BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “sekunder”, sehingga sering terpinggirkan dari urusanurusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase dilengkapi dengan penyediaan air bersih, masih berjalan sendiri-sendiri. Masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu “grand design” yang sifatnya integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta jangka waktu yang lebih panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek jenis kegiatannya maupun dari aspek kewilayahan. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program bersama lintas sektor dan lintas departemen yang tergabung dalam Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), mempersiapkan skenario besar berupa replikasi penyusunan strategi pembangunan sanitasi di 330 kota/kabupaten agar pembangunan di daerah berjalan dengan efektif, bersifat menyeluruh, dan berkelanjutan. PPSP Kabupaten Grobogan mulai dilaksanakan Tahun 2012 sebagai implementasi dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 660/4500/VI/Bangda Tanggal 26 September 2011 Perihal: Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2012. Dalam rangka melaksanakan program tersebut Pemerintah Kabupaten Grobogan telah merancang Kelompok Kerja PPSP Kabupaten Grobogan. Tim Pelaksana Pokja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Grobogan sebagai pelaksana harian kegiatan PPSP dengan personil dari berbagai dinas dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan menjadi garda depan operasional PPSP. Pokja sanitasi Kabupaten Grobogan melakukan pertemuan untuk mengkaji, menganalisa, dan mengumpulkan data sekunder dan primer untuk memetakan kondisi sanitasi Kabupaten Grobogan. Fenomena buruknya kondisi sanitasi di Indonesia dipengaruhi oleh belum memadainya perencanaan pembangunan sanitasi: tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Grobogan
1-1
sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Terkait dengan hal itu pemerintah mendorong kabupaten/kota untuk menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten/Perkotaan (SSK) yang memiliki prinsip (1) berdasarkan data aktual, (2) berskala kota, (3) disusun sendiri oleh kota: dari, oleh, dan untuk kota, (4) menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down. Untuk menghasilkan SSK yang demikian, kabupaten/kota harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi (Buku Putih Sanitasi) yang baik hanya bisa dibuat apabila kabupaten/kota mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Rencana jangka menengah yang juga disebut Strategi Sanitasi Kabupaten dibutuhkan mengingat kabupaten akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinisp layanan sanitasi menyeluruh. Strategi Sanitasi Kabupaten juga dibutuhkan sebagai pengikat SKPD-SKPD dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kotanya. Setelah disepakati, strategi sanitasi kabupaten akan diterjemahkan ke dalam Rencana Tindak Tahunan. Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi kabupaten yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya.
1.2
Wilayah cakupan SSK
Wilayah penyusunan Strategi Sanitasi kabupaten sama dengan wilayah studi penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Grobogan yang sudah disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Grobogan. Cakupan studi SSK meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Grobogan yang terdiri dari 19 kecamatan, 280 desa/kelurahan. Tabel 1.1: Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan di Kabupaten Grobogan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nama Kecamatan
Jumlah Kelurahan /Desa
Kec. Kedungjati Kec. Karangrayung Kec. Penawangan Kec. Toroh Kec. Geyer Kec. Pulokulon Kec. Kradenan Kec. Gabus Kec. Ngaringan Kec. Wirosari Kec. Tawangharjo Kec. Grobogan Kec. Purwodadi Kec. Brati Kec. Klambu Kec. Godong Kec. Gubug Kec. Tegowanu Kec. Tanggungharjo Sumber : Grobogan Dalam Angka, BPS 2011
12 19 20 16 13 13 14 14 12 14 10 12 17 9 9 28 21 18 9
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Grobogan
Luas Wilayah (Ha) 13.034,442 14.059.342 7.420.450 11.930,891 19.618,976 13.366.100 10.773.672 16.536.770 11.672,460 15.430,410 8.360.051 10.456,180 7.764,630 5.489.610 4.656,356 8.679.490 7.110.165 5.166,980 6.062,876
(%) thd total 6.60 7.12 3.76 6.04 9.93 6.76 5.45 8.37 5.91 7.81 4.23 5.29 3.93 2.78 2.36 4.39 3.60 2.62 3.07
1-2
Sumber : Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031
Peta 1.1 : Peta Administrasi Kabupaten Grobogan dan Cakupan Wilayah Kajian Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Grobogan
1-3
1.3
Maksud dan Tujuan
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten. Guna menghasilkan strategi sanitasi Kabupaten sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan strategi sanitasi Kabupaten dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan. Kerangka kerja strategi sanitasi Kabupaten Grobogan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan. Kerangka kerja sanitasi ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh kelompok kerja sanitasi. Maksud dari penyusunan SSK adalah tersusunnya dokumen rencana strategis pembangunan sanitasi Kabupaten 5 tahunan sektor sanitasi yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah Kabupaten dan pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi yang komprehensif pada tingkat Kabupaten. Tujuan dari penyusunan dokumen SSK ini adalah: a. Tujuan Umum SSK sebagai Sebagai pedoman pembangunan sanitasi mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. b. Tujuan Khusus 1. SSK ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Grobogan selama 5 tahun yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. 2. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. 3. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi daerah Kabupaten Grobogan.
1.4 Metodologi Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan ini disusun oleh Tim Pokja Sanitasi secara partisipatif dan terintegrasi melalui berbagai diskusi secara rutin, lokakarya dan pembekalan baik yang dilalukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi CF/PF, USDP Prosda dan TTPS. Cakupan suatu strategi Sanitasi Kabupaten/Kota akan Meliputi :
Aspek Teknis ; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan (a) layanan air limbah domestic, (b) layanan Persampahan, dan (c) layanan drainase lingkunan.
Aspek Pendukung ; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) partisipasi masyarakat, (b) Kebijakan dan peraturan, (c) kapasitas kelembagaan, (d) pelibatan sektor swasta, (e) Pelibatan lembaga swadaya masyarakat, (f) pendanaan, (g) monitoring dan evaluasi. Proses penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/kota terdiri dari 5 (lima) tahap kerja yang harus dijalani secara lengkap dan runut . Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Grobogan
1-4
Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan-tahapan berikut ini: 1. Penentuan Lingkup Pemetaan Dimana para angota pokja menyepakati jenis informasi yang perlu diperoleh berikut sumbernya, cakupan wilayah pemetaan, metodologi perolehan dan analisis informasi, dan batasan waktu pelaksanaan pemetaan. Prioritas perlu diberikan untuk kawasankawasan yang dihuni masyarakat berpenghasilan rendah. Para anggota pokja juga perlu menyepakati pembagian tugas diantara mereka, baik itu tugas pencarian informasi, analisis, dan pelaporan. Bantuan dari pihak luar perlu juga diidentifikasi dalam langkah ini. 2.
Pengumpulan data sanitasi Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain : 1) Desk Study (kajian Literature, data sekunder) 2) Field Research (Observasi, wawancara responden) 3) FGD, lokakarya, workshop dan indepth interview. Sumber data diutamakan pada data sekunder dari SKPD-SKPD terkait dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, antara lain sebagai berikut: a. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/badan/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. Perlu juga dikumpulkan sebagai laporan pelaksanaan program dan proyek yang sudah atau sedang berjalan. Termasuk juga program dan proyek yang dilakukan LSM dan sector swasta. Untuk mengklarifikasi data, ada kemungkinan pokja AMPL/Sanitasi juga perlu melakukan peninjauan langsung di lapangan. b. Data sekunder yang dibutuhkan antara lain: Data sanitasi kabupaten Grobogan, data institusi/kelembagaan dan data tata ruang, data teknis bidang keciptakayaan di SKPD terkait, Rencana Aksi Daerah Program AMPL, Kabupaten Grobogan, Tahun 2001-2016, Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 BAPPEDA Kabupaten Grobogan, Laporan Keterangan Pertanggungan Jawaban Bupati Grobogan TA. 2011, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Grobogan Tahun 2006-2011, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031, Data – data teknis dan kajian infrastruktur ke-ciptakarya-an, Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan Kabupaten Grobogan 2011 – 2016.
3.
Analisis Awal Hasil keluaran dari analisis awal adalah sebagai berikut : a. Mengkaji berbagai data sanitasi yang terkumpul. Dari analisis awal ini, pokja sudah dapat menyimpulkan status sanitasi kabupaten/kotanya. Beberapa
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Grobogan
1-5
b.
c.
d.
indicator sanitasi, seperti tingkat akses masyarakat terhadap layanan sanitasi, sudah dapat dihitung. Hasil analisis awal diharapkan sudah dapat digunakan pokja AMPL/Sanitasi untuk menyusun draff laporan pemetaan sanitasi. Dari hasil Analisis awal ini, pokja akan menentukan ruang lingkup dari langkah pelengkapan fakta sanitasi berikutnya. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kabupaten saat ini (dari Buku Putih Sanitasi), untuk belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Tim Penyusun SSK mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi Kabupaten Grobogan untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi kabupaten. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sektor air bersih serta aspek pendukung. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Grobogan. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihapadapi dalam mencapai tujuan.
4.
Pelengkapan Sanitasi Dilakukan dengan metode melalui survei, pengukuran langsung di lapangan, dan kajian (assessment)atau studi. Uraian lebih lengkap tentang langkah perolehan data primer ini dapat dijumpai pada sub-bab selanjutnya.
5.
Analisis Akhir Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dengan merumuskan strategi sanitasi kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten jangka menengah Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan (5 tahunan). Analisis akhir dilakukan untuk mengkaji keseluruhan data yang sudah diperoleh, baik data sekunder maupun primer, hasil analisis akhir harus dapat menyimpulkannya, a) kebutuhan layanan sanitasi dan peluang pengembangannya dan b) rekomendasi intervensi pengembangan layanan sanitasi. Selain itu, langkah ini juga akan menyempurnakan kesimpulan menyangkut status sanitasi kabupaten/kota. Dengan hasil Analisis Akhir ini, pokja AMPL/Sanitasi diharapkan sudah menyusun Laporan Akhir sementara pemetaan sesuai format pelaporan yang sudah ditentukan sebelumnya
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Grobogan
1-6
1.5
Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain
Pengembangan layanan sanitasi Kabupaten harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (3 sampai 5 tahun) yang kompherensif dan bersifat strategis. Hakekat SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) adalah memberikan arahan prioritas pengembangan kabupaten dan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. SSK Kabupaten Grobogan Tahun 2012 menjadi acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kabupaten. SSK merupakan dokumen rinci dan detail terkait arahan kebijakan, target, sasaran sanitasi yang menjabarkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Grobogan seperti RPJP, RPJMD, renstra, maupun RTRW. Rencana pembangunan sanitasi kabupaten dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam setiap tahun. Data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status program sanitasi. Sinkronisasi timbal balik antara BPS, SSK dan dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra maupun RTRW akan mempertajam ketepatan penyelesaian masalah sektor sanitasi melalui kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Grobogan
1-7
