BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG LAPORAN FINAL BUKU PUTIH SANITASI TABANAN 1

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN TABANAN Jl. Pahlawan No 19. Tabanan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi sanitasi yang baik akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kesehatan masyarakat serta dapat menghindarkan masyarakat dari banyak macam penyakit, juga dapat membuat kehidupan menjadi lebih nyaman. Namun demikian, tampaknya belum semua masyarakat menyadari arti penting dari sanitasi. Bahkan seringkali sanitasi dianggap sebagai urusan “belakang”, sehingga termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain. Persepsi yang keliru yang memandang urusan sanitasi sebagai urusan yang kurang penting sangat perlu untuk diubah sehingga semua pihak dapat menyadari sepenuhnya bahwa urusan sektor sanitasi merupakan urusan yang penting dan cukup vital. Urbanisasi masyarakat dari pedesaan ke perkotaan merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap terbentuknya kawasan kumuh (slum area) di perkotaan. Masyarakat pedesaan yang pada umumnya tidak memiliki ketrampilan yang memadai menggiring mereka untuk bekerja di sector informal dengan pendapatan yang relatif rendah. Kalangan masyarakat inilah yang termarjinalkan menjadi masyarakat miskin perkotaan (urban poor). Keterbatasan yang mereka alami, terutama dari segi ekonomi, membatasi kemampuan mereka dalam memperbaiki kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini menyebabkan terbentuknya kawasan kumuh dengan segala bentuk permasalahan termasuk kesehatan dan lingkungan. Dua hal tersebut diatas merupakan potret kondisi masyarakat yang menjadi kendala dalam pembangunan sanitasi. Kenyataan tersebut menjadi dasar bahwa pembangunan sanitasi membutuhkan komitmen dari semua pihak dan harus dilakukan dengan serius. Keseriusan perbaikan kondisi sanitasi tercantum dalam Millennium Development Goals (MDGs) yang mensyaratkan peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi separuh dari porsi penduduk yang tanpa akses sanitasi. Indonesia memiliki sistem sanitasi perkotaan yang terendah di Asia. Kurangnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi menyebabkan lebih dari 25% masyarakat Indonesia masih membuang limbahnya secara langsung ke sungai, tempat terbuka dan sebagainya, yang sangat potensial mencemari

LAPORAN FINAL BUKU PUTIH SANITASI TABANAN

1



lingkungan. Untuk mencapai target MDGs, pemerintah menetapkan target yang cukup tinggi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014. Akses air minum baik perpipaan maupun nonperpipaan diharapkan mencapai 70% di tahun 2014, sedangkan di sektor air limbah diharapkan telah terlayani 100 % di tahun yang sama. di bidang persampahan perkotaan, pelayanan diharapkan menjangkau 80% dari total timbulan sampah. Guna tercapainya target tersebut, pemerintah pusat mengarahkan pemerintah Kabupaten / Kota untuk melakukan pembangunan sektor sanitasi secara terintegrasi dan menyeluruh. Sejalan dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki perhatian khusus dalam bidang kesehatan masyarakat. Dalam RPJP Kabupaten Tabanan, visi kedepan pemerintah daerah adalah mewujudkan masyarakat Tabanan yang sehat, cerdas dan religius. Perwujudan masyarakat yang sehat tidak hanya dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan perluasan pelayanan kesehatan, namun yang terpenting adalah usaha pencegahan. Dalam pencapaian usaha pencegahan, Kabupaten Tabanan berkeinginan mewujudkan kawasan permukiman dan perumahan yang aman, sehat, serasi dan nyaman serta ramah terhadap lingkungan. Hal utama yang harus dilakukan adalah memperluas prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta perbaikan fasilitas sanitasi baik perkotaan maupun perdesaan. Pemerintah Kabupaten Tabanan menyadari keterbatasan serta kendala yang dimiliki dalam perwujudan pembangunan sanitasi yang baik. Untuk itu pemerintah kabupaten ikut serta dalam kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman. Dalam program tersebut, pemerintah pusat mengarahkan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembangunan sektor sanitasi secara terintegrasi dan menyeluruh. Arahan ini sangat diperlukan oleh Kabupaten Tabanan karena sangat disadari bahwa pembangunan sanitasi yang telah dilakukan selama ini, yang meliputi penanganan air limbah, persampahan dan drainase, serta dilengkapi dengan penyediaan air bersih, masih berjalan sendiri-sendiri dan parsial. Penanganan yang bersifat parsial seperti tersebut, seringkali menimbulkan tumpang tindih kegiatan antar instansi, bahkan yang lebih parah yaitu sangat memungkinkan adanya aspek-aspek urusan sektor sanitasi yang tidak tertangani. Selain itu penanganan sanitasi aspek teknis belaka, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini menjadikan penanganan sektor sanitasi sebagai tantangan tersendiri dalam pembangunan. Oleh karena kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi maka pembangunan sektor sanitasi akan merupakan usaha bersama yang terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM, sektor swasta dan didukung oleh lembaga donor.


