1.1. Latar Belakang. SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016 I-1

1.1.

Latar Belakang. Sanitasi yang baik dan layak merupakan salah satu faktor penunjang kesehatan

masyarakat, akan tetapi belum seluruh stakeholder memberikan perhatian yang memadai terhadap sanitasi, baik dari kalangan pemerintah sendiri, maupun dari kalangan dunia usaha dan masyarakat, akibatnya sektor sanitasi menjadi sektor yang termasuk tertinggal jika dibandingkan dengan sektor lain di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh UNDP dalam Asia Pacific MDGs Report 2010, disampaikan bahwa akses sanitasi layak di Indonesia baru menempati angka ke 8 dari 10 negara di Asia Tenggara dan termasuk dalam kategori terlambat. Kondisi ini merupakan salah satu alasan bagi Pemerintah untuk secara nasional melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah program untuk meningkatkan dan mempercepat perencanaan dan investasi sektor sanitasi yang dilaksanakan selama periode pertama (first cycle) 2010 – 2014 dan periode kedua (second cycle) 2015 - 2019. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengikuti PPSP pada periode pertama yang telah menghasilkan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) pada tahun 2012, kemudian Memorandum Program Sanitasi (MPS) pada tahun 2013. Memasuki periode kedua PPSP, pemerintah Kabupaten Banyuwangi turut serta dalam penyusunan pemutakhiran SSK pada tahun 2016 ini. Dokumen SSK Pemutakhiran merupakan gabungan dari dokumen BPS, SSK dan MPS yang disusun pada periode pertama yang dimutakhirkan melalui Program PPSP Tahap II, kab/kota yang dokumen BPS, SSK dan MPS sudah habis habis masa berlakunya

akan

dilakukan

updating/review

kembali

agar

dapat

segera

diimplementasikan. Adapun dokumen perencanaan yang telah direview tersebut dinamai SSK Pemutakhiran dan disusun dalam 1 (satu) tahun anggaran saja. Kabupaten Banyuwangi melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman berupaya untuk melakukan peningkatan sanitasi dengan melibatkan banyak pihak. Antara lain Pemerintah Daerah, stakeholder, dan masyarakat. Pokja SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-1

Sanitasi telah menyusun beberapa dokumen sanitasi antara lain : 1. Buku Putih Sanitasi yang disusun pada tahun 2012, dokumen ini memuat profil sanitasi yang terdiri dari kondisi eksisting sanitasi, dasar hukum untuk pemenuhan layanan sanitasi serta kelembagaan pengelola sanitasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. 2. Strategi sanitasi Kabupaten yang disusun pada tahun 2012, dokumen ini memuat potensi dan masalah terkait pembangunan sanitasi sehingga didapatkan strategi pembangunan sanitasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013 – 2017 dari hasil analisis SWOT dan pembobotan. SSK memberikan arah yang jelas agar pembangunan dapat berjalan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. 3. Memorandum Program Sektor Sanitasi yang disusun pada tahun 2013, dokumen ini memuat program dan kegiatan pembangunan sanitasi serta sharing pendanaan baik dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014 – 2018. Dokumen ini merupakan kesepakatan bersama lintas SKPD dan pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk menjaga sinergisitas dan komitmen akan pembangunan sanitasi. Dokumen sanitasi yang telah disusun tersebut sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Banyuwangi mengingat pengembangan layanan sanitasi kabupaten membutuhkan waktu yang tidak singkat. Hal ini dikarenakan, dokumen sanitasi tersebut mampu memetakan kondisi nyata di lapangan melalui beberapa kajian atau studi, diantaranya studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) sehingga didapatkan area-area beresiko sanitasi rendah maupun tinggi. Strategi Sanitasi Kabupaten Banyuwangi merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat rencana pembangunan sanitasi secara berkelanjutan baik dari aspek air limbah, persampahan dan drainase lingkungan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang menangani sanitasi melaksanakan tupoksi dalam pembangunan sanitasi mengacu pada area beresiko yang membutuhkan penanganan prioritas dengan strategi, program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam SSK dan MPSS. Ketiga dokumen sanitasi yang telah disusun memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan target capaian pelayanan sanitasi berdasarkan MDG’s (Millenium SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-2

