[BUKU PUTIH SANITASI KOTA YOGYAKARTA] BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

[BUKU PUTIH SANITASI KOTA YOGYAKARTA] BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Millenium Development Goals (MDGs) menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan yang mencakup semua komponen kegiatan yang tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat. Di dalam MDGs terdapat 8 tujuan utama antara lain: 1. Memberantas Kemikinan dan Kelaparan Ekstrem 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV dan AIDS, Malaria serta penyakit lainnya 7. Memastikan kelestarian lingkungan 8. Promote global partnership for development Kedelapan target pembangunan ini harus dicapai pada tahun 2015. Pada tujuan ke-7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan, dimana salah satu target yang harus dicapai adalah menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak dengan indikator antara lain: 1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan Target yang harus dicapai untuk tahun 2015 agar rumah tangga perkotaan dapat mengakses air bersih adalah sebesar 75,29% dengan acuan dasar 50,58% pada tahun 1993. Sedangkan menurut Laporan MDGs Indonesia 2011, pada tahun 2009 persentasenya menurun menjadi 49,82%. Hal ini menunjukkan terjadinya degradasi lingkungan menyebabkan air bersih susah ditemukan di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih menjadi pekerjaan yang besar bagi pemerintah. Sedangkan target yang harus dicapai untuk mengakses sanitasi layak perkotaan pada tahun 2015 adalah

Kelompok Kerja Sanitasi Kota Yogyakarta Tahun 2012

2

[BUKU PUTIH SANITASI KOTA YOGYAKARTA]

sebesar 76,82% dengan acuan dasar 53,64% pada tahun 1993. Menurut Laporan MDGs Indonesia 2011, pada tahun 2009 persentase yang sudah dicapai sebesar 69,51% rumah tangga dapat memperoleh akses terhadap sanitasi layak pada kawasan perkotaan. Salah satu upaya untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi layak perkotaan adalah adanya Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dimana didalamnya setiap kabupaten/kota diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan sanitasi. Didalam Dokumen Perencanaan Sanitasi kabupaten/kota harus menyusun tiga (3) dokumen yaitu Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). Rangkaian awal dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi adalah Penulisan Buku Putih Sanitasi. Buku Putih tersebut berisikan informasi yang lengkap tentang situasi dan kondisi sanitasi di Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk membuat perencanaan pengembangan sanitasi dimasa mendatang. Tahapan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi antara lain : 1. Internalisasi dan penyamaan persepsi 2. Penyiapan profil wilayah 3. Penilaian profil sanitasi (sanitation assessment) 4. Penetapan prioritas pengembangan sanitasi 5. Finalisasi buku putih Berdasarkan pada survey kebutuhan nyata sanitasi Kota Yogyakarta tahun 2008, akses masyarakat terhadap air bersih tidak mengalami persoalan yang besar, karena sebagian besar masyarakat tidak kekurangan air pada musim kemarau dan hujan serta tidak mengalami permasalahan terhadap kualitas air bersih. Sedangkan untuk sanitasi, sebagian besar masyarakat memiliki WC/KM sendiri atau paling tidak dilingkungan permukiman terdapat WC/KM umum. Penyaluran limbah sebagian besar disalurkan pada septic tank atau jaringan pipa air limbah yang dimiliki Pemda.Terkait dengan penanganan drainase, hanya 5% masyarakat yang pernah mengalami banjir di lingkungan


3


permukiman dimana frekuensi banjir tidak sering terjadi dan banjir yang terjadi cepat surut. Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi ini juga mendukung salah satu misi dalam pembangunan Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta tahun 20052025, yaitu “Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat”.

1.2. Landasan Gerak 1.2.1. Pengertian Sanitasi Sanitasi diartikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat baik pada tingkat rumah tangga maupun pada lingkungan perumahan dan terbagi kedalam 3 subsektor antra lain air limbah, persampahan, dan drainase tersier. Menurut Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2010 sanitasi diartikan sebagai suatu proses multi-langkah, dimana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan (sumber limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Berdasarkan pada Buku Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi (TTPS, 2010), sanitasi adalah upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat baik pada tingkat rumah tangga maupun pada lingkungan perumahan. Sanitasi terbagi ke dalam tiga subsektor yaitu air limbah, persampahan dan drainase. Berikut disajikan uraian terkait dengan subsektor sanitasi. 1. Pengelolaan air limbah Sistem pengelolaan air limbah dikelompokkan antara lain : a.

