BAB I PENDAHULUAN SSK. I.1. Latar Belakang

PPSP

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

SSK

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Kondisi umum sanitasi di Indonesia sampai dengan saat ini masih jauh dari kondisi faktual yang diharapkan untuk mampu mengakomodir kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam hal jangkauan layanan sarana prasarana buang air besar, persampahan, dan jaminan berkurangnya genangan air pada wilayah permukiman pada saat musim penghujan. Kondisi jangkauan layanan sanitasi yang kurang memadai ini, akan berakibat pada terciptanya dampak sanitasi buruk semakin meluas dengan munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) diare dan degradasi lingkungan hidup hingga menimbulkan kerugian secara ekonomi. Kondisi umum jangkauan layanan sarana prasarana sanitasi untuk sub sektor air limbah yang mengelola limbah tinja masyarakat, diperoleh data bahwa hampir 30% penduduk di Indonesia masih buang air besar sembarangan (BABS) baik secara langsung maupun tidak langsung, sebesar 18,1% terdapat di perkotaan. Dan sesuai dengan data Susenas tahun 2007, bahwa penduduk di Indonesia yang memiliki akses terhadap prasarana sarana sanitasi setempat (on-site septic tank) masih berkisar 71,06% di perkotaan dan 32,47% di perdesaan. Fenomena ini berdampak pada keberadaan badan air dan lahan akibat minimnya sarana prasarana pengelolaan limbah tinja tersebut. Untuk kondisi ini diperoleh juga data bahwa sebesar 14.000 ton tinja per hari merupakan kontribusi dari limbah tinja penduduk atau identik dengan sebesar 75% menghasilkan tingkat pencemaran terhadap sumber baku (badan air dan lahan) yang ada. Terhadap kondisi sanitasi sub sektor persampahan di Indonesia, diperoleh kisaran data bahwa 98% Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah

Pokja Sanitasi Kab. Toba Samosir

I-1

PPSP


SSK

masih dioperasikan secara “Open Dumping” (tidak ada pemrosesan sampah di TPA) atau dengan perkataan lain sampah diambil, diangkut lalu dibuang ke TPA. Terhadap kondisi sanitasi untuk sub sektor drainase di Indonesia, secara umum juga masih berada pada kondisi yang belum memadai. Terlebih untuk kawasan permukiman yang padat penduduk akan selalu berhadapan dengan bahaya banjir akibat kurang berfungsinya ataupun kurangnya sarana prasarana drainase. Genangan air di permukiman dan wilayah strategis perkotaan makin sering terjadi, diperburuk lagi oleh dampak dari perubahan pola hujan sementara jumlah saluran drainase yang lancar dalam menggelontorkan air permukaan cenderung menurun untuk kurun waktu tahun 2004 s/d 2009. Masih rendahnya kondisi jangkauan layanan sanitasi di Indonesia sebagaimana yang diuraiakan di atas, menunjukkan bahwa pembangunan untuk sektor sanitasi selama ini belum menjadi prioritas. Hal ini didukung kondisi alokasi anggaran untuk penataan sanitasi pada APBN maupun APBD berada di bawah rata-rata 1%. Dan kondisi Gap antara kondisi aktual dan target pencapaian sudah terlalu besar dengan keadaan ideal sebesar Rp. 47.000/kapita/ tahun dibandingkan dengan realitanya Rp. 2.000/kapita/tahun. Sehingga apabila pelaksanaan pembangunan sanitasi masih ditangani dengan kondisi ini akan mengakibatkan target pembangunan sanitasi akan berjalan lamban oleh karena itu diperlukan percepatan yang luar biasa dalam pembangunan fasilitas dan pelayanan sanitasi melalui Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang memiliki target pencapaian: (1) Stop BABS pada tahun 2014, (2) Mengurangi genangan air di kawasan permukiman dan perkotaan, (3) mewujudkan pengelolaan sampah berbasis 3R (Reuse, Reduce & Recycle) dan program ini sudah digariskan dalam Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 sehingga memberikan pedoman yang mendasar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektor sanitasi dan pelaksanaannya dapat mewujudkan pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Pokja Sanitasi Kab. Toba Samosir

I-2

PPSP


SSK Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Toba Samosir adalah suatu dokumen

perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kabupaten berskala kota yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi di Kabupaten Toba Samosir dengan maksud agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan. Guna menghasilkan strategi sanitasi kabupaten sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan strategi sanitasi kabupaten dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki pedoman yang jelas dan dapat diimplementasikan. Kerangka kerja strategi sanitasi Kabupaten Toba Samosir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Sanitasi Kabupaten Toba Samosir berskala kota. Kerangka kerja sanitasi ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh kelompok kerja sanitasi Kabupaten Toba Samosir tahun 2010. Pengembangan layanan sanitasi kota harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (3 sampai 5 tahunan) yang kompehensif dan bersifat strategis. Rencana jangka menengah yang juga disebut Strategi Sanitasi

Kota/Kabupaten

(SSK)

dibutuhkan

mengingat

kota-kota

atau

permukiman di Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan Sanitasi menyeluruh. Strategi Sanitasi Kota di Kabupaten juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kotanya/ permukimannya. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan). Isinya informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau kegiatan) pengembangan layanan sanitasi kota/permukiman yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya.


I-3

PPSP


SSK Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Toba Samosir berisi visi, misi, dan

tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten Toba Samosir berikut strategi-strategi pencapaiaannya. Tiap-tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi berbagai usulan kegiatan berikut komponen-komponen kegiatan indikatifnya. Cakupan suatu Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) akan meliputi: � Aspek Teknis; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari (a) layanan sub sektor air limbah domestik, (b) layanan sub sektor persampahan, dan (c) sub sektor drainase lingkungan, serta sektor air bersih dan aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); � Aspek Pendukung/Non Teknis; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan (c) Komunikasi, (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis, (e) Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan, (f) Monitoring dan Evaluasi. I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten Maksud penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) adalah tersusunnya dokumen perencanaan strategis sanitasi Kota/Kabupaten yang dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Toba Samosir dalam jangka menengah (5 tahunan). Tujuan dari penyusunan dokumen kerangka kerja strategi sanitasi kabupaten (SSK) ini adalah: a. Tujuan Umum Kerangka kerja strategi sanitasi kabupaten (SSK) ini disusun sebagai rencana pembangunan sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi Kabupaten Toba Samosir mulai tahun 2011 s/d tahun 2015. b. Tujuan Khusus 1. Kerangka kerja strategi sanitasi kabupaten (SSK) ini dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Toba Samosir selama 5 tahun yaitu tahun 2011 s/d 2015;


I-4

PPSP


SSK

2. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi; 3. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Toba Samosir. I.3. Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Toba Samosir adalah: a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal; c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; g. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Toba Samosir T.A 2010; h. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 98 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Pokja Sanitasi Kab. Toba Samosir

I-5

PPSP


SSK

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Presiden Republik Indonesia 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010-2014. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Keputusan Menteri 1. Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 4. Keputusan

Menteri

1205/Menkes/Per/X/2004

Kesehatan tentang

Republik Pedoman

Indonesia Persyaratan

Nomor Kesehatan

Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). Pokja Sanitasi Kab. Toba Samosir

I-6

PPSP


SSK

I.4. Metode Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Toba Samosir ini disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Toba Samosir secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilalukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari City Facilitator maupun Province Facilitator Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2010. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metode dilakukan bersama pokja baik lokakarya dan pelatihan, diskusi dan pembekalan. Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan berikut: 1. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kabupaten saat ini (dari Buku Putih Sanitasi), untuk belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan. Pada tahap ini Pokja mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi Kabupaten untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi kabupaten. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sektor air bersih serta aspek pendukung. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kajian data primer sebagai hasil dari Survei Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA) untuk melakukan verifikasi informasi. 2. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Toba Samosir.


I-7

PPSP


SSK

3. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihapadapi dalam mencapai tujuan. 4. Merumuskan strategi sanitasi kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi. I.5. Sistematika Dokumen Pembahasan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten dalam dokumen ini terdiri dari tujuh bab. Bab 1, 2 dan 3 dari Dokumen SSK ini merupakan Arah Pembangunan Sanitasi Kabupaten atau sering juga disebut sebagai Kerangka Kerja Sanitasi yang memberikan arahan jangka panjang (20 tahunan), dan jangka menengah (5 tahunan) untuk pembangunan sanitasi kabupaten secara komprehensif, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengadvokasi para pengambil keputusan di tingkat kabupaten, propinsi dan pusat. Sedangkan Bab 3, 4, 5, 6 dan 7 memberikan gambaran rinci tentang substansi upaya-upaya strategis yang akan dilakukan. Bab I Pendahuluan Bab ini memuat penjabaran Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Landasan Hukum, Metode Penyusunan SSK dan Sistematika Penulisan Dokumen. Sub Bab I.1 Latar Belakang Sub Bab ini memuat uraian tentang kondisi umum sanitasi di Indonesia, arti penting peranan dokumen SSK bagi pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Toba Samosir dan posisi dokumen SSK terhadap seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Toba Samosir.


I-8

PPSP


SSK

Sub Bab I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten Sub bab ini memuat uraian maksud dan tujuan dari penyusunan Strategi Sanitasi Kota di Kabupaten Toba Samosir. Sub Bab I.3. Landasan Hukum Sub bab ini memuat landasan hukum pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan penyusunan SSK Kabupaten Toba Samosir berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri terkait sanitasi, Peraturan Daerah terkait sanitasi, Peraturan Kepala Daerah terkait sanitasi dan Keputusan Kepala Daerah terkait Sanitasi. Sub Bab I.4. Metode Penyusunan Sub bab ini memuat tata cara penyusunan dokumen SSK baik dalam tata cara interpretasi hasil analisa terhadap data sekunder dan data primer yang terkait sanitasi. Sub Bab I.5. Sistematikan Dukumen Sub bab ini memuat sistematika dokumen SSK berupa ketentuan isi judul Bab dan sub Bab. Bab II Arah Pengembangan Sektor Sanitasi Kabupaten Bab ini memuat penjabaran gambaran umum sanitasi Kabupaten Toba Samosir, penjabaran visi dan misi Sanitasi Kabupaten, kebijakan umum, Arah strategi sanitasi, tujuan dan sasaran pembangunan sektor sanitasi. Sub Bab II.1 Gambaran Umum Sanitasi Kabupaten Toba Samosir Sub Bab ini memuat uraian gambaran umum fisik wilayah dan administrasi Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir dan gambaran umum sanitasi untuk sektor air limbah, persampahan, drainase, air bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat berdasarkan data dan Informasi yang termuat dalam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Toba Samosir.


I-9

PPSP


SSK

Sub Bab II.2. Visi Misi Kabupaten Toba Samosir Sub bab ini memuat uraian visi misi Kabupaten Toba Samosir sebagaimana tertuang dalam muatan RPJMD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015 serta memuat visi misi sanitasi Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015. Sub Bab II.3. Kebijakan Umum Dan Arah Strategi Sanitasi Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015 Sub bab ini memuat uraian kebijakan umum (gambaran umum tata kelola rencana pembangunan) untuk setiap bidang yang terkait terhadap keberhasilan penataan sanitasi (terkait bidang hukum, pekerjaan umum, perumahan, sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain sebagainya) dan arah strategi sanitasi Kabupaten Toba Samosir yang memuat arah upaya-upaya penataan permasalahan sanitasi. Sub Bab II.4. Tujuan, Sasaran Sanitasi dan Arahan Pentahapan Pencapaian Sektor Sanitasi Sub bab ini memuat uraian tujuan umum, sasaran umum sanitasi dan arahan pencapaian sektor sanitasi untuk setiap rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan dan sasaran disusun untuk mengakomodir pencapaian Visi Misi Sanitasi Kabupaten Toba Samosir tahun 2011-2015. Bab III Isu Strategis Dan Tantangan Layanan Sanitasi Kabupaten Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategi dan tantangan dalam sektor sanitasi baik untuk semua sub sektor (ir limbah, persampahan, drainase, air bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat) dari aspek teknis dan aspek pendukung layanan sanitasi (aspek non teknis). Sub Bab III.1. Aspek Non Teknis Sub bab ini memuat uraian keterkaitan permasalahan dan tantangan layanan dari aspek pendukung layanan sanitasi atau dikenal dengan sebutan aspek non teknis meliputi uraian permasalahan dan tantangan kelembagaan dan kebijakan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis dan Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan serta monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Toba Samosir. Pokja Sanitasi Kab. Toba Samosir

I-10

PPSP


SSK

Sub Bab III.2. Aspek Teknis dan PHBS Sub bab ini memuat uraian permasalahan penataan sektor sanitasi untuk sub sektor air limbah, drainase, persampahan, air bersih dan PHBS beserta tantangan layanannya masing-masing. Bab IV Strategi Keberlanjutan Layanan Sanitasi Bab ini memuat penjabaran tentang tujuan, sasaran, tahapan pencapaian dan strategi setiap sub sektor sanitasi (sektor persampahan, air bersih, air limbah & drainase) dan strategi aspek pendukung layanan sanitasi. Sub Bab.IV.1 Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Sub bab ini memuat uraian khusus Tujuan, sasaran dan tahapan pencapaian (berkaitan dengan waktu pelaksanaan) dari setiap sasaran yang telah dirumuskan. Rumusan Tujuan dan sasaran pada sub bab ini disusun lebih terperinci dari rumusan tujuan sasaran yang termuat pada Bab II. Sub Bab IV.2. Strategi Aspek Teknis dan PHBS Sub bab ini memuat upaya-upaya pengelolaan permasalahan sanitasi secara teknis untuk sub sektor air limbah, persampahan, drainase, air bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sub Bab IV.3. Strategi Aspek Non Teknis Sub bab ini memuat upaya-upaya pengelolaan permasalahan sanitasi berdasarkan aspek non teknis meliputi penataan kelembagaan dan kebijakan,

keuangan, komunikasi,

keterlibatan

pelaku

bisnis dan

Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan. Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Bab ini memuat penjelasan tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan secara terintegrasi antar sub sektor sanitasi dan aspek pendukung layanan sanitasi. Sub Bab V.1. Program dan Kegiatan Aspek Teknis dan PHBS Sub bab ini memuat uraian rencana-rencana pemecahan permasalahan sanitasi dari aspek teknis dan PHBS dan dirumuskan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59


I-11

PPSP


SSK

Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah dan RPJMD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015 meliputi kegiatan teknis untuk sub sektor air limbah, drainase, persampahan, air bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat disertai peta beresiko sanitasi untuk setiap sub sektor sanitasi. Sub Bab V.2. Program dan Kegiatan Aspek Non Teknis Sub bab ini memuat uraian rencana-rencana pemecahan permasalahan sanitasi dari aspek non teknis yang mendukung keberhasilan pembanguan sektor sanitasi di daerah meliputi penataan kelembagaan dan kebijakan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis dan Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan dan dirumuskan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah dan RPJMD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011-2015. Bab VI Monitoring Dan Evaluasi Sanitasi Bab ini memuat penjelasan tentang strategi monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sanitasi kabupaten. Sub Bab VI.1. Gambaran Umum Pemantauan Dan Evaluasi Sanitasi Sub bab ini memuat uraian gambaran umum pemantauan dan evaluasi buat seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi di daerah. Sub Bab VI.2. Struktur Kelembagaan Untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi Sub Bab ini memuat uraian dan gambaran struktur kelembagaan untuk pemantauan dan evaluasi seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi di daerah. Sub Bab VI.3. Pemantauan Strategi Sanitasi Kabupaten Berskala Kota Sub bab ini memuat uraian tata kelola pemantauan/monitoring upayaupaya pengelolaan permasalahan sanitasi Kabupaten Toba Samosir.


I-12

PPSP


SSK

Sub Bab VI.4. Pendokumentasian Sub bab ini memuat uraian tata kelola pembuatan pertanggung jawaban (pendokumentasian) perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi di daerah. Sub Bab VI.5. Evaluasi Strategi Sanitasi Kabupaten Berskala Kota Sub bab ini memuat uraian tata kelola evaluasi terhadap upaya-upaya pengelolaan sanitasi di daerah. Sub Bab VI.6. Pelaporan Sub bab ini memuat uraian tata kelola pelaporan terhadap upaya-upaya pengelolaan sanitasi di daerah. Bab VII Penutup Bab ini memuat rangkuman umum dan rekomendasi. Lampiran-Lampiran Lampiran-lampiran memuat tentang foto/dokumentasi tentang kondisi faktual sarana prasarana sanitasi terkait sub sektor air limbah, drainase, persampahan, air bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).


I-13

BAB I PENDAHULUAN SSK. I.1. Latar Belakang

Recommend Documents