[BUKU PUTIH SANITASI KOTA PADANGSIDIMPUAN] BAB IPENDAHULUAN Latar Belakang

[BUKU PUTIH SANITASI KOTA PADANGSIDIMPUAN] BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pada dasarnya subject dan object dari pembangunan adalah manusia itu sendiri dan dipertegas dengan program Millenium Development Goals (MDGs) menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan yang mencakup semua komponen kegiatan yang tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat. Didalam MDGs terdapat 8 tujuan utama antara lain: 1. Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Ekstrim 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV dan AIDS, Malaria serta penyakit lainnya 7. Memastikan kelestarian lingkungan 8. Promote global partnership for development Kedelapan target pembangunan ini harus dicapai pada tahun 2015. Pada tujuan ke-7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan, dimana salah satu target yang harus dicapai adalah menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak dengan indikator antara lain: 1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan Target yang harus dicapai untuk tahun 2015 agar rumah tangga perkotaan dapat mengakses air bersih adalah sebesar 75,29% dengan acuan dasar 50,58% pada tahun 1993. Sedangkan menurut Laporan MDGs Indonesia 2011, pada tahun 2009 persentasenyamenurun menjadi 49,82%.Hal ini menunjukkan terjadinya degradasi lingkungan menyebabkan air bersih susah ditemukan di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih menjadi pekerjaan yang besar bagi pemerintah. Sedangkan target yang harus

Kelompok Kerja Sanitasi Kota Padangsidimpuan Tahun 2014

1

[BUKU PUTIH SANITASI KOTA PADANGSIDIMPUAN]

dicapai untuk mengakses sanitasi layak perkotaan pada tahun 2015 adalah sebesar 76,82% dengan acuan dasar 53,64% pada tahun 1993. Menurut Laporan MDGs Indonesia 2011, pada tahun 2009 persentase yang sudah dicapai sebesar 69,51% rumah tangga dapat memperoleh akses terhadap sanitasi layak pada kawasan perkotaan. Salah satu upaya untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi layak perkotaan adalah adanya Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dimana didalamnya setiap kabupaten/kota diharuskan untuk menyusun dokumen perencanaan sanitasi. Didalam Dokumen Perencanaan Sanitasi kabupaten/kota harus menyusun tiga (3) dokumen yaitu Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota, Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). Rangkaian awal dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi adalah Penulisan Buku Putih Sanitasi. Buku Putih tersebut berisikan informasi yang lengkap tentang situasi dan kondisi sanitasi di Kabupaten/Kota sebagai dasar untuk membuat perencanaan pengembangan sanitasi dimasa mendatang. Tahapan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi antara lain : 1. Internalisasi dan penyamaan persepsi 2. Penyiapan profil wilayah 3. Penilaian profil sanitasi (sanitation assessment) 4. Penetapan prioritas pengembangan sanitasi 5. Finalisasi buku putih Berdasarkan pada survey kebutuhan nyata sanitasi Kota Padangsidimpuan tahun 2014, akses masyarakat terhadap air bersih masih mengalami persoalan , karena sebagian besar masyarakat belum terpenuhi kebutuhan air bersihyang memadai. Sedangkan untuk sanitasi, sebagian masyarakat masih melaksanakan aktivitas BABs (Buang Air Besar Sembarangan) di sungai, disamping sudah ada juga masyarakat yang memiliki WC/KM sendiri atau paling tidak dilingkungan permukiman terdapat WC/KMumum. Penyaluran limbah sebagian besar dari yang memiliki WC/KM sendiri disalurkan pada septic tank, sungai sedangkan


2


jaringan pipa air limbah belum tersedia. Terkait dengan penanganan drainase, hanya 10%masyarakat yang pernah mengalami banjir di lingkungan permukiman dimana frekuensi banjir sering terjadi apabila musim hujan. Begitu juga halnya dengan persampahan belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang memadai. Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Sanitasi ini juga mendukung salah satu

misi

dalam

dalamRencana

pembangunan

Pembangunan

Padangsidimpuan

tahun

KotaPadangsidimpuan

Jangka

2005-2025,

Panjang yaitu

Daerah

yang

tertuang

(RPJPD)

“Mewujudkan

Kota Kota

Padangsidimpuan yang Sejahtera”.

