani Telepon kabel baik untuk Voice, data ataupun internet, sedangkan jaringan Transmisi antar kota untuk menghubungkan dari satu kota ke kota lainnya dan bahkan untuk Sambungan Langsung Internasional (SLI).

Gambar Kondisi Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Banjarnegara


II - 67

Jangkauan Pelayanan Jangkauan pelayanan jaringan Telkom, mulai jaringan kabel tanah maupun kabel udara telah menjangkau 20 Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjarnegara. PT. Telkom tetap berupaya memberikan pelayanan jasa telekomunikasi dengan Telkom Flexi-nya yang secara fungsi kegunaan sama, bisa telepon lokal, SLJJ, internet dan lain sebagainya. 2.8.4 Sistem Pengairan Sumber air yang dimanfaatkan untuk pengairan di Kabupaten Banjarnegara terdiri dari sungai dan waduk, Sungai yang dimanfaatkan sebagai sumber pengairan yang dapat mengairi areal sawah seluas 14.568 hektar adalah Sungai Serayu dengan anak-anak sungainya : Kali Tulis, Kali Merawu, Kali Pekacangan, Kali Gintung dan Kali Sapi, sedangkan waduk yang dimanfaatkan untuk mengairi areal sawah tersebut adalah Waduk Mrica dan Waduk Tulis. Sawah di Kabupaten Banjarnegara sebagian besar adalah sawah irigasi yaitu irigasi teknis seluas 6.198 ha, irigasi tadah hujan seluas 3.725 ha, irigasi desa/non PU 1.463 ha, irigasi sederhana seluas 2.553 ha dan irigasi setengah teknis seluas 629 ha. 2.8.5 Jaringan Air Limbah Sistem air limbah di Kabupaten Banjarnegara hingga saat ini masih ditangani secara individu oleh tiap-tiap rumah tangga dan masing-masing industri (industri rumah tangga). Air limbah rumah tangga langsung di buang ke saluran pembuangan/se-lokan, Untuk industri, sebagian kecil memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), air sebelum dibuang ke perairan umum diolah di dalam unit ini dulu. Jumlah air limbah buangan diperhitungkan dengan asumsi 80% dari air bersih yang dipergunakan menjadi air limbah. Besarnya pemakaian air bersih rata-rata perjiwa perhari 70 liter. 2.8.6 Kondisi Persampahan Jaringan persampahan di Kabupaten Banjarnegara melayani Kota Banjarnegara dan ibukota-ibukota kecamatan, yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Banjarnegara, dengan sistem pooling yang dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan membuang sampah dengan cara tradisional (dibakar/dikubur). Sampah di Kabupaten Banjarnegara berasal dari sampah Permukiman, pertokoan dan pasar, perkantoran, penyapuan jalan serta sampah dari sarana umum lainnya.


II - 68

Gambar Kondisi Tempat Pembuangan Sampah di Kabupaten Banjarnegara

Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Tempat Pembuangan Sampah

Sistem persampahan yang diterapkan dijelaskan secara umum yaitu (1) sampah dikelola swadaya masyarakat sampai ke TPS, (2) pembuangan sampah dari TPS ke TPA yang dilakukan oleh DKP. Sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Banjarnegara yang tersedia adalah a. 6 truk sampah; b. 150 gerobak sampah; c. 15 Tempat Pembuangan Sampah; d. 1 Tempat Pembuangan Akhir Sampah; dan e. 1 truk tinja, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mampu mengangkut sampah 88,25% dari total sampah 166 m3 per hari. 2.8.7 Sistem Jaringan Jalan dan Transportasi Sistem jaringan jalan di Kabupaten Banjarnegara dilalui oleh jalur utama yang menghubungkan wilayah-wilayah penting di Propinsi Jawa Tengah. Menurut fungsinya, jaringan yang ada meliputi fungsi kolektor dan lokal. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Sedangkan Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jaringan jalan di Kabupaten Banjarnegara dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 1. Kolektor Primer, merupakan jalur jalan utama di Kabupaten Banjarnegara yang menghubungkan Ibukota Banjarnegara dengan Kota Purbalingga (arah barat) dan Kota Wonosobo (arah timur) yang melalui Kecamatan Susukan kearah timur sampai dengan Kecamatan Sigaluh kearah barat;


II - 69

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8. 9.

Lokal Primer, merupakan jalur jalan utama yang menghubungkan Ibukota Banjarnegara ke Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Banjarmangu, Karangkobar, Wanayasa dan Kalibening; Lokal Primer, merupakan jalur jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Wanadadi ke arah utara melalui Kecamatan Rakit, Punggelan, Pandanarum sampai dengan Kecamatan Kalibening; Lokal Primer, merupakan jalur jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Banjarnegara ke Kabupaten Kebumen melalui Desa Panggisari Kecamatan Mandiraja ke arah selatan menuju Gombong Kabupaten Kebumen; Lokal Primer, merupakan jalur jalan utarna dari Ibukota Banjarnegara melalui Kecamatan Pagedongan ke arah selatan rnenuju perbatasan Kabupaten Kebumen; Lokal Primer, merupakan jalur jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Sigaluh ke arah utara melalui Kecamatan Madukara, Kecamatan Pagentan, Kecarnatan Pejawaran sampai dengan Kecamatan Batur; Lokal Primer, merupakan jalur jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Banjarmangu ke arah barat laut melalu Kecamatan Pandananrm sampai dengan Kecamatan Kalibening, Kolektor sekunder, merupakan jalur jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Wanayasa ke arah timur sampai dengan Kecamatan Batur; Kolektor sekunder, jalan penghubung antar kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara.

Pengembangan jaringan jalan di wilayah Kabupaten Banjarnegara khususnya di wilayah kecamatan yang memiliki kawasan hutan yang dikelola olah pihak Perhutani biasanya sulit dilakukan. Hal ini menyebabkan aksesibilitas di wilayah kecamatan tersebut sangat terbatas karena minimnya akses jaringan jalan. Di wilayah kecamatankecamatan tersebut, disamping kondisi topografi wilayah yang kurang memadai untuk perluasan jaringan jalan, perizinan dari pihak Perhutani juga sulit diperoleh berkaitan dengan perluasan jaringan transportasi yang melalui kawasan hutan produksi tersebut. Panjang jalan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 adalah 1.030,613 Km. Dilihat dari jenis permukaannya, jalan di Kabupaten Banjarnegara dibagi atas tiga bagian, yaitu jalan aspal, jalan kerikil/ batu dan jalan tanah.


II - 70

Tabel 2.36 Daftar Panjang Jalan Menurut Keadaan dan Status di Kabupaten Banjarnegara Keadaan Tahun 2010

Keadaan

Jalan Negara

Status Jalan (Km) Jalan Provinsi

Jalan Kabupaten

A, Jenis Permukaan  Aspal  Kerikil  Tanah  Tidak dirinci Jumlah B, Kondisi Jalan

57,713

84,490

725,88 133,52 29,01

57,713

84,490

888,41

 Baik

19,582

28,350

452,59

 Sedang  Rusak

38,131

55,890 0,250

150,83 116,77

 Rusak Berat Jumlah

168,21 57,713

84,490

888,41

C, Kelas Jalan  Kelas I  Kelas II  Kelas III  Kelas III A

57,713

 Kelas III B  Kelas III C  Kelas tidak dirinci Jumlah 57,713 Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

84,490 888,41 84,490

888,41


II - 71


14

II-60



2.9

VISI DAN MISI KABUPATEN BANJARNEGARA Arahan kebijakan dan rencana program pembangunan di Kabupaten Banjarnegara mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 serta visi dan misi Kabupaten Banjarnegara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 20062011 yang juga merupakan program Bupati Banjarnegara sebagai Kepala Daerah. 2.9.1 VISI Visi dalam hal ini adalah visi pemerintah daerah, yaitu visi Kepala Daerah. Visi pemerintah daerah pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam periode 2006-2011. Fungsi visi pemerintah daerah, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan, tetapi visi harus dapat diwujudkan dan dapat dirasakan ketercapaiannya. Berdasarkan uraian pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Banjarnegara masih dijumpai masalah-masalah yang masih perlu ditangani dengan sungguh-sungguh, pada periode 2006-2011, yaitu: ekonomi rakyat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, kemiskinan, pengangguran, dan pemerintahan. Dengan kata lain kesejahteraan rakyat masih perlu ditingkatkan pada masa depan. Secara awam kunci kesejahteraan adalah: kenyang, sehat ,pinter ,nyaman dan moralitas. Ini merupakan mandat daerah, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan atau direalisasi dan akan memberi warna kuat terhadap visi yang akan dirumuskan. Berdasarkan masalah, potensi dan harapan masa depan, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam periode pemerintahan 2006-2011 menetapkan visi sebagai berikut: “Banjarnegara yang Mandiri, Berkualitas, Sejahtera, Bermartabat, Iman dan Taqwa berdasarkan Pancasila” Visi tersebut dapat dijelaskan dengan Kabupaten Banjarnegara sebagai daerah otonom dan telah mendapatkan penyerahan urusan pemerintahan, mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan tujuan daerah, yaitu masyarakat yang sejahtera. Dalam periode 2006-2011 Kepala Daerah beserta perangkat daerah dan stakeholders mempunyai komitmen untuk mewujudkan “Banjarnegara yang Mandiri, Berkualitas, Sejahtera, Bermartabat, Iman dan Taqwa berdasarkan Pancasila” 2.9.2 Misi Misi dalam hal ini adalah misi Kepala Daerah. Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalsasi dari visi. Misi merupakan bidang-bidang yang akan diarungi untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga berupa outputoutput yang perlu diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Misi pada dasarnya .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 73

merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud. Visi yang terlalu tinggi harapannya berarti akan merupakan tugas berat bagi misi, sehingga boleh jadi gagal. Sebaliknya harapan yang tidak terlalu tinggi terhadap visi yang ditetapkan, akan memuluskan pencapainya karena tidak terlalu membebani tugas misi. Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah sebagaimana rumusan di muka, maka dirumuskan misi (beban kinerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif dan bersih (bebas KKN) dengan mengutamakan masyarakat. 2. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan investasi pembangunan. 3. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan. 4. Meningkatkan kualitas dan kecerdasan sumberdaya manusia dalam pembangunan yang berkelanjutan. 5. Memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dari keterpurukan ekonomi nasional. 6. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan yang demokratis dan agamis. Misi Kepala Daerah pada dasarnya akan merupakan beban kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah maupun akan dibentuk. Oleh karena itu, dari rumusan misi tersebut sebenarnya telah tergambarkan SKPD apa yang akan perlukan/ dibentuk untuk mewujudkan visi Kepala Daerah. Paling tidak tergambarkan SKPD yang akan mempunyai beban berat dalam mewujudkan visi Kepala Daerah. 2.10

INSTITUSI DAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH Institusi dan organisasi pemerintahan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan pada Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Peraturan Daerah tersebut adalah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli Bupati, Sekretaria.t DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Satuan Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara dibantu dengan 3 Asisten yang masing-masing membidangi 3 bagian, yaitu: a.

Asisten Pemerintahan, membidangi: 1) Bagian Tata Pemerintahan; 2) Bagian Pemerintahan Desa; 3) Bagian Hukum.


II - 74

b.

c.

2.

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membidangi: 1) Bagian Pembangunan; 2) Bagian Perekonomian; 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat. Asisten Administrasi, membidangi: 1) Bagian Organisasi; 2) Bagian Hubungan Masyarakat; 3) Bagian Umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara. Tugas pokok dinas daerah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas daerah yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara, adalah: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

3.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah; Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara. Tugas pokok lembaga teknis daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara, adalah: a. b. c. d. e. f.

Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Kantor Lingkungan Hidup;


II - 75

g. h. i. j.

Kantor Ketahanan Pangan; Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Institusi dan organisasi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang terkait dengan fungsi regulator (pengaturan dan pengarahan aturan sanitasi serta perencanaan sanitasi) dan operator sanitasi (penyediaan dan pendistribusian layanan sanitasi serta pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan pengelolaan sanitasi) adalah: 1. 2. 3. 4.

Bappeda; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum; dan Kantor Lingkungan Hidup.

Tugas pokok dinas dan lembaga teknis daerah yang terkait dengan sanitasi di Kabupaten Banjarnegara ditunjukkan pada table berikut: Tabel 2.37 Tugas Pokok Dinas dan Lembaga Teknis Daerah terkait Sanitasi di Kabupaten Banjarnegara No. 1

SKPD BAPPEDA

Tugas Pokok Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan yang menjadi kewenangan daerah. Kontor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup

2

Dinas Kesehatan

3

Dinas Pekerjaan Umum

4

Kantor Lingkungan Hidup Sumber : - Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 - Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008

Fungsi Regulator

Regulator operator

dan

Regulator operator

dan

Regulator Operator

dan

Institusi yang juga terkait langsung dengan sanitasi khususnya penyediaan air minum adalah PDAM yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pendirian PDAM bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum dan merupakan dalah satu sumber penerimaan asli daerah.


II - 76

Tugas pokok PDAM adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek social, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Bagan organisasi dari instansi terkait dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banjarnegara

KEPALA SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG EKONOMI DAN PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG PERTANIAN DAN KEHUTANAN

SUB BIDANG PENANAMAN MODAL, PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG STATISTIK ,MONITORING,DAN EVALUASI

SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL SPIRITUAL DAN BUDAYA

SUB BIDANG PERHUBUNGAN DAN PRASARANA WILAYAH

SUB BIDANG STATISTIK, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUB BIDANG TATA RUANG,SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG MONITORING, EVALUASI,DAN PELAPORAN

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008


II - 77

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara KEPALA

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN DASAR DAN INSTITUSI

SEKSI BINA SARANA PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN

BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BIDANG PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN DAN PROMOSI KESEHATAN

SEKSI PENCEGAHA N PENYAKIT

SEKSI PENGEMBANGA N PROMOSI KESEHATAN

SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENANGGULANG AN KEJADIAN LUAR BIASA

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEM ITRAAN

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

SUB BIDANG KEUANGA N


BIDANG KESEHATAN KELUARGA

SEKSI GIZI MASYARAKAT

SEKSI KESEHATAN IBU DAN ANAK

SEKSI KESEHATAN REMAJA DAN USIA LANJUT

UPTD



II - 78

Gambar 2.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara KEPALA SEKRTARIAT KELOMPOK JABTAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PERNCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG BINA MARGA

BIDANG CIPTA KARYA

BIDANG TATA RUANG

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG

SEKSI TATA RUANG WILAYAH

SEKSI PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN SARANA AIR BERSIH

SEKSI PENGENDALIAN TATA RUANG DAN KAWASAN

SUB BAGIAN KEUANGAN


BIDANG KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PENERANGAN JALAN

SEKSI KEBERSIHAN SEKSI PERTAMANAN DAN PERINDAHAN KOTA

SEKSI PENERANGAN JALAN

UPTD


Gambar 2.4 Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SEKSI PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 79

2.11

TATA RUANG WILAYAH Berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Banjarnegara, diantaranya adalah sebagai daerah agraris yang memiliki sumberdaya manusia yang cukup, dan memiliki beberapa produk unggulan, seperti; produk pertanian padi, perikanan, peternakan, tanaman sayuran, dan lain-lain, Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara, tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah “mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian dan pariwisata yang unggul dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan”, Perwujudan tujuan ini merupakan upaya untuk mewujudkan wilayah pembangunan yang berkembangan dengan mempertimbangkan potensi daerah dengan memperhatikan kelestarian alamnya, Terdapat 4 (empat) kunci dalam tujuan di atas, yaitu : 1. Pengembangan pertanian; sektor pertanian merupakan sektor yang paling penting di Kabupaten Banjarnegara, pengembangan sektor ini harus dioptimalkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk, 2. Pengembangan pariwisata; potensi pariwisata di Kabupaten Banjarnegara sangat beragam dan potensial dikembangkan sebagai ikon daerah, 3. Sistem wilayah terpadu; pengembangan wilayah Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui keterpaduan kawasan perdesaan dan perkotaan, 4. Berkelanjutan; karakter wilayah Kabupaten Banjarnegara yang terdiri atas hulu (kawasan bagian Utara) dan hilir (kawasan bagian tengah-selatan) membutuhkan penanganan alam yang tepadu dengan prinsip kelestarian lingkungan, Kebijakan penataan ruang Kabupaten Banjarnegara untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, meliputi : a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah; b. Peningkatan keterhubungan kawasan perkotaan –perdesaan; c. Pengembangan prasarana wilayah Kabupaten; d. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; e. Pengembangan pariwisata alam dan buatan; f. Pengembangan kawasan perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten; g. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung; h. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup; dan i. Pengembangan kawasan strategis Kabupaten,


II - 80

2.11.1 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan hasil analisa tentang struktur wilayah, Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi beberapa hirarki, Hirarki perkotaan tersebut dibentuk oleh perkembangan dan pertumbuhan perkotaan itu sendiri, Sedangkan, perkembangan dan pertumbuhan perkotaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : kependudukan, kelengkapan fasilitas dan aksesibilitas, Pada variabel kependudukan pendekatan yang digunakan adalah jumlah, kepadatan penduduk dan penduduk menurut tingkat pendidikan, Pada variabel kelengkapan fasilitas, yang diperhitungkan adalah fasilitas yang memiliki skala pelayanan wilayah (kecamatan, sub wilayah, wilayah), meliputi fasilitas perekonomian (perdagangan dan jasa) dan fasilitas sosial (pendidikan dan kesehatan), Pada variabel kelengkapan aksesibilitas, yang diperhitungkan adalah kondisi jalan dan kelas jalan, Dalam suatu wilayah pengembangan akan terdapat banyak kota dengan berbagai ukuran, Untuk mengarahkan pembangunan dari suatu wilayah, maka perlu dikenal dengan baik bagaimana peranan kota-kota tersebut termasuk hirarkinya di dalam suatu wilayah, Untuk menentukan hirarki kota-kota dalam suatu wilayah dengan cara meninjau jumlah pelayanan yang dapat diemban oleh sebuah kota, Hirarki kekotaan tersebut terdiri atas Hirarki I meliputi Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Madukara, Karangkobar, Purworejo Klampok, dan Kalibening, Hirarki Kota II Kecamatan Purwonegoro, Bawang dan Rakit, Hirarki III meliputi Kecamatan Susukan, Banjarmangu dan Wanayasa, Selanjutnya, Hirarki IV meliputi Kecamatan Pagedongan, Sigaluh, Wanadadi, Pagentan, Pejawaran, Batur dan Punggelan, Pada hirarki V hanya terdapat Kecamatan Pandanarum, Dengan mempertimbangkan kondisi wilayah Kabupaten Banjarnegara, maka untuk memudahkan dalam dalam pembagian sistem pusat pelayanan, maka akan ditentukan pula sistem perwilayahan pembangunan dalam Satuan Wilayah Pembangunan berdasarkan keterkaitannya dengan sistem pelayanan, A. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan Struktur perkotaan wilayah Kabupaten Banjarnegara direncanakan mengikuti konsep dan skenario perkembangan wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu perkembangan Banjarnegara Bagian Utara, Selatan dan Tengah, Banjarnegara Bagian Selatan yang didukung oleh jalur utama Temanggung-Banyumas meliputi Kecamatan Sigaluh, Pagedongan, Bawang, Purwonegoro, Mandiraja, Purworejo Klampok dan Susukan, Arah perkembangan Banjarnegara Bagian Tengah yang merupakan pusat perkembangan Kabupaten Banjarnegara terdiri atas Kecamatan Banjarnegara, Rakit, Madukara, Banjarmangu dan Wanadadi, Sedangkan, Bagian Utara yang merupakan dataran tinggi yang memliki akses jalan menuju Kabupaten Pekalongan, Batang dan Wonosobo terdiri atas Kecamatan Pagentan, Karangkobar, Punggelan, Pandanarum, Kalibening, Wanayasa, Pejawaran dan Batur.


II - 81

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka rencana sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: Tabel 2.38 Rencana Struktur Perkotaan di Wilayah Kabupaten Banjarnegara Hirarki I

Struktur Kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

II

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

III

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Keterangan Kawasan Perkotaan yang akan dikembangkan menjadi PKL adalah kota-kota yang wilayah pelayanannya telah berkembang lebih dari 1 administrasi kecamatan, Skala fasilitas/kegiatan yang dikembangkan di kota ini memiliki pelayanan sebagian atau satu wilayah Kabupaten, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) merupakan kawasan perkotaan yang dalam jangka waktu tertentu akan diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Kawasan Perkotaan yang akan dikembangkan menjadi PPK adalah kota-kota ibukota kecamatan yang memiliki skala kecamatan dan beberapa desa, Kota-kota ini merupakan pusat pemerintahan, aktifitas sosial, serta kegiatan perekonomian di tingkat lokal (kecamatan),

Kawasan Perkotaan - Kawasan Perkotaan Banjarnegara - Kawasan Perkotaan Purworejo Klampok

- Kawasan Perkotaan Karangkobar

- Kawasan Perkotaan Sigaluh - Kawasan Perkotaan Pagedongan - Kawasan Perkotaan Bawang - Kawasan Perkotaan Purwonegoro - Kawasan Perkotaan Susukan - Kawasan Perkotaan Rakit - Kawasan Perkotaan Rakit - Kawasan Perkotaan Madukara - Kawasan Perkotaan Banjarmangu - Kawasan Perkotaan Wanadadi - Kawasan Perkotaan Pagentan - Kawasan Perkotaan Punggelan - Kawasan Perkotaan Pandanarum - Kawasan Perkotaan Wanayasa - Kawasan Perkotaan Pejawaran - Kawasan Perkotaan Batur - Kawasan Perkotaan Mandiraja - Kawasan Perkotaan Kalibening

Sumber : Rencana Tim Penyusun, 2010

B. Rencana Sistem Perwilayahan Sistem perwilayahan merupakan tindak lanjut dari hirarki kota-kota yang telah ditentukan, Pada hirarki kota, kota-kota hanya dilihat sebagai titik-titik dalam ruang, Sementara dalam sistem perkotaan, kota-kota membentuk suatu sistem yang didasari hubungan saling ketergantungan (interdependency) dan keterkaitan (linkage) antara kota satu dengan yang lain secara hirarkis, Dalam sistem perkotaan ini pada hakikatnya terdapat unsur jangkauan wilayah pelayanan, Pembagian sistem wilayah selain didasarkan pada skenario pengembangan wilayah dan hirarki kota yang ada, serta potensi dan permasalahan masing-masing wilayah, .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 82

Secara sosial ekonomi wilayah Kabupaten banjarnegara terbagai atas 3 kelompok utama, yaitu : wilayah bagian utara yang memiliki orientasi pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Karangkobar, wilayah bagian selatan-timur yang memiliki orientasi pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Banjarnegara, dan Wilayah selatan-barat yang memiliki orientasi pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Purworejo Klampok, Berdasarkan pada karakteristik diatas maka wilayah pengembangan Kabupaten Banjarnegara di bagi menjadi : a. Wilayah Pengembangan I, meliputi : Kecamatan Batur, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Pandanarum, dan Kecamatan Karangkobar, Pusat Pelayanan wilayah pengembangan I adalah kawasan perkotaan Karangkobar, Rencana pengembangan fungsi utama di wilayah pengembangan I adalah : -

Pariwisata

-

Pertanian Lahan Kering, Hortikultura, dan perkebunan Agropolitan

-

Konservasi Lingkungan

-

Sumberdaya Energi

- Sumberdaya Mineral b. Wilayah Pengembangan II, meliputi : Kecamatan Madukara, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Sigaluh, Pusat Pelayanan wilayah pengembangan II adalah kawasan perkotaan Banjarnegara, Rencana pengembangan fungsi utama di wilayah pengembangan II adalah : -

Perdagangan dan Jasa

-

Industri

-

Pendidikan

-

Perikanan

-

Pariwisata

-

Pertanian lahan basah (sawah), Pertanian Lahan Kering, dan Perkebunan

-

Sumberdaya Energi

- Sumberdaya Mineral c. Wilayah Pengembangan III, meliputi : Kecamatan Rakit, Kecamatan Purwonegoro, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purworejo Klampok, Kecamatan Susukan, Pusat Pelayanan wilayah pengembangan III adalah kawasan perkotaan Purworejo Klampok, Rencana pengembangan fungsi utama di wilayah pengembangan III adalah : -

Perdagangan dan Jasa

-

Hasil Kerajinan

-

Pertanian lahan basah (sawah)

-

Perikanan (Minapolitan)


II - 83

-

Industri

-

Sumberdaya mineral

Selengkapnya mengenai pembagian wilayah pengembangan di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.39 Rencana Sistem Perwilayahan Kabupaten Banjarnegara Satuan Wilayah Pembangunan

Wilayah Pengembangan I

Wilayah Pengembangan II

Wilayah Pengembangan III

Pusat Pelayanan

Wilayah Pelayanan

Kawasan Perkotaan Karangkobar

Kecamatan Batur Kecamatan Pagentan Kecamatan Pejawaran Kecamatan Wanayasa Kecamatan Kalibening Kecamatan Pandanarum Kecamatan Karangkobar

Kawasan Perkotaan Banjarnegara

Kecamatan Madukara Kecamatan Banjarmangu Kecamatan Punggelan Kecamatan Wanadadi Kecamatan Banjarnegara Kecamatan Bawang Kecamatan Pagedongan Kecamatan Sigaluh

Kawasan Perkotaan Purworejo Klampok

Kecamatan Rakit Kecamatan Purwonegoro Kecamatan Mandiraja Kecamatan Purworejo Klampok Kecamatan Susukan

-

Rencana Fungsi Penopang Kegiatan Wilayah Pariwisata Pertanian Lahan Kering, Hortikultura, dan perkebunan Agropolitan Konservasi Lingkungan Sumberdaya Energi Sumberdaya Mineral Perdagangan dan Jasa Industri Perikanan Pendidikan Pariwisata Pertanian lahan basah (sawah), Pertanian Lahan Kering, dan Perkebunan Sumberdaya Energi Sumberdaya Mineral Perdagangan dan Jasa Hasil Kerajinan Pertanian lahan basah (sawah) Perikanan (Minapolitan) Industri Sumberdaya Mineral

Sumber : Rencana Tim Penyusun, 2010

C. Sistem Pengembangan Sistem Perdesaan Pengembangan sistem perdesaan di Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui pendekatan agropolitan, Kawasan Agropolitan terdiri dari Kota Pertanian dan Desa-Desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi Pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada, Dengan kata lain Kawasan Agropolitan adalah Kawasan Agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan antara lain jaringan jalan, lembaga pasar, lembaga keuangan, perkantoran, lembaga penyuluhan dan alih teknologi, lembaga pendidikan, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, lembaga pertanian, lembaga kesehatan dan sarana prasarana umum, Selanjutnya, Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

II - 84

usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah, Di wilayah Kabupaten Banjarnegara selain ditetapkan kebijakan menjadi Kawasan Agropolitan JAKABAYA (Kecamatan Pejawaran, Karangkobar, Batur, dan Kecamatan Wanayasa), Kawasan agropolitan JAKABAYA juga terdiri dari beberapa Kawasan Sentra Produksi (KSP) dan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) yang terdiri dari: 1. Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kentang, yang meliputi Desa Batur, Sumberrejo, Bakal, Pekasiran, Kepakisan dan Karangtengah yang berada di Kecamatan Batur, dengan Desa Sumberrejo sebagai Desa Pusat Pertumbuhannya (DPP); 2. Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kobis, yang meliputi Desa Gembol, Grogol, Ratamba, Penusupan dan sidengkok yang berada di wilayah Kecamatan Pejawaran dan Batur, Sumberejo dan Pesurenan dengan Desa Ratamba sebagai DPP; 3. Kawasan Sentra Produksi (KSP) Domba Batur, yang meliputi Desa Batur, Sumberejo, Pekasiran dan Kepakisan yang berada di Kecamatan Batur dengan Desa Pekasiran sebagai DPP; 4. Kawasan Sentra Produksi (KSP) Cabai, yang meliputi Desa Darmayasa, Biting, Pejawaran, Penusupan, berada di Kecamatan Pejawaran; Desa Leksana, Purwodadi, Gumelar di Kecamatan Karangkobar, dengan Desa Biting sebagai DPP; 5. Kawasan Sentra Produksi (KSP) Jagung, yang meliputi seluruh desa di Kecamatan Karangkobar, Pejawaran dan sebagian Wanayasa dengan Desa Slatri sebagai DPP; 6. Kawasan sentra Produksi (KSP) Ubi Kayu, yang meliputi Desa seluruh desa di Kecamatan Karangkobar, dengan Desa Sampang sebagai DPP; 7. Kawasan Sentra Produksi (KSP) Teh, meliputi Kecamatan Wanayasa. Selain Kawasan agropolitan JAKABAYA, juga terdapat daerah-daerah yang cukup berpotensi untuk dikembangkan menjadi Kawasan Agropolitan dengan konsep agribisnis, yang mencakup tiga hal, yaitu : 1. Indutri hulu pertanian atau disebut agribisnis hulu, yaitu agribisnis yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian (the manufacture and distribution of farm supllies), seperti industri kimia (pupuk, pestisida, obat-obatan hewan), indsutri agro-otomotive (mesin peranian, peralatan peranian, mesin dan peralatan pengolahan hasil pertanian) dan indsutri pembibitan/ pembenihan tanaman/hewan). 2. Pertanian dalam arti luas (production operation of the farm) disebut juga off the farm agribisnis, yaitu pertanian pertanaman pangan, tanaman holtikulural, tanaman obatobatan, perkebunan, peternakan, perikanan laut/ air tawar serta kehutanan. 3. Industri hilir pertanian atau disebut juga agribisnis hilir, yaitu indsutri yang mengolah hasil pertanian menjadi produk-produk olahan, baik produk antara (intermediated product) maupun produk akhir (storage processing and distribution of farm commodities and items mode from them).