2



Dalam kerangka koordinasi tersebut, dibentuklah organisasi dalam berbagai tingkatan pemerintahan. Di tingkat pusat dibentuk Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) yang beranggotakan BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dan Kementerian Kesehatan. Di tingkat provinsi dan kabupaten / kota dibentuk Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja Sanitasi) yang beranggotakan para pemangku kepentingan. Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja Sanitasi), diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi

perencanaan,

pengembangan,

pelaksanaan

dan

pengawasan

serta

monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Pokja Sanitasi tidak hanya melibatkan unsur pemerintah daerah saja namun juga melibatkan masyarakat, perguruan tinggi serta swasta, baik secara langsung dalam struktur pokja maupun sebagai mitra-mitra pendukungnya. Pokja Sanitasi Kabupaten Tabanan secara legal formal dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 169 Tanggal 26 April 2010, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Kesekretariatan. Pokja Sanitasi yang terbentuk ini mempunyai tugas yang cukup berat yaitu tersusunnya dokumen sanitasi berupa Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tabanan dan Strategi Sanitasi Kabupaten Tabanan (SSK) yang berisikan strategi penanganan sanitasi di Kabupaten Tabanan. Dengan demikian, terbentuknya Pokja Sanitasi di Kabupaten Tabanan diharapkan akan dapat menyelesaikan tugasnya sehingga pada gilirannya nanti dapat menghindarkan terjadinya penanganan sanitasi secara parsial dan menggantikannya dengan penanganan sanitasi secara terencana menyeluruh dan terintegrasi. .

1.2. PENGERTIAN DASAR SANITASI World Health Organization (WHO) mendefinisikan sanitasi adalah suatu usaha untuk mengendalikan beberapa faktor lingkungan yang bersifat fisik yang berpengaruh kepada

manusia,

terutama

terhadap hal-hal yang

mempunyai

efek

merusak

perkembangan fisik, kesehatan, dan lingkungan hidup. Lingkup penanganan sanitasi adalah air limbah, persampahan dan drainase. Penanganan dalam lingkup tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Penanganan Sanitasi di Kabupaten Tabanan meliputi : a.

Air Limbah Terutama air limbah rumah tangga yang dibedakan menjadi Black water adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir, dan Grey water adalah


3



limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. b.

Persampahan Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, pertokoan, restoran, obyek pariwisata dan lain sebagainya. Mulai dari pengumpulan, pengangkutan, penampungan di TPS atau transfer depo dan pengolahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

c.

Drainase Penanganan drainase lingkungan dan permukiman dengan memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan.

d.

Air Bersih/Minum Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah Kabupaten Tabanan

untuk

menyediakan air bersih/minum bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari mata air, air permukaan maupun sumur dalam. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Tersusunnya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tabanan dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dimulainya penanganan sanitasi yang menyeluruh, terintegrasi, inovatif dan partisipatif. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tabanan merupakan hasil kerja berbagai komponen instansi atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi. Buku Putih Sanitasi ini menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Tabanan, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mengelola kegiatan sanitasi. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tabanan disusun oleh Kelompok Kerja (pokja) Sanitasi Kabupaten Tabanan setelah melakukan analisis situasi dan mengakses berbagai data dari berbagai pihak kegiatan untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sanitasi. Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zonazona sanitasi ditingkat kabupaten. Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala kota yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi dan Tabanan. Dengan demikian tujuan yang hendak dicapai dengan tersusunnya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tabanan adalah tersusunnya Buku Strategi Sanitasi Kabupaten.


4



1.4. PENDEKATAN DAN METODOLOGI Penyusunan Buku Putih Sanitasi ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) melalui pertemuan secara berkala di Bappeda, meninjau tempat tempat layanan sanitasi dan kampung kumuh serta diskusi mendalam sesama anggota Pokja Sanitasi. Pelibatan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data sebaik mungkin dan mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan. Untuk menyusun buku putih sanitasi diperlukan beberapa data baik primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan beberapa cara berikut ini :

Desk study dilakukan dengan kajian literature, data sekunder, browsing, internet, dll

Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi, wawancara responden di lapangan

FGD dan indepth interview.

