Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Penyusunan Dokumen Memorandum Sanitasi Kabupaten (MPS)

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Penyusunan Dokumen Memorandum Sanitasi Kabupaten (MPS) Kabupaten Provinsi Tahun

: Jembrama : Bali : 2014

Pembangunan Nasional harus dilaksanakan secara merata diseluruh Daerah Indonesia dengan cara lebih terpadu , efisien, efektif serta memberi manfaat yang sebesar -besarnya bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang berada dibawah garis kemiskinan. Salah satu perwujudan pelaksanaan pembangunan Nasional adalah Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang disiapkan lebih terencana , terpadu serta sesuai kaidah pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian RPJM Kabupaten yang menjadi sasaran PPSP Tahun 2014 diharapkan dapat mengakomodasikan dan merumuskan kebutuhan pembangunan secara spesifik sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing Desa agar dapat mendorong pembagunan ekonomi lokal,pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas pelayanan. Penataan Sanitasi,permukiman Dan Lingkungan dalam PPSP adalah serangkaian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur dasar di wilayah perkotaan dan permukiman yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang,terutama lingkungan binaan baik diperkotaan maupun diperdesaan.Khususnya prasarana fisik dan non fisik yang dapat meningkatkan akses ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan dan sanitasi lingkungan yang baik sehingga lebih layak huni, berjadi diri, serasi dan selaras dan memberdayakan masyarakat agar mandiri dalam penataan lingkungan yang produktif dan berkelanjutan. Secara ringkas rencanai kegiatan pembangunan sanitasi dalam memorandum program (MPS) di kabupaten Jembrana dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Rencana Kegiatan Air Limbah Kabupaten Jembrana No.

Uraian Kegiatan

Detail Lokasi

Jumlah Penduduk

Satuan

21.880 Jiwa/408 KK

unit

21.880 Jiwa/408 KK

unit

56.785 KK

paket

2014

Tahun Pelaksanaan 2015 2016 2017

2018

Jumlah Volume

Kegiatan Sasaran BABS 0% 1 Program Pembangunan MCK Komunal

2 Pembangunan IPAL Kawasan dan jaringan perpipaan/sambungan rumah

Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya

5

5

5

5

5

25

1

1

1

3

1

1

1

1

5

4

5

6

6

3 Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS"/Melalaui Program STBM 4

5

6

Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++) Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK) Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air

Kec. Negara, Kec. Jembrana, Kec. Melaya Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya Desa Pekutatan, Desa

21.880 Jiwa/408 KK

paket

1

3

24

9 21.880 Jiwa/408 KK

paket

8

21.880 Jiwa/408 KK

paket

5

13

14

15 59

5

5

5

5

25

Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL 7 Sanitasi sekolah

Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya 50 Sekolah (SD,SMPdan SMU) Kab. Jembrana

12

14

16

18

1

1

1

1

1

5

unit

0

0

0

0

1

1

unit

1

1

1

1

1

5

500 Jiwa

paket

10

56.785 KK

paket

70

8 Program STBM 9 10

Program Pembangunan IPLT Pengadaan Truk Tinja

Kec. Negara, Kec. Jembrana, Kec. Melaya Br. Peh, Desa Kaliakah Kec. Jembrana dan Kec. Negara

41.505 KK 41.505 KK

2. Rencana Kegiatan Persampahan Kabupaten Jembrana No.

1

2 3

Uraian Kegiatan

Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Persampahan Penyusunan Master plan Persampahan

Pembangunan TPS 3R dan fasilitasnya 4

5 6

Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW Pengadaan Bin/bak sampah Pengadaan Sepeda Motor Operasional Persampahan

7 Pengadaan Armroll Truck 8 9 10

Pengadaan Dump Truck Revitalisasi Pengelolaan TPA Terpadu PEH Sosialisasi Perda Pengelolaan Persampahan

Detail Lokasi

Jumlah Penduduk terlayani

Tahun Pelaksanaan Satuan

Volume

2014

2015

2016

2017

2018

paket

1

1

1

1

1

5

paket

0

1

0

0

0

1

15.280 KK

unit

0

1

1

1

2

5

15.280 KK

paket

0

1

1

1

2

5

16.524 KK

unit

50

100

150

200

250

750

41.505 KK

unit

1

2

2

3

4

12

Kec. Negara dan Kec. Jembrana

41.505 KK

unit

1

1

2

2

2

8


41.505 KK

unit

0

1

1

1

1

4

41.505 KK

paket

0

1

1

82.635 KK

paket

0

0

3

Kab. Jembrana 82,635 KK Kab. Jembrana Kel. Gilimanuk, Kel, Melaya, Desa Yeh Sumbul, Desa Pengeragoan dan Desa Asah Duren Kel. Gilimanuk, Kel, Melaya, Desa Yeh Sumbul, Desa Pengeragoan dan Desa Asah Duren Kec. Jembrana Kec. Negara dan Kec. Jembrana

Desa Kaliakah Kab. Jembrana

0

0 1

0 1

1

3. Rencana Kegiatan Drainase No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian Kegiatan Masterplan sistem drainase skala Kota Penyusunan database system drainase kota Pembangunan saluran drainase primer Pemeliharaan saluran primer Pemeliharaan saluran primer Pemeliharaan saluran primer Pemeliharaan saluran primer Pemeliharaan saluran primer Pembangunan saluran drainase tersier/lingkungan Rehabilitasi saluran drainase tersier/lingkungan

Detail Lokasi

Pengurangan Genangan

Kab. Jembrana Kab. Jembrana Kab. Jembrana

Paket

Tahun Pelaksanaan 2015 2016 2017 150

Paket

200

Satuan

2014

4.800 Ha

Paket

712.41 Ha

M

400

200

324.35 Ha

M

200

800

128.05 Ha

M

300

248.46 Ha

M

400

46.30 Ha

M

200

Kel. Dauh Waru Kec. Jembrana

4.800 Ha

M


4.800 Ha

M

Kec. Pekutatan Kec. Mendoyo Kec. Negara Kec. Jembrana Kec. Melaya

1500

1750

2018

1500

Instanasi Pengelola DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU

1750

2000

2250

2250

500

500

500

500

DPU DPU

4. Rencana Kegiatan PHBS terkait sanitasi di Kab. Jembrana No.

1

2

3

4

5 6

Uraian Kegiatan

Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolahsekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat umum Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio dan Pemicuan Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll. Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun ( CTPS ) di tempat-tempat umum ( terminal, pasar, alun-alun dan stasiun ) Uji Petik Kwalitas Air Minum PDAM, Air Baku, Sumur Warga Sertifikasi Layak dan Sehat Rumah Makan dan Minuman Kab. Jembrana

Detail Lokasi 5 Kecamatan di Kab. Jembrana


Jumlah/ Volume Kegiatan

Tahun Pelaksanaan

2014

2015

2016

2017

2018

10

Instanasi Pengelola DINKES

2

2

2

2

2

DINKES

5 Kecamatan di Kab. Jembrana 10

2

2

2

2

2

DINKES

5 Kecamatan di Kab. Jembrana

5

1

1

1

1

1

5 Kecamatan di kab. Negara

8

1

1

2

2

2

DINKES

5 Kecamatan Di Kab Negara

5

1

1

1

1

1

DINKES

Rumah Makan dan Minuman di Kab. Jembrana

15

3

3

3

3

3

DINKES

Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen di Kabupaten Jembrana ini antara lain: 

Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda Kab. Jembrana, Provinsi Bali dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi.



Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.



Memorandum program investasi Kabupaten Jembrana merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten Jembrana dari aspek teknis, biaya dan waktu.



Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati dan Gubernur selaku kepala daerah.



Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kabupaten Banyuasin untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten.



Penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.

Secara keseluruhan rekapitulasi pendanaan dari Kabupaten, Provinsi dan APBN dalam pembangunan sanitasi dikabupaten Jembrana dapat diuraikan sebai berikut : 1. Rekapitulasi APBD Kabupaten Jembrana X Rp. 1 Juta

No.

Tahun Anggaran

Uraian Kegiatan

1 Air Limbah 2 Persampahan 3 Drainase 4 PHBS terkait sanitasi Jumlah

2014 468 867 3,710 220 5,265

2015 5,001 3,433 13,269 242 21,945

2016 3,735 15,592 17,742 300 37,369

2017 3,667 10,533 21,495 325 36,020

2018 3,739 10,553 25,888 350 40,530

Total Anggaran 16,610 40,980 82,104 1,437 141,131

Uraian diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk Biaya Pengembangan Sanitasi APBD Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan perkiraan pendanaan APBD Kabupaten Jembrana untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan perkiraan total pendanaan sebesar Rp. 141,131,-

2. Rekapitulasi APBD Provinsi Bali X Rp. 1 Juta

No.

Tahun Anggaran

Uraian Kegiatan


2014 42 1,678 0 220 1,940

2015 5,416 9,682 2,980 242 18,320

2016 3,280 0 2,675 300 6,255

2017 3,280 0 2,675 325 6,280

2018 3,330 0 2,675 350 6,355

Total Anggaran 15,348 11,360 11,005 1,437 48,718

Uraian diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk Biaya Pengembangan Sanitasi APBD Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan perkiraan pendanaan APBD Provinsi Bali untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan perkiraan total pendanaan sebesar Rp. 48,718,3. Rekapitulasi APBN X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan


2014 0 890 0 0 890

2015 6,647 23,387 3,237 0 33,271

Tahun Anggaran 2016 5,886 7,490 3,237 0 16,613

2017 3,240 4,022 3,243 0 10,505

2018 2,040 2,800 3,243 0 8,083

Total Anggaran 17,813 38,589 12,960 0 69,362

Uraian diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk biaya Pengembangan Sanitasi APBN untuk 5 tahun kedepan untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan total perkiraan pendanaan sebesar Rp. 69,362,4. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta (CSR) di Kab. Jembrana X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan


2014 0 0 0 0

2015 475 100 0 0 575

Tahun Anggaran 2016 1,100 177 0 0 1,277

2017 500 180 0 0 680

2018 500 0 0 0 500

Total Anggaran 2,575 457 0 0 3,032

Uraian diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk biaya Pengembangan Sanitasi dari Sektor Swasta untuk 5 tahun kedepan untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan total perkiraan pendanaan sebesar Rp. 3,032,-

5. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat di Kab. Jembrana X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan


Tahun Anggaran 2014

2015

2016

2017

2018

0 50 0 0 50

0 55 0 0 55

0 65 0 0 65

0 75 0 0 75

0 85 0 0 85

Total Anggaran 0 330 0 0 330

Uraian diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk biaya Pengembangan Sanitasi dari Pendanaan Sanitasi oleh Masyarakat untuk 5 tahun kedepan untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan total perkiraan pendanaan sebesar Rp. 330,6. Funding Gap APBD Kabupaten Jembrana X Rp. 1 Juta

No. 1 2 3 4

Tahun Anggaran

Uraian Kebutuhan Pendanaan Kemampuan Pendanaan Selisih (Rp) Selisih (%)

2014 13,970 5,265 8,705 0.14%

2015 94,221 21,945 72,276 0.23%

2016 95,408 37,369 58,039 0.39%

Total Anggaran 2017 83,765 36,020 47,745 0.43%

2018 88,070 40,530 47,540 0.46%

375,426 141,131 234,295 0.37%

Uraian diatas menjelaskan Perkiraan besaran funding Gap APBD Kabupaten Jembrana untuk Pengembangan Sanitasi di Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan , dimana dalam perhitungan perkiraan pendanaan APBD Kota; APBD Provinsi; APBN dan Non Pemerintah untuk rencana program dan kegiatan sektor sanitasi terbangun dari tahun 2014 sampai tahun 2018 didapatkan total perkiraan Funding Gap total pendanaan sebesar Rp 234,295,-

Kondisi Kesiapan Pelaksanaan Kabupaten Jembrana yang sejak tahun 2013 telah menysusun Buku Putih Sanitasi (BPS) dan SSK yang menjadi acuan dalam penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang telah disepakati, beberapa pekerjaaan akan diimplementasikan dengan dukungan Jasa Pengadaan, baik berupa pengadaan Barang ataupun Jasa. Persiapan-persiapan setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan disusun secara detail sesuai kebutuhan pelaksanaan. Semua tahapan berisi penjelasan mengenai kesiapan implementasi (pelaksanaan) Kegiatan Sanitasi di Kabupaten Jembrana yang mencakup ketersediaan Studi dan Perencanaan Teknis (DED, AMDAL, dll), lahan, organisasi pelaksana, organisasi pengelola, anggaran, surat-surat pernyataan (surat minat, surat kesediaan menerima aset, surat kesediaan menyediakan anggaran operasional dan Perawatan (O&M) dll. Setiap sub bab berikut menguraikan matrik persiapan tersebut, antara lain dalam bentuk daftar centang ketersediaan Deskripsi Singkat Program/Kegiatan, yang diperlukan sebagai materi acuan penyiapan dokumen Kerangka Acuan Kerja untuk proses Pelelangan oleh para Pemegang Mata Anggaran Terkait Sanitasi sesuai dengan masing-masing tugas pokok dan Fungsi SKPD. Hal lain yang menjadi kebutuhan dalam setiap tahapan kegiatan adalah daftar centang terutama terkait Kriteria Kesiapan alokasi pendanaan dan administrasi pendukung lainnya. Penunjukan Dinas/ Person Penanggung Jawab untuk melakukan koordinasi dan tindak lanjutan perlu disepakati sejak awal oleh SKPD

terkait Sanitasi, hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran dalam pelaksanaan, efektivitas komunikasi, sehingga semua proses dan tahapan dalam pelaksanaan bias berjalan maksimal, sehingga pencapaian Visi dan Misi Sanitasi di Kabupaten Jembrana bias tercapai sesuai tujuannya.

KATA PENGANTAR Sesanti angayubagya kami panjatkan kehadapan Ida Hyang Widhi Waca Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugrah-Nya Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Jembrana yang merupakan produk dari Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) telah selesai disusun. Secara garis besar materi pokok yang tertuang dalam dokumen ini merupakan informasi tentang gambaran kondisi sanitasi Kabupaten Jembrana sebagai acuan perencanaan, pendanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program sanitasi. MPS Kabupaten Jembrana mencakup tingkat layanan, potensi dan permasalahan sub sektor air limbah, persampahan dan drainase serta mencakup juga air bersih. Sanitasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jembrana menyadari bahwa penanganan/pengelolaan sanitasi di Kabupaten Jembrana masih perlu dioptimalkan. Berkenaan dengan hal tersebut Kami menyambut positif ajakan Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian dan meningkatkan pembangunan/penanganan sanitasi di daerah melalui program “ Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ”. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap penanganan masalah sanitasi juga telah kami canangkan dalam RPJMD Kabupaten Jembrana 2014. Dalam menentukan arah pembangunan Sanitasi kedepan Kabupaten Jembrana berpedoman pada Visi Misi Sanitasi Kabupaten Jembrana yaitu ”Mewujudkan Sanitasi Sehat yang Berkelanjutan Kabupaten Jembrana Berdasarkan Tri Hita Karana”. Besar harapan kami agar MPS Kabupaten Jembrana ini mendapat respon positif dari berbagai pemangku kepentingan dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanan dan pelaksanaan program sanitasi di Kabupaten Jembrana dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sanitasi yang lebih baik.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan MPS Kabupaten Jembrana ini sehingga dapat terwujud secara optimal.

POKJA SANITASI KABUPATEN JEMBRANA a.n. BUPATI JEMBRANA Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana/ Ketua Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana

Gede Gunadnya, SH.MH. Pembina Utama Madya NIP. 19561231 198303 1 436

Surat/Lembar Kesepakatan Dokumen Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Jembrana ini telah dibahas oleh Pokja Provinsi , Pokja Kabupaten dan telah disetujui Oleh :

Kabupaten Jembrana, 31 Oktober 2014 Disusun oleh Pokja Sanitasi Kab. Jembrana a.n. BUPATI JEMBRANA Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana/ Ketua Pokja Sanitasi Kabupaten Jembrana

Gede Gunadnya, SH.MH. Pembina Utama Madya NIP. 19561231 198303 1 436

Telah dibahas & Disetujui oleh : Pokja Sanitasi Provinsi Bali Ketua

Satker. PPLP Provinsi Bali Kepala,

Nip : ………………………………………..

