seTu Ringkasan Untuk Pimpinan (Executive Summary)
OPTIMALISASI PENDAYAGUNAJ{{ SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN N&{SYAII{ILTT DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA KA}ITOR MENEG. PPN/BAPPENAS DALAM PERENCANIAJ{{ PEMBANGL]NAN NAS IONAL
oleh:
Angkatan II Diklat Adum Bappenas
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BEKERJASA]W{ DENGAN g N NAITI PERENCANAAN PEMBANGLINAN NASIONAL DIKLAT ADMIMSTRASI UMUM ANGKATA}I II TAHLIN 1996197 JAKARTA, 1996
Ringlusan Untuk
Pimpinan
I
Optimalisasi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Bab l. Pendahuluan Dalam merumuskan Kertas Kerja Angkatan (KKA) dengan judul seperti tersebut di
ll Diklat Adum Bappenas dibagi menjadi 4 kelompok untuk membahas 2 buah Kertas Kerja Tema (Klff), yakni: (1) pendayagunaan sumber daya manusia (SDM), dan (2\ pelayanan masyarakat (yanmas). Secara umum, waktu yang
atas Angkatan
dialokasikan kepada kegiatan yang terkait adalah hampir 58 jam, dengan pembagian sebagai berikut: (1) penjelasan KKT selama 4 jam, (2) penulisan dan diskusi kelompok
selama
44 jam, dan (3) penyajian dan pendalaman selama 10 jam. Karena Kl(A
merupakan hasil kelompok, maka selanjutnya dibahas kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan proses dinamika kelompok yang terjadi pada Angkatan ll ini.
A. Proses Diskusi
Seperti dijetaskan di atas, proses diskusi merupakan bagian terbesar dari rangkaian proses penyusunan KKA. Diskusi ini terdiri dari: diskusi kelas, diskusi kelompok, serta diskusi sub-kelompok. Dengan menggunakan metode Pola Kerja Terpadu (PlCl-), pemecahan masalah
dilakukan melalui diskusi kelas yang diikuti seluruh peserta, dengan memformulasikan pohon masalah, yang mencakup: masalah utama, masalah pokok, dan masalah spesifik.
ini
hampir seluruh peserta menuangkan pemikirannya dalam mengidentifikasikan masalah yang dipilih. Selanjutnya pohon sasaran juga Dalam diskusi
Ringkasan (lntuk
Pimpinan
2
diformulasikan sesuai dengan pohon masalah yang ada dengan mekanisme diskusi yang sama.
Diskusi kelompok, yang masing-masingnya terdiri dari sekitar 12 orang, memformulasikan pohon alternatif, sesuai dengan pohon sasaran yang telah ditetapkan
oleh kelas. Diskusi kemudian dilanjutkan oleh diskusi sub-kelompok untuk melengkapi
alternatif kegiatan yang telah diputuskan oleh kelompok, dengan membuat Matrik Rencana Kerja (MRK), paket kerja dan jadwal pelaksanaan. Uraian rinci dari setiap alternatif kegiatan, kemudian didiskusikan kembali kedalam kelompok untuk finalisasi dan penulisan narasi KKT.
B. Proses pendalaman
Di
dalam proses penyajian dan pendalaman, diskusi diarahkan untuk
mengakomodasikan peran aktif dari seluruh peserta. Dengan demikian, seluruh peserta
diharapkan mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya
di
depan
kelas, yang sekaligus merupakan proses belajar dalam memformulasikan masalahmasalah yang ingin dipertanyakan. Di dalam proses penyajian dan pendalaman ini terlihat berbagai perilaku yang menarik, seperti di antaranya semangat kepemimpinan, prakarsa, kerjasama, dan disiplin. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa seluruh
peserta mempunyai tekad untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dengan semangat kerjasama.
Selain itu, karena peserta berasal dari berbagai biro di Bappenas, maka kemampuan akademis para peserta yang mencakup penguasaan materi, serta kemampuan analisa pemecahan masalah, tidak
seragam. Sudut pandang
yang
digunakan untuk mengkaji permasalahan juga berbeda, tergantung dari disiplin ilmu
masing-masing
peserta. Namun demikian, kenyataan ini
menyebabkan proses
pendalaman menjadi semakin menarik, karena para peserta dapat saling belajar.
.
Ringkasan Untuk
Pimpinan
3
Bab ll. Rangkuman Hasil Pendalaman
Perencanaan pada dasarnya merupakan bagian dari proses pembangunan nasional yang seyogyanya dapat berjalan sesuai dengan arahan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Berdsaarkan Keputusan Presiden
Rl Nomor 35 Tahun 1973 tentang
Badan
Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas) dinyatakan bahwa salah satu tugas Bappenas adalah melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan nasional. Tugas
tersebut merupakan tugas yang kompleks dan berat karena ketepatan perencanaan merupakan kunci dari suksesnya pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappenas tersebut di atas belum dapat terlaksana secara optimal, antara lain tercermin dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hasil perencanaan pembangunan nasional dan kurangnya pemahaman instansi-instansi pemerintah dalam proses perencanaan.
Masalah utama yang mengakibatkan kondisi ini adalah belum mantapnya peranan Bappenas dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional. Dengan melakukan analisis pemecahan masalah terhadap kondisi tersebut diharapkan
bahwa penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional yang optimal dapat terwujud.
Beberapa masalah yang menjadi penyebab belum mantapnya peranan Bappenas
tersebut di atas adalah: (1) masih kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung fungsi perencanaan, (2) belum optimalnya pendayagunaan SDM, (3) belum optimalnya pelayanan perencanaan, dan (4) kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi (KISS) antar unit kerja di Kantor Meneg. PPN/Bappenas.
Dari permasalahan tersebut, dua masalah pokok yang perlu dicarikan jatan
pelayanan peren€naan keluarnya adalah: belum optimalnya pendayagunaan SDM, dan di Kantor Meneg. PPN/Bappenas. Dengan memecahkan dua masalah pokok tersebut, menentukan diharapkan kecepatan, kecermatan dan ketepatan dalam menyusun serta pada gilirannya kebijaksanaan perencanaan pembangunan dapat ditingkatkan, yang ini akan kinerja Bappenas secara keseluruhan dapat lebih dimantapkan' Di bawah diuraikan lebih lanjut mengenai kedua permasalahan pokok tersebut diatas'
A.
Sumber DaYa Manusia
sumber Ketepatan peren€naan pembangunan nasional sangat terkait dengan yang manusia yang ada pada tahap perencanaan. Semakin berkualitasnya SDM Penyebab dimiliki, akan semakin berkualitas pula produk perencanaan yang dihasilkan. dari belum optimalnya pendayagunaan sDM tersebut adalah merupakan masalah kondisi spesifik yang harus dicarikan alternatif pemecahannya' Masalah spesifik dari jabatan tersebut, antara lain, adalah: (1) belum sesuainya penugasan dan fungsi (2) betum terwujudnya penempatan pegawai sesuai dengan persyaratan
struktural, jabatan, (3) belum adanya jabatan fungsional perencana, dan (5) belum terwujudnya spesifik sarana pengawasan melekat (waskat) yang optimal. Dari empat permasalahan oleh masing-masing kelompok diupayakan alternatif kegiatan untuk
tersebut,
Terpadu memecahkan permasalahannya dengan menggunakan metode Pola Kerja (PKD. Rincian alternatif kegiatan yang dibuat oleh keempat kelompok yang ada meliputi:
1.
Untuk menyelesaikan masalah belum sesuainya penugasan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural dilakukan alternatif kegiatan berupa upaya menjabarkan tugas dan fungsi struktural secara lebih rinci dan operasional, dan melaksanakan pelatihan SDM'
2.
Untuk menyelesaikan masalah belum terwujudnya Penempatan pegawal yang sesuai dengan persyaratan jabatan dilakukan alternatif kegiatan berupa upaya
analisis menyempurnakan sistem informasi kepegawaian, dan melaksanakan jabatan.
(juklak) jabatan Untuk mengupayakan terwujudnya petunjuk dan pelaksanaan klasifikasi fungsional perencana dilakukan alternatif kegiatan berupa menyusun jabatan fungsional perencana, dan menyelenggarakan rapat kerja penyusunan jabatan fungsional Perencana.
4.
Untuk mengupayakan terwujudnya sarana waskat yang optimal dilakukan (Juknis) kerja internal alternatif kegiatan berupa upaya menyusun petunjuk teknis pejabat biro, dan menyelenggarakan pekan orientasi kerja kepada seluruh struktural eselon lll dan lV di lingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas'
B.
Pelayanan MasYarakat
perlu dijadikan sebagai Penyelenggaraan pelayanan perencanaan yang bermutu mewujudkan bagian dari budaya kerja di Bappenas. Namun dalam kenyataannya' untuk
pelayanan perencanaan yang bermutu, Bappenas masih menghadapi beberapa dan daerah' (2) masalah spesifik, yaitu: (1) lemahnya koordinasi perencanaan sektoral jangkauan pelayanan perencanaan, (3) belum tersedianya tatacara
terbatasnya pelayanan perencanaan, dan (4) lemahnya pengendalian pelayanan perencanaan' perwujudan empat Untuk mengatasi empat masalah spesifik tersebut di atas, ditetapkan sasaran spesifik melalui pelaksanaan alternatif kegiatan sebagai berikut
1.
:
yang mantap, Untuk mewujudkan koordinasi perencanaan sektoral dan daerah P5D dilakukan alternatif kegiatan berupa menyempurnakan Mekanisme (Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di yaitu Daerah), dan memantapkan dokumen peren€naan pembangunan nasional Sasaran Repelita Tahunan (Sarlita)'
Untuk mewujudkan perluasan jangkauan pelayanan perencanaan, dilakukan alternatif kegiatan berupa menyelenggarakan pertemuan berkala dengan kelompok masyarakat, dan menyebarluaskan produk-produk peren€naan' 3.
Untuk mewujudkan peningkatan efektivitas tata laksana pelayanan perencanaan, dilakukan alternatif kegiatan berupa menyusun pedoman tata laksana peren@naan pada Kantor Meneg. PPN/Bappenas, dan melaksanakan studi banding penyelenggaraan tata laksana pada instansi lain.
4.
Untuk mewujudkan pengendalian pelayanan perencanaan yang
optimal,
dilakukan alternatif kegiatan berupa mengevaluasi mutu pelayanan peren€naan pembangunan, dan menyempurnakan pedoman pengendalian.
c.
Masukan dari Peserta, Nara sumber, dan Fasilitator.
Pada presentasi rencana kerja masing-masing kelompok yang dilakukan pada
saat diskusi kelas, didapat beberapa masukan yang umumnya bersifat meminta penjetasan lebih lanjut, dan melengkapi untuk penyempurnaan ren€na kerja setiap kelompok. Masukan dari para peserta, nara sumber dan fasilitator tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
1.
visi dan misi dari UUD 1945, GBHN, Repelita, dan Sarlita harus dapat dijabarkan pada kegiatan operasional sehari-hari.
2.
masih perlu adanya penajaman khususnya bagi penjelasan mengenai kondisi sekarang, kondisi yang diinginkan dan latar belakang pemilihan alternatif.
3.
semangat idealisme para peserta yang tercermin dari proses pemecahan masalah merupakan sesuatu hal yang perlu dikembangkan bagi penyempurnaan peren€naan pembangunan nasional pada Kantor Meneg. PPN/Bappenas.
4.
upaya peningkatan pelayanan perencanaan Bappenas,
sebaiknya
mempertimbangkan pula siklus administrasi seperii Plan, Do, Check, dan Action; serta mengaitkan dengan tugas pokok dan fungsi, agar dapat menterjemahkan misi dan visi Kantor Meneg. PPN/Bappenas menjadi lebih operasional.
5.