II - 85


15

II-74



Dengan demikian, pembangunan agribisnis bukan hanya pembangunan pertanian saja, akan tetapi merupakan pembangunan pertanian yang menyertakan industri pertanian dan jasanya, Pembangunan agribisnis adalah pembangunan keunggulan bersaing, di atas keunggulan komparatif melalui transformasi pembangunan yang digerakkan oleh kekuatan modal (capital driven) menjadi pembangunan yang digerakkan oleh kekuatan inovasi (innovation driven), Secara umum, membangun agribisnis di wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah mengintegrasikan pembangunan pertanian, industri dan jasa serta membangun ekonomi rakyat, ekonomi daerah, membangun industri kecil-menengah, koperasi, membangun daya saing perekonomian bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, 2.11.2 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan menurut jenisnya di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 dibagi menjadi 2 yaitu Lahan Sawah dan lahan bukan sawah/lahan kering. Lahan sawah di Kabupaten Banjarnegara mempunyai luas 14,568 ha dan lahan kering mempunyai luas 92,403 ha. Dari luas lahan Kabupaten Banjarnegara 106,971 ha, paling banyak diusahakan untuk kegiatan tegalan/kebun adalah 45,49%, hutan negara adalah 14,77% dan yang diusahakan untuk sawah adalah 13,62%, sedangkan yang dimanfaatkan untuk kegiatan bangunan adalah 15,37%, Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : Tabel 2.40 Penggunaan Lahan Menurut jenisnya di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No,

Penggunaan Lahan

Luas Penggunaan Lahan (ha)

Lahan Sawah 14,568 Irigasai teknis 6,198 Irigasi 1/2 teknis 629 Irigasi sederhana 2,553 Irigasi desa/non PU 1,463 Irigasi tadah hujan 3,725 Pasang surut Lebak/ polder, lainnya 2 Bukan Lahan Sawah 92,403 Bangunan/ pekarangan & hal 16,437 Tegalan/ kebun 48,660 Ladang/ huma Rawa tdk ditanami padi Kolam/ empang 513 Hutan rakyat 4,066 Hutan negara 15,800 Perkebunan negara 2,131 Lainnya 4,796 106,971 Jumlah Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2010

Prosentase

1

5,79 0,59 2,39 1,37 3,48 0,00 0,00 15,37 45,49 0,00 0,00 0,48 3,80 14,77 1,99 4,48 100,00


II - 87


16

II-76



BAB III PROFIL SANITASI KABUPATEN BANJARNEGARA

3.1 Kondisi Umum Sanitasi Kabupaten Banjarnegara 3.1.1 Kesehatan Lingkungan Secara umum kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dari beberapa parameter diantaranya sebagai berikut :

a. Rumah Sehat Rumah Sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah tidak terbuat dari tanah. Kabupaten Banjarnegara terdapat 230.983 rumah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara diperoleh data jumlah rumah yang dikategorikan sebagai Rumah Sehat seperti dijelaskan diatas adalah sejumlah 32.073 unit rumah atau 31,48 persen dari jumlah rumah yang diperiksa yaitu 101.983 unit rumah di Kabupaten Banjarnegara. Hasil survei secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Persentase Rumah Sehat Menurut Kecamatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Rumah No

1

2

Kecamatan

Susukan

Pwj Klampok

Puskesmas

Jumlah Seluruh-Nya

Jumlah Diperiksa

Jumlah Sehat

% Sehat

Susukan I

9,632

3,530

36.65

2,110

59.77

Susukan II

4,891

1,850

37.82

608

32.86

Pwj Klampok I

6,788

2,489

36.67

896

36.00

% Diperiksa


III - 89

Rumah No

3

Kecamatan

Mandiraja

4

Purwonegoro

5

Bawang

6

Banjarnegara

Puskesmas

Pwj Klampok II

Jumlah Seluruh-Nya 3,600

Jumlah Diperiksa 3,495

% Sehat

97.08

Jumlah Sehat 420

Mandiraja I

9,954

3,139

31.54

1,198

38.17

Mandiraja II

8,234

2,750

33.40

1,238

45.02

Purwonegoro I

8,814

3,337

37.86

1,231

36.89

Purwonegoro II

10,304

1,805

17.52

114

6.32

Bawang I

7,963

7,963

100.00

2,809

35.28

Bawang II

6,127

5,515

90.01

1,246

22.59

Banjarnegara I

8,398

2,799

33.33

1,307

46.70

Banjarnegara II

7,343

837

11.40

612

73.12

% Diperiksa

12.02

7

Pagedongan

Pagedongan

9,289

3,720

40.05

1,679

45.13

8

Sigaluh

Sigaluh I

3,467

3,467

100.00

1,000

28.84

Sigaluh II

3,210

2,428

75.64

1,026

42.26

Madukara I

4,661

3,240

69.51

827

25.52

Madukara II

5,500

2,998

54.51

1,174

39.16

Banjarmangu I

5,278

2,136

40.47

538

25.19

Banjarmangu II

5,234

2,991

57.15

231

7.72

Wanadadi I

4,418

2,684

60.75

948

35.32

Wanadadi II

3,370

1,178

34.96

485

41.17

Rakit I

7,198

2,286

31.76

849

37.14

Rakit II

5,942

1,384

23.29

408

29.48

Punggelan I

11,309

2,188

19.35

970

44.33

Punggelan II

8,891

3,032

34.10

68

2.24

9

Madukara

10

11

12

13

Banjarmangu

Wanadadi

Rakit

Punggelan

14

Karangkobar

Karangkobar

6,883

4,866

70.70

507

10.42

15

Pagentan

Pagentan I

5,631

2,036

36.16

562

27.60

Pagentan II

3,730

1,846

49.49

516

27.95


III - 90

Rumah No

Kecamatan

Puskesmas

16

Pejawaran

Pejawaran

Jumlah Seluruh-Nya 10,154

17

Batur

Batur I

4,999

747

14.94

83

11.11

Batur II

3,665

1,190

32.47

350

29.41

Wanayasa I

6,774

3,910

57.72

1,865

47.70

Wanayasa II

4,653

2,410

51.79

150

6.22

18

Wanayasa

Jumlah Diperiksa 3,949

% Diperiksa 38.89

Jumlah Sehat 400

% Sehat 10.13

19

Kalibening

Kalibening

9,669

6,990

72.29

3,430

49.07

20

Pandanarum

Pandanarum

5,010

689

13.75

218

31.64

230,983

101,874

44.10

32,073

31.48

JUMLAH (KAB/KOTA)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, 2010

b. Sarana Sanitasi Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Banjarnegara dilihat dari parameter sarana sanitasi dasar diantaranya: jamban, tempat sampah, dan pengelolaan air limbah. Tabel 3.2 Jumlah Rumah Tangga Tanpa Tanki Septik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No.

Kecamatan

Jumlah RT

1

Susukan

809

2

Pwj Klampok

365

3

Mandiraja

4

Purwonegoro

464

5

Bawang

437

6

Banjarnegara

456

7

Pagedongan

160

8

Sigaluh

469

9

Madukara

500

10

Banjarmangu

549

1029


III - 91

11

Wanadadi

173

12

Rakit

494

13

Punggelan

638

14

Karangkobar

15

Pagentan

491

16

Pejawaran

77

17

Batur

18

Wanayasa

197

19

Kalibening

282

20

Pandanarum

133

82

1201

Total

9.006



III - 92

Tabel 3.3 Kepemilikan Sanitasi Dasar Rumah Tangga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010

1,850

1,520

Pwj Klampok I

7,917

2,489

Pwj Klampok II

4,294

Mandiraja I Mandiraja II

2

3

4

5

2,033

57.6

64.3

82.2

87.2

1,850

1,256

67.9

64.3

1,850

1,958

78.7

88.6

2,489

1,795

72.1

65.0

3,600

2,903

80.6

41.4

3,600

2,094

58.2

11,679

3,515

912

25.9

46.2

3,515

718

9,470

2,750

1,937

70.4

83.8

2,750

Purwonegoro I

10,531

3,337

2,751

82.4

75.3

Purwonegoro II

11,616

1,805

736

40.8

53.8

Bawang I

9,523

9,523

5,947

62.4

93.9

Bawang II

6,803

5,515

2,794

50.7

86.6

3,530 2,185

11

12

13

% SEHAT

4,891

3,530

10

% KK MEMILIKI

Susukan II

67.1

9

JUMLAH KK MEMILIKI

62.6

8

JUMLAH KK DIPERIKSA

2,211

7

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

% SEHAT

3,530

6

% KK MEMILIKI

10,677

5

JUMLAH KK MEMILIKI

Susukan I

JUMLAH KK DIPERIKSA

1

% SEHAT

4

TEMPAT SAMPAH

% KK MEMILIKI

3

JUMLAH KK MEMILIKI

1

% SEHAT

JUMLAH KELUARGA

JUMLAH KK MEMILIKI

PUSKESMAS

JUMLAH KK DIPERIKSA

NO

JAMBAN JUMLAH KK DIPERIKSA

% KK MEMILIKI

PERSEDIAAN AIR BERSIH

13

61.9

67.8

3,530

1,776

50.3

61.4

1,707

92.3

23.7

1,850

1,569

84.8

16.2

2,489

2,141

86.0

59.2

2,489

2,141

86.0

23.8

76.3

3,600

3,401

94.5

47.3

3,600

2,940

81.7

46.1

20.4

29.2

3,515

998

28.4

42.5

3,515

912

25.9

19.3

1,250

45.5

81.0

2,750

1,173

42.7

74.1

2,750

1,112

40.4

73.9

3,337

2,407

72.1

68.1

3,337

2,815

84.4

71.7

3,337

2,075

62.2

57.3

1,805

509

28.2

45.2

1,805

917

50.8

27.6

1,805

1,082

59.9

5.2

9,523

5,921

62.2

60.0

9,523

7,121

74.8

17.2

9,523

7,347

77.2

44.1

5,515

1,304

23.6

86.5

5,515

1,929

35.0

85.6

5,515

2,170

39.3

87.6


III - 93

6

Banjarnegara I

8,398

2,799

2,799

100.0

100.0

Banjarnegara II

8,597

906

799

88.2

87.6

10,499

4,155

3,072

73.9

68.7

2,799

1,504

906

733

4,155

2,655

4,141

2,858

2,461

1,432

3,240

1,764

2,998

2,315

53.7

100. 0

80.9

73.9

63.9

66.1

69.0

65.0

58.2

75.2

54.4

88.8

77.2

66.2

8

9

2,799

2,799

906

906

4,155

3,516

4,141

3,377

2,461

1,545

3,240

2,601

2,998

2,398

10 100.0

69.9

100.0

76.9

84.6

77.2

81.6

53.9

62.8

46.9

80.3

86.7

80.0

67.7

12

2,799

2,799

906

845

4,155

2,156

4,141

2,970

2,461

1,072

3,240

1,925

2,998

2,153

% SEHAT

11

% KK MEMILIKI

% SEHAT

% KK MEMILIKI

JUMLAH KK MEMILIKI

JUMLAH KK DIPERIKSA

% SEHAT

7

JUMLAH KK MEMILIKI

6

PENGELOLAAN AIR LIMBAH JUMLAH KK DIPERIKSA

5

TEMPAT SAMPAH

% KK MEMILIKI

4

JUMLAH KK MEMILIKI

3

JUMLAH KK DIPERIKSA

1

JAMBAN

% SEHAT

JUMLAH KELUARGA

% KK MEMILIKI

PUSKESMAS

JUMLAH KK MEMILIKI

NO

JUMLAH KK DIPERIKSA


13

13

100.0

57.3

93.3

73.8

51.9

59.8

71.7

95.8

43.6

80.5

59.4

78.5

71.8

61.4

7

Pagedongan

8

Sigaluh I

4,141

4,141

4,087

98.7

69.0

Sigaluh II

4,048

2,461

2,130

86.6

60.0

Madukara I

4,714

3,240

2,169

66.9

88.0

Madukara II

6,825

2,998

2,728

91.0

88.6

Banjarmangu I

6,596

2,136

2,986

139.8

100.0

2,136

2,136

100

63.5

2,136

2,159

101.1

55.0

2,136

488

22.8

46.5

Banjarmangu II

5,692

3,520

2,518

71.5

82.8

3,520

3,520

100

39.0

3,520

2,131

60.5

56.2

3,520

2,242

63.7

60.0

Wanadadi I

5,402

4,006

3,773

94.2

79.5

4,006

2,625

65.5

63.3

4,006

3,787

94.5

74.8

4,006

3,774

94.2

28.7

Wanadadi II

4,081

2,684

2,273

84.7

61.1

57.7

69.9

74.2

69.2

76.1

57.4

9

10

11


III - 94

12

Rakit I

9,304

2,286

1,241

54.3

67.1

Rakit II

6,670

1,384

946

68.4

86.5

Punggelan I

12,439

2,308

2,308

100.0

38.8

Punggelan II

10,453

4,551

3,778

83.0

13.0

14

Karangkobar

8,250

4,866

3,515

72.2

39.5

15

Pagentan I

6,178

2,036

1,049

51.5

70.4

Pagentan II

3,730

1,846

1,846

100.0

50.9

16

Pejawaran

12,415

3,949

3,949

100.0

-

17

Batur I

5,129

747

674

90.2

100.0

13

2,684

1,550

2,286

1,080

1,384

880

2,308

1,920

4,551

333

4,866

2,294

2,036

632

1,846

757

3,949

1,413

47.2

81.5

63.6

18.1

83.2

55.3

7.3

71.8

47.1

29.3

31.0

86.4

41.0

64.9

35.8

38.8

60.2

7.1

8

9

2,684

1,992

2,286

2,286

1,384

1,271

2,308

2,013

4,551

2,173

4,866

2,808

2,036

1,219

1,846

1,846

3,949

2,318


III - 95

10

100.0

24.8

91.8

80.8

87.2

88.2

47.7

0.0

57.7

27.0

59.9

34.9

100.0

69.2

58.7

50.0

60.2

7.1

12

2,684

2,043

2,286

2,286

1,384

1,132

2,308

1,587

4,551

1,508

4,866

2,528

2,036

658

1,846

305

3,949

1,938

% SEHAT

11

% KK MEMILIKI

% SEHAT

% KK MEMILIKI

JUMLAH KK MEMILIKI

JUMLAH KK DIPERIKSA

% SEHAT

7

JUMLAH KK MEMILIKI

6


5

TEMPAT SAMPAH

% KK MEMILIKI

4

JUMLAH KK MEMILIKI

3

JUMLAH KK DIPERIKSA

1

JAMBAN

% SEHAT

JUMLAH KELUARGA

% KK MEMILIKI

PUSKESMAS

JUMLAH KK MEMILIKI

NO

JUMLAH KK DIPERIKSA


13

13

100.0

10.2

81.8

21.2

68.8

44.2

33.1

3.0

52.0

27.6

32.3

85.0

16.5

77.0

49.1

54.6

90.5

100.

18

747

450

1,285

927

4,710

1,375

2,410

1,805

Batur II

3,665

1,285

1,225

95.3

90.8

Wanayasa I

6,841

4,710

3,956

84.0

32.1

Wanayasa II

5,176

2,410

1,580

65.6

95.6

12,143

4,644

4,644

100.0

81.5

4,644

5,903

1,420

1,326

93.4

30.3

1,420

19

Kalibening

20

Pandanarum

8

9

747

450

1,285

1,038

4,710

997

2,410

2,410

72.1

28.9

29.2

135. 6

75

10.4

437

9.4

100. 0

4,644

1,200

84.5

24.8

1,420

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, 2010


III - 96

10

12

747

676

1,285

186

4,710

1,029

2,410

1,728

80.8

40.7

21.2

46.3

100.0

50.7

2,951

63.5

100. 0

4,644

839

59.1

34.2

1,420

13

% SEHAT

11

% KK MEMILIKI

% SEHAT

% KK MEMILIKI

JUMLAH KK MEMILIKI

JUMLAH KK DIPERIKSA

% SEHAT

7

JUMLAH KK MEMILIKI

6


5

TEMPAT SAMPAH

% KK MEMILIKI

4

JUMLAH KK MEMILIKI

3

JUMLAH KK DIPERIKSA

1

JAMBAN

% SEHAT

JUMLAH KELUARGA

% KK MEMILIKI

PUSKESMAS

JUMLAH KK MEMILIKI

NO

JUMLAH KK DIPERIKSA


13 0

14.5

62.9

21.8

35.7

71.7

68.7

2,423

52.2

8.5

410

28.9

88.8

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah kepemilikan sarana air bersih adalah 85.040 keluarga atau 77,7 % dari 109.402 keluarga yang diperiksa. Sedangkan dari 85.040 keluarga yang memiliki sarana air bersih diperoleh data 46.751 keluarga atau 55 % yang memiliki sarana air bersih sehat. Kepemilikan jamban adalah 57.882 keluarga atau 52,9% dari 109.402 keluarga yang diperiksa, sedangkan dari 57.882 keluarga yang memiliki sarana jamban diperoleh data 35.647 keluarga atau 61,6 % yang memiliki jamban sehat. Data mengenai kepemilikan tempat sampah adalah 76.217 keluarga atau 69,7 % dari 109.402 keluarga yang diperiksa. Sedangkan dari 76.217 keluarga yang memiliki tempat sampah diperoleh data 41.969 keluarga atau 55.1 % yang memiliki tempat sampah sehat. Data kepemilikan sarana pengelolaan air limbah adalah 63.985 keluarga atau 58,5% dari 109.402 yaitu jumlah keluarga yang diperiksa. Sedangkan dari 63.985 keluarga yang memiliki sarana jamban diperoleh data 31.160 keluarga atau 48,7 % yang memiliki sarana jamban sehat

3.1.2 Kesehatan dan Pola Hidup Masyarakat Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Banjarnegara dilihat dari parameter pola hidup masyarakat terutama yang menyangkut Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan berdasarkan jumlah timbunan penyakit, terutama penyakit menular yang diakibatkan karena buruknya sarana sanitasi di Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 3.4 Prosentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Sehat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 RUMAH TANGGA NO

KECAMATAN JUMLAH DIPANTAU

1

Susukan

2

Purworejo Klampok

3

Mandiraja

4

Purwonegoro

5

Bawang

6 7

BER PHBS *

%

3.378

2.162

64

11.291

7.791

69

9.588

5.945

62

11.371

6.823

60

8.724

4.362

50

Banjarnegara

12.935

5.433

42

Pagedongan

9.182

3.765

41


III - 97

8

Sigaluh

3.957

2.493

63

9

Madukara

8.395

6.549

78

10

Banjarmangu

10.826

2.274

21

11

Wanadadi

7.831

3.054

39

12

Rakit

7.374

3.245

44

13

Punggelan

9.435

5.203

54

14

Karangkobar

7.558

288

3,8

15

Pagentan

3.523

1.093

31

16

Pejawaran

5.285

249

4,7

17

Batur

4.043

445

11,5

18

Wanayasa

6.556

2.951

45

19

Kalibening

308

40

13

20

Pandanarum

5.903

3.955

67

JUMLAH

147.463



III - 98

Tabel 3.5 Rincian Indikator Penilaian PHBS INDIKATOR NO

Kecamatan JML KK

KIA

CUCI TGN

ASI

AIR

JAMBAN

KRITERIA PSN

GIZI

AKT

TDK ROKOK

I

II

III

IV

128

996

1459

13

Purworejo Klampok

11.235

6.837

1.022

7.556

8.776

5.923

8.913

8.954

8.632

2.784

152

3.444

6.178

224

Mandiraja

15.603

3.787

2.063

7.963

7.593

3.121

6.358

7.781

7.453

2.415

1.751

4.266

8.730

50

Purwonegoro

20.341

407

89

1.569

1.227

507

571

1.202

1.325

134

80

1.156

380

0

Bawang

14.360

4.795

1.684

5.215

5.572

3.817

4.898

5.010

1.599

1.381

2.420

2.382

29

Banjarnegara

15.871

5.568

343

6.965

6.965

3.850

3.850

6.967

730

558

1.490

4.176

1.299

0

Pagedongan

9.969

Sigaluh

7.846

703

493

982

888

586

840

947

756

309

2

252

740

0

Madukara

10.603

7.169

5.327

8.807

9.164

3.932

7.233

9.195

8.636

997

50

2.168

7.061

48

Banjarmangu

11.927

3.426

2.726

4.340

5.435

1.493

4.820

5.396

4.821

864

579

5.723

4.507

0

8.523

819

747

1.199

1.092

579

568

981

839

378

80

536

579

33

Rakit

13.410

3

2

1

10

0

8

8

10

1

0

8

2

0

Punggelan

19.675

2.904

1.268

3.344

2.468

580

2.440

3.508

609

390

140

3.304

2.337

0

Wanadadi


III - 99

3.781

Karangkobar

7.432

996

422

2.462

2.469

656

1.721

2.356

2.093

217

11

1.242

1.274

0

Pagentan

9.354

3.695

2.202

4.744

5.094

2.709

4.042

4.956

3.645

1.572

273

2.965

2.227

70

Pejawaran

10.016 8.748

2.322

638

434

2.725

2.725

0

2.673

2.725

2.612

2.228

709

298

2

Wanayasa

11.305

2.988

1276

2.945

5.019

540

2.536

4.985

4.476

170

226

3.414

1.702

15

Kalibening

11.172 5.825

1.900

356

4.426

3.655

1.055

2.640

5.585

4.375

516

553

3.430

1.721

121

237.999

48.31 9

20.65 8

62.862

68.152

32.073

51.438

70.504

54.90 6

15.516

9.124

40.209

42.876

605

Batur

Pandanarum

JUMLAH


Sedangkan dari strata PHBS untuk Kabupaten Banjarnegara mengalami perubahan yang berfluktuasi dari tahun 2006 sampai 2010 dimana beberapa strata seperti PHBS dengan nilai buruk, kurang dan cukup sudah memenuhi target, namun untuk kategori baik masih belum memenuhi.


III - 100

Tabel 3.6 Strata PHBS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 - 2010 Strata PHBS I. Merah (Buruk) II. Kuning (Kurang) III. Hijau (Cukup) IV. Biru (Baik)

2006

2007

2008

2009

19,36 46,31 36,16 2,40

18,87 38 34 1,5

14 44 36 1,82

11,47 37,72 40,56 2,74

2010

Target

12,10 41,20 42,97 2,88

65 65 65 65

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banjarnegara, 2010

Untuk kasus penyakit yang disebabkan sanitasi yang buruk seperti diare, pada tahun 2010 ditemukan sebanyak 15.468.

Tabel 3.7 Jumlah Penderita Penyakit DBD dan Diare di Kab. Banjarnegara Tahun 2010 DBD PUSKESMAS

DIARE

Jml Kasus

Ditangan i

Susukan I

14

Susukan II

Diare Pada Balita Ditangani

% Ditan gani

% Ditangani

Jml Kasus

Jml Diare Pada Balita

14

100

527

527

100

8

8

100

325

325

100

Pwj Klampok I

27

27

100

800

800

100

Pwj Klampok II

3

3

100

480

480

100

Mandiraja I

24

24

100

258

258

100

Mandiraja II

6

6

100

581

581

100

Purwonegoro I

21

21

100

1004

1004

100

Purwonegoro II

8

8

100

556

556

100

Bawang I

35

35

100

636

636

100

Bawang II

7

7

100

436

436

100

Banjarnegara I

50

50

100

154

154

100

Banjarnegara II

75

75

100

769

769

100

Pagedongan

19

19

100

577

577

100


III - 101

Sigaluh I

13

13

100

420

420

100

Sigaluh II

4

4

100

314

314

100

Madukara I

22

22

100

493

493

100

Madukara II

26

26

100

235

235

100

Banjarmangu I

9

9

100

561

561

100

Banjarmangu II

6

6

100

361

361

100

Wanadadi I

8

8

100

499

499

100

Wanadadi II

2

2

100

302

302

100

Rakit I

15

15

100

251

251

100

Rakit II

9

9

100

726

726

100

Punggelan I

14

14

100

64

64

100

Punggelan II

8

8

100

842

842

100

Karangkobar

2

2

100

500

500

100

Pagentan I

2

2

100

319

319

100

Pagentan II

3

3

100

489

489

100

Pejawaran

2

2

100

312

312

100

Batur I

0

0

100

304

304

100

Batur II

0

0

100

223

223

100

Wanayasa I

1

1

100

169

169

100

Wanayasa II

0

0

100

198

198

100

Kalibening

1

1

100

428

428

100

Pandanarum

1

1

100

357

357

100


3.1.3 Kuantitas dan Kualitas Air Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi Sumber Daya Air yang cukup besar. Sumber air tersebut didapat dari belik/ mata air sungai dan sumber air dalam tanah dengan pembuatan sumur. Sumber mata air dari belik/tuk/mata air sungai di Kabupaten Banjarnegara sejumlah 223 mata air yang berpotensi menjadi sumber air bersih bagi warga Banjarnegara. Air bersih di Kabupaten Banjarnegara dimanfaatkan untuk keperluan sehari hari oleh masyarakat Banjarnegara


III - 102

melalui Program Sarana Air Bersih Pedesaan, sedangkan untuk penduduk perkotaan dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum Banjarnegara. Sumber air yang digunakan PDAM berasal dari Sungai Serayu. Debit air di Kabupaten Banjanegara bervariasi antara 1 sampai 50 liter/detik. Debit air untuk pelayanan Kota Banjarnegara adalah 50 liter/ detik sedangkan untuk wilayah Purwareja Klampok adalah sebesar 30 liter/ detik. Penjaminan kualitas air oleh PDAM dilakukan dengan uji labolatorium secara rutin di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Beberapa dokumen hasil uji labolatorium dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Sumber: PDAM Kab. Banjarnegara, 2010

Gambar 3.1. Dokumen Hasil Uji Labolatorium Air PDAM

Dalam program Sarana Air Bersih, pemanfaatan air bersih lebih banyak dilakukan secara gravitasi, namun beberapa dilakukan dengan cara menaikan air menggunakan pompa ( Mata Air dengan Pompa ). Pada musim kemarau, di beberapa Desa dan Kelurahan kekurangan air karena sumber mata air di Desa tersebut kering. Hal ini menjadi bahan pertimbangan pada saat merencanakan dan menentukan Sumber mata air dalam Pembangunan Sarana Air Bersih. Dalam Pembangunan Sarana Air Bersih dipilih Sumber Mata Air yang benar benar berpotensi untuk didistribusikan ke masyarakat, Yaitu sumber mata air yang tidak pernah kering.


III - 103

Sedangkan Sumber air dalam tanah yang dikelola dengan cara penggalian tanah pada kedalaman tertentu kemudian air dinaikkan baik secara manual (Sumur timba) atau otomatis (Pompa Listrik). Secara kualitas air dalam tanah di Kabupaten Banjarnegara cukup baik, pada tahun 2009 dilakukan sampling pemantauan dibeberapa lokasi Sumur.

Tabel 3.8 Kualitas Air Sumur Kabupaten Banjarnegara Tahun Data 2009 Parameter

Satua n

Nama Lokasi

Lokasi Sampling 1 2 3 4 Karang Masara Pagedong Kayu jambe n RT. an Ares RT. RT. 4/I 4/2 RT.02/III 02/I Wanad Bawan Pagedong Pagentan adi g an

5 Pasuruha n Karangko bar

Koordinat 9/7/20 09

30/06/ 2009

30/06/20 09

24/06/20 09

30/06/200 9

C mg/ L mg/L

28,2

30,2

29,9

28,2

30,9

39,6 0

34,4 0

107 0

85,3 0

72,9 0

6-9 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

5,81 0 0 0 0 7,04 0

5,42 0 0 0 0 5,8 0

6,38 0 0 0 0 4,28 0

7,57 0 0 0 0 4,84 0

6,29 0 0 0 0 4,51 0

Waktu Pemantauan FISIKA Temperatur Residu Terlarut Residu Tersuspensi KIMIA ANORGANIK pH BOD COD DO Total Fosfat sbg P NO 3 sebagai N NH3-N

o


III - 104

Parameter Arsen Kobalt Barium Boron Selenium Kadmium Khrom (VI) Tembaga Besi Timbal Mangan Air Raksa Seng Khlorida Sianida Fluorida Nitrit sebagai N Sulfat Khlorin bebas Belereng sebagai H2S MIKROBIOLOGI Fecal coliform Total coliform Senyawa Fenol sebagai Fenol BHC Aldrin / Dieldrin Chlordane DDT Heptachlor dan heptachlor epoxide Lindane Methoxyclor Endrin Toxaphan

Satua n mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L jml/1 00 ml MPN/ 100 ml

1

2

Lokasi Sampling 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0,62 0 0 0,09 0,8 0 0 0 0 13,67 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

0 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0,12 0 0 8,96 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 18,86 0 0 0 0 0 0

>2400

1100

>2400

1100

>2400

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

ug /L ug /L ug /L ug /L ug /L ug /L ug /L ug /L ug /L ug /L

0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0,09 0 0 10,84 0 0 0 0 0 0

Keterangan : 0 = parameter tidak diperiksa Sumber : Dinas Kesehatan Banjarnegara, 2009

3.1.4 Limbah cair rumah tangga Penanganan limbah cair dan limbah rumah tangga masyarakat Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan menerapkan system pengolahan air limbah setempat (Onsite) atau septic tank, terutama di daerah perkotaan atau ibukota kecamatan. Di beberapa desa masih menggunakan cubluk sebagai tempat pembuangan, dan memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan


III - 105

limbah cair dan limbah rumah tangga. Namun di beberapa kecamatan sudah memiliki Intalasi Pengolahan Air Limbah yang dibangun melalui program SLBM dan SANIMAS.