Development Goals) yang berakhir pada tahun 2015. Sehingga dokumen sanitasi Kabupaten Banyuwangi memerlukan pemutakhiran mengingat pembangunan sanitasi yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2012 – 2015 tentunya profil sanitasi di Kabupaten Banyuwangi telah mengalami perubahan. Pemutakhiran dokumen sanitasi yang dilakukan saat ini mencakup Buku Putih Sanitasi, studi EHRA, Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Program Sanitasi yang dimuat dalam satu dokumen sanitasi yaitu Strategi Sanitasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Banyuwangi 2016, periode pelaksanaan 2017 - 2021 disusun dengan merujuk pada dokumen SSK yang sudah ada dan lebih difokuskan pada upaya untuk mengimplementasikan program dan kegiatan jangka menengah dalam upaya mencapai Universal Access sesuai target RPJMN 2015-2019 yaitu 100 – 0 – 100 yang berupa 100% pemenuhan layanan air bersih/minum, 0% kawasan kumuh dan 100% layanan sanitasi dasar. Status pencapaian akses sanitasi nasional tahun 2015 adalah 62,14 % (Air Limbah); 86,73% (Persampahan) dan 57,90% (Drainase). Provinsi Jawa Timur status pencapaian akses sanitasi tahun 2015 sebesar 63,48%, sedangkan untuk kabupaten Banyuwangi baru mencapai 54,82%. Keterkaitan dokumen SSK dengan RTRW dan RPJMD adalah bahwa dokumen SSK mendukung dan mengacu pada visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RTRW dan RPJMD sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. SSK pemutakhiran Kabupaten Banyuwngi menjadi dokumen yang mengacu pada dokumen perencanaan yang disusun sebelumnya seperti RTRW (Tahun 2012-2032), RISPAM (2012) dan Masterplan Persampahan (2014). Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini sedang menyusun RPJMD karena pergantian Kepala Daerah, sehingga diharapkan dokumen SSK pemutakhiran khusus sektor sanitasi bisa memberi masukan umpan balik (feedback) dan melengkapi penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi untuk periode Tahun 2016 – 2020. Dokumen SSK pemutakhiran juga bisa menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lain seperti Renstra SKPD, Renja SKPD dan RPI2JM untuk sektor sanitasi.

SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-3

Gambar 1.1. Keterkaitan Strategi Sanitasi Kabupaten dengan RPJMD dan RTRW

Sumber: Pedoman Penyusunan SSK 2016

Strategi sanitasi kabupaten Banyuwangi sebagai dokumen perencanaan sektor merupakan penjabaran dari visi misi dan program sektor sanitasi yang mendukung pencapaian visi misi di dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Begitu pula keterkaitan antara SSK dengan RTRW, dimana SSK merupakan penjabaran program dan kegiatan sektor sanitasi yang mampu mewujudkan struktur ruang dan jaringan infrastruktur sanitasi yang ada di RTRW. Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Banyuwangi disusun dengan memiliki prinsip: 

Berdasarkan data aktual



Berskala kabupaten



Disusun sendiri oleh kabupaten (dari, oleh, dan untuk kabupaten Banyuwangi)



Menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down

SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-4

1.2.

Metodologi penyusunan Dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Banyuwangi disusun berdasarkan

karakteristik daerah dan melibatkan sebanyak mungkin pelaku dari berbagai unsur dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan awal yang dilaksanakan dalam tahapan penyusunan dokumen ini berupa Kick of Meeting (KoM) Pokja Sanitasi, output dari kegiatan tersebut adalah rencana kerja, jadwal, dan data sekunder yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK Kabupaten Banyuwangi adalah : a. Sumber Data 1) Pengumpulan data dan dokumen dari masing-masing SKPD yang terkait, baik langsung atau tidak langsung seperti data statistik, laporan, tabel, foto dan peta. 2) Data sekunder juga bisa diperoleh dari berbagai sumber antara lain: Dokumen RTRW, RPI2JM, RISPAM, Masterplan Persampahan, www.stbindonesia.go.id, website TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kabupaten Banyuwangi. 3) Narasumber, baik dari instansi pemerintah yang terkait, pihak swasta, tokoh masyarakat dan masyarakat sipil. 4) Survey studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment = EHRA) dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat. 5) Kajian Primer Non EHRA (Kajian Peran Swasta dalam Penyediaan Layanan Sanitasi; Kajian Kelembagaan dan Kebijakan; Kajian Profil Keuangan dan Perekonomian Daerah; Kajian Komunikasi dan Media; Kajian Peran Serta Msyarakat; Kajian Sanitasi Sekolah). b. Pengumpulan Data 1) Studi Literatur dan data sekunder 2) Melakukan observasi dan wawancara responden SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-5

3) FGD (Focus Group Discussion) c. Analisa Data Beberapa analisa data yang dilakukan : 1) Analisa data EHRA yang sumber datanya dari survey EHRA. Output dari analisa ini adalah IRS (Indeks Resiko Sanitasi) 2) Analisa instrumen profil sanitasi yang menghasilkan peta area beresiko untuk 3 komponen (air limbah domestik, persampahan, drainase) dan zona dan sistem untuk ketiga komponen tersebut. 3) Analisa instrument perencanaan yang menghasilkan perkiraan biaya dan volume sistem dan teknologi yang dipilih untuk komponen air limbah domestik, persampahan, drainase. d. Merumuskan Strategi Sanitasi Kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah (5 tahun). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dan Penentuan Zona Sanitasi. e. Melakukan konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi Kegiatan yang dilakukan : 1) Melakukan kesepahaman dan kesamaan persepsi tentang program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi kepada stakeholder terkait di tingkat Kab./Kota, Provinsi dan Pusat. 2) Membangun kesepahaman dan dukungan terhadap program, kegiatan dan pendanaan pembangunan sanitasi dari berbagi pemangku kepentingan baik pemerintah maupun nonpemerintah di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, kemudian mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan sanitasi di daerah. Output dari kegiatan ini adalah : 1) Teridentifikasinya program, kegiatan dan besaran pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-6

2) Terbangunnya komitmen program, kegiatan dan indikasi sumber pendanaan pembangunan sanitasi di tingkat Kabupaten/Kota. 3) Dibahasnya daftar program, kegiatan dan indikasi sumber serta besaran pendanaan pembangunan sanitasi di tingkat Provinsi dan Pusat. 4) Tersusunnya deskripsi program/kegiatan yang belum ada sumber pendanaan (funding gap). 5) Teridentifikasinya sumber pendanaan indikatif dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber lainnya. 6) Teridentifikasi program, kegiatan dan indikasi besaran pendanaan yang belum ada sumber pendanaan (funding gap). f. Review dokumen SSK yang disusun pada periode sebelumnya Melakukan review pada data-data hasil kajian dan program kegiatan yang telah direalisasikan dari dokumen SSK awal selanjutnya dilakukan pemutakhiran data dan strategi untuk mencapai target universal access layanan layak sanitasi. Gambar 1.2. Gambar Proses penyusunan Pemutakhiran SSK

Sumber :Pedoman Penyusunan Pemutakhiran SSK 2016

Berdasarkan gambar diatas, proses penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK 2016 ini terbagi menjadi 5 proses utama yaitu : 1. Internalisasi dan penyamaan persepsi Adapun langkah- langkah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Membangun kesepahaman dan kesamaan persepsi tentang pentingnya pemutakhiran SSK

SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-7

Untuk menumbuhkan kesepahaman dan kesamaan persepsi, perlu diadakan satu atau lebih pertemuan yang melibatkan seluruh anggota Pokja. Pertemuan pertama dari proses ini disebut sebagai Pertemuan Perdana atau Kick Off Meeting Kabupaten/Kota. Pertemuan perdana ini merupakan lanjutan dari Kick Off Meeting di tingkat Nasional dan Provinsi. Materi yang perlu dibahas di dalam Pertemuan Perdana Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1) Latar belakang, makna, dan manfaat pemutakhiran SSK 2) Posisi dan dasar hukum dari dokumen yang dihasilkan 3) Proses dan metode pemutakhiran SSK 4) Daftar isi dokumen dan yang akan dihasilkan dan informasi minimum yang harus ada di dalamnya. Referensi yang dapat dijadikan acuan oleh Pokja dalam langkah ini adalah: - Surat Edaran (SE) Mendagri tentang Pengelolaan PPSP - Bahan tayang dari kegiatan Pertemuan Perdana di Provinsi.

Output yang didapatkan ialah tersusunnya Bab 1 Pendahuluan. b. Menyusun dan menyepakati rencana kerja Pokja menyusun dan menyepakati rencana kerja pemutakhiran SSK yang ditandatangani oleh Ketua Pokja dan diunggah ke dalam sisten nawasis. 2. Pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi Adapun langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut : a. Pahami ruang lingkup sanitasi dan wilayah kajian Wilayah yang akan dikaji meliputi wilayah permukiman di seluruh wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. b. Mengumpulkan data sekunder Identifikasi kebutuhan data sekunder dan sumber data yang diperlukan untuk menyusun (i) Profil Wilayah (ii) Profil Sanitasi, dan (iii) Penentuan Area Berisiko c. Menyusun profil wilayah Profil umum kabupaten/kota yang mencakup: geografis dan administratif, kependudukan, jumlah penduduk miskin, serta kebijakan penataan ruang d. Melakukan studi EHRA dan enam (6) kajian non teknis lainnya SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-8

Studi EHRA ialah Survey studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment = EHRA) dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat, sedangkan enam (6) kajian non teknis lainnya meliputi : 1) Kajian peran swasta dalam penyediaan layanan sanitasi Kajian peran swasta dalam penyediaan layanan sanitasi (Sanitation Supply Assessment) merupakan sebuah studi yang digunakan untuk mengetahui dengan jelas peta dan potensi penyedia layanan sanitasi yang ada di Kabupaten 2) Kajian Kelembagaan dan Kebijakan untuk mendapatkan gambaran atau peta kondisi kelembagaan sanitasi di Kabupaten/Kota. Pemetaan ini membantu Kabupaten/Kota menilai kekuatan, kelemahan, potensi pengembangan, dan kebutuhan penguatan kelembagaan dan kebijakan guna menghasilkan suatu kerangka layanan sanitasi yang memihak masyarakat miskin, efektif, terkoordinasi dan berkelanjutan 3) Kajian Profil keuangan dan perekonomian daerah Peta keuangan dan perekonomian daerah menggambarkan kekuatan keuangan dan perekonomian daerah dalam mendukung pendanaan pembangunan sanitasi di masa depan, kecenderungan dalam pembiayaan pembangunan, dan prioritas anggaran

selama 5 tahun. Informasi ini

diperlukan sebagai salah satu dasar utama penyusunan strategi terkait aspek keuangan 4) Kajian komunikasi dan media untuk menyusun strategi kampanye dan komunikasi Kabupaten/Kota. Kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana advokasi program pembangunan sanitasi di Kabupaten/Kota untuk

pemangku kepentingan

(stakeholder) kunci, yaitu pemerintah dan media massa 5) Kajian peran serta masyarakat Kajian ini adalah sebuah penilaian kebutuhan masyarakat tentang sanitasi yang dilakukan secara partisipatif. Selain dapat memberikan input kepada Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, kajian untuk juga bermanfaat untuk, (i) meningkatkan kesadaran masyarakat, laki-laki dan perempuan, serta SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-9

pemerintah tentang kondisi dan permasalahan sanitasi, (ii) mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, yang disertai dengan kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program sanitasi, dan (iii) mengidentifikasi kelurahan potensial 6) Kajian sanitasi sekolah Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sarana sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat sekolah di fasilitas pendidikan dasar (SD/MI) e. Melakukan pemetaan kondisi sanitasi menggunakan Diagram Sistem Sanitasi (DSS) dan Instrumen Profil Sanitasi f. Menyusun Profil Sanitasi Kabupaten/Kota g. Identifikasi dan menyepakati permasalahan sanitasi h. Mengidentifikasi capaian pembangunan sanitasi i. Menyepakati area berisiko menggunakan Instrumen Profil Sanitasi j. Penilaian Mandiri/Self Asessment 3. Skenario pembangunan sanitasi Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah a. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi sanitasi b. Menetapkan tahapan pengembangan sanitasi c. Menetapkan kebijakan pendanaan sanitasi daerah terkait sanitasi d. Merumuskan dan menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi e. Melakukan analisis Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) untuk penyusunan strategi sanitasi f. Menetapkan strategi sanitasi beserta program dan kegiatan g. Simulasi kebutuhan pendanaan investasi infrastruktur menggunakan instrumen perencanaan sanitasi h. Membandingkan kebutuhan pendanaan sanitasi dengan kemampuan daerah untuk pendanaan sanitasi i. Melakukan revisi tujuan dan sasaran apabila diperlukan dlakukan kembali simulasi mengunakan instrumen perencanaan sanitasi SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-10

j. Menyusun Program dan kegiatan berdasarkan hasil simulasi instrumen perencanaan sanitasi k. Periksa kembali hasil keterkaitan antara permasalahan, tujuan sasaran, strategi serta program dan kegiatan yang diusulkan menggunakan tabel Kerangka Kerja Logis (KKL) l. Menyusun Monitoring dan Evaluasi Capaian Sanitasi m. Melakukan penilaian mandiri/self Asessment 4. Konsolidasi penganggaran dan pemasaran a. Memeriksa kembali rekapitulasi Program,Kegiatan dan indikasi pendanaan dan pisahkan sesuai indikasi sumber pendanaan. b. Internalisasi terhadap Program,Kegiatan dan indikasi pendanaan yang telah disusun c. Melakukan ekternalisasi Program,Kegiatan kepada Pokja Provinsi dan Satker K/L dan sumber pendanaan lain di Provinsi d. Memperbaiki daftar program dan kegiatan yang telah disusun e. Finalisasi Program,Kegiatan dan indikasi pendanaan f. Menyusun deskripsi Program/Kegiatan g. Melakukan penilaian sendiri/self asessment h. Mengunggah Kerangka Kerja Logis (KKL) dan tabel Program ,kegiatan dan indikasi pendanaan untuk keperluan penjaminan kualitas (Quality Assurance) i. Penyerahan Kerangka Kerja Logis (KKL) dan tabel Program ,kegiatan dan indikasi pendanaan kepada Pokja Propinsi 5. Finalisasi dokumen pemutakhiran SSK a. Melakukan lanjutan penulisan SSK b. Melakukan proses pengawalan untuk memastikan program dan kegiatan yang telah disepakati hasil internalisasi di Proses ke-4 (empat) masuk ke dalam dokumen penganggaran daerah c. Menyusun ringkasan eksekutif SSK d. Menyusun daftar kesiapan implementasi SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-11

e. Menyusun rencana kerja tahunan f. Melakukan Konsultasi Publik g. Advokasi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

1.3. Dasar Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam kegiatan Penyusunan Dokumen SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Peraturan Perundangan 1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5) UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 6) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 7) UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). 8) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 9) UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Irigasi. b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan. 3) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 4) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). 5) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-12

6) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. c.

