MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BOMBANA 2015
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Memorandum Program Sanitasi (MPS) merupakan dokumen kesepahaman dan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pembangunan sanitasi permukiman yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak non Pemerintah lainnya yang memiliki komitmen untuk memajukan sanitasi di Indonesia. Penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi merupakan tahapan ke4
dari
enam
tahapan
pelaksanaan
Program
Nasional
Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Dokumen MPS merupakan tindak lanjut dari dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang telah disusun sebelumnya oleh Pokja Sanitasi.
Pada tahun sebelumnya, Pokja Sanitasi Kabupaten Bombana telah menyusun dokumen Buku Putih dan SSK yang berisi kondisi eksisting sanitasi Kabupaten Bombana serta visi misi dan strategi percepatan pembangunan sanitasi permukiman Kabupaten Bombana yang tertuang dalam usulan program dan kegiatan. Dalam dokumen MPS tahun ini, Pokja Kabupaten Bombana akan menyusun kesepahaman dan kesepakatan bersama berbagai pihak dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Bombana. Untuk sumber penganggaran Pemerintah, MPS ini akan menjadi acuan melalui lembar kesepakatan yang akan ditindak lanjuti melalui proses penganggaran tahunan APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Selain itu, MPS ini juga berisi komitmen bagi sumber penganggaran non pemerintah baik pihak lembaga donor, swasta maupun unsur masyarakat yang ingin bersama-sama membangun sanitasi permukiman di Kabupaten Bombana.
Selain itu, melalui Daftar Funding Gap (program Kegiatan yang belum ada sumber pendanaannya) yang terdapat dalam dokumen ini, dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Bombana. 1
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BOMBANA 2015 Dokumen MPS ini diharapkan mampu menjadi kesepakatan bersama dalam implementasi program dan kegiatan dalam pembangunan sanitasi yang tepat, sesuai dengan prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dan dapat
menghimpun
pembangunan
keterlibatan Sanitasi
berbagai
pihak
Kabupaten
yang
peduli
akan
Bombana.
2
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BOMBANA 2015
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1 Maksud Maksud dari penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi yaitu tersusunnya dokumen kesepahaman dan kesepakatan yang berisi rencana strategi pembangunan sanitasi Kabupaten Bombana dan komitmen pendanaan sanitasi dari berbagai pihak baik itu Pemerintah Kabupaten, Pemeritah Propinsi, Pemerintah Pusat dan pihak terkait lainnya, untuk rancangan implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif untuk jangka menengah.
1.2.2 Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan Memeorandum Program Sanitasiyaitu : 1. Tersusunnya dokumen yang memberikan gambaran tentang program prioritas,
kebutuhan
dan
kebijakan
pendanaan
sanitasi
untuk
implementasi pembangunan sanitasi Kabupaten Bombana dari tahun 2016 sampai 2019. 2. Tersusunnya dokumen yang menjadi pedoman penganggaran sanitasi pemerintah kabupaten Bombana untuk periode pendanaan 2016 sampai 2019. 3. Tersusunnya dokumen yang menjadi pedoman penganggaran sanitasi bagi berbagai pihak lain yaitu Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat untuk
membantu
pemerintah
Kabupaten
Bombana
dalam
Pembangunan Sanitasi periode pendanaan 2016 sampai 2019. 4. Tersusunnya dokumen yang menjadi pedoman penganggaran sanitasi bagi pihak non pemerintah untuk membantu pemerintah Kabupaten Bombana dalam Pembangunan Sanitasi periode pendanaan 2016 sampai 2019.
3
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BOMBANA 2015 1.3 WILAYAH PERENCANAAN 1.3.1 Gambaran Umum Kabupaten Bombana Secara geografis Kabupaten Bombana terletak pada koordinat 121º27’ 46,7” - 122º11` 9,4” Bujur Timur dan 4º22’ 59,4” - 5º28’ 26,7” Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :
Sebelah Utara
: berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Konawe Selatan
Sebelah Selatan
Sebelah Barat Sebelah Timur
: berbatasan dengan Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton : berbatasan dengan Teluk Bone : berbatasan dengan Laut Flores
Berdasarkan ketinggian, titik tertinggi di Kabupaten Bombana berada di Kecamatan Matausu dengan ketinggian 165 meter diatas permukaan laut, dan titik terendah berada di Kecamatan Masaloka Raya 9 m diatas permukaan laut sedangkan Ibukota Kabupaten yaitu Wilayah Kota Rumbia berada pada ketinggian 24 meter di atas permukaan laut (mean sea level). Kabupaten Bombana memiliki luas wilayah 3.316,16 Km2, terdiri dari 22 Kecamatan dan 139 desa/ Kelurahan. Kecamatan yang paling luas 2
daerahnya adalah Kecamatan Matausu dengan luas 456,17 km atau 13,76
persen
terhadap
total
luas
daerah
Kabupaten
Bombana.
Sedangkan Kecamatan yang paling kecil daerahnya adalah Kecamatan 2
Kepulauan Masaloka Raya dengan luas hanya 2,66 km atau 0,08 persen dari total luas Kabupaten Bombana.
