BAB I PENDAHULUAN
i BUKU PUTIH SANITASI KAB. SIDENRENG RAPPANG
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam rangka pencapaian target RPJMN 2010-2014 dan MDGs 2015 pemerintah
memperbaiki kondisi sanitasi di Indonesia dengan mengarusutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi. Hal ini tercantum dalam RPJMN (2010-2014) dengan fokus pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Berdasarkan data PBB bahwa pada tahun 2013 diantara 10 negara terburuk sanitasi, Indonesia menempati peringkat kedua setelah India dimana 63 juta penduduk Indonesia tidak memiliki toilet (www.detikhealth.com, diakses 27 Maret 2013). Buruknya kondisi sanitasi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup secara terus menerus dan menimbulkan berbagai macam penyakit yang pada akhirnya mengancam kesehatan masyarakat. Akibat kondisi tersebut, diperkirakan Indonesia mengalami kerugian 67 T per tahun dengan perhitungan satu keluarga memiliki kerugian 1,3 juta pertahun (www.okezone.com, diakses 27 Maret 2013). Sumber lain menyebutkan bahwa Indonesia kehilangan 6,3 miliar USD setiap tahun akibat sanitasi buruk. Kerugian ini dihitung dari keseluruhan aspek, mulai dari beban pencemaran air, besarnya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan akibat penyakit berkaitan dengan sanitasi yang buruk, beban penyakit, beban pencemaran air, beban kenyamanan lain, absen di sekolah atau tempat kerja dan penurunan pemasukan di tempat wisata (www.detikhealth.com, diakses 27 Maret 2013). Buruknya
sektor sanitasi di Indonesia diakibatkan oleh lemahnya perencanaan
pembangunan sanitasi: tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan (www.sanitasi.or.id, diakses 03 Januari 2013) Terkait dengan hal itu pemerintah mendorong kabupaten/kota untuk menyusun Strategi Sanitasi Perkotaan (SSK) yang memiliki prinsip (1) berdasarkan data aktual (2) berskala kota (3)
1 BUKU PUTIH SANITASI KAB. SIDENRENG RAPPANG
disusun sendiri oleh kota: dari, oleh, dan untuk kota (4) menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down. Untuk menghasilkan SSK yang demikian, kabupaten/kota harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi yang disusun dalam Buku Putih Sanitasi yang baik hanya bisa dibuat apabila kota-kota/kabupaten mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dengan melihat kondisi tersebut, maka Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Pokja AMPL tahun 2013 juga melakukan percepatan pembangunan sanitasi melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan menyusun Dokumen Buku Putih Sanitasi.
1.2
Landasan Gerak
1.2.1 Definisi Sanitasi di Indonesia didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Sanitasi terbagi dalam 3 (tiga) subsektor, yaitu: i) air limbah; ii) persampahan; dan iii) drainase tersier (Tim Teknis Pembangunan Sanitasi, 2010). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), secara umum sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yg baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sedangkan pengertian yang lebih teknis dari sanitasi adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah (Bappenas, 2003). Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sanitasi adalah upaya untuk membina dan menciptakan lingkungan hidup sehat, menjamin kebersihan, keadaan yang baik di bidang kesehatan melalui penyediaan sarana sanitasi dasar, pengelolaan air limbah, drainase dan sampah baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. 1.2.2 Ruang Lingkup Sanitasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri penanganan sanitasi meliputi :
2 BUKU PUTIH SANITASI KAB. SIDENRENG RAPPANG
1. Air limbah domestik yang terbagi dalam : -
Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
-
Black water (air tinja/limbah padat) yaitu air tinja yang tercemar tinja, umumnya berasal dari WC. Volumenya dapat cair atau padat, umumnya orang dewasa menghasilkan 1.5 liter air tinja/hari. Air ini mengandung bakteri E.coli yang berbahaya bagi kesehatan, oleh sebab itu harus disalurkan melalui saluran tertutup ke arah pengolahan/penampungan. Air tinja bersama tinjanya disalurkan ke dalam tangki septik. Tangki septik dapat berupa 2 atau 3 ruangan yang dibentuk oleh beton bertulang sederhana. Air yang sudah bersih dari pengolahan ini barulah dapat disalurkan ke saluran primer/sekunder, atau lebih baik lagi dapat diresapkan ke dalam tanah sebagai bahan cadangan air tanah.
Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : a. Pengolahan On Site menggunakan sistem tangki septik atau cubluk dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat ataupun komunal.
2. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). 3. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan mematuskan air permukaan. 4. Promosi Higienis Sanitasi (Prohisan) adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat,
dengan
membuka jalur
komunikasi, memberikan informasi dan
melakukan edukasi, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, melalui Pendampingan (Advokasi),
bina suasana (Social Support) dan pemberdayaan
masyarakat (Empowerment). Dengan demikian masyarakat dapat mengenali dan
mengatasi
masalahnya
sendiri,
terutama dalam
tatanan
masing-masing,
dan
masyarakat/dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya. 1.2.3 Wilayah Kajian Buku Putih Sanitasi dan SSK Wilayah kajian Buku Putih sanitasi Kab. Sidenreng Rappang menyediakan data dasar mengenai kondisi obyektif Sanitasi dan Air Minum di Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk permasalahan serta kebutuhan sanitasi dasar dan air minum, sehingga dokumen ini nantinya dapat diposisikan sebagai acuan yang bersifat strategis dalam perencanaan pembangunan sanitasi. Wilayah ini meliputi seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, 106 (seratus enam) desa/kelurahan. 1.2.4 Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam RPJMD Tahun 2009-2013 Berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2009-2013 Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Visi “Mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis Modern dan Lima Terbaik di Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Manusia”. Makna visi tersebut adalah: - Pengembangan Agribisnis Modern adalah melakukan upaya pada bidang produksi, pengolahan hasil dan pemasaran secara terpadu. - 5 (Lima) Terbaik, indikatornya adalah dengan menggunakan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan IPM Kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Mengingat IPM Kabupaten Sidenreng Rappang pada urutan 7 (tujuh). Indikator IPM lainnya adalah PDRB Per Kapita sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata kemampuan masyarakat dari sisi pendapatan. Adapun misinya adalah: 1. Meningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Agrobisnis-Agroindustri; 2. Memantapkan Peningkatan Kualitas Manusia. 3. Membangunan dan mengembangkan sarana dan prasarana Daerah; 4. Memelihara Iklim Kondusif dalam Kehidupan Masyarakat; 5. Mengefektifkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance); Sementara itu berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang termuat dalam Perda No. 5 tahun 2012 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH
4 BUKU PUTIH SANITASI KAB. SIDENRENG RAPPANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG tahun 2012 – 2032 pasal 2 menyebutkan tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahtera dengan berbasis pada pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan indeks pembangunan manusia yang tinggi. 1.3
Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan maksud menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang, yang kemudian dipetakan. Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal (kondisi eksisting) dan rencana dilakukannya zona-zona sanitasi ditingkat Kabupaten/kota. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Buku Putih Sanitasi adalah: 1. Sebagai dokumen yang menggambarkan kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat ini, ditinjau dari aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, dsb. 2. Sebagai profil dan gambaran pemetaan karakteristik & kondisi sanitasi, serta prioritas/arah pengembangan kabupaten/kota & masyarakat. 3. Untuk menjadi baseline-data terkait kondisi sanitasi kabupaten/kota mutakhir yang akan digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten /Kota (SSK), serta keperluan pemantuan dan evaluasi (monev) pembangunan sektor sanitasi. 1.4
Metodologi Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini adalah analisis
kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan melalui kajian sederhana dengan menggunakan data-data primer, sementara analisis kualitatif digunakan untuk mengkaji kondisi sanitasi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil analisis kuantitatif untuk mendapatkan perencanaan sanitasi yang tepat. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari data yang ada di SKPD terkait. Sementara data primer dilakukan melalui teknik wawancara/ Focus Group Discussion (FGD), kuesioner, dan survey lapangan dengan sasaran pemangku kepentingan yang terkait dan masyarakat. Untuk itu penggunaan data yang
digunakan dilakukan dengan kesepakatan-kesepakatan tentang data mana yang akan dipergunakan sebagai basis hitungan atau kajian. Dari data yang diperoleh, dilakukan observasi lapangan untuk memperoleh perbandingan data sekunder dengan kondisi terkini yang ada. Selanjutnya dari data primer yang diperoleh dilakukan kajian melalui analisis kuantitatif dan kualitatif. Kajian itu meliputi: - Enviromental Health Risk Assesment (EHRA) - Survey Penyedia layanan sanitasi (Sanitation Supply Assessment) - Kajian kelembagaan dan Kebijakan - Kajian Profil Keuangan dan Perekonomian Daerah - Kajian Komunikasi dan Pemetaan media Melalui analisis data sekunder, diikuti dengan penilaian SKPD terkait sanitasi, dan analisis berdasarkan hasil studi EHRA dilakukan penetapan area berisiko sanitasi. Penetapan area berisiko dilakukan bersama-sama seluruh anggota Pokja. Penentuan area berisiko berdasarkan tingkat/derajat risiko akan disajikan dalam bentuk tabel dan peta. 1.5
Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada
landasan hukum sebagai berikut: A. Undang-Undang 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman;
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
6 BUKU PUTIH SANITASI KAB. SIDENRENG RAPPANG
7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
8.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persisten Organic Pollutants. B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air;
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air;
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai;
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Thn 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
C. Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009; D. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1. 2. 3.
4.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang.
E. Keputusan Menteri 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 Tentang Program Kali Bersih; 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL; 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). F. Petunjuk Teknis 1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I. Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan; 2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I. Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah; 3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B. Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan; 4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I. Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih; 5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I. Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan; 6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I. Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik; 7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I. Panduan dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan; 8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D. Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman; 9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D. Petunjuk Teknis Tata Cara Penoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus; 10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P. Manual Teknis Saluran Irigasi; 11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P. Manual Teknis MCK. G. Petunjuk Teknis Buku Putih Sanitasi ini memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain antara lain RPJPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2006-2025, RPJMD 2009-2013, RTRW 2012-2032. Dalam dokumen tersebut menyebutkan bahwa
8 BUKU PUTIH SANITASI KAB. SIDENRENG RAPPANG