Dari segi penguasaan metode PKT, terlihat bahwa hasil kerja setiap kelompok pada KKT ll ini lebih baik daripada KKT l, karena semua kelompok telah mampu mengakomodasikan pengarahan
dari fasilitator dan nara sumber
untuk
penyempurnaan penulisan KKT. Demikian pula dengan jalannya diskusi semua kelompok, tidak ada pertanyaan dari peserta yang mementahkan masalah, peserta saling mengisi, menambahkan dan menyempurnakan satu kelompok
terhadap kelomPok lainnYa.
Bab lll. KesimPulan belum Masalah utama yang dihadapi oleh Kantor Meneg. PPN/Bappenas adalah kinerja di dalam pelaksanaan peren€naan pembangunan nasional,
mantapnya
sehingga mengakibatkan kurang optimalnya penyelenggaraan
perencanaan
pembangunan nasional. Beberapa masalah pokok yang menjadi penyebab dari masalah utama ini adalah, (2) antara lain: (1) kurangnya prasarana/sarana yang mendukung fungsi perencanaan'
belum optimalnya pendayagunaan SDM di Kantor MenPPN/Bappenas, (3) belum optimalnya pelayanan perencanaan Bappenas, serta (4) kurangnya Koordinasi'
Integrasi, sinkronisasi,
dan simplifikasi (Klss) antar unit-kerja di
Kantor
MenPPNlBappenas.
Dua masalah pokok yang perlu dicarikan alternatif pemecahannya adalah belum optimalnya pendayagunaan sDM, dan pelayanan perencanaan Kantor Meneg' PPNlBappenas.
Dalam mewujudkan sasaran untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut, digunakan metode PKT. Beberapa manfaat metoda PKT ini adalah: (1) mempertegas
pembagian tugas
dan
tanggung jawab; (2,) memantapkan koordinasi; (3) mengembangkan keterbukaan; (4) mengembangkan kebersamaan; dan (5) memantapkan kepedulian
di
antara pihak-pihak yang terlibat dafam pengerjaan
kegiatan.
Perwujudan alternatif pemecahaan masalah seperti diuraikan dalam KKT terlampir hanya dapat diupayakan dengan adanya itikad dan kemauan yang besar dari semua pihak di Kantor Meneg. PPN/Bappenas. Untuk itu diharapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi di lingkungan Kantor Meneg. ppN/Bappenas perlu ditingkatkan lebih lanjut agar kinerja dalam perencanaan pembangunan nasional dapat lebih optimat.
KERTAS KERJA TEMA
I
RENCANA KERJA PENDAYAGI.INAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG OPTIMAL PADA KANTOR MENEG PPNIBAPPENAS
OIeh : Adum Angkatan
II
Bappenas
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BEKERJASAMA DENGAN BADAI\ PERENCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAL DIKLAT ADMINISTRASI UMUM ANGKATAN II TAHLIN 1996/97 JAKARTA, 1996
KATA PENGANTAR
Dengan Rahmat Allah swt, kami dapat menyelesaikan kertas kerja tema I untuk memenuhi salah satu persyaratan pendidikan dan pelatihan Administrasi Umum (ADUM) angkatan II yang diselenggarakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan perencanaan pemb angunan (Pus diklat Renbang) B appenas.
Kertas kerja tema ini berjudul rencana kerja pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal pada kantor Meneg PPN/Bappenas. Kertas kerja ini memfokuskan pada SDM sebagai satah satu unsur yang besar perannya dalam memantapkan kinerja perencanaan pembangunan. Kami menganggap penting tema tersebut dengan harapan KKT ini membantu menyelesaikan salah satu masalah yang dihadapi oleh kantor Meneg PPNlBappenas. Kami menyadari bahwa KKT ini masih jauh dari sempurn4 oleh karena itu kami dengan senang hati mengharapkan masukan sebagai saran perbaikan.
Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusulan KKT ini.
Penyusun
Adum Angkatan
II
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR ....... DAFTAR ISI ........
lt
DAFTAR GAMBAR
lll
DAFTAR TABEL
1V
BAB I
PENDAHULUAN
1
A.
I
Latar Belakang
B.
Masalah Pokok C. Pengertian dan Ruang Lingkup Bahasan... D. Metoda Pengumpulan Data E. Sistematika Pembahasan
BAB
II
2 2 5
KEADAAN SEKARANG............
A. Belum B. C.
D. BAB
III
Adanya penugasan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural 9 Belum Tepatrya Penempatan SDM Sesuai dengan Persyaratan Jabatan... . 10 Belum Adanya Jabatan Fungsional Perencana.......... t2 Belum optimalnya Sarana Waskat yang Ada. 13
KEADAAN YANG DIINGINKAN
A. Adanya penugasan yang Sesuai dengan Tugas dan B. C.
D. BAB
IV
Fungsi Jabatan Struktural Tepatnya Penempatan SDM Sesuai dengan Persyaratan Jabatan.... Adanya Jabatan Fungsional Perencana..................... Terwujudnya Sarana Waskat yang Optima1..............
MASAT AH DAN PEMECAHANNYA......... A. Identifikasi dan Pemecahannya..............
B.
Sasaran
C. Alternatif Kegiatan ...........
D. BAB
V
Langkah-langkah Tindakan
KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
15 15
I6 t7 18 T9
t9
2l 23 25 34 3?
BAB
I
PEIYDAHULUAN
A,
Latar Belakang Semula birokrasi menurut Weber diciptakan untuk pengorganisasian yang
tertib, tertata dan teratur dalam hubrurgan ke{a yang berjenjang serta mempunyai prosedur kerja yang tersusun dengan jelas dalam suatu tatanan organisasi. Dalam perkembangannya birokrasi sering dikesankan sebagai proses panjang yang
berbelit-belit bagi masyarakat. Arus globalisasi yang ditandai oleh peningkatan arus barang, jasa, informasi, modal dan sumber daya manusia tanpa mengindahkan sebab batas negara tidak mentolerir kinerja birokrasi yang besar dan lambat. Oleh
itu muncul istilah
debirolaatisasi yang merupakan upaya menyederhanakan
pro sedur yang dinil ai berbel it-bel
it tersebut.
Semakin ramping birokrasi, semakin penting pula aspek penempatan SDM sesuai persyaratan jabatan. Pada masa
dengan
j"-lah
lalu
dimana ukuran birokrasi masih besar
personil yang banyak, kesalahan penempatan unit tertentu bisa
dikompensasi oleh kinerja unit yang lain. Namun
dalam era efisiensi, dimana
ukuran birokrasi semakin ramping, kesalahan penempatan dapat berakibat fatal karena sulit mengharapkan kompensasi kinerja unit yang lain.
pentingnya masalah penempatan SDM sesuai dengan persyaratan jabatan
juga dikemukakan oleh Siagian (1994) yang menyebutkannya
sebagai
kompatibilitas. Kinerja SDM meningkat jika terdapat kesesuaian antara tugas dan karakter SDM. Dalam kesesuaian tersebut, SDM dapat beke{a secara laeatif dan bersemangat, sehingga memiliki produktivitas tingg. Sebaliknya, apabila tidak ada
jenutr, dan kesesuaian antara tugas dan SDM, maka SDM akan apatis, frustasi, sering salah tindak, sehingga produktivitasnya rendah'
Mengingat pentingnya masalah tersebut, maka pembahasan mengenai penempatan SDM
di
Bappenas menarik untuk dibahas. Pertanyaannya adalatl
sejauh mana masalah kompatibilitas muncul
di
Bappenas dan apakah langkah-
langkah yang dapat ditempuh untgk memecahkan masalah tersebut.
B.
Masalah Pokok Sebagai masalah pokok berkaitan dengan belum mantapnya kinerja kantor
Meneg. PPN/Bappenas adalah belum optimalnya pendayagunaan SDM. Masalah tersebut dinilai paling signifikan dibanding faktor lain seperti kurangnya prasarana
dan sarana, kurangnya profesionalisme pegawai dan kurangnya
koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifrkasi (KISS) antar unit kerja. Belum optimalnya pendayagunaan SDM di kantor Meneg. PPN/ Bappenas
diduga akibat dari masalah spesifik, yaitu belum terwujutrya penugasan yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan sfi:uktural, belum tepaftya penempatan
SDM sesuai persyaratan jabatan, belum tersedianya jabatan frrngsional perencana,
dan belum terwujutnya sarana waskat yang beroperasi secara optimal. Untuk mengatasi masalah-masalah spesif*
ini
maka masing-masing masalah akan
dicarikan langkahJangkah alternatif pemecahannya.
C. C.l.
Pengertian dan Ruang Lingkup Bahasan Pengertian Dalam kertas kerja ini perlu dijelaskan pengertian dari beberapa istilah yang
digunakan dalam pembahasan untuk memperoleh persamaan pemahaman.
a.
Penempatan adalah penugasan PNS pada kedudukan tertentu di
kantor Meneg. PPN/Bappenas. b.
Persyaratan jabatan adalah kualifikasi SDM yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tertentu dari suatujabatan'
c.
Kompatibilitas adalah kesesuaian antara kualifikasi SDM dan tugas (Siagiaru lgg4).
d.
Sumber Daya Manusia adalah daya yang bersumber dari manusia untuk mengolah sumber daya alam dan sumber daya lainnya menjadi sumber daya buatan (Prof. Dr. Buchari Zainun).
e.
Optimal adalatr suatu tingkat pencapaian sasaran tertinggi yang dapat dicapai dengan memperhatikan keterbatasan sumberdaya yang tersedia.
f.
DP3 adalah sistem Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh PP No. 10 tahun 1979, dalart rangka usaha lebih menjamin obyektivitas dalam pembinaan Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja. o o'
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah suatu unit dalam lembaga pemerintah yang bertugas membantu pejabat yang
berwenang
untuk mewujudkan obyektivitas
pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta pengangkatan dalam pangkat.
h.
Sistem Informasi Kepegawaian adalah suatu tatanan informasi mengenai segala hal tentang pegawai yang dapat dimanfaatkan untuk
membantu proses pengambilan keputusan berkenaan dengan pegawai.
Analisis Jabatan adalah pengkajian rinci terhadap suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS
dalam susunan organisasi dan kualifikasi SDM yang sesuai untuk kedudukan tersebut.
j
Staf perencana, adalah staf yarlg terlibat langsung
dalam
merencanakan pembangunan yang meliputi aspek program, proyek, kegiatan" dan besarnya anggaran yang dibutuhkan
k.
Jabatan struktural, adalah kedudukan yarlg menunjukkan tugas' tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil
dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara dalam rangka meningkatkan pembinaan pegawai negeri sipil'
Tugas dan Ftrngsi Jabatan Struktural di Bappenas adalah tugas dan
fungsi seorang pegawai negeri sipil seperti yang tercantum dalam
Keputusan Menteri Negara PPNiKetua Bappenas Nomor l62lKetl7ll994 tentang Susunan Organisasi dan Bidang Tugas DeputilBiro Bappenas. m.
Perencanaan adalah kegiatan berpikir secara ilmiah dan rasional unfuk menenhrkan dan menetapkan berbagai kegiatan dalam suafu rencana, menetapkan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk pelaksanaannya" sehingga tujuan yang ditetapkan tercapai secara efisien dan efektif.
n.
Pembangunan adalah perubahan yang terjadi secara terus-menerus
dari suatu keadaan menuju ke arah keadaan yang lebih baik dalam rangka pembinaan pembangunan manusia seutuhnya.
Koordinasi adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan dan menyerasikan segenap langkah dan tindakan yang berbeda, namgn memiliki tujuan yang saling berhubungan agir
terarah, terpadu dan terdapat gerak yang cepat dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. p.
optimal adalah suatu hasil terbaik yarlg diperoleh
dengan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. q.