4
MEMORANDUMPROGRAMSANITASI KABUPATENBOMBANA2015 Peta1.3-1PetaAdministrasiKabupatenBombana
5
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BOMBANA 2015
1.3.2 Arah Pengembangan Kabupaten Bombana Secara garis besar rencana system perkotaan wilayah Kabupaten Bombana dirumuskan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu kondisi objektif hirarki pusat-pusat permukiman eksisting dan RTRW Kabupaten Bombana
tahun
2007,
kebijakan
penataan
ruang
provinsi
yang
menempatkan Kota Kasipute sebagai PKL. Salah satu peranan rencana penataan ruang adalah untuk menciptakan keseimbangan pengembangan pembangunan antar wilayah (kecamatan) dan
sekaligus
mengantisipasi
pertumbuhan
pembangunan
yang
terkontaminasi pada pusat kota (ibukota kabupaten), atau kawasan tertentu saja. Hal ini juga berkenaan dengan penciptaan system pusatpusat kota yang berjenjang sehingga terbangun suatu system perkotaan yang efektif dan efisien. Oleh Karena itu, terdapat pusat-pusat permukiman yang perlu didorong pertumbuhannya da nada pula yang hanya cukup dikendalikan sesuai potensinya, bahkan mungkin dibatasi, untuk system pusat perkotaan Bombana, pusat-pusat perkotaannya yang perlu didorong ataupun dikendalikan pertumbuhannya adalah: a. Waemputang,
adalah
ibukota
Kecamatan
Poleang
Selatan
direncanakan akan dibangun Bandar udara, Selain itu, perkotaan Waemputang direncanakan menjadi PKL di proyeksikan akan terjadi pergerakan yang tinggi dalam upaya percepatan pembangunan Kabupaten Bombana. b. Hirarki pusat-pusat permukiman saat ini memperlihatkan konsentrasi penduduk terfokus 2 kawasan yaitu Boepinang (Poleang) dan Kasipute
(Rumbia)
sedangkan
penyebaran
penduduk
lainnya
terkonsentrasi pada masing-masing ibukota kecamatan. c. Rarowatu Utara (Aneka Marga) adalah salah satu pusat permukiman yang bertumbuh cukup baik sehingga kedepan diperkirakan akan dapat bertumbuh secara mandiri. d. Kebijakan nasional dan komitmen pemerintah kabupaten Bombana yang sesuai dengan tyujuan penataan ruang ingin menciptakan 6
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BOMBANA 2015 pembangunan yang berkelajutan, maka bagian wilayah Rarowatu dan Lantari Jaya perkembangannya perlu dikendalikan sehingga mampu mendukung fungsidan kelestarian Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai e. Untuk mendukung kegiatan pariwisata, mitigasi bencana, mobilisasi hasil produksi laut, pertanian, perkebunan dan kehutanan dan komoditas
unggulan
lainnya
perlu
dilakukan
percepatan
pembangunan prasarana transportasi utara dan laut. Adapun Visi Kabupaten Bombana yang ditetapkan adalah: “Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munaja) 2016”.
Kebijakan & Strategi Penataan
Ruang Wilayah Kabupaten Bombana dalam upaya mewujudkan Bombana Sejahtera yaitu: 1. pengembangan
sistem
pusat pelayanan perkotaan dan
pusat
pelayanan desa secara hirarki 2. peningkatan kualitas pelayanan dasar dalam rangka pemerataan pelayanan masyarakat 3. pengembangan sistem agropolitan untuk meningkatkan hasil produksi dan produktifitas pertanian dalam arti luas 4. Pemantapan fungsi hutan 5. Pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan 6. pengembangan potensi kelautan dan perikanan 7. Pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan 8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara
7
Peta1.3-2RencanaStrukturRuangKabupatenBombana
Sumber : RTRW Kabupaten Bombana
8
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BOMBANA 2015
1.4 METODOLOGI 1.4.1 Metodologi Penyusunan Dokumen Metodologi dalam penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan Review SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Prioritasi Program. Review SSK merupakan tahapan paling awal dalam penyusunan MPS, karena dalam tahapan ini, Pokja melakukan review dokumen SSK Kabupaten Bombana,melihat kembali kerangka kerja logis terutama strategi yang ada apakah sudah menjawab permasalahan sanitasi, kemudian mereview program dan kegiatan dalam SSK apakah sudah menjawab strategi sanitasi yang ada. Yang tidak kalah pentingnya yaitu melakukan tinjauan terhadap target dan volume kegiatan yang ada, agar usulan program dan kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu ditinjau kembali urutan SIDLACOM dan besaran penganggaran yang ada. 2. Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di Kab./Kota Setelah melakukan Review SSK, langkah selanjutnya yaitu melakukan Konsultasi program dan kegiatan kepada SKPD terkaitdn Memastikan Program dan kegiatan yang diusulkan dalam MPS untuk penganggaran APBD Kabupaten Bombana telah disetujui dan telah dimasukkan dalam Renstra SKPD terkait gar dapat ditindaklanjuti dalam proses penganggaran Pemerintah daerah 3. Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait. Untuk usulan penganggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN, Pokja melakukan konsultasi Teknis kepada Pokja Provinsi yang akan memfasilitasi usulan MPS untuk program kegiatan dengan sumber pendanaan APBD Provinsi, selanjutnya konsultasi ke Pihak Satker terkait untuk sumber penganggaran APBN 4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat Kab./Kota Pertemuan dengan pihak non pemerintah dilakukan Pokja untuk memperoleh sumber pendanaan alternatif lainnya yang dapat bersumber dari pihak swasta, BUMD atau BUMN maupun pihak donor 5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme penganggaran. Dalam tahapan ini, pokja melakukan pengawalan ususlan program dan kegiatan MPS dalam seluruh rangkaian mekanisme penganggaran.
9
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN BOMBANA 2015 1.4.2 Sistematika Penyajian Adapun Sistematika penyajian dalam dokumen MPS terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut: 1. Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen. 2. Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis. 3. Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur. 4. Bab
keempat
berisi
tentang
rencana
kebutuhan
biaya
untuk
implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap. 5. Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev
10