Limbah cair rumah tangga Kabupaten Banjarnegara berdasarkan perhitungan dengan korelasi jumlah penduduk pada tahun 2010, untuk jenis limbah grey water dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9 Jumlah Limbah Cair Rumah Tangga (Grey Water) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010

Wilayah

Kota Banjarnegara

Jumlah Penduduk Tahun 2010

Standar Limbah Grey Water

Limbah Grey Water

54.068 jiwa

Perkotaan

328.920 jiwa

Kabupaten

932.688 jiwa

4.325.440 Ltr/ hari 80 Ltr/ hari

26.313.000 Ltr/ hari 74.615.040 Ltr/ hari

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2011

Sedangkan jumlah limbah untuk jenis black water dengan standar hasil limbah 0,5 liter/ hari, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 Jumlah Limbah Cair Rumah Tangga (Black Water) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010


III - 106

Wilayah

Kota Banjarnegara



Limbah Black Water

54.068 jiwa

Perkotaan

328.920 jiwa

Kabupaten

932.688 jiwa

27.034 Ltr/ hari 0,5 Ltr/ hari

164.460 Ltr/ hari 466.344 Ltr/ hari


3.1.5 Limbah Padat ( Sampah ). Penanganan sampah di Kabupaten Banjarnegara dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara, terdapat sekitar 102 tempat penampungan sampah sementara, 5 lokasi Transfer Depo dan 9 kontainer yang ditempatkan di Pasar dan terminal. Mekanisme Penanganan Sampah Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan cara Pembuangan sampah di tempat penampungan sampah sementara, kemudian dalam periode tertentu diambil oleh petugas lalu ditampung di Tempat Pembuangan Sampah Akhir Winong. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Pada tahun 2009 volume sampah yang ditampung di TPA Winong sebanyak 17.870,3 m³ dan pada tahun 2010 volume sampah yang ditampung di TPA Winong sebanyak 19.544,9 m³. Timbulan sampah Kabupaten Banjarnegara untuk Kota Banjarnegara, wilayah perkotaan maupun kabupaten pada tanggal 2010 dapat dilihat pada tabel beriku: Tabel 3.11 Timbulan Limbah Padat (Sampah) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010

Wilayah

Kota Banjarnegara



54.068 jiwa

Limbah Grey Water

108.136 Ltr/ hari

2 Ltr/ hari Atau

atau

108, 14 m3


III - 107

Perkotaan

0,002 m3

328.920 jiwa

657.840 Ltr/ hari 657,84 m3

atau Kabupaten

932.688 jiwa

1.865.376 Ltr/ hari 1.865,38 m3

atau Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2011

Berdasarkan data pada table tersebut, timbulan sampah untuk Kota Banjarnegara yang dilayani dalam pengelolaan dampah adalah 108,14 m3/ hari atau 39.471,10 m3/ tahun. Sampah yang terangkut ke TPA Winong pada Tahun 2010 adalah 19.544,8 m3, sehingga timbulan sampah yang terangkut adalah 49,52% dari timbulan sampah yang dihasilkan.

3.1.6 Drainase Lingkungan Topografi Kabupaten Banjarnegara yang sebagian besar terdiri dari bukit bukit mengakibatkan air hujan dapat mengalir dengan lancar menuju ke badan penerima air. Kondisi tanah di Kabupaten Banjarnegara yang sebagian besar terdiri dari Tanah liat menyebabkan tanah tidak bisa menyerap air secara maksimal sehingga cadangan air tanah sedikit, dan terjadi kecenderungan air lebih banyak mengalir ke badan penerima. Hal tersebut menyebabkan terjadinya sedimentasi pada badan penerima air. Kabupaten Banjarnegara terdapat banyak sungai yang digunakan sebagai badan penerima air.

Tabel 3.12 Inventarisasi Sungai di Kabupaten Banjarnegara Tahun Data 2010

No.

1

NAMA SUNGAI ATAU ANAK SUNGAI

2

LEBAR Kedalaman

PANJANG ( KM )

3

Debit (m3/dtk)

(m) (m) Permukaan

Dasar

4

5

6

Maks

Min

7

8


III - 108

No.


1

2

1

Serayu

2

LEBAR Kedalaman

PANJANG ( KM )

3

Debit (m3/dtk)

(m) (m) Permukaan

Dasar

4

5

6

Maks

Min

7

8

69,5

40.00

35.00

1.50

40.00

9.00

Tanalaya

5

4.00

2.00

0.30

0.90

0.25

3

Kubang

3

6.00

5.00

0.30

1.20

0.26

4

Pabungan

3

4.00

3.00

0.20

0.43

0.08

5

Curug

5

4.00

2.50

0.20

0.42

0.08

6

Pengarengan

4,5

4.00

3.00

0.25

0.07

0.07

7

Sawal

9

4.00

2.00

0.20

0.60

0.12

8

Ori

7

3.00

2.00

0.20

0.50

0.12

9

Bomati

2

5.00

3.00

0.25

1.00

0.20

10

Salak

2,5

3.50

1.50

0.15

0.37

0.07

11

Gumawang

5

3.50

1.50

0.15

0.37

0.07

12

Dungbarung

3,5

3.50

2.00

0.20

0.55

0.10

13

Tulis ( kanan )

34

8.00

5.00

0.60

3.90

1.60

14

Dolog

22

-

-

-

-

-

15

Sawangan

2,5

2.00

1.00

0.50

0.75

0.04

16

Tanjungsari

5

1.50

0.80

0.30

0.34

0.05

17

Kesal

3

3.00

2.00

0.70

1.75

0.20

18

Sidawangi

3

2.50

1.50

0.50

-

-

19

Cacaban

3

2.50

2.00

0.15

-

-

20

Clapar

2

3.00

2.50

0.50

-

-

21

Glogak

3,5

2.50

2.00

0.30

-

-


III - 109

No.


1

2

LEBAR Kedalaman

PANJANG ( KM )

Debit (m3/dtk)

(m) (m)

3

Permukaan

Dasar

4

5

6

Maks

Min

7

8

22

Bereng

8

3.00

1.50

0.20

0.45

0.17

23

Kodokan

5

1.00

0.80

0.20

0.36

0.02

24

Nyangkuh

9

8.00

7.00

0.20

1.50

0.46

25

Lebuh

2

-

-

-

-

-

26

Banjaran

4

4.00

2.50

0.20

0.65

0.08

27

Longkrang

-

1.50

1.00

0.30

0.37

0.04

28

Pager

14,5

2.00

1.50

0.60

1.05

0.25

29

Merawu

37,5

6.00

4.00

1.10

5.50

3.00

30

Bulu

4

3.00

1.00

0.20

0.40

0.05

31

Dolog

5

6.00

4.00

0.50

2.50

0.50

32

Bajong

14

7.00

2.00

0.70

3.15

1.25

33

Gugikan

4

2.00

1.00

0.20

0.30

0.04

34

Gandulan

3,5

2.50

1.00

0.25

0.43

0.04

35

Telas

2

2.00

1.00

0.20

0.30

0.04

36

Penaraban

17

5.00

2.00

0.35

0.87

0.09

37

Susupan

4

3.00

1.50

0.35

0.78

0.08

38

Ngasinan

2,5

2.00

1.50

0.20

0.35

0.05

39

Megawati

3

-

-

-

-

-

40

Banyakan

2

2.00

1.00

0.40

0.60

0.03

41

Tengaron

4

1.20

1.00

0.33

0.36

0.06

42

Pinggan

2

2.00

1.50

0.30

0.52

0.05


III - 110

No.


1

2

43

Banger

44

Kutukan

45

Jarompang

46

LEBAR Kedalaman

PANJANG ( KM )

3

Debit (m3/dtk)

(m) (m) Permukaan

Dasar

4

5

6

Maks

Min

7

8

2,5

2.00

1.00

0.25

0.37

0.04

2

1.50

1.00

0.35

0.44

0.10

3,5

2.00

1.00

0.30

0.45

0.09

Bening

3

1.50

1.00

0.30

0.37

0.04

47

Dukun

4

-

-

-

-

-

48

Urang

20

7.00

5.00

0.50

3.00

0.16

49

Watutugu

5

2.00

1.50

0.20

0.35

0.07

50

Tratasuren

7

4.00

3.00

0.40

1.40

0.30

51

Jemblung

2

2.00

1.00

0.20

0.30

0.04

52

Pining

3

1.50

1.00

0.20

0.25

0.05

53

Komprat

3

4.00

2.00

0.40

1.20

0.30

54

Pucung

4

-

-

-

-

-

55

Growong

4

3.00

2.00

0.40

1.00

0.15

56

Kesenet

2,5

2.00

1.00

0.25

0.37

0.07

57

Lumajang

5

5.00

3.00

0.30

1.20

0.25

58

Depok

5

2.00

1.00

0.20

0.30

0.06

59

Bantiran

3,5

2.50

1.00

0.20

0.35

0.07

60

Gripit

5,5

2.00

1.00

0.40

0.60

0.15

61

Kayunan

6

2.00

1.00

0.15

0.22

0.05

62

Winong

3,5

2.50

1.00

0.20

0.35

0.07

63

Kandangwangi

8

4.00

2.00

0.40

1.20

0.25


III - 111

No.


1

2

64

Brakah

65

LEBAR Kedalaman

PANJANG ( KM )

3

Debit (m3/dtk)

(m) (m) Permukaan

Dasar

4

5

6

Maks

Min

7

8

4

3.00

2.00

0.40

1.00

0.20

Blimbing

17

5.00

4.00

1.50

6.00

4.00

66

Bongoh

5,5

3.00

2.00

0.20

0.50

0.08

67

Meong

4

2.00

1.00

0.20

0.30

0.06

68

Sikubon

3

2.00

1.00

0.20

0.30

0.06

69

Palet

5

3.50

2.00

0.25

0.68

0.14

70

Kalisapi

35

8.00

6.00

0.70

4.95

1.25

71

Kroya

1,5

1.00

0.50

0.15

0.13

0.03

72

Cangkring

2

1.50

0.50

0.20

0.20

0.05

73

Kwali

3

2.00

0.40

0.10

0.12

0.04

74

Brengkok

3

0.90

0.60

0.10

0.08

0.02

75

Putih

5

1.50

1.00

0.10

0.13

0.05

76

Satan

7

1.50

0.70

0.20

0.22

0.05

77

Parakan

11,5

5.00

2.50

0.30

1.12

0.22

78

Butek

9

4.00

1.50

0.40

1.10

0.22

79

Sendang

3

2.00

1.00

0.15

0.23

0.05

80

Tampomas

3

2.00

1.00

0.15

0.23

0.05

81

Kedawung

13

2.00

1.50

0.20

0.35

0.07

82

Jalatunda

7

2.00

1.00

0.20

0.30

0.06

83

Kaser

3

2.00

1.50

0.10

0.18

0.04

84

Pulasari

4,5

1.00

0.60

0.15

0.12

0.03


III - 112

No.


1

2

85

Karangkobar

86

LEBAR Kedalaman

PANJANG ( KM )

Debit (m3/dtk)

(m) (m)

3

Permukaan

Dasar

4

5

6

Maks

Min

7

8

3

1.50

0.70

0.20

0.22

0.05

Beteka

2,5

1.00

0.70

0.10

0.09

0.02

87

Bodeh

2,5

1.00

0.05

0.10

0.08

0.02

88

Pertinggi

4,5

1.50

1.00

0.15

0.19

0.04

89

Adisara

3

1.50

1.20

0.10

0.14

0.03

90

Klaang

2

2.00

0.80

0.15

0.21

0.05

91

Gintung

7

2.00

0.80

0.15

0.21

0.05

92

Wadasputih

2,5

1.00

0.50

0.10

0.07

0.02

93

Guyangan

3,5

0.90

0.50

0.15

0.11

0.03

94

Berta

5

1.50

0.60

0.20

0.21

0.05

95

Angsana

2,5

-

-

-

-

-

96

Pongpongan

2,5

-

-

-

-

-

97

Siwungu

3

2.50

1.50

0.40

0.80

0.21

98

Gumelem

6

7.00

2.00

0.40

1.80

0.36

99

Piasa

19

7.00

2.50

0.30

1.42

0.35

100 Kepuh

5

2.00

1.00

0.10

0.15

0.03

101 Gondang

2

-

-

-

-

-

102 Tempoyan

7

-

-

-

-

-

103 Silak

2

-

-

-

-

-

104 Klawing

-

-

-

-

-

-

105 Gintung

22

2.00

1.00

0.25

0.37

0.09


III - 113

No.


1

2

LEBAR Kedalaman

PANJANG ( KM )

3

Debit (m3/dtk)

(m) (m) Permukaan

Dasar

4

5

6

Maks

Min

7

8

106 Banteng

3

-

-

-

-

-

107 Cengang

3,5

-

-

-

-

-

108 Pandanarum

3

-

-

-

-

-

109 Nosog

3

-

-

-

-

-

110 Cacaban

10

4.00

2.00

0.30

0.90

0.22

111 Arus

3,5

2.50

1.50

0.40

0.80

0.20

112 Mercinan

1,5

2.00

1.00

0.20

0.30

0.07

113 Pekacangan

30

8.00

7.00

0.80

6.00

1.20

114 Bombong

10

4.00

3.00

0.80

2.80

0.70

115 Bening

4

-

-

-

-

-

116 Nongko

3

5.00

2.00

0.30

1.05

0.26

117 Joho

3

3.00

2.00

0.20

0.50

0.12

118 Ragajaya

7,5

4.00

2.00

0.35

1.05

0.26

119 Brukah

2,1

4.00

3.00

0.35

1.22

0.30

120 Wilada

4,5

1.00

1.00

0.20

0.25

0.06

121 Jali

1,5

1.50

1.00

0.30

0.37

0.09

122 Langit

2,5

2.00

1.50

0.35

0.61

0.15

123 Kayun

5

2.00

1.00

0.20

0.30

0.07

124 Serang

5

6.00

3.00

0.40

1.80

0.45

125 Tersono

9

5.00

3.00

0.30

1.20

0.30

3,5

4.00

3.00

0.30

1.05

0.21

126 Jawar


III - 114

No.


1

2

LEBAR Kedalaman

PANJANG ( KM )

3

Debit (m3/dtk)

(m) (m) Permukaan

Dasar

4

5

6

Maks

Min

7

8

127 Ireng

3

-

-

-

-

-

128 Pagedongan

3

6.00

4.00

0.40

2.00

0.40

129 Tanjung Tirta

4

2.50

2.00

0.20

0.45

0.09

130 Sikebo

1,5

3.00

1.00

0.25

0.50

0.10

131 Sopen

3,5

3.00

2.00

0.30

0.75

0.15

132 Lumbu

3,5

3.00

2.00

0.20

0.50

0.15

6

4.00

2.00

0.25

0.75

0.15

5,5

2.00

1.50

0.20

0.35

0.07

135 Penambongan

5

6.00

2.00

0.30

1.20

0.24

136 Bandingan

2

4.00

2.00

0.20

0.60

0.12

137 Slawi

2

2.00

1.00

0.20

0.30

0.06

3,5

4.00

2.00

0.25

0.75

0.16

2

5.00

3.00

0.20

0.80

0.16

133 Kruncang 134 Silangit

138 Busung 139 Kedawung

Sumber : Dinas PSDA dan ESDM Kab. Banjarnegara, 2010

Tabel 3.13 Inventarisasi Danau/ Waduk/ Situ/ Embung di Kabupaten Banjarnegara Nama Danau/Waduk/Situ/Embung

Tlaga Merdada

Luas (Ha)

21


III - 115

Tlaga Swiwi

21.2

Tlaga Balekambang

Tlaga Dringo

26.1

Tlaga Sumurup

20.1

Sumber : Dinas PSDA dan ESDM Kab. Banjarnegara, 2010

Kabupaten Banjarnegara memiliki beberapa Waduk sebagai Penampung air hujan dan sebuah waduk buatan yang juga dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik yaitu Waduk buatan PLTA Panglima Besar Soedirman yang dapat menampung 165 juta m³. Kawasan Kota Banjarnegara saluran drainase mengacu pada Masterplan Drainase Kota Banjarnegara yagn disusun tahun 2008. Data saluran drainase Kota Banjarnegara ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14 Panjang Saluran Drainase Kota Banjarnegara

LEBAR SALURAN (m)

NO 0,50 m

0,60 m

0,70 m

0,80 m

1,00 m

1

320,00

57,00

168,00

420,00

155,00

2

320,00

40,00

425,00

304,00

300,00

3

102,00

168,00

256,00

155,00

4

100,00

425,00

164,00

300,00

5

470,00

570,00

6

700,00

109,00


III - 116

LEBAR SALURAN (m)

NO 0,50 m

0,60 m

0,70 m

0,80 m

7

648,00

151,00

8

294,00

187,00

9

730,00

137,00

10

57,00

96,00

11

40,00

119,00

12

102,00

148,00

13

100,00

790,00

14

470,00

339,00

15

648,00

400,00

16

294,00

147,00

17

730,00

177,00

18

1.273,00

19

420,00

20

304,00

21

256,00

22

700,00

23

164,00

24

570,00

25

109,00

26

151,00

27

187,00

28

137,00

29

96,00

30

96,00

1,00 m


III - 117

LEBAR SALURAN (m)

NO 0,50 m

0,60 m

0,70 m

0,80 m

31

119,00

32

148,00

33

790,00

34

339,00

35

400,00

36

147,00

37

177,00

38

1.273,00 640,00

5.582,00

1.186,00

12.370,00

JUMLAH TOTAL

1,00 m

910,00 20.688,00

Sumber Data : Master Plan Drainase Kota Banjarnegara, 2008


III - 118

Sumber Data : Master Plan Drainase Kota Banjarnegara, 2008

Gambar 3.3 Peta Jaringan Drainase Kota Banjarnegara 3.1.7 Pencemaran udara Pemantauan kualitas udara ambien pada beberapa wilayah di Kabupaten Banjarnegara (Tabel SD-16) dilakukan terhadap parameter SO2 (Sulfur Dioksida), CO (Karbon Monosida), NOx (Nitrogen Oksida),HC (Hidrocarbon), TSP (partikulat). Kondisi kualitas udara ambien di Banjarnegara berdasarkan hasil pemantaun di 3 titik pemantauan menunjukkan bahwa kualitas udara ambien di Banjarnegara masih dibawah ambang batas diperbolehkan (sesuai baku mutu Keputusan Gubernur Jateng No. 8 Tahun 2001)

Tabel 3.15 Kualitas Udara Ambien Kabupaten Banjarnegara Tahun Data : 2010 Lokasi No.

1.

2.

Parameter

SO2

CO

Lama Satuan Perumahan Pengukuran Limbangan 1 24 1 1 24 1 1 24 1 1 1

jam jam tahun jam jam tahun jam jam tahun jam tahun

3.

NO2

4.

O3

5.

HC

1 jam

6.

PM10

24 jam

7.

PM2.5

8.

TSP

9.

Pb

24 1 24 1 24

jam tahun jam tahun jam

30,2

35,6

Padat Lalu- Lintas (Alun-Alun) 27,8

3432,8

5721,3

10298,3

20,3

22,4

27,5

35,8

30,3

39

59,4

140,7

71,9

Kawasan Industri


III - 119

Lokasi No.

10.

Parameter

Lama Satuan Perumahan Pengukuran Limbangan

Padat Lalu- Lintas (Alun-Alun)

1 tahun hari 30

Dustfall

24 11.

Kawasan Industri

Total Fluorides sebagai F 90

12.

Fluor Index

13.

Khlorine Dioksida

14.

Sulphat Index

jam hari

30 hari &

Khlorine

24 jam 30 hari

Keterangan

:Baku Mutu Udara Ambien menurut Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 8 Tahun 2001

Sumber

: Laboratorium Pengujian BPPKKH Prov.Jateng, 2009

3.1.8 Limbah industri Di Kabupaten Banjarnegara terdapat 19 perusahaan besar dengan rincian 10 perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak pada industri makanan, minuman, dan tembakau, 5 perusahaan merupakan industri kayu dan barang barang dari kayu, sedangkan 4 perusahaan merupakan industri bahan galian bukan logam. Penyumbang limbah industri terbesar antara lain adalah industri penggergajian kayu dan industri pembuatan tepung tapioka yang menghasilkan limbah cair 1.100 m3 per tahun. Selain industri penggergajian kayu dan pembuatan tepung tapioka, bengkel sepeda motor juga menghasilkan limbah cair yang berupa oli bekas. Limbah industri yang dihasilkan oleh jenis industri tersebut memiliki kadar BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand) dan TSS (Total Suspended Solid) yang tinggi.

Tabel 3.16 Industri Penghasil Limbah B3 Kabupaten Banjarnegara Tahun Data: 2010 No.

1.

Nama Industri

CV. LANCAR LANGGENG 1

Jenis Kegiatan DEALER DAN

Jenis Limbah

OLI BEKAS

Volume Padat Cair (Ton/Tahun) (M3/Tahun) 2,92


III - 120

No.

Nama Industri

Jenis Kegiatan BENGKEL DEALER DAN BENGKEL SPARE PART DAN BENGKEL DEALER DAN BENGKEL DEALER DAN BENGKEL DEALER DAN BENGKEL DEALER DAN BENGKEL

2.

CV. LANCAR LANGGENG 2

3.

CANDRA MOTOR

4.

SHINTA MOTOR

5.

KOMPO MOTOR

6.

UD. COKRO MOTOR

7.

SUZUKI ISTANA MOTOR

8.

WISUDA

9.

CV. SIDO MUKTI

FOTO COPY TAPIOKA

10.

BUNGA MAWAR

TAPIOKA

11.

CV. MENARA

TAPIOKA

Sumber

Jenis Limbah

Volume Padat (Ton/Tahun)

Cair (M3/Tahun)

OLI BEKAS

-

3,65

OLI BEKAS

-

2,4

OLI BEKAS

-

3,6

OLI BEKAS

-

9,125

OLI BEKAS

-

1,2

OLI BEKAS

-

2,5

0,01

-

TUNER BEKAS ABU BATUBARA, LIMBAH CAIR ABU BATUBARA, LIMBAH CAIR ABU BATUBARA, LIMBAH CAIR

720

15

15

401,5

: Kantor Lingkungan Hidup Kab. Banjarnegara, 2010

Industri tepung tapioka menghasilkan limbah industri berupa abu, batubara dan limbah cair dengan kadar BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand) dan TSS (Total Suspended Solid) yang tinggi.

Masalah pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Banjarnegara belum mendapat perhatian yang serius. Berbagai hal yang menjadi permasalahan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :


III - 121

a.

Pengetahuan masyarakat

tentang bahaya limbah B3 masih rendah karena

dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan tidak terlihat secara langsung, melainkan berjangka panjang. b.

Belum adanya fasilitas pengelolaan terpadu limbah B3.

c.

Muncul sumber limbah B3 yang baru dengan mulainya pemakaian batubara sebagai bahan bakar industri tapioka yang berpeluang menghasilkan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash.

d.

Pemrakarsa/pelaku kegiatan yang berpotensi sebagai penghasil limbah B3 kurang perduli terhadap pengelolaan limbah B3.

Dari data yang tersedia volume limbah B3 yang berupa limbah padat medis sebesar 66.995,71 Ton dan yang berupa limbah cair 3.792,195 M3. Dari seluruh pelaku kegiatan yang berpotensi menimbulkan limbah B3 belum ada yang memiliki ijin baik mengelola maupun mengangkut.

Tabel 3.17 Pekiraan Beban Limbah Cair dari Industri Skala Menengah dan Besar Kabupaten Banjarnegara Tahun Data 2010 No.

Jenis Industri

1. 2.

Tapioka I Tapioka II

3.

Tapioka III

Beban Limbah Cair (Ton/Tahun) BOD COD TSS 14,21 76,77 3,7 4,5 72,25 3,4

Total Sumber

5,13

31,68

3,22

33,84

180,70

10,32

Dst

: Kantor Lingkungan Hidup Kab. Banjarnegara, 2010

3.1.9 Limbah Medis Kabupaten Banjarnegara memiliki 4 Rumah Sakit, di antaranya Rumah Sakit Banjarnegara, Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit Muhamadiyah, dan Rumah Sakit Emanuel. Selain Rumah Sakit, pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Banjarnegara juga

dilayani melalui Pusat


III - 122

Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ).

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memiliki 35

PUSKESMAS yang tersebar di Kabupaten Banjarnegara. Banyaknya Pusat Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara menghasilkan limbah medis yang mengandung banyak bahan kimia dan limbah infektif yang sangat berbahaya bagi lingkungan.

Tabel 3.18 Volume Limbah Padat dan Limbah Cair Rumah Sakit Kabupaten Banjarnegara Tahun Data 2009 Volume Limbah (Ton/Tahun) No.

Nama Rumah Sakit

Tipe/Kelas*) Padat

Cair

1

RUMAH SAKIT ISLAM

C

66612,5

2468,3

2

RSU Muhamadiyah

B

368,2

162

3

RSUD Banjarnegara

D

Tdk ada data

Tdk ada data

4.

RSU. EMANUEL

B

Tdk ada data

Tdk ada data

Total

-

-

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Banjarnegara, 2010

3.2 PENGELOLAAN AIR LIMBAH 3.2.1 Landasan Hukum / Legal Operasional Landasan hukum pengelolaan air limbah di Kabupaten Banjarnegara menggunakan Peraturan dari pusat:

1. 2. 3. 4.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai;


III - 123

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman; 7. Keputusan Menteri Kesehatan No : 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan; 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 9. Keputusan Menteri Kesehatan No : 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; 10. SNI 19-6466-2000 Tata cara evaluasi lapangan untuk sistem peresapan pembuangan air limbah rumah tangga 11. SNI 03-2398-2002 Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan.;

3.2.2 Aspek Institusional Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara

dan Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara, instansi yang terkait dengan pengelolaan air limbah di Kabupaten Banjarnegara : 1.

Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Cipta Karya,Seksi Perumahan dan Permukiman.

2.

Dinas Kesehatan, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Seksi Penyehatan Lingkungan

3.

Kantor Lingkungan Hidup.

3.2.3 Cakupan Pelayanan Pelayanan fasilitas sanitasi individu ( Keluarga ) untuk buang air besar ( jamban ) di Kabupaten Banjarnegara mencapai jumlah 153.522 unit. Sedangkan fasilitas sanitasi umum seperti MCK Umum, IPAL KOMUNAL, IPAL KOMUNAL Perpipaan yang dibangun di 2 Kecamatan dengan cakupan layanan mencapai 1500 jiwa. Kepemilikan jamban pada keluarga di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada Tabel 3.3 pada halaman III-3. Ada tiga jenis fasilitas sanitasi individual di Kabupaten Banjarnegara :


III - 124

1. Jamban leher angsa yang langsung dialirkan menuju tangki septik. Efluen dari tangki septik dialirkan ke bidang resapan dimana efluen tersebut meresap ke dalam tanah. 2. Jamban plengsengan yang langsung dialirkan ke bidang resapan. 3. Jamban cubluk pribadi (cemplung terbuka). Limbah rumah tangga khususnya dari WC dialirkan langsung ke bidang resapan

Sumber : DPU Kab. Banjarnegara, 2010

Keterangan : A.

Input – User Interface – Tempat Pembuangan Akhir

B.

Input – User Interface – Pengolahan Air Terpusat – Tempat Pembuangan Akhir

C.

Input – User Interface – Pengolahan Awal – Pengangkutan – Pengolahan Air Terpusat – Tempat Pembuangan Akhir

Gambar 3.4 Peta Sistem Sanitasi Wilayah untuk Air Limbah Kabupaten Banjarnegara


III - 125

3.2.4 Aspek Teknis dan Teknologi Terdapat 2 macam sistem pengelolaan air limbah domestik/permukiman. yaitu:

1. Sanitasi sistem setempat atau dikenal dengan system sanitasi on-site yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki, fasilitas ini merupakan fasilitas sanitasi individual seperti septic tank atau cubluk. 2. Sanitasi sistem terpusat atau dikenal dengan istilah off-site system atau sewerage sistem, yaitu sistem dimana fasilitas pengelolaan air limbah berada diluar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL.