Waskat, menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989, adalatt serangkaian kegiatan yangbersifat sebagai pengendalian yang terus-
menenrs dilalnrkan oleh atasan langsung terhadap bawahannya" secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang'undangan yang berlaku;
Atasan langsung adalah pejabat yang karena stsl*tur organisasinya
r.
atau kewenangan khusus, termasuk proyek, membawahi dan wajib mengawasi Pegawai bawahan;
Bawahan adalah mereka yang bertanggung jawab dan wajib melapor
S.
kepada atasan tentang pelaksanaan peke{aan yang ditugaskan kepadanya; Sarana Waskat adalah berbagai hal yang di satu pihak harus menjadi
pedoman pelaksanaan tugas/pekerjaan oleh bawahan, dan sekaligus
di lain pihak harus dijadikan alat dan pedoman bagi
atasan dalam
melaksanakan Waskat;
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah petunjuk umum dalam upaya pencapaian suatu tujuan; v.
petunjuk Teknis (Juknis) adalah petunjuk operasional yang memberikan urut-urutan kegiatan secara rinci dalam upaya pencapaian suatu tujuan.
C.2.
Ruang LingkuP Bahasan
Lingkup bahasan dalam kertas kerja ini difokuskan pada masalah-masalah perwujutan penugasan yang sesuai dengan tugas dan firngsi jabatan struktural' penempatan
SDM yang sesuai dengan kualifikasinya' jabatan fungsional
pada perencana, dan sarana waskat yang optimal di Kantor Meneg' PPN/Bappenas saat
D.
ini dan yang akan datang Metode PengumPulan Data informasi Dalam penulisan kertas kerja ini, metode pengUmpulan data dan
yang digunakan adalatr:
l.
Studi literahn, baik dari perpustakaan maupun materi kelas'
?
Data sekunder, berupa kajian para peneliti yang berhubungan dengan masalah penemPatan PNS.
1
E.
Diskusi dengan rekan-rekan.
Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan kertas kerja ini, pembahasan dituangkan dalam 5 Bab, yaitu: Bab
I
menguraikan latar belakang pemilihan judul, pokok masalah, pengertian dan ruang lingkup bahasan" metoda pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.
Bab
II
menguraikan gambaran keadaan sekarang mengenai tugas dan fungsi jabatan sffuktural, penempatan SDM, jabaan frrngsional perencana, dan s{lrana waskat
di Kantor Meneg.
PPN/Bappenas beserta permasalahan
yang dihadapi. Bab
III
menguraikan gambaran keadaan yang diinginkan untuk mencapai kondisi ideal, yaitu terwujudnya penugasan yang sesuai dengan tugas dan firngsi jabatan struktural, terwujufirya kesesuaian penempatan SDM,
tersedianya jabatan firngsional, dan terwujutnya sa.rana waskat yang
optimal di kantor Meneg. PPN/Bappenas'
BabIV
menguraikan masalah pokok dan pemecahannya dengan menggrrnakan pendekatan Pola
Ke{a Terpadu (PKT), yang diawali dengan analisa
pohon masalah, pohon sasaran, pohon alternatif, matriks rincian k.tju, paket ke{a dan jadwal keda.
Bab
V
berisi tentang kesimpulan yang memuat intisari dari masing-masing bab, dari Bab I samPai dengan Bab IV.
BAB
tr
KEADAAN SEKARANG
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu lembaga pemerintah nondepartemen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Bappenas mempunyai kedudukan dan fungsi yang strategis dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional terutama dalam mempersiapkan rencana pembangunan nasional.
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1973, Bappenas mempunyai tugas antara lain:
l.
Menyusun rencana-rencana pembangunan nasional untuk jangka paniang, jangka sedang, maupun jangka pendek;
2.
Melakukan koordinasi perencanaan dan mengusahakan keserasian di antara rencanarencana bagian sektoral maupun regional dan mengadakan pengintegrasian rencanarencana tersebut ke dalam suatu Rencana Pembangunan Nasional;
3.
Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN) bersamasama dengan Departemen Keuangan;
4.
Menyrsun kebijaksanaan perkreditan dan kebijaksanaan penanaman modal bersamasama dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan;
5.
Menyusun kebijaksanaan penerimaan dan penggunaan kredit dan bantuan luar negeri
untuk pembangunan bersama-sama dengan lembaga yang bersangkutan;
6.
Mengamati persiapan dan perkembangan pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional serta mengusahakan sinkronisasi di antara program-program serta proyekproyek; dan
7. Melakukan penilaian
pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional dengan
mempertimbangkan penyesuaian-penyesuaian
yang diperlukan pada progmm-
program dan proyek-proyeknya;
8.
Melakukan usaha-usaha survei dan penelitian yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas perencanaan serta penilaian
g.
P
embangunan Nasional;
Melakukan kegiatan-ke$atan lain yang dirugaskan oleh Presiden.
penyelenggaraan perencanian pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam
Keppres
di
atas dirasakan belum optimal. Dalam menjalankan perannya, Bappenas
sebagai koordinator penyelenggaraan perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke
bawah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional.
Belum optimalnya kinerja Bappenas tersebut terutama disebabkan oleh belum optimalnya pendayagunaan sumber daya marnrsia yang ada
di
Bappenas.
Hal ini
disebabkan oleh:
a. Belum adanya
penugasasan pegawai yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan
struktural;
b. Belum tepatnya
penempatan SDM sesuai dengan persyaratanjabatan;
c.
Belum adanya jabatan fungsional perencana; dan
d. Belum optimalnya sarana Waskat yang ada.
A.
Belum Adanya Penugasan Pegawai Yang Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural
Belum adanya penugasan yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural antara lain disebabkan oleh:
1.
Distribusi beban kerja yang tidak merata;
Di
sebagian besar biro di Bappenas pada kenyataannya masih dijumpai adanya beban
kerja yang berlebihan pada suatu jabatan, melebihi tugas dan fungsi yang telah ditetapkan untuk jabatan tersebut. Contoh kondisi Keputusan Menteri PPN/I(etua Bappenas No. Kep.
ini
antara lain adalah dalam
I62Ketl7lI99 jo. Keputusan
Menteri PPNA(etua Bappenas No. Kep. 011/Ket/0311996 tentang
Susunan
Organisasi dan Bidang Tugas Biro Bappenas. Dalam keputusan tersebut tertulis bahwa fungsi pejabat eselon
IV adalah mencakup
kegiatan pengumpulan bahan-
bahan" melakukan survai, pemantauarL penilaiarL dan pelaporan pelaksanaan kebijaksanaan program dan proyek pembangunan. Namun pada pelaksarunn sehari-
harinya seorang pejabat eselon
IV
seringkali dibebani tugas yang melebihi fungsi
tersebut seperti menyusun suatu kebijaksanaan dan konsep pengembangan.
a a,
Belum memadainya kualitas pejabat eselon IV; Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pejabat eselon
IV
dalam mengemban tugas dan fungsi jabatannya secara umum tidak merata, Seperti
misalnya masih adanya sekitar lima puluh orang pejabat eselon
IV yang belum
mengikuti kursus Perencanaan Pembangunan Nasional (PPI.O yang seyogyanya harus
dimiliki oleh seorang staf perencana karena pengetahuan perencanaan pembangunan nasional ini merupakan pengetahuan dasar bagi seorang perencana. a J.
Belum adanya prosedur penyusunan program dan evaluasi kerja; Sampai saat ini belum ada petunjuk teknis pelaksanaan tugas pejabat struhural di
lingkungan Kantor Meneg PPNlBappenas dalam menyusun program kegiatan yang akan dilakukan untuk kemudian dilakukan evaluasi. Dengan demikian belum ada metoda untuk mengukur beban dan prestasi kerja yang merupakan unsur penting bagi pengembangan diri para pegawai. Salah satu akibat yang terlihat adalah belum dapat diukurnya keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja sehingga evaluasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan yang ada sulit dilakukan.
B.
Belum Tepatnya Penempatan SDM Sesuai Dengan Persyaratan Jabatan
Pada saat ini dirasakan bahwa sebagian dari penempatan sumber daya manusia di
Bappenas masih belum sesuai dnegan persyaratan jabatan. Kondisi seperti
ini terlihat
dengan masih adanya tenaga perencana yang ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan formalnya. Msalnya staf dengan jenjang pendidikan 53
10
harus lebih banyak mengalokasikan waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas yang
bersifat administratif dibandingkan dengan tugas pokoknya sebagai
perencana.
Sebaliknya beberapa staf perencana dengan pengalaman yang terbatas harus membahas
suatu kebijaksanaan dengan mitra kerjanya
( peneliti, guru besar, dan lain-lain) yang
sudah sangat berpengalaman di bidangnya.
Kondisi-kondisi seperti diuraikan
di
atas selanjutnya akan
menghambat
pengembangan karir bagi staf perencana tersebut. Ketidaksesuaian penempatan pegawai
ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:
1.
Belum sempurnanya Sistem Informasi Kepegawaian yang ada; Dalam sistem proses administrasi dan pengolahan data kepegawaian belum dilakukan
secara otomatisasi dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi yang berkembang dengan cepat. Hal ini mengakibatkan pelayanan kepagawaian di Kantor
Meneg PPNlBappenas belum berhasil guna dan berdaya gunq baik
itu
data
perseorangan maupun dalam kaitannya dengan sistem kepegawaian secara keseluruhan yang sering mengakibatkan pengalokasian pegawai yang tidak tepat
2.
Belum adanya analisis jabatan untuk masing-masing unit kerja; Keadaan ini mengakibatkan tidak adanya uraian dan persyaratan yang jelas sehingga
terjadi penempatan SDM yang tidak sesuai dengan persyaratan jabatan. Analisis Jabatan
ini pada prinsipnya akan berisi rincian kerja untuk masing-masing jabatan
strukfural yang ada dan persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan adanya
ll
rincian kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing unit kerja akan teridentifikasi kebutuhan kualifikasinya. J.
Belum berfungsinya Badan Pertimbangan Jabatan di Bappenas secara optimal;
Saat
ini fungsi dan keberadaan Badan Pertimbangan
Jabatan dalam menjalankan
tugasnya belum dilakukan secara cukup terbuka. Padahal, keterbukaan
ini sangat
penting sehingga dapat diketahui apa" siapa dan bagaimana mekanisme kerja badan tersebut. Dengan demikian penilaian ekstern terhadap keberadaan badan tersebut belum efekrif sehingga mendorong ketidaksesuaian pengisian jabatan struktural. 4.
B
elum sempurnanya sistem penilaian kepegawaian;
Sistem penilaian yang dilakukan dalam DP3 dan DUK masih sesuai dengan kinerja masing-masing pegawai. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kriteria-kriteria yang
jelas untuk penilaian masing-masing atribut dalam DP3 sehingga dapat mengakibatkan timbulnya evaluasi yang salah terhadap kinerja pegawai.
C.
Belum Adanya Jabatan Fungsional Perencana
Salah satu langkah penting untuk mendayagunakan SDM yang ada, terutama
tenaga-tenaga perencana, adalah pengembangan jabatan fungsional perencana. Pengembangan jabatan fungsional ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
l.
Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi perencana; Sebagian besar tenaga perencana masih terpusat pada tugas yang bersifat mikro
seperti misalnya pembahasan DIP (daftar isian proyek).
t2
Di lain pihalg tugas untuk
melakukan penelitian sesuai dengan bidang penugasannya baik dalam melakukan evaluasi proyek maupun mengkaji dampak proyek masih terbatas. 2.
Tuntutan era globalisasi; Pengaruh globalisasi yang menuntut efisiensi untuk memenangkan persaingan dengan negara lain perlu dicermati oleh para pegawai Kantor Meneg PPN/Bappenas. Dalam
era perubahan ini, Bappenas sebagai koordinator dalam penyusunan
rencana
pembangunan nasional perlu bersikap adaptif dan berwawasan ke depan. Oleh karena
itu
pengembangan jabatan fungsional perlu dilakukan untuk lebih mendayagunakan
sumber daya manusia yang ada agar penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional dapat mencapai hasil yang optimal. t ). Keterbatasan dalam
formasi j abatan strukrural;
Keterbatasan ini mengakibatkan pembinaan karir PNS melalui jalur jabatan struktural
tidak dapat sepenuhnya mendayagunakan tenaga perencana yang ada. Selain itu, jabatan strukfural juga dapat menghambat kenaikan pangkat PNS.