1.2. Landasan Gerak 1.2.1. Pengertian Sanitasi Sanitasi diartikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat baik pada tingkat rumah tangga maupun pada lingkungan perumahan dan terbagi kedalam 3 subsektor antara lain air limbah, persampahan, dan drainase tersier. Menurut Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2010 sanitasi diartikan sebagai suatu proses multi-langkah, dimana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan (sumber limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Berdasarkan pada Buku Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi (TTPS, 2010), sanitasi adalah upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat baik pada tingkat rumah tangga maupun pada lingkungan perumahan. Sanitasi terbagi ke dalam tiga subsektor yaitu air limbah, persampahan dan drainase. Berikut disajikan uraian terkait dengan subsektor sanitasi.


3


1. Pengelolaan air limbah Sistem pengelolaan air limbah dikelompokkan antara lain : a.

Sistem setempat air limbah (black and grey water) langsung diolah setempat. Sistem setempat bisa kering atau basah. Sistem kering tidak memakai air untuk membersihkan kotoran. Sedangkan sistem basah menggunakan air untuk membersihkan kotoran dan sistem basah ini yang umum digunakan di Indonesia. Pada sistem setempat yang memadai dibutuhkan ceruk atau tangki untuk menampung endapan tinja dan tergantung pada permeabilitas tanah untuk menapis air limbah ke dalam tanah. Tangki septik memerlukan pembuangan endapan tinja secara berkala (2-4 tahun). Endapan tinja yang terkumpul harus diangkut dan diolah di instalasi pengolahan yang dirancang untuk ini (instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT).

b.

Sistem terpusat, sistem ini biasanya dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan milik swasta resmi yang mengalirkan black dan grey water secara bersamaan. Sistem ini umumnya menyertakan WC gelontor yang tersambung ke saluran limbah

c.

Sistem sanitasi hibrida, sistem ini masih menahan solid di dalam bak penampungannya,

tetapi

mengalirkan

limbah

cairnya

ke

sistem

pengumpulan/koleksinya. Sistem hibrida bisa dikoneksikan ke kloset sistem simbur ataupun sentor yang dialirkan lebih dulu ke interseptor sebelum dihubungkan dengan jaringan pipa air limbah. Sebagaimana tangki septik biasa, lumpur dalam bak penampung tetap harus dikuras ke IPLT. 2. Pengelolaan persampahan Pengelolaan sampah dibagi ke dalam dua aktivitas utama yaitu pengumpulan dan pemrosesan akhir. Berdasarkan UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, untuk pemrosesan akhir digunakan sistem controlled dan sanitary landfill. Sedangkan untuk sistem open dumping sudah tidak diperkenankan lagi. Pengumpulan sampah dibedakan menjadi pengumpulan langsung atau


4


perorangan (dari pintu ke pintu) dan tidak langsung atau komunal (ditimbun pada TPS atau kontainer). 3. Pengelolaan drainase Drainase perkotaan dibedakan menjadi, sebagai berikut. a. Drainase makro yang terdiri dari drainase primer dan sekunder yang umumnya diperasikan oleh Provinsi atau Balai. Drainase ini berupa sungai, drainase/saluran primer dan sekunder. b. Drainase tersier/mikro yang umumnya direncanakan, dibangun dan dirawat oleh Pemerintah Kota dan bahkan sering pula melibatkan masyarakat. Fungsi ganda pada drainase tersier yaitu (1) sebagi tempat pembuangan dan pengaliran grey water dan juga black water sepanjang tahun dan (2) sebagai penyalur air hujan/limpasan saat musim hujan tiba. 1.2.2. Kajian Wilayah Sanitasi Berdasarkan kesepakatan dari Pokja Sanitasi Kota Padangsidimpuan Tahun 2014 dan penilaian kondisi eksisting sanitasi Kota Padangsidimpuan, kajian wilayah sanitasi Kota Padangsidimpuanbukan hanya terfokus pada kelurahan tetapi juga perdesaan di Kota Padangsidimpuan. 1.2.3. Visi dan Misi Kota Padangsidimpuan Mengacu pada dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Pembangunan

Kota

Kota

Padangsidimpuan Padangsidimpuan

tahun Tahun

2013-2017maka 2013–2017

Visi

adalah:

“Terwujudnya Kota Padangsidimpuan yang Sehat, Maju dan Sejahtera”. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Padangsidimpuan tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan sebagai berikut: 1.

Mempekuat daya jangkau masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terpadu.

2.