Nip : ………………………………

Daftar Isi RINGKASAN EKSEKUTIF KATA PENGANTAR SURAT KESEPAKATAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

i ii iii iv v vi

Bab 1 Pendahuluan

1

1.1 1.2 1.3 1.4

1 2 3 13

Latar Belakang Maksud dan Tujuan Wilayah Perencanaan Metodologi

Bab 2 Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi

16

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Profil Kabupaten/Kota Kependudukan Area Beresiko Keuangan Daerah

16 17 17 21

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Air Limbah Permasalahan Air Limbah Sasaran Pembangunan Air Limbah Prioritas Pembangunan Air Limbah

21 21 22 27

2.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Persampahan Permasalahan Persampahan Sasaran Pembangunan Persampahan Prioritas Pembangunan Persampahan

28 28 32 33

2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Drainase Permasalahan Drainase Sasaran Pembangunan Drainase Prioritas Pembangunan Drainase

33 33 36 37

2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3

Kesehatan (PHBS) Permasalahan Kesehatan (PHBS) Sasaran Pembangunan Kesehatan (PHBS) Prioritas Pembangunan Kesehatan (PHBS)

37 37 39 40

2.6

Kerangka Kerja Logis

40

Bab 3 Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi

44

3.1 3.1.1 3.1.2

Rencana Kegiatan Air Limbah Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah

44 44 48

3.2 3.2.1 3.2.2

Rencana Kegiatan Persampahan Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan

51 51 54

3.3 3.3.1 3.3.3

Rencana Kegiatan Drainase Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase

57 57 60

3.4 3.4.1

Rencana Kegiatan PHBS Rencana Kegiatan PHBS

63 63

Bab 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi

64

4.1

Rekapitulasi Anggaran

65

4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

Rencana Anggaran Pemerintah APBD Kab/Kota APBD Provinsi APBN

66 66 66 67

4.3 4.3.1 4.3.2

Rencana Anggaran Non-Pemerintah Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D Potensi Kontribusi Masyarakat

67 67 67

4.4

Antisipasi Funding-Gap

68

Bab 5 Rencana Implementasi

69

5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3

Kondisi Kesiapan Pelaksanaan Studi & Disain, dan Dokumen Tender Pembebasan Lahan dan Resettlement Kesiapan Organisasi Pengelola

69 81 81 82

5.2

Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi

83

Lampiran A. Kerangka Kerja Logis (KKL) A.1 Kerangka Kerja Logis Air Limbah A.2 Kerangka Kerja Logis Persampahan A.3 Kerangka Kerja Logis Drainase A.4 Kerangka Kerja Logis PHBS B. Perhitungan Prioritasi C. Perhitungan Volume Kebutuhan Infrastruktur D. Program Jangka Menengah D.1 Program, Kegiatan dan AnggaranSanitasi Jangka Menengah (Total) D.2 Kesepakatan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota D.3 Kesepakatan Sumber Pendanaan APBD Provinsi D.4 Kesepakatan Sumber Pendanaan APBN dan PHLN D.5 Kesepakatan Sumber Pendanaan Partisipasi Swasta D.6 Kesepakatan Sumber Pendanaan Partisipasi Masyarakat D.7 Daftar Tunggu E. Deskripsi Program/Kegiatan F. Keputusan Bupati/Walikota tentang Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota. Dokumen Terpisah (sesuai kebutuhan) 1. Proposal Pendanaan Sanitasi (Pendanaan Swasta CSR) 2. Proposal Pendanaan Sanitasi (Pendanaan Hibah)

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Jembrana secara umum dapat disimpulkan dalam bahwa perencanaan pembangunan sanitasi yang tidak sesuai dengan permasalahan dan skala prioritas penyelesaiaan masalah, sehingga salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, tidak berkelanjutan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sarana sanitasi yang baik serta prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Belajar dari pengalaman, permasalahan sanitasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Adanya perencanaan yang tumpang tindih, tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan merupakan potret buram dari masa lalu. Sanitasi harus ditangani secara multistakholder dan komprenhensif. Kondisi demikian mendorong Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menyusun perencanaan memorandum program sanitasi secara terpadu dalam Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman. Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian/ Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain: 

Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi.



Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal terintegrasi dan matang.



Memorandum program investasi Kabupaten/Kota merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten Jembrana dari aspek teknis, biaya dan waktu.

Kabupaten Jembrana Provinsi Bali

1

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 




Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kabupaten Jembrana untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan Kabupaten Jembrana



Penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan.

•

Memorandum program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaannya sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang kota dan permukiman Kabupaten Jembrana

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud : Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana dan pihak terkait untuk rancangan implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif untuk Jangka Menengah. Secara umum Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Jembrana Tujuan : i)

Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Jembrana.

ii)

Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan sanitasi di Kabupaten Jembrana selama 5 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

iii) Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi di Kabupaten Jembrana dan dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Jembrana.


2


1.3 Wilayah Perencanaan 1.3.1

Gambaran Umum Kabupaten Jembrana terletak pada belahan bagian barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur pada

posisi 8o 09’30”- 8o 28’02” LS dan 114o 25’53” - 114o 56’38” BT dengan luas wilayah Jembrana 84.180 Ha. atau 14,96 % dari luas wilayah Pulau Bali. Batas-batas administrasi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut: •

Sebelah Utara

: Kabupaten Buleleng dan Selat Bali

•

Sebelah Timur

: Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan

•

Sebelah Selatan

: Samudera Hindia

•

Sebelah Barat

: Selat Bali

Secara adminstrasi wilayah dan kependudukan, Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan dengan 51 Desa dan Kelurahan. Topografi wilayah bervariasi dengan ketinggian 1.0 sampai ± 1000 mdpl, dengan titik tertinggi di deretan gunung Penginuman, Gunung Klatakan, Gunung Bakungan, Gunung Nyangkrut, Gunung Sanggang dan Gunung Batas. Komposisi kemiringan lahan adalah datar (25,00 %), wilayah landai (10,16 %), wilayah berbukit (25,24 %) dan wilayah curam (39,60 %) dari luas wilayah. Geologi wilayah terdiri dari batuan gunung api berupa lava, breksi, tufa, yang diperkirakan berumur Kwarter Bawah dan daerah pedataran yang sebagian daerah persawahan terbentuk dari batuan yang tergabung dan disebut dengan Formasi Palasari yang terdiri dari batu pasir, konglomerat dan batu gamping terumbu dan diperkirakan berumur Kwarter, sedangkan untuk daerah pesisir pantai pada umumnya endapan aluvium yang terdiri dari pasir, lanau, lempung dan kerikil, yang dijumpai di sekitar daerah pantai di Pengambengan, Tegalbadeng, Prancak , Yeh Kuning, Mendoyo dan dipantai Gilimanuk. Terdapat 17 buah gunung tidak aktif, yang tertinggi Gunung Merbuk (1.386 m dpl), Gunung Mesehe (1.300 m dpl), Gunung Bangul (1.253 m dpl) dan Gunung Lesung (1.047 m dpl), untuk wilayah Kab. Jembrana memiliki jenis tanah wilayah terdiri dari : •

Tanah Latosol Coklat dan Litosol (Inceptisol) tersebar paling luas di Kecamatan Mendoyo ( 25.985 ha), di Kecamatan Melaya (16.319 ha) Kecamatan Negara dan Jembrana (14.130 ha) dan Kecamatan Pekutatan (12.169 ha).

•

Tanah Alluvial Coklat Kelabu dengan luas kurang lebih 10.750 Ha sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana (5.725 ha).

•

Tanah Alluvial Coklat Kelabu mendominasi wilayah Kecamatan Melaya (1.878 ha)

•

Tanah Regosol Cokelat Kelabu tersebar di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana seluas 772 ha dan di wilayah Kecamatan Mendoyo seluas 648 ha.

•

Tanah Alluvial Hidromorf, di wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana khususnya di sepanjang wilayah pantai selatan kurang lebih 1420 Ha.


3

•

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Iklim tropis, curah hujan merata sepanjang tahun (terendah bulan Agustus dan September, tertinggi bulan April) . Temparatur rata-rata antara 25,4 - 28,4 C. Terdapat 17 sungai induk dan 20 anak sungai yang mengalir dari pegunungan ke muara sungai di

bagian Selatan yaitu Samudra Hindia. Air permukaan lainnya adalah bendung Palasari dan bendungan Benel. Air tanah tersebar, dan mata air 37 buah dengan kapasitas 110 l/det. Potensi banjir di Kabupaten Jembrana secara umum diakibatkan karena berkurangnya tutupan hutan terutama di DAS Gumbrih dan sungai-sungai lainnya yang dibagian hulu sudah kehilangan vegetasinya. Lokasi sering terjadinya banjir adalah Desa Pangyangan (Kec. Pekutatan), Kelurahan Balerbaleagung, Kelurahan Lelateng dan Kelurahan Loloan Barat dan Desa Pengambengan yang diakibatkan oleh fungsi pembuangan air (drainase) kota yang kurang baik. Kawasan rawan Longsor/Erosi terletak di Desa Berangbang Kecamatan Negara, dalam Kawasan Hutan Lidung RPH Candikusuma, Desa Manggisari Kecamatan Pekutatan dan Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo. Lokasi abrasi dan erosi pantai terdapat di kawasan Pengambengan di Kecamatan Negara, sepanjang Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Pekutatan terjadi abrasi pantai yaitu didaerah Pengeragoan ± 80% dan Gumbrih ± 50% dan Abrasi juga terjadi disepanjang pantai di Kabupaten Jembrana. Posisi Kabupaten Jembrana yang merupakan bagian dari pulau Bali merupakan daerah yang berpotensi rawan tsunami. Desa di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana yang memiliki tingkat kerawanan tinggi adalah Desa Candikusuma, Kelurahan Gilimanuk, Desa Melaya, Desa Nusa Sari, Desa Tuwed, Desa Air Kuning, Desa Banyubiru, Desa Budeng, Desa Cupel, Desa Pengambengan, Desa Perancak, Desa Tegal Badeng Barat, Desa Tegal Badeng Timur, Desa Yeh Kuning, Desa Delod Berawah, Desa Penyaringan, Desa Yeh Embang, Desa Yeh Embang Kangin, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Gumbrih, Desa Medewi, Desa Pangyangan, Desa Pekutatan, Desa Pengeragoan dan Desa Yeh Sumbul. Secara adminstrasi wilayah dan kependudukan, Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan dengan 51 Desa dan Kelurahan, 1.3.2

Arah Pengembangan Kota Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Menurut Perda Kabupaten Jembrana No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 – 2032, pengertian Tata Ruang Wilayah adalah Sebagai berikut : 1.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Jembrana, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi


4


penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 2.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Jembrana pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

3.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

4.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Jembrana.

5.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Jembrana adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten Jembrana yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau bendungan dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

6.

Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

7.

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

8.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

9.

Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLP adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.

10. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.


5


11. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. 12. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 13. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten. 14. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. 15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 16. Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. 17. Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 18. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. 19. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. 20. Kawasan tempat suci adalah kawasan di sekitar Pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status Pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994. 21. Kawasan suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, danau, mata air, campuhan, loloan, sungai, pantai dan laut. 22. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan di sekitar pantai yang berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kondisi fisik dan kelestarian kawasan pantai.


6


23. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir. 24. Kawasan sempadan jurang adalah daratan sepanjang daerah datar bagian atas dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik. 25. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air. 26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 27. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian. 28. Jalur hijau adalah suatu garis hamparan lahan yang luas dan menghijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kawasan yang tidak boleh dibangun. 29. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut. 30. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan. 31. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. 32. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang disekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas. 33. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun nonkayu. 34. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat secara luas. 35. Kawasan peruntukan tanaman pangan adalah lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.


7


36. Kawasan peruntukan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari meliputi tanaman palawija, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman pangan lainnya. 37. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri. 38. Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri, pasar peternakan serta sebagai padang penggembalaan ternak atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir. 39. Kawasan peruntukan perikanan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. 40. Kegiatan peruntukan pertambangan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan pertambangan. 41. Kegiatan peruntukan industri adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan industri berupa tempat pemusatan kegiatan industri kecil dan menengah (IKM). 42. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. 43. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup. 44. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota.


8


45. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 46. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 47. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan adalah wilayah, kawasan atau lokasi yang ditetapkan atau digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. 48. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 49. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. 50. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. 51. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten. 52. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten. 53. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. 54. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 55. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.


9


56. Sistem agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (on-farm) tetapi juga meliputi usaha penyediaan sarana-prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha jasa seperti bank, penyuluhan, penelitian/pengkajian (off-farm). 57. Agrowisata adalah pengembangan industri wisata alam yang bertumpu pada pembudidayaan wisata alam, memanfaatkan alam tanpa melakukan eksploitasi yang berlebihan agar tetap terlindungi. 58. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. 59. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. 60. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. 61. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non-pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang. 62. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 63. Tri Hita Karana adalah tiga unsur keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. 64. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci. 65. Sad Kertih adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih dan jagat kertih. 66. Tri Mandala adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas utama mandala, madya mandala dan nista mandala. 67. Cathus Patha adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (Utara, Timur, Selatan dan Barat) dan diperankan sebagai pusat (puser) wilayah, kawasan dan/atau desa. 68. Desa Adat/Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan


10


tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Jembrana dikembangkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, meliputi: a.

pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Barat;

b.

peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat;

c.

pemantapan wilayah yang hijau dan lestari sebagai penyangga pelestarian lingkungan Pulau Bali;

d.

pemantapan wilayah sebagai pusat kegiatan pertanian, industri dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan kelautan dengan konsep agropolitan dan minapolitan;

e.

pengembangan kepariwisataan berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan pertanian dan potensi sumber daya pesisir dan kelautan; dan

f.

peningkatan fungsi kawasan untuk menunjang pertahanan dan keamanan negara. Peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan

produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam Perda No. 11 Tahun 2012 adalah untuk mewujudkan pelayanan wilayah dengan strategi meliputi:

a. meningkatkan kualitas dan keterpaduan pelayanan sistem jaringan transportasi darat dan penyeberangan; b. meningkatkan keterpaduan dan kualitas sistem jaringan jalan nasional termasuk rencana pengembangan jalan bebas hambatan yang melintasi wilayah, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah maupun antar kawasan dalam wilayah kabupaten;

c.

mengintegrasikan jaringan transmisi listrik lintas wilayah dan meningkatkan pemerataan distribusi tenaga listrik di seluruh wilayah;

d. mengembangkan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi secara merata ke seluruh wilayah; e.

meningkatkan keterpaduan perlindungan, pemeliharaan, penyediaan sumber daya air dan distribusi pemanfaatannya untuk irigasi dan air minum secara merata sesuai kebutuhan;

f.

meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung Jembrana bersih; dan

g.

mengembangkan sistem pengolahan air limbah yang ramah lingkungan. Dalam Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Jembrana dapat di gambarkan sebagai berikut :


11

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Jembrana

Sumber:Perda 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Jembrana 2012-2032


12

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah Kab. Jembrana menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Jembrana. Semua ini sebagai perwujudan dari pada Visi dan Misi Kabupaten Jembrana yang mana Visi adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan segala arah kebijakan pemerintahan. Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Jembrana adalah : a. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan. b. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi petensi basis dan pemberdayaan masyarakat. c. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

1.4. Methodologi 1.3.3

Methodologi Penyusunan Dokumen Metode yang dipergunakan dalam menyusun Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Jembrana

adalah sebagai berikut: A.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dan informasi dalam menyusun MPS Kabupaten Jembrana dilakukan dengan cara desk study (kajian literatur, data sekunder, browsing, internet dll), field research (observasi, wawancara dll), FGD (Focus Group Discussion) dan wawancara mendalam (indepth interview). Dalam pengumpulan data dilakukan beberapa langkah, yaitu: 1. Review SSK, Internalisasi, Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi, Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah, Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran sedangkan Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder sektor sanitasi digunakan sebagai dasar untuk membuat pemetaan kondisi sanitasi secara aktual, serta memotret kebutuhan


13


akan layanan sanitasi yang baik, sesuai standar kebutuhan minimal pembangunan sanitasi. Tidak hanya sekedar kompilasi, tetapi juga dilakukan proses seleksi dan verifikasi data. Dari data sekunder yang telah diperoleh, maka dilakukan verifikasi lanjutan, pengecekan silang datadata yang diperoleh dan pendalaman data tersebut dengan melaksanakan pertemuan rutin dengan anggota Pokja, kunjungan lapangan, diskusi yang bersifat teknis (focus group discussion) dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. 2.

Pengumpulan Data Primer Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan teknik survey lapangan, meliputi: wawancara terstruktur, depth interview (wawancara mendalam), pengamatan langsung di lapangan (observasi), diskusi terfokus, dimana fokus sasarannya adalah masyarakat secara umum, tokoh, organisasi, pihak swasta atau pengiat sanitasi, LSM, pemerintah, dan media baik cetak atau elektronik.

B.

Proses Penyusunan Memorandum Program Prioritas Sanitasi (MPS)

Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan Riview SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Prioritasi Program. 2. Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di Kab./Kota 3. Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait. 4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat Kab./Kota 5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme panganggaran. 1.4.2 Sistimatika Penyajian Sistematika dokumen MPS terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut: 1. Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen. 2. Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis. 3. Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur. 4. Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap.


14

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 5. Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.