Ini
dapat tsrjadi
bila pangkat atasan lebih rendah dari bawahannya.
Belum Optimalnya Sarana Waskat Yang Ada
Pengawasan melekat perlu dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi
yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan
dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Untuk melaksanakan waskat, tersedianya sarana pengawasan melekat
13
(sarwaskat) harus dipenuhi. Dengan sarwaskat ini, pimpinan akan dapat memastikan
bahwa bawahan telah bekerja dengan bidang pekerjaan, wewenang,
dan
tanggungiawabnya yang sesuai dengan hasil yang diharapkan.
Dalam mengupayakan terwujudnya suatu pola pengendalian pekerjaan yang lebih
mantap dan berdayaguna serta berhasilguna di Kantor Meneg PPNlBappenas, perlu dilakukan suatu penelaahan yang mendalam terhadap kemungkinan perwujudan sarana pengawasan melekat. Upaya ini setidaknya dipengaruhi oleh:
l.
Belum adanya petunjuk teknis/pedoman kerja internal masing-masing biro;
Petunjuk teknis atau pedoman kerja internal biro terdiri dari dua bagiaq yaitu: struktur.organisasi dan kebijaksanaan pelaksanaan. Stuktur organisasi yang ada saat
ini belum diiabarkan
secara
rinci dan operasional.
Sedangkan kebijaksanaan
pelaksanaan, yang merupakan pegangan bagi setiap pelaksanaan tugas
di
masing-
masing biro, masih perlu disempurnakan.
2.
Perlunya dilakukan pekan orientasi kerja; Sejalan dengan upaya dalam men)rusun petunjuk teknis internal biro, maka perlu
dilakukan suatu forum penyegaran kembali terhadap tugas pokok, fungsi, peran, hak dan tanggung jawab yang melekat pada setiap satuan organisasi di Bappenas. Pekan
orientasi
ini
dimaksudkan
agu
para pelaksana dapat memahami posisi dan
kedudukannya di dalam biro serta memahami tugas dan tanggungiawabnya.
l4
BAB III KEADAAN YANG DIINGINKAN
Bab
II
telah menguraikan keadaan sekarang di Bappenas yang meliputi tugas
pokok dan fungsi serta masalah yang dihadapi. Sebelum memasuki identifikasi masalah lebih lanjut di Bab
IY
Bab
III
akan menyajikan gambaran keadaan yang
diinginkan.
Dalam jangka panjang, yang diinginkan adalah terwujudnya penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional yang optimal. Keadaan tersebut dapat diwujudkan
melalui pemantapan kinerja Bappenas dalam perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pemantapan kinerja tersebut. Sebagai faktor terkuat adalah tercapainya pendayagunaan SDM Bappenas yang optimal.
Berikut ini akan diuraikan empat kondisi yang diinginkan dalam rangka mencapai pendayagunaan SDM yang optimal.
A.
Penugasan sesuai dengan tugas dan fungsijabatan struktural
Dengan dikeluarkannya Keputusan Meneg PPN/Ketua Bappenas
tii
No. : KEP .1.621KET
17 11996
tentang Susunan Organisasi dan Bidang Tugas
Deputi/Biro Bappenas yang telah disempurnakan melalui Keputusan Meneg PPN/Ketua Bappenas No. :KEP.001/KET1I1I996 tentang perubahan titelatur dan penyesuaian bagian dan sub bagian empat biro, serta penggabungan Biro Administrasi
Diklat dan Tim Diklat Renbang menjadi Pusdiklat Renbang (OTO-Bappenas), diharapkan pendayagunaan SDM Bappenas dapat dilakukan secara optimal untuk
mewujudkan terlaksananya tugas pokok aparatur Bappenas, maka penyusunan kelembagaan Bappenas telah didasarkan pada asas-asas pengorganisasian yang tepat,
antara lain asas kejelasan tujuan, asas pembagian tugas, asas fungsionalisasi, asas
koordinasi, asas kesinambungan, asas rentang kendali dan asas kejelasan pembaganan. Dengan demikian tugas Bappenas telah dibagi habis kepada masing-
masing unit, sehingga dapat menjamin adanya tanggung jawab pelaksanaan tugas. Penerapan asas-asas pengorganisasian tersebut juga mencegah terjadinya duplikasi,
benturan dan kekaburan.
Dalam pelaksanaannya, sudah diterapkannya asas-asas pengorgarusaslan yang tepat masih memerlukan konsistensi di antara personalia dalam organisasi, khususnya
pimpinan yang memiliki kewenangan memberikan penugasan. Keadaan yang diinginkan adalah penugasan yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.
B.
Penempatan SDM sesuai dengan Persyaratan Jabatan
Dengan adanya persyaratan dari suatu jabatan, yang mencakup jenis; flran$
lingkup dan keadaan tugas yang dilaksanakan, serta perkiraan kapasitas seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu dan hasil yang diperoleh, maka diharapkan
jabatan tersebut diduduki oleh SDM yang sesuai dengan persyaratan tersebut, sehingga akhirnya pendayagunaan SDM dapat lebih optimal. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip administrasi kepegawaian the right man on the right place, yang
berarti bahwa penempatan setiap orang di dalam organisasi harus didasarkan pada kemampuan, keahlian, latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki yang bersangkutan menurut kebutuhan organisasinya.
Kesesuaian penempatan SDM dan tugas oleh Siagianr disebut sebagai
Kompatibilitas. Tercapainya kompatibilitas akan meningkatkan motivasi kerja, selanjutnya meningkat pula produktivitas kerja.
C. Jabatan Fungsional Perencana
Yang menjadi masalah pengembangan karier adalah kondisi yang cenderung
mengunggulkan senioritas. Artinya, siapa yang bekerja lebih lama, ia yang diutamakan naik pangkat. Prestasi dari tenaga yang terampil kurang diperhitungkan.
Kondisi yang diharapkan adalah menciptakan jenjang karier yang didasarkan atas fungsi, di samping jenjang karier yang masuk dalam sistem struktural. Dalam
sistem birokrasi modern, menurut Menteri PAN Sarwono2, ada sekitar 200jenis jabatan fungsional. Sementara di Indonesia dewasa ini baru ada 48 jabatan fungsional.
1
.
Siagian, SB 1994, Patologi Birokrasi ; Analisis, Identifikasi dan Terapinya, Ghalia Indonesia, Jakarta.
2
.
Thjuk Rencana Kompas, Juli 1991.
L7
Dengan adanya jabatan fungsional perencana akan memberikan kesempatan
yang lebih luas bagi pengembangan profesi staf perencana di Kantor Meneg PPN/Ketua Bappenas, sehingga pengembangan profesionalismenya tidak hanya tergantung pada jumlah jabatan struktural yang terbatas.
D.
Sarana waskat yang optimal
Waskat adalah bagian integral dari program pendayagunaan aparatur negara. Sarana waskat adalah berbagai hal yang disatu pihak menjadi pedoman pelaksanaan tugas atau pekerjaan oleh bawahan, dan di lain pihak dijadikan alat dan pedoman bagi atasan dalam malaksanakan waskat. Dengan terwujudnya sarana waskat yang optimal
yang digunakan oleh setiap pimpinan di Kantor Meneg PPN/Ketua Bappenas, maka pendayagunaan SDM di Bappenas dapat menjadi lebih optimal.
Sarana waskat merupakan standar dari produk, cara-cara pelaksanaan atau
perilaku bagi pelaksanaannya. Oleh karena itu setiap pimpinan harus dapat menciptakan sarana waskat yang baik, dalam arti mudah dipahami dan memang dapat dilaksanakan.
18
BAB IV
IDENTIFIKASI MASALAH DAN PEMECAHANI{YA
A.
Identifikasi Masalah dan Analisis. Dengan mengharapkan keadaan yang diinginkan seperti diuraikan dalam BabIII
dan dengan melihat keadaan sekarang seperti diuraikan dalam Bab
II,
maka Kantor Meneg
PPN/Bappenas masih menghadapi masalah dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut secara lengkap, salah satu alat analisa yang digunakan dalam penulisan
KKT ini adalah analisis pohon
masalah.
Sebagaimana terlihat dalam pohon masalah (Gambar terlampir), belum mantapnya
kinerja kantor Meneg PPNlBappenas dalam perencanaan pembangunan
nasional
merupakan masalah utama yang dihadapi dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional. Masalah utama tersebut disebabkan oleh beberapa masalah pokolq yaitu:
1.
Kurangnya prasarana/sarana yang mendukung fungsi perencanaan.
Penerapan manajemen modern
dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan memerlukan informasi yang dapat tersedia secara
lengkap, akurat dan tepat prasarana./sarana
walrtu.
Tantangan yang dihadapi adalah penyediaan
dalam pengembangan sistem dan teknologi informasi yang
terpadu baik antar biro di Kantor Meneg PPNlBappenas maupun dengan instansi
di tingkat pusat dan daerah.
2.
Kurang profesionalnya pegawai dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi.
t9
Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan profesionalisme sumber
daya manusia
di Kantor Meneg PPN/Bappenas
adalah penerapan manajemen
modern dalam proses penyusunan dan penetapan kebijaksanaan perencanaan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional lebih
dapat optimal. Tantangan lain yang dihadapi adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Kantor Meneg PPN8appenas sebagai abdi negara dan
abdi masyarakat dalam melayani, meneladani dan mendorong prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. 3.
Kurangnya koordinasi, integrasi, sinlaonisasi dan simplifikasi (KISS) antar unit kerja. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan KISS baik antar deputi dan
antar biro sehingga seluruh sumber daya manusia di Kantor Meneg PPNlBappenas
dapat mendukung seluruh penyelenggaraarr tugas dan fungsi
perencanaan
pembangunan secara efisien, efek1i{, tepat waktu dan tepat sasaran. Tantangan ini
bertalian erat dengan belum mantapnya komunikasi, kerjasama dan keterpaduan dalam penyrapan proyek-proyek pembangunan. 4.
Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia yang ada. Tantangan yang dihadapi adalah penempatan dan pengerahan sumber daya
manusia
di Kantor Meneg
PPNlBappenas pada struktur organisasi yang ada.
Penempatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kualifikasi sumber daya manusia sehingga kecepataq kecermatan dan ketepatan dalam penyusunan dan penentuan kebijaksanaan perencanaan pembangunan dapat ditingkatkan.
20
Dari masalah-masalah pokok tersebut, belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia merupakan masalah yang harus segera diatasi. Hal ini mengingat bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, Bappenas mengemban tugas yang cukup
berat. Oleh karena itu, ketersediaan SDM yang andal merupakan modal dasar yang harus didayagunakan sebaik-baiknya. Fakta memperlihatkan adanya kesenjangan antara
kualifikasi SDM dengan beban tugas yang diembannya. Masih banyak pegawai dengan jenjang pendidikan yang cukup tingg misalnya magister atau doktor, diberikan tugas yang sifatnya hanya administratif. Padahal tugas-tugas penelitian yang merupakan salah satu
tugas pokok Bappenas untuk mengembangkan daya analisis perencana belum banyak dilakukan. Berdasarkan data dan Informasi yang ada diketahui bahwa terdapat beberapa
faktor penyebab yang mempengaruhi belum optimalnya pendayagunaan SDM di Kantor Meneg PPNlBappenas, yaitu antara lain:
1.
Belum optimalnya pengisian struktur organisasi dan pembagian beban tugas.
2.
Belum tepatnya penempatan sumber rlaya manusia yang ada sesuai dengan kualifikasinya.
3.
Belum optimalnya sarana pengawasan melekat (Waskat) yang ada.
4.
Belum adanya petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional perencanaan.