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3.

Mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.


5


4.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur.

5.

Memajukan sektor pendidikan.

6.

Pembenahan tata ruang kota.

7.

Menekan angka pengangguran, mengurangi jumlah dan persebaran penduduk miskin.

8.

Meningkatkan daya saing daerah.

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dengan memperhatikan

RPJM

Nasional,

dan

mengacu

pada

RPJMD

Kota

Padangsidimpuan dan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, maka Pemerintah Kota Padangsidimpuan menetapkan visi yang terdapat dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017yang telah disusun yaitu “Terwujudnya Kota Padangsidimpuan sebagai Kota Jasa dan Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Berbasis Budaya, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan”. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Padangsidimpuan tahun 20132017 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut : 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. 3. Mewujudkan

pemberdayaan

masyarakat

dengan

gerakan

Salumpat

saindege. 4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat. 1.2.4. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padangsidimpuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padangsidimpuan Tahun 20132033 disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang, pengembangan ruang Kota Padangsidimpuan mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Provinsi antara lain: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sehingga dalam penataan ruang Kota Padangsidimpuan tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya, yaitu :


6


 Dalam konteks nasional Kota Padangsidimpuan adalah Pusat Kegiatan Regional (PKR) yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antarwilayah secara optimal.  Fungsi sebagai Pusat Kegiatan Regional Wilayah Pantai Barat dituntut adanya keterkaitan Kota Padangsidimpuan dengan kabupaten hinterland di sekitarnya yang berhimpitan untuk membagi beban dan fungsi-fungsi kegiatan perkotaan secara hierarkis dan terintegrasi. Tujuan utama penataan struktur tata ruang Kota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:  Memantapkan fungsi Kota Padangsidimpuan dan kota-kota di sekitarnya untuk mendukung fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Pantai Barat yaitu sebagai pusat koleksi distribusi barang dan jasa.  Meningkatkan aksesibilitas Kawasan Aglomerasi Padangsidimpuan dengan pusat kegiatan wilayah, melalui keterkaitan sistem jaringan transportasi jalan darat (arteri/kolektor primer)  Mengoptimalkan potensi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan azas kelestarian, dan budaya setempat  Mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan Kawasan Aglomerasi Padangsidimpuan.  Mengembangkan sistem pusat-pusat pelayanan kawasan yang terintegrasi dan berhierarki dengan pusat pelayanan lainnya dan sejalan dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara serta Kabupaten/kota terkait.  Mengembangkan beberapa ruas jalan baru untuk selanjutnya diintegrasikan dengan jalan arteri primer dan kolektor primer dan jalan fungsi sekunder yang telah ada di Kota Padangsidimpuan untuk meningkatkan aksesibilitas yang merata ke seluruh pusat-pusat kegiatan dan ke luar kota sekaligus mengurangi beban transportasi di Kota Padangsidimpuan yang didukung sistem terminal penumpang yang berhierarki.  Pola pemanfaatan ruang untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau atau Jalur Hijau yang telah ditetapkan dalam UU No 26 tahun


7


2007, serta lahan pertanian sawah beririgasi merupakan limitasi pengembangan dan harus dijaga kelestariannya dan target kawasan terbuka secara total adalah 60% dan khusus untuk Kota Inti adalah 35% .  Mengintegrasikan sistem pelayanan beberapa infrastruktur yang dapat dilakukan seperti integrasi pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan lainnya berdasarkan kesepakatan antar kabupaten/kota terkait.  Mengembangkan Kawasan Prioritas untuk mengantisipasi kawasan yang cenderung tumbuh cepat, mempunyai kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya  Mengembangkan

konsep

Kabupaten/kota

kelembagaan

kerjasama

antarwilayah

dalam penataan ruang Kawasan Aglomerasi

Kota

Padangsidimpuan.  Menciptakan keserasian pembangunan dengan Kabupaten/kota di dalam wilayah pengembangan Provinsi Sumatera Utara.  Mengembangkan konsep kelembagaan kerjasama penataan ruang dan pembangunan

antarKabupaten/kota

dalam

Kawasan

Aglomerasi

Padangsidimpuan atau wilayah Kabupaten/kota lainnya.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Buku Putih Sanitasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lengkap terkait kondisi sanitasi Kota Padangsidimpuan sekaligus menjadi masukan kepada Pemerintah KotaPadangsidimpuan agar memiliki dokumen strategis dalam pelaksanaan pembangunan Kota Padangsidimpuan. Pemetaan kondisi sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi risiko kesehatan lingkungan (priority setting). Adapun tujuan dari Program Penyusunan Buku Putih Sanitasi ini antara lain : 1. Memberikan informasi sarana sanitasi Kota Padangsidimpuan. 2. Memetakan sarana sanitasi Kota Padangsidimpuan.