Jenis teknologi IPAL Komunal yang digunakan di Kabupaten Banjarnegara adalah: 1. Settler Chamber; 2. Anaerobic Bauffle Reactor; 3. Anaerobic Filter; dan 4. Peresapan Persyaratan untuk masing masing pemilihan adalah sebagai berikut :

1. Sistem on site diterapkan pada : - Kepadatan < 100 org/ha - Kepadatan > 100 org/ha sarana on-site dilengkapi pengolahan tambahan seperti seperti kontak media dengan atau tanpa aerasi. - Jarak Sumur dengan bidang resapan atau cubluk > 10 m - Instalasi pengolahan lumpur tinja minimal untuk melayani penduduk urban > 50.000 jiwa atau bergabung dengan kawasan urban lainnya. 2. Sistem off site diterapkan pada kawasan - Kepadatan > 100 org/ha


III - 126

- Bagi kawasan berpenghasilan rendah dapat menggunakan sistem septik tank komunal ( decentralized water

treatment ) dan pengaliran dengan konsep

perpipaan shallow sewer. Dapat juga melalui sistem kota/modular bila ada subsidi tarif. - Bagi kawasan terbatas untuk pelayanan 500 – 1000 sambungan rumah disarankan menggunakan basis modul. Sistem ini hanya menggunakan 2 atau 3 unit pengolahan limbah yang pararel. Pada saat ini, Masyarakat Kabupaten Banjarnegara masih menerapkan pengolahan air limbah setempat atau onsite. Pertimbangan pemilihan pengolahan air limbah setempat karena biaya operasional dan perawatan yang relative murah, dan tingkat kepadatan. Sarana truk tinja pada tahun 2010 baru memiliki 1 unit kendaraan truk tinja namun pemanfaatannya belum optimal.

3.2.4.1 Sistem terpusat/ofsite sistem Pemerintah Kabupaten Banjarnegara belum menerapkan pengelolaan air limbah sistem terpusa / off site system, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor secara Teknis antara lain: 1. Tingkat kepadatan di kurang dari 100 orang/Ha, sehingga pemilihan system terpusat dinilai kurang efektif dan efisien. 2. Biaya operasional dan pemeliharaan yang relatif mahal sehingga bukan menjadi alternatif utama pemilihan sistem pengelolaan air limbah.

3.2.4.2 Sistem komunal Sejak tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah dibangun Sistem Pengolahan air limbah komunal di beberapa lokasi. Pemilihan Teknologi pengolahan air limbah komunal adalah Instalasi Pengelohan Air Limbah Komunal dan MCK Umum. Melalui program SANIMAS dan SLBM, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2008 sampai 2010 telah membangun 5 Lokasi Pengolahan Air Limbah Komunal dan MCK umum dengan cakupan pelayanan mencapai 1.500 jiwa tersebar di 5 Kecamatan Banjarnegara. Pembangunan IPAL Komunal dan MCK Umum melibatkan Masyarakat. SIDLACOM (Survey, Investigasi, Design, Land Aquicision, Contruction, Operasional and Maintenance) mulai dari pembentukan KSM, pemilihan Teknologi, penentuan pengguna, perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan dilakukan bersama masyarakat dengan tenaga pendamping. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan dan operasional serta pemeliharaan memberikan dampak yang positif dalam masa operasional sarana Instalasi .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

III - 127

Pengelolaan Air Limbah dan MCK Umum di Kabupaten Banjarnegara. IPAL secara operasional dan pemeliharaan dikelola oleh masyarakat sehinggga pengelolaan sarana IPAL dan MCK umum berjalan dengan baik.

Gambar 3.5 Sanitasi berbasis masyarakat dan IPAL Komunal

Tabel 3.19 Kondisi Sanimas di Kabupaten Banjarnegara NO

1

NAMA KELOMPOK

KS "Cangkring sari"

ALAMAT

Kelurahan Sokanandi

JUMLAH

TAHUN

PELAYANAN

OPERASI

DANA

SUMBER LIMBAH

350,000,000

358 jiwa

2009

Limbah Domestik

242,000,000

345 jiwa

2010

Limbah Domestik

242,000,000

412 jiwa

2010

Limbah Domestik

241,670,000

408 jiwa

2010

Limbah Domestik

Kecamatan Banjarnegara

2

KSM " Mbangun Sari "

Kelurahan Kalibenda Kecamatan Sigaluh

3

KSM " Jenggul Sehat "

Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara

4

KSM "Kedawung Makmur "

Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara



III - 128

3.2.4.3 Sistem setempat/onsite sistem Teknologi dalam pengolahan air limbah dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan pengguna fasilitas tersebut yaitu pengolahan air limbah domestic individual dan pengolahan air limbah komunal.

1.

Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik Individual Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik Individual yang biasa digunakan adalah tangki septic ( Septic tank ).Tangki septik adalah suatu ruangan kedap air yang yerdiri dari kompartemen ruang yang berfungsi menampung/mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan alir yang sangat lambat sehingga member kesempatan untuk terjadinya pengendapan terhadap suspense benda benda padat dan kesempatan dekomposisi bahan bahan organic oleh mikroba anaerobic.

2.

Teknologi pengolahan air limbah domestik komunal Teknologi pengolahan air limbah domestic

komunal merupakan system

pengolahan air limbah yang digunakan tidak hanya 1 orang tetapi digunakan secara bersama. Pilihan Teknologi yang dapat digunakan untuk system komunal diantaranya : 1) Tangki Septik Bersama 2) Tangki Septik bersekat ( Baffled Reactor ) 3) Bio – digester 4) Tangki septik bersusun dengan Filter 5) Tangki Septik Bersekat dengan Filter dan Tanaman 6) Kolam Aerobik

3.2.5 Peran serta masyarakat dalam penanganan air limbah Peran serta masyarakat Kabupaten Banjarnegara sangat besar dalam penanganan dan pengelolaan air limbah di Kabupaten Banjarnegara. Baik peran serta dalam bentuk tenaga, pendanaan dan pemikiran/perencanaan serta pengelolaan.Dalam program SLBM, masyarakat diajak terlibat dalam survey lokasi, penentuan lokasi, pembentukan KSM, penyusunan Rencana Kerja Masyarakat ( RKM ) dan pengelolaan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sarana sanitasi memberikan kontribusi yang sangat besar, baik dari segi pendanaan maupun segi sosial. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sarana sanitasi meningkatkan rasa memiliki ( Handarbeni ) terhadap sarana tersebut, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat sarana sanitasi meningkat. Pemberdayaan masyarakat ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan air limbah di .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

III - 129

Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, pengelolaan sarana sanitasi oleh masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2.6 Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan air limbah di Kabupaten Banjarnegara antara lain:

1.

Kurangnya kesadaran masyarakat Banjarnegara akan pentingnya penanganan air limbah dengan masih banyak yang membuang langsung ke saluran/ sungai.

2.

Belum ada Peraturan Daerah yang mengatur penanganan air limbah di Kabupaten Banjarnegara.

3.

Standar konstruksi septic tank yang tidak terpenuhi.

3.3 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.3.1 Landasan Hukum / Legal Operasional Landasan hukum pengelolaan sampah di Kabupaten Banjarnegara mengacu kepada :

13) Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ; 14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 15) Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 16) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); 17) SNI 03-3241-1994 Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah; 18) SNI 03-3242-1994 Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman; 19) SNI 19-2454-2002 Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan; 20) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 tahun 2003 tentang Retribusi Persampahan dan Kebersihan;

3.3.2 Aspek Institusional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara, instansi

yang

terkait

dengan

pengelolaan sampah/ kebersihan di Kabupaten Banjarnegara: 1.

Dinas Pekerjaan Umum,Bidang Kebersihan Pertamanan dan Penerangan Jalan.


III - 130

2.

UPTD Pengelolaan Sampah Kabupaten Banjarnegara

3.

Kantor Lingkungan Hidup

4.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

3.3.3 Cakupan Pelayanan Pelayanan pengelolaan sampah mencakup kawasan perkotaan di beberapa Kecamatan, antara lain Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Madukara. Menurut Unit Pelayanan Umum Daerah ( UPTD ) Pengelolaan Sampah Kabupaten Banjarnegara volume sampah pada tahun 2010 mencapai 19.544,9 meter ³ dengan rata rata 53,5 m³ per hari. Tingkat pelayanan ini baru mencakup 49,52% dari timbulan sampah perkotaan sebesar 108,14 m3/ hari.

Pelayanan

pengelolaan

sampah

dilakukan

dengan

pengambilan

dari

Tempat

Penampungan Sampah Sementara dalam periode tertentu. Terdapat 102 lokasi tempat penampungan sampah sementara, 5 Dipo transfer dan 9 kontainer yang diletakkan di pasar dan permukiman kota. Komposisi sampah yang diangkut dan di tamping di UPTD Pengelolaan Sampah (TPA Winong) sebagian besar adalah sampah organic dan plastik.

Tabel 3.20 Sampah Yang Diangkut NO 1

PEMANFAATAN SAMPAH Pengomposan Danamon peduli

JUMLAH 3 m³/ hari

2

Pengomposan TPA

1 m³/ hari

3

Pengomposan Perumahan

1 m³/ hari

4

Pengomposan Perkotaan

2 m³/ hari

5

Pengomposan Sekolah

1.5 m³/ hari

6

Pemilahan di Transfer Depo, container dan tps

6 m³/ hari

7

Pemilahan oleh Pemulung di TPA

2 m³/ hari

8

Pemulung jalanan

4 m³/ hari

JUMLAH SAMPAH TERMANFAATKAN

18,5 m³ / hari

JUMLAH SAMPAH PERKOTAAN

140 m³/ hari

PROSENTASE: 18,5 : 140 m³

13.2 m³/ hari



III - 131

Kabupaten Banjarnegara memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi sampah yaitu Peraturan Daerah No. 27 tahun 2003. Besarnya retribusi sampah yang harus dibayar adalah Rp 1500,00 /bulan/rumah.

3.3.4 Aspek Teknis dan Teknologi a. Sistem Pewadahan Sistem pewadahan sampah dari sumber ( Rumah Tangga, Kantor ) masih menggunakan kantong plastic, atau keranjang bambu, atau Keranjang plastik yang kemudian dibuang di tempat penampungan sementara. Beberapa warga, khususnya warga desa mengubur sampah, khususnya sampah organik ( daun kering ) kedalam tanah.Hal ini sanngat efektif dalam mengurangi beban timbunan sampah, selain itu juga berfungsi sebagai pupuk organik. Sedangkan sampah plastik dibuang di TPS terdekat, dan tak jarang pula di sortir oleh pemulung untuk dijual. Sistem pewadahan sampah di pasar menggunakan container yang diletakkan di kawasan sekitar pasar . Terdapat 9 kontainer di kawasan pasar. b. Sistem Pengangkutan Sistem pengangkutan sampah di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut : 1. Pengangkutan sampah dengan gerobak Gerobak digunakan untuk menampung sampah di sepanjang jalan wilayah kota Banjarnegara. Sampah dipungut dari jalan lalu ditampung di gerobak oleh petugas kebersihan. Kabupaten Banjarnegara memiliki 60 gerobak yang digunakan untuk operasional kebersihan kawasan Kota Banjarnegara. Gerobak digunakan untuk mengangkut sampah dari rumah tangga/ permukiman yang ditampung di TPS. 2. Pengangkutan sampah dengan Truk Truk digunakan untuk mengangkut sampah yang ditampung di lokasi tempat penampungan sampah sementara yang terletak dibeberapa Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara memiliki 4 dumptruck, yang digunakan untuk mengambil dan mengangkut sampah ke lokasi TPA Winong. Ritasi atau jumlah pengangkutan sampah dengan truk adalah 1 hari sekali. 3. Pengangkutan sampah dengan amroll truk


III - 132

Kabupaten Banjarnegara memiliki 2 amroll truk yang digunakan untuk mengambil dan mengangkut container sampah ke lokasi TPA Winong. Untuk kawasan Perkotaan Kabupaten Banjarnegara, pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan gerobak sampah kemudian ditampung di Transfer Depo lalu diambil dan diangkut menggunakan truk ke Tempat Pembuangan Akhir Winong.

Sedangkan

sampah yang ditampung di tempat pembuangan sampah sementara diambil dan diangkut dengan menggunakan truk lalu dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Winong.

Ritasi atau jumlah pengangkutan sampah dengan amroll truk

adalah 4 kali sehari.

c. Tempat Penampungan Sampah Sementara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara membangun 102 tempat penampungan sampah sementara yang tersebar dibeberapa Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara : Tabel 3.21 Penampungan sampah sementara NO

LOKASI

KETERANGAN

JUMLAH

1

Kelurahan Semarang

Konstruksi Kayu

6

2

Kelurahan Krandegan

Konstruksi Kayu

22

3

Kelurahan Argasoka

Konstruksi Kayu

1

4

Kel. Kutabanjarnegara

Konstruksi Kayu

6

5

Kel.Parakancanggah

Konstruksi Kayu

10

6

Kelurahan Wangon

Konstruksi Kayu

10

7

Kelurahan Rejasa

Konstruksi Kayu

7

8

Kelurahan Kenteng

Konstruksi Kayu

2

9

Kelurahan Petambakan

Konstruksi Kayu

7

10

Kelurahan Karangtengah

Konstruksi Kayu

9

11

Kota

Konstruksi Kayu

2

12

Kel. Sokanandi

Konstruksi Kayu

7


III - 133

13

TPS Depan Balai Desa jalan Tentara Pelajar

Konstruksi Kayu

6

14

TPS Dekat jembatan jalan gemuruh Indah

Konstruksi Kayu

1

15

Kelurahan Semampir

Konstruksi Kayu

6

Jumlah

102


Pemerintah membangun 5 transfer depo di beberapa kecamatan di Kabupaten Banjarnegara : Tabel 3.22 Transfer Depo NO

LOKASI

KETERANGAN

JUMLAH

1

TPS Stasiun ( Transfer Depo ) Jalan Tirta Sari

Kel. Semarang

1

2

TPS Balai Desa ( Transfer Depo ) jln raya Jagapati

Kel. Krandegan

1

3

TPS Lapangan Semampir jalan raya Semampir (depo )

Kel. Semampir

4

TPS ( Transfer Depo ) jalan S.Parman

Kel. Parakancanggah

1

5

TPS Work shop ( Transfer Depo )

Kota

1

Jumlah

1

5


Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga menyediakan container yang diletakkan di kawasan pasar dan permukiman kota: Tabel 3.23 Container (Volume 4 m3) NO

LOKASI

KETERANGAN

JUMLAH

1

Kel. Krandegan

Kel. Krandegan

4

2

TPS Pasar Salak komplek Stadion

Kel. Parakancanggah

2

3

TPS Singgi jalan Suprapto

Kel. Kota Banjarnegara

1

4

TPS kapling Sokanandi jalan Menur

Kel. Sokanandi

1

5

TPS Ex Lapangan jalan semampir

Kel. Semampir

1


III - 134

Jumlah

9


d. Tempat Penampungan Sampah Akhir ( TPA ) Sampah yang diangkut dari tempat penampungan sementara kemudian dibuang ke TPA yang terletak di Desa Winong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Luas TPA Winong adalah 11.802 m² dikelola pleh Unit Pelayanan Teknis Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara. Sampah ditumpuk secara terbuka, diurug dengan tanah. Sampah dibuang dilokasi timbunan, kemudian diratakan dengan Exkavator. Sampah di TPA Winong secara tidak langsung dipilah oleh para pemulung, sehingga komposisi sampah paling banyak adalah sampah yang bisa terurai. UPTD Pengolahan Sampah memiliki Alat Pengolah Sampah, namun sekarang tidak berfungsi karena alat tersebut rusak dan bangunan tempat pengolahan rusak oleh bencana longsor.

3.3.5 Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Sampah Masyarakat sangat berperan dalam penanganan sampah, kebiasan memperlakukan sampah bukan sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat namun sesuatu yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Pola pikir “membuang sampah”

harus diganti dengan “ Menaruh sampah”.

Pengendalian sampah dapat dilakukan, yaitu dengan merubah pola pikir sumber sampah. Manusia sebagai sumber penghasil sampah harus bertanggungjawab dalam penanganan sampah. Masyarakat Kabupaten Banjarnegara mulai sadar akan pentingnya penanganan sampah, terbukti dengan adanya 3 macam tempat sampah ( Organik, Anorganik dan Residu) yang diletakkan di Sekolah sekolah, Perkantoran dan Perumahan. Budaya pemilahan sampah oleh masyarakat sangat membantu upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam penanganan sampah.

3.3.6 Permasalahan dalam pengolahan sampah Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara antara lain adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya armada pengangkut sampah, sehingga sering terjadi timbunan sampah di tempat penampungan sampah sementara.


III - 135

b. c. Terbatasnya alat pengolahan sampah, sehingga belum bisa mereduksi timbunan sampah di TPA Winong. d. Terbatasnya Tempat Sampah 3R untuk pemilahan. 3.4 PENGELOLAAN DRAINASE 3.4.1 Landasan Hukum/Legal Operasional Landasan hukum dari pengelolaan drainase di Kabupaten Banjarnegara mengacu kepada peraturan di tingkat pusat:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 8. Standar Nasional Indonesia No :03-2406-1991 Spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan; 9. SNI 02-2406-1991Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan; 10. SNI 03-2453-2002 Tata cara perencanaan teknik sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan; 3.4.2 Aspek Institusional Instansi yang bertanggungjawab dalam penanganan drainase adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara, Bidang Cipta Karya, Seksi Perumahan dan Permukiman berdasarkan Perda Kabupaten banjarnegara No. 16 tahun 2008.

3.4.3 Cakupan Pelayanan Cakupan layanan drainase adalah masyarakat perkotaan atau Ibukota Kecamatan. Sistem pengelolaan drainase di Kabupaten Banjarnegara adalah Sistem yang konvensional yaitu dengan cara mengalirkan air hujan secepat cepatnya ke badan penerima. Sedangkan system drainase yang modern adalah dengan cara meresapkan air sebanyak banyaknya kedalam tanah untuk cadangan air dalam tanah.


III - 136

Gambar 3.6 Foto daerah resapan air hujan sebagai media penyimpanan cadangan air tanah Kabupaten Banjarnegara terdiri dari beberapa bukit dengan kemiringan yang cukup besar dan memiliki sungai serta anak sungai yang banyak sehingga memudahkan untuk Sistem Pengeololaan drainase.

Gambar 3.7 Sungai sebagai badan penerima air hujan Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 106.970,997 Ha, sedangkan luas bangunan/ perumahan mencapai 15.142 Ha. Penggunaan lahan untuk bangunan dan perumahan hanya 15 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, dan sisanya adalah lahan sawah dan lahan bukan sawah ( kebun,hutan dan kolam/empang). Kabupaten Banjarnegara mempunyai lahan terbuka hijau yang cukup luas sehingga air hujan banyak terserap kedalam tanah. Namun dibeberapa Kelurahan kondisi tanah terdiri dari tanah liat sehingga air sulit meresap kedalam tanah dan cenderung mengalir ke badan penerima dengan cepat dan menyebabkan sedimentasi.


Gambar 4.1 Kawasan Sekitar Waduk

III - 137

Topografi wilayah wilayah Kabupaten Banjarnegara yang berbukit dan pegunungan dimanfaatkan dalam sistem saluran drainase yang mengandalkan gravitasi. Kondisi ini belum memerlukan adanya kebutuhan romah pompa atau pintu saluran karena drainase akan langsung mengarah pada saluran utama/ primer. Namun demikian, untuk mengurangi besaran aliran air permukaan dibuat juga biopori atau peresapan di beberapa titik/ wilayah di Kabupaten Banjarnegara yang sekaligus untuk menyimpan cadangan air permukaan. Cakupan pelayanan drainase perkotaan disusun dalam master drainase perkotaan (peta jaringan dapat dilihat pada gambar 3.3 pada halaman III-17) 3.4.4 Aspek Teknis dan Operasional Prioritas pembangunan sarana drainase di Kabupaten Banjarnegara adalah Kota Banjarnegara dan Ibukota kecamatan karena faktor kepadatan penduduk diwilayah tersebut. Selain itu, Pusat Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara berada di kawasan tersebut. Dibeberapa titik lokasi terjadi banjir, hal ini disebabkan karena daerah tersebut berada di daerah ledokan dan saluran drainase kurang berfungsi dengan baik. Dampak yang timbul akibat tidak berfungsinya saluran drainase dengan baik antara lain adalah air yang menggenang. Jika air menggenang dalam waktu yang cukup lama, maka genangan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan interaksi lainnya. Dari hasil pengamatan, genangan sering terjadi pada beberapa lokasi di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara antara lain seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.24 Lokasi Genangan di Kabupaten Banjarnegara

NO

LOKASI

1

Jalan Semampir

2

Depan Hotel Agung

Jalan Letjend. Suprapto 3

Depan Taman rekreasi

PENYEBAB GENANGAN

Daerah Ledokan atau Cekungan

Daerah Ledokan atau Cekungan dan Saluran Drainase kurang berfungsi dengan baik Daerah Ledokan atau Cekungan


III - 138

Serulingmas 4

Jalan Ahmad Dahlan

Dimensi saluran yang kecil

5

Jalan S. Parman

Daerah Ledokan atau Cekungan


Secara umum penyebab terjadinya genangan di Kabupaten Banjarnegara antara lain adalah:

a. Lokasi terjadinya genangan berada pada ledokan atau cekungan sehingga menjadi tampungan luapan wilayah diatasnya. b. Dimensi saluran yang kecil sehingga air meluap ke daerah tersebut c. Adanya sedimentasi sehingga menyebabkan berkurangnya penampang basah saluran tersebut dan air meluap keluar dari saluran. d. Pembangunan yang tidak terkendali sehingga merubah fungsi tata guna lahan. Kondisi saluran yang ada Meliputi dimensi saluran, keadaan saluran, perlengkapan saluran yang ada, serta hal – hal lain yang dianggap perlu sehingga dapat diharapkan akan didapat dimensi saluran yang sesuai. Dari hasil pengamatan lapangan dapat diperoleh beberapa hal sebagai berikut :

a. Dimensi saluran harus dibesarkan sebanding dengan tingkat kepadatan penduduk dan sesuai dengan pembangunan. b. Adanya sampah yang menumpuk disepanjang saluran sehingga mengurangi besarnya penampang basah saluran. c. Terjadinya sedimentasi pada dasar saluran. d. Pengoperasian dan perawatan yang kurang.

Pemeliharaan sarana dan prasarana saluran drainase Pemeliharaan sarana dan prasarana saluran drainase kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, selain dana yang terbatas pemeliharaan saluran drainase hanya oleh instansi yang terkait saja. Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi merawat saluran drainase sangat kurang. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pemeliharaan saluran drainase sangat besar. Kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan saluran drainase dapat berakibat: 1. Saluran tidak berfungsi dengan baik. 2. Jika terjadi genangan masayarakat sekitar mengalami kerugian. 3. Jika terjadi kerusakan karena kurangnya perawatan, dana perbaikan relatif besar. .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

III - 139

4.

Genangan menimbulkan potensi penyakit.

3.4.5 Peran serta masyarakat dan gender dalam pengelolaan saluran drainase Peran serta masyarakat dan gender dalam pengelolaan saluran drainase sangat penting untuk menjaga agar saluran tersebut berfungsi dengan baik. Peran serta tersebut berupa pembersihan saluran drainase pada periode tertentu dan membiasakan diri untuk tidak membuang sampah disepanjang saluran drainase. Selain hal tersebut diatas, kesadaran masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan diatas saluran drainase terbuka merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase. Peran serta masyarakat dan gender Kabupaten Banjarnegara dalam pengelolaan saluran drainase kurang, terbukti dengan masih ditemukannya banyak sampah dalam saluran drainase. Hal ini sangat berpengaruh terhadap fungsi saluran drainase, saluran yang dipenuhi dengan sampah akan lebih berpotensi terjadi luapan dan genangan.

3.4.6 Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan saluran drainase Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam pengelolaan saluran drainase antara lain :

1. 2. 3.

Kesadaran masyarakat dalam partisipasi merawat saluran drainase kurang sehingga saluran kurang berfungsi dengan baik. Pengelolaan drainase masih pada kawasan perkotaan. Perawatan periodik yang kurang dalam pemeliharaan saluran drainase.

3.5 PENYEDIAAN AIR MINUM/BERSIH 3.5.1 Landasan Hukum/Legal Operasional Landasan Hukum dari penyediaan air minum/bersih : 1.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum,

2.

Peraturan Daerah no 17 tahun 2010 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

3.

SK Bupati no 398 tahun 2003 tentang tarif air minum

4.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

5. 6. 7. 8.


III - 140

Pengendalian Pencemaran Air; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 10. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 050/ 296 tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Banjarnegara. 3.5.2 Aspek Institusional Instansi yang bertanggungjawab dalam penyediaan air minum/bersih pedesaan adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara, Bidang Cipta Karya, Seksi Perumahan dan Permukiman berdasarkan Perda Kabupaten Banjarnegara No. 16 tahun 2008, sedangkan instansi yang bertanggung jawab dalam penyediaan air minum/bersih perkotaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum “ TIRTA SERAYU “ berdasarkan Perda Kabupaten Banjarnegara No. 17 Tahun 2010.

3.5.3 Cakupan Pelayanan Pelayanan air bersih di Kabupaten Banjarnegara terbagi menjadi 2 pelayanan antara lain adalah Pelayanan masyarakat Perkotaan yang dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM TIRTA SERAYU) dan Pelayanan masyarakat Perdesaan (SAB Perdesaan).


III - 141

Tabel 3.25 Cakupan layanan PDAM TIRTA SERAYU Tahun 2010 JUMLAH DALAM BULAN No.

URAIAN PENJELASAN

SATUAN

JUMLAH JAN

PEB 31

MAR

31

APR

28

MEI

31

30

JUNI

JULI

31

30

AGT

OKT 30

DES

PRODUKSI dan DISTRIBUSI

1.1

Kapasitas Terpasang (Design)

Ltr/dt

183,00

183,00

183,00

183,00

183,00

183,00

183,00

183,00

183,00

183,00

183,00

183,00

183,00

1.2

Kapasitas saat ini

Ltr/dt

121,00

121,00

121,00

121,00

121,00

121,00

121,00

121,00

121,00

121,00

121,00

121,00

121,00

1.3

Jam Operasi Produksi

Jam/Hari

20,33

20,33

20,33

20,33

20,33

20,33

20,33

20,33

20,33

20,33

20,33

20,33

20,33

1.4

Jam Operasi Distribusi

Jam/Hari

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

1.5

Jumlah Air yang Diproduksi

M3/Bln

172.102

176.654

166.743

174.613

177.059

185.173

183.906

181.599

217.304

180.650

219.498

186.451

2.221.751

1.6

Jumlah Air yang Didistribusi

M3/Bln

163.907

168.979

160.215

168.226

168.628

177.066

176.538

175.053

192.346

161.049

196.017

165.169

2.073.191

1.7

Kapasitas Terpakai

Ltr/dt

76,56

79,08

81,84

78,10

82,70

82,12

84,75

80,80

101,22

84,22

98,66

88,28

84,86

1.8

Persentase Kapasitas saat ini

%

63,27

65,36

67,64

64,55

68,35

67,87

70,04

66,78

83,65

69,60

81,54

72,96

70,13

1.9

Kapasitas Belum Terpakai

Ltr/dt

44,44

41,92

39,16

42,90

38,30

38,88

36,25

40,20

19,78

36,78

22,34

32,72

36,14

2

REKENING & KEHILANGAN AIR

2.1

Jumlah Air yang Direkening

M3/Bln

131.652

136.383

128.275

134.581

135.815

142.248

141.610

140.763

154.219

129.606

156.939

132.135

1.664.226

2.2

Jumlah Air yang Hilang (UFW)

M3/Bln

32.255

32.596

31.940

33.645

32.813

34.818

34.928

34.290

38.127

31.443

39.078

33.034

408.965

2.3

Persentase Air yg Hilang (UFW)

%

19,68

19,29

19,94

20,00

19,46

19,66

19,79

19,59

19,82

19,52

19,94

20,00

19,72

3

PELANGGAN & KLASIFIKASI

8.273

8.262

8.229

8.228

8.215

8.219

8.230

8.146

8.131

8.116

8.048

8.112

8.112

3.1

Rumah Tangga

Samb

7.707

7.698

7.661

7.655

7.646

7.652

7.697

7.649

7.643

7.628

7.570

7.633

7.633

3.2

Niaga Kecil

Samb

238

236

237

240

239

240

241

243

244

244

237

242

242

III - 142

31

NOP

1.


31

SEP

31

30

3.3

Sosial

Samb

216

220

223

222

221

218

183

145

135

135

135

134

134

3.4

Hidran Umum

Samb

112

108

108

111

109

109

109

109

109

109

106

103

103

4.

PENDUDUK & PELAYANAN

4.1

Jml Penduduk Administatif Kota

Jiwa

263.030

263.030

263.030

263.030

263.030

263.030

263.030

263.030

263.030

263.030

263.030

263.030

263.030

4.2

Jml Penduduk diareal Pelayanan

Jiwa

228.831

228.831

228.831

228.831

228.831

228.831

228.831

228.831

228.831

228.831

228.831

228.831

228.831

4.3

Jumlah Penduduk Terlayani

Jiwa

56.390

56.364

56.238

56.250

56.120

56.072

55.298

53.882

53.552

53.462

53.012

53.330

53.552

4.4

Pemakaian per Unit Sambungan

M3/Bln

15,91

16,51

15,59

16,36

16,53

17,31

17,21

17,28

18,97

15,97

19,50

16,29

16,95

4.5

Pemakaian per kapital

Ltr/Or/Hari

69,86

71,91

77,21

65,95

72,37

70,91

72,05

74,41

84,85

69,48

78,27

76,52

73,65

4.6

Luas Areal Administratif Kota

Ha

5.518

5.518

5.518

5.518

5.518

5.518

5.518

5.518

5.518

5.518

5.518

5.518

5.518

4.7

Persentase Cakupan Pelayanan

%

21,44

21,43

21,38

21,39

21,34

21,32

21,02

20,49

20,36

20,33

20,15

20,28

20,28

Sumber : PDAM Kabupaten Banjarnegara, 2010


III - 143

Masyarakat pedesaan dilayani dengan Sarana Air Bersih Perdesaaan yang khusus melayani kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan. Dari tahun 2005 program Sarana Air Bersih telah melayani 123.000 keluarga. Beberapa desa, air dialirkan dengan menggunakan pompa, dan di beberapa desa air dialirkan secara grafitasi.

Gambar 3.8 Sarana Air Bersih Masyarakat Tabel 3.26 Bangunan Sarana Air Bersih Perdesaan dari Tahun 2008 Sampai Tahun 2010 Disertai dengan Kapasitas Sistem dan Sistem Distribusinya No

Kecamatan

Penduduk Terlayani

Jumlah Penduduk

Prosentase

( Jiwa )

( Jiwa )

(%)

Desa

TAHUN 2008

1

Wanayasa

Jatilawang

900

1,432

63

2

Wanayasa

Suwidak

300

998

30

3

Purwanegara

Parakan

150

2,232

7

4

Purwanegara

Merden

150

4,428

3

5

Susukan

Derik

300

1,397

21

6

Susukan

Pakikiran

150

1,117

13

7

Susukan

Gumelem Wetan

450

3,315

13

8

Mandiraja

Glempang

450

3,146

14

9

Madukara

Pagelak

300

853

35

10

Madukara

Pakelen

300

684

44


III - 144

No

Kecamatan

Penduduk Terlayani

Jumlah Penduduk

Prosentase

( Jiwa )

( Jiwa )

(%)

Desa

11

Karangkobar

Karangkobar

450

1,732

26

12

Karangkobar

Sampang

150

1,796

8

13

Karangkobar

Karanggondang

300

2,041

15

14

Bawang

Kebondalem

600

1,525

39

15

Wanadadi

Wanadadi

300

1,050

28

16

Rakit

Bandingan

300

1,946

15

17

Punggelan

Kecepit

150

2,986

5

18

Punggelan

Petuguran

150

3,771

4

19

Punggelan

Sambong

300

3,074

9

20

Pagedongan

Pagedongan

450

2,795

16

21

Pagedongan

Duren

150

2,128

7

22

Banjarmangu

Rejasari

300

1,045

28

23

Banjarmangu

Banjarmangu

300

1,037

29

24

Pejawaran

Pegundungan

150

1,084

13

25

Pejawaran

Sarwodadi

150

1,110

13

26

Pandanarum

Beji

600

1,065

56

27

Pandanarum

Pasegeran

450

1,805

25

28

Pandanarum

Lawen

450

2,812

16

29

Kalibening

Sembawa

150

1,164

13

30

Kalibening

Kasinoman

300

1,407

13

31

Batur

Pekasiran

450

1,690

27

32

Batur

Batur

1,500

3,979

37

33

BAnjarmangu

Prendengan

150

2,786

5.3

TAHUN 2009 1

Pandanarum

Pandanarum


III - 145

No

Kecamatan

Penduduk Terlayani

Jumlah Penduduk

Prosentase

( Jiwa )

( Jiwa )

(%)

Desa

2

Pandanarum

Sinduaji

135

1,670

8

3

Pagentan

Kalitlaga

798

2,104

38

4

Pagentan

Metawana

270

1,621

17

5

Banjarmangu

Sipedang

255

4,839

4.6

6

Banjarmangu

Banjarmangu

105

3,956

7.9

7

Wanayasa

Karangtengah

408

1,874

21

8

Kalibening

Gunung langit

150

2,757

5.4

9

Karangkobar

Pagerpelah

525

1,777

29.5

10

Pejawaran

Pejawaran

696

4,203

16.5

11

Pejawaran

Sidengok

300

2,881

10.4

12

Batur

Batur

2,277

10,643

21

13

Purwanegara

Purwanegara

300

7,387

4

14

Purwanegara

Petir

360

6,258

5.7

15

Pagedongan

Gunungjati

720

2,826

25

16

Pagedongan

Lebakwangi

1,110

4,467

24.8

17

Susukan

Penarusan Kulon

350

2,987

11.7

18

Susukan

Karangjati

300

4,436

6.7

19

Mandiraja

Somawangi

630

6,902

9

20

Punggelan

Bondolharjo

450

5,993

7.5

21

Punggelan

Sidarata

285

4,191

6.8

22

Banjarnegara

Karangtengah

-

3,160

0

23

Bawang

wanadri

999

4,647

21

24

Madukara

Karanganyar

141

897

15.7

25

Rakit

Badamita

288

4,298

6.7

26

Sigaluh

Pringamba

435

1,488

29


III - 146

No

Kecamatan

Penduduk Terlayani

Jumlah Penduduk

Prosentase

( Jiwa )

( Jiwa )

(%)

Desa

27 TAHUN 2010 1

Pagentan

Karangnangka

580

1,772

32.7

2

Karangkobar

Karanggondang

400

2,233

17.9

3

Pagedongan

Twelagiri

400

4,525

8.83

4

Punggelan

Danakerta

352

5,387

6.5

5

Bawang

Pucang

200

5,993

3.3

6

Wanadadi

Lemahjaya

1072

2,574

41.6

7

Purwanegara

Mertasari

4,255

Sumber : DPU Kab. Banjarnegara 3.5.4 Aspek Teknis dan Teknologi Sistem pelayanan air bersih/minum di Kabupaten Banjarnegara mempergunakan 2 sistem, yaitu dengan sistem pompa dan sistem grafitasi. Pemilhan system grafitasi karena topografi Kabupaten Banjarnegara berbukit bukit sehingga memanfaatkan kemiringan tersebut dan beberapa Bangunan Sarana Air Bersih mempergunakan pompa karena letak Mata Air yang sulit dijangkau. Sedangkan pelayanan air bersih/minum mastarakat perkotaan dilayani oleh PDAM TIRTA SERAYU menggunakan sistem Pompa.

3.5.5 Peran serta masyarakat dan gender dalam penanganan Sarana Air Bersih/Minum Kabupaten Banjarnegara sering terjadi kekurangan air yang disebabkan karena sumber mata air yang kering dan cadangan air tanah yang berkurang. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui PDAM TIRTA SERAYU membantu mengupayakan ketersediaan air bersih di beberapa kecamatan yang mengalami kekurangan air dengan disuplai menggunakan mobil tangki air. Namun upaya tersebut belum menjangkau seluruh Kecamatan khususnya kecamatan yang kekurangan air. Selain upaya tersebut, peran serta masyarakat Banjarnegara sangat penting khususnya dalam mencegah terjadinya kekurangan air, yaitu dengan cara menyediakan lahan terbuka hijau untuk meningkatkan daya resap tanah terhadap air sehingga cadangan air tanah bertambah

dan memanfaatkan air sebagaimana

mestinya. .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

III - 147

Peran serta masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam upaya penanganan sarana air bersih/minum

adalah dengan pembentukan kelompok Pengelola Sarana Air Bersih

Desa.Kelompok tersebut berperan dengan sebagai pemelihara, operasional, perawatan dan pengelolaan, sehingga diharapkan Bangunan Sarana Air Bersih dapat berfungsi dengan baik dan dapat berguna bagi masyarakat.

Tabel 3.27 Berikut adalah tabel sebaran Sarana Air Bersih di Kabupaten Banjarnegara. No

Kecamatan

Jumlah Kelompok

1 Susukan

Layanan 1

150

2 Purworejo Klampok

Debit

Sumber

1.5 Mata air 1 Mata air

3 Mandiraja

7

460

1.2 Mata air

4 Purwonegara

5

1373

2 Mata air

5 Bawang

1

18

2 Mata air

6 Banjarnegara 7 Pagedongan

Mata air 1

100

2 Mata air

8 Sigaluh

Mata air

9 Madukara

Mata air

10 Banjarmangu

4

540

1.5 Mata air

11 Wanadadi

1

268

1.5 Mata air

12 Rakit

Mata air

13 Punggelan

1

88

1.5 Mata air

14 Karangkobar

2

185

2 Mata air

15 Pagentan 16 Pejawaran

Mata air 3

295

2 Mata air

17 Batur

21

1301

2 Mata air

18 Wanayasa

29

4127

1.5 Mata air

19 Kalibening

32

3208

1.5 Mata air

20 Pandanarum

15

1055

2 Mata air


III - 148

No

Kecamatan

Jumlah Kelompok

Layanan

Debit

Sumber

Sumber : DPU Bidang Cipta Karya, 2010

3.5.6. Permasalahan penanganan sarana air bersih/minum. Permasalahan yang dihadapai Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam penanganan sarana air bersih/minum antara lain adalah:

1) Pada musim kemarau sumber mata air (sungai) kering sehingga debit air menurun dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan air. 2) Cadangan air tanah yang menurun sehingga banyak sumur mengalami kekeringan. 3) Kondisi topografi Banjarnegara yang berbukit dan Letak rumah yang berjauhan menuntut investasi yang cukup besar untuk pengadaan Sarana Air Bersih. 4) Kesadaran masyarakat akan konservasi air masih rendah. 5) Biaya operasional dan perawatan yang cukup besar.

3.6 KOMPONEN SANITASI LAINNYA. 3.6.1 Penanganan Limbah Industri Di Kabupaten Banjarnegara saat ini terdapat 9 jenis industri besar, dan industri berskala sedang yang berjumlah 16 dan industri kecil yang berjumlah 150 buah dari berbagai jenis usaha serta 25.234 unit usaha UKM.

Tabel 3.28 Jumlah Industri Besar dan Sedang Kabupaten Banjarnegara No

Kecamatan

Industri

Industri

Besar

Sedang

Jumlah

1

Susukan

-

1

1

2

Purworejo Klampok

-

2

2

3

Mandiraja

-

1

1

4

Purwonegara

1

2

3


III - 149

5

Bawang

1

1

2

6

Banjarnegara

-

-

-

7

Pagedongan

-

-

-

8

Sigaluh

2

1

3

9

Madukara

-

2

2

10

Banjarmangu

-

1

1

11

Wanadadi

-

-

-

12

Rakit

3

-

3

13

Punggelan

1

5

6

14

Karangkobar

-

-

-

15

Pagentan

-

-

-

16

Pejawaran

-

-

-

17

Batur

-

-

-

18

Wanayasa

1

-

1

19

Kalibening

-

-

-

20

Pandanarum

-

-

-

9

16

25

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Banjarnegara, 2010

Limbah cair yang menimbulkan masalah di Kabupaten Banjarnegara kebanyakan berasal dari limbah cair yang dihasilkan dari pabrik tapioka. Limbah cair dibuang oleh beberapa pabrik tapioka langsung ke Sungai Serayu melalui tanpa melalui IPAL secara optimal, sehingga menimbulkan kematian ikan-ikan di Sungai Serayu. Bahkan akan membahayakan kesehatan masyarakat yang menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Dari sejumlah pabrik tapioka, baru beberapa yang mengoperasikan IPAL secara optimal, sehingga limbah yang dibuang sebagian besar masih berbahaya.

3.6.2 Penanganan limbah Medis Limbah medis yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik masih belum semuanya tertangani. Rumah sakit yang sudah memiliki IPAL adalah RSUD Kab. Banjarnegara


III - 150

Sumber: RSUD Banjarnegara, 2010

Gambar. 3.9 Skema aliran limbah RSUD Kab. Banjarnegara

3.6.3 Kampanye PHBS Kampanye PHBS menjadi program rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara untuk menyadarkan masyarakat supaya memiliki perilaku hidup yang bersih dan sehat serta untuk menumbuhkan pemberdayaan di masyarakat. Beberapa data dari penyuluhan yang pernah dilakukan :

Tabel 3.29


III - 151

Penyuluhan Pencegahan, Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Napza Kabupaten Banjarnegara

PENYULUHAN KESEHATAN NO

KECAMATAN

1 1

PUSKESMAS

2

3

Susukan

Susukan I

JUMLAH SELURUH KEGIATAN PENYULUHAN

JUMLAH KEGIATAN PENYULUHAN P3.NAPZA

%

4

5

6

96

Susukan II 2

3

4

5

6

Pwj Klampok

Mandiraja

Purwonegoro

Bawang

Banjarnegara

3

3,13

9

Pwj Klampok I

19

11

57,89

Pwj Klampok II

189

6

3,17

Mandiraja I

240

35

14,58

Mandiraja II

84

26

30,95

Purwonegoro I

468

60

12,82

Purwonegoro II

480

2

0,42

Bawang I

242

0

0,00

Bawang II

36

2

5,56

Banjarnegara I

23

3

13,04

Banjarnegara II

72

0

0,00

3

3

100,00

7

Pagedongan

Pagedongan

8

Sigaluh

Sigaluh I

126

0

0,00

Sigaluh II

330

2

0,61

Madukara I

129

1

0,78

Madukara II

216

9

4,17

Banjarmangu I

0

0

Banjarmangu II

2

2

9

10

11

Madukara

Banjarmangu

Wanadadi

Wanadadi I

100,00

420

Wanadadi II


III - 152


KECAMATAN

1

PUSKESMAS

2

12

13

Rakit

Punggelan

JUMLAH SELURUH KEGIATAN PENYULUHAN

JUMLAH KEGIATAN PENYULUHAN P3.NAPZA

%

4

5

6

3 Rakit I Rakit II

444

5

1,13

Punggelan I

108

4

3,70

Punggelan II

564

49

8,69

542

4

0,74

14

Karangkobar

Karangkobar

15

Pagentan

Pagentan I

79

0

0,00

Pagentan II

292

0

0,00

5

5

100,00

16

Pejawaran

Pejawaran

17

Batur

Batur I

32

5

15,63

Batur II

48

2

4,17

Wanayasa I

112

17

15,18

Wanayasa II

96

1

1,04

105

30

28,57

69

35

50,72

5671

331

5,84

5671

331

5,84

18

Wanayasa

19

Kalibening

Kalibening

20

Pandanarum

Pandanarum

SUB JUMLAH I 1

Dinas Kesehatan Kabupaten

2

Rumah Sakit

JUMLAH (KAB/KOTA)


Tabel 3.30 Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kabupaten Banjarnegara


III - 153

PENYULUHAN KESEHATAN

NO

KECAMATAN

1 1

PUSKESMAS

2

3

Susukan

Susukan I

JUMLAH SELURUH KEGIATAN PENYULUHAN KELOMPOK 2008

2009

2008

2009

2008

2009

4

5

6

7

8

9

584

Susukan II 2

Pwj Klampok

Pwj Klampok I

Pwj Klampok II

3

Mandiraja

Mandiraja I

Mandiraja II

4

Purwonegoro

Purwonegoro I

Purwonegoro II

5

Bawang

Bawang I

Bawang II

6

Banjarnegara

Banjarnegara I

Banjarnegara II

7

Pagedongan

Pagedongan

8

Sigaluh

Sigaluh I

JUMLAH

JUMLAH KEGIATAN PENYULUHAN MASSA

0

-

441

60

129

704

602

468

600

319

72

43

72

66

34

134

166

14

752

168

540

308

72

37

72

76

116

5

15

2

24

468

2

-

-

12

4

27

2

0

584

4

-

445

65

146

0

144

166

5

706

19

29

626

781

4320

936

4488

2

602

542

27

319

335

12

0

0

72

72

12

55

49

9

76

81

35

93

111

0

36

116


III - 154


NO

KECAMATAN

1

PUSKESMAS

2

Madukara

Madukara I

2009

2008

2009

2008

2009

4

5

6

7

8

9

30

101

Madukara II

10

Banjarmangu

Banjarmangu I

Banjarmangu II

11

Wanadadi

Wanadadi I

Wanadadi II

12

Rakit

Rakit I

Rakit II

13

Punggelan

Punggelan I

Punggelan II

14

Karangkobar

Karangkobar

15

Pagentan

Pagentan I

Pagentan II

JUMLAH


2008 3 Sigaluh II

9

JUMLAH SELURUH KEGIATAN PENYULUHAN KELOMPOK

24

0

12

-

501

15

96

58

276

360

485

180

492

510

219

40

108

544

43

138

72

0

216

192

528

44

36

6

42

30

0

101

0

0

-

48

-

3

2

-

110

4

1

2

23

-

501

12

15

120

0

144

544

0

58

43

0

279

138

0

362

72

0

485

0

108

290

324

12

496

204

24

511

552

3

221

47

14

63

50


III - 155


NO

KECAMATAN

1

PUSKESMAS

2 Pejawaran

Pejawaran

17

Batur

Batur I

Batur II

Wanayasa

2009

2008

2009

2008

2009

4

5

6

7

8

9

24

Wanayasa I

Wanayasa II

19

Kalibening

Kalibening

20

Pandanarum

Pandanarum

SUB JUMLAH I

JUMLAH


2008 3

16

18


135

62

7

4

24

1

27

-

9

15

216

12

8

42

32

4

32

552

560

-

2

7.248

783

197

-

11

25

24

36

27

224

46

64

552

562

8.031

910

Dinas Kesehatan Kabupaten 1

RSUD Banjarnegara

0

0

-

2

RSI Bawang

12

2

14

3

RSU Emanuel Klampok

12

25

37

4

RS PKU Muhammadiyah

10

5

15

34

32

66

SUB JUMLAH I JUMLAH (KAB/KOTA)

7.248

783

8.031



III - 156

3.7 PEMBIAYAAN SANITASI KABUPATEN Alokasi Pembiayaan Program Sanitasi di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2009 dan 2010 di Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat seperti pada Tabel berikut:

Tabel 3.31 Pembiayaan Sanitasi Tahun Anggaran 2009 - 2010 NO 1

SKPD

3.

ANGGARAN

SUMBER

AIR MINUM

SANITASI

DANA

LOKASI

Pembangunan

Pandanarum

217.800.000

DAK

Pekerjaan

Sarana Air

Pagentan

246.400.000

DAK

Umum

Bersih

Banjarmangu

185.900.000

DAK

Wanayasa

138.600.000

DAK

Kalibening

82.500.000

DAK

Karangkobar

123.200.000

DAK

Pejawaran

266.200.000

DAK

Batur

108.900.000

DAK

Purwanegara

190.300.000

DAK

Pagedongan

261.800.000

DAK

Susukan

202.400.000

DAK

Mandiraja

89.100.000

DAK

Punggelan

247.500.000

DAK

66.000.000

DAK

Air minum

Banjarnegara

2.

ANGGARAN

KEGIATAN

Dinas

PROGRAM

Dinas

Sigaluh

123.200.000

DAK

Sarana Air

Bawang

89.100.000

DAK

Bersih

Rakit

99.000.000

DAK

Madukara

79.200.000

DAK

Pembangunan

Kel.

Pekerjaan

IPAL

Sokanandi

Umum

MCKplus

APBD 2

(Biogas)

Masyarakat

Dinas

Air Limbah

Pembangunan

Air Limbah

+

350.000.000

APBN APBD

1

Pembangunan

Kel. Kalibenda

242.000.000 per

APBN

Pekerjaan

IPAL

Kel.

lokasi

APBD

Umum

Komunal

Krandegan

APBD 2

Perpipaan

Kel.

Masyarakat

1

Kutabanjarneg ara


III - 157


Survei keuangan di Kabupaten Banjarnegara dilakukan pada beberapa satuan kerja perangkat daerah terkait pembangunan sanitasi yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan. Aspek-aspek yang akan dibahas dalam survei dan studi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarnegara adalah : aspek kelembagaan, aspek prioritas pendanaan, Perkembangan pendapatan dan belanja daerah, besaran pendanaan sanitasi pertahun, Besaran pendapatan dari layanan sanitasi, Aspek pinjaman daerah, Aspek permasalahan pendanaan pembangunan dan pengelolaan sanitasi kota, besaran pendanaan sanitasi per kapita. Alokasi anggaran untuk kegiatan sanitasi secara umum masih relatif kecil dalam keseluruhan APBD Kabupaten. APBD Kabupaten Banjarnegara tahun 2008 – 2010 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.


III - 158

Tabel 3.32 Alokasi Anggaran Bidang Sanitasi Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran No.

Instansi

Program/ Kegiatan Air Bersih

I

II

Sanitasi

Jumlah

Dinas Kesehatan 1

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

Rp

100.000.000

Rp

100.000.000

2

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Rp

25.000.000

Rp

25.000.000

3

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Rp

35.000.000

Rp

35.000.000

4

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Rp

75.000.000

Rp

75.000.000

5

Pemberantasan Vektor Penyakit dan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Rp

75.000.000

Rp

75.000.000

1

Peningkatan Penyediaan Sarana Air Bersih (DAK)

Rp

2.561.000.000

Rp

2.561.000.000

2

Pendamping DAK Sarana Air Bersih

Rp

256.100.000

Rp

256.100.000

3

Pengelolaan DAK Sarana air bersih

Rp

30.000.000

Rp

30.000.000

4

Pendamping PAMSIMAS

Rp

412.500.000

Rp

412.500.000

5

Pengelolaan PAMSIMAS

Rp

20.000.000

Rp

20.000.000

6

Pendamping SANIMAS

Rp

200.000.000

DPU

Rp


III - 159

200.000.000

III

IV

V

7

Pengelolaan SANIMAS

Rp

10.000.000

Rp

10.000.000

8

Pemeliharaan saluran perkotaan

Rp

25.000.000

Rp

25.000.000

Kegiatan PAMSIMAS (15 lokasi)

Rp

2.887.500.000

Rp

2.887.500.000

1

Penunjang Kegiatan Pamsimas

Rp

35.000.000

Rp

35.000.000

2

Penunjang Kegiatan Sanimas

Rp

20.000.000

3

Gerakan Nasional Kemitraan Pennyediaan Air Bersih

Rp

15.000.000

1

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Rp

25.000.000

Rp

25.000.000

2

Pengkajian dampak lingkungan

Rp

15.000.000

Rp

15.000.000

1

Penyediaan air baku masyarakat

Rp

15.000.000

Bappeda

Rp Rp

20.000.000

15.000.000


Dinas PSDA & ESDM

JUMLAH

Rp

15.000.000

Rp

6.232.100.000

Rp

605.000.000

Sumber : APBD 2009 Kabupaten Banjarnegara, 2009

Tabel 3.33 Alokasi Anggaran Bidang Sanitasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 No.

Instansi

Program/ Kegiatan

Anggaran


III - 160

Rp 6.837.100.000

Air Bersih I

Jumlah

Dinas Kesehatan 1

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Rp

67.012.000

Rp

67.012.000

2

Penyuluhan Masyarakat Pola sadar hidup sehat

Rp

2.308.000

Rp

2.308.000

Penyemprotan / Pemberantasan vektor penyakit

Rp

60.000.000

Rp

60.000.000

Rp

25.000.000

Rp

15.000.000

Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat (Pendampingan PAMSIMAS)

II

Sanitasi

Rp

25.000.000

DPU Pemeliharaan saluran/ drainase dalam kota

Rp

15.000.000

Pendataan Sarana Air Bersih Pedesaan

Rp

50.000.000

Rp

50.000.000

Dana Bantuan APBD Provinsi

Rp

1.800.000.000

Rp

1.800.000.000

Pendamping Dana Bantuan APBD Provinsi

Rp

134.455.000

Rp

134.455.000

DAK Bidang Air Minum

Rp

839.100.000

Rp

839.100.000

Pendamping DAK Bidang Air Minum

Rp

83.910.000

Rp

83.910.000

Pengelolaan DAK Bidang Air Minum

Rp

30.000.000

Rp

30.000.000

DAK Bidang Sanitasi

Rp

659.700.000

Rp

659.700.000

Pendamping DAK Bidang Sanitasi

Rp

65.970.000

Rp

65.970.000


III - 161

Anggaran No.

Instansi

Program/ Kegiatan Air Bersih Rp

25.000.000

Rp

25.000.000

Pendamping Sanimas

Rp

200.000.000

Rp

200.000.000

Pendamping Pamsimas (DDUPB)

Rp

330.000.000

Rp

330.000.000

Replikasi Pamsimas

Rp

440.000.000

Rp

440.000.000

Pengelolaan /BOP Pamsimas

Rp

20.000.000

Rp

20.000.000

Rp

20.000.000

Rp

2.502.500.000

Rp

20.000.000

Rp

25.000.000

Rp

50.000.000

Kegiatan PAMSIMAS (13 Lokasi)

Rp Rp

20.000.000

2.502.500.000

Bappeda 1

IV

Jumlah

Pengelolaan DAK Bidang Sanitasi

Pengelolaan /BOP Sanimas

III

Sanitasi


Rp

20.000.000


1

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian SumberSumber Air

2

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Rp

25.000.000 Rp


III - 162

50.000.000

Anggaran No.

Instansi


V

Sanitasi

Jumlah

Dinas PSDA & ESDM 1

Eksplorasi Air tanah

Rp

JUMLAH

35.000.000

Rp

6.314.965.000

Rp

Rp

1.184.990.000

35.000.000

Rp 7.499.955.000

Sumber : APBD 2010 Kabupaten Banjarnegara, 2010

Tabel 3.34 Alokasi Anggaran Bidang Sanitasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Anggaran No.

Instansi


I

Jumlah

Dinas Kesehatan 1

II

Sanitasi

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

Rp

1.400.000

Rp

1.400.000

Rp

1.096.240.000

DPU Peningkatan Sarana Air Bersih (DAK)

Rp

1.096.240.000


III - 163

Anggaran No.

Instansi

Program/ Kegiatan Air Bersih Pengelolaan PAMSIMAS

Rp

Sanitasi

80.000.000

80.000.000

Rp

20.000.000

Rp

20.000.000

Peningkatan Sarana Sanitasi (DAK)

Rp 1.356.720.000

Rp

1.356.720.000

Pemeliharaan Saluran Perkotaan

Rp

Rp

100.000.000

Rp

1.732.500.000

Rp

900.000.000

Rp

100.000.000

1.732.500.000

Drainase Kota

IV

Rp

Pengelolaan SANIMAS

PAMSIMAS (9 Lokasi)

III

Jumlah

Rp

900.000.000

Bantuan Kegiatan Air Bersih

Rp

200.000.000

Rp

200.000.000

1

Penunjang Kegiatan Pamsimas

Rp

20.000.000

Rp

20.000.000

2


Rp

20.000.000

Rp

20.000.000

3

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Rp

150.000.000

Rp

150.000.000

4

Penyusunan RAD AMPL

Bappeda

Rp

20.000.000



III - 164

Rp

-

Rp

-

Anggaran No.

Instansi


1

V

Sanitasi

Jumlah

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Rp

150.000.000

Rp

150.000.000

Eksplorasi Air Tanah

Rp

70.000.000

Rp

70.000.000

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah

Rp

25.000.000

Rp

25.000.000

Rp

3.393.740.000

Dinas PSDA & ESDM

JUMLAH Sumber : APBD 2011 Kabupaten Banjarnegara, 2011


III - 165

Rp 2.548.120.000

Rp 5.941.860.000

BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN

4.1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Banjarnegara Dalam menentukan visi dan misi sanitasi Kabupaten Banjarnegara merujuk pada visi dan misi Kabupaten Banjarnegara dan visi dan misi Pokja AMPL. Visi dan misi Pokja AMPL Kabupaten Banjarnegara dalam pengembangan sanitasi sebagai berikut : Visi Pengembangan Sanitasi Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat menuju masyarakat sejahtera Misi Pengembangan Sanitasi - Memberikan keteladanan kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi, melalui cara kampanye kesehatan kemasyarakat yang sudah berjalan pada saat ini dari Dinas Kesehatan, program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan Sanitasi -

Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM). Meningkatkan perilaku hidup sehat warga Banjarnegara, Melalui cara memberikan penyuluhan lewat Puskesmas yang ada di Desa-desa dan Kelurahan. Meningkatkan kesadaran pribadi, keluarga dan masyarakat tentang sanitasi, Melalui cara Dinas Kesehatan melakukan kampanye kesehatan akan pentingnya sanitasi bagi keluarga sampai masyarakat luas khususnya di Kabupaten Banjarnegara.