Data sekunder yang diperlukan diantaranya adalah: •

Data demografi;

•

Data perkembangan ekonomi dan keuangan daerah;

•

Dokumen Rencana Tata Ruang;

•

Data kesehatan masyarakat dan lingkungan; dll Buku putih sanitasi ini tersusun dengan melakukan kajian deskriptif kualitatif dan

kuantitatif. Kajian dimulai dengan analisa data sekunder untuk mendapatkan gambaran awal kondisi daerah yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke lapangan. Melalui pertemuan rutin di Bappeda, pokja sanitasi membahas semua data yang telah diperoleh dan menuangkannya ke dalam buku ini. Dengan analisa lebih lanjut, pokja menyusun visi dan misi sanitasi kabupaten sebagai acuan pengembangan sanitasi ke depan serta mengidentifikasi permasalahan sanitasi di setiap bidang.

1.5. KEDUDUKAN BUKU PUTIH Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Tabanan. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tabanan ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi Kabupaten Tabanan. Rencana pembangunan sanitasi Kabupaten Tabanan dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi


5



Lampiran Buku Putih Sanitasi dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi.

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tabanan

Strategi Sanitasi Kabupaten Tabanan

Renstra SKPD Kabupaten Tabanan

Gambar 1.1 Kedudukan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tabanan

1.6. SUMBER DATA Untuk mendapatkan suatu dokumen perencanaan yang valid diperlukan data-data yang akurat dan faktual. Dalam penysuunan Buku Putih ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang bersumber dari survey atau observasi lapangan yang dilakukan pokja, data primer dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret (Foto) kondisi eksisting dilapangan yang bersumber dari survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti : - Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan atau Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), - Survey Peran Media dalam Perencanaan Sanitasi, - Survey Kelembagaan, - Survey Keterlibatan Pihak Swasta dalam Pengelolaan Sanitasi, - Survey Keuangan, - Survey Sanitasi berbasis Masyarakat serta, - Survey Peran serta Masyarakat dan Gender. Sedang data sekunder diperoleh dengan mengkaji dan menelaah dokumen yang telah tersedia. Sumber data sekunder diantaranya : - Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas / kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta.


6



- Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas /kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. 1.7. DASAR HUKUM PENYUSUNAN BUKU PUTIH Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tabanan berpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, propinsi maupun daerah. Produk hukum tersebut meliputi : Undang-Undang 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 11. Undang-undang Republik Indonesia N0.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.


7



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Keputusan Menteri 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). Petunjuk Teknis 1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan. 2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah. 3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.


8



4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih. 5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan. 6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik. 7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan. 8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman. 9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus. 10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi. 11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK. Peraturan Daerah a. Perda Kabupaten Tabanan No. 13 Tahun 2005 tentang Tata cara Pemberian Ijin Pemanfaatan Sumber Air. b. Perda Kabupaten Tabanan N0.18 Tahun 2005 Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan. c. Perda Kabupaten Tabanan No. 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. d. Perda Kabupaten Tabanan No. 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Penyedotan Kakus e. Perda Kabupaten Tabanan No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. f.

Peraturan Bupati Tabanan No. 21 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

1.8

SISTEMATIKA DOKUMEN

Sistematika laporan/dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tabanan ini disusun sebagai berikut: 1. Bab I merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Buku Putih, metode penyusunan dan tahapannya, kedudukan, dasar hukum Buku Putih serta sistematika dokumen. 2. Bab II, merupakan gambaran umum Kabupaten Tabanan, meliputi pemerintahan, kependudukan dan kepadatan penduduk, letak geografis, topografi, kondisi


9



geohidrologi, sosial masyarakat dan kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, Visi dan Misi Kota/Kab, Institusi dan Organisasi Pemda, Tinjauan Tata Ruang Kabupaten dan Kebijakan RTRW. 3. Bab III, berisi tentang profil sanitasi Kabupaten Tabanan meliputi: Kondisi umum Sanitasi, Pengelolaan Limbah Cair, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Drainase, Pengelolaan Air bersih, Komponen sanitasi lainnya,

dan Pembiayaan

Pengelolaan Sanitasi. 4. Bab IV, merupakan gambaran tentang: Rencana Program Pengembangan Sanitasi, Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten, Strategi Penanganan Sanitasi, Rencana Peningkatan Pengelolaan Limbah Cair, Rencana Peningkatan Pengelolaan Sampah, Rencana Peningkatan Pengelolaan Saluran Drainase Lingkungan, Rencana Pembangunan Penyediaan Air Minum, Rencana Peningkatan Kampanye PHBS. 5. Bab V, Indikasi Permasalahan dan Opsi Pengembangan Sanitasi, Area Beresiko Tinggi dan Permasalahan Utama, Opsi Pengembangan Sanitasi Skala Kota, Media dan Peningkatan Kepedulian Sosial Dalam Rangka PHBS, Keterlibatan Sektor Swasta Dalam Layanan Sanitasi. 6. Bab VI, merupakan Kesimpulan dan Rekomendasi.


10

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG LAPORAN FINAL BUKU PUTIH SANITASI TABANAN 1

Recommend Documents