8


3. Menyusun rencana dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi Kota Padangsidimpuan. 4. Memberikan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk pembangunan sanitasi Kota Padangsidimpuan. 5. Menghasilkan

kebijakan

daerah

terkait

dengan

sanitasi

Kota

Padangsidimpuan. 6. Menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi secara efektif, efisien dan terpadu.

1.4. Metodologi 1.4.1. Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan Buku Putih (Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota Padangsidimpuan) antara lain. 1.

Pendekatan partisipatif, dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat danswasta dalam layanan sanitasi, komunikasi, serta pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan jender dan masyarakat miskin.

2.

Pendekatan berbasis kebutuhan (demand responsive approach), dimana dalam melakukan analisis disesuaikan dengan kebutuhan publik dimana masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.

3.

Pendekatan berbasis fakta (evidance based approach), dimana data yang dihasilkan berasal dari data primer dan sekunder sehingga bisa menjelaskan fakta yang sebenarnya dan mengetahui permasalahan langsung dari sumbernya.

1.4.2. Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Padangsidimpuan meliputi data sekunder dan data primer. Berikut disajikan uraian terkait dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut. 1. Data sekunder, data ini diperoleh dari instansi/dinas pemerintah Kota Padangsidimpuan, hasil penelitian terkait sanitasi yang sudah dilakukan dan juga kajian literatur terkait dengan sanitasi.


9


2. Data primer, data ini diperoleh dari survey dan observasi lapangan, wawancara terstruktur, indepht interview, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat umum, pihak swasta, organisasi non pemerintah dan pemerintah Kota Padangsidimpuan. 1.4.3. Sumber Data Data yang dikumpulkan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Padangsidimpuan meliputi data sekunder dan data primer (EHRA). Berikut disajikan uraian terkait dengan sumber data yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Padangsidimpuan. 1.

Data sekunder, meliputi 

Arsip dan dokumen terkait dengan pelaksanaan pembangunan sanitasi Kota

Padangsidimpuan

yang

berasal

dari

Badan

Perencana

Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan, Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Padangsidimpuan, Badan

Lingkungan

Hidup

Kota

Padangsidimpuan,

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Padangsidimpuan, Biro Pusat Statistik dan dinas/instansi terkait lainnya meliputi (data statistik, Kota Padangsidimpuan Dalam Angka proposal, laporan, foto-foto lapangan) 

Dokumen perencanaan meliputi RPJMD Kota Padangsidimpuan RTRW Kota

Padangsidimpuan,

Masterplan

Drainase

dan

dokumen

perencanaan lainnya 2.

Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang meliputi data dari survey Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK) dan Aspek Promosi Higiene, Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA), Studi Komunikasi dan Pemetaan Media dan Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (studi Environmental Health Risk Assessment/EHRA), Studi Kelembagaan dan Studi Keuangan.

Berikut disajikan diagram terkait dengan tahapan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Padangsidimpuan.


10


Gambar 1. 1. Diagram Alur Tahapan Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Padangsidimpuan (Sumber: Seri Manual Pengembangan Strategi Sanitasi Perkotaan Tahap B Penilaian dan Pemetaan SITUASI Sanitasi Perkotaan, 2014)


11


1.5. Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan yang lain Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih (Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota Padangsidimpuan antara lain : 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

4.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah

7.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

8.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

9.

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

10. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 12. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 16/PRT/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)


12


19. Keputusan Menteri Kesehatan No: 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 21. Keputusan Menteri Kesehatan No: 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 22. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 27 Tahun 2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pembuangan Air Limbah 23. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2003 tanggal 26 September 2003 tentang Pembenahan Lingkungan dan Pemeliharaan Kebersihan dalam Daerah Kota Padangsidimpuan. 24. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 01 Pebruari 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 25. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Pengelolaan dan Jaminan Kesehatan Nasional Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan.


13

[BUKU PUTIH SANITASI KOTA PADANGSIDIMPUAN] BAB IPENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents