PENDAHULUAN BAB I. Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun LATAR BELAKANG

Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun 2016- 2021

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Sektor Sanitasi merupakan sektor yang termasuk tertinggal jika dibandingkan dengan

sektor lain. Berdasarkan data yang dirilis oleh UNDP dan ASIA Pacific MDGs Report 2010, disapaikan bahwa akses sanitasi layak indonesia menempati angka ke 8 dari 10 Negara Asia Tenggara dan termasuk dalam kategori terlambat. Kondisi ini merupakan salah satu alasan bagi pemerintah untuk secara nasional melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program

PPSP

merupakan

prograrm

yang

bertujuan

untuk

memprioritaskan

pembangunan sanitasi melalui pendekatan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi sebelum pelaksanaan tahap implementasi. Adapaun tahapan pelaksanaan PPSP adalah sebagai berikut: 1) Sosialisasi, Advokasi dan Kampanye. 2) Penguatan Kelembagaan. 3) Penyususnan dokumen Perencanaan Saniatsi ; Buku Putih Sanitasi (BPS)

dan Strategi

Sanitasi Kota (SSK). 4) Penyususnan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPS) 5) Implementasi Pembangunan Sanitasi. 6) Monitoring dan Evaluasi Adapun Perencanaan Sanitasi yang disusun oleh Kab/Kota dalam Program PPSP terdiri darin rangkaian dokumen, Yaitu ; 1. Buku Putih Sanitasi (BPS) 2. Strategi Sanitasi Kota (SSK) 3. Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPS). Buku Putih Sanitasi berisi kondisi eksisting sanitasi disuatu Kab./Kota ynag selanjutnya dijadikan sebagai titik awal rencana pemabngunan kedepan, sedangkan strategi Sanitasi Kab./Kota adalah strategi Pembangunan sanitasii yang ditetapkan untuk memmecahkan permasalahan sanitasi seperti tertera dalam BPS sedangkan MPS adalah merupakan dokumen rencana tindak tahunan pembangunan sanitasi. Dokumen BPS dan SSK disusun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan dokumen MPS disusun tahun berikutnya. Untuk mengakomodasikan upaya ini, telah dibentuk suatu program pembangunan sanitasi permukiman yang juga disebut sebagai program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dimulai sejak tahun 2010 hingga 2014 dan telah diikuti oleh 446 Kabupaten/Kota. Memasuki tahun 2015 Pemerintah akan memasukui periode RPJM baru 2015 -2019 yang menetapkan target baru yaitu 100% (universal Access) akses sanitasi layak diakhir tahun 2019 Untuk menjawab tantangan pembangunan sanitasi dalam RPJMN 2015 – 2019 yaitu universal access tahun 2019 maka diperlukan tindak lanjut pelaksanaan PPSP 2015 – 2019 PENDAHULUAN

BAB I - 1


dan untuk mendorong percepatan implementasi pembangunan sanitasi sebagaimana

direncanakan. Salah satu titik berat kegiatan PPSP 2015-2019 adalah pemantapan rencana pembangunan sanitasi yang disesuaikan dengan target pembangunan sanitasi nasional 2019. Dokumen rencana pembangunan sanitasi meliputi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota terdiri dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang beris tentangi pemetaan sanitasi skala kabupaten/kota, kerangka pengembangan dan pentahapan pembangunan sanitasi dan strategi, serta kebutuhan program/kegiatan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota hingga 5 (lima) tahun kedepan. Pemutakhiran SSK merupakan pemantapan dari perencanaan SSK yang telah lewat masa perencanaanya untuk menjaga keberlanjutan perencanaan sanitasi dan mengakomodasikan pencapaian target universal access. Pemutakhiran

Strategi

Sanitasi

Kabupaten/Kota

(SSK)

merupakan

dokumen

perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota. Pemutakhiran SSK ini untuk mengoperasionalkan urusan wajib, sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan sanitasi terutama untuk berkontribusi dalam pencapaian RPJMD dari sektor sanitasi. Pemutakhiran ini perlu dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini: 

Periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK telah melampaui masa berlaku atau telah kadaluarsa, yaitu lebih dari 5 tahun.



Peningkatan kualitas dokumen dari PSSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data maupun akibat adanya keraguan atas validitas data yang digunakan.



Adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target Universal Access di tahun 2019. Gambar 1.1 : Skema hubungan SSK dengan dokumen pembangunan lain

PENDAHULUAN

BAB I - 2


Garis besar dari SSK pemutakhiran adalah rencana strategi dan rencana investasi jangka

menengah yang merupakan kompilasi dari beberapa dokumen seperti RTRW, RPJMD, KSPD pada sektor sanitasi, setelah menjadi dokumen merupakan buku perencanaan strategis tersendiri untuk dijadikan rujukan. SSK ini sama levelnya seperti RISPAM (air bersih) dan RTBL (tata bangunan). RTRW menjadi dasar dari SSK karena letak posisi dari fisik bangunan dalam SSK harus disesuaikan dengan peruntukan tata ruang yang tercantum dalam RTRW dan RPJMD menjadi dasar dari SSK karena SSK disusun menurut alur rencana pembangunan berjangka 5 tahunan tersebut sehingga program/kegiatan dalam SSK harus selaras dengan RPJMD. Disamping itu SSK juga menjadi rencana investasi jangka menengah karena memuat indikasi program yang telah memiliki kemungkinan penganggaran yang kuat khusus sektor sanitasi sebagaimana dokumen RPIJM yang dimiliki DPU. Apabila ada penyesuaian/perubahan RPJMD yang menjadi acuan dari SSK. Perubahan RPJMD terjadi akibat adanya perubahan Kepala Daerah. Dalam hal ini PPSP diharapkan akan menjadi payung pembangunan sanitasi dengan mengkonsolidasikan dan memfokuskan arah pembangunan dari seluruh program pembangunan sanitasi yang ada untuk mencapai target dan sasaran pembangunan sanitasi permukiman yang telah ditetapkan. Diharapkan juga melalui program ini, target pembangunan sanitasi permukiman hingga tahun 2019 dapat terpenuhi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan sanitasi di daerah, terutama untuk menghindari dampak dari kondisi buruknya sanitasi di Indonesia. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah termasuk: (i) Konferensi Sanitasi Nasional yang dilaksanakan bulan November tahun 2007, yang menghasilkan kesepakatan mengenai langkah-langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan yang juga sejalan dengan pencapaian sasaran MDGs; (ii) pertemuan International Year of Sanitation (IYOS) pada tahun 2009, yang menghasilkan komitmen pemerintah dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi; dan (iii) Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan yang dilaksanakan bulan April tahun 2009. Pada event ini telah pula diidentifikasikan permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi ke depan serta menyepakati pendekatan Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai dasar pembangunan sanitasi di daerah. Upaya-upaya di atas menjadi cikal bakal lahirnya komitmen nasional untuk pembangunan sanitasi permukiman dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional yang secara jelas disebutkan dalam RPJMN tahun 2015-2019. Sebagai tindak lanjutnya masih diperlukan upaya keras yang terintegrasi dan komprehensif, serta lintas sektor yang sama sekali berbeda sebagaimana pendekatan business as usual. Upaya ini dilakukan secara paralel dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Pada tahun 2015, terdapat 20 Kabupaten/Kota yang akan menyusun dokumen BPS dan SSK, terdapat 98 Kabupaten/Kota lanjuta yang akan menyusun dokumen MPS yang merupakan lanjutan dari dokemen BPS

dan SSK ditahun sebelumnya serta terdapat 96

Kabuoaten /Kota yang akan menyusun Pemutakhiran SSK.. Perencanaan

pembangunan

daerah

saat

ini cenderung

untuk

mengabaikan

perkembangan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi tersebut disebabkan minimnya PENDAHULUAN

BAB I - 3


tingkat kesadaran pelaku pembangunan terhadap pentingnya kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dampak negatif dari pembangunan yang kurang peduli terhadap lingkungan, seperti permasalahan sampah, pencemaran, banjir dan penyakit yang diakibatkan buruknya sanitasi yang terjadi diwilayah Kabupaten Wonosobo, telah dirasakan pada satu dasawarsa terakhir ini.

Dengan melihat hal – hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai langkah – langkah yang konkrit untuk dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan haruslah mampu untuk meningkatkan kinerjanya dan menggandeng sektor swasta dan masyarakat untuk bersama – sama menanggulangi permasalahan sanitasi, sehingga pada akhirnya muncul kesadaran dari semua fihak untuk bersama – sama menyelesaikan permasalahan sanitasi dalam suatu gerakan bersama dan harmonisasi program pembangunan sanitasi permukiman antar stakeholder. Pembangunan bidang sanitasi di Kabupaten Wonosobo telah dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tupoksinya melalui serangkaian program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dibidang layanan sanitasi. Namun hingga saat ini, permasalahan sanitasi masih belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pembangunan sektor sanitasi (sampah domestik/rumah tangga, air limbah dan drainase) di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Wonosobo khususnya dapat dikatakan relatif tertinggal dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan/perdesaan lainnya. Berbagai program pembangunan sanitasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemda (Provinsi dan Kabupaten) namun hasilnya masih belum memuaskan dan masih harus bekerja keras untuk dapat mengejar ketertinggalan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengajukan peminatan kepada pemerintah Pusat untuk terlibat dalam penyusunan Dokumen Sanitasi Kabupaten yang telah dilakuakn penyusunan Dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten pada tahun 2012. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2013 dilakukan penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP). Berdasarkan data–data yang ada dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Pokja AMPL dengan pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) membuat Strategi Sanitasi Kabupaten, sebagai acuan teknis dalam perencanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Wonosobo secara komprehensif dan lintas sektoral. Strategi sanitasi kota (SSK) Kabupaten Wonosobo merupakan

suatu dokumen

perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kota yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sektor sanitasi memiliki keterkaitan sangat erat dengan kemiskinan, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, daerah kumuh dan akhirnya pada masalah kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan pada gilirannya akan menentukan

taraf

produktivitas penduduk. Situasi

ini memberikan

tantangan signifikan

dimana Pemerintah Dareah masih dihadapkan pada persoalan belum tertanganinya tingkat PENDAHULUAN

BAB I - 4


kemiskinan dan permasalahan lain. Hal ini masih menjadi persoalan di Kabupaten Wonosobo.

Pengembangan layanan sanitasi kota harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahunan) yang kompehensif dan bersifat strategis. Rencana jangka menengah yang juga disebut Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) itu memang dibutuhkan mengingat banyaknya kabupaten khusunya di Provinsi Jawa Tengah yang memerlukan waktu bertahun-tahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan Sanitasi secara menyeluruh dan tepat sasaran. Strategi Sanitasi juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD-SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kotanya. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya, yakni 5 tahun ke depan. Pembangunan sanitasi masih banyak dilakukan secara parsial, masing-masing institusi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sendiri-sendiri sesuai dengan Renstra yang telah dibuat pada masing-masing SKPD. Untuk maksud tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, telah menyelesaikan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Wonosobo dan diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek dan dapat mengintegrasikan semua program sanitasi yang terdapat pada SKPD dalam suatu Strategi Sanitasi Kabupaten Wonosobo. Kelompok Kerja (Pokja) AMPL Kabupaten Wonosobo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 658 / 80 / 2016, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tangga 31 Januari 2016. Mengingat aspek pembangunan sanitasi cukup luas, baik yang terkait langsung dengan pembangunan fisik dan masyarakat, maupun yang tidak terkait langsung seperti yang berhubungan dengan kehumasan, sosialisasi maupun investasi, maka Pokja AMPL ini diperkuat oleh anggota tim yang terdiri dari berbagai SKPD, seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Disdikpora, Kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kantor Bapermasdes, Bagian Komunikasi dan Telematika Setda, dan Unsur organisasi LP3M Unsiq Wonosobo, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) serta Tim Penggerak PPK Belajar dari pengalaman, permasalahan sanitasi tidak dapat dilakukan secara parsial, perencanaan yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan merupakan penyebabnya. Sanitasi harus ditangani secara multistakholder dan komprenhensif. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo memandang perlu untuk menyusun Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Wonosobo yang merupakan salah satu tahapan dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pemutakhiran adalah suatu rencana strategi berjangka waktu menengah (5 tahun) yang di buat khusus untuk memberikan arah atau pedoman pembangunan sektor sanitasi dan memastikan satu program sanitasi akan bersinergi dengan PENDAHULUAN

program-program

lainnya

guna

mencapai

sasaran

pembangunan

yang BAB I - 5


disepakati,termasuk juga mensinergikan upaya-upaya yang akan dilakukan sektor swasta, Lembaga Swadya Masyarakat atau kelompok masyarakat. SSK yang disusun oleh Pokja AMPL ini mengacu kepada 4 karakteristik utama yang akan tercermin dalam prosesnya maupun produknya, yaitu: 1) Intersektor dan terintegrasi 2) Mensinkronkan pendekatan ‘top down’ dengan ‘bottom up’ 3) Skala Kabupaten 4) Berdasarkan data empiris (dari studi-studi pendukung Buku Putih Sanitasi)

Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten adalah proses awal dari pembangunan sanitasi yang berkesinambungan dan juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan sanitasi jangka menengah yang komperhensif dan bersifat strategis, berkelanjutan dan partisiWonosobof dalam rangka mencapai target minimal layanan sanitasi yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). SSK Wonosobo berisi Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Sanitasi Kabupaten Wonosobo berikut tahapan dan strategi-strategi pencapaiannya. Garis besar dari SSK pemutakhiran adalah rencana strategi dan rencana investasi jangka menengah yang merupakan kompilasi dari beberapa dokumen seperti RTRW, RPJMD, KSPD pada sektor sanitasi, setelah menjadi dokumen merupakan buku perencanaan strategis tersendiri untuk dijadikan rujukan. SSK ini sama levelnya seperti RISPAM (air bersih) dan RTBL (tata bangunan). RTRW menjadi dasar dari SSK karena letak posisi dari fisik bangunan dalam SSK harus disesuaikan dengan peruntukan tata ruang yang tercantum dalam RTRW dan RPJMD menjadi dasar dari SSK karena SSK disusun menurut alur rencana pembangunan berjangka 5 tahunan tersebut sehingga program/kegiatan dalam SSK harus selaras dengan RPJMD. Disamping itu SSK juga menjadi rencana investasi jangka menengah karena memuat indikasi program yang telah memiliki kemungkinan penganggaran yang kuat khusus sektor sanitasi sebagaimana dokumen RPIJM yang dimiliki DPU.

1.2

METODOLOGI PENYUSUNAN Pemutakhiran SSK disusun oleh Pokja AMPL Kabupaten Wonosobo secara bergotong royong dengan pembagian kerja yang disesuaikan dengan latar belakang SKPD masing-masing anggota melalui tahapan panjang sesuai alur program dalam perencanaan sanitasi. Secara garis besar tahapan tersebut terbagi dalam 5 bagian yang ditempuh secara berurutan dan tidak dapat diselesaikan secara acak ataupun dimulai dari belakang sehingga prosesnya harus ditempuh secara teratur dari depan. Masing-masing tahapan diselesaikan dengan cara kerja yang tidak sama karena hasil yang diharapkan dari tiap tahapan adalah spesifik dan akan mempengaruhi tahapan kerja berikutnya tetapi mengarah pada satu sasaran yang sama yaitu pengembangan program kerja sanitasi untuk 5 tahun ke depan.

1.2.1.

Tahap Internalisasi dan Penyamaan Persepsi

PENDAHULUAN

BAB I - 6


Tahapan ini untuk mendapatkan kesepahaman dan kesamaan persepsi anggota Pokja AMPL

mengenai pentingnya pembangunan sanitasi di Kabupaten Wonosobo serta perlunya merevisi SSK yang pernah disusun dengan hasil berupa jadwal dan rencana kerja Pokja AMPL dalam pelaksanaan pemutakhiran SSK. Dituliskan sebagai narasi Bab I. 1.2.2.

Tahap Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi Proses kerja pada tahap ini meliputi penetapan wilayah kajian, penyepakatan profil wilayah dan profil sanitasi Kabupaten Wonosobo, pemetaan kondisi sanitasi saat ini dan permasalahan yang dihadapi, penetapan area resiko sanitasi beserta indeks resiko sanitasi yang menyertainya. Hasil dari tahap ini adalah a. Tersusunnya wilayah kajian SSK dan profil wilayah Kabupaten Wonosobo b. Tersedianya hasil study EHRA dan 6 kajian primer yang lain c. Tersusunnya profil sanitasi Kabupaten Wonosobo dengan terisinya data instrumen profil sanitasi d. Disepakatinya permasalahan mendesak yang dihadapi pemerintah kabupaten untuk masing-masing sub sektor sanitasi e. Didapatnya peta area beresiko beserta indeks resiko sanitasi. Hasil dari tahap ini dituliskan dalam bentuk Bab II.

1.2.3.

Tahap Skenario Pembangunan Sanitasi Sasaran tahap ini adalah tersusunnya indikasi program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Wonosobo untuk waktu 5 tahun mendatang, sedang hasil dari kegiatan di tahap ini adalah a. Disepakatinya visi dan misi sanitasi b. Ditetapkannya zona dan sistem sanitasi serta cakupan layanannya c. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi d. Disusunnya strategi pengembangan sanitasi . e. Disepakatinya daftar Indikasi Program dan Kegiatan Pengembangan Sanitasi. f. Disusunnya matriks monitoring dan evaluasi capaian SSK. Hasil pembahasan tahap ini dituliskan dalam Bab III, Bab IV, Bab V dan Bab VI

1.2.4.

Tahap Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi Tujuan tahap ini adalah untuk mendapatkan kesepahaman dan kesamaan

persepsi tentang

program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi kepada SKPD terkait baik ditingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat. Disamping itu juga membangun kesepahaman dan dukungan terhadap rencana penganggaran sanitasi yang diminta dari berbagi pemangku kepentingan baik swasta (CSR), kelompok masyarakat, lembaga donor, pemerintah (Kabupaten, Provinsi, Pusat). Adapun hasil dari tahap ini adalah : a. Teridentifikasinya program, kegiatan dan besaran pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. b. Terbangunnya komitmen program, kegiatan dan indikasi sumber pendanaan pem PENDAHULUAN

BAB I - 7


bangunan sanitasi di tingkat Kabupaten/Kota.

c. Dibahasnya daftar program, kegiatan dan indikasi sumber serta besaran pendanaan pembangunan sanitasi di tingkat Provinsi dan Pusat. d. Teridentifikasinya sumber pendanaan indikatif dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber lainnya. e. Teridentifikasinya program, kegiatan dan indikasi besaran pendanaan yang

belum

ada sumber pendanaan (funding gap). Tahap Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi dituliskan pada Bab V 1.2.5.

Tahap Finalisasi Finalisasi adalah proses untuk menyempurnakan atau melengkapi penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK dan sekaligus untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah, hasil dari tahap ini adalah : a. Tersusunnya Dokumen SSK Kabupaten/Kota b. Teranggarkannya

program

dan

kegiatan

di

dalam

dokumen

penganggaran

Kabupaten/Kota. c. Pengesahan SSK Kabupaten Wonosobo oleh Bupati. Dari kelima tahapan tersebut terdapat tahapan kritis dimana pada proses ini harus mengumpulkan data dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, yaitu pada tahapan kedua “Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi”, dari data inilah dapat dikaji kondisi pengembangan sanitasi dan dari sini pula akan disusun rencana dan penganggaran sanitasi untuk 5 tahun kedepan. Untuk menyusun dokumen ini data-data yang diperlukan adalah : a. Study dan Kajian Primer Study primer disini adalah proses pengumpulan data dari sumber/pelaku secara langsung untuk mengetahui kondisi sanitasi saat ini dari berbagai tinjauan (latar belakang) sektoral tertentu, metode yang digunakan ialah ‘survey’ dan ‘observasi’ Dalam hal ini study primer yang dilakukan adalah :  Study EHRA (environment healt risk assesment)  Kajian peran swasta dalam penyediaan layanan sanitasi  Konsolidasi kelembagaan terkait sanitasi  Pemetaan keuangan dan perekonomian daerah  Kajian komunikasi dan media  Kajian peran masyarakat  Kajian sanitasi sekolah b. Data Skunder Untuk melengkapi kebutuhan data tentang kondisi sanitasi saat ini selain data primer ditambahkan pula catatan, data dari SKPD terkait ataupun dokumen resmi yang dimiliki pemerintah kabupaten yang sesuai dengan kebutuhan untuk diolah menjadi fakta yang realistis. Bentuk dari data ini bisa file atau catatan dan data dari program/kegiatan atau proyek terkait sanitasi dari stakeholder yang berkompeten maupun dokumen lain. PENDAHULUAN

BAB I - 8


Dalam hal ini data yang digunakan antara lain Wonosobo Dalam Angka (BPS), Kecamatan Dalam Angka (BPS), buku RTRW, buku RUTRK, buku RPIJM, RPJMD, buku APBD Kabupaten Wonosobo, data AMPL dari program di SKPD Kabupaten Wonosobo c. Persepsi SKPD Selain dua data diatas masih ditambahkan pula pendapat subjektif dari anggota Pokja AMPL yang mewakili SKPD terkait sanitasi yang dirasa mengetahui situasi dan kondisi kesehatan lingkungan permukiman di wilayah Kabupaten Wonosobo. Pendapat masingmasing anggota akan saling melengkapi dan membentuk gambaran kondisi sanitasi yang ada saat ini.

1.3

DASAR HUKUM Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Wonosobo (pemutakhiran) 2015 ini berpijak dari semangat untuk mengembangkan potensi pembangunan sanitasi secara lebih baik pada 5 tahun kedepan, adapun peraturan perundang-undangan yang mendasari rencana pengembangan sanitasi dalam buku ini di tingkat nasional, propinsi maupun daerah meliputi:

1.3.1 Undang-Undang : 1.

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten ;

2.

Undang - undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;

3.

Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;

4.

Undang - undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;

5.

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

6.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

9.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 1.3.2 Peraturan Pemerintah : 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air ;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman ;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam ;

PENDAHULUAN

BAB I - 9

6.


Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Analisa Dampak Lingkungan ;

7.

PeraturanPemerintahNomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. ;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air ; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air ; 15. Peraturan Pemerintan Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. 1.3.3

Keputusan Presiden / Peraturan Presiden : 1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Universal Akses Sanitasi ;

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009 ;

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi ;

4.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 ;

5.

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja ;

6.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.3.4

Peraturan Menteri : 1.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentangRencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun2015-2019 ;

2.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20 / PRT / M / 2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;

3.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan ;

4.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang

PENDAHULUAN

BAB I - 10

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ; 5.


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pegelolaan Air Limbah Permukiman ;

6.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum ;

7.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.3.5

Keputusan Menteri 1.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 tentang Fungsi Utama Saluran Drainase sebagai Drainase Kota dan Fungsi Utama sebagai Pengendali Banjir ;

2.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 876 Tahun 2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan ;

3.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 586/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan ;

4.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Perumahan dan Lingkungan Permukiman ;

5.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL ;

6.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik ;

7.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum ;

8.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) ;

9.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-82/Kep/Bangda/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-565/Kep/Bang- da/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2016. 1.3.6

Peraturan Daerah Propinsi : 1.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah;

2.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan;

3.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;

4.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

PENDAHULUAN

BAB I - 11

1.3.7

Petunjuk Teknis


1.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan.

2.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali di TPA Sampah.

3.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.

4.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih.

5.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan.

6.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik.

7.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan.

8.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman.

9.

Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus.

10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi. 11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK. 1.3.8

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo : 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo ;

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo ;

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo ;

4.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo 2010 – 2015 ;

5.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo 2011-2031 ;

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum ;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan dan Gedung ;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

PENDAHULUAN

BAB I - 12

1.3.9


Peraturan Bupati 1.

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembagian Kelas dan Lokasi pasar Daerah

1.4 SISTIMATIKA DAN METODOLOGI PENYUSUNAN SSK 1.4.1 Sistimatika Penyusunan SSK Terdiri atas empat tahapan (milestone) yaitu sebagai berikut: 1.

Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi Di dalam tahapan (milestone) Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi ini, Pokja perlu melakukan kegiatan sebagai berikut:  Menetapkan Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten/Kota yang mengacu ke Visi dan Misi Kabupaten/Kota, sebagai acuan untuk pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahun).  Menetapkan rencana sistem sanitasi jangka panjang (10 – 15 tahun) yang memperhatikan: a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); b) proyeksi kepadatan penduduk; dan c) kondisi lingkungan.  Menetapkan “zona sistem sanitasi” untuk masing-masing sistem sanitasi, yang meliputi sub-sektor air limbah, persampahan, dan drainase. Beberapa kelurahan yang letaknya berdekatan dan memiliki sistem yang sama digabungkan menjadi satu zona sistem sanitasi untuk masing-masing sub-sektor.  Menetapkan tahapan pengembangan sanitasi yang dibagi sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo (5 tahun).  Analisis kemampuan daerah untuk pendanaan sanitasi.

2.

Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan Output yang diharapkan dari Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan adalah Disepakatinya Tujuan, Sasaran, dan Strategi serta Disepakatinya indikator capaian dari sasaran yang ditetapkan

3.

Penyusunan Program dan Kegiatan Milestone ini menghimpun program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi. Pada kegiatan ini disepakatinya daftar Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi. Teridentifikasinya indikasi pendanaan kegiatan dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN.

4.

Finalisasi SSK Finalisasi SSK merupakan tahapan (milestone) penyusunan SSK. Hasil akhir dari tahapan (milestone)

terakhir dari serangkaian proses ini adalah disahkannya dokumen

SSK oleh BuWonosobo/Walikota. Bagian terpenting tahapan (milestone)

ini adalah membangun pemahaman dan persepsi

yang sama di lingkungan internal SKPD-SKPD tentang dokumen SSK yang telah disusun, terutama terkait dengan Program dan Kegiatan yang dirumuskan. Hal ini akan menjamin hasil dari SSK masuk di dalam proses penganggaran formal di masing-masing SKPD untuk PENDAHULUAN

BAB I - 13

memastikan implementasi dari strategi yang telah disusun.


Selain pemahaman di lingkungan internal, tahapan (milestone) ini juga mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman dan persepsi terhadap strategi pengembangan sanitasi yang disusun (termasuk program dan kegiatannya) dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, meskipun proses ini secara lebih rinci akan dilakukan di tahapan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS). 1.4.2 Proses dan metode penyusunan Proses dan metode penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 1)

Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015, dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Wonosobo dan Renstra SKPD yang menangani langsung sektor sanitasi.

2)

Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan

untuk mendiskripsikan

issue

strategis

dan

kendala

yang

mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan 3)

Mengkaji Buku Putih dan Rujukan Lainnya ;Yaitu mengidentifikasi temuan-temuan penting di dalam Buku Putih dan mengkaji rujukan lainnya antara lain; Millenium Development Goals, Rencana Pengembangan Kota (RTRW/RDTRK), RPJM Kota, Provinsi, dan Nasional, RPIJM, Rencana Strategis Kementerian terkait sanitasi, Rencana Strategis SKPD, Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK).

4)

Memformulasi Konsep Visi dan Misi Sanitasi;Pernyataan visi sanitasi harus mencerminkan kondisi yang dicita-citakan, mudah dibayangkan, mudah dikomunikasikan, tidak bermakna sempit, mudah disesuaikan dengan kondisi yang dinamis, dan dapat dirumuskan secara singkat, jelas dan padat. Misi sanitasi menunjukkan tugas-tugas pokok para pelaku pembangunan sanitasi sesuai visi sanitasi yang ingin dituju. Perumusan misi sanitasi berisi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi. Dalam hal ini mencakup pengembangan setidaknya 3 subsektor, ditambah higiene.

5)

Penetapan Tujuan dan Sasaran; Tujuan dan sasaran dirumuskan dari Misi Sanitasi kota yang sudah disetujui oleh Pokja–Tim Pengarah. Tujuan dan sasaran harus mampu memberi arahan serta koridor untuk penetapan sistem dan zona sanitasi, termasuk tingkat layanan sanitasi. Penetapan Sistem dan Zona Sanitasi; Sistem sanitasi yang akan digunakan menjelaskan ‘apa’, sedangkan zona sanitasi menjelaskan ‘di mana’ sistem tersebut akan diterapkan.

6)

Penetapan Tingkat Layanan Sanitasi; Tingkat layanan bisa dipandang sebagai parameter untuk mengukur kinerja sebuah sistem atau layanan. Dalam sanitasi hal ini biasa dinyatakan dalam bentuk persentase dari sebuah capaian.

7)

Identifikasi Isu-isu Strategis dan Kemungkinan Hambatan; Ada berbagai teknik yang biasa

PENDAHULUAN

BAB I - 14


dipakai untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan hambatan. Salah satunya adalah melalui analisis ST, sebuah teknik analisis yang sudah lazim dipraktikkan. 8)

Perumusan Arah Pengembangan Sektor Sanitasi; Setelah merumuskan isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan, maka dapat dirumuskan arah pengembangan sektor sanitasi.

9)

Perumusan Strategi dan Pengembangan Strategi Subsektor Serta Aspek Pendukung Layanan Sanitasi

10) Penyusunan Program dan Kegiatan; 1.4.3 Sumber Data 1)

Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi kabupaten saat ini (dari Buku Putih Sanitasi), untuk belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Tim Penyusun SSK

mengkaji kembali Buku Putih

Sanitasi Kabupaten Wonosobo untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang

tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam

pengelolaan sanitasi kabupaten. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; sub sektor air limbah, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan dan sektor air bersih serta aspek pendukung. Metoda yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi. 2)

Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/ kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat.

3)

Data primer yaitu data yang bersumber dari survey atau observasi lapangan yang dilakukan pokja, data primer dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret (foto) kondisi eksisting di lapangan.

4)

Data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD yang terlibat di PPSP, buku-buku umum mengenai wajah dan karakter Kabupaten Wonosobo secara umum seperti :  Penjabaran Tugas dan Fungsi SKPD, Pemerintah, Kabupaten Wonosobo, Tahun 2011  Rencana Strategis Kabupaten Wonosobo (RPJMD), Kabupaten Wonosobo, Tahun 20102015.  Rancangan Perda RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 – 2032.  Kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo  Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015  Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2015  Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015  Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015  Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015

PENDAHULUAN

BAB I - 15


 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015

 Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah BAPPEDA Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015  Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Bapermasdes. Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015. 1.4.4 Pengumpulan Data Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. Kemudian terperinci dalam beberapa bab dan pada tiap bab memiliki bahasan yang spesifik tetapi saling terkait satu bab dengan lainnya, sehingga didapatlah susunan sebagai berikut. Bab I

: Pendahuluan Menerangkan tentang latar belakang perlu disusunnya buku ini, metodologi dan cara disusunnya dokumen ini, peraturan-peraturan yang mendasari dokumen dan susunan dari buku ini

Bab II

: Profil Sanitasi Saat Ini Bab ini pada dasarnya adalah bahasan pemutakhiran data terkait profil sanitasi serta mengidentifikasi

sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam

pembangunan sanitasi dari rencana yang telah disusun di dalam SSK sebelumnya. Proses ini akan menghasilkan informasi terhadap kemajuan yang dicapai Kabupaten/Kota dalam pembangunan sanitasi berdasarkan rencana yang telah disusun sebelumnya. Bab III

: Kerangka Pengembangan Sanitasi Berisi tentang visi - misi sanitasi dan kerangka kerja logis dari Kabupaten Wonosobo untuk mengembangkan sektor sanitasi kedepan beserta tahapan pengembangan sanitasi dalam sistem dan zona disertai perkiraan kemampuan pendanaan sanitasi daerah dalam tiap sub sektor sanitasi terkait.

Bab IV

: Strategi Pengembangan Sanitasi Merupakan kajian tentang posisi sanitasi Kabupaten Wonosobo saat ini menurut analisa ST berdasar isue strategis dan permasalahan mendesak yang kemudian menghasilkan strategi yang akan digunakan dalam membangun sanitasi 5 tahun mendatang pada setiap sub sektor sanitasi

Bab V

: Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Penyusunan

PENDAHULUAN

daftar

program,

kegiatan

dan

indikasi

pendanaan

disusun BAB I - 16


berdasarkan proses dan hasil yang telah dilakukan sebelumnya antara lain: Instrumen profil, Kerangka Kerja Logis dan Instrumen Perencanaan. Daftar program dan kegiatan ini selain berisi daftar nama kegiatan juga mencantumkan indikasi kebutuhan volume, indikasi waktu pelaksanaan dan tentunya indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaannya baik dari pemerintah maupun non pemerintah Bab VI : Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK Menerangkan tentang capaian stratejik, capaian kegiatan serta evaluasi atas SSK (original) yang pernah disusun tahun 2010 menjadi kerangka monitoring, serta persiapan dalam pengimplementasian SSK (pemutakhiran) ini untuk tahun depan. Dibahas pula pembagian tugas untuk melakukan monev terhadap pelaksanaan SSK ini dan mekanisme pendokumentasian kegiatannya termasuk jadwal pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan monitoring evaluasi sendiri.

1.5 POSISI SSK DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN Posisi Strategi Sanitasi Kabupaten Wonosobo terhadap dokumen perencanaan Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut : 1)

RPJPD ; Salah satu misi dalam RPJPD Kabupaten Wonosobo 2006 – 2026 yang terkait dengan bidang Sanitasi yaitu Mewujudkan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang subur, indah dan lestari, yang selalu tertuang dalam setiap tahapan. RPJPD dalam tahapannya dijabarkan menjadi RPJMD dan akan dijabarkan lagi kedalam RKPD (tahunan), oleh karena itu Strategi Sanitasi Kabupaten Wonosobomenjadi sangat penting sebagai penuntun arah dalam kerangka implementasi.

2)

RPJMD ; RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan politis telah menuangkan dan menegaskan bahwa sektor Sanitasi menjadi salah satu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian, hal ini dapat dilihat melalui Misi Kabupaten Wonosobo tahun 2010 – 2015 yang ke-3 (tiga) berbunyi “Meningkatkan pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”. Sehingga Strategi Sanitasi Kabupaten Wonosoboberfungsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang sudah tertuang di dalam Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015.

3)

Renstra ; Kebijakan yang terkait dengan Sanitasi telah tertuang dalam Renstra Kabupaten Wonosobo 2011-2015 yaitu antara lain a. Meningkatkan kualitan lingkungan melalui peningkatan kualitas air, udara dan tanah. b. Mendorong program lingkungan sehat permukiman c. Meningkatan Kapasitas pengelolaan sampah d. Mendorong Peran masyarakat dalam kegiatan penyedioaan sarana air minum dan air limbah e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui advokasi dan pembinaan desa STBM, jamban sehat. Sehingga Strategi Sanitasi Kabupaten Wonosobo ini akan sangat berguna dalam

PENDAHULUAN

BAB I - 17

menuntun arah dalam implementasi dilapangan. 4)


RTRW ;Dengan telah disyahkannya Peraturan daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 diperlukan penjabaranpenjabaran dalam implementasinya. Di dalam RTRW Kabupaten Wonosobo (Perda No.2 Th.2011) dibahas mengenai Sistem prasarana

wilayah, yang mengatur tentang sistem prasarana pengelolaan lingkungan

meliputi: Sistem pengelolaan sampah, Prasarana pengelolaan limbah dan Prasarana jaringan pengelolaan drainase. Sehingga Strategi Sanitasi Kabupaten Wonosobo dapat berfungsi sebagai penjabaran tentang rencana dari dokumen RTRW yang terkait dengan bidang Sanitasi.

PENDAHULUAN

BAB I - 18

PENDAHULUAN BAB I. Pemutakhiran SSK Kab. Wonosobo Tahun LATAR BELAKANG

Recommend Documents