Peraturan Presiden Republik Indonesia 1) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. 2) Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi. 3) Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. 4) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. d. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1) Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 2) Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. e. Peraturan Menteri 1) Permen PU No. 13/PRT/M/2015 tentang Renstra Kementerian PU-PR 2) Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan 3) Permen PU No. 01/PRT/M/2014 tentang SPM 4) Permenkes No. 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 5) Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-13

6) Permen LH No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah. 7) Permen PU No. 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar TPA Sampah 8) Permen PU No. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman. 9) Permen PU No. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Bidang PU Wajib Dilengkapi dengan UKL dan UPL 10) Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KSNP-SPP) Sistem Pengelolaan Persampahan 11) Permen PU No. 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KSNP) Sistem Penyediaan Air Minum 12) Permen PU No. 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Nasional Strategi Pengembangan (KNSP) Perumahan dan Permukiman 13) Permenkes No. 416/1992 Tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air f. Keputusan Menteri 1) Keputusan Menteri Kesehatan No. 852/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 2) Keputusan Menteri Kesehatan No. 1205/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 Tentang Penyehatan Sarana dan bangunan umum. 4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 5) Keputusan Menteri Kesehatan No. 829/MENKES/1999 Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan 6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 35/MENLH/7/1995 Tentang Program Kali Bersih.

SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-14

g. Instruksi Menteri Instruksi Menteri Dalam Negeri No.8/1998 tentang Petunjuk Kerjasama antara PDAM dengan Pihak Swasta h. Petunjuk Teknis 1) Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan. 2) Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus. 3) Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK 4) Petunjuk Tenis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Tenis Pembuatan Sumur Resapan 5) Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah. 6) Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan. 7) Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan 8) Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih. 9) Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman. i.

Perda dan Keputusan Gubernur Jawa Timur 1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Industri dan kegiatan lainnya (Baku Mutu Air Limbah Domestik, dll)

SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-15

2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 4 Tahun 2010 tentang Sampah Regional. 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025. 4) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur. 5) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2000 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air di Provinsi Jawa Timur. 6) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Rumah Sakit. j.

Perda dan Keputusan Bupati Banyuwangi 1) SK Bupati Banyuwangi Nomor 188/482/KEP/429.011/2014 tentang Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyuwangi 2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032. 4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025. 5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. 6) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penerapan Amdal, UKL/UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan. 7) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. 8) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pembuangan dan Pengangkutan Sampah.

SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-16

1.4. Sistematika Penulisan Dokumen ini terdiri dari 6 bab dengan isi sebagai berikut: Bab 1

Berisi Pendahuluan. Terdiri dari Latar belakang, metodologi, dasar hukum dan sistematika penulisan

Bab II

Berisi Profil Sanitasi saat ini yang terdiri dari Gambaran Umum wilayah, Kemajuan Pelaksanaan SSK, Profil Sanitasi saat ini, serta Area Beresiko dan Permasalahanan Mendesak Sanitasi

Bab III

Berisi Kerangka Pengembangan Sanitasi yang terdiri dari Visi dan misi Sanitasi, Pentahapan Pengembangan Sanitasi (Tahapan, Tujuan dan Sasaran, dan Skenario Pencapaian), serta Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Bab IV

Berisi Strategi Pengembangan Sanitasi yang akan membahas Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik, Pengelolaan Persampahan, Drainase Perkotaan

Bab V

Berisi Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi. Terdiri dari Ringkasan, Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah, Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah, Serta Antisipasi Funding Gap

Bab VI

Berisi Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK

SSK Pemutakhiran Kab. Banyuwangi 2016

I-17