15


BAB 2 REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI 2.1. Profil Kabupaten Jembrana Secara adminstrasi wilayah dan kependudukan, Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan dengan 51 Desa dan Kelurahan, Tabel berikut adalah nama Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Luas Wilayah dan jumlah penduduk dimasing-masing kecamatan di Kabupaten Jembrana Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011 adalah 317.117 jiwa atau 6,72% dari total penduduk Bali (3.891.428 jiwa). Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana telah meningkat 1.27 kali sejak 30 tahun (tahun 1980 jumlah penduduk 204.915 jiwa). Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jembrana 30 tahun terakhir adalah 0,92%/tahun jauh dibawah pertumbuhan penduduk Provinsi Bali 1,9%/tahun. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk dan perkembangannya disajikan pada Tabel 2.3. Kondisi jumlah penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Kecamatan Negara memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 91.280 jiwa (28% dari total jumlah penduduk Jembrana) sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Pekutatan, yaitu sejumlah 310,052 jiwa (10,23 % dari total jumlah penduduk Jembrana). Ditinjau dari perkembangan penduduknya, wilayah-wilayah di Kabupaten Jembrana relatif memiliki perkembangan yang cenderung statis. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata pertahun perkembangan penduduk dalam kurun waktu 2010-2011 diseluruh kecamatan rata-rata 0,97%/tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Negara tahun 2010-201 mengalami penurunan hingga (-6,67%), karena pada tahun tersebut terjadi pemecahan kecamatan baru yaitu Kecamatan Jembrana. Data tahun 2012, penduduk kabupaten Jembrana yang bekerja 97,77%, sisanya tidak lebih dari 2,23% penduduk adalah penggangguran. Sektor pertanian yang merupakan sektor yang diunggulkan oleh sebagian besar kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana hanya menyerap tenaga kerja sebesar 32,11% dari total jumlah tenaga kerja, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 20,20%, selanjutnya adalah sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 19,01% dan sektor jasa sebesar 10,99% . Menurut Dokumen Teknis RTRW Kabupaten Jembrana, proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Jembrana tahun 2017 mencapai 343.929 jiwa. Pertambahan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun tersebut sekitar 6 %, jumlah yang cukup signifikan dengan laju pertumbuhan kabupaten sebesar 0,97%. Tabel 2.4 menguraikan proyeksi pertumbuhan penduduk jembrana selama priode 5 Tahun.


16

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 2.1.1. Kependudukan

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Tabel 2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2012 Luas Terbangun (Ha) 1.076 1.531 789 1,178 1.695 6.269,075

Kecamatan Kec. Pekutatan Kec. Mendoyo Kec. Jembrana Kec. Negara Kec. Melaya Jumlah

Penduduk Tahun 2012 Kepadatan Jumlah (Jiwa) (Jiwa/Ha) 71.310 2.40 19.139 2.40 16.621 6.62 25.111 7.22 15.457 3.15 83.638 4.35

Keterangan Pedesaan Pedesaan Perkotaan Perkotaan Perdesaan

Sumber : Jembrana dalam Angka,2012

Tabel 2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Jembrana No 1. 2. 3. 4. 5.

Kecamatan

Jumlah Pendd. 2012

Kec. Pekutatan

71.310

Kec. Mendoyo

19.139

Kec. Jembrana

16.621

Kec. Negara

25.111

Kec. Melaya

15.457

Jumlah 83.638 Sumber: Buku Putih Sanitasi Bab. 2

Pertumbuhan 1.019 1.010 0.950 1.031 1.041 1.009

Jumlah Penduduk (Jiwa) 2013

2014

2015

2016

2017

33743

35175

36668

38224

39845

76429

79558

82816

86207

89737

63939

64814

64596

66600

67511

82231

78048

64679

70310

66734

67546

70481

64674

76759

80102

2.1.2. Area Beresiko Dari hasil studi EHRA Tahun 2013, untuk Kabupaten Jembrana daerah yang beresiko tinggi dan sangat tinggi dalam sanitasi dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :


17

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.3 Area Beresiko Sanitasi

No I

Desa/Kelurahan/Kecamatan

Kecamatan Pekutatan 1 Medewi 2 Pulukan 3 Pekutatan

Tingkat Resiko

Perkotaan/Perdesaan

Kebutuhan Penanganan/Penyebab Utama Resiko

Tinggi Tinggi Tinggi

Pedesaan Pedesaan Perkotaan

Sampah Sampah Sampah, Air Limbah

1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Mendoyo Yeh Embang Kangin Yeh Embang Poh Santen Tegalcangring Delodberawah Yeh Sumbul Pergung

Menengah Menengah Menengah Menengah Tinggi Menengah Menengah

Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Perdesaan Pedesaan Pedesaan

Draenase,Sampah Draenase, Sampah Draenase Draenase Draenase,Air Limbah Sampah Air Limbah

1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Jembrana Pendem Dauhwaru BatuAgung Dangin Tukadaya Sangkaragung Budeng Perancak

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Menengah Menengah Menengah Menengah

Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan

Air Limbah,Sampah, Draenase Sampah,Draenase Sampah,Draenase Sampah Sampah Sampah,Draenase Sampah

II

III


18

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 8 Air Kuning 9 Yeh Kuning IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V

Kecamatan Negara Cupel Tegalbadeng Barat Tegalbadeng Timur Pengamabengan Loloan Timur Loloan Barat Berambang Baler Bale Agung Banjar Tengah Lelateng

Kecamatan Melaya 1 Gilimanuk 2 Melaya

Menengah Menengah

Perkotaan Perkotaan

Sampah Sampah

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi tinggi Tinggi

Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan

Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah, Draenase Air Limbah,Sampah, Draenase

Tinggi Tinggi

Perkotaan Perkotaan

Air Limbah,Sampah Air Limbah, Sampah, Draenase

Sumber: Buku Putih Sanitasi Bab 5


19

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Peta 1.1 Area Beresiko Sanitasi


20

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 2.1.3. Keuangan Daerah Tabel 2.4 Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi

No

Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi (Rp. Juta)

Uraian 2014

Perkiraan Belanja 1 Langsung 2 Perkiraan APBD Murni Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi 3 APBD Kab./Kota Prosentase Komitmen Terhadap Belanja Langsung

2015

2016

2017

2018

Jumlah

19,010.00 71,584.00 104,531.00 116,292.00 136,403.00 447,820.00 29,637.00 29,637.00 29,637.00 29,637.00 29,637.00 148,185.00 9,397.00 0.49 %

9,397.00

9,397.00

9,397.00

9,397.00

0.01%

0.008%

0.006%

0.004%

46,985.00 0.10%

Sumber : SSK, Bab. 2

2.2. Air Limbah 2.2.1 Permasalahan Air Limbah Permasalahan Air Limbah yang menjadi prioritas untuk permasing-masing sektor secara singkat dijelaskan dalam bentuk tabel. Secara umum Permasalahan sudah tersedia di dokumen BPS Kabupaten Jembrana. Yang diperlukan pada tahap ini adalah kesepakatan dari seluruh anggota Pokja dalam penetapan skala permasalah. Uraian permasalahan bisa dibagi menjadi 2 kelompok i: a) Sistim Sanitasi (lihat petunjuk terkait Diagram Sistim Sanitasi /DSS) dan b) Aspek lain disamping Pengembangan Sarana Prasarana (seperti dari aspek Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundangan serta Peran Swasta/Masyarakat). Identifikasi dan klasifikasi terkait permasalahan ini dapat mengacu ke dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional. Secara umum kesepakatan “Permasalahan utama” ini pada sub bab ini akan dikaitkan dengan “Sasaran” yang akan dicapai dan akan menjadi dasar penyiapan Program Kegiatan prioritas.


21

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.5: Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik A. Sistem Air Limbah Permukiman: 1. Aspek Perilaku Hidup Bersih dan sehat terkait dengan perilaku BABS, berdasarkan Pengembangan hasil study EHRA 2013, perilaku warga di Kab. Jembrana, 20 % masih melakukan Sarana dan praktik BABS (Buang Air Besar Sembarangan) sedangkan sisanya 80 % sudah Prasarana: memiliki perilaku PHBS. Masih tingginya angka BABS untuk ukuran Kabupaten Jembrana diakibatkan oleh masih luasnya ruang terbuka di wilayah Kabupaten User Interface: Jembrana dan banyak wilayah di Jembrana dilalui aliran sungai atau jaringan irigasi. Proporsi perilaku BABS warga untuk masing-masing kelurahan/Desa dapat dilihat pada Tabel berikut :

Prilaku BABS Di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Klaster 4 25%

Klaster 0 16% Klaster 1 19%

Klaster 3 22%

Klaster 2 18%

Keterangan: - Jumlah Penduduk Kab. Jembrana tahun 2012: 83.638 jiwa atau 14.831 KK


22

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Pengumpulan & Penampungan / Pengolahan Awal:



Prosentase tangki septik aman rata – rata di kabupaten Jembrana : 58 %

Tangki Septik Aman di Kab. Jembrana Tahun 2013 Tangki Septik Suspek Tidak Aman

62.5

55.6

52.3

37.5

44.4

47.7

Klaster 0

Klaster 1

Klaster 2

Tangki Septik Suspek Aman

56.3

43.7

Klaster 3

78.8

21.3 Klaster 4

Kesimpulan: • Kepemilikan akses Jamban Pribadi & MCK = 58 % ( 48.510 Jiwa atau 8.601 KK ) • PHBS untuk BABS = 20 % (16.727 jiwa atau 2.966 KK)

Pengangkutan / Pengaliran:

 

Pengolahan Akhir Terpusat



Daur Ulang / Pembuangan Akhir: Perencanaan Teknis dll.

 

Hanya ada 1 truk penyedot tinja, sedangkan yang beroperasi hanya 1 Truk Pembuangan tinja ke sungai, tempat terbuka masih besar , berdasarkan EHRA 2013 : 19 % Lokasi IPAL terletak di Desa PEH kecamatan Jembrana tidak berfungsi maksimal karena tidak adanya perawatan dan biaya operasional dan pelayanannya tidak optimal belum dilakukannya praktek pendeteksian kualitas limbah, sedangkan IPAL tidak berfungsi. Belum adanya Master Plan Air Limbah Permukiman yang terintegrasi dengan RTRW perkotaan


23

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 B. Lain-lain: 2. Aspek Pendanaan:

3. Aspek Kelembagaan:

4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum: 5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:

6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.

             

Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat Belum terpisahnya fungsi regulator dan Operator dalam pengelolaan IPLT. Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan Belum optimalnya fungsi Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman Perlunya revew Perda untuk retribusi air limbah dan Tinja Masih rendahnya kesadaran masyarakat Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat belum ada media Komunikasi baik itu media cetak atau elektronik yang mengangkat masalah air limbah secara khusus tetapi secara umum tentang kesehatan lingkungan

(sumber referensi: BPS bab III) Catatan: disamping dari BPS, untuk penetapan Aspek dapat mengacu ke Jakstra Air Limbah Permukiman 2.2.2 Sasaran Pembangunan Air Limbah

Sasaran pembanunan air limbah di Kabupaten Jembrana diuraikan dalam tabel berikut berisi

resume Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi dan PHBS terkait sanitasi sampai dengan periode Tahun 2018. Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan Tingkat Prioritas dan merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan “Permasalahan Utama”. Uraian secara detail tersedia pada dokumen SSK.


24

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.6: Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik Air Limbah Permukiman 1) Berkurangnya praktek buang air besar sembarangan (BABS) dari 20 % menjadi 0% ( pada tahun 2018) 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat sebesar 20 % atau 16.727 jiwa untuk tidak BABS pada akhir tahun 2018. 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana jamban keluarga dengan tangki septik yang tidak aman dari 40 % menjadi septik aman 100% pada akhir tahun 2018. 4) Tersedianya Regulasi Air Limbah Permukiman domestik pada tahun 2018. 5) Meningkatnya volume lumpur tinja yang masuk IPLT dari yang hanya Area Beresiko tinggi menjangkau juga seluruh are beresiko sanitasi pada tahun 2018. 6) Meningkatnya volume lumpur tinja yang masuk IPLT 14 m3 sehari menjadi 350 m3 /bulan 7) Terpisahnya kelembagaan pengelola antara regulator dan operator dalam pengelolaan IPLT 8) Peningkatan pendanaan Sanitasi di Kabupaten Jembrana dari 0,2 % menjadi 2% di Tahun 2018


25

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.7 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah Domestik Kabupaten Jembrana

No

Sistem

(a) A

B

Cakupan Layanan Eksisting

(b)

Tahun

Keterangan

2014

2015

2016

2017

2018

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(i)

Sistem On Site 1 Individual (Tangki septik)

61%

70%

80%

90%

100%

14.831 KK

Komunal(MCK,MCK ++, 2 Tangki Septik)

1%

3%

6%

9%

12%

1.779 KK

3 Cubluk dan Sejenisnya

5%

3%

2%

Sistem Off Site 1 Skala Kota

1

2 Skala Wilayah/Kawasan

2

C

BABS

D

Lumpur Tinja ke IPLT (M3/Bln)


1 1

20%

10%

5%

5%

7

14

28

56

1

112

224

26

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 2. 2.3. Prioritas Pembangunan Air Limbah Daftar Program sesuai urutan Tingkat Prioritas-nya, dengan semata-mata mempertimbangkan kepentingan Kabupaten Jembrana dan tanpa dipengaruhi kepentingan dari masing-masing kedinasan. Secara proses, direkomendasikan untuk menetapkan terlebih dahulu Area Beresiko 3 atau 4 saja sebagai Prioritas UTAMA. Tabel 2.8 Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik Kab. Jembrana

No.

Program

(1)

(2)

1 2 3 4

Penyuluhan, Kompanye & Edukasi Pembangunan MCK, MCK ++ Pembangunan IPAL Komunal Pembangunan IPLT Pembentukan Badan Pengelola IPLT Revew Perda Terkait Air Limbah dan Sanitasi

5 6


Penerima manfaat 25% (3)

Score (dan bobot) Permasal Persepsi ahan Pokja mendesak 25% 25% (4) (5)

Propoor

Score total

Urutan prioritas

25% (6)

(7)

(8)

4 4 4 4

4 3 4 3

4 4 3 3

4 3 3 3

4.00 3.50 3.50 3.25

1 1 1 2

3

3

3

3

3.00

3

3

3

3

3

3.00

3

27


2.3. Persampahan Diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mewajibkan pemerintah propinsi dan kabupaten,kota harus menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Walaupun demikian, peningkatan laju timbulan sampah di Kabupaten Jembrana tidak diikuti dengan ketersediaan sistem pengelolaan sampah yang memadai. TPA yang awalnya dibangun berpedoman pada sistem Open Dumping menjadi TPA yang dijalankan dengan pola kumpul-angkut-buang. Secara teknis lokasi TPA PEH yang ada sekarang cukup memadai, hanya perlu peningkatan akses layanan yang lebih baik yaitu perluasan area TPA, sistem sanitary Landfill, Akses pelayanan pengangkutan yang lebih baik, dan lokasi Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) yang tidak cukup dan tidak menyebar merata menyebabkan sampah dibuang di sembarang tempat dan melakukan pembakaran sampah secara terbuka. 2.3.1 Permasalahan Persampahan Pengelolaan sampah perkotaan merupakan permasalahan yang akan terus menerus dihadapi baik oleh pemerintah Kota maupun penduduknya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tidak akan terlepas dari bertambahnya jumlah volume sampah. Sementara tempat pembuangan akhir sampah (TPA) semakin berkurang kapasitasnya. Luas TPA saat ini hanya 1 hektar, masih diperlukan 3 hektar lagi agar pelayanan maksimal. Rata-rata produksi sampah Kabupaten Jembrana pada tahun 2013, dengan asumsi penduduk yang membuang sampah ke TPS sebesar 15 % dari Jumlah Penduduk atau 4.515 KK, dengan sampah per KK sebesar 3.5 Kg , jadi asumsinya mencapai 135,465 ton per bulan, sebanyak 15 persen merupakan sampah plastik dan sisanya sebanyak 60 persen sampah organik serta 25 persen lain-lain (kertas, kaca, besi dll) . Asumsi dari Kantor BLHKP Kab. Jembrana produksi sampah kabupaten Jembrana rata-rata naik 5 % setiap Tahunnya. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Jembrana di beberapa lokasi sudah dilakukan pemisahan/pemilahan antara sampah organik dan dan anorganik oleh petugas dan masyarakat dengan membedakan warna tempat pembuangan sementara (TPS) tong sampah. Hasil dari pemisahan sampah tersebut untuk sampah organik selanjut dilakukan pengomposan untuk pupuk. Konsep pengelolaan sampah saat ini lebih ditekankan pada pengelolaan sampah pada sumbernya. Hal ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.


28

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.9 Permasalahan Persampahan A. Sistem Persampahan 1. Aspek Pengemba ngan Sarana dan Prasarana User Interface:

Tingkat Pengolahan dan pengelolaan Sampah Rumah Tangga (RT) di Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut : Cara pengelolaan sampah rumah tangga di Kab. Jembrana dilakukan dengan beberapa cara, yaiitu 1) dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang (4,14%); 2) dikumpulkan dan dibuang ke TPS (12,44%); 3) dibakar (65,64%); 4) dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah (1,38%); 5) dibuang ke sungai (2,56%); dan dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk sebanyak dan Lain-lain (18% ) Cara Pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Jembrana berdasarkan Study EHRA, secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3 .11.

Pengolahan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 350 300 250 200 150 100 50 0

Klaster 4 Klaster 3 Klaster 2 Klaster 1 Klaster 0


29

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Keterangan: - Produksi Sampah Kota/Kab. per hari = 4,515 m3hari atau 135,465 m3/bulan - Pelayanan Sampah x 12,44 % per hari = 46.622 m3/hari, hanya di wilayah perkotaan saja yaitu di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana 

Praktek Pemilahan Sampah oleh RT: Praktek pemilahan sampah oleh rumah tangga sebelum dibuang, berdasarkan Study

EHRA di Kabupaten Jembrana , rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah sebanyak 30,8 % dan sisanya sebanyak 60,2 % tidak melakukan pemilahan sampah. Grafik praktik pemilahan sampah rumah tangga sebelum di buang, secara keseluruhan di Kabupaten Jembrana dan di masing-masing kelurahan tercantum pada Gambar 3.12

Pemilahan Sampah Rumah Tangga Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Melakukan Pemilahan Sampah

Tidak Melakukan Pemilahan Sampah

52.6 68.4

70.5

47.4 31.6

29.5

54.5

45.5

0 Klaster 0

Pengumpulan setempat

 

Klaster 1

Klaster 2

Klaster 3

Klaster 4

Sampai saat ini hanya tersedia 12 Unit gerobak dorong (Total timbunan sampah 46,622 m3/hari) Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan.


30

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Penampungan Sementara (TPS): Pengangkutan:

 

Sampai saat ini tersedia: 8 unit TPS Sampai saat ini belum tersedia TPST di Kabupaten Jembrana



(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat Daur Ulang / Tempat Pemrosesan Akhir: Perencanaan



Jumlah Dump truck Kap. Masih kurangnya sarana pengangkut, baru ada 8 truk pengangkut untuk wilayah perkotaan. Masih belum melakukan pemilahan sampah, baru ada 3 kelompok pemilahan sampah dan belum ada proyek 3R



Pengelolaan TPA masih memakai system Open Dumping



Master Plan dan DED sistem pengelohan akhir sampah belum ada

A. Lain-lain: 2. Aspek Kelembagaan: 3. Aspek Pendanaan:

      

Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas Penganggaran terkait pengelolaan persampahan baru mencapai 35 % Pola penanganan sampah belum optimal Rendahnya dana penarikan restribusi Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis Rendahnya investasi dunia usaha / swasta

4. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta: 5. Aspek Peraturan  Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif Perundangan dan  Belum tersosialisasinya ketentuan penangan sampah terhadap masyarakat penegakan hukum: (sumber referensi: BPS III ) Catatan: disamping dari BPS, untuk penetapan Aspek dapat mengacu ke Jakstra Persampahan 2.3.2 Sasaran Pembangunan Persampahan Dalam tabel berikut akan diuraikan sasaran prioritas yang akan dicapai terkait persampahan sampai dengan tahun 2018 di Kabupaten Jembrana, uraian resume disusun berdasarkan tingkat perioritas dan merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota POKJA. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan permasalahan utama seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.


31

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.10 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Domestik Persampahan 1) Meningkatnya cakupan pelayanan pengangkutan sampah dari 17 % menjadi 75 % pada wialyah perkotaan dan 18 % menjadi 37 % pada daerah pedesaan pada akhir tahun 2018 2) Pengurangan sampah dari sumbernya dari 65 % - 20 % untuk wlayah perkotaan. 3) Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan persampahan sesuai dengan UU persampahan dan SPM pada akhir tahun 2018 4) Tersedianya regulasi persampahan yang sesuai dengan UU persampahan pada akhir tahun 2016 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat ber-PHBS dalam pengelolaan persampahan sebesar 60,2 % dari jumlah penduduk atau 85 % pada tahun 2018 Tabel 2.11 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan No (a) A 1 B 1 2

C D

Sistem (b) Penanganan Langsung TPST 3 R Penanganan tidak langsung Dibakar Dibuang sungai dan Lahan Ditimbun Kolektor informal Penanganan berbasis masyarakat TPA

Cakupan layanan eksisting (c)

(n+1)

(n+2)

(n+3)

(n+4)

(n+5)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

17 %

17 %

22 %

27 %

32 %

37 %

65,64% 55 % 20,56 15% 1% 1% 6% 8% 1% 1%

30 % 10% 1% 10 % 1%

20 % 5% 1% 12 % 1%

10 % 0% 1% 14 % 1%

45%

55 %

75 %

65,64 % 20,56% 1 ,38 % 4,14 % 1% 12,44 %


Sasaran Tahun

25 %

35%

Keterangan (i)

32

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 2.3.3. Prioritas Pembangunan Persampahan Uraian dari sub bab ini adalah uraian dari sub bab sebelumnya yang berkaitan dengan persampahan di kabupaten Jembrana. Uraian dari prioritas pembangunan persampahan telah memperhatikan kepentingan dan prioritas kabupaten Jembrana dalam penanganan persampahan. Tabel 2.12 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan Domestik No.

Penerima manfaat

Program

25% (1)

1 2 3 4

(2)

Pengadaan Truk Sampah Kapasitas 7 M3 Contener Sampah TPST 3R TPA Sanitary Landfill

Score (dan bobot) Permasal Persepsi ahan Pokja mendesak 25% 25%

Propoor

Score total

Urutan prioritas

25%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4

4

4

4

4

1

4 4 4

4 4 4

4 3 2

3 2 2

3.75 3.5 3

1 2 3

2.4. Drainase

2.4.1 Permasalahan Drainase Tabel 2.13 Permasalahan Drainase A. Sistem Drainase User  Lama genangan bila terjadi banjir yang lebih dari 1 hari: 21,2 % Interface:  Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin:

Ada Genangan Air (Banjir) Tidak Pernah ada Genangan Air (Banjir)


Klaster Klaster Klaster 0 1 2 20 10.2 19.4 80 89.8 80.6

Klaster Klaster 3 4 20.5 35 79.5 65

33


Genangan Air Akibat Banjir di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Ada Genangan Air (Banjir)

80

20 Klaster 0

Tidak Pernah ada Genangan Air (Banjir)

89.8

80.6

79.5

10.2

19.4

20.5

Klaster 1

Klaster 2

Klaster 3

65

35 Klaster 4

Frekuensi genangan secara rutin dialami oleh sekitar 21,2 % rumah tangga sementara, sebagian besar atau 78,98 % tidak secara rutin mengalami genangan. Data Genangan: No. 1. Penampung an / Pengolahan Awal: Pengangkut an / Pengaliran:

Lokasi Genangan

Luas Genangan (Ha)

Lama Tinggi Genangan Genangan (> atau <30 cm) (> atau <3 jam) 30 cm s/d 100 > 3 Jam cm



Kelurahan Dauhwaru, 35 Kecamatan Jembrana Jumlah 22,3 grey water masih bercampur dengan saluran drainase, belum ada sumur resapan



Kondisi drainase berdasarkan hasil EHRA 2013 di Kabupaten Jembrana


34

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Kondisi Arah Pengaliran Air Bekas Buangan/Air Limbah Non Tinja Di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Tidak Tahu Pipa IPAL Sanimas Pipa Saluran Pembuangan Lubang Galian Saluran Tertutup Saluran Terbuka Kejalan/Halaman Rumah Kesungai/Kanal 0 Klaster 0

Data lain berdasarka n hasil EHRA Juni 20xx:

Dokumen Perencanaa n

      

50 Klaster 1

100 Klaster 2

150 Klaster 3

200 Klaster 4

Ditemukan bahwa sekitar 21,2 % rumah tangga memiliki lingkungan sekitar rumah yang terdapat genangan air. Pada umumnya, sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan (pematusan air hujan) dan saluran limbah rumah tangga (grey water). Porsi belanja fisik sub sektor drainase masih 2 %. Prosentase panjang saluran drainase yang berfungsi baik 67,2 %. Akses masyarakat terhadap sarana drainase masih 39, 8 % Luas area genangan 35 Ha Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya


35

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 B. Lain-lain : Catatan: Aspek lain seperti diatas dan dapat mengacu ke

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan draenase perlu ditingkatkan tidak hanya menjadi taggung jawab pemerintah Kabupaten Jembrana

-

2.4.2 Sasaran Pembangunan Drainase

Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi khususnya draenase dan sampai dengan periode Tahun 2018 adalah berdasarkan Tingkat Prioritas dan merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan “Permasalahan Utama” seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya. Tabel berikut adalah penjelasan resume pembangunan draenase di Kabupaten Jembrana Tabel 2.14 Resume Tujuan dan Sasaran Utama Pembangunan Drainase Kab. Jembrana Drainase 1) Meningkatnya dimensi saluran lama sebanyak 7 km dan pemeliharaan saluran drainase pada akhir tahun 2018. 2) Meningkatnya proporsi biaya operasional sebesar 5 % terhadap total pendanaan drainase dari yang telah ada sekarang. 3) Dibangunnya saluran drainase di setiap permukiman padat perkotaan baik oleh Pemerintah, Pengembang perumahan maupun masyarakat setempat pada akhir tahun 2018. 4) Menambah saluran pembuangan akhir drainase (tersier) di perumahan sepanjang 7000 M di daerah dengan zone jangka pendek pada tahun 2018. 5) Berkurangnya rumah tangga yang membuang limbah/sampah langsung ke saluran drainase sebesar 35 % pada tahun 2018. Tabel 2.15 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase No (a) 1 a b c 2 a b

Sistem (b) Penanganan Langsung Cakupan Layanan Fungsi Drainase Luas Genangan Penanganan tidak langsung

eksisting

Sasaran Tahun 2014

2015

2016

2017

2018

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

39,8 % 67,82 % 35 Ha

39,8 % 70 % 35 Ha

45 % 75% 30 Ha

55 % 80 % 25 Ha

60 % 85 % 20 ha

65 % 90 % 15 ha

Keterangan (i)

Penanganan berbasis masyarakat Keterangan: Lihat rencana Pengembangan didalam SSK C


36


2.4.3 Prioritas Pembangunan Drainase Secara proses dan tahapan dalam penentuan program dan kegiatan di Kabupaten Jembrana direkomendasikan untuk menetapkan terlebih dahulu 3 atau 4 saja sebagai Prioritas UTAMA dalam pembangunan Draenase hal ini berkaitan dengan ketersediaan ANGGARAN dan RENCANA IMPLEMENTASI-nya. Apabila dalam proses ke 3 atau 4 program diatas sudah ada kepastian penganggarannya (dari berbagai sumber pendana), Pokja dapat menetapkan kembali prioritas lanjutan dengan mereview pada dokumen “MPS Tahunan”. Konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Dinas terkait untuk penetapan prioritasi ini merupakan KEHARUSAN. Tabel 2.16 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase Kab. Jembrana

No. (1)

1 2 3 4

Program (2)

Penyusunan Masterpaln Drainase skala Kabupaten/Kawasan Kab. Jembrana Penyusunan database system drainase Kabupaten/Kawasan Kab. Jembrana Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase primer Kota Jembrana Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase tersier Kec. Negara


Score (dan bobot) Permasal Persepsi ahan Pokja mendesak 25% 25%

Score total

Urutan prioritas

(6)

(7)

(8)

Propoor 25%

(4)

(5)

4

4

4

3

3.75

1

3

4

4

3

3.50

1

4

4

3

2

3.25

2

3

4

2

2

3

3

2.5. PHBS terkait sanitasi 2.5.1 Permasalahan PHBS terkait sanitasi Tabel 2.17 Permasalahan mendesak PHBS terkait sanitasi Berdasarkan hasil EHRA - Hasil studi EHRA : 12,8 % kesadaran sebagian kecil masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat didukung dengan pola hidup masyarakat Juni 2013, maka: perkotaan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal. - Kurangnya kepedulian masyarakat dan pengambil kebijakan terhadap programprogram yang bersifat preventif dan promotif kepada masyarakat yang masih rentan PHBS


37


PHBS Tidak Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Lima Waktu Penting Kab. Jembrana Tahun 2013 Klaster 0 13% Klaster 4 24% Klaster 3 20%

-

Klaster 1 24% Klaster 2 19%

Studi Ehra Tahun 2013 masih adanya : 42,4 % di Kabupaten Jembrana BABS

Prilaku BABS Di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Klaster 4 25%

Klaster 3 22%


Klaster 0 16%

Klaster 2 18%

Klaster 1 19%

38


2.5.2 Sasaran PHBS terkait sanitasi

Tabel 2.18 Tujuan dan Sasaran PHBS terkait sanitasi PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat ) 1) Meningkatnya proporsi pemberi informasi (komunikan) tentang Perilaku Hidup Bersih dan sehat dari kalangan SKPD dan kader kesehatan lingkungan sebesar 25 % atau 21,000 jiwa pada akhir tahun 2018 di Kabupaten Jembrana 2) Meningkatnya kesadaran anak sekolah untuk semua tingkatan dan pondok pesantren dalam berperilaku PHBS. 3) Terlatihnya kader kesehatan lingkungan sebanyak 5 Orang/Desa atau 225 Orang dari jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Jembrana pada akhir tahun 2018 4) Berperannya kelompok masyarakat (organisasi masyarakat) laki- laki dan perempuan di 51 kelurahan/Desa dalam penyadaran higiene pada akhir tahun 2018 5) Termanfaatkannya media pilihan masyarakat (media lokal) di lokasi prioritas dalam penyadaran berperilaku hidup bersih dan sehat pada akhir tahun 2018 2.5.3 Prioritas PHBS terkait sanitasi Tabel 2.19 Prioritas implementasi program dan kegiatan PHBS terkait sanitasi di Kab. Jembrana

No. (1)

1 2 3 4

5

Program (2)

Program STBM Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll. Penyuluhan dan edukasi PHBS kepada setiap Tahapan Sekolah dan Pondok Pesantren yang ada Di Kabupaten Jembrana Penyuluhan, edukasi dan pembentukan kader kesehatan lingkungan ditingkat Kelurahan/Desa di Kabupaten Jembrana Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui siaran TV dan Radio yang ada di Kabupaten Jembrana


Score (dan bobot) Permasal Perse Penerima ahan psi manfaat mendesak Pokja 25% 25% 25% (3) (4) (5) 4 4 4

Propoor

Score total

Urutan prioritas

25% (6) 3

(7) 3.75

(8)

1

3

4

4

3

3.50

2

4

4

3

3

3.50

2

3

3

3

3

2.75

3

4

2

2

2

2.50

4

39

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 2.6. Review Kerangka Kerja Logis Tabel 2.20 Kerangka Kerja Logis Air Limbah Kab. Jembrana Permasalahan mendesak 1. Dari Hasil Studi EHRA Pengelolaan limbah cair dilakukan secara setempat (SeptikTank) baru 61 % 2. Prilaku BABS masih 20 % 3. Kurangnya Kepemilikan jamban pribadi dan MCK atau baru 67,4 %.

Tujuan Tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan.

Sasaran Peningkatan pelayanan Air Limbah Domestik dari 2% menjadi 35 % Tahun 2018

Strategi

Program

Kegiatan

1.Meningkatkan akses pengelolaan air limbah domestik skala kawasan kepada masyarakat

1.Pembangunan sistim air limbah terpusat (on site) 2.Peningkatan sarana dan prasarana sistim kumunal

1. Pembangunan sistim air limbah terpusat skala kawasan

2. Meningkatkan pelayanan sarana parsarana MCK ++ dan Tanki septik komunal

1.Pembangunan MCK ++ 2.Pembangunan tanki septik komunal 3.Pengadaan truk tinja.

Dst Tabel 2.21 Kerangka Kerja Logis Persampahan Kab. Jembrana Permasalahan mendesak 1. Masyarakat membuang sampah dibakar (65,64%); dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah (1,38%); dibuang ke sungai (2,56%); dan dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk sebanyak dan Lain-lain (18% )

Tujuan

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan budaya bersih dan sehat


Sasaran Berkurangnya rumah tangga yang membuang sampah langsung ke sungai menjadi 0 % pada tahun 2018

Strategi

Program

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PHBS kerugian membuang sampah ke sungai

Kegiatan

Penyuluhan PHBS

Lomba desa

40

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Pengolahan sampah oleh masyarakat

2. Timbunan sampah yang ditangani baru 20 %

Meningkatnya pelayanan persampahan sesuai standar minimal

Meningkatan pengolahan sampah terutama di kawasan perkotaan menjadi 65% pada tahun 2018

Menyediakan sarana pengumpulan sampah Meningkatkan pengelolaan dan pengolahan sampah dari stasiun antara sampai ke TPA

Bank sampah

Pembentukan kelompokBank Sampah Pelatihan pengelolaan bank sampah Pengelolaan Pengadaan tempat sampah dari sampah sumbernya

Pengelolaan sampah dari stasiun Pembangunan TPS antara sampai ke TPA

TPST 3R

3. Anggaran di bidang persampahan tidak cukup untuk mengantisipasi keadaan darurat. Anggaran yang ada hanya cukup untuk pelayanan dasar 4. Rendahnya koordinasi antar instansi 5. Rendahnya kapasitas SDM


Sosialisasi

Pengadaan Dump Truck Peningkatan TPS menjadi TPST 3R Pengolahan sampah anorganik Pengadaan alat komposter

41

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.22 Kerangka Kerja Logis Drainase Kab. Jembrana Permasalahan mendesak Jaringan drainase yang belum terkelola dengan baik sebesar 20 %, dan masih ada genangan air 21 % di wilayah kabupaten Jemrbana , dan Ada Banjir/Genangan 35 Ha,

Banyak saluran drainase di beberapa tempat tersumbat

Tujuan mengurangi genangan air pada titik titik tertentu

Meningkatnya kesadaran masyarakat sadar akan fungsi saluran drainase

Sasaran

Strategi

Program

Kegiatan

meningkatnya dimensi saluran lama sebanyak 7 KM dan pemeliharaan saluran drainase pada akhir tahun 2018

Mengoptimalkan pembangunan dan pengawasan sistem infiltrasi pada kawasan permukiman yang cukup padat dan perumahan yangdibangun oleh developer Lama genangan berkurang menjadi kurang dari 1 jam dengan perbaikan saluran drainase

Pemeliharaan saluran drainase primer/tersier

Normalisasi saluran drainase primer/tersier

Pembangunan saluran drainase tersier


Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kerugian membuang sampah/limbah ke saluran/sungai



berkurangnya lama waktu genangan menjadi kurang dari 1 jam wilayah perkotaan yang termasuk zona penanganan jangka pendek Berkurangnya rumah tangga yang membuang limbah/sampah langsung ke saluran drainase sebesar 35 % pada tahun 2018


42

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 2.22 Kerangka Kerja Logis PHBS Kabupaten Jembrana Permasalahan mendesak Hasil Studi EHRA di Kabupaten Jembrana Prilaku BABS sembarangan masih : 20 %, PHBS untuk CTPS dilima waktu penting masih cukup tinggi yaitu : 22 %

Tujuan

Sasaran

Strategi

Perubahan perilaku di masyarakat mengenai hidup bersih dan sehat sampai dengan Tahun 2018

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang PHBS dari 80 % menjadi 100 % di Tahun 2018

Penyuluhan terkait PHBS melalui media komunikasi dan langsung ke masyarakat

Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye

Kegiatan

-

-


Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat umum Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal.

43


Bab 3 Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi 3.1

Rencana Kegiatan Air Limbah Pengolahan air limbah permukiman di Kabupaten Jembrana dilakukan melalui system setempat (on site)

yang dikelola oleh warga masyarakat. Selain itu pembuangan limbah cair rumah tangga masih banyak dilakukan di lahan terbuka, sungai atau perairan bebas. Pembuangan air limbah domestik oleh warga di Kabupaten Jembrana dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 1. Pembuangan limbah tinja ke WC (jamban pribadi/umum) Melalui tangki septik dan/atau Plengsengan di tiap-tiap rumah tangga. Pembuatan septik tank biasanya di lakukan di rumah tangga yang tergolong mampu baik di kawasan perkotaan atau di daerah pinggiran kota. Sedangakan plengsengan dibuat oleh rumah tangga yang tergolong tidak mampu. 2. Pembuangan limbah tinja ke sungai dan ruang terbuka/kebun. Pembuangan tinja langsung ke sungai dan kebun banyak dilakukan oleh masyarakat kurang mampu yang berada di daerah pinggiran sungai dan daerah perdesaan yang masih memiliki areal/lahan terbuka yang cukup luas. Hasil Study EHRA tahun 2013, tempat penyaluran akhir tinja yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Jembrana melalui tangki Septik sebanyak 61 persen dan pipa sewer 2 persen, sedangkan sisanya sebesar 47 persen dilakukan oleh warga dengan cara tidak aman baik melalui Cubluk/lobang tanah (5 %), sungai, Kolam/sawah (5 %), jalan, halaman, kebun (7%) dan menjawab lain-lain 30 %. Dilihat dari Tangki septik suspek aman atau tidak aman, secara keseluruhan untuk Kabupaten Jembrana, tangki suspek aman sebesar 61 persen, sedangkan apabila dilihat per kecamatan maka kecamatan Negara dan Kec. Jembrana khususnya permukiman padat perkotaan seperti kelurahan Loloan Barat rata2 (33 %). 3.1.1

Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah • Rencana Sistem Setempat (On-site): sistem individual maupun komunal Sistem individual dan komunal yang akan dibangun meliputi: MCK, MCK++ dan Septiktank komunal baik yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan. Pembangunan MCK, MCK++ dan Septiktank


44


Komunal akan difokuskan pada daerah permukiman perkotaan vyang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. •

Rencana Sistem Terpusat (Off-site): IPAL kawasan dan skala kota Pembangunan sistem terpusat akan dibangun pada skala kawasan yang diprioritaskan untuk kawasan perkotaan yang meliputi kawasan permukiman padat perkotaan khususnya di Kecamatan Jembrana dan Kecamatan Negara.


45

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Gambar 3.1: Lokasi Infrastruktur Air Limbah Existing Kabupaten Jembrana

IPAL Komunal Kel. Kawasan Melaya

i IPLT PEH, Desa Kaliakah

IPAL Kawasan Kel. Komunal Delodberawah

Infrastruktur Existing IPAL Komunal Kawasan Kel. Pekutatan

IPAL Komunal Kel. Kawasan Loloan Barat


46

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Gambar 3.2: Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah sampai Akhir Perencanaan di Kabupaten Jembrana

IPAL Kawasan Kel. Melaya

i IPLT Desa Kaliakah

Lokasi IPLT PEH Desa Kaliakah (1 Unit)

Lokasi IPAL Kawasan Kel. Pekutatan

Lokasi IPAL Kawasan Kel. Melaya (1 Unit)

IPAL Kawasan Kel. Loloan Barat Lokasi IPAL Kawasan Kel. Loloan Barat (1 Unit)


IPAL Kawasan Kel. Delodberawah

Lokasi IPAL Kawasan Kel. Delodberawah (1 Unit)

47

Infrastruktur Existing

IPAL Kawasan Kel. Pekutatan

Infrastruktur Rencana

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 3.1.2

Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah •

•

•

Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi pengolahan limbah pada kabupaten Jembrana dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang berbasis kelembagaan meliputi masterplan, studi kelayakan, studi lingkungan dan desain rinci. Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku. Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat non-formal atau berbasis masyarakat. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa UPTD untuk Pengelola IPLT, KSM untuk Pengelola MCK, MCK++, Tangki Septik Komunal dan Pembentukan Kader-kader ditingkat kelurahan dan desa. Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan air limbah secara keseluruhan yang berupa Perda Pengaturan Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Jembrana dan Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secara langsung melalui kader-kader sanitasi maupun melalui siaran radio, televisi, leflet dsb. Perhitungan Kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan Air Limbah untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tata cara perhitungan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.


48

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah Kabupaten Jembrana No. 1

Uraian Kegiatan Kegiatan Sasaran BABS 0% Program Pembangunan MCK Komunal

2 Pembangunan IPAL Kawasan dan jaringan perpipaan/sambungan rumah 3

4

5

Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS"/Melalaui Program STBM Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++) Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK)


Detail Lokasi Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya Kec. Negara, Kec. Jembrana, Kec. Melaya Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat,

Jumlah Penduduk

Satuan

21.880 Jiwa/408 KK

unit

21.880 Jiwa/408 KK

unit

56.785 KK

paket

21.880 Jiwa/408 KK

21.880 Jiwa/408 KK

paket


2014

5

5

1

5

5

Jumlah Volume

25

1

1

1

3

1

1

1

1

5

4

5

6

6

3

24

9 paket

5

2018

8

13

14

15 59

49

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 6

Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL

7 Sanitasi sekolah 8 Program STBM 9 10


dan Kel. Melaya Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya 50 Sekolah (SD,SMPdan SMU) Kab. Jembrana


5 21.880 Jiwa/408 KK

paket

5

500 Jiwa

paket

10

56.785 KK

paket

41.505 KK 41.505 KK

5

5 25

12

14

16

18

1

1

1

1

1

5

unit

0

0

0

0

1

1

unit

1

1

1

1

1

5

Catatan: Berdasarkan hasil perhitungan analisis Volume dan Biaya Air Limbah, perhitungan terlampir..


5

50

70


3.2

Rencana Kegiatan Persampahan Rata-rata produksi sampah Kabupaten Jembrana pada tahun 2013, dengan asumsi penduduk yang

membuang sampah ke TPS sebesar 15 % dari Jumlah Penduduk atau 4.515 KK, dengan sampah per KK sebesar 3.5 Kg , jadi asumsinya mencapai 135,465 ton per bulan, sebanyak 15 persen merupakan sampah plastik dan sisanya sebanyak 60 persen sampah organik serta 25 persen lain-lain (kertas, kaca, besi dll) . Asumsi dari Kantor BLHKP Kab. Jembrana produksi sampah kabupaten Jembrana rata-rata naik 5 % setiap Tahunnya. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Jembrana di beberapa lokasi sudah dilakukan pemisahan/pemilahan antara sampah organik dan dan anorganik oleh petugas dan masyarakat dengan membedakan warna tempat pembuangan sementara (TPS) tong sampah. Hasil dari pemisahan sampah tersebut untuk sampah organik selanjut dilakukan pengomposan untuk pupuk. Konsep pengelolaan sampah saat ini lebih ditekankan pada pengelolaan sampah pada sumbernya. Hal ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

3.2.1

Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan -

Pengelolaan sampah perkotaan merupakan permasalahan yang akan terus menerus dihadapi baik oleh pemerintah Kab. Jembrana maupun penduduknya. dilakukan dengan beberapa cara, yaiitu 1) dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang (4,14%); 2) dikumpulkan dan dibuang ke TPS (12,44%); 3) dibakar (65,64%); 4) dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah (1,38%); 5) dibuang ke sungai (2,56%); dan dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk sebanyak dan Lain-lain (18% ) Rencana Penanganan Sampah dilakukan dengan menyediakan pewadahan sampah di sumber sampah, menyediakan sarana pengumpulan dari sumber sampah ke TPS, Membangun sarana tempat penampungan sementara (TPS), membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke tempat pembuangan akhir dan sarana composting.

-

-

Tingkat Produksi Sampah Kab. Jembrana per hari = 4,515 m3hari atau 135,465 m3/bulan Pelayanan Sampah x 12,44 % per hari = 46.622 m3/hari, hanya di wilayah perkotaan saja yaitu di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana Praktek pemilahan sampah oleh rumah tangga sebelum dibuang, berdasarkan Study EHRA di Kabupaten Jembrana , rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah sebanyak 30,8 % dan sisanya sebanyak 60,2 % tidak melakukan pemilahan sampah.


51

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Gambar 3.3: Lokasi Infrastruktur Persampahan Existing Kabupaten Jembrana

TPS 3R Desa Gilimanuk TPA PEH Desa Kaliakah

TPS 3R Desa Asah Duren Dan Desa Pengeragoan TPS 3R Desa Melaya

TPS 3R Desa Yeh Sumbul


52

Lokasi Infrastruktur Persampahan Exsisting

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Gambar 3.4: Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan sampai Akhir Perencanaan Kab. Jembrana

TPS 3R Desa Gilimanuk

TPS 3R Desa Melaya

TPA PEH Desa Kaliakah

Lokasi TPS 3R Desa Yeh Sumbul (1 Unit)

Lokasi TPS 3R Desa Melaya dan Gilimanuk (2 Unit)

Lokasi Rivitalisasi TPA Terpadu PEH Desa Kaliakah (1 Unit)


TPS 3R Desa Yeh Sumbul Lokasi TPS 3R Desa Asah Duren Dan Desa Pengeragoan (2 Unit)

53

TPS 3R Desa Asah Duren Dan Desa Pengeragoan

Lokasi Infrastruktur Persampahan Exsisting Lokasi Infrastruktur Rencana

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 3.2.2. Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan - Studi dan Perencanaan Teknis dilakukan dengan menyusun target pengelolaan sampah skala kota, menyusun rencana program persampahan dan rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target pengelolaan sampah tahunan selama 5 Tahun -

Kelembagaan dengan Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, sosialisasi peraturan dan pembinaan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaraan pengelolaan sampah


54

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Persampahan Kabupaten Jembrana No. 1 2 3

4

5 6 7 8

Uraian Kegiatan


Pembangunan TPS 3R dan fasilitasnya

Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW Pengadaan Bin/bak sampah Pengadaan Sepeda Motor Operasional Persampahan Pengadaan Armroll Truck Pengadaan Dump Truck


Detail Lokasi


Satuan

Tahun Pelaksanaan

Volume

2014

2015

2016

2017

2018

paket

1

1

1

1

1

5

paket

0

1

0

0

0

1

15.280 KK

unit

0

1

1

1

2

5

15.280 KK

paket

0

1

1

1

2

5

16.524 KK

unit

50

100

150

200

250

750

41.505 KK

unit

1

2

2

3

4

12


41.505 KK

unit

1

1

2

2

2

8


41.505 KK

unit

0

1

1

1

1

4


55

9 10

Revitalisasi Pengelolaan TPA Terpadu PEH Sosialisasi Perda Pengelolaan Persampahan

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Desa Kaliakah

Kab. Jembrana

41.505 KK

paket

0

82.635 KK

paket

0

Catatan: Berdasarkan hasil perhitungan analisis Volume dan Biaya Air Limbah, perhitungan terlampir..


56

0

0 1

0 1

1

1

1

0

3


3.3

Rencana Kegiatan Drainase

3.3.1

Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase • Rencana Pembangunan Saluran Drainase terdiri dari : pembangunan saluran drainase primer, pemeliharaan saluran drainase primer, pembangunan saluran drainase tersier/lingkungan, rehabilitasi saluran drainase tersier/lingkungan dan pemeliharaan saluran drainase tersier/lingkungan. • Rencana Pembangunan Bangunan Pendukung di Kab. Jembrana

Pemeliharaan adalah hal yang menjadi perhatian pembangunan dan pengelolaan draenase di Kabupaten Jembrana antara lain meningkatnya dimensi saluran lama sebanyak 7 km dan pemeliharaan saluran drainase pada akhir tahun 2018. Meningkatnya proporsi biaya operasional sebesar 5 % terhadap total pendanaan drainase dari yang telah ada sekarang.Dibangunnya saluran drainase di setiap permukiman padat perkotaan baik oleh Pemerintah, pengembang perumahan maupun masyarakat setempat pada akhir tahun 2018. Menambah saluran pembuangan akhir drainase (tersier) di perumahan sepanjang 7000 M di daerah dengan zone jangka pendek pada tahun 2018. Berkurangnya rumah tangga yang membuang limbah/sampah langsung ke saluran drainase sebesar 35 % pada tahun 2018.


57

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Gambar 3.5: Peta Lokasi Infrastruktur Drainase


58

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Gambar 3.6: Peta Lokasi Infrastruktur Drainase sampai Akhir Perencanaan


59


Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase •

Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang berbasis kelembagaan meliputi masterplan sistem drainase skala kota/kawasan dan penyusunan database sistem drainase kota., Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku.

•

Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Peraturan atau regulasi yang mengatur tentang drainase keseluruhan berupa Perda. Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi teerhadap masyarakat untuk membuang sampah tidak di saluran drainase.


60

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Drainase No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Detail Lokasi Kab. Jembrana Kab. Jembrana Kab. Jembrana


Satuan Paket

2014

Paket

Tahun Pelaksanaan 2015 2016 2017 150 200

4.800 Ha

Paket

712.41 Ha

M

400

200

324.35 Ha

M

200

800

128.05 Ha

M

300

248.46 Ha

M

400

46.30 Ha

M

200


4.800 Ha

M


4.800 Ha

M


2018

1500

1750

1500


1750

2000

2250

2250

500

500

500

500

61

DPU DPU


3.4

Rencana Kegiatan PHBS terkait sanitasi •

Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan Non fisik khususnya Kegiatan PHBS yang berbasis kelembagaan meliputi koordinasi kelembagaan dalam kegiatan PHBS sesuai dengan TUPOKSI SKPD Terkait Sanitasi. Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan kegiatan PHBS disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku.

•

Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Peraturan atau regulasi yang mengatur tentang teknis sosialisasi, kampaye dan pemicuan berupa media dan sosialsiasi PHBS dilakukan berupa kampanye, sosialisasi terhadap masyarakat untuk terbiasa PHBS sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah Kab. Jembrana Tabel 3.4 Rencana Kegiatan PHBS terkait sanitasi di Kab. Jembrana

No.

Uraian Kegiatan

Detail Lokasi

1

Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat umum Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio dan Pemicuan Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker,


2

3




Tahun Pelaksanaan

2014

2015


2017

2018

10

DINKES 2


2016

Instanasi Pengelola

2

2

2

2

DINKES 10

2

2

2

2

2

5

1

1

1

1

1

62

DINKES

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 4

5 6

spanduk dll. Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun ( CTPS ) di tempat-tempat umum ( terminal, pasar, alun-alun dan stasiun ) Uji Petik Kwalitas Air Minum PDAM, Air Baku, Sumur Warga Sertifikasi Layak dan Sehat Rumah Makan dan Minuman Kab. Jembrana



8

1

1

2

2

2

DINKES


5

1

1

1

1

1

DINKES


15

3

3

3

3

3

DINKES

63


Bab 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Kementerian/ Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kab/Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen di Kabupaten Jembrana ini antara lain:  Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda Kab. Jembrana, Provinsi Bali dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi. 

Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.



Memorandum program investasi Kabupaten Jembrana merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kabupaten Jembrana dari aspek teknis, biaya dan waktu.






Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan Kabupaten Banyuasin untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten.



Penyusunan rencana program investasi ini telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/ kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.

Memorandum program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksanaannya sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan.


64


4.1

Rekapitulasi Anggaran Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran per Sumber Anggaran Kab. Jembrana

Sumber No. Anggaran A. Pemerintah 1 APBD Kab/Kota 2 APBD Provinsi 3 APBN Jumlah A B. Non-Pemerintah 1 CSR Swasta 2 Masyarakat Jumlah B Total (A + B)

2014

2015

8.510 1,940 3,520 13,970

34,750 21,300 38,161 94,221

50,925 8,930 35,553 95,408

50,625 8,955 24,185 83,765

56,697 9,030 22,343 88,070

201,509 50,155 123,762 375,426

0 0 0 0

575 0 0 94,796

1,277 0 0 96,685

680 0 0 84,445

500 0 0 88,570

3,032 0 0 378,458

2017

2018

Total Anggaran

Tabel 4.2 Rekapitulasi Anggaran Kab. Jembrana No.

Uraian Kegiatan

1 Air Limbah 2 Persampahan 3 Draianse 4 PHBS terkait sanitasi Jumlah

X Rp. 1 Juta

Tahun Anggaran 2016

X Rp. 1 Juta

Tahun Anggaran 2014 540 2,630 3,710 220 7,690

2015 13,210 4,890 13,269 242 46,471

2016 10,079 18,940 17,742 300 60,671

2017 10,617 13,680 21,495 325 60,787

2018 14,800 14,260 25,888 350 71,528

Total Anggaran 49,246 54,400 82,104 1,437 247,147

Pada Tabel 4.1 dan 4.2 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan yang mana Kebutuhan anggaran Biaya untuk Pengembangan Sanitasi di Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan , dimana dalam perhitungan perkiraan pendanaan APBD Kota; APBD Provinsi; APBN dan Non Pemerintah untuk rencana program dan kegiatan sektor sanitasi terbangun dari tahun 2014 sampai tahun 2018 didapatkan total perkiraan pendanaan sebesar Rp 375,426,- terbagi untuk APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 201,509,- APBD Provinsi sebesar Rp. 50,155,APBN sebesar Rp. 123,762,- Non Pemerintah sebesar Rp. 3,032,-


65


4.2

4.2.1

Rencana Anggaran Pemerintah

APBD Kab/Kota

Tabel 4.3 Rekapitulasi APBD Kabupaten Jembrana No.

Uraian Kegiatan


X Rp. 1 Juta

Tahun Anggaran 2014 468 867 3,710 220 5,265

2015 5,001 3,433 13,269 242 21,945

2016 3,735 15,592 17,742 300 37,369

2017 3,667 10,533 21,495 325 36,020

2018 3,739 10,553 25,888 350 40,530

Total Anggaran 16,610 40,980 82,104 1,437 141,131

Dari Tabel 4.3 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk Biaya Pengembangan Sanitasi APBD Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan perkiraan pendanaan APBD Kabupaten Jembrana untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan perkiraan total pendanaan sebesar Rp. 141,131,4.2.2

APBD Provinsi Tabel 4.4Rekapitulasi APBD Provinsi Bali

No.

Uraian Kegiatan


X Rp. 1 Juta

Tahun Anggaran 2014 42 1,678 0 220 1,940

2015 5,416 9,682 2,980 242 18,320

2016 3,280 0 2,675 300 6,255

2017 3,280 0 2,675 325 6,280

2018 3,330 0 2,675 350 6,355

Total Anggaran 15,348 11,360 11,005 1,437 48,718

Dari Tabel 4.3 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk Biaya Pengembangan Sanitasi APBD Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan perkiraan pendanaan APBD Provinsi Bali untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan perkiraan total pendanaan sebesar Rp. 48,718,-


66


APBN Tabel 4.5 Rekapitulasi APBN

No.

Uraian Kegiatan


2014 0 890 0 0 890

2015 6,647 23,387 3,237 0 33,271

Tahun Anggaran 2016 5,886 7,490 3,237 0 16,613

X Rp. 1 Juta

2017 3,240 4,022 3,243 0 10,505

2018 2,040 2,800 3,243 0 8,083

Total Anggaran 17,813 38,589 12,960 0 69,362

Dari Tabel 4.5 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk biaya Pengembangan Sanitasi APBN untuk 5 tahun kedepan untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan total perkiraan pendanaan sebesar Rp. 69,362,-

4.3

Rencana Anggaran Non-Pemerintah

4.3.1

Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D Tabel 4.6 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta (CSR) di Kab. Jembrana

No.

Uraian Kegiatan


2014 0 0 0 0

2015 475 100 0 0 575

Tahun Anggaran 2016 1,100 177 0 0 1,277

2017 500 180 0 0 680

2018 500 0 0 0 500

X Rp. 1 Juta

Total Anggaran 2,575 457 0 0 3,032

Dari Tabel 4.6 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk biaya Pengembangan Sanitasi dari Sektor Swasta untuk 5 tahun kedepan untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan total perkiraan pendanaan sebesar Rp. 3,032,4.3.2

Potensi Kontribusi Masyarakat Tabel 4.7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat di Kab. Jembrana

No.

Uraian Kegiatan


2014

0 50 0 0 50


2015

0 55 0 0 55

Tahun Anggaran 2016

0 65 0 0 65

2017

0 75 0 0 75

2018

0 85 0 0 85

X Rp. 1 Juta


67

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Dari Tabel 4.7 diatas menjelaskan Perkiraan besaran pendanaan untuk biaya Pengembangan Sanitasi dari Pendanaan Sanitasi oleh Masyarakat untuk 5 tahun kedepan untuk program dan kegiatan sektor sanitasi didapatkan total perkiraan pendanaan sebesar Rp. 330,4.4

Antisipasi Funding-Gap Tabel 4.8 Funding Gap APBD Kabupaten Jembrana

No. 1 2 3 4

Uraian Kebutuhan Pendanaan Kemampuan Pendanaan Selisih (Rp) Selisih (%)

X Rp. 1 Juta

Tahun Anggaran 2014 13,970 5,265 8,705 0.14%

2015 94,221 21,945 72,276 0.23%

2016 95,408 37,369 58,039 0.39%

2017 83,765 36,020 47,745 0.43%

2018 88,070 40,530 47,540 0.46%

Total Anggaran 375,426 141,131 234,295 0.37%

Pada Tabel 4.8 diatas menjelaskan Perkiraan besaran funding Gap APBD Kabupaten Jembrana untuk Pengembangan Sanitasi di Kabupaten Jembrana untuk 5 tahun kedepan , dimana dalam perhitungan perkiraan pendanaan APBD Kota; APBD Provinsi; APBN dan Non Pemerintah untuk rencana program dan kegiatan sektor sanitasi terbangun dari tahun 2014 sampai tahun 2018 didapatkan total perkiraan Funding Gap total pendanaan sebesar Rp 234,295,-


68


Bab 5 RENCANA IMPLEMENTASI Dalam Bab V dibahas secara khusus yang menguraikan rencana tindak lanjut kegiatan prioritas perlu dilakukan dalam rangka persiapan tahap implementasi kegiatan sanitasi Kabupaten Jembrana, utamanya untuk program dan kegiatan yang sudah ada kesepakatan dan alokasi penganggarannya pada tahun anggaran pada saat pembahasan MPS tahun 2014. Khusus tahapan proses terkait pengawalan Anggaran Tahun anggaran 2015 (n+2) dan Tahun Anggaran 2015 (n+3) perlu pembahasan lebih detail, yang akan akan dibahas bersama-sama dengan pokja dan SKPD terkait sanitasi sehingga semua perioritas penganggaran pada tahun-tahun berikutnya jelas dan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing pos anggaran yang telah direncanakan dalam rencana kerja lima tahunan Kabupaten Jembrana .

5.1

Kondisi Kesiapan Pelaksanaan

Kabupaten Jembrana yang sejak tahun 2013 telah menysusun Buku Putih Sanitasi (BPS) dan SSK yang menjadi acuan dalam penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang telah disepakati, beberapa pekerjaaan akan diimplementasikan dengan dukungan Jasa Pengadaan, baik berupa pengadaan Barang ataupun Jasa. Persiapan-persiapan setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan disusun secara detail sesuai kebutuhan pelaksanaan. Semua tahapan berisi penjelasan mengenai kesiapan implementasi (pelaksanaan) Kegiatan Sanitasi di Kabupaten Jembrana yang mencakup ketersediaan Studi dan Perencanaan Teknis (DED, AMDAL, dll), lahan, organisasi pelaksana, organisasi pengelola, anggaran, surat-surat pernyataan (surat minat, surat kesediaan menerima aset, surat kesediaan menyediakan anggaran operasional dan Perawatan (O&M) dll. Setiap sub bab berikut menguraikan matrik persiapan tersebut, antara lain dalam bentuk daftar centang ketersediaan Deskripsi Singkat Program/Kegiatan, yang diperlukan sebagai materi acuan penyiapan dokumen Kerangka Acuan Kerja untuk proses Pelelangan oleh para Pemegang Mata Anggaran Terkait Sanitasi sesuai dengan masing-masing tugas pokok dan Fungsi SKPD. Hal lain yang menjadi kebutuhan dalam setiap tahapan kegiatan adalah daftar centang terutama terkait Kriteria Kesiapan alokasi pendanaan dan administrasi pendukung lainnya. Penunjukan Dinas/ Person Penanggung Jawab untuk melakukan koordinasi dan tindak lanjutan perlu disepakati sejak awal oleh SKPD terkait Sanitasi, hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran dalam pelaksanaan, efektivitas komunikasi, sehingga semua proses dan tahapan dalam pelaksanaan bias berjalan maksimal, sehingga pencapaian Visi dan Misi Sanitasi di Kabupaten Jembrana bias tercapai sesuai tujuannya.


69


Tabel 5.1 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran 2015 (n+1) di Kabupaten Jembrana Kegiatan

1 AIR LIMBAH Program Pembangunan MCK Komunal (25 Unit) Pembangunan IPAL Kawasan dan jaringan perpipaan/sambungan rumah ( 3 Unit) Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS"/Melalaui Program STBM (4 Paket ) Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++) (24 Paket) Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK) (59 Paket) Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL (25 paket)

Pemegang Mata Anggaran

3

4

5

6

7

8

9

Dinkes

V

V

X

X

V

Dinkes

Satker PLP

V

V

X

X

X

-

Dinkes

V

V

V

X

V

V

Dinkes

V

V

V

X

X

-

Dinkes

Dinkes

V

V

V

X

X

-

Dinkes

Dinkes

V

V

V

X

X

-

Dinkes

V

V

X

X

V

V

V

X

X

V

V V

V V

X X

X X

V V

Diknas

Program STBM (5 Paket)

Dinkes


Penanggung Jawab / Tindak Lanjut

2

Penyuluhan Sanitasi sekolah (70)

Program Pembangunan IPLT (1 Unit) Pengadaan Truk Tinja (5 Unit)

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler APBN PU Renja Musren DPA RPIJM Konreg RKA SKPD bang

Satker PLP BLHKP

70

DPU Dinkes

Diknas V V

Dinkes DPU BLHKP

PERSAMPAHAN


Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Persampahan (5 Paket) Penyusunan Master plan Persampahan (1 paket) Pembangunan TPS 3R dan fasilitasnya (5 Paket) Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW ( 5 Paket) Pengadaan Bin/bak sampah (750 Unit) Pengadaan Sepeda Motor Operasional Persampahan (12 Unit) Pengadaan Armroll Truck (8 Unit)

BLHKP BLHKP Satker PLP Satker PLP BLHKP BLHKP BLHKP BLHKP

V

V

V

V

-

V

V

X

X

X

V

V

X

X

X

V

V

X

X

X

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

BLHKP

-

BLHKP

-

DPU

-

BLHKP

-

BLHKP

-

BLHKP

-

BLHKP

DPU

Pengadaan Dump Truck (4 Unit) Revitalisasi Pengelolaan TPA Terpadu PEH (1 Paket) Sosialisasi Perda Pengelolaan Persampahan (3 Paket) DRAINASE Masterplan sistem drainase skala Kota (1Paket)

Satker PLP BLHKP

V V

V V

V X

V X

V V

-

DPU BLHKP

DPU/Satker PLP

V

V

X

X

X

-

Penyusunan database system drainase kota (1 Paket)

DPU/Satker PLP

V

V

X

X

X

-

DPU DPU

Satker PLP

V

V

-

-

-

-

DPU

V

V

-

X

V

-

V

V

X

X

V

-

V

V

X

X

V

-

V

V

X

X

V

-

Pembangunan saluran drainase primer (3000 m) Pemeliharaan saluran primer (600 m ) Pemeliharaan saluran primer (1000 m) Pemeliharaan saluran primer (300 m) Pemeliharaan saluran primer (400 m)


DPU DPU DPU

71

DPU DPU DPU DPU DPU

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Pemeliharaan saluran primer (200 m) Pembangunan saluran drainase tersier/lingkungan (9000 m) Rehabilitasi saluran drainase tersier/lingkungan (9000 M) PHBS Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat umum Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll. Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun ( CTPS ) di tempattempat umum ( terminal, pasar, alun-alun dan stasiun ) Uji Petik Kwalitas Air Minum PDAM, Air Baku, Sumur Warga Sertifikasi Layak dan Sehat Rumah Makan dan Minuman Kab. Jembrana

DPU

V

X

X

V

V

V

X

X

V

V

V

X

X

V

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Dinkes

V

V

X

X

V

DPU DPU

Keterangan:

-

DPU

V

DPU DPU

Dinkes

“V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut. Tabel 5.1 diatas menjabarkan status kesiapan dalam mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2015 (n+2) -


72

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 5.2 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun 2016 (n+2) Di Kabupaten Jembrana

Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS)

AIR LIMBAH

1

Program Pembangunan MCK Komunal (25 Unit)

Pembangunan IPAL Kawasan dan jaringan perpipaan/sambungan rumah (3 Unit) Program Pembangunan IPLT (1 Unit) Pengadaan Truk Tinja (5 Unit) PERSAMPAHAN Pembangunan TPS 3R dan fasilitasnya (5 Paket)

Pengadaan Bin/bak sampah (750 Unit)


Lahan

Kesiapan Masy.

Kesiapan Lembaga Pengelola

Penanggun g jawab/ Tindak lanjut

Lokasi

Master plan

Review RPIJM

Dok. FS

Dok. Studi Lingkungan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X

V

X

X

X

-

V

-

DPU

X

X

X V

V

Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya Br. Peh, Desa Kaliakah Kec. Jembrana dan Kec. Negara Kel. Gilimanuk, Kel, Melaya, Desa Yeh Sumbul, Desa Pengeragoan dan Desa Asah Duren Kec. Jembrana

X

DED

V X X

V

BLHKP

X X

X X

X X

V

V

V

BLHKP

-

V

V

BLHKP

V

X

X

-

-

V

-

BLHKP

V

X

X

-

-

V

V

BLHKP

V

X

X

73

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Pengadaan Sepeda Motor Operasional Persampahan (12 Unit) Pengadaan Armroll Truck (8 Unit) Pengadaan Dump Truck (4 Unit) Revitalisasi Pengelolaan TPA Terpadu PEH (1 Paket) DRAINASE Pembangunan saluran drainase primer (3000 m) Pemeliharaan saluran primer (600 m ) Pemeliharaan saluran primer (1000 m) Pemeliharaan saluran primer (300 m) Pemeliharaan saluran primer (400 m)


X


X


X

Desa Kaliakah

X

Kab. Jembrana Kec. Pekutatan Kec. Mendoyo Kec. Negara Kec. Jembrana

V

X

X

-

-

V

-

V

X

X

-

-

V

-

V

X

X

-

-

V

-

V

X

X

-

-

V

-

V

V

X

X

X

V

V

-

V

V

X

X

X

V

V

-

V

V

X

X

X

V

V

-

V

V

X

X

X

V

V

-

V

V

X

X

X

V

V

-

BLHKP BLHKP BLHKP BLHKP

DPU DPU DPU DPU DPU

Kec. Melaya DPU V V X X X V V Pemeliharaan saluran primer (200 m) Pembangunan saluran drainase tersier/lingkungan Kel. Dauh Waru Kec. DPU V V X X X V V Jembrana (9000 m) Rehabilitasi saluran drainase tersier/lingkungan Kel. Dauh Waru Kec. DPU V V X X X V V Jembrana (9000 M) Keterangan: - “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu - Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. - Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut. Tabel 5.2 diatas menjabarkan status kesiapan pelaksanaan kegiatan infrastruktur untuk tahun 2015 (n+2)


74

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 5.3 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran 2017 (n+3) di Kab. Jembrana Kegiatan

1

AIR LIMBAH Program Pembangunan MCK Komunal (25 Unit) Pembangunan IPAL Kawasan dan jaringan perpipaan/sambungan rumah ( 3 Unit) Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS"/Melalaui Program STBM (4 Paket ) Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++) (24 Paket) Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK) (59 Paket) Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL (25 paket)

Pemegang Mata Anggaran

3

4

5

6

7

8

9

Dinkes

V

V

X

X

V

Dinkes

Satker PLP

V

V

X

X

X

-

Dinkes

V

V

V

X

V

V

Dinkes

V

V

V

X

X

-

Dinkes

Dinkes

V

V

V

X

X

-

Dinkes

Dinkes

V

V

V

X

X

-

Dinkes

V

V

X

X

V

V

V

X

X

V

V

V

X

X

V

Diknas

Program STBM (5 Paket)

Dinkes


Penanggung Jawab / Tindak Lanjut

2

Penyuluhan Sanitasi sekolah (70)

Program Pembangunan IPLT (1 Unit)

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler APBN PU Renja Musren DPA RPIJM Konreg RKA SKPD bang

Satker PLP

75

DPU Dinkes

Diknas V

Dinkes DPU

Pengadaan Truk Tinja (5 Unit) PERSAMPAHAN


Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Persampahan (5 Paket) Penyusunan Master plan Persampahan (1 paket) Pembangunan TPS 3R dan fasilitasnya (5 Paket) Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW ( 5 Paket) Pengadaan Bin/bak sampah (750 Unit) Pengadaan Sepeda Motor Operasional Persampahan (12 Unit) Pengadaan Armroll Truck (8 Unit)

BLHKP

V

V

X

X

V

V

BLHKP

BLHKP

V

V

V

V

-

-

BLHKP

V

V

V

V

X

-

BLHKP

V

V

V

V

X

DPU

V

V

X

X

V

-

V

V

V

V

V

-

BLHKP

V

V

V

V

V

-

BLHKP

V

V

V

V

V

-

BLHKP

V

V

V

V

V

-

BLHKP

BLHKP Satker PLP Satker PLP BLHKP BLHKP BLHKP BLHKP

DPU

Pengadaan Dump Truck (4 Unit) Revitalisasi Pengelolaan TPA Terpadu PEH (1 Paket) Sosialisasi Perda Pengelolaan Persampahan (3 Paket) DRAINASE Masterplan sistem drainase skala Kota (1Paket)

Satker PLP BLHKP

V V

V V

V X

V X

V V

-

DPU BLHKP

DPU/Satker PLP

V

V

V

V

V

-

Penyusunan database system drainase kota (1 Paket)

DPU/Satker PLP

V

V

V

V

V

-

DPU DPU

Satker PLP

V

V

-

-

-

-

DPU

V

V

-

X

V

-

V

V

X

X

V

-

V

V

X

X

V

-

Pembangunan saluran drainase primer (3000 m) Pemeliharaan saluran primer (600 m ) Pemeliharaan saluran primer (1000 m) Pemeliharaan saluran primer (300 m)


DPU DPU

76

DPU DPU DPU DPU

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Pemeliharaan saluran primer (400 m) Pemeliharaan saluran primer (200 m) Pembangunan saluran drainase tersier/lingkungan (9000 m) Rehabilitasi saluran drainase tersier/lingkungan (9000 M) PHBS Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat umum Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll. Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun ( CTPS ) di tempattempat umum ( terminal, pasar, alun-alun dan stasiun ) Uji Petik Kwalitas Air Minum PDAM, Air Baku, Sumur Warga Sertifikasi Layak dan Sehat Rumah Makan dan Minuman Kab. Jembrana

DPU

DPU

V

V

X

X

V

-

V

V

X

X

V

-

V

V

X

X

V

V

V

X

X

V

Dinkes

V

V

V

V

V

-

Dinkes

Dinkes

V

V

V

V

V

-

Dinkes

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Dinkes

V

V

X

X

V

DPU DPU DPU

DPU DPU DPU

Dinkes

Keterangan: - “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu - Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. - Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut. Tabel 5.3 diatas menjabarkan status kesiapan dalam mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2016 (n+3)


77

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 5.4: Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun 2017 (n+3) di Kabupaten Jembrana

Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS)

AIR LIMBAH

1

Program Pembangunan MCK Komunal (25 Unit)

Pembangunan IPAL Kawasan dan jaringan perpipaan/sambungan rumah (3 Unit) Program Pembangunan IPLT (1 Unit) Pengadaan Truk Tinja (5 Unit) PERSAMPAHAN Pembangunan TPS 3R dan fasilitasnya (5 Paket)

Pengadaan Bin/bak sampah (750 Unit)


Lahan

Kesiapan Masy.

Kesiapan Lembaga Pengelola

Penanggun g jawab/ Tindak lanjut

Lokasi

Master plan

Review RPIJM

Dok. FS

Dok. Studi Lingkungan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X

V

V

V

X

-

V

-

DPU

V

V

V V

V

Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya Br. Peh, Desa Kaliakah Kec. Jembrana dan Kec. Negara Kel. Gilimanuk, Kel, Melaya, Desa Yeh Sumbul, Desa Pengeragoan dan Desa Asah Duren Kec. Jembrana

V

DED

V V X

V

BLHKP

V X

V X

V X

V

V

V

BLHKP

-

V

V

BLHKP

V

V

V

-

-

V

-

BLHKP

V

V

V

-

-

V

V

BLHKP

V

V

V

78

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Pengadaan Sepeda Motor Operasional Persampahan (12 Unit) Pengadaan Armroll Truck (8 Unit) Pengadaan Dump Truck (4 Unit) Revitalisasi Pengelolaan TPA Terpadu PEH (1 Paket) DRAINASE Pembangunan saluran drainase primer (3000 m) Pemeliharaan saluran primer (600 m ) Pemeliharaan saluran primer (1000 m) Pemeliharaan saluran primer (300 m) Pemeliharaan saluran primer (400 m) Pemeliharaan saluran primer (200 m) Pembangunan saluran drainase tersier/lingkungan (9000 m) Rehabilitasi saluran drainase tersier/lingkungan (9000 M)


V


V


V

Desa Kaliakah

V

Kab. Jembrana Kec. Pekutatan

V

V

-

-

V

-

V

V

V

-

-

V

-

V

V

V

-

-

V

-

V

V

V

-

-

V

-

V

V

V

V

X

V

V

-

V

V

V

V

X

V

V

-

V

V

V

V

X

V

V

-

V

V

V

V

X

V

V

-

Kec. Jembrana

V

V

V

V

X

V

V

-

DPU

Kec. Melaya

V

V

V

V

X

V

V

-

DPU


V

V

V

V

X

V

V

-


V

V

V

V

X

V

V

-

Kec. Mendoyo Kec. Negara

Keterangan: - “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu - Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.


BLHKP

V

79

BLHKP BLHKP BLHKP

DPU DPU DPU DPU

DPU DPU


Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut. Tabel 5.4 diatas menjabarkan status kesiapan pelaksanaan kegiatan infrastruktur untuk tahun 2017 (n+3)


80


Studi & Disain, dan Dokumen Tender Sebelum dimulainya pelaksanaan diperlukan studi perencanaan yang detail pada semua proses tahapan, hal ini harus menjadi perhatian penting SKPD terkait, sehingga semua proses penganggaran tidak terhambat karena persiapan dalam tahap perencanaan belum final. Pada table 5.3 menjabarkan studi dan disain teknis (Masterplan, DED, AMDAL dll) guna mendukung pelaksanaan kegiatan karena perencanaan adalah bagian penting dari Kretiria Penganggaran dan pelaksanaan : Tabel 5.3: Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis di Kabupaten Jembrana No. 1 2 3 4

Studi dan Perencanaan Teknis

Tahun Implementasi

Lokasi

Pelaksana

ToR

SKPD Penanggung jawab

2015

Kab. Jembrana

Konsultan

belum ada

Bappeda&PM

Kab. Jembrana

Konsultan

belum ada

Bappeda&PM

Kab. Jembrana

Konsultan

belum ada

Bappeda&PM

Kab. Jembrana

Konsultan

belum ada

Bappeda&PM

Master Plan dan DED Air Limbah Kab. Jembrana Master Plan dan DED Persampahan Kabupaten Jembrana Master Plan dan DED Draenase kab. Jembrana Studi Kelembagaan & Peraturan

2015 2015 2016

Tabel 5.3 diatas menjabarkan status kesiapan studi dan perencanaan teknis yang dibutuhkan penyusunannya untuk memenuhi persyaratan “Readiness Criteria.”. 5.1.2

Pembebasan Lahan dan Resettlement di Kabupaten Jembrana Setelah dilakukan studi yang mendetail terhadap semua aspek perencanaan, Sebelum dimulainya pelaksanaan diperlukan studi pengadaan lahan yang sesuai dengan peruntunkan dan tidak melanggar RTRW Kabupaten, dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari dengan pihak masyarakat. Pada table 5.4 menjabarkan hasil identifikasi permasalahan pertanahan dan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Tabel 5.4: Identifikasi Permasalahan Lahan di kabupaten Jembrana No.

Kegiatan

1

Pembangunan IPAL Kawasan dan jaringan perpipaan/sambungan rumah (3 Unit)

2

Pembangunan TPS 3R dan fasilitasnya (5 Paket)

Lokasi Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya Kel. Gilimanuk, Kel, Melaya, Desa Yeh


Luas

Land Use

60 Are

Permukiman

110 Are

Lahan Adat/Tanah Desa

Kendala

Penanganan

Lahan sudah ada, belum tersosialisasi dengan baik untuk peruntukan IPAL Kawasan Belum ada persetujuan dari Lembaga

Sosialisasi dan Pendekatan Masyarakat yang efektif oleh lembaga terkait (SKPD) Pendekatan dengan Pihak Masyarakat

SKPD Penanggu ng jawab

BLHKP

BLHKP

81

Sumbul, Desa Pengeragoan dan Desa Asah Duren Br. Peh, Desa Kaliakah Revitalisasi Pengelolaan TPA Terpadu PEH (1 Paket)

3

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Adat dan Desa

3 Ha

Sawah Produktif

Harga dan dan adanya Praturan Pemerintah yang mengharuskan lahan mendapat persetujuan Provinsi

Adat dan Desa

Koordinasi Lintas Birokrasi, agar ada keputusan segera untuk perluasan TPA

BLHKP

Tabel 5.4 diatas menjelaskan hasil identifikasi permasalahan pembebasan lahan yang harus segera ditangani agar Kegiatan/Proyek tidak tertunda atau bermasalah di kemudian hari. 5.1.3

Kesiapan Organisasi Pengelola Organisasi pengelola diperlukan pada saat kegiatan pembangunan telah selesai dilaksanakan dan diperlukannya lembaga mandiri untuk pengelolaan dan operasional hasil kegiatan Fisik dan Non Fisik. hal ini harus menjadi perhatian penting SKPD terkait, sehingga semua proses penganggaran tidak terhambat karena factor kelembagaan belum siap. Pada table 5.5 menjabarkan permasalahan kelembagaan adalah bagian penting dari Kretiria Penganggaran dan pelaksanaan : Tabel 5.5: Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola Kegiatan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Jembrana No.

Kegiatan

1 Pembangunan IPAL Kawasan dan jaringan perpipaan/sambungan rumah (3 Unit) 2

Pembangunan TPS 3R dan fasilitasnya (5 Paket)

3

Revitalisasi Pengelolaan TPA Terpadu PEH (1 Paket)

Lokasi

Instansi

Kendala

Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya Kel. Gilimanuk, Kel, Melaya, Desa Yeh Sumbul, Desa Pengeragoan dan Desa Asah Duren Br. Peh, Desa Kaliakah

BLHKP

Belum Terbentuk

KSM

Belum terbentuk


BLHKP

Ada, belum optimal

Keterangan

Instansi baru

berfungsi

82

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Tabel 5.5 menjelaskan hasil identifikasi permasalahan pembentukan dan/atau penguatan organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan dibangun 5.2 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sanitasi Permukiman di Kabupaten Jembrana mengenai rencana dan tata cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan MPS, yaitu : pelaksanaan rapat koordinasi, pengawalan anggaran, solusi funding gap, promosi dan sosialisasi, dll. Hal ini untuk memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai tahapan rencana kegiatan, Rencana Kerja dan Monitoring dapat dilihat dalam gambar 5.1 dibawah ini :


83

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) TAHUN 2014 Gambar 5.1: Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Tahunan Tahun 2015

Kegiatan Monev Tahunan

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Rapat Koordinasi Pengawalan Penganggaran - Musrenbang - Review RPIJM - Renja SKPD - RKA - DPA Melengkapi Readiness Criteria Solusi Funding Gap Promosi/Sosialisasi Updating MPS Tahunan


84

Sep

Okt

Nop

Des

Ket.

Lampiran A : A.1. Kerangka Kerja Logis Air Limbah Kab. Jembrana Permasalahan mendesak 1. 1. Dari Hasil Studi EHRA Pengelolaan limbah cair dilakukan secara setempat (SeptikTank) baru 61 % 2. Prilaku BABS masih 20 % 3. Kurangnya Kepemilikan jamban pribadi dan MCK atau baru 67,4 %.

Tujuan Tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan.

Sasaran Peningkatan pelayanan Air Limbah Domestik dari 2% menjadi 35 % Tahun 2018

Strategi

Program

Kegiatan

1.Meningkatkan akses pengelolaan air limbah domestik skala kawasan kepada masyarakat

1.Pembangunan sistim air limbah terpusat (on site) 2.Peningkatan sarana dan prasarana sistim kumunal

1. Pembangunan sistim air limbah terpusat skala kawasan

2. Meningkatkan pelayanan sarana parsarana MCK ++ dan Tanki septik komunal

1.Pembangunan MCK ++ 2.Pembangunan tanki septik komunal 3.Pengadaan truk tinja.