4.2 Strategi Penanganan Sanitasi Kabupaten Banjarnegara Strategi penanganan sanitasi Banjarnegara masih bertumpu pada kegiatan-kegiatan SKPD di Kabupaten Banjarnegara. Memberikan penyuluhan Kampanye kesehatan yang diteruskan ke Puskesmas ditiap Desa dan Kelurahan, membuat leaflet yang disebarkan dimasyarakat akan pentingnya kesehatan dari problem sanitasi sehat. Masuknya program Sanimas pada tahun 2008-2009 dengan bangunan Mckplus dengan menggunakan sistem IPAL+Degester untuk meningkatkan kesehatan Masyarakat. Program SLBM pada tahun 2010 sampai dengan saat ini menggunakan system IPAL Komunal Perpipaan penyatuan pembuangan air limbah domestik agar tidak mencemari air baku. 4.3

Rencana Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Rencana program pengelolaan air limbah yang sedang dan akan dilaksanakan oleh kabupaten Banjarnegara mengacu kepada analisis permasalahan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) BIdang Pekerjaan Umum/Cipta Karya Kabupaten


V - 166

Banjarnegara, 2009-2013 untuk bidang air limbah 4.3.1 Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak dalam Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak dalam Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Limbah di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Matriks Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak No 1

Kebijakan Peningkatan Kelembagaan Pengelola Limbah

Strategi a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar kegiatan dan antar wilayah dalam Air pembangunan air limbah b. Fasilitasi peningkatan manajemen pembangunan air limbah di daerah c. Fasilitasi peningkatan pengelolaan air limbah melalui pelatihan dan pendidikan SDM yang kompeten

Pengembangan Pengelolaan Sanitasi Sistem OnSite dan Sistem Off Site

a. Peningkatan pelayanan dan kualitas sistem air limbah untuk mencapai standard pelayanan minimal di perkotaan b. Pengembangan pelayanan sistem air limbah terpusat di perkotaan secara bertahap berdasarkan tanggap kebutuhan (demand responsive c. Meningkatkan cakupanpelayanan air limbah yang dikelola oleh BUMD dan dinas d. Prioritas pembanguna pada masyarakat daerah miskin dan rawan penyakit terkait air e. Mendorong kerjasama antar kota/kabupaten dalam upaya melindungi badan air dari pencemaran air limbah permukiman

Rencana Tindak  Memberikan Bantuan teknis penyelenggaraan kelembagaan PS air limbah  Fasilitasi dan memberikan bantuan teknis dalam pembentukan badan pengelola air limbah  Meningkatkan koordinasi dengan sector lain  Mendorong peningkatan kemauan politik pemerintah dalam penanganan air limbah  Melaksanakan peningkatan pengawasan kualitas air limbah pemukiman  Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM (sumber daya manusia)  Meningkatkan kapasitas pengolahan melaui pembangunan IPAL paket  Meningkatkan pelayanan Air limbah melalui sistem terpusat (sewerage)  Melakukan pembinaan teknis dalam peningkatan peran pemerintah propinsi, kota/kab dalam pegembangan prasarana dan sarana air limbah  Memprioritaskan pembangunan prasarana dan sarana air limbah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan  Melakukan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi PS Air Limbah (IPAL &IPLT)  Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam peningkatan kerja PS air limbah  Menyelenggarakan pembinaan & bimbingan teknis dalam peningkatan PS air limbah untuk daerah tertentu :daerahendemi, daerah bencana, daerah terpencil


V - 167

No

Kebijakan

3

Peningkatan Pendanaan

4

Meningkatkan peran serta Masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Pengembangan sistem Pengelolaan air limbah

5

Pengembangan Promosi Pembangunan Prasarana dan Sarana Ail Limbah

Strategi

a. Mendorong peningkatan alternative sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan b. Mendorong peningkatan prioritas pendanaan pemerintah daerah dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah c. Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan swasta d. Penyelenggaraan PS air limbah berbasis masyarakat (Community Based Development) a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlunya perilaku hidup bersih dan sehat. b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah c. Meningkatkan peran serta badan usaha swasta dan koperasi dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah

a. Revisi peraturan perundangundangan yang melakukan pengaturan terhadap BUMD yang bergerak dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah b. Peningkatan forum nasional pengelolaan air limbah dalam mendorong pelaksanaan pengaturan yang lebih baik

Rencana Tindak pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasanMendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam bidang pegelolaan air limbah  Mendorong peningkatan pembiayaan pengelolaan air limbah  Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama Pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyelenggaraan air limbah

 Menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye dalam pendidikan lingkungan dan kepedulian lingkungan  Mendorong pembangunan PS Air Limbah berbasis masyarakat  Menyelenggrakan deseminasi dan sosialisasi norma, standard, pedoman dan manual bidang air limbah  Memberikan Bantuan teknis pembangunan air limbah berbasis masyarakat  Melakukan pengembangan perangkat hukum antara lain : PP, Permen, standard, pedoman dan manual (SPM) dalam penyelenggaraan sistem air limbah pemukiman  Fasilitasi (Bantuan Teknis) penyusunan Perda dalam penyelenggraan sistem Air Limbah Permukiman

Sumber : RPIJM Bidang PU/ Cipta Karya Kab. Banjarnegara Revisi,2010

4.3.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Permasalahan jaringan permbuang air limbah (kotor) belum membudaya di masyarakat Kabupaten Banjarnegara, terutama di wilayah perdesaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk masa mendatang perlu adanya: 1. Sosialisasi teknik dan sistem pembuangan air kotor dan memberikan percontohan tentang sistem pembuangan air kotor yang benar khususnya untuk daerah perdesaan. 2. Membuang sistem jaringan air kotor di tempat yang membutuhkan atas usulan masyarakat setempat. .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

V - 168

Dalam kaitannya dengan topografi wilayah yang sangat bervariasi maka sistem sumur peresapan keluarga diterapkan di daerah yang relatif datar atau landai dengan kemiringan kurang dari 5 %. Untuk daerah dengan kemiringan 5 % ke atas dengan sistem jaringan rioolering dengan kemiringan saluran minimal 2,50 %. 4.3.3 Usulan Dan Prioritas Program Usulan dan prioritas program bidang air limbah di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut: TABEL 4.2 KEGIATAN PROGRAM SUB BIDANG AIR LIMBAH KABUPATEN BANJARNEGARA No I

Uraian Rencana Kegiatan

1

2

- Penguatan kelembagaan Pengembangan Pengelolaan Sanitasi Sistem On-Site Pengembangan Perencanaan a. Penyusunan Studi & DED Sanitasi Lingkungan b. Penyusunan AMDAL IPLT Penyediaan sarana sanitasi sistem onsite a. Jamban Komunal b. Jamban MCK Umum

3

a. Bantuan Pembuatan IPAL Rumah Tangga komunal Pembangunan PS sanitasi sistem onsite skala komunitas berbasis masyarakat a. Penyediaan Jaringan

4

5

2009

Tahun Anggaran 2010 2011 2012

2013

Peningkatan Kelembagaan Pengelola Air Limbah - Pelatihan

II

Lokasi

b. Bantuan Pembuatan IPAL komunal c. SANIMAS Penyediaan PS Pengumpul limpur Tinja (truk tinja) a. Pengadaaan truk & sarana penyedot Pembangunan atau rehabilitasi/peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) a. Pengadaan Tanah

Kab. Banjarnegara

Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara

Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara Ds. Semarang

Kota Banjarnegara Kota Banjarnegara Kota Banjarnegara

Kab. Banjarnegara

Mantrianom


V - 169

No

6

Uraian Rencana Kegiatan b. Pembangunan IPLT Tinja Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja

Lokasi

2009


2013

Mantrianom

Kab. a. Truk tinja Banjarnegara b. IPLT III Pengembangan Pengelolaan Sanitasi Sistem Off Site Pembangunan PS air limbah 1 Kota Banjarnegara mendukung kawasan RSH IV Peningkatan Pendanaan Pengembangan sistem pembiayaan 1 pengelolaan air limbah 2 Peningkatan mekanisme retribusi Pengembangan mekanisme 3 peningkatan sumber pembiayaan Peningkatan Peran serta V Masyarakat dan swasta 1 Pengembangan pelibatan swasta Kab. Penyuluhan/kampanye dan 2 Banjarnegara Peningkatan partisipasi masyarakat VI Pengembangan Promosi Pembangunan PS Air Limbah Sumber: RPIJM BIdang PU/Cipta Karya Kabupaten Banjarnegara, 2009-2013

4.4

Rencana Peningkatan Pengelolaan Persampahan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banjarnegara mengacu kepada peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNPSPP) yaitu: Kebijakan 1: Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Strategi: 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat akan 3R. 2) Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R. 3) Mendorong koordinasi lintas sektor (perindustrian dan perdagangan). Kebijakan 2: Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan. Strategi: 1) Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan sejak dini melalui pendidikan di sekolah.


V - 170

2) Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum. 3) Membina masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan persampahan. 4) Mendorong peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat. 5) Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta. Kebijakan 3: Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan. Strategi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan Kota/Kabupaten. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan. Mengembangkan TPA ke arah Sanitary Landfill (SLF)/ Controlled Landfill (CLF). Meningkatkan TPA regional. Melaksanakan Litbang dan aplikasi teknologi penanganan sampah tepat guna dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan 4: Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan. Strategi: 1) Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola. 2) Meningkatkan kinerja institusi pengelola. 3) Memisahkan fungsi/unit regulator dan operator. 4) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder. 5) Meningkatkan kualitas SDM bidang persampahan. 6) Mendorong pengelolaan kolektif atas prasarana dan sarana regional. 7) Meningkatkan kelengkapan produk hukum/NPSM pengelolaan persampahan. 8) Mendorong implementasi/penerapan hukum bidang persampahan. Kebijakan 5: Pengembangan alternatif sumber pembiayaan. Strategi: 1) Menyamakan persepsi para pengambil keputusan dalam pengelolaan persampahan dan kebutuhan anggaran. 2) Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan. Sasaran utama yang hendak dicapai yaitu:  Pembangunan TPA di 210 kabupaten/kota  Persampahan terpadu 3R di 250 lokasi. 4.4.1 Kebijakan, Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Persampahan Kabupaten a. Kebijakan Dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2006-2011. Terdapat sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indikator sasaran cakupan


V - 171

layanan sampah Kota 60% Desa 25 %. Rasio sampah terangkut terhadap produksi sampah (83%) b. Pengelolaan Sampah diserahkan kepada masyarakat. Sedang pemerintah kabupaten melakukan : 1. Pembinaan dan pemantauan kepada : - masyarakat yang mengelola sampah secara mandiri - masyarakat yang mengelola sampah bekerja sama dengan swasta - masyarakat dan /atau swasta sebagai penyedia jasa layanan persampahan 2. Pembinaan, pemantauan dan penyediaan jasa kepada masyarakat yang tidak mampu mengelola sampahnya secara mandiri dan memerlukan pelayanan jasa pengangkutan. Aspek teknis dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Banjarnegara meliputi 2 (dua) aspek, yaitu: aspek masyarakat dan aspek pemerintah. Aspek masyarakat hanya berupa bantuan pengadaan tong sampah (bin) dengan kapastas 0,5 m3 tiap unitnya dan banyaknya bantuan adalah 200 unit yang diberikan pada tahun 2007. Sedangkan dari aspek pemerintah seperti yang ditampilkan pada tabel dibawah ini. TABEL 4.3 PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN OLEH PEMERINTAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA No 1

2

3

4

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penampungan Sementara a Transfer Dipo

Satu an

Volume (Unit)

Kapasi tas

Tahun Pengadaan

Unit

5

25 M3

1995- 2002

b

Container

Unit

9

4M3

c

Pasangan bata

Unit

4

25 M3

d

Bak kayu

Unit

10

4M3

Unit Unit

4 2

7,5 M3 4 M3

1998 2003

-

-

-

-

Ha

0,8

111,800 M3

1995

e Tanah terbuka Pengangkutan a Dump Truck b Arm Roll Truck Pengolahan / TPST a Pengomposan b Daur ulang Pembuangan Akhir Lokasi Desa Winong Kec. a Bawang b Status lahan (sewa/milik) c

Jarak dari daerah layanan

d e

Jarak dari permukiman Jarak ke badan air

1998 - 2006 1995- 2002 1998 - 2006

Kondisi

Ket

Baik 70 % sedang, 30 % baik Baik 70 % sedang, 30 % baik

Sedang Baik

Baik Milik 12 Km 1 Km


V - 172

No

5

6

7

8

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kondisi lahan f (rawa/porus/dsb. g Luas area Fasilitas Operasional a Jembatan timbang b Deposit lahan penutup c Alat berat d Truk Tanah Fasilitas umum a Jalan akses b Saluran drainase air hujan c Kantor Fasilitas Perlindungan TPA a Lapisan dasar kedap air Pengolahan Lindi b (Leachate) c Saluran pengumpul air lindi Kawasan penyangga (buffer d zone) e Drainase air hujan f Pipa penangkap gas Fasilitas Penunjang TPA a

9

Satu an

Volume (Unit)

Kapasi tas

Tahun Pengadaan

Kondisi

Ket Tana h liat

Unit

1

0,9 M3

1981

M2 M2 Unit

1 3 1

400 M2 250 M2 84 M2

1998-2006 1998-2006

Unit

1

100 M3

M3

M3 Bh

Tidak Layak

Sedang Baik

240

2006 2006

Rusak akibat longsor Baik

40 20

1995 2006

Sedang Baik

Air bersih

1 Sumu r

b Bengkel c Dan lain-lain Kondisi Operasional a

Teknis operasional (open dumping/sanitary land fill)

b

Jumlah pemulung

c

Pencemaran Leachate

d

Kebakaran / asap frekuensi penutupan tanah pertahun Pemanfaatan gas landfill (CDM)

e f

Contr oll Landf ill 33 Jiwa tidak terce mar

Sumber: RPIJM BIdang PU/Cipta Karya Kabupaten Banjarnegara, 2009-2013

c. Pengembangan Kebutuhan pengembangan sarana persampahan untuk tahun 2013 berdasarkan hasil perhitungan meliputi: - Tong Sampah (40 lt) sebanyak 144.646 unit - Gerobak Sampah (0,8 m3) sebanyak 7.232 unit - Tranfer depo (10 m3) sebanyak 579 unit - Dump Truk (6 m3 per hari) sebanyak 482 unit


V - 173

Sampah dapat dikelola menjadi benda/ barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Untuk masa mendatang kegiatan – kegiatan yang perlu dilakukan adalah: 1. Sosialisasi penyelesaian sampah keluarga 2. Sosialisasi dan pelatihan: daur ulang sampah, produksi pupuk dan pakan ternak/ ikan dari sampah. 3. Kebutuhan TPS dan TPA dihitung melalui analisa dalam penyusunan RUTRK IKK setempat dengan lokasi TPA berjarak 12 Km. Dimungkinkan bahwa 1 unit TPA dimanfaatkan untuk beberapa IKK. 4. Pembuatan pupuk dan pakan ternak/ ikan dari sampah di lokasi atau dekat dengan TPS dan TPA. 4.4.2 Usulan Dan Prioritas Program Usulan dan prioritas program pengelolaan persampahan di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel di bawah ini. TABEL 4.4 KEGIATAN PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA No


I

Kelembagaan - Pelatihan - Penguatan kelembagaan Teknis Oprasional Pengembangan Perencanaan dan Program Persampahan a.Studi UKL/UPL TPA Batur b. Penyusunan Studi Masterplan Persampahan c.. Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan sampah d.. Bimbingan teknis Persampahan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana a. Pewadahan dan Pengumpulan sampah - Gerobak sampah - Becak motor - TPS b. Pemindahan (Penampungan Sementara) - Transfer Depo - Container c. Sistem Pengangkutan - Truk Terbuka - Dump Truck

II 1

2

Lokasi

2009


2013

Kab. Banjarnegara

Kec. Batur Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara

Kab. Banjarnegara Kota Banjarnegara Kota Banjarnegara

Kota Banjarnegara Kota Banjarnegara Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara


V - 174

No

3

4 III 1 2 IV

V


Lokasi

- Arm Roll Truck - Bulldozer d. Penerapan Sistem 3R Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) : - Pembebasan Tanah Untuk TPA - Pembebasan Tanah Untuk TPA - Peningkatan Kualitas TPA - Pengembangan TPA Regional e. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Pengembangan Pengelolaan Gas dari TPA Pengembangan Pengelolaan sampah terintegrasi dengan pengelolaan air limbah dan drainase Sistem Pembiayaan: Pengembangan Mekanisme Pendanaan Pengembangan Mekanisme Pembiayaan Peraturan/Perundangan Pengembangan Pengaturan Persampahan Peran serta Masyarakat dan Swasta: Pengembangan Peran Serta Masyarakat

Kab. Banjarnegara TPA Winong

2009


2013

Kec. Batur Winong - Bawang TPA Winong

TPA Winong

TPA Winong

Kab. Banjarnegara

Kota Banjarnegara


4.5

Rencana Peningkatan Pengelolaan Saluran Drainase Lingkungan Rencana pembangunan di bidang drainase adalah untuk mencapai masyarakat hidup sehat dan sejahteran dalam lingkungan yang bebas dari genangan. Pertumbuhan penduduk menimbulkan tekanan terhadap kebutuhan ruang dan lingkungan untuk perumahan dan kawasan terbangun lainnya. Perkembangan perumahand an permukiman yang cepat dan sering kurang terkendali dan tidak sesuai dengan Rencana tata Ruang maupun konsep pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air (retarding pond) dan bantaran sungai dijadikan lahan terbangun dan dihuni penduduk. Kondisi ini meningkatkan volume air permukaan yang masuk ke saluran drainase dan sungai. Beberapa permasalahan drainase antara lain terjadinya sedimentasi atau pemantapan gorong-gorong dan kapasitas saluran drainase yang sudah tidak dapat menampung aliran/ limpahan air trutapa pada saat hujan sehingga terjadinya genangan. .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

V - 175

Rencana pembangunan program dan pengelolaan pengelolaan drainase lingkungan yang sedang dan akan dilaksanakan, mengacu kepada RPIJM BIdang PU/Cipta Karya Kabupaten Banjarnegara, 2009-2013, yaitu :

4.5.1 Arah Kebijakan Penanganan Drainase Arah kebijakan penanganan drainase

adalah untuk meningkatkan kualitas

prasarana dan sarana perumahan dan permukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat dan swasta serta mempertahankan fungsi lingkungan. Berdasarkan isu permasalahan strategis di bidang drainase, maka dirumuskan suatu sasaran kebijakan nasional sebagai arahan mendasar dari kondisi yang akan dicapai dan diwujudkan dalam pengembangan bidang drainase di masa yang akan datang. Kebijakan yang akan diluncurkan harus mengacu pada Kepmen PU No. 239/KPTS/1987 tentang fungsi utama saluran drainase sebagai drainase wilayah dan sebagai pengendalian banjir 1. 2. 3.

4.

Sasaran kebijakan pengembangan drainase adalah sebagai berikut ini: Terlaksananya pengembangan sistem drainse yang terdesentralisasi, efisien, efektif dan terpadu. Terciptanya pola pembangunan drainase yang berkelanjutan melalui kewajiban konservasi air dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Terwujudnya upaya pengentasan kemiskinan perkotaan yang efektif dan ekonomis melalui mnimalisasi resiko biaya sosial dan ekonomi serta biaya kesehatan akoibat genangan dan bencana banjir. Terciptanya peningkatan koordinasi antara Kabupaten/Kota dalam penanganan sistem drainase.

4.5.2 Sistem Prasarana Prioritas yang Diusulkan Kebutuhan pengembangan sistem prasarana dan sarana Drainase yang diusulkan dan merupakan prioritas adalah sebagai berikut ini. TABEL 4.5 KEGIATAN PENYEDIAAN DRAINASE SUB BIDANG DRAINASE KABUPATEN BANJARNEGARA No I

Uraian Rencana Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Pengelola Drainase - Pelatihan

Lokasi

2009


2013

Kab. Banjarnegara


V - 176

No


II

Pengembangan Pengelolaan Pengembangan Perencanaan (MP, FS, DED) a. Penyusunan DED Drainase Kota Banjarnegara b. Penyusunan Masterplan Drainase IKK Pemeliharaan /Peningkatan saluran baru a. Saluran Tersier b. pembangunan Drainase Perkotaan c. Pemeliharaan drainase Perkotaan Pemeliharaan bangunan pelengkap a. pintu air Pembuatan Sumur resapan Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pengembangan Peraturan/Perundangan: Penyediaan Peraturan dan pedoman siap pakai Penerapan sanksi dan reward Peningkatan Peran serta Masyarakat Pengembangan pelibatan Masyarakat Penyuluhan/kampanye dan Peningkatan partisipasi masyarakat

1

2

3 4 5 IV 1 2 V 1 2

Lokasi

2009


2013

Kota Banjarnegara Kab. Banjarnegara

Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara Kota Banjarnegara

Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara

Kab. Banjarnegara


Usulan tahapan prioritas pelaksanaan kegiatan penanganan drainase serta rencana pendanaan berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber pembiayaan lainnya. 4.6

Rencana Pembangunan Penyediaan Air Minum Rencana program penyediaan air minum yang sedang dan akan dilaksanakan, mengacu kepada RPIJM BIdang PU/Cipta Karya Kabupaten Banjarnegara, 2009-2013, yaitu : 4.6.1 Sasaran Pembangunan Penyediaan Air Minum Pembangunan prasarana dan sarana penyediaan air minum dilakukan untuk meningkatkan pelayanan akses air minum di wilayah perdesaan maupun perkotaan, terutama terhadap masyarakat miskin di kawasan rawan kesulitan air minum dan untuk meningkatkan keikutsertaan swasta dalam investasi pembangunan prasarana air minum. .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

V - 177

Sasaran program komponen air minum dibuat untuk mengisi kesenjangan kondisi pada permasalahan yang ada. Selain itu program ini harus menunjang dan memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi daerah atau kota. Program-program yang dapat dilaksanakan asalah sebagai berikut: 1. Program pembangunan prasarana air minum melalui pendekatan masyarakat di wilayah/ desa miskin dan rawan air; 2. Program pembangunan air minum di ibukota kabupaten; 3. Program pembangunan air minum di kawasan ibukota kecamatan yang belum mempunyai sistem dan rawan air; 4. Program penyediaan air minum bagi kawasan RSH; 5. Program penyehatan PDAM; dan 6. Program pembangunan prasarana dan sarana air minum di perkotaan. 4.6.2 Analisis Kondisi Pelayanan Peningkatan pelayanan kebutuhan air minum kepada pelanggan dilakukan dengan operasional rutin dan peningkatan kapasitas produksi. Jaringan perpipaan banyak mengalami kerusakan sehingga bocor, hal ini karena faktor geografi dan musim. Perubahan musim juga berpengaruh pada keadaan Meknikal elektrikal seperti Genset, pompa, panel, dll yang dapat mengakibatkan pelayanan terhenti karena aktivitas perbaikan maupun jika terjadi kerusakan. Perkembangan permukiman yang tumbuh pesat di Kabupaten Banjarnegara menuntut akan kebutuhan air bersih semakin bertambah, dengan demikian keberadaan PDAM sangat diharapkan oleh masyarakat. Namun karena berbagai kendala dan permasalahan maka perusahaan belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal. 4.6.3 Analisis Kebutuhan Air Analisis kebutuhan air minum dapat disertai dengan analisis kesenjangan yaitu suatu metoda yang membandingkan antara kebutuhan analisis dan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Pertumbuhan kebutuhan penanganan air minum sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Kebutuhan air di Kabupaten Banjarnegara dapat diketahui setelah sebelumnya mengetahui proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2013 adalah sebesar 954.684 jiwa, dengan menggunakan asumsi cakupan pelayanan adalah 85 % maka penduduk yang dapat terlayani adalah sebanyak 811.481 jiwa. Kebutuhan air terbagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik terbagi menjadi sambungan langsung (dengan asumsi penggunaan adalah 88 %), hidran umum dan kran umum (dengan asumsi penggunaan adalah 12 %).


V - 178

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa kebutuhan domestik adalah sebesar 956,59 liter/ detik dan sedangkan kebutuhan non domestiknya sebesar 72 liter/ detik, jadi total kebutuhan air untuk domestik dan non domestik di Kabupaten Banjarnegara tahun 2013 adalah 1.028,59 liter/ detik. Selain ditinjau dari kebutuhan air untuk domestik dan non domestiknya juga ditinjau faktor proyeksi sambungan dimana untuk tahun 2013 membutuhkan sambungan rumah sebanyak 113.643 unit dan hidran umum sebanyak 1.291 unit, dengan asumsi kehilangan air sebesar 22 % maka untuk proyeksi sambungan sebesar 226,29 liter/ detik. Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat diketahui total kebutuhan air rata – rata adalah sebesar 1.254,88 liter/ detik, total kebutuhan air maksimum adalah sebesar 1.505,86 liter/ detik dan total kebutuhan pada jam puncak adalah sebesar 1.882,33 liter/ detik. 4.6.4 Analisis Kebutuhan Program Program dan kebijakan yang dilakukan saat ini adalah baru sebatas untuk mempertahankan hidup atau kelangsungan operasional perusahaan dengan mengesampingkan tingkat keuntungan atau profit lebih dulu. Strategi dan Program untuk tetap bisa melakukan kegiatan operaional adalah:  Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya operasional dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan segala potensi yang ada  Mencari bantuan dana kepada Pemerintah baik melalui APBD Provinsi atau APBD Kabupaten serta kebijakan untuk sarana perkuatan system Rekomendasi yang dapat diberikan adalah berupa:  Pengembangan prasarana dan sarana air minum di 266 desa/ kelurahan atau sekitar 166.891 KK dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat 

Pengembangan prasarana dan pembangunan: 1) Unit ar baku 120 unit 2) Pipa transmisi 240.000 meter 3) Reservoir 120 unit 4) Pipa distribusi 120.000 meter

sarana

air

minum

perpipaan

melalui

4.6.5 Usulan dan Prioritas Program Sistem penyediaan air minum yang diusulkan adalah sebagai berikut ini.


V - 179

TABEL 4.6 KEGIATAN PENYEDIAAN PENGELOLAAN AIR MINUM KABUPATEN BANJARNEGARA No I

Uraian Rencana Kegiatan Penyusunan Master Plan Air Bersih Inventarisasi SAB Perdesaan Kab. Banjarnegara Inventarisasi SAB Pedesaan Kab. Banjarnegara Penyusunan RIS-Spam

II

Lokasi

2009


2013

Banjarnegara Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara

Program Penyehatan PDAM a. optimalisasi Jaringan Distribusi kota Banjarnegara b. Penambahan Jaringan Utama Transmisi untuk Bagian barat kota Banjarnegara IPA Sigaluh

Kota Banjarnegara Kab. Banjarnegara

- Pengad. Dan pemas. Pipa PVC DN 250 mm

Sigaluh

- Pengad. Dan pemas. Pipa PVC DN 150 mm

sigaluh

Unit Distribusi - pipa Distribusi PVCS 12,5 DN 75 mm - pipa Distribusi PVCS 12,5 DN 50 mm - Pengadaan sambungan rumah DN 20 mm

Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara

Penyempurnaan Intake IPA Sigaluh kap. 60 lt/dt a. Pembuatan bak pengumpul air baku b. Pembuatan bak prasedimentasi c. Pembangunan rumah pompa dan perpipaan d. Pompa Intake (air baku) Q: 30 lt/dt H; 60 m e. pompa distribusi Q 42 H 15 m multispeeds f.

Pengad. & pemas pipa PVC DN 250 mm

g. sambungan rumah DN 20 mm III

Sigaluh Sigaluh Sigaluh Sigaluh Sigaluh Sigaluh Sigaluh

Pengembangan SPAM IKK /kawasan belum memiliki SPAM IKK Karang kobar Kab. Banjarnegara


V - 180

No

Uraian Rencana Kegiatan - Pengad. & pemas. Pipa GIP, DN 150 mm

Lokasi

2009


2013

Karangkobar

- Pengad. & pemas. Pipa PVC, DN 150 mm

Karangkobar

- Pembuatan Bak Pelepas Tekan - Pengadaan ground Reservoir 200 m³ - Jembatan pipa DN 150 mm

Karangkobar Karangkobar Karangkobar

Pengadaan tanah

IV

V VI

- Penyediaan tanah untuk bangunan instalasi Unit Distribusi - pipa distribusi PVC S 12,5 DN 100 mm - pipa distribusi PVC S 12,5 DN 75 mm - pipa distribusi PVC S 12,5 DN 50 mm Sambungan rumah - Pengadaan sambungan rumah DN 15 mm Peningkatan Kapasitas Produksi IKK Mandiraja – Purwanegara Peningkatan Kapasitas Produksi IKK Punggelan Peningkatan Kapasitas air baku IKK Purworejo Klampok Pengadaan Meter air Induk DN 200 mm PN 10 = 3 unit DN 150 mm PN 10 = 4 unit DN 100 mm PN 10 = 7 unit DN 80 mm PN 10 = 4 unit Program 10 juta SR Pembangunan IPA Gravitasi Kalibombong kap. 100 lt/dt, L = 19500 m³ Pembangunan SPAM baru IKK Pagedongan Kap. 10 lt/dt Pembangunan Air baku IKK kalibening Kap. 10 lt/dt Program pembangunan prasarana dan sarana air minum di pedesaan Program penyediaan PS air minum bagi MBR Penyediaan PS AM bagi MBR (banjarnegarabawang dab purwarejo klampok)

Karangkobar Karangkobar Karangkobar Karangkobar Karangkobar Karangkobar Mandirajapurwanegara Punggealan Purworejo klampok

Kalibening Pagedongan Kalibening Kab. Banjarnegara Banjarnegara, bawang dan purworejo Klampok


4.6.6 RENCANA PENINGKATAN KAMPANYE PHBS Dari data diatas maka kegiatan kampanye PHBS akan dilakuakn disetiap wilayah di Kota Banjarnegara dengan melihat pada skala prioritas.