Sasaran.
2l
fL
3st V.9 Efr [Eg g F€ E S E'E
og >6 Eg
#F Eff go oc
co8
E $t
EE
)o 5(' (EC
J .n
z
=
o :E o o-
_*a
ifr? >o-z Fzz o-<<
o
269 >(9< =zcl VUJ=
-gH ztU
(L
>2 Jm
RS
E8
dE e6 FE v5o-
$(It oc CI.9 E8' )-
Nco
z zf
Zr
,ZA 2u=
ii9 qu
co oo.
z
T
:f,$
I
of
6lJ-
6fi9 qa.a \7i
+7
d9
ul g.
ru o-
.,==
Fda
E F gE
saE$ roc oo (s
'E;
EF es
gfl* g =trf,o gHms o-
c
.g
(5r-O) >J O Cid9o
F$ EE '"= g) ojJ
[EI e Fs
ggEf E
sg o
Sasaran Utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya kinerja Bappenas yang mantap dalam perencanaim pembangunan nasional. Sasaran utama tersebut hanya dapat
dicapai dengan memenuhi sasaran pokoknya terlebih dahulu. Dari identifikasi masalah
seperti tersebut diatas terdapat empat sasaran pokok yang harus diwujudkan untuk memecahkan permasalahan tersebut (lihat gambar terlampir), yaitu.
1.
Tersedianya secara memadai prasarana/sarana yang mendukung fungsi perencanaan.
Dalam menghadapi masalah pembangunan yang kompleks dan dinamis,
untuk suatu tugas perencanaan diperlukan prasarana pendukung yang mampu menghimpun, mendiseminasikan dan mengolah data dan informasi secara cepat dan
akurat. Sebagai contoh, akses langsung yang cepat kepada sumber data utama seperti Biro Pusat Statistik harus dengan mudah didapatkan secara merata oleh para perencana. Dengan demikian, dalam setiap pengambilan keputusan
di tingkat
pimpinan akan didasarkan pada data dan informasi yang lengkap. Dengan dasardasar pengambilan keputusan yang lebih baik, maka keputusan yang ditetapkan diharapkan akan juga lebih baik.
2.
Terwujudnya pelayanan tugas umum pemerintahan dari Kantor Meneg PPNlBappenas yang makin profesional, sesuai dengan tuntutan perkembangan perekonomian dunia yang mengarah pada menguatnya persaingan antar negara. Daya saing nasional akan menguat jika unsur-unsurnya, yaitu pemerintah dan masyarakat, dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing secara lebih
profesional.
22
J.
Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang lebih baik dari berbagai unit kerja.
Sasaran
ini
diperlukan mengingat fungsinya sebagai koordinator perencaruBn
pembangunan nasional, yang tentunya harus
diawali dari koordinasi yang baik
pada keadaan internalnya. 4.
Terciptanya pendayagunaan aparatur negara yang lebih optimal.
Sasaran
ini
sangat strategis mengingat dewasa
penambahan pegawai yang menganut "zero
ini
kebijaksanaan
growth". Hal ini 'memaksa'
setiap
institusi pemerintah, termasuk Kantor Meneg PPN/Bappenas untuk lebih mendayagunakan staf yang ada dan seharusnya menjadi sasaran pengembangan dari tiap-tiap institusi tersebut.
Selanjutnya, sasaran yang diharapkan dalam rangka mewujudkan pendayagunaan
SDM di Kantor Meneg PPN/Bappenas akan tercipta apabila hal-hal sebagai berikut dapat terwujud:
l.
Penugasan yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.
2.
Penempatan pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan.
3.
Juklak jabatan fungsional perencana.
4.
Sarana Waskat yang optimal.
C.
Alternatif Kegiatan.
23
z E
oo >r -!e F E=
Et
X9
E
F
€5gH g€
E
s
F'E6 (U
*g,
z
gz
U)
z t
fr==
'Hz xa2
o o z o I o o.
*El
EEfr
r4trfr
g*E o =m
UFE
.o6 ra
-o
*8
€F -6
ET g(5
fis g, (') o= Fd
c(5
;=4
i?* 4rt3
gg "r gE fi
$?#
h o-o) j=(UC
8_ 8F c O)O
aE s=
=E ffi(L F
96or hE c
do9. e (')Y ;isd f,5:=
FEbe
3ag o cc
[EE EHg
Fggg
Untuk merealisasikan sasaran-sasaran tersebut diatas, maka setiap sasaran perlu didukung dengan alternatif kegiatan, yang selanjutnya akan dirinci sebagai berikut.
1.
Terwujudnya penugasan yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.
Alternatif kegiatannya berupa:
2.
a.
Menjabarkan tugas dan fungsi struktural secara lebih rinci dan operasional.
b.
Melaksanakan pelatihan SDM.
c.
Membuat prosedur penyusunan program dan evaluasi kerja.
Terwujudnya penempatan pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan.
Alternatif kegiatannya berupa
:
a.
Menyempumakan sistem informasi kepegawaian (SIK)
b.
Melaksanakan analisis jabatan.
c.
Meningkatkan kinerja Badan Pertimbangan Jabatan (BPJ) di Kantor Meneg PPN/Bappenas.
d. 3.
Menyempurnakan sistem penilaian prestasi pegau'ai.
Terwujudnya juklak jabatan fungsional perencana.
Alternatif kegiatannya berupa
4.
:
a.
Menyusun klasifikasi jabatan fungsional perencana.
b.
Menyelenggarakan rapat kerja penyusunan jabatan fungsional perencana.
c.
Melaksanakan studi banding penerapan jabatan fungsional.
Terwujudnya sarana waskat yang optimal.
Alternatif kegiatannya berupa:
24
a.
Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) kerja internal biro di Kantor Meneg PPN/Bappenas.
b.
Menyelenggarakan pekan orientasi kerja kepada selunrh pejabat struktural eselon
c.
III
dan
IV di lingkungan Kantor Meneg PPN/Bappenas'
Menyusun rencana kerja berkala waskat secafa internal untuk masingmasing unit keda di lingkungan Kantor Meneg PPN/Bappenas'
d.
D.
Menyempurnakan data dan informasi pembinaan kepegawaian'
Langkah-langkah Tindakan. Sasaran terwujudnya penugasan yang sesuai dengan tugas dan fungsi bagi
pemegang jabatan struktural eselon
IV
dijabarkan dalam dua sasaran khusus yang terkait
dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:
1.
Terwujudnya penugasan yang sesuai dengan tugas dan flrngsi bagi pemegang jabatan struktural eselon IV melalui penyusunan penjabaran tugas dan fungsi
jabatanstruktural eselon IV secara lebih rinci dan operasional di Kantor Meneg PPN/Bappenas selama 19 minggu (5 Agustus sampai dengan 23 Desember 1997) dengan biaya Rp. 30 juta dari anggaran rutin Kantor Meneg PPN/Bappenas
TA
lg97l98 dilaksanakan oleh Biro Administrasi umum Bappenas.
2.
Terwujudnya penugasan yang sesuai dengan tugas dan fungsi bagi pejabat
strultural eselon IV bagi 50 orang melalui pelatihan penilaian usulan proyekproyek pembangunan nasional pada Kantor Meneg PIIN/Bappenas selama 2 bulan (5 Juni sampai dengan 5 agustus lggT) dengan biaya Rp. 122.890.000,- dari
25
anggaran pembangunan proyek diklat aparatur negara Bappenas
T
A
1997198 oleh
Pusdiklat Renbang bekerjasama dengan LPPM di Jakarta'
Adapun rincian dari sasaran khusus tersebut dijabarkan lebih lanjut kegiatan dalam bentuk langkah tindakan yang tercermin dari matrik rincian
keda dan penjadualan, yang dapat diuraikan
1.
di
dalam
k.tjq paket
sebagai berikut:
Menjabarkan tugas dan fungsi secara rinci dan operasional bagi eselon IV.
a.
Matrik Rencana Kerja (Lihat lampiran) Dari matrik kerja dapat dilihat ada 10 pokok akhir, terbagi dalam: - Tiga pokok akhir pada masa persiapan - Empat pokok akhir pada masa pelaksanaan'
-Tiga pokok akhir pada masa pemantauan
b.
Paket-paket keda (Lihat lampiran)
Untuk lebih memfokuskan pembahasarl uraian paket kerja disampaikan secara ringkas dan ditekankan pada
berikut
pokok akhir yang terpenting seperti
ini. Kegiatan tersebut terlihat diawali dengan persiapan yang
mencakup pembentukan
tim kerja, inventarisasi pelaksanaan tugas
dan
fungsi serta tugas dan fungsi yang ada. Kegiatan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, yang meliputi penyusunan penjabaran tugas dan fungsi secara
rinci dan operasional, pengujicobaan, penilaian kembali, dan
akhir. Adapun kegiatan
perumusan
pengendalian mencakup pemantauan, penilaiarg
26
e3F*
eaal H*fi*
J
E
F = 5
=
6
= SJ rJ<
]L
F
zt ul F J
z
o I o o.
fi=
trE o.O z0 <J Eg (,0 v
clD
=<
=2, se 2,2 ur= a.O
-2 t< ta
6=l,ll -
3 =c E
4 o o
z {
GJ FZ,
Q
si, =a = -<
G g
oz 2,7
fg U'2
E$ 9=
dH 5= E< ur<
tssrdHad
{z ltl
m
EE3EHfiHH
ssEF
ffitE
E
o o
eEg=HeFH
z zf
o
*-fadEa dPft-dr*
2,2.
v< -: L)
z4
.tz
o
z
efr 5o.
o-
';xlfrA zr
>ur D
a U
zru s z
isngfi
t4
A3ai" EEEg
o.
EV*e
o u rII
aE*=EEE
3s (rF
Ei >a =3 Fg
dan pelaporan. seluruh kegiatan tersebut akan berlangsung selama
19
tninggu.
suatu kegiatan yang penting dari rangkaian kegiatan tersebut kegiatan
uji coba. Kegiatan ini dilaksanakan
pejabat eselon
IV
adalah
selama satu minggu bagi
setelah diperoleh konsep mengenai rincian kerja
operasional bagi masing-masing pejabat tersebut. Hasil
uji coba tersebut
pembina dari akan dipresentasikan oleh masing-masing kepala biro sebagai pejabat eselon
IV tersebut
dan sekaligus yang bertanggung jawab terhadap
keserasian antar rencana kerja para eselon
IV
dalam lingkup biro masing-
masing. Pemilihan penyerasian pada tingkat biro ini didasarkan
pada
pertimbangan rentang kendali dan kedekatan permasalahan yang dihadapi' Presentasi tersebut dilakukan dihadapan eselon
I untuk mendapat masukan
guna penyempurnaan lebih lanjut' c.
Penjadualan (lihat lamPiran).
kegiatan' Penjadualan disini dilakukan secara serial berdasarkan urutan
27 hacrr' Kegiatan pertama berupa persiapan membutuhkan waktu selama Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan yang dilakukan selama
55 hari. Kegiatan pengendalian dilakukan secara bersamaan mulai dari pemantauan dan kegiatan pemantauarg penilaian dan pelaporan. Kegiatan
penilaian dilakukan secara bersamaan yang dilalokan selama
45 hari'
di atas dan Kegiatan pelaporan dimulai bersamaan dengan kegiatan tersebut
2"1
berakhirpadaharike60atau15harilebihlambatdarikegiatanpenilaian dan Pemantauan'
2.
Melakukanpelatihanpenilaianproyek-proyekpembangunan'
a.
Matrik rincian kerja (lihat lampiran)
Darimatrikkerjadapatdilihatadallpokokakhir,terbagidalam: - Empat pokok akhir pada masa persiapan' - Empat pokok akhir pada masa pelaksanaan'
- Tiga pokok akhir pada masa pemantauan'
b.
Paket-paket kerja (lihat lampiran)
kerja disampaikan Untuk lebih memfokuskan pembahasarq uraian paket
.
secara ringkas dan ditekankan pada
berikut
pokok akhir yang teqpenting seperti
ini. Urut-urutan pokok akhir itu adalah: (i) persiapa4 yang
meliputipembentukantimk..jqpenyusunanToRpenentuanpesertadan
penyiapandanpenilaiankontrakkerja;(ii)pelaksanaan,meliputi pelatihan, penyiapan pembukaan pelatihan dan pembekalan, pelaksanaan pengendalia4 yang meliputi serrifikat, dan penutupan pelatihan; serta (iii)
pemantauarr'penilaiandanpelaporandariseluruhkegiatanyang berlangsung selama 2 bulan'
penempatan pegawar sesual Dua alternatif kegiatan yang dipilih untuk mewujudkan dengan persyaratan jabatan adalah:
28
L
Kantor Meneg Melaksanakan penyempurnaan sistem informasi kepegawaian di 29 Februari 1998 PPN/Bappenas selama 7 bulan mulai I Mei 1997 sampai dengan
yang dilaksanakan dengan biaya Rp. 100 juta yang bersumber dari DIP Bappenas oleh Biro Administrasi Umum Bappenas' langkahBerdasarkan metode pendekatan pola kerja terpadu, disusun tercantum langkah kegiatan yang meliputi pokok kerja dan pokok akhir seperti dalam matrik rincian kerja (lihat lampiran) antara lain:
a.
acuan Persiapan, meliputi pembentukan tim kerja, penyusunan kerangka
k"tj.,
b.
dan penyusunan rencana teknis'
data Pelaksanaan, meliputi pengumpulan data dan informasi, pengolahan
komputer, dan informasi, penulisan laporan, penyusunan paket proglam pelaksanaan uji coba
SII!
pambahasan rumusan
Str(
dan penulisan laporan
akhir.
c' 2.
Pengendalian, meliputi pemantauarr' penilaiarq dan pelaporan.
biaya Rp' Melaksanakan analisis jabatan di Kantor Meneg PPN/Bappenas dengan 50 juta yang bersumber dari
DIP Bappenas yang dilaksanakan oleh Biro
Administrasi Umum BaPPenas.
Berdasarkan metode pendekatan pola kerja terpadu, disusun langkahlangkah kegiatan dalam matrik rincian kerja yang meliputi:
a.
Persiapan, meliputi pembentukan tim pengarah" pembentukan tim
kerjq
penyusunan kerangka acuan kerja, pemantapan kerangka acuan kerja.
29
b.Pelaksanaarr,metiputipengumpulandatadaninformasi,pengolahandan uraian dan persyaratan jabatarq analisis data dan informasi, penyusunan
pembahasanuraiandanpersyaratanjabatan,danpenyempurnaanuraiandan PersYaratan
c.
jabatan'
penilaian' dan pelaporan' Pengendaliarq meliputi pemantauan"
Selanjutnya'untukmencapaisasarantersusunnyapetunjukpelaksanaanjabatan kegiatan yang paling mungkin untuk fungsional perencan4 maka dipilih alternatif dilaksanakandenganmempertimbangkanaspek-aspekpendanaandankebijaksanaan hasil guna yang diharapkan' Berdasarkan pengembangan SDM, serta daya guna dan yang akan dilakukag yaitu: pertimbangan tersebut, dipilih dua kegiatan
1.
perencana' Kegiatan ini dilaksanakan oleh Menyusun klasifikasi jabatan fungsional dimulai dari Deputi Bidang Administrasi selama 3,5 bulan
I April
1997 sampai
denganl5Juli|gg|denganbiayasebesarRp'3'350.000yangbersumberdari anggaranrutinBappenasTLirggZD8.Untukmewujudkanpelaksanaan perencana ditempuh melalui tiga tahapan penyusunan klasifikasi jabatan fungsional
Pokok kerja, meliPuti:
a.
PersiaPan'
tim kerj4 (ii) penyusunan Terdiri dari 3 pokok akhir: (i) pembentukan kerangka acuan,
(iii)
penyusunan penyusunan kuesioner' Pokok akhir
kerangkaacuanmerupakankegiatanintidalampokokkerjapersiapan.
30
maksud dan tujuan dari Dalam kerangka acuan terkandung latar belakang, penyusunan klasifi kasi j abatan
b.
fu
ngsional perencana tersebut'
Pelaksanaan.
Terdiridan pokokakhir:(I)pengirimankuesioner,(ii)pengolahandata" (iii)pembahasanhasilpengolahandata,dan(iiii)finalisasipembahasan konseppetunjukpelaksanaanjabatanfungsionalperencana.Pokokakhir
pembahasanhasilpengolahandatamerupakanpokokakhirintidalam
pokokkerjapelaksanaan.Pokokakhirdimaksudkanuntuk mengakomodasi seluruh
isi dari hasiv keluaran
penyusunan klasifikasi
pelaksanaan jabatan fungsional perencana tersebut. Koordinasi dalam
Karo Administrasi pokok aL*rir ini melibatkan Deputi Bidang Administrasi'
Amir' Soleh dan Selvi' Umum, Kabag Kepegawaian, Kabag TU'
c.
Pengendalian.
(ii) penilaian dan (iii) pelaporan' Terdiri dari 3 pokok akhir: (i) pemantauan,
Pokokakhirpelaporanmerupakansalahsatupokokakhirdalampokok kerjapengendalian.Pelaporaninimemberikansuafupertanggungjawaban jabatan fungsional perencana' dalam pelaksanaan penyusunan klasifikasi
KoordinasidalampelaksanaanpokokakhirinimelibatkanDeputiBidang Kepegawaiarr' Kabag TU, Administrasi, Karo Administrasi Umum, Kabag
Amir, dan SeM. jabatan fungsional perencana' Kegiatan Menyelenggarakan rapat kerja penyusunan selama 3 hari dimulai dari 30 ini dilaksanakan oteh Deputi Bidang Administrasi
3l
Juni 1997 sampai dengan 2 Juli 1997 dengan biaya sebesar Rp. 31.300.000,- yang bersumber dari anggaran rutin Bappenas
TA1997/98. Untuk mewujudkan
penyelenggaraan rapat kerja penyusunan jabatan fungsional perencana ditempuh
melalui tiga tahapan pokok kerja meliputi:
a.
Persiapan.
Terdiri dari tiga pokok akhir: (i) pembentukan tim kerja, (ii) penentuan peserta,
(iii) penyiapan jadual acara, (iv) pengumpulan bahan-baha4 dan
(v) pembuatan undangan, Pokok akhir pembentukan tim kerja merupakan kegiatan inti dalam pokok kerja persiapan. Pembentukan tim keda ini merupakan penggerak utama penyelenggara.an rapat kerja penyusunan jabatan fungsional perencana. Koordinasi dalam pelaksanaan pokok akhir
ini melibatkan Wakil Ketua Bappenas, Deputi Bidang Administrasi, Karo Administrasi Umunr, Kabag Kepegawaian, Kabag Tata Usaha, Selvi dan Yogr.
b.
Pelaksanaan.
Terdiri dair 4 pokok akhir: (i) pembukaan rapat kerja, (ii) rapat kerjg
(iii)
perumusan hasil rapat
pelaksanaan
kerj4 dan (iv) penutupan rapat
kerja. Pokok akhir perumusan hasil rapat kerja merupakan pokok akhir inti dalam pokok kerja pelaksanaan. Karenq dari hasil penrmusan rapat kerja
tersebut dapat disusun konsep petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional
perencana. Koordinasi dalam pelaksanaan pokok akhir ini melibatkan Meneg PPN/I(etua Bappenas, Wakil Ketua Bappenas, Deputi Bidang
32
Administrasi, Karo Administrasi Umum, Kabag Kepegawaian, Kabag PRT, Selvi dan Yog.
c.
Pengendalian.
Terdiri dari
3 pokok akhir: (i)
pemantauarL
(ii)
penilaian dan (iii)
pelaporan. Pokok akhir pelaporan merupakan salah satu pokok akhir yang penting dalam pokok kerja pengendalian. Pelaporan ini memberikan suatu
pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan tapat kerja penyusunan jabatan fungsional perencana. Koordinasi dalam pelaksanaan pokok akhir
ini
melibatkan Deputi Bidang Administrasi, Karo Administrasi Umum,
Kabag Kepegawaiaq dan Selvi.
LangkahJangkah tindakan tersebut dituangkan dalam Matrik Rincian Kerja seperti
tersaji dalam lampiran yang menunjukkan hubungan antara sasaran" kegiatan, pokok kerja,
pokok akhir, dan penanggung jawabnya. Dari matrik rincian kerja tersebut kemudian disusun beberapa paket kerja dari masing-masing pokok
akhir serta penjadualanny4
sebagaimana terlampir.
Terakhir adalah langkah tindakan untuk mewujudkan sarana waskat yang optimal, yaitu:
L
Menyusun petunjuk teknis (uknis) internal biro di Bappenas dari tanggal 1 April sampai dengan 13 Juni 1997, dengan biaya sebesar Rp. 6 juta dari dana rutin
Bappenas TA1997198, dan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Umum Bappenas
di Jakarta.
2.
Menyelenggarakan pekan orientasi kerja internal biro di Bappenas bagr 70 orang pejabat eselon
III
dan
IV dari tanggal
14 Juli sampai dengan 18
Juli 7997, dengan
biaya sebesar Rp. 20 juta dari anggaran rutin Bappenas TA 1997/98, dan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Umum Bappenas diJakarta.
Berdasarkan metoda pendekatan pola kerja terpadu, maka disusun langkahlangkah kegiatan untuk mencapai sasaran diatas yang meliputi persiaparg pelaksanaan dan pengendalian, yang secara rinci dijabarkan kedalam matrik rincian kerja dan paket keda
terlampir.
34
BAB V I(ESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:
L
Masalah utama yang dihadapi adalah belum mantapnya kinerja Bappenas dalam perencanaan pembangunan nasional, sehingga menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional.
t{.
Masalah utama tersebut disebabkan" antara
lain oleh: (A)
prasaranalsarana yang mendukung fungsi perencanaaq
pendayagunaan
SDM
di
kurangnya
(B) belum optimalnya
Kantor Meneg. PPNlBappenas; (C)
kurang
profesionalnya pegawai Bappenas; dan (D) Kurangnya KISS antar unit kerja di
Kantor Meneg. PPNlBappenas.
[II.
Dari beberapa masalah pokok tersebut di atas, masalah pokok yang dianggap paling dominan adalah masalah "belum optimalnya pendayagunaan SDM di Kantor Meneg. PPN/Bappenas".
IV.
Masalah pokok tersebut disebabkan oleh, antara lain:(A) belum adanya penugasan pegawai yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan strukfural; (B)
belum tepatnya penempatan SDM sesuai dengan persyaratan jabatan; (C) belum adanya jabatan fungsional perencana; dan
(D) belum optimalnya sarana waskat
yang ada.
V.
Masalah spesifik belum terwujudrya penugosan ycmg sesaai dengan tugas dan
fungsi jabatan stntfuilral ditanggulangi dengan melaksanakan 3 alternatif kegiatan sebagai berikut:
34
dan operasional' A. Menjabarkan rugas dan fungsi struktural secara lebih rinci
B. Melaksanakan Pelatihan SDM' C. Membuat prosedur penyusunan program dan evaluasi kerja'
sesuai dengan Masalah spesifik belunr tenuuiudnya penempatan pegav'ai
vL
persyqratan jabatm dipecahkan dengan melaksanakan
4 alternatif
kegiatan
sebagai berikut:
A. Menyempurnakan sistem informasi kepegawaian (SIK)'
B. Melaksanakan analisis jabatan' (BPJ) di Kantor Meneg C. Meningkatkan kinerja Badan Pertimbangan Jabatan PPN/BaPPenas.
D. Menyempurnakan sistem penilaian prestasi pegawai'
VII.
perencana diatasi Masalah spesifik beltnt tervntjudnya iuktak iabatan fungsional dengan 3 alternatif kegiatan berikut:
A. Menyusun klasifikasi jabatan fungsional perencana' perencana' B. Menyelenggarakan rapat kerja penyusunan jabatan fungsional
C.Melaksanakanstudibandingpenerapanjabatanfungsional.