Dst

A.2. Kerangka Kerja Logis Persampahan Kab. Jembrana Permasalahan mendesak 1. Masyarakat membuang sampah dibakar (65,64%); dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah (1,38%); dibuang ke sungai (2,56%); dan dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk sebanyak dan Lain-lain (18% )

Tujuan

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan budaya bersih dan sehat

Sasaran Berkurangnya rumah tangga yang membuang sampah langsung ke sungai menjadi 0 % pada tahun 2018

Strategi

Program

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PHBS kerugian membuang sampah ke sungai

Kegiatan

Penyuluhan PHBS

Lomba desa Pengolahan sampah oleh masyarakat

Bank sampah

Sosialisasi Pembentukan kelompokBank Sampah

Pelatihan pengelolaan bank sampah

2. Timbunan sampah yang ditangani baru 20 %

Meningkatnya pelayanan persampahan sesuai standar minimal

Meningkatan pengolahan sampah terutama di kawasan perkotaan menjadi 65% pada tahun 2018

Menyediakan sarana pengumpulan sampah Meningkatkan pengelolaan dan pengolahan sampah dari stasiun antara sampai ke TPA

Pengelolaan sampah dari sumbernya

Pengadaan tempat sampah

Pengelolaan sampah dari stasiun antara sampai ke TPA

Pembangunan TPS

TPST 3R

3. Anggaran di bidang persampahan tidak cukup untuk mengantisipasi keadaan darurat. Anggaran yang ada hanya cukup untuk pelayanan dasar 4. Rendahnya koordinasi antar instansi 5. Rendahnya kapasitas SDM

Pengadaan Dump Truck Peningkatan TPS menjadi TPST 3R Pengolahan sampah anorganik Pengadaan alat komposter

A.3. Kerangka Kerja Logis Drainase Kab. Jembrana Permasalahan mendesak Jaringan drainase yang belum terkelola dengan baik sebesar 20 %, dan masih ada genangan air 21 % di wilayah kabupaten Jemrbana , dan Ada Banjir/Genangan 35 Ha,

Banyak saluran drainase di beberapa tempat tersumbat

Tujuan mengurangi genangan air pada titik titik tertentu

Meningkatnya kesadaran masyarakat sadar akan fungsi saluran drainase

Sasaran

Strategi

Program

meningkatnya dimensi saluran lama sebanyak 7 KM dan pemeliharaan saluran drainase pada akhir tahun 2018

Mengoptimalkan pembangunan dan pengawasan sistem infiltrasi pada kawasan permukiman yang cukup padat dan perumahan yangdibangun oleh developer Lama genangan berkurang menjadi kurang dari 1 jam dengan perbaikan saluran drainase





Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kerugian membuang sampah/limbah ke saluran/sungai



berkurangnya lama waktu genangan menjadi kurang dari 1 jam wilayah perkotaan yang termasuk zona penanganan jangka pendek Berkurangnya rumah tangga yang membuang limbah/sampah langsung ke saluran drainase sebesar 35 % pada tahun 2018

Kegiatan

A.4. Kerangka Kerja Logis PHBS Kabupaten Jembrana Permasalahan mendesak Hasil Studi EHRA di Kabupaten Jembrana Prilaku BABS sembarangan masih : 20 %, PHBS untuk CTPS dilima waktu penting masih cukup tinggi yaitu : 22 %

Tujuan

Sasaran

Strategi

Perubahan perilaku di masyarakat mengenai hidup bersih dan sehat sampai dengan Tahun 2018

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang PHBS dari 80 % menjadi 100 % di Tahun 2018

Penyuluhan terkait PHBS melalui media komunikasi dan langsung ke masyarakat

Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye

Kegiatan

-

Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat umum

-

Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal.

Lampiran B : 1. Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik Kab. Jembrana

No.

Program

(1)

(2)

1 2 3 4

Penyuluhan, Kompanye & Edukasi Pembangunan MCK, MCK ++ Pembangunan IPAL Komunal Pembangunan IPLT Pembentukan Badan Pengelola IPLT Revew Perda Terkait Air Limbah dan Sanitasi

5 6


Score (dan bobot) Permasal Persepsi ahan Pokja mendesak 25% 25% (4) (5)

Pro-poor

Score total

Urutan prioritas

25% (6)

(7)

(8)

4 4 4 4

4 3 4 3

4 4 3 3

4 3 3 3

4.00 3.50 3.50 3.25

1 1 1 2

3

3

3

3

3.00

3

3

3

3

3

3.00

3

2.

No.

Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan Domestik

Program

Penerima manfaat 25%

(1)

1 2 3 4

(2)

Score (dan bobot) Permasalahan Persepsi mendesak Pokja 25% 25%

Pro-poor

Score total

Urutan prioritas

25%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pengadaan Truk Sampah Kapasitas 7 M3

4

4

4

4

4

1

Contener Sampah TPST 3R TPA Sanitary Landfill

4 4 4

4 4 4

4 3 2

3 2 2

3.75 3.5 3

1 2 3

3. Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase Kab. Jembrana

No.

Program

Penerima manfaat 25%

(1)

1 2 3 4

(2)

Penyusunan Masterpaln Drainase skala Kabupaten/Kawasan Kab. Jembrana Penyusunan database system drainase Kabupaten/Kawasan Kab. Jembrana Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase primer Kota Jembrana Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase tersier Kec. Negara

Score (dan bobot) Permasalah Persepsi an Pokja mendesak 25% 25%

Pro-poor

Score total

Urutan prioritas

25%

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4

4

4

3

3.75

1

3

4

4

3

3.50

1

4

4

3

2

3.25

2

3

4

2

2

3

3

4. Prioritas implementasi program dan kegiatan PHBS terkait sanitasi di Kab. Jembrana

No.

Program

(1)

(2)

1

Program STBM Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll. Penyuluhan dan edukasi PHBS kepada setiap Tahapan Sekolah dan Pondok Pesantren yang ada Di Kabupaten Jembrana Penyuluhan, edukasi dan pembentukan kader kesehatan lingkungan ditingkat Kelurahan/Desa di Kabupaten Jembrana Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui siaran TV dan Radio yang ada di Kabupaten Jembrana

2 3

4

5

Penerima manfaat 25% (3) 4

Score (dan bobot) Permasalahan Persepsi Pokja mendesak 25% 25% (4) (5) 4 4

Pro-poor

Score total

Urutan prioritas

25% (6) 3

(7) 3.75

(8)

1

3

4

4

3

3.50

2

4

4

3

3

3.50

2

3

3

3

3

2.75

3

4

2

2

2

2.50

4

Lampiran C : 1. Rencana Volume Kegiatan Air Limbah Kabupaten Jembrana No.

Uraian Kegiatan

Detail Lokasi

Jumlah Penduduk

Satuan

21.880 Jiwa/408 KK

unit

21.880 Jiwa/408 KK

unit

56.785 KK

paket

2014


2018

Jumlah Volume

Kegiatan Sasaran BABS 0% 1 Program Pembangunan MCK Komunal

2 Pembangunan IPAL Kawasan dan jaringan perpipaan/sambungan rumah

Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya

5

5

5

5

5

25

1

1

1

3

1

1

1

1

5

4

5

6

6

3 Penyuluhan dan kampanye Bebas "BABS"/Melalaui Program STBM 4

5

Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++) Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK)

Kec. Negara, Kec. Jembrana, Kec. Melaya Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya

21.880 Jiwa/408 KK

paket

1

3

24

9 21.880 Jiwa/408 KK

paket

8

13

14

15 59

6

Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL

7 Sanitasi sekolah

Desa Pekutatan, Desa Delodberawah, Kel. Loloan Barat, dan Kel. Melaya 50 Sekolah (SD,SMPdan SMU) Kab. Jembrana

5 21.880 Jiwa/408 KK

paket

5

500 Jiwa

paket

10

56.785 KK

paket

5

5

5 25

12

14

16

18

1

1

1

1

1

5

unit

0

0

0

0

1

1

unit

1

1

1

1

1

5

70

8 Program STBM 9 10



41.505 KK 41.505 KK

2. Rencana Volume Kegiatan Persampahan Kabupaten Jembrana No.

1

2 3

Uraian Kegiatan


Pembangunan TPS 3R dan fasilitasnya 4

5 6

Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW Pengadaan Bin/bak sampah Pengadaan Sepeda Motor Operasional Persampahan

7 Pengadaan Armroll Truck 8 9 10

Pengadaan Dump Truck Revitalisasi Pengelolaan TPA Terpadu PEH Sosialisasi Perda Pengelolaan Persampahan

Detail Lokasi


Tahun Pelaksanaan Satuan

Volume

2014

2015

2016

2017

2018

paket

1

1

1

1

1

5

paket

0

1

0

0

0

1

15.280 KK

unit

0

1

1

1

2

5

15.280 KK

paket

0

1

1

1

2

5

16.524 KK

unit

50

100

150

200

250

750

41.505 KK

unit

1

2

2

3

4

12


41.505 KK

unit

1

1

2

2

2

8


41.505 KK

unit

0

1

1

1

1

4

41.505 KK

paket

0

1

1

82.635 KK

paket

0

0

3


Desa Kaliakah Kab. Jembrana

0

0 1

0 1

1

3. Rencana Volume Kegiatan Drainase No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Detail Lokasi


Kab. Jembrana Kab. Jembrana Kab. Jembrana

Paket

Tahun Pelaksanaan 2015 2016 2017 150

Paket

200

Satuan

2014

4.800 Ha

Paket

712.41 Ha

M

400

200

324.35 Ha

M

200

800

128.05 Ha

M

300

248.46 Ha

M

400

46.30 Ha

M

200


4.800 Ha

M


4.800 Ha

M


1500

1750

2018

1500


1750

2000

2250

2250

500

500

500

500

DPU DPU

4. Rencana Volume Kegiatan PHBS terkait sanitasi di Kab. Jembrana No.

1

2

3

4

5 6

Uraian Kegiatan

Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat umum Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio dan Pemicuan Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll. Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun ( CTPS ) di tempat-tempat umum ( terminal, pasar, alun-alun dan stasiun ) Uji Petik Kwalitas Air Minum PDAM, Air Baku, Sumur Warga Sertifikasi Layak dan Sehat Rumah Makan dan Minuman Kab. Jembrana

Detail Lokasi 5 Kecamatan di Kab. Jembrana



Tahun Pelaksanaan

2014

2015

2016

2017

2018

10

Instanasi Pengelola DINKES

2

2

2

2

2


DINKES 10

2

2

2

2

2


5

1

1

1

1

1


8

1

1

2

2

2

DINKES


5

1

1

1

1

1

DINKES


15

3

3

3

3

3

DINKES

DINKES

Lampiran D. Program Jangka Menengah D.1. Rekapitulasi Anggaran per Sumber Anggaran Kab. Jembrana (Total) X Rp. 1 Juta

Sumber No. Anggaran A. Pemerintah 1 APBD Kab/Kota 2 APBD Provinsi 3 APBN Jumlah A B. Non-Pemerintah 1 CSR Swasta 2 Masyarakat Jumlah B Total (A + B)

2014

2015

Tahun Anggaran 2016

8.510 1,940 3,520 13,970

34,750 21,300 38,161 94,221

50,925 8,930 35,553 95,408

50,625 8,955 24,185 83,765

56,697 9,030 22,343 88,070

201,509 50,155 123,762 375,426

0 0 0 0

575 0 0 94,796

1,277 0 0 96,685

680 0 0 84,445

500 0 0 88,570

3,032 0 0 378,458

2017

2018

Total Anggaran

D.2. Rekapitulasi Anggaran Kab. Jembrana No.

Uraian Kegiatan

1 Air Limbah 2 Persampahan 3 Draianse 4 PHBS terkait sanitasi Jumlah

X Rp. 1 Juta

Tahun Anggaran 2014 540 2,630 3,710 220 7,690

2015 13,210 4,890 13,269 242 46,471

2016 10,079 18,940 17,742 300 60,671

2017 10,617 13,680 21,495 325 60,787

2018 14,800 14,260 25,888 350 71,528

Total Anggaran 49,246 54,400 82,104 1,437 247,147

D.3. Rekapitulasi APBD Kabupaten Jembrana

No.

Uraian Kegiatan


X Rp. 1 Juta

Tahun Anggaran 2014 468 867 3,710 220 5,265

2015 5,001 3,433 13,269 242 21,945

2016 3,735 15,592 17,742 300 37,369

2017 3,667 10,533 21,495 325 36,020

2018 3,739 10,553 25,888 350 40,530

Total Anggaran 16,610 40,980 82,104 1,437 141,131

D.4. Rekapitulasi APBD Provinsi Bali X Rp. 1 Juta

No.

Tahun Anggaran

Uraian Kegiatan


2014 42 1,678 0 220 1,940

2015 5,416 9,682 2,980 242 18,320

2016 3,280 0 2,675 300 6,255

2017 3,280 0 2,675 325 6,280

2018 3,330 0 2,675 350 6,355

Total Anggaran 15,348 11,360 11,005 1,437 48,718

D.5. Rekapitulasi APBN X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan


2014 0 890 0 0 890

Tahun Anggaran 2016 5,886 7,490 3,237 0 16,613

2015 6,647 23,387 3,237 0 33,271

2017 3,240 4,022 3,243 0 10,505

Total Anggaran 17,813 38,589 12,960 0 69,362

2018 2,040 2,800 3,243 0 8,083

D.6. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta (CSR) di Kab. Jembrana X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan


2014 0 0 0 0

Tahun Anggaran 2016 1,100 177 0 0 1,277

2015 475 100 0 0 575

2017 500 180 0 0 680

Total Anggaran 2,575 457 0 0 3,032

2018 500 0 0 0 500

D.7. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat di Kab. Jembrana X Rp. 1 Juta

No.

Uraian Kegiatan


Tahun Anggaran 2014

2015

2016

2017

2018

0 50 0 0 50

0 55 0 0 55

0 65 0 0 65

0 75 0 0 75

0 85 0 0 85


Lampiran E : Deskripsi Program/Kegiatan Lampiran ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada instansi/pihak terkait tentang segala sesuatu menyangkut informasi umum untuk program-program utama, termasuk latar belakang, tujuan, sasaran dan manfaat program, rencana pendanaan dan rencana skedul pelaksanaan. Informasi diatas dimaksudkan untuk dapat sebagai bahan pertimbangan dalam proses mendapatkan komitmen pendanaan pihak diluar instansi Pemerintah Kabupaten Jembrana, baik itu Provinsi, Pusat ataupun swasta, dll. Dan tahap persiapan implementasi (penyiapan TOR pelelangan dll). Lampiran ini khusus untuk program utama yang berskala besar dan dimaksudkan untuk mendukung proses “buy-in” dan administrasi tahap implementasi Kegiatan Program Sanitasi di Kabupaten Jembrana Table Deskripsi Program/Kegiatan Nama Program/Kegiatan

” Pembangunan IPAL Kawasan dan jaringan perpipaan/sambungan rumah Loloan Barat”

Tujuan

Tujuan dari kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut :  Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan limbah,  Manajemen Pengelolaan Limbah terpadu dan terpusat,  Meningkatnya drajat kesehatan masyarakat dan mengurangi pencemaran lingkungan  Berubahnya perilaku masyarakat dari tidak peduli tentang limbah rumah tangga menjadi peduli limbah.  Mempermudah proses pengolahan limbah  Berkurangnya timbulan volume limbah, terutama dari sumber rumah tangga (domestik) dan  Terciptanya kondisi lingkungan yang sehat dan teratur.

Sasaran

Masyarakat Lolan barat 408 KK

Indikator Kinerja

Meningkatnya SR limbah rumah tangga dan masyarakat ikut merasa memiliki IPLT Kawasan

Deskripsi Program/Kegiatan

Pengelolaan IPLT Kawasan berbasis masyarakat yang diusulkan oleh Pokja Kabupaten Jembrana akan meningkatkan secara lebih optimal peranan masyarakat dalam pengelolaan limbah dilingkungannya. Lingkup Kegiatan mencakup; 1. Pengadaan sarana pengelolaan IPLT Kawasan di setiap kelurahan/Desa berupa;  Sosialisasi  Perencanaan/DED,  Pembangunan  Pemeliharaan 2. Peningkatan SDM masyarakat pengolah limbah 3. Pendanaan pembangunan sarana fisik pengolahan limbah 4. Pengadaan biaya operasional & pemeliharaan:  sarana penunjang dan peralatan  fasilitas kegiatan pendukung lainnya

1

Spesifikasi (Keunikan) Program; Penataan pengelolaan limbah berbasis masyarakat ini mempunyai spesifikasi program, yaitu;  program yang diusulkan ini merupakan bagian dari program yang lebih besar yaitu peningkatan predikat program Bali Go Green dan pengurangan pencemaran lingkungan yang berkelanjutan  meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan limbah dan kepedulian akan limbah oleh masyarakat Lokasi Kegiatan

(Peta terlampir)

Lokasi IPAL Kawasan Kel. Loloan Barat (1 Unit) Penerima Manfaat

Unsur Pemangku Kepentingan

Indikasi Manfaat Konkrit yang akan Diperoleh

Korporasi Pemberi Hibah CSR

Promosi produk atau corporate image selama satu tahun, pada;  Kegiatan sosialisasi, berupa pemasangan logo perusahaan pada brosur, spanduk kegiatan sosialisasi,  Pemasangan logo perusahaan pada sarana dan prasarana kegiatan,  Pemasangan papan-nama perusahan pada setiap lokasi pengolahan sampah yang strategis dan banyak dikunjungi orang,

Kelompok / organisasi

Meningkatnya perilaku kesadaran atas pemanfaatan sarana-prasarana pengolahan limbah secara bertanggung jawab dan berkesinambungan melalui sosialisasi yang telah dilakukan,

Masyarakat secara umum

 Pengolahan limbah terpusat dan mengurangi pencemaran air tanah  Kondisi permukiman lebih nyama dan sehat 2

Pemerintah Kota

Mendapatkan bantuan pemerintah pusat

LSM dan organisasi lokal

Instansi Pelaksana

Memperoleh lesson-learn atau transfer-knowhow dalam mengembangkan pemberdayaan kelompok masyarakat (pedagang) KLHKP Kabupaten Jembrana

Rencana Implementasi Volume Kegiatan

Tahun 2016

Perkiraan Biaya

Rp. 4,5 Milyar

Sumber Pendanaan Keterangan

APBN

1 paket

3

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Penyusunan Dokumen Memorandum Sanitasi Kabupaten (MPS)

Recommend Documents