Tabel 4.7. Pemetaan PHBS di Kabupaten Banjarnegara .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

V - 181


KECAMATAN

PUSKESMAS

1

2

3

1

Susukan

2 3 4 5 6

Pwj Klampok Mandiraja Purwonegoro Bawang Banjarnegara

Susukan I

JUMLAH SELURUH KEGIATAN PENYULUHAN KELOMPOK 4


JUMLAH

5

6

0

0

0

Susukan II

441

4

445

Pwj Klampok I

134

12

146

Pwj Klampok II

166

0

166

Mandiraja I

14

5

19

Mandiraja II

752

29

781

Purwonegoro I

168

4320

4488

Purwonegoro II

540

2

542

Bawang I

308

27

335

Bawang II

72

0

72

Banjarnegara I

37

12

49

Banjarnegara II

72

9

81

76

35

111

7

Pagedongan

Pagedongan

8

Sigaluh

Sigaluh I

116

0

116

Sigaluh II

24

6

30

9

Madukara

0

0

0

Madukara II

501

0

501

Banjarmangu I

108

12

120

Banjarmangu II

10

Banjarmangu

11

Wanadadi

12

Rakit

13

Punggelan

Madukara I

544

0

544

Wanadadi I

43

0

43

Wanadadi II

138

0

138

72

0

72

Rakit I Rakit II

0

0

0

Punggelan I

216

108

324

Punggelan II

192

12

204

528

24

552

14

Karangkobar

Karangkobar

15

Pagentan

Pagentan I

44

3

47

Pagentan II

36

14

50

135

62

197

4

11

16

Pejawaran

Pejawaran

17

Batur

Batur I

7

Batur II

24

-

24

18

Wanayasa

Wanayasa I

27

9

36

Wanayasa II

216

8

224

19

Kalibening

Kalibening

32

32

64

20 SUB JUMLAH I

Pandanarum

Pandanarum

560

2

562

859

51

1

910

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota


V - 182


KECAMATAN

PUSKESMAS



1

RSUD Banjarnegara

0

0

2

RSI Bawang

12

2

12

25

10

5

34

32

893

83

3 4

RSU Emanuel Klampok RS PKU Muhammadiyah

SUB JUMLAH II JUMLAH (KAB/KOTA)

JUMLAH

14 37 15 66 976


Untuk tahun 2009/2011, program peningkatan PHBS yang dilakukan adalah : a. Sosialisasi PHBS b. Pemetaan dan pendataan PHBS c. Intervensi PHBS


V - 183

BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI

5.1 AREA BERISIKO TINGGI DAN PERMASALAHAN UTAMANYA Penentuan area beresiko sanitasi di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan hasil penilaian data sekunder, Persepsi SKPD dan Studi EHRA. 5.1.1.

Study EHRA EHRA (Enveriommental Healt Risk Assessment) atau

Penilaian

Resiko Kesehatan lingkungan merupakan studi singkat dengan bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku-perilaku yang memiliki resiko pada kesehatan warga, Studi sanitasi yang diteliti mencakup : 1).

Kondidisi kesehatan meliputi ; sistem penyedian air bersih, layanan pembuangan sampah, ketersedian jamban dan saluran pembuangan limbah.

2).

Prilaku dengan higenitas dan sanitasi meliputi ; cuci tangan pakai sabun, buang air besar, pembuangan kotoran anak dan pembuangan sampah. Kegiatan EHRA di Kabupaten Banjarnegara ini di awali dengan

pertemuan Pokja PPSP dan SKPD terkait tentang hasil Pelatihan EHRA yang diselenggarakan di Bogor. Materi Pertemuan yang disepakati antara lain : 1.

Jadual Kegiatan EHRA

2.

Tim EHRA

3.

Anggaran EHRA

4.

Penetapan Metodologi survei EHRA. Survei EHRA di Kabupaten Banjarnegara memilih menggunakan metoda sampling clustering. Penetapan cluster hanya menggunakan


V - 184

empat kriteria utama yaitu kepadatan peduduk, angka kemiskinan, daerah/ wilayah yang dialiri sungai/ kali/ saluran drainase/saluran irigasi dengan potensi digunakan sebagai MCK dan pembuangan sampah serta kriteria daerah yang sering terkena banjir dan dinilai mengganggu. Pemilihan sampel desa per cluster, sampel RT dan sampel responden (keluarga) semuanya dilakukan secara random (acak). 5.

Besar sampel EHRA Penetapan sampel disepakati menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia yaitu sebesar ± 10% rumah tangga di Kabupaten banjarnegara. Jumlah sampel yang disepakati pada survei EHRA ini sebesar 1.110 sampel. Berdasarkan pendekatan slovin, besar sampel EHRA ini adalah 439, sedangkan bila menggunakan pendekatan Krjajcie Morgan besar sampel adalah 1.613. Besar sampel setiap cluster dapat dilihat pada tabel 5.1. Daftar desa pada setiap cluster dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 5.1 : Besar sampel per cluster pada studi EHRA Kabupaten Cluster

Banjarnegara Tahun 2011 Jumlah Desa

Jumlah desa Sampling (10%)

Jumlah responden per desa 37 37 37 37 37

jumlah responden per cluster Cluster 4 1 1 37 Cluster 3 14 2 74 Cluster 2 129 13 481 Cluster 1 120 12 444 Cluster 0 14 2 74 Jumlah 278 30 1.110 Sumber : rapat Pokja PPSP Kab. Banjarnegara tanggal 10 Agustus 2011

Kegiatan EHRA melibatkan enumerator yang berasal dari desa sampel sehingga diharapkan mengetahui kondisi masing-masing desa. Satu desa ditetapkan satu orang enumerator sehingga semuanya ada 30 enumerator. Sebelum bekerja, enumerator diberikan pelatihan. Hasil EHRA ini diharapkan dapat memberikan kontrobusi bagi pengembangan Buku Putih dan Perencanan program-program sanitasi di tingkat Kabupaten. .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

V - 185

5.1.1.1.

Persampahan Keluarga di Kabupaten Banjarnegara, yang mengelola sampah pada skala rumah tangga masih sangat rendah yaitu baru mencapai 4,9%. Kondisi yang sama sekali tidak terdapat pengolahan samapah (0%) ada di desa-desa yang berada di cluster 0. Pada desa-desa yang berada di cluster 4 pengelolaan sampahnya jauh lebih baik dari kondisi tingkat kabupaten yaitu sebesar 56,8%. Kondisi ini menggambarkan bahwa masalah pengelolaan sampah di skala rumah tangga masih harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara terutama untuk cluster 0, cluster 1 dan cluster 2. Apabila pengelolaan sampah di skala rumah tangga ini tidak mendapat perhatian maka volume sampah akan menjadi masalah di skala komunal dan dapat berdampak bukan saja pada masalah estetika tapi juga kesehatan. Grafik 5.1 memperlihatkan kondisi pengelolaan sampah menurut survei EHRA di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011

Grafik 5.1 : Proporsi pengelolaan sampah pada skala rumah tangga di kabupaten Banjarnegara Tahun 2011

Sumber : Survei EHRA Kab. Banjarnegara tahun 2011

Hasil survei EHRA seperti yang terlihat pada tabel 5.2 memberi gambaran bahwa masyarakat yang sudah memanfaatkan layanan pengangkutan sampah, ternyata frekuensi pengangkutannya masih dianggap tidak memadai yaitu sebesar 88,6%. Layanan yang tidak .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

V - 186

memadai ini, terutama pada peride pengangkutan yang masih banyak yang di angkut satu minggu sekali bahkan lebih. Kondisi ini berisiko mengundang datangnya serangga (lalat) dan binatang pengganggu (tikus) yang berpotensi dalam penularan penyakit. Tabel 5.2 : Frekuensi Pengangkutan sampah menurut survei EHRA di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 Wilayah

Tidak

memadai

Jumlah

memadai Kluster 0

100,0%

,0%

100,0%

Kluster 1

90,3%

9,7%

100,0%

Kluster 2

88,5%

11,5%

100,0%

Kluster 3

96,1%

3,9%

100,0%

Kluster 4

26,5%

73,5%

100,0%

Kabupaten

88,6%

11,4%

100,0%


5.1.1.2.

Limbah Rumah Tangga (Domestik) Permasalah limbah rumah tangga, yang perlu diwaspadai adalah kondisi keamanan tangki septik yang dimiliki oleh rumah tangga. Pada survei EHRA ini, untuk mengukur kondisi ini didasarkan pada dua hal yaitu tangki septik yang umurnya lebih dari 5 tahun dan tangki septik yang tidak pernah dikuras/ disedot. Grafik 5.2 : Persentase Septik tank aman dan tidak aman menurut hasil survei EHRA di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011

Sumber : Survei EHRA Kab. Banjarnegara tahun 2011 .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

V - 187

Grafik 5.2 menunjukan bahwa rumah di Kabupaten Banjarnegara yang memiliki septik tank kondisinya sejauh ini dianggap aman yaitu sebesar 86,1%. Namun demikian pada tingkat cluster, masih ada cluster yang dapat berpotensi menimbulkan masalah yang disebabkan keamanan septic tank yaitu cluster 0 (32,4%) dan cluster 3 (24,3%). Kondisi ini dikhawatirkan berpotensi pada pencemaran air tanah. Permasalahan limbah domestik yang ingin digali pada studi EHRA adalah pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan tangki septik. Limbah tangki septik dikategorikan mencemari bila tidak dikubur atau tidak dibuang ke instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT).

Tabel 5.3 : proporsi pencemaran karena pembuangan isi tangki septik menurut survei EHRA di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 Wilayah

Tidak

Ya

Jumlah

Kluster 0

,0%

,0%

,0%

Kluster 1

84,8%

15,2%

100,0%

Kluster 2

100,0%

,0%

100,0%

Kluster 3

,0%

,0%

,0%

Kluster 4

66,7%

33,3%

100,0%

Kabupaten

85,2%

14,8%

100,0%


Hasil survei EHRA sebagaimana tampak pada tabel 5.3, menunjukan bahwa di klaster 4 pembuangan limbah tangki septic yang berpotensi mencemari sebesar 33,3% dan pada klaster 1 sebesar 15,2%. Pada kluster lain sama sekali tidak bermasalah. Kondisi ini dimungkinkan karena pada data tangki septik amannya cukup baik sebesar 86,1% tingkat kabupaten. Masalah limbah domestik yang mendapat perhatian pada saat survei EHRA adalah masalah SPAL (saluran pembuangan air limbah). Kluster yang menghadapi persoalan SPAL karena rumah tidak memiliki SPAL adalah berturut-turut kluster 0 (73,0%) kluster 2 (54,1%) kluster 3(54,1%) dan kluster 1(52,0%). Data sebagaimana tampak pada grafik 5.3.


V - 188

Grafik 5.3 : Persentase kepemilikan SPAL menurut hasil survei EHRA di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011


5.1.1.3.

Drainase Sistem

drainase

dalam

lingkungan

permukiman

merupakan

persoalan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu variabel untuk mengukur baik tidaknya sistem drainase adalah dari ada tidaknya genangan air di lingkungan pemukiman. Grafik 5.4 Memperlihatkan semua wilayah banjarnegara pada umumnya tidak terlihat ada genangan air limpasan di lingkungan pemukiman. Sekalipun ada di kluster 1 dan 2 prosentasenya sangat kecil yaitu 0,9% dan 0,2%. Jumlah responden yang merasa secara rutin mengalami banjir tidaklah banyak. Tabel 5.4 memperlihatkan bahwa dari responden sebesar 1110 orang yang merasa mengalami banjir hanya 40 orang dan yang merasa mengalami banjir secara rutin hanya 24 orang yang terdapat di kluster 1 dan kluster 2.


V - 189


Tabel 5.4 : Persentase genangan air di lingkungan permukiman menurut hasil survei EHRA di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011 Wilayah

Ya

Tidak

Jumlah

Cluster 0

0

0

0

Cluster 1

10

7

17

Cluster 2

14

9

23

Cluster 3

0

0

0

Cluster 4

0

0

0

24

16

40

kabupaten


5.1.1.4.

Air Minum HASIL survai EHRA tentang persoalan air minum, didapatkan hasil bahwa sumur Gali di Kabupaten Banjarnegara relatif menjadi sumber air yang tidak tercemar. Pengukuran ini didasarkan hanya pada dua faktor yaitu sumur berpelindung dan jarak sumur dengan tempat penampungan

tinja

yang

kurang

dari

10

meter.

Tabel

5.5

memperlihatkan bahwa semua kluster dan juga tingkat kabupaten memperlihatkan angka yang sangat baik (di atas 90%). Data sumur aman ini tidak menjamin kualitas airnya akan selalu baik, karena ada variabel lain yang harus diwaspadai yaitu variabel masih banyak rumah yang masih belum memiliki SPAL (56% di tingkat


V - 190

Kabupaten) sebagaimana tercantum pada grafik 5.3. Faktor lain yang perlu mendapat perhatian adalah perilaku warga dalam mengambil dalam mengelola air sumur.

Grafik 5.5 : Persentase sumur yang tercemar dan tidak tercemar menurut hasil survei EHRA di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011


Grafik 5.6 merupakan hasil survei EHRA yang menggambarkan keluarga yang menggunakan sumber air yang tidak terlindungi. Sumber air yang dianggap tidak terlindungi dalam survei ini adalah sumber air yang berasal dari sungai, waduk, mata air tercemar dan air hujan. Keluarga di kluster 4 menempati posisi tertinggi sebesar 51,4% keluarga yang menggunakan air yang tidak terlindungi ini, kemudian diikuti kluster 3 (18%). Kluster lainnya dan pada tingkat kabupaten angkanya di bawah 10%.

Grafik 5.5 : Persentase keluarga yangmenggunakan sumber air yang tidak terlindungi menurut hasil survei EHRA di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011


V - 191


Permasalahan air dalam bentuk kelangkaan air, berdasarkan survei EHRA sebagai berikut : kluster 2 jumlah keluarga yang mengalami kelangkaan air sebesar 31% , kluster 0 sebesar 20%, kluster 1 sebesar 14%. Hanya kluster 3 yang tidak mengalami kelangkaan air. Pada tingkat kabupaten besarnya kelangkaan air adalah 20%. Kelangkaan air dalam survei EHRA ini bukan sekedar kurangnya air secara kwantitas namun juga dikaitkan dengan penggunaan sumber air yang memiliki faktor risiko pencemaran. Gambaran kelangkaan air dapat dilihat pada grafik5.6.


V - 192

Grafik 5.6 : Persentase keluarga yang mengalami kelangkaan air menurut hasil survei EHRA di Kabupaten Banjarnegara tahun 2011


5.1.2.

Penetapan Area Berisiko Penilaian area berisiko pada penyusunan buku putih sanitasi ini, menggunakan tiga penilaian yaitu berdasarkan data sekunder, berdasarkan persepsi SKPD dan berdasarkan data hasil survei EHRA. Data dari tiga sumber ini selanjutnya digabung dan dirata-rata dengan terlebih dahulu menyepakati bobot data dari masing-masing sumber. Langkah penetapan area berisiko menggunakan data Sekuder telah dilakukan pada awal sebelum kegiatan EHRA. Bentuk hasil penetapan area berisiko dengan data sekunder adalah data klustering yang dijadikan pijakan klustering survei EHRA. Penetapan area berisiko berdasarkan persepsi SKPD dilakukan oleh SKPD yang terkait dengan sektor sanitasi, untuk selanjutnya dirata-rata yang akan memberikan gambaran akhir area berisiko berdasarkan persepsi SKPD. SKPD di Kabupaten Banjarnegara yang terlibat dalam penilaian ini adalah Bappeda, DPU, Dinas Kesehatan, KPMD, KLH, Dindikpora, Dinhubkominfo dan PDAM.


V - 193

Langkah penetapan area berisiko berdasarkan survei EHRA adalah menggunakan metrik analisa penetapan area berisiko. Sebelum melakukan penilaian hal yang harus disepakati Tim Pokja PPSP adalah besarnya parameter dan alasan besaran tersebut. Langkah selanjutnya, Tim melakukan penilaian terhadap beberapa Aspek sebagaimana yang terdapat pada matrik analisa dengan cara membandingkan nilai hasil survei dengan parameter yang telah disepakati. Diakhir analisa, masingmasing kluster dalam survei EHRA akan diperoleh tingkat risiko berdasarkan EHRA. Matrik analisa penetapan area berisiko berdasarkan EHRA dapat dilihat pada tabel 5.5. Berdasarkan hasil akhir EHRA ini, Tim menyepakati bahwa tingkat Risiko pada kluster berlaku pada semua desa anggota kluster. Data area berisiko EHRA ini bersama dengan data area berisiko berdasarkan data sekunder dan SKPD digunakan untuk menentukan data area berisiko di Kabupaten Banjarnegara. Penetapan area berisiko di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel 5.6


V - 194

Tabel 5.5 : tabel Penilaian terhadap data EHRALEMBAR ANALISA PENETAPAN AREA BERISIKO Kabupaten/Kota : Banjarnegara

>30%

mudah, murah

>20% >20% >20% >0% >20% >10% >20%

sangat mencemari sangat mencemari sangat mencemari sangat diperlukan mudah, murah

0,00

0,00

0,50

0,00

0,25

1

sangat mencemari >15%,

0 0 0 0,33

0 0 0 0,33

0 0 0,5 0,33

0 0 0 1,00

0 0,25 0 0,33

0 0,25 0,5 2,331

0,333 0 0 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 1,50 0,5

0 0 0,333 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 2,00 0,5

0 0 0,333 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 1,50 0,5

0,333 0,333 0,333 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 2,00 0,5

0 0 0,333 0,50 0,25 0 0 0,25 0,00 0,00 1,90 0,5

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0 0,5 0,5 0,5 3,33 4,00 2 4 4,00 3,71 3,42 3,12 2,83 0,2915

0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,5 0,5 2,98 1 Score 4 3 2 1

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0 0,5 0,5 0,5 2,83 3,33 1 2 nilai max

nilai min rentang



JUMLAH

sangat mencemari >30%, risiko >30%, risiko >30%, risiko >30%, risiko

cluster 4

risiko overflowing besar, mahal

cluster 3

>20%,risiko >20%,risiko >20%,risiko

mudah, murah mudah, lebih murah penting

cluster 2

5,3 5,4

Pencemaran oleh tangki septik >5 tahun dan tidak pernah disedot (0.33) Pencemaran karena pembuangan isi tangki septik (0.33) Pencemaran karena SPAL (0.33) PERSAMPAHAN Pengumpulan sampah tidak mencukupi (0.25) Tidak sering dikumpulkan (0.25) Dikumpulkan terlalu terlambat (0.25) Tidak ada pengolahan setempat (0.25) DRAINASE Adanya genangan air (1) PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT (PHBS) CTPS yg rendah di saat lima (5) waktu kritis (0.5) Jamban kotor terkontaminasi (0.5) a) tinja di atas toilet (0.1) b) pembalut di dalam toilet (0.1) c) lalat (0.1) d) ketersediaan air (0.1) e) ketersediaan sabun (0.1) Pencemaran pada wadah penyimpanan & penanganan air (0.5) Buang Air Besar Sembarangan (BABS) (0.5) TINGKAT RESIKO AWAL SKOR RESIKO EHRA FINAL

>20%, risiko >25%, risiko >20%,rawan air

cluster 1

2,1 2,2 2,3 3 3,1 3,2 3,3 3,4 4 4,1 5 5,1 5,2

SUMBER AIR Sumber air tercemar (0.5) a) sumur gali tidak terlindungi & kurang dari 10 m (0.25) b) penggunaan sumber air tidak terlindungi (0.25) Kelangkaan air (dan risiko terkait) (0.5) AIR LIMBAH DOMESTIK

cluster 0

1,2 2

RESIKO

Alasan

1 1,1

Parameter

NO

4,5

0 8,9 2,5 0 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 1,5 2,5 16,48

Berdasarkan Data presepsi SKPD, Data Skunder, dan Data EHRA menjadi penilaian penentu area beresiko di Kabupaten Banjarnegara

Tabel 5.6 Penentuan Area Beresiko di Kabupaten Banjarnegara No.

Kecamatan

Desa/ Kelurahan

Skor

Skor

Skor

Persepsi

Data

Data

SKPD

Sekunder

EHRA

Skor yang disepakati

Kategori

Susukan 1

Berta

3

3

4

3.2083

4

Resiko Tinggi

2

Derik

3

3

4

3.2917

4

Resiko Tinggi

3

Gumelem Kulon

3

3

2

2.7917

3

Resiko Sedang

4

Gumelem Wetan

3

3

2

2.7500

3

Resiko Sedang

5

Penerusanwetan

3

3

2

2.6250

3

Resiko Sedang

6

Penerusankulon

3

3

2

2.5833

3

Resiko Sedang

7

Brengkok

3

3

2

2.6250

3

Resiko Sedang

8

Pekikiran

3

3

2

2.6667

3

Resiko Sedang

9

Piasawetan

3

3

2

2.5417

3

Resiko Sedang

10

Karangsalam

3

3

2

2.5833

3

Resiko Sedang

11

Kemranggon

3

3

2

2.5833

3

Resiko Sedang

12

Susukan

3

3

1

2.2917

2

Resiko Rendah

13

Dermasari

3

3

1

2.2500

2

Resiko Rendah

14

Kadawung

3

3

2

2.7083

3

Resiko Sedang

15

Karangjati

3

3

2

2.5417

3

Resiko Sedang

1

Sirkandi

2

3

2

2.4583

2

Resiko Rendah

2

Pagak

2

3

2

2.4583

2

Resiko Rendah

3

Kecitran

3

3

4

3.2917

4

Resiko Tinggi

4

Purworejo

3

3

4

3.1667

4

Resiko Tinggi

5

Klampok

2

3

4

3.1250

4

Resiko Tinggi

6

Kalilandak

2

3

2

2.4167

2

Resiko Rendah

7

Kalimandi

2

3

2

2.4583

2

Resiko Rendah

8

Kaliwinasuh

2

3

2

2.4167

2

Resiko Rendah

1

Jalatunda

3

4

2

3.0417

4

Resiko Tinggi

2

Somawangi

3

4

2

3.0417

4

Resiko Tinggi

3

Kaliwungu

3

4

2

3.0000

4

Resiko Tinggi

4

Kebanaran

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

5

Glempang

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

6

Salamerta

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

7

Purwasaba

3

4

4

3.5417

4

Resiko Tinggi

8

Blimbing

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

9

Panggisari

3

4

2

2.8333

3

Resiko Sedang

Purworejo Klampok

Mandiraja


VI - 196

No.

Kecamatan

Desa/ Kelurahan

Skor

Skor

Skor

Skor yang disepakati 3.0417 4

Kategori

10

Candiwulan

3

4

2

11

Simbang

3

4

2

3.0000

4

Resiko Tinggi

12

Kertayasa

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

13

Banjengan

3

4

2

2.8333

3

Resiko Sedang

14

Mandirajakulon

2

4

4

3.4583

4

Resiko Tinggi

15

Kabakalan

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

Mandirajawetan

2

4

4

3.4583

4

Resiko Tinggi

1

Kalitengah

4

4

2

3.1667

4

Resiko Tinggi

2

Merden

3

4

2

3.0417

4

Resiko Tinggi

3

Karanganyar

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

4

Kaliajir

3

4

2

3.1250

4

Resiko Tinggi

5

Petir

4

4

2

3.1667

4

Resiko Tinggi

6

Pucungbedug

3

4

2

3.1250

4

Resiko Tinggi

7

Parakan

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

8

Mertasari

2

4

2

2.7917

3

Resiko Sedang

9

Danaraja

2

4

2

2.7500

3

Resiko Sedang

10

Purwonegoro

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

11

Kalipelus

2

4

2

2.7917

3

Resiko Sedang

12

Gumiwang

2

4

2

2.7500

3

Resiko Sedang

13

Kutawuluh

2

4

2

2.7500

3

Resiko Sedang

1

Wanadri

3

2

2

2.3750

4

Resiko Tinggi

2

Kebondalem

3

2

2

2.3750

4

Resiko Tinggi

3

Majalengka

3

2

2

2.3333

2

Resiko Rendah

4

Wiramastra

3

2

2

2.3333

2

Resiko Rendah

5

Kutayasa

3

2

2

2.3333

2

Resiko Rendah

6

Winong

3

2

2

2.2917

4

Resiko Tinggi

7

Depok

3

2

2

2.2083

2

Resiko Rendah

8

Watuurip

3

2

2

2.2500

2

Resiko Rendah

9

16

Resiko Tinggi

Purwonegoro

Bawang

Masaran

3

2

2

2.2083

2

Resiko Rendah

10

Serang

3

2

2

2.2083

4

Resiko Tinggi

11

Mantrianom

2

2

2

2.0833

4

Resiko Tinggi

12

Binorong

2

2

2

2.0417

2

Resiko Rendah

13

Joho

2

2

2

2.0833

2

Resiko Rendah

14

Bawang

2

2

2

2.0417

2

Resiko Rendah

15

Bandingan

2

2

2

2.0417

2

Resiko Rendah

16

Blambangan

2

2

2

1.9583

2

Resiko Rendah

17

Gemuruh

2

2

2

2.0833

4

Resiko Tinggi

18

Pucang

2

2

2

2.0833

2

Resiko Rendah

Argasoka

3

4

2

2.8333

3

Resiko Sedang

Banjarnegara 1


VI - 197

No.

Kecamatan

Desa/ Kelurahan

Skor

Skor

Skor


Kategori

2

Ampelsari

3

4

2

Resiko Sedang

3

Tlagawera

2

4

2

2.7917

3

Resiko Sedang

4

Cendana

3

4

2

2.8333

3

Resiko Sedang

5

Sokayasa

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

6

Karangtengah

3

4

4

3.5000

4

Resiko Tinggi

7

Wangon

2

4

2

2.7500

4

Resiko Tinggi

8

Semampir

3

4

2

2.8333

4

Resiko Tinggi

9

Sokanandi

2

4

2

2.7500

4

Resiko Tinggi

10

Parakancanggah

3

4

4

3.5417

4

Resiko Tinggi

11

Semarang

3

4

4

3.5000

4

Resiko Tinggi

12

Krandegan

3

4

1

2.6250

4

Resiko Tinggi

13

Kutabanjarnegara

2

4

4

3.4167

4

Resiko Tinggi

1

Pringamba

3

1

2

1.9583

2

Resiko Rendah

2

Sawal

3

1

2

1.9583

2

Resiko Rendah

3

Panawaren

3

1

2

1.8333

2

Resiko Rendah

4

Tunggara

2

1

2

1.7917

2

Resiko Rendah

5

Randengan

2

1

2

1.7917

2

Resiko Rendah

6

Bojanegara

2

1

2

1.7500

2

Resiko Rendah

7

Bandingan

2

1

2

1.7083

2

Resiko Rendah

8

Prigi

3

1

2

1.8333

2

Resiko Rendah

9

Gembongan

2

1

2

1.7083

2

Resiko Rendah

10

Kemiri

2

1

2

1.7917

2

Resiko Rendah

11

Karangmangu

3

1

2

1.8333

2

Resiko Rendah

12

Wanacipta

3

1

2

1.8333

2

Resiko Rendah

13

Sigaluh

2

1

2

1.6667

2

Resiko Rendah

14

Singomerto

2

1

2

1.7083

2

Resiko Rendah

15

Kalibenda

2

1

2

1.7500

2

Resiko Rendah

1

Limbangan

2

2

2

1.9583

2

Resiko Rendah

2

Penawangan

2

2

2

1.9583

2

Resiko Rendah

3

Talunamba

2

2

2

2.1250

2

Resiko Rendah

4

Madukara

2

2

1

1.7500

2

Resiko Rendah

5

Kutayasa

2

2

1

1.6667

2

Resiko Rendah

6

Pekauman

2

2

2

2.0417

2

Resiko Rendah

7

Pagelak

2

2

1

1.6667

2

Resiko Rendah

8

Dawuhan

2

2

2

2.0417

2

Resiko Rendah

9

Bantarwaru

2

2

2

2.0417

2

Resiko Rendah

10

Sered

3

2

2

2.1667

2

Resiko Rendah

11

Kenteng

2

2

4

2.7083

4

Resiko Tinggi

12

Rejasa

2

2

2

2.0833

4

Resiko Tinggi

13

Petambakan

3

2

2

2.1667

2

Resiko Rendah

14

Rakitan

3

2

2

2.2083

2

Resiko Rendah

Sigaluh

Madukara


VI - 198

No.

Kecamatan

Desa/ Kelurahan

Skor

Skor

Skor


Kategori

15

Blitar

3

2

2

Resiko Rendah

16

Kaliurip

3

2

1

1.9583

2

Resiko Rendah

17

Karanganyar

2

2

2

2.0833

2

Resiko Rendah

18

Gununggiana

3

2

2

2.1667

2

Resiko Rendah

19

Clapar

3

2

2

2.2083

2

Resiko Rendah

20

Pakelen

2

2

2

2.1250

2

Resiko Rendah

1

Jenggawur

2

3

2

2.3750

2

Resiko Rendah

2

Banjarkulon

2

3

2

2.4583

2

Resiko Rendah

3

Banjarmangu

2

3

2

2.4583

2

Resiko Rendah

4

Rejasari

3

3

2

2.5833

3

Resiko Sedang

5

Kesenet

3

3

2

2.5833

3

Resiko Sedang

6

Kalilunjar

3

3

2

2.5417

3

Resiko Sedang

7

Sijeruk

3

3

2

2.6667

3

Resiko Sedang

8

Kendaga

3

3

2

2.6667

3

Resiko Sedang

9

Gripit

3

3

2

2.6250

3

Resiko Sedang

10

Pekandangan

3

3

2

2.5000

3

Resiko Sedang

11

Sigeblok

3

3

2

2.5833

3

Resiko Sedang

12

Paseh

3

3

2

2.6667

3

Resiko Sedang

13

Sipedang

3

3

2

2.7083

3

Resiko Sedang

14

Sijenggung

3

3

2

2.5833

3

Resiko Sedang

15

Beji

3

3

2

2.6667

3

Resiko Sedang

16

Prendengan

3

3

2

2.5833

3

Resiko Sedang

17

Majatengah

3

3

2

2.5833

3

Resiko Sedang

1

Kasilip

3

3

2

2.5417

3

Resiko Sedang

2

Tapen

3

3

2

2.5000

3

Resiko Sedang

3

Karangjambe

3

3

2

2.5417

3

Resiko Sedang

4

Wanadadi

2

3

2

2.4167

2

Resiko Rendah

5

Wanakarsa

2

3

2

2.4583

2

Resiko Rendah

6

Lemahjaya

3

3

2

2.5417

3

Resiko Sedang

7

Karangkemiri

3

3

2

2.5833

3

Resiko Sedang

8

Kandangwangi

3

3

2

2.5417

3

Resiko Sedang

9

Medayu

2

3

2

2.4583

2

Resiko Rendah

10

Linggasari

3

3

2

2.5000

2

Resiko Rendah

11

Gumingsir

3

3

2

2.5417

3

Resiko Sedang

1

Pingit

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

2

Situwangi

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

3

Gelang

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

4

Rakit

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

5

Adipasir

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

6

Bandingan

3

4

2

2.8333

3

Resiko Sedang

Banjarmangu

Wanadadi

Rakit


VI - 199

No.

Kecamatan

Desa/ Kelurahan

Skor

Skor

Skor


Kategori

7

Kincang

3

4

2

8

Badamita

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

9

Tanjunganom

2

4

2

2.7917

3

Resiko Sedang

10

Luwung

2

4

2

2.7917

3

Resiko Sedang

11

Lengkong

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

1

Sambong

3

4

2

3.0417

4

Resiko Tinggi

2

Danakerta

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

3

Klapa

3

4

2

3.0000

4

Resiko Tinggi

4

Kecepit

3

4

2

3.0417

4

Resiko Tinggi

5

Karangsari

3

4

2

3.0000

4

Resiko Tinggi

6

Tribuana

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

7

Sawangan

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

8

Sidarata

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

Resiko Tinggi

Punggelan

9

Badakarya

3

4

2

2.8333

3

Resiko Sedang

10

Punggelan

3

4

2

3.0000

4

Resiko Tinggi

11

Jembangan

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

12

Purwasana

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

13

Petuguran

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

14

Bondolharjo

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

15

Tanjungtirta

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

16

Tlaga

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

Mlaya

3

4

2

3.0833

4

Resiko Tinggi

1

Paweden

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

2

Gumelar

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

3

Purwodadi

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

4

Sampang

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

5

Slatri

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

6

Pagerpelah

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

7

Pasuruhan

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

8

Karanggondang

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

9

Jlegong

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

10

Ambal

3

4

2

3.0000

4

Resiko Tinggi

11

Binangun

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

12

Karangkobar

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

13

Leksana

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

1

Larangan

3

4

1

2.5000

3

Resiko Sedang

2

Karangnangka

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

3

Aribaya

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

4

Nagasari

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

5

Gumingsir

3

4

2

3.0417

4

Resiko Tinggi

17 Karang kobar

Pagentan


VI - 200

No.

Kecamatan

Desa/ Kelurahan

Skor

Skor

Skor


Kategori

6

Sokaraja

3

4

2

7

Kayuares

3

4

2

3.0417

4

Resiko Tinggi

8

Metawana

3

4

2

3.0833

4

Resiko Tinggi

9

Kalitlaga

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

10

Karekan

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

11

Plumbungan

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

12

Pagentan

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

13

Kasmaran

3

4

2

2.8333

3

Resiko Sedang

14

Majasari

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

15

Babadan

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

16

Tegaljeruk

3

4

2

3.0000

4

Resiko Tinggi

1

Kalilunjar

3

3

2

2.5833

3

Resiko Sedang

2

Karangsari

3

3

1

2.2500

2

Resiko Rendah

3

Sarwodadi

3

3

2

2.6667

3

Resiko Sedang

4

Grogol

3

3

1

2.4167

2

Resiko Rendah

5

Giritirta

3

3

2

2.6667

3

Resiko Sedang

6

Biting

3

3

2

2.6250

3

Resiko Sedang

7

Tlahap

3

3

1

2.2500

2

Resiko Rendah

8

Darmayasa

3

3

2

2.5417

3

Resiko Sedang

9

Pejawaran

3

3

1

2.2917

2

Resiko Rendah

10

Panusupan

3

3

1

2.2917

2

Resiko Rendah

11

Ratamba

3

3

2

2.7500

3

Resiko Sedang

12

Sidengok

3

3

2

2.5833

3

Resiko Sedang

13

Pegundungan

3

3

2

2.7083

3

Resiko Sedang

14

Beji

3

3

2

2.7917

3

Resiko Sedang

15

Semangkung

3

3

2

2.7500

3

Resiko Sedang

16

Condongcampur

3

3

2

2.6667

3

Resiko Sedang

17

Gombol

3

3

2

2.6667

3

Resiko Sedang

1

Batur

3

1

2

1.9167

4

Resiko Tinggi

2

Sumberejo

3

1

2

1.9583

2

Resiko Rendah

3

Pasurenan

3

1

2

2.0417

2

Resiko Rendah

4

Pekasiran

3

1

2

2.0833

2

Resiko Rendah

5

Kepakisan

3

1

2

2.0417

2

Resiko Rendah

6

Bakal

3

1

2

2.0417

2

Resiko Rendah

7

Karangtengah

3

1

2

2.0000

2

Resiko Rendah

8

Diengkulon

3

1

2

2.0417

2

Resiko Rendah

1

Karangtengah

3

4

2

3.0833

3

Resiko Sedang

2

Suwidak

3

4

2

3.0417

3

Resiko Sedang

3

Bantar

3

4

2

2.9583

3

Resiko Sedang

4

Pandansari

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

Resiko Tinggi

Pejawaran

Batur

Wanayasa


VI - 201

No.

Kecamatan

Desa/ Kelurahan

Skor

Skor

Skor


Kategori

5

Pagergunung

3

4

2

Resiko Sedang

6

Dawuhan

3

4

2

2.9583

3

Resiko Sedang

7

Kubang

3

4

2

3.0000

3

Resiko Sedang

8

Susukan

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

9

Wanayasa

3

4

2

2.9583

3

Resiko Sedang

10

Pesantren

3

4

1

2.5833

3

Resiko Sedang

11

Balun

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

12

Tempuran

3

4

2

2.9583

3

Resiko Sedang

13

Wanaraja

3

4

2

3.0833

3

Resiko Sedang

14

Jatilawang

3

4

2

2.9583

2

Resiko Sedang

15

Legoksayem

3

4

2

3.0000

3

Resiko Sedang

16

Kasimpar

3

4

1

2.5833

3

Resiko Sedang

17

Penanggungan

3

4

2

3.0833

3

Resiko Sedang

1

Kalibening

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

2

Asinan

3

4

2

3.0833

4

Resiko Tinggi

3

Sembawa

3

4

2

3.0000

4

Resiko Tinggi

4

Kalibombong

3

4

2

3.0000

4

Resiko Tinggi

5

Majatengah

3

4

2

3.0417

4

Resiko Tinggi

6

Kalisatkidul

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

7

Sirukem

3

4

2

3.0000

4

Resiko Tinggi

8

Kertasari

3

4

2

3.1250

4

Resiko Tinggi

9

Kalibening

Sidakangen

3

4

4

3.7083

4

Resiko Tinggi

10

Sikumpul

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

11

Gununglangit

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

12

Bedana

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

13

Sirukun

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

14

Karanganyar

3

4

2

3.0417

4

Resiko Tinggi

15

Plorengan

3

4

2

3.0000

4

Resiko Tinggi

16

Kasinoman

3

4

2

2.8750

3

Resiko Sedang

1

Pandanarum

3

4

2

3.1250

4

Resiko Tinggi

2

Sinduaji

3

4

2

3.0833

4

Resiko Tinggi

3

Pasegeran

3

4

2

3.0000

4

Resiko Tinggi

4

Pingitlor

3

4

2

3.0833

4

Resiko Tinggi

5

Lawen

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

6

Sirongge

3

4

2

2.9583

4

Resiko Tinggi

7

Pringamba

3

4

2

3.0417

4

Resiko Tinggi

Beji

3

4

2

2.9167

3

Resiko Sedang

1

Pagedongan

3

2

2

2.2500

2

Resiko Rendah

2

Gunungjati

3

2

2

2.2500

2

Resiko Rendah

3

Twelagiri

3

2

2

2.2500

2

Resiko Rendah

Pandanarum

8 Pagedongan


VI - 202

No.

Kecamatan

Desa/ Kelurahan

Skor

Skor

Skor


Kategori

4

Kebutuhduwur

3

2

2

5

Kebutuhjurang

3

2

2

2.3333

2

Resiko Rendah

6

Pesangkalan

3

2

2

2.3750

2

Resiko Rendah

7

Duren

3

2

2

2.4167

2

Resiko Rendah

8

Lebakwangi

3

2

2

2.2917

2

Resiko Rendah

3

2

2

2.2083

2

Resiko Rendah

9 Gentansari Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2011

Resiko Rendah


Gambar 5.1. Area Beresiko di Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan Data Area Beresiko dan Peta dapat dilihat penentuan area beresiko Kabupaten Banjarnegara ada 80 Desa yang beresiko Tinggi. Penilaian menggunakan pembobotan 25% data skunder, 25% data SKPD, dan 50% data EHRA. Tingkat kepadatan penduduk wilayah tersebut cukup tinggi dibandingkan Desa-desa yang lain. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam sanitasi lingkungan misalnya kawasan pemukiman yang kumuh, pencemaran air permukaan dan air tanah, penanganan air limbah dan sampah yang belum memadai, sistem drainase yang buruk dan tingkat kesehatan masyarakat yang masih belum baik. Ada 2 Desa yang pemukimannya kurang padat tetapi potensi untuk .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

VI - 203

pencemaran seperti Desa Winong dekat dengan TPA dan Desa Mantrianom dekat dengan IPLT menjadikan penilaian area berisiko potensi tinggi menurut kebijakan pokja kedua Desa ini juga masih dekat dengan perbatasan kota yang menjadikan penilaian. 5.2 KAJIAN DAN OPSI PARTISIPASI SERTA JENDER DI AREA PRIORITAS Desa yang menjadi kunjungan program sanitasi adalah RW. IV Kelurahan Semarang Kec. Banjarnegara terdapat 129 KK, 495 jiwa. Dari jumlah tersebut yang memiliki jamban sendiri hanya 18 KK, selebihnya untuk keperluan BAB dengan menggunakan kolam ikan dan sungai. Mereka yang telah memiliki jamban sendiri umumnya tidak menggunakan septictank sehingga limbah air langsung dibuang ke kolam ikan dan sungai / badan air tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu (treatment), sehingga limbahnya mencemari air tanah dan sungai. Warga yang mempunyai sumur gali sendiripun airnya tercemari karena sebagian besar masyarakat BAB dikolam ikan. Kebanyakan rumah memiliki kolam ikan dan juga untuk BAB. Di kampung tersebut kejadian diare dan thypus terakhir terjadi bulan Juli 2011

Sumber : Peta Sosial Kelurahan Semarang, 2010

Gambar 5.2 Peta Lokasi Kelurahan Semarang Untuk kebutuhan air bersih, masyarakat RW. IV Kelurahan Semarang Kec. Banjarnegara mendapatkannya dari sumber mata air tanah jika warga yang mempunyai sumur kering di mata air ini tidak akan kering. Untuk kondisi sanitasi berupa air limbah, masyarakat masih mempergunakan cubluk / dialirkan ke kolam sebagai tempat pembuangan tinja. Kajian opsi parsipasi masyarakat dan jender pada area prioritas dilaksanakan dengan melakukan FGD (Focus Group Discussion) RW. IV Kelurahan Semarang Kec. Banjarnegara. FGD ini dihadiri oleh kurang lebih 20 orang perwakilan warga yang terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat dusun dan desa, ibu-ibu PKK, dan


VI - 204

pemuda. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 21 Agustus 2011 di rumah warga RW.IV Kelurahan Semarang Kec. Banjarnegara.

Sumber : BAPPEDA, 2011

Gambar 5.3 Suasana kegiatan FGD tentang sanitasi Dari kegiatan ini dapat dilihat beberapa hal yang berkaitan dengan sanitasi 1. Meskipun sebagian besar warga sudah memiliki jamban dengan septictank, tetapi masih ada warga yang menggunakan cubluk sebagai sarana buang air besarnya 2. Belum semua warga memahami pola hidup bersih dan sehat (PHBS) berkaitan dengan pemeliharaan ternak, sebab masih banyak kandang ternak yang berdekatan dengan rumah warga 5.3 MEDIA DAN PENINGKATAN KEPEDULIAN SOSIAL 5.3.1 Peran Stakeholder dalam Pemasaran Sosial Perencana, Pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup di dalamnya terdapat pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan, perencanaan kajian kelayakan lingkungan dan penanganan sengketa lingkungan. Menggunakan media sosialisasi dan pelatihan dalam mengkomunikasikan isu. Menggunakan alat berupa leaflet yang dibagikan saat sosialisasi dan pelatihan serta tulisan/artikel di warta bahari. Program upaya Penangulangan Kemiskinan. Tiap SKPD melakukan sosialisasi namun belum semua SKPD memiliki keterampilan berbicara di depan masyarakat sehingga dibutuhkan sebuah pelatihan khusus mengenai hal ini. Pemerintah kabupaten Banjarnegara melaksanakan konsfresi besar dalam dalam satu tahun dua kali yang dilaksanakan setiap ahir semester. Pada efen-efen tersebut disampaikan program-program kebijakan pemeintah kabupaten banjarnegara dan pembahsan rencana pelaksanaannya. Audiens yang diundang : 1.

Muspida

2.

Unsur DPRD (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Ketua Fraksi)


VI - 205

3.

Kepala SKPD dan Kepala Dinas Vertikal

4.

Para Camat

5.

Pejabat Militer (Komandan Rayon Militer/KORAMIL)

6.

Polisi (Kepala Kepolisian Sektor/POLSEK)

7.

Kepala Desa

DisKomimfo melalui Radio Swara Banjarnegara FM mempublikasikan seputar Banjarnegara dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, cakupan siaran dari Radio swara Banjarnegara sampai diseluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara dan sebagian wilayah Kabupaten Banjarnegara 5.3.2. Profil Media Massa Lokal Di Kabupaten Banjarnegara

cukup banyak media lokal baik media cetak

maupun media elektronik. Berikut daftar media massa di Kabupaten Banjarnegara. Tabel 5.7 Nama Radio yang ada di Kabupaten Banjarnegara No 1

Nama Radio

Alamat

Pemerintah RSPD

Jl. Letjen Suprapto No.111 Tlp. (0286) 592202

2

Swasta POP FM

Jl. Letjen Suprapto No.1116 Tlp. (0286) 594928

PRIMA FM

Jl. Tentara Pelajar No.56

Sumber : Data Sekunder, 2011


VI - 206

Tabel 5.8 Harian Surat Kabar Yang Beredar di Kabupaten Banjarnegara No

Nama Surat Kabar di Kabupaten Banjarnegara Alamat Redaksi

1

SUARA MERDEKA

Semarang

2

Radar Banyumas

Purwokerto

3

Kedaulatan Rakyat

Yogyakarta

4.

WAWASAN

Semarang


5.3.3 Keterlibatan Media di dalam Pemberitaan Sanitasi di Banjarnegara Pemberitaan media lokal dan nasional mengenai kondisi sanitasi di Banjarnegara terutama didominasi oleh kondisi kekeringan di Kabupaten Banjarnegara. Hanya sedikit media yang memberitakan tentang sektor sanitasi yang lain. Hasil penelusuran pada beberapa media melalui website Perpustakaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Tabel 5.9 Infor masi Kondisi Sanitasi di Kab. Banjarnegara dari Media Massa No. Judul Berita

Sumber

1.

Banjir Bandang, Satu Luka

Suara Merdeka – 15 Maret 2008

2.

Drainase Buruk, Jalan Banjir

Suara Merdeka – 6 Nopember 2008

3.

Tebing Ambrol Sopir Menginap 10 jam

Suara Merdeka – 3 Februari 2009

4.

Warga Keluhkan Pencemaran Sungai Sapi

Radar Banyumas – 9 September 2010


5.3.4. Komunikasi Dua Arah (Below The Line) Below the line (BTL) adalah sebuah strategi promosi atau komunikasi dengan target audiens yang terbatas (spesifik). Dalam strategi ini tercipta interaksi langsung dengan audiens atau

komunikasi berlangsung dua arah. Media atau kegiatannya

memberikan kesempatan kepada audiens untuk merasakan, menyentuh atau berinteraksi. Kegiatan komunikasi dilakukan Pemerintah Kabubaten Banjarnegara baik mengenai pembangunan umum daerah maupun terkait program atau pembangunan di bidang sanitasi pada khususnya. Beberapa kegiatan antara lain:


VI - 207

1.

Konferensi Besar Kabupaten Banjarnegara Konferensi

Besar

merupakan

agenda

pertemuan

Pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara dengan mengundang seluruh Camat dan Kepala Desa serta stakeholder lainnya. Kegiatan ini adalah untuk menyampaikan informasi dan kebijakan daerah dalam pembangungan atau program/ rencana agar diketahui seluruh Kepala Desa untuk meneruskan kepa masyarakat secara lebih luas. Pertemuan ini juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan usulan, masukan, kritik dan informasi kepada Pemerintah Kabupaten sehingga dapat mengetahui kondisi riil di lapangan/ wilayah di Kabupaten Banjarnegara. Konferensi besar diadakan 2 (dua) kali setahun pada awal semester I dan Semester II 2.

Penyuluhan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara secara rutin mengadakan penyuluhan terkait dengan penyehatan lingkungan di masyarakat.

Sumber : Dinas Kesehatan, 2009

Gambar 5.4 Kampaye Kesehatan

3.

Sosialisasi Adipura

4.

Roadshow kegiatan sanitasi (PAMSIMAS, SLBM)

Sumber : TIM SLBM, 2010

Gambar 5.5 Kegiatan SLBM .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

VI - 208

5.4 KETERLIBATAN SEKTOR SWASTA DALAM LAYANAN SANITASI 5.4.1 Pengelolaan Sampah Sampah tak pernah lepas dari kehidupan kita setiap hari, dengan banyaknya sampah yang menumpuk menimbulkan inisiatif dari masyarakat untuk menjadikannya sebagai peluang bisnis terutama sampah non-organik yang memiliki nilai jual. Sampah-sampah tersebut dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya seperti kardus, plastik, kertas, logam besi, botol dan aluminium. Sampah-sampah tersebut mereka kumpulkan rumah tangga, fasilitas umum dan kawasan bisnis (seperti hotel dan rumah makan) dengan cara membeli (untuk yang memiliki modal) ataupun memungutnya (pemulung). Sampah yang terkumpul tersebut kemudian dijual kepada para pengusaha pengepul. Di Banjarnegara terdapat beberapa orang yang memiliki usaha sebagai pengepul sampah-sampah tersebut atau yang biasa disebut dengan pengepul rongsok, seperti di Kelurahan Krandegan di daerah tersebut banyak terdapat pengepul rongsok mulai dari skala kecil, menengah maupun besar. Adapun beberapa pengepul yang berhasil diwawancarai adalah sebagai berikut : 1. Nama pengusaha SOHIR, alamat Rt. 02 Rw. 8 Kel. Krandegan, mulai usaha sejak tahun 2004 dengan jumlah tenaga kerja 4 orang, untuk jenis dan volume barang yang ditampung adalah : Tabel 5.10 Data Pengepul Milik Sohir No. Jenis barang Volume rata-rata per Harga beli Bekas bulan (kg/ (Rp./Kg) kwintal/ton) 1. Plastik (cacahan) 5 Kwintal Rp. 1.700 2. Kertas 5 Kwintal Rp. 1.200 3. Logam besi 5 Kwintal Rp. 1.700 4. Aluminium 1,5 Kwintal Rp. 9.000 5. Botol/kaca 100 kg Rp. 500

Harga jual (Rp./Kg) Rp. 1.900 Rp. 1.500 Rp. 2.000 Rp. 11.000 Rp. 700

Sumber: Data Pengusaha Pengepul Bapak Sohir, 2011

Kota tujuan penjualan Kabupaten Wonosobo, adapun kendala dalam usaha adalah keterbatasan pada pembeli rongsok.

Sumber : Data primer, 2010

Gambar 5.6 Pengepul Milik Sohir .Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

VI - 209

2. Nama pengusaha BUSONO, alamat Rt. 02 Rw. 9 Kel. Krandegan, mulai usaha sejak tahun 2006 dengan jumlah tenaga kerja 1 orang, untuk jenis dan volume barang yang ditampung adalah : Tabel 5.11 Data Pengepul Milik Busono No. Jenis barang Volume rata-rata per Harga beli Bekas bulan (kg/ (Rp./Kg) kwintal/ton) 1. Plastik (cacahan) 900 Kg Rp. 1.800 2. Kertas 800 Kg Rp. 1.200 3. Logam besi 1.600 Kg Rp. 2.700 4. Aluminium 200 Kg Rp. 10.000 5. Botol/kaca 280 buah Rp. 700

Harga jual (Rp./Kg) Rp. 2.000 Rp. 1.500 Rp. 3.000 Rp. 12.000 Rp. 900

Sumber: Data Pengusaha Pengepul Bapak Busono, 2011

Kota tujuan penjualan Kabupaten Tegal, adapun kendala dalam usaha adalah harga yang tidak stabil.

Gambar 5.7 Pengepul Milik Busono 5.4.2 Pengolahan Air Limbah Program penyediaan sarana pengolahan air limbah di Banjarnegara berawal pada tahun 2008 dan tahun 2009 memalui Program SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang melibatkan Pemerintah, masyarakat setempat dengan didampingi oleh suatu Lembaga Swadaya Masyarakat. Sedangkan pada tahun 2010 melalui Program SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) yang melibatkan Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan masyarakat setempat. Pengolahan air limbah tersebut berada di 5 kelurahan di Kecamatan Banjarnegara yaitu Kelurahan Semarang melalui program SANIMAS tahun 2008, Kelurahan Sokanandi melalui program SANIMAS tahun 2009, Kelurahan Kalibenda, Kelurahan Krandegan dan Kelurahan Kutabanjar melalui program SLBM tahun 2010. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan dan operasional serta pemeliharaan memberikan dampak yang positif dalam masa operasional sarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan MCK Umum di Kabupaten


VI - 210

Banjarnegara. IPAL secara operasional dan pemeliharaan dikelola oleh masyarakat sehinggga pengelolaan sarana IPAL dan MCK umum berjalan dengan baik.

Sumber : TIM SLBM, 2010

Gambar 5.8 Sanitasi Lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) sistem IPAL Komunal Samapai sekarang difungsikan oleh masyarakat dengan baik dan tidak ada gendala. Pemeliharaan juga berjalan, dikelola oleh Panitia dari masyarakat yang masuk ke Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS).


VI - 211

BAB VI PENUTUP

6.1

Kesimpulan Kondisi eksisting sanitasi Kabupaten Banjarnegara secara umum masih memerlupan upaya untuk peningkatan cakupan pelayanan sanitasi dasar yang layak. Beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai kondisi sanitasi di Kabupaten Banjarnegara yaitu : 6.1.1 Air Minum Pada saat ini, penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Banjarnegara masih menjadi masalah. Jalur perpipaan PDAM yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara. Jaringan PDAM baru melayani di 13 wilayah kota dan ibukota kecamatan (IKK) dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Masyarakat masih mengandalkan mata air dan air permukaan seperti sumur dan sungai. Pada musim kemarau sebagian wilayah mengalami kekeringan dan berkurangnya sumber air minum/ air bersih. Perlu upaya dalam peningkatan dan mengembangkan potensi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Banjarnegara baik dengan jaringan PDAM maupun non PDAM serta perlindungan terhadap mata air yang ada. 6.1.2 Air Limbah Sistem pengolahan air limbah di Kabupaten Banjarnegara didominasi sistem onsite baik septic tank maupun cubluk. Septic tank yang dipergunakan masyarakat masih belum memenuhi kriteria teknis yang ada dan berpotensi mencemari air tanah. Sistem komunal sudah mulai diterapkan dibeberapa lokasi pemukiman. Sedangkan untuk sistem terpusat, belum dapat memanfaatkan secara optimal prasarana yang ada. 6.1.3 Drainase Dengan kondisi topografi wilayah yang berbukit dan kemiringan lahan yang sangat besar, maka masalah drainase wilayah di Kabupaten Banjarnegara bukan menjadi masalah utama Walaupun di beberapa tempat terutama wilayah perkotaan sudah terjadi genangan akibat penanganan saluran drainase yang kurang baik.


VI - 212

6.1.4 Persampahan Kabupaten Banjarnegara masih memiliki beberapa permasalahan terkait dengan penanganan sampah mulai dari cakupan wilayah pelayanan yang kurang, armada pengangkut sampah yang tidak memadai, TPA yang masih memakai sistem open dumping dengan luasan yang terbatas serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah. 6.2

Rekomendasi

6.2.1 Air Minum Penyediaan air baku guna kebutuhan domestik maupun non-domestik di Kabupaten Banjarnegara perlu terus ditingkatkan. Sumber-sumber air bersih yang terus diupayakan eksplorasinya secara optimal, yakni: Rencana sistem jaringan distribusi yang digunakan adalah sistem jaringan distribusi induk dan cabang. Sistem tersebut selama ini digunakan oleh PDAM, karena adanya kemudahan penentuan diameter pipa dan pembiayaan yang murah. 6.2.2 Air Limbah Perencanaan air limbah diarahkan sebagai berikut : 1) Optimalisasi jaringan limbah perkotaan yang sudah ada 2) Penyediaan septic tank dan bak resapan di setiap rumah (on site sanitation) selama tersedianya lahan yang mencukupi. 3) Pengolahan limbah industri dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah di setiap unit pabrik/industri. 4) 5) 6)

Kompleks perumahan diharuskan memiliki instalasi pengolahan limbah terpusat tersendiri. Kelestarian lingkungan hidup, terutama berkaitan dengan hal resapan air tanah, lahan pertanian, baku mutu air sungai, dll. Keterpaduan perencanaan dengan komponen prasarana dasar perkotaan lainnya, untuk menghindari kegiatan bongkar pasang yang berpengaruh terhadap kinerja saluran limbah itu sendiri.

6.2.3 Drainase


VI - 213

Rencana Induk Sistem Drainase difokuskan pada kawasan perkotaan. Jaringannya dibagi kedalam jaringan primer dan jaringan sekunder. Jaringan primer diarahkan ke sungai-sungai terdekat. Jaringan sekunder diarahkan ke jaringan-jaringan primer. Sistem drainase sangat mengandalkan terpenuhinya dimensi – dimensi teknis hidrolis pada saluran pebuang tersier dan sekunder. Selain itu pembangunan sumur – sumur peresapan yang sudah mulai digalakkan merupakan bagian sistem drainase makro yang ada. 6.2.4 Persampahan Lokasi TPA dimantapkan dengan memanfaatkan TPA yang sudah ada. Direncanakan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah menuju TPA, dalam bentuk penyediaan TPS di setiap kawasan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan.


VI - 214

BAB I PENDAHULUAN II Buku Putih Sanitasi Kabupaten Banjarnegara

Recommend Documents