Vm.
dibenahi dengan Sedangkan, belum terwujudnya sarana waskat yang optimal alternatif kegiatan:
A.MenyusunPetunjukTeknis(Juknis)kerjainternalbirodiKantorMeneg PPNBaPPenas.
B. Menyelenggarakan pekan orientasi kerja kepada seluruh pejabat struktural eselon
III
dan
IV
di lingkungan Kantor Meneg PPNlBappenas.
masing-masing C. Menyusun rencana kerja berkala waskat secara internal untuk
unitkerjadilingkunganKantorMenegPPN/Bappenas.Dan'
35
D. Menyempurnakan data dan informasi pembinaan kepegawaian'
Analisis masalah melalui pohon masalah pohon sasaran, dan pohon alternatif model manajemen Pola Kerja Terpadu sangat membantu dan berguna dalam mengatasi suatu masalah secara lebih jernih dan rinci, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam pemecahan masalah tersebut dapat memberikan sumbangan terbaik yang
dimilikin ya'
Dengan terwujudnya pemecahan masalah-masalah spesifik melalui pelaksanaan
alternatitalternatif kegiatan di atas, maka diharapkan masalah utama belttnr mantapnya kinerja Bappenas dalam perencanaan pembangunan nasional dapat disempurnakan. Pada akhirnya, diharapkan pula bahwa dengan sentakin mantapnya kineria Bappenas
dalam perencanaan nasional maka akan semahn optimallah perenccntailt pentbrngunan nasi onal
se
cara kese luruhan.
36
DAFTAR PUSTAKA l. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jilid
I
dan
Ii
Edisi l(eti-ea.
Lembaga Administrasi Negera Republik Indonesia, 1996.
)
Sondang, SP., 1994, "Patologi Birokrasi : Analisis. Identitikasi dan Terapinl'a''. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Nainggolao, H., i989, Pembinaan Pegag,ai Negeri Sipil, PT. Pertja. Jakarra A T.
Iftistiadi, JB., 199i, " Revitasi Birokrasi Dalam Manajemen Penrbangunan No. I5/IV/1996" , Len'rbaga Administrasi Ne-eera Republik Indonesia. Jakarra. Soeharvo. S., 1996, " Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerinralr Dalam Vlanajemen Pembangunan No. l-llv/l 996". Lemba_ea Aciministrasi Negara Republik Indoesia. Jakarta.
6.
Tjiptoherijanto, P.. L996, "Sumber Daya iVlanusia cli Sektor Pemerintair Dalanr Nlanajernen Pembansunan No. I4IIV/1996'', Lembaga Administrasi Negara. .lakarta.
.,\biclin.
sz..
1996. "Peningkaran Disiplin Nasional Sebagai
Straregi Pc'mbatrgltnan Sutttber Dava Vlanusia Daliinr Mlanirienren Pembangunan No. I 5i IV/ I 996:' Lembaea Administrasi Negarr Republik Indonesia. .Ietkarra.
o
o.
i(urrario. 1995. '' Peran dan Fungsi Bappenas : Apa yane-Diharapkan N4as-u-arakat Dalam Perancanaan Penrbangunan No. 02 . September 199-i. Bappenas. Jakarta.
37
:\__\
Ity
"*
|r)
CO
}Z
(\l :<
(Or co
(f)
1r;(\I<+
cf)
t-
Y
c)
o-
col
f.-
Y n
C\
dl
Y n
0-
c!
o E g a
rr)i )
Y
:l
)<
I
o-
o_
Y
c!ic2 Y::< n,n
Y
n
ulY ilio-
:<
tr,
Y n
n
st
rn
k\
J
= '-) Yt a)= AY
X<
Y n
-g,fe 9E
c
-oY tr-
o-F
)l
o-
o-
t.
s$giegt
9qF dF60
'-o
d\-^\g
Iti'-LIEU
I
@i
Y 4
: )i: i.H x
o)i< c-<
i<(
k
-fi:L:l
'ro i X i< i
k-
,: C iC 00) i o n in t*
.olt
f\.
I
*
o 7 =!
La) :a)0) lo-)<
^
i
o-
Y IY 0_ lo_
:<
ai
F "O'c-X b v,v E
c:
g L i9 l0-
F-
t<
(s!
--
f,-
(o
o-
FEtr,5,i^ c\.t I
F.
o-
Y
c.='6 Gu-c Ih
o)o)
lsi ii
:Y In
$
)<
Y
(L
ro
\< o-
I It
J=:z (I) ltr n lI
J
o
I
-_t_5s ytr o gf
Otu
o-y
la
= tL oU
6
'E{ $=
OIF c vl F3
FIE't
Ei FE
EiFE
xi '=i q F =2
SiFfi
.a -i o z - g''PE t E H'S E::tr5*e? -EE 9EaEi [e tn,d(h
t- c3 c'6 6 g q, or! E'SsgFhHeFg E : > 5,ro pR LmB..:v,,^.=wo . -g :.? E is _: Fr 6 -^'"gPEFf*E E= tu n-'FkF$6c< -odH*g?
n!rUF-gvex
v
J
O-vF
./
*_
,/ rJ=X /.- -c6 ; (6-o
+Vt--!UL /\v lu !
I
\u
-Y \u
/,frAl-3:pFi EP'5 g
EF;E
p- >.
'=>
(6
5f € s to
ept U)
C
e*$aE€ tn
(g
E
FilBgEffi[ 'Y',gg3€ffi E rE)C-r \6 sqFHg€ s' f
\€ E.Eg: \*9t;r
E
5-g*'^€
8"2
6 8d d Es B ER *i 69 9c
3€i HEfi
Eeg o; :
Pokok Akhir Penanggung gugat
>aket Kerja No. : 1
?
4.
Pembentukan ti'm kerja Kepala biro Administrasi Umum
Plembuat: undangan raPat
Sri, sekretaris
Menandatangani undangan raPat
Kepala biro administrasi umum
MempersiaPkan ruangan raPat dan.konsumsi
Nasir, staf biro administrasi umum
t hari
Rapat pembentukan tim kerja
Kepala biro administrasi umum
t
hari
Membuat
Kabag. KePegawaian
t
hari
SK tim kerja
Penandatanganan SK tim kerja
Nasir, staf biro administrasi umum
il ii--""-"r Jumlah tl
5
----*.-.-
.*.--.-',-..+:-
100,000
Deputi bidang administrasi
, Mengirim SK tim kerja kePada q'seluruh anggota tim kerja
t hari
orang
2 hari
I O trari
100'000
Pokok Akhir Paket Kerja No. : 2
1. 2.
4-
7
Menyiapkan konseP surat ke para kepala biro
Penanggung gugat
Pendataan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala biro Administrasi Umum
sekretaris
t
hari
Menandatangani surat ke Para kepala biro
kepala biro administrasi umum
Mendistribusikan surat ke kepala biro
Nasir, staf biro administrasi umum
2 hari
F{endata tugas dan fungsi
7 hari
dari tiap-tiap kePala biro
Kepala biro administrasi umum
Mengumpulkan tugas dan fungsi dari kepala biro
masing-masing eselon ll terkait (36)
4 hari
Mengelompokkan tugas dan fungsi
Kabag. Kepegawaian
I
SK tim ker,a kePada seluruh anggota tim kerja
Nasir, staf biro administrasi umum
z hari
Mengirim
Jumlah
350,000
hari
200,000
Pokok Akhir
)aket Kerja No. : 3
Penanggung gugat
Pengevaluasian tugas dan fungsi yang ada Kepala biro Administrasi Umum
1.
Mempersiapkan hasil Pendataan dari peraturan-Peraturan ttg fungsi dan tugas yang ada
masing-masing eselon ll terkait (36)
2 hari
2.
Mempersiapkan administrasi rapat evaluasi
kepala biro administrasi umum
t
3.
Memimpin jalannYa raPat evaluasi
deputi bidang administrasi
hari
1,400,000 14 hari
A
Mempresentasikan hasil pendataan dan peraturan-Peraturan tentang tugas dan fungsi Yang ada
Kepala biro administrasi umum
5.
Merangkum hasil evaluasi
kabag. kepegawaian
6.
Mengirimkan hasil rangkuman Pada Kabag. KePegawaian biro
Jumlah
3 hari
2 hari
1,400,000
Pokok Akhir Penanggung gugat
'aket Kerja No. : 4
Penjabaran tugas & fungsi secara rinci & operasional Kepala biro Administrasi Umum
1.
Rapat penjabaran ditingkat biro
masing-masing eselon ll terkait (36)
3 hari
2.
Persiapan administrasi pembasan penjabaran di tingkat dePuti
kepala biro administrasi umum
t
3.
Memimpin rapat pembahasan
deputi bidang administrasi
hari
7 hari A
T.
Mempresentasikan hasil raPat penjabaran di tingkat unit kerja eselon ll
masing-masing eselon ll terkait (36)
Merangkum dan menggandakan hasil pembahasan
Kabag. Kepegawaian 3 hari
Jumlah
?Q uf?fl$ nr oo -:::::'-
:-
- ::-a_-:-_:-i-
: L'-
14 hari :
700,000
700,000
Paket Kerja No. : 5
Pokok Akhir Penanggung gugat
Pengujicobaan Kepala biro Administrasi Umum
4
t.
Pengiriman hasil pembahasan kepada kepala eselon ll terkait sesuai dg bid. tugas masing2
kepala biro administrasi umum
2 hari
2.
Uji coba yang dilaksanakan di masing2 unit eselon lV Pada masing2 unit eselon ll terkait
masing-masing eselon ll terkait (36)
10 hari
J,
Masukan dari masing-masing eselon lV terhadaP konseP Penjabaran untuk disusun menjadi konsep unit eselon ll
masing-masing eselon ll terkait (36)
2 hari
4.
Pengiriman masukan2 dari masing2 masing-masing eselon ll terkait (36) unit eselon ll terkait kePada karo administasi umum
2 hari
Jumlah
36 orang
16 hari
Paket Kerja No. : 6
Pokok Akhir Penanggung gugat
Penilaian Kembali Kepala biro Administrasi Umum
1.
Penggandaan bahan-bahan raPat penilaian kembali
kabag kepegawaian
3 hari
2.
Persiapan administratif raPat penilaian kembali di tingkat deputi
kepala biro administasi umum
t
3.
Memimpin rapat pembahasan/ penilaian kembali
deputi bidang administrasi
3 hari
15,000,000
4.
Merangkum dan menggandakan hasil penilaian kembali
kabag kepegawaian
7 hari
5,000,000
Jumlah
3
orang
hari
14 hari
20,000,000
Paket Kerja No. : 7
Memimpin rapat untuk merumuskan tugas dan fungsi
Pokok Akhir Penanggung gugat
Perumusan Akhir Kepala biro Administrasi Umum
kepala biro administasi umum 500,000
2.
Menyimpulkan hasil rumusan tim kerja
kepala biro administasi umum
?
Mencatat hasil perumusan
Sri, sekretaris
4.
Menyusun konsep surat edaran
kabag kepegawaian
5 hari
t
hari
hari
5.
Menetiti konsep surat edaran
kepala biro administasi umum
o.
Menyetujui dan menandatangani surat edaran
deputi bidang administrasi
t
7
Menggandakan dan mendistribusikan surat edaran
Nasir, Staf biro administrasi umum
21 hari
1,000,000
Jumlah
5 orang
28 hari
1,500,000
Paket Kerja No. : I
Pokok Akhir Penanggung gugat
1.
Mengamati pelaksanaan seluruh aktivitas pokok akhir
kepala biro administasi umum
2.