Sistem setempat air limbah (blak and grey water) langsung diolah setempat. Sistem setempat bisa kering atau basah. Sistem kering tidak memakai air untuk membersihkan kotoran. Sedangkan sistem basah menggunakan air untuk membersihkan kotoran dan sistem basah ini yang


4


umum digunakan di Indonesia. Pada sistem setempat yang memadai dibutuhkan ceruk atau tangki untuk menampug endapan tinja dan tergantung pada permeabilitas tanah ntk menapis air limbah ke dalam tanah. Tangki septik memerlukan pembuangan endapan tinja secara berkala (2-4 tahun). Endapan tinja yang terkumpul harus diangkut dan diolah di instalasi pengolahan yang dirancang untuk ini (instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT). b.

Sistem terpusat, sistem ini biasanya dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan milik swasta resmi yang mengalirkan black dan grey water secara bersamaan. Sistem ini umumnya menyertakan WC gelontor yang tersambung ke saluran limbah

c.

Sistem sanitasi hibrida, sistem ini masih menahan solid di dalam bak penampungannya,

tetapi

mengalirkan

limbah

cairnya

ke

sistem

pengumpulan/koleksinya. Sistem hibrida bisa dikoneksikan ke kloset sistem simbur ataupun sentor yang dialirkan lebih dulu ke interseptor sebelum dihubungkan dengan jaringan pipa air limbah. Sebagaimana tangki septik biasa, lumpur dalam bak penampung tetap harus dikuras ke IPLT. 2. Pengelolaan persampahan Pengelolaan sampah dibagi ke dalam dua aktivitas utama yaitu pengumpulan dan pemrosesan akhir. Berdasarkan UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, untuk pemrosesan akhir digunakan sistem controlled dan sanitary landfill. Sedangkan untuk sistem open dumping sudah tidak diperkenankan lagi. Pengumpulan sampah dibedakan menjadi pengumpulan langsung atau perorangan (dari pintu ke pintu) dan tidak langsung atau komunal (ditimbun pada TPS atau kontainer).


5


3. Pengelolaan drainase Drainase perkotaan dibedakan menjadi, sebagai berikut. a. Drainase makro yang terdiri dari drainase primer dan sekunder yang umumnya diperasikan oleh Provinsi atau Balai. Drainase ini berupa sungai, drainase/saluran primer dan sekunder. b. Drainase tersier/mikro yang umumnya direncanakan, dibangun dan dirawat oleh Pemerintah Kota dan bahkan sering pula melibatkan masyarakat. Fungsi ganda pada drainase tersier yaitu (1) sebagi tempat pembuangan dan pengaliran grey water dan juga black water sepanjang tahun dan (2) sebagai penyalur air hujan/limpasan saat musim hujan tiba. 1.2.2. Kajian Wilayah Sanitasi Berdasarkan kesepakatan dari Pokja Sanitasi Kota Yogyakarta Tahun 2012 dan penilaian kondisi eksisting sanitasi Kota Yogyakarta, kajian wilayah sanitasi Kota Yogyakarta terfokus pada kelurahan di Kota Yogyakarta. 1.2.3. Visi dan Misi Kota Yogyakarta Mengacu pada dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Yogyakarta tahun 2005-2025 maka Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 adalah: “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan sebagai berikut: 1.

Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan

2.

Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan

3.

Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa

4.

Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan


6


5.

Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya

6.

Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum

7.

Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai

8.

Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas

9.

Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dengan memperhatikan RPJM Nasional, dan mengacu pada RPJP Kota Yogyakarta dan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan visi yang terdapat dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 yang sedang disusun yaitu “Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. 3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto. 4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat. 1.2.4. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Yogyakarta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2009-2029 disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang, pengembangan ruang Kota Yogyakarta mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Provinsi antara lain: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sehingga dalam


7


penataan ruang Kota Yogyakarta tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya, yaitu :  Dalam konteks nasional Kota Yogyakarta adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal.  Dalam konteks Provinsi D.I Yogyakarta merupakan Ibukota Provinsi, sehingga dituntut terjadinya aksesibilitas yang tinggi ke sistem kota-kota dibawahnya (Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul) maupun pusatpusat pengembangan lainnya  Fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Ibukota Provinsi dituntut adanya keterkaitan Kota Yogyakarta dengan kota-kota hinterland di sekitarnya yang berhimpitan untuk membagi beban dan fungsi-fungsi kegiatan perkotaan secara hierarkis dan terintegrasi. Tujuan utama penataan struktur tata ruang Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:  Memantapkan fungsi Kota Yogyakarta dan kota-kota di sekitarnya untuk mendukung fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional yaitu sebagai pusat koleksi distribusi barang dan jasa dalam melayani wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta yang terintegrasi dengan Pusat-pusat Kegiatan Wilayah di sekitarnya dan Pusat-Pusat Kegiatan Nasional lainnya di Indonesia serta Internasional,  Meningkatkan aksesibilitas Kawasan Aglomerasi Yogyakarta dengan pusat kegiatan wilayah dan lokal di Provinsi D.I. Yogyakarta serta kota-kota nasional dan internasional melalui keterkaitan sistem jaringan transportasi primer baik jaringan jalan darat (arteri/kolektor primer)  Mempertahankan keberadaan kawasan lindung serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan azas kelestarian, dan budaya setempat  Mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan Kawasan Aglomerasi Yogyakarta


8


 Mengembangkan sistem pusat-pusat pelayanan kawasan yang terintegrasi dan berhierarki dengan pusat pelayanan lainnya dan sejalan dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional, Provinsi D.I. Yogyakarta serta Kabupaten/Kota terkait  Mengembangkan beberapa ruas jalan baru untuk selanjutnya diintegrasikan dengan jalan arteri primer dan kolektor primer dan jalan fungsi sekunder yang telah ada di Kota Yogyakarta untuk meningkatkan aksesibilitas yang merata ke seluruh pusat-pusat kegiatan dan ke luar kota sekaligus mengurangi beban transportasi di Kota Yogyakarta yang didukung sistem terminal penumpang yang berhierarki  Sistem pusat-pusat pelayanan mengacu pada analisis hierarki pusat-pusat kegiatan yaitu Yogyakarta sebagai Pusat Kota sekaligus PKN yang ditunjang oleh empat Kota sebagai PKL (Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul), dan kota-kota ibukota kecamatan serta kota baru atau pusat kawasan pariwisata sebagai Pusat Kegiatan Lokal lainnya.  Pola pemanfaatan ruang untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau atau Jalur Hijau yang telah ditetapkan dalam UU No 26 tahun 2007, serta lahan pertanian sawah beririgasi merupakan limitasi pengembangan dan harus dijaga kelestariannya dan target kawasan terbuka secara total adalah 60% dan khusus untuk Kota Inti adalah 35% .  Pengembangan kawasan pariwisata tetap mempertahankan yang telah ada dan membatasi dan mengendalikan dengan ketat pengembangan baru di wilayah provinsi dan Kota Yogyakarta, dan pengarahan pada kawasan efektif pariwisata di Kecamatan Kraton dan Kota Gede sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berkaitan  Mengintegrasikan sistem pelayanan beberapa infrastruktur yang dapat dilakukan seperti integrasi pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan lainnya berdasarkan kesepakatan antar kabupaten/kota terkait  Mengembangkan Kawasan Prioritas untuk mengantisipasi kawasan yang cenderung tumbuh cepat, mempunyai kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya


9


 Mengembangkan

konsep

kelembagaan

kerjasama

antar

wilayah

Kabupaten/Kota dalam penataan ruang Kawasan Aglomerasi Kota Yogyakarta.  Menciptakan keserasian pembangunan dengan Kota-Kota di dalam wilayah pengembangan Provinsi D.I. Yogyakarta.  Mengembangkan konsep kelembagaan kerjasama penataan ruang dan pembangunan antarKabupaten/kota dalam Kawasan Aglomerasi Yogyakarta atau wilayah Kabupaten/Kota lainnya.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Buku Putih Sanitasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lengkap terkait kondisi sanitasi Kota Yogyakarta sekaligus menjadi masukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta agar memiliki dokumen strategis dalam pelaksanaan pembangunan Kota Yogykarta. Pemetaan kondisi sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi risiko kesehatan lingkungan (priority setting). Adapun tujuan dari Program Penyusunan Buku Putih Sanitasi ini antara lain : 1. Memberikan informasi sarana sanitasi Kota Yogyakarta. 2. Memetakan sarana sanitasi Kota Yoyakarta. 3. Menyusun rencana dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi Kota Yogyakarta. 4. Memberikan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk pembangunan sanitasi Kota Yogyakarta. 5. Menghasilkan kebijakan daerah terkait dengan sanitasi Kota Yogyakarta. 6. Menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi secara efektif, efisien dan terpadu.


10


1.4. Metodologi 1.4.1. Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan Buku Putih (Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota Yogyakarta) antara lain. 1.

Pendekatan partisipatif, dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan swasta dalam layanan sanitasi, komunikasi, serta pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan jender dan masyarakat miskin.

2.

Pendekatan berbasis kebutuhan (demand responsive approach), dimana dalam melakukan analisis disesuaikan dengan kebutuhan publik dimana masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengambilan keptusan.

3.

Pendekatan berbasis fakta (evidance based approach), dimana data yang dihasilkan berasal dari data primer dan sekunder sehingga bisa menjelaskan fakta yang sebenarnya dan mengetahui permasalahan langsung dari sumbernya.

1.4.2. Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Yogyakarta meiputi data sekunder dan data primer. Berikut disajikan uraian terkait dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut. 1. Data sekunder, data ini diperoleh dari instansi/dinas pemerintah Kota Yogyakarta, hasil penelitian terkait sanitasi yang sudah dilakukan dan juga kajian literatur terkait dengan sanitasi. 2. Data primer, data ini diperoleh dari survey dan observasi lapangan, wawancara terstruktur, indepht interview, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat umum, pihak swasta, organisasi non pemerintah dan pemerintah Kota Yogyakarta.

1.4.3. Sumber Data Data yang dikumpulkan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Yogyakarta meliputi data sekunder dan data primer. Berikut disajikan uraian


11


terkait dengan sumber data yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Yogyakarta. 1.

Data sekunder, meliputi 

Arsip dan dokumen terkait dengan pelaksanaan pembangunan sanitasi Kota Yogyakarta yang berasal dari Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas KIMPRASWIL Kota Yogyakarta, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan dinas/instansi terkait lainnya meliputi (data statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka proposal, laporan, foto-foto lapangan)



Dokumen perencanaan meliputi RPJP Kota Yogyakarta, RPJMD Kota Yogyakarta, RTRW Kota Yogyakarta,

Masterplan Drainase dan

dokumen perencanaan lainnya 2. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang meliputi data dari survey Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK) dan Aspek Promosi Higiene, Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA), Studi Komunikasi dan Pemetaan Media dan Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (studi Environmental Health Risk Assessment/EHRA), Studi Kelembagaan dan Studi Keuangan. Berikut disajikan diagram terkait dengan tahapan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Yogyakarta.


12


Gambar 1. 1. Diagram Alir Tahapan Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Yogyakarta (Sumber: Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan Tahap B Penilaian dan Pemetaan SITUASI Sanitasi Perkotaan, 2010)


13


1.5. Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan yang lain Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih (Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota Yogyakarta) antara lain : 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

4.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah

7.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

8.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

9.

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

10. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)


14


19. Keputusan Menteri Kesehatan No: 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112

Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 21. Keputusan Menteri Kesehatan No: 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang

Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 03 Tahun 1997 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair 23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 157a/Kpts/1998 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 281/Kpts/1998 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor: 65

Tahun 1999 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor: 24

Tahun 2000 Tentang Kegiatan Wajib Izin Pembuangan Limbah Cair Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 27. Peraturan Daerah Kota No 2 Tahun 1995 Tentang Persampahan 28. Peraturan Daerah Kota No 6 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 29. Peraturan

Walikota

Nomor

103

Tahun

2009

Tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 30. Peraturan Walikota No 25 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2011


15

[BUKU PUTIH SANITASI KOTA YOGYAKARTA] BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents