PENDAHULUAN
1 Tinjauan : tahun Pemutakhiran SSK2017-2021 1.1
LATAR BELAKANG Pembangunan bidang sanitasi di Kabupaten Purworejo telah dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tupoksinya melalui serangkaian program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dibidang layanan sanitasi. Namun hingga saat ini, permasalahan sanitasi masih belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengajukan peminatan kepada pemerintah Pusat untuk terlibat dalam penyusunan Dokumen Sanitasi Kabupaten yang telah dilakuakn penyusunan Dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten pada tahun 2012. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2013 dilakukan penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP). Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) merupakan pemutakhiran dokumen sanitasi yang telah disusun sebelumnya (BPS, SSK dan MPS) oleh Kabupaten Purworejo, dokumen ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten. Pemutakhiran SSK ini untuk mengoperasionalkan urusan wajib, sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap pengelolaan sanitasi terutama untuk berkontribusi dalam pencapaian RPJMD dari sektor sanitasi. Pemutakhiran ini perlu dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini:
Periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK telah melampaui masa berlaku atau telah kadaluarsa, yaitu lebih dari 5 tahun.
Peningkatan
kualitas
dokumen
dari
SSK
sebelumnya
yang
disebabkan
oleh
ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan.
Adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target Universal Access di tahun 2019. Garis besar dari SSK pemutakhiran adalah rencana strategi dan rencana investasi jangka
menengah yang merupakan kompilasi dari beberapa dokumen seperti RTRW, RPJMD, KSPD pada sektor sanitasi, setelah menjadi dokumen merupakan buku perencanaan strategis tersendiri untuk dijadikan rujukan. SSK ini sama levelnya seperti RISPAM (air bersih) dan RTBL (tata bangunan). RTRW menjadi dasar dari SSK karena letak posisi dari fisik bangunan dalam SSK harus disesuaikan dengan peruntukan tata ruang yang tercantum dalam RTRW dan RPJMD menjadi dasar dari SSK karena SSK disusun menurut alur rencana pembangunan berjangka 5 tahunan tersebut sehingga program/kegiatan dalam SSK harus selaras dengan RPJMD.
BAB I - 1
Gambar 1.1 : Skema hubungan SSK dengan dokumen pembangunan lain
RPJMD
RT R W W
KS PD SSK
RTBL
SPPIP RISPAM
RPKPP
RPIJM MP & Penganggaran Tahunan
Disamping itu SSK juga menjadi rencana investasi jangka menengah karena memuat indikasi program yang telah memiliki kemungkinan penganggaran yang kuat khusus sektor sanitasi sebagaimana dokumen RPIJM yang dimiliki Kementrerian PU-Pera. Apabila ada penyesuaian/perubahan RPJMD yang menjadi acuan dari SSK. Perubahan RPJMD terjadi akibat adanya perubahan Kepala Daerah. Dalam hal ini PPSP diharapkan akan menjadi payung pembangunan sanitasi dengan mengkonsolidasikan dan memfokuskan arah pembangunan dari seluruh program pembangunan sanitasi yang ada untuk mencapai target dan sasaran pembangunan sanitasi permukiman yang telah ditetapkan. Diharapkan juga melalui program ini, target pembangunan sanitasi permukiman hingga tahun 2019 dapat terpenuhi. 1.2
METODOLOGI PENYUSUNAN Pemutakhiran SSK disusun oleh Pokja AMPL Kabupaten Purworejo secara bergotong royong dengan pembagian kerja yang disesuaikan dengan latar belakang SKPD masing-masing anggota melalui tahapan panjang sesuai alur program dalam perencanaan sanitasi. Secara garis besar tahapan tersebut terbagi dalam 5 bagian yang ditempuh secara berurutan dan tidak dapat diselesaikan secara acak ataupun dimulai dari belakang sehingga prosesnya harus ditempuh secara teratur dari depan. Masing-masing tahapan diselesaikan dengan cara kerja yang tidak sama karena hasil yang diharapkan dari tiap tahapan adalah spesifik dan akan mempengaruhi tahapan kerja berikutnya
BAB I - 2
tetapi mengarah pada satu sasaran yang sama yaitu pengembangan program kerja sanitasi untuk 5 tahun ke depan.
2017-2021 1.2.1.
Tahap Internalisasi dan Penyamaan Persepsi Tahapan ini untuk mendapatkan kesepahaman dan kesamaan persepsi anggota Pokja AMPL mengenai pentingnya pembangunan sanitasi di Kabupaten Purworejo serta perlunya merevisi SSK yang pernah disusun dengan hasil berupa jadwal dan rencana kerja Pokja AMPL dalam pelaksanaan pemutakhiran SSK.Dituliskan sebagai narasi Bab I.
1.2.2.
Tahap Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi Proses kerja pada tahap ini meliputi penetapan wilayah kajian, penyepakatan profil wilayah dan profil sanitasi Kabupaten Purworejo, pemetaan kondisi sanitasi saat ini dan permasalahan yang dihadapi, penetapan area resiko sanitasi beserta indeks resiko sanitasi yang menyertainya. Hasil dari tahap ini adalah a. Tersusunnya wilayah kajian SSK dan profil wilayah Kabupaten Purworejo b. Tersedianya hasil study EHRA dan 6 kajian primer yang lain c. Tersusunnya profil sanitasi Kabupaten Purworejo dengan terisinya data instrumen profil sanitasi d. Disepakatinya permasalahan mendesak yang dihadapi pemerintah kabupaten untuk masingmasing sub sektor sanitasi e. Didapatnya peta area beresiko beserta indeks resiko sanitasi. Hasil dari tahap ini dituliskan dalam bentuk Bab II.
Lihat sasaran1.2.3. Tahap Skenario Pembangunan Sanitasi Sasaran tahap ini adalah tersusunnya indikasi program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Purworejo untuk waktu 5 tahun mendatang, sedang hasil dari kegiatan di tahap ini adalah a. Disepakatinya visi dan misi sanitasi b. Ditetapkannya zona dan sistem sanitasi serta cakupan layanannya c. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi d. Disusunnya strategipengembangansanitasi. e. DisepakatinyadaftarIndikasiProgramdanKegiatanPengembanganSanitasi. f. DisusunnyamatriksmonitoringdanevaluasicapaianSSK. Hasil pembahasan tahap ini dituliskan dalam Bab III, Bab IV, Bab V danBab VI 1.2.4.
Tahap Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi Tujuan tahap ini adalah untuk mendapatkan kesepahamandankesamaan
persepsi tentang
program,kegiatandanindikasi pendanaansanitasikepadaSKPD terkait baik ditingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat. Disamping itu juga membangun kesepahamandandukunganterhadaprencana penganggaransanitasi yang dimintadari berbagi pemangku kepentingan baik swasta (CSR), kelompok masyarakat, lembaga donor, pemerintah (Kabupaten, Provinsi, Pusat). Adapun hasil dari tahap ini adalah : a. Teridentifikasinya
program,kegiatandanbesaranpendanaanyangdiperlukanuntukmencapai
sasaran. BAB I - 3
b. Terbangunnya komitmenprogram, kegiatan dan indikasi sumber pendanaan pembangunan sanitasiditingkatKabupaten/Kota. c. Dibahasnyadaftarprogram,
kegiatandanindikasisumbersertabesaranpendanaanpembangunan
sanitasiditingkatProvinsidanPusat. d. TeridentifikasinyasumberpendanaanindikatifdariAPBD,APBDProvinsi,APBN,maupunsumber lainnya. e. Teridentifikasinya program, kegiatan danindikasi besaran pendanaan yang belum adasumber pendanaan(fundinggap). Tahap Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi dituliskan pada Bab V 1.2.5.
Tahap Finalisasi Finalisasi adalah proses untuk menyempurnakan atau melengkapi penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK dan sekaligus untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah, hasil dari tahap ini adalah : a. TersusunnyaDokumenSSKKabupaten/Kota b. TeranggarkannyaprogramdankegiatandidalamdokumenpenganggaranKabupaten/Kota. c. PengesahanSSKKabupatenPurworejoolehBupati. Dari kelima tahapan tersebut terdapat tahapan kritis dimana pada proses ini harus mengumpulkan data dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, yaitu pada tahapan kedua “Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi”, dari data inilah dapat dikaji kondisi pengembangan sanitasi dan dari sini pula akan disusun rencana dan penganggaran sanitasi untuk 5 tahun kedepan. Untuk menyusun dokumen ini data-data yang diperlukan adalah : a. Study dan Kajian Primer Study primer disini adalah proses pengumpulan data dari sumber/pelaku secara langsung untuk mengetahui kondisi sanitasi saat ini dari berbagai tinjauan (latar belakang) sektoral tertentu, metode yang digunakan ialah ‘survey’ dan ‘observasi’ Dalam hal ini study primer yang dilakukan adalah :
Study EHRA (environment healt risk assesment)
Kajian peran swasta dalam penyediaan layanan sanitasi
Konsolidasi kelembagaan terkait sanitasi
Pemetaan keuangan dan perekonomian daerah
Kajian komunikasi dan media
Kajian peran masyarakat
Kajian sanitasi sekolah b. Data Skunder Untuk melengkapi kebutuhan data tentang kondisi sanitasi saat ini selain data primer ditambahkan pula catatan, data dari SKPD terkait ataupun dokumen resmi yang dimiliki pemerintah kabupaten yang sesuai dengan kebutuhan untuk diolah menjadi fakta yang realistis. Bentuk dari data ini bisa file atau catatan dan data dari program/kegiatan atau proyek terkait sanitasi dari stakeholder yang berkompeten maupun dokumen lain. Dalam hal ini data yang digunakan antara lain Purworejo Dalam Angka (BPS), Kecamatan Dalam Angka (BPS), buku RTRW, buku RUTRK, buku RPIJM, RPJMD, buku APBD Kabupaten Purworejo, data AMPL dari program di SKPD Kabupaten Purworejo BAB I - 4
c. Persepsi SKPD Selain dua data diatas masih ditambahkan pula pendapat subjektif dari anggota Pokja AMPL yang mewakili SKPD terkait sanitasi yang dirasa mengetahui situasi dan kondisi kesehatan lingkungan permukiman di wilayah Kabupaten Purworejo. Pendapat masing-masing anggota akan saling melengkapi dan membentuk gambaran kondisi sanitasi yang ada saat ini. 1.3
2016
DASAR HUKUM
Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Purworejo (pemutakhiran) 2015 ini berpijak dari semangat untuk mengembangkan potensi pembangunan sanitasi secara lebih baik pada 5 tahun kedepan, adapun peraturan perundang-undangan yang mendasari rencana pengembangan sanitasi dalam buku ini di tingkat nasional, propinsi maupun daerah meliputi: 1.3.1
Undang-Undang : 1.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
3.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
5.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
8.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah,
1.3.2
Peraturan Pemerintah : 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Analisa Dampak Lingkungan
7.
PeraturanPemerintahNomor
82
Tahun
2001
tentang
Pengelolaan
Kualitas
Air
dan
Pengendalian Pencemaran Air 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4490); BAB I - 5
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang WilayahNasional 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 1.3.3
Keputusan Presiden/ Peraturan Presiden : 1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
3.
9. Peraturan Pemerintan Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan AirMinum
4.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahTahun 2015-2019;
5.
Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
6.
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat;
1.3.4
Peraturan Menteri : 1.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentangRencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun20152019
2.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20 / PRT / M / 2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.
4.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
5.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pegelolaan Air Limbah Permukiman.
6.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum
7.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
BAB I - 6
1.3.5
Keputusan Menteri 1.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 tentang Fungsi Utama Saluran Drainase sebagai Drainase Kota dan Fungsi Utama sebagai Pengendali Banjir.
2.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 876 Tahun 2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan.
3.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
586/Menkes/SK/V/2007
tentang
Pedoman
Pelaksanaan Promosi Kesehatan. 4.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Perumahan dan Lingkungan Permukiman.
5.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
6.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.
7.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum.
8.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
9.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-82/Kep/Bangda/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-565/Kep/Bang- da/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2016 1.3.6
Peraturan Daerah Propinsi : 1.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah
2.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan
3.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah.
1.3.7
4.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
5.
Perda air limbah
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo : 1.
Peraturan daerah kabupaten purworejoNomor: 27 tahun 2011TentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PurworejoTahun 2011-2031.
2.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
3.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2011 TentangRetribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
4.
Peraturan Daerah Kabupaten PurworejoNomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.
BAB I - 7
5.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejonomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Tinja.
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan tatakerja perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Sedot kakus.
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
1.4
SISTIMATIKADAN METODOLOGIPENYUSUNAN SSK
1.4.1 Sistimatika Penyusunan SSK Terdiri atas empat tahapan (milestone) yaitu sebagai berikut: 1.
Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi Di dalam tahapan (milestone) Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi ini, Pokja perlu melakukan kegiatan sebagai berikut: Menetapkan Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten/Kota yang mengacu ke Visi dan Misi Kabupaten/Kota, sebagai acuan untuk pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahun). Menetapkan rencana sistem sanitasi jangka panjang (10 – 15 tahun) yang memperhatikan: a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); b) proyeksi kepadatan penduduk; dan c) kondisi lingkungan. Menetapkan “zona sistem sanitasi” untuk masing-masing sistem sanitasi, yang meliputi subsektor air limbah, persampahan, dan drainase. Beberapa kelurahan yang letaknya berdekatan dan memiliki sistem yang sama digabungkan menjadi satu zona sistem sanitasi untuk masingmasing sub-sektor. Menetapkan tahapan pengembangan sanitasi yang dibagi sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo (5 tahun). Analisis kemampuan daerah untuk pendanaan sanitasi.
2.
Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Output
yang
diharapkan
dari
Penetapan
Strategi
Percepatan
Pembangunan
adalah
Disepakatinya Tujuan, Sasaran, dan Strategi serta Disepakatinya indikator capaian dari sasaran yang ditetapkan 3.
Penyusunan Program dan Kegiatan Milestone ini menghimpun program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi.Pada kegiatan
ini
disepakatinya
daftar
Program
dan
Kegiatan
Percepatan
Pembangunan
Sanitasi.Teridentifikasinya indikasi pendanaan kegiatan dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN. 4.
Finalisasi SSK Finalisasi SSK merupakan tahapan(milestone) SSK. Hasil akhir dari tahapan(milestone) BuPurworejo/Walikota.
terakhir dari serangkaian proses penyusunan ini adalah disahkannya dokumen SSK oleh
Tinjauan : Ketikan keterangan dll BAB I - 8
Bagian terpenting tahapan(milestone)
ini adalah membangun pemahaman dan persepsi yang
sama di lingkungan internal SKPD-SKPD tentang dokumen SSK yang telah disusun, terutama terkait dengan Program dan Kegiatan yang dirumuskan. Hal ini akan menjamin hasil dari SSK masuk di dalam proses penganggaran formal di masing-masing SKPD untuk memastikan implementasi dari strategi yang telah disusun. Selain pemahaman di lingkungan internal, tahapan(milestone) ini juga mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman dan persepsi terhadap strategi pengembangan sanitasi yang disusun (termasuk program dan kegiatannya) dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, meskipun proses ini secara lebih rinci akan dilakukan di tahapan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). 1.4.2 Proses dan metode penyusunan Proses dan metode penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 1)
Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2010 – 2015, dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Purworejo dan Renstra SKPD yang menangani langsung sektor sanitasi.
2)
Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan
3)
Mengkaji Buku Putih dan Rujukan Lainnya ;Yaitu mengidentifikasi temuan-temuan penting di dalam Buku Putih dan mengkaji rujukan lainnya antara lain; Millenium Development Goals, Rencana Pengembangan Kota (RTRW/RDTRK), RPJM Kota, Provinsi, dan Nasional, RPIJM, Rencana Strategis Kementerian terkait sanitasi, Rencana Strategis SKPD, Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK).
4)
Memformulasi Konsep Visi dan Misi Sanitasi;Pernyataan visi sanitasi harus mencerminkan kondisi yang dicita-citakan, mudah dibayangkan, mudah dikomunikasikan, tidak bermakna sempit, mudah disesuaikan dengan kondisi yang dinamis, dan dapat dirumuskan secara singkat, jelas dan padat. Misi sanitasi menunjukkan tugas-tugas pokok para pelaku pembangunan sanitasi sesuai visi sanitasi yang ingin dituju. Perumusan misi sanitasi berisi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi. Dalam hal ini mencakup pengembangan setidaknya 3 subsektor, ditambah higiene.
5)
Penetapan Tujuan dan Sasaran; Tujuan dan sasaran dirumuskan dari Misi Sanitasi kota yang sudah disetujui oleh Pokja–Tim Pengarah. Tujuan dan sasaran harus mampu memberi arahan serta koridor untuk penetapan sistem dan zona sanitasi, termasuk tingkat layanan sanitasi. Penetapan Sistem dan Zona Sanitasi; Sistem sanitasi yang akan digunakan menjelaskan ‘apa’, sedangkan zona sanitasi menjelaskan ‘di mana’ sistem tersebut akan diterapkan.
6)
Penetapan Tingkat Layanan Sanitasi;Tingkat layanan bisa dipandang sebagai parameter untuk mengukur kinerja sebuah sistem atau layanan. Dalam sanitasi hal ini biasa dinyatakan dalam bentuk persentase dari sebuah capaian.
7)
Identifikasi Isu-isu Strategis dan Kemungkinan Hambatan;Ada berbagai teknik yang biasa dipakai untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan hambatan. Salah satunya adalah melalui analisis SWOT, sebuah teknik analisis yang sudah lazim dipraktikkan. BAB I - 9
8)
Perumusan Arah Pengembangan Sektor Sanitasi;Setelah merumuskan isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan, maka dapat dirumuskan arah pengembangan sektor sanitasi.
9)
Perumusan Strategi dan Pengembangan Strategi Subsektor Serta Aspek Pendukung Layanan Sanitasi
10) Penyusunan Program dan Kegiatan; 1.4.3 Sumber Data 1)
Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kabupaten saat ini (dari Buku Putih Sanitasi),untuk belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Tim Penyusun SSK
mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi
Kabupaten Purworejo untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi kabupaten. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sektor air bersih serta aspek pendukung. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi. 2)
Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/ kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat.
3)
Data primer yaitu data yang bersumber dari survey atau observasi lapangan yang dilakukan pokja, data primer dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret (foto) kondisi eksisting di lapangan.
4)
Data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD yang terlibat di PPSP, buku-buku umum mengenai wajah dan karakter Kabupaten Purworejo secara umum seperti : Rencana Strategis Kabupaten Purworejo (RPJMD), Kabupaten Purworejo, Tahun 2015-2020. Rancangan Perda RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2012 – 2032. Kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
1.4.4 Sistimatika Dokumen Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. Kemudian terperinci dalam beberapa bab dan pada tiap bab memiliki bahasan yang spesifik tetapi saling terkait satu bab dengan lainnya, sehingga didapatlah susunan sebagai berikut. Bab I
: Pendahuluan Menerangkan tentang latar belakang perlu disusunnya buku ini, metodologi dan cara disusunnya dokumen ini, peraturan-peraturan yang mendasari dokumen dan susunan dari buku ini
Bab II
: Profil Sanitasi Saat Ini Bab ini pada dasarnya adalah bahasan pemutakhiran data terkait profil sanitasi serta mengidentifikasi sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi dari rencana yang telah disusun didalam SSK sebelumnya.Proses ini akan menghasilkan BAB I - 10
informasi terhadap kemajuan yang dicapai Kabupaten/Kota dalam pembangunan sanitasi berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya. Bab III
: Kerangka Pengembangan Sanitasi Berisi tentang visi - misi sanitasi dan kerangka kerja logis dari Kabupaten Purworejo untuk mengembangkan sektor sanitasi kedepan beserta tahapan pengembangan sanitasi dalam sistem dan zona disertai perkiraan kemampuan pendanaan sanitasi daerah dalam tiap sub sektor sanitasi terkait.
Bab IV
: Strategi Pengembangan Sanitasi Merupakan kajian tentang posisi sanitasi Kabupaten Purworejo saat ini menurut analisa SWOT
berdasar
isue strategis dan permasalahan mendesak yang kemudian
menghasilkan strategi yang akan digunakan dalam membangun sanitasi 5 tahun mendatang pada setiap sub sektor sanitasi Bab V
: Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Penyusunan daftar program,kegiatan dan indikasi pendanaan disusun berdasarkan proses dan hasil yang telah dilakukan sebelumnya antaralain: Instrumenprofil, Kerangka Kerja Logis dan Instrumen Perencanaan. Daftar program dan kegiatan ini selain berisi daftar nama kegiatan juga mencantumkan indikasi kebutuhanvolume, indikasi waktu pelaksanaan dan tentunya indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaannya baik dari pemerintah maupun non pemerintah
Bab VI : Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK Menerangkan tentang capaian stratejik, capaian kegiatan serta evaluasi atas SSK (original) yang pernah disusun tahun 2010 menjadi kerangka monitoring, serta persiapan dalam pengimplementasian SSK (pemutakhiran) ini untuk tahun depan. Dibahas pula pembagian tugas untuk melakukan monev terhadap pelaksanaan SSK ini dan mekanisme pendokumentasian kegiatannya termasuk jadwal pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan monitoring evaluasi sendiri. 1.5
POSISI SSK DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN Posisi Strategi Sanitasi Kabupaten Purworejo terhadap dokumen perencanaan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut : 1)
RPJPD ; Salah satu misi dalam RPJPD Kabupaten Purworejo 2006 – 2026 yang terkait dengan bidang Sanitasi yaitu Mewujudkan lingkungan hidup Kabupaten Purworejo yang subur, indah dan lestari, yang selalu tertuang dalam setiap tahapan. RPJPD dalam tahapannya dijabarkan menjadi RPJMD dan akan dijabarkan lagi kedalam RKPD (tahunan), oleh karena itu Strategi Sanitasi Kabupaten Purworejomenjadi sangat penting sebagai penuntun arah dalam kerangka implementasi.
2)
RPJMD ; RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan politis telah menuangkan dan menegaskan bahwa sektor Sanitasi menjadi salah satu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian, hal ini dapat dilihat melalui Misi Kabupaten Purworejo tahun 2016 – 2021 yaitu, “Meningkatkan pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”.
BAB I - 11
Sehingga Strategi Sanitasi Kabupaten Purworejoberfungsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang sudah tertuang di dalam Visi dan Misi Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2021. 3)
Renstra ; Kebijakan yang terkait dengan Sanitasi telah tertuang dalam Renstra Kabupaten Purworejo 2016-2021 yaitu antara lain a. Meningkatkan kualitan lingkungan melalui peningkatan kualitas air, udara dan tanah. b. Mendorong program lingkungan sehat permukiman c. Meningkatan Kapasitas pengelolaan sampah d. Mendorong Peran masyarakat dalam kegiatan penyedioaan sarana air minum dan air limbah e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui advokasi dan pembinaan desa STBM, jamban sehat. Sehingga Strategi Sanitasi Kabupaten Purworejoini akan sangat berguna dalam menuntun arah dalam implementasi dilapangan.
4)
RTRW ;Dengan telah disyahkannya Peraturan daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 diperlukan penjabaran-penjabaran dalam implementasinya. Di dalam RTRW Kabupaten Purworejo (Perda No.2 Th.2011) dibahas mengenai Sistem prasarana wilayah, yang mengatur tentang sistem prasarana pengelolaan lingkungan meliputi: Sistem pengelolaan sampah, Prasarana pengelolaan limbah dan Prasarana
jaringan
pengelolaan drainase. Sehingga Strategi Sanitasi Kabupaten Purworejo dapat berfungsi sebagai penjabaran tentang rencana dari dokumen RTRW yang terkait dengan bidang Sanitasi.
BAB I - 12