Mencatat data hasil pengamatan
Sri, sekretaris
?
Memantau pelaksanaan
deputi bidang administrasi
4.
Mendata dan mengumPulkan hasil pemantauan
Sri, sekretaris
5.
Merekap dan mendokumentir hasil pemantauan
kepala biro administasi umum
Jumlah
3 orang
Pemantauan Kepala biro Administrasi Umum
17 minggu
1,750,000
17 minggu
1,750,000
Paket Kerja No. : 9
Pokok Akhir Penanggung gugat
1.
Mempelajari dan meneliti hasil pemantauan
deputi bidang administrasi
2.
Membandingkan standar dan realisasi
deputi bidang administrasi
3.
Mengidentifikasi bila ada penyimpangan
deputi bidang administrasi
4.
Memberi masukan
deputi bidang administrasi
5.
Menindaklajuti masukan
kepala biro administasi umum
6.
Menilai keberhasilan Program berdasarkan hasil Pemantauan
deputi bidang administrasi
Jumlah
2 orang
Penilaian Kepala biro Administrasi Umum
17 minggu
2,800,000
17 minggu
2,800,000
Paket Kerja No. : 10
Pokok Akhir Penanggung gugat
Melaporkan pelaksanaan tiaP2 pokok akhir kepada dePuti bidang administrasi
kepala biro administasi umum
2.
Menyiapkan data laporan
Sri, sekretaris
3.
Menyusun konsep laPoran paripurna
kabag kepegawaian
4.
Meneliti, menyetujui dan memaraf konsep laporan PariPurna
kepala biro administasi umum
q
Mengetik konseP laPoran paripurna
Sri, sekretaris
o.
Meneliti hasil ketikan laPoran
kabag kepegawaian
7.
Memaraf laporan PariPurna
kepala biro administasi umum
8.
Menandatangani laporan paripurna
deputi bidang administrasi
9.
Menyampaikan laporan ke Meneg. PPN/ketua Bappenas
deputi bidang administrasi
Jumlah
4 orang
Pelaporan Kepala biro Administrasi Umum
19 minggu
2,000,000
19 minggu
2,000,000
(! bD (g
,q qJ
q,
h li I
2
Jqi X
I
fr
p
G
li
6i
o A !t p
7, Fv-l Fl A. !l
(! qJ
L rg
6 OJ
.1
r! (g (g
o
&6 0,
.-
4 t' --'-r
--r--'-1aa^-'i-
-*l---N
f-lro Yil<
rL lo.
SG ?,w
m
?,G
o
,?,;
s a
,?*
I
E
k"; z ]rn
roior,9
xixix /
v2 at,,,', zttJ
-
069
r
(u
nfiv
a 3 lr ru F- 60 0) .u o- F-
oa) a-../.' V rr -oY
o= V. I AY
,
t{
5s !( cE
Otu F
o.y
I
.-(D #, LLr_rvL -
\V
d
!v
o)
()i >=E
F
# s n€
c
b.d
6 o
=A:
(6$ X .y';:
s*
ooo) 66 (L(L o- oo_
-614 oi< :>= CE
c)(I) 0- 0)
;'6
(Da=
T::
ci nn
nia!
lzi t
z
t
l lu-t tJl
(L U)
Tf tU n
ia-l *-T--
G F F-
=s) or'H F
lltll r
Trrrlj - FF
,A
ot 6F -l
YIEd sl E6 (trlE * otx a trld _* 'EI - O Ei Eh IF l-\Jt
lI
z F
6 tu
v
{rrl-Y
(El-(g
(5
r=l o Eo
€lo- 3
1g
t 3 '
{:
E H a F [F * 9g,N SE 6 jvE :F's 9?y frE2 E: =ficc t*- Eb:..'c;r 0):<sa) [? eEHfi
H
?
>
&=F'
3
.it ar: roCEo
./--,/9
| ,rFl Y
#i Li HE Otr
, Nz EEE
-
E
cc cD (g ooEb x
3
+NZ 8$EEFs -2 €6 /A5'sr> PL; F
z tr,
a a
" o)co , B3 SEFEFEt =o)< -y, ?7
x-^ (') (ll n- o_ o<. u) o.e Z'?'*,? c'61P d^ \c) VNr-(U\vrrA J: J:-^ -l{'>F tE : a
s*F
(g
0)
vr()
(5 *g =Ft E 8.9 3n:€E5Es,,?E bPUihqEHg"i '-L
-
@
E'fia Jo)
,*?g;?f;#rs 3sd CG)r \sFE s6€EEe bFE 0\'.*3o-6F*.o \L\aE a-=EF io
(I)
)l L
J
I
I
Pembentukan Tim Kerja
Pokok Akhir Penanggung Gugat Paket Kerja no
:
Pimpro Diklat Ap. Negara
1
Uraian Kerja
Menyiapkan temPat
Lusi
Menyiapan konsumsi
Lusi
Memimpin rapat
Kapusdiklat
Mengajukan nama-nama tim kerja Mengetik Sk tim kerja
Kabid
Meneliti hasil ketikan SK tim keda Menanda tangani SK tim keda
Kabid I (TU)
Menyampaikan SK tim kerja
Lusi
II
t
hari
t
hari
I
hari
Lusi
Kapusdiklat
Pokok
Akhir
: PenYiaPan TOR
Penanggung Gugat
Paket Kerja no
:2 Penanggung
1.
UraianKerja .'.: ,.: ,,: Menyusun draft Tor
Kabid
2.
Mengetik Tor
Lusi
J.
Menilai Tor
Kabid
4.
Menyetujui Tor Junrlah
No
'..
: Pimpro Diklat Ap. Negar
..
F*ab
Waktu
':.::,:.:,.:.'
II
5 hari
t
hari
t
hari
Kapusdiklat
t
hari
3 orang
8 hari
II
Biaya Rp, 300.000,30.000,-
330.000,
Pokok
Akhir
:
Penanggung Gugat Paket Keda no :
Uraian Keria
Biaya Rp.
I hari
I
Kabid
4.
Lusi
6.
Menerima surat pengajuan nama peserta pelatihan Menyeleksi usulan peserta Jumlah
4 orang
).
Waktu
Penanggung Jawab
Mengkonsep surat pemberitahuan pelatihan Mengetik surat pemberitahuan pelatihan Mengkoreksi dan menyetujui surat pelatihan Mengirim surat pemberitahuan
2.
: Pimpro Diklat Ap. Negara
3
No 1.
Penentuan Peserta
Lusi Kapusdiklat
t
hari
Lusi
Kabid
t hari
t
II
Pokok
hari
4 hari
Akhir
Penanggung
:
Gugat :
PenyiaPan
& Penilaian
Kontrak Keda Sama
Pimpro Diklat Ap. Negara
Paket Kerja no : 4 Penanggung Jawab
Wakfu
Biaya .'Rp.
Pimpro
2hali
2
Mengkonfirmasikan kontrak kerja sama antara diklat Menyiapkan kontrak kerja sama
Pimpro
5 hari
a J
Menilai kontrak kerja sama
Pimpro
2 hai.
4
Menanda tangani kontrak kerja
Kapusdiklat
t hari
1
sama
Jurnlah
2 orang
10 hari
Pokok
Akhir
Penanggung Gugat Paket Kerja no :
Uraian Kerja Menyiapkan daftar absensi/registrasi Menyiapan konsumsi
2
Pembukaan Pelatihan dan Pengarahan
:
Pimpro Diklat Ap. Negara
5
No 1
:
Penanggung Jawab
Waktu
Lusi 100.000,-
Lusi
I
) a
4
Biaya Ro.
hari
Kapusdiklat
Memberi pengarahan sekaligus membuka pelatihan Membagi materi pelatihan
DiT.LPPM
Junrlah
3 orang
Pokok
I hari
Akhir
Penanggung
100.000,-
: Pelaksanaan Pelatihan
Gugat Pimpro Diklat Ap. Negara
Paket Kerja no : 6
1.
Menetapkan jadwal, dan tempat
DIR. LPPM
2 hari
Biaya Rp. 50.000.000
7.
Menyiapkan materi pelatihan
DIR. LPPM
8 hari
20.000.000
J.
Menyiapan instruktur pelatihan
DIR. LPPM
2 han
10.000.000
4.
Melaksanakan pro ses belaj ar
DIR. LPPM
30 hari
25.000.000
).
Mengevaluasi proses belaj ar
Kabid
2han
5.000.000
Jurnlah
2 orang
44han
110.000.000
Uraian Kerja
No
Penalggung Jalvab
Wakfu
1,..:..:,:,:1.
III
Akhir
. PenyiaPan Sertifikat Pokok Penanggung Gugat : Pimpro Diklat Ap. Negara
Paket Kerja no : 7
Uraian Kerja
No
Penanggung Jawab
I
Waktu 3 hari
L
Menyiapkan sertifikat
Kabid
2.
Mengesahkan sertifikat oleh ketua pelaksana pelatihan
Kapusdiklat
t
hari
a ).
Mengesahkan sertifikat oleh penyelenggara pelatihan
DIR. LPPM
I
hari
Jumlah
3 orang
5 hari
Akhir
Pokok Penanggung Paket Keda no
: PenutuPan Pelatihan
Gugat Pimpro Diklat Ap. Negara
:8 Uraian Keda
No
Penanggung Jawab
Wakfu
I
Menyiapkan acara penutuPan
DIR. LPPM
2hrr
2
Menyiapkan tempat penutupan
DIR. LPPM
2 han
1 J
Menyiapkan konsumsi dan acara hiburan Menyerahkan sertifrkat kepada peserta pelatihan Menutup pelatihan
DIR. LPPM
t
hari
t
hari
Jumlah
2 orang
4
f
Biaya Rp.
Biaya Rp.
2.000.000 10.000.000
Kapusdiklat Kapusdiklat 6 hari
12.000.000
Pokok
Akhir
Penanggung Gugat
: Pemantauan
; Pimpro Diklat Ap. Negara
Paket Kerja no : 9 Uraian Kerja
No
Penanggung Jawab
Waktu
1
Menentukan jadwal pemantauan
Kabid
III
I
2
Memantau Pelaksanaan
Kabid
III
42han
z
Mengolah dan mengevaluasi hasil pemantauan
Kabid
III
t
hari
J
Memberi masukan penyempurnaan terhadap
Kapusdiklat
t
hari
Jurnlah
2 orang
Biaya Rp.
hari
45 hari
50.000
50.000
Akhk
: Penilaian Pokok Penanggung Gugat : Pimpro Diklat Ap. Negara
Paket Kerja no : 10
No
UraianKerja
Penanggung Jawab
Waktu
Kabid
III
5 hari
2
Mempelajari dan meneliti hasil olahan pemantauan Mengidentifikasi penyimpangan
Kabid
III
36 hari
J
Meresume hasil penilaian
Kabid
III
2 han
4
Memberi usulan tindak lanjut
Kapusdiklat
t hari
5
Menyetujui usulan tindak lanjut
Kapusdiklat
t
jumlah
2 orang
i
Biaya Rp- ,
100.000
hari
45 hari
100.000
Akhir
.
Paket Kerja no
: Pelaporan Pokok Penanggung Gugat : Pimpro Diklat Ap. Negara
: 1l
No
UraianKerja
Penanggung Jawab
Waktu
1.
Menentukan j adwal pelaporan
'.:..'.::.. kabid III
')
Mengumpulkan data pelaporan
Kabid
III
49 hari
3.
Mengkonsep pelaporan
Kabid
III
2 han
4.
Kapusdiklat
5.
Memeriksa dan menyempurnakan pelaporan Menyampaikan pelaporan
Kabid
6.
Menyetujui hasil pelaporan
7.
Biaya Rp.
5 hari
I
hari
t
hari
Kapusdiklat
i
hari
Menggandakan hasil pelaporan
Lusi
I hari
200.000
Jumlah
4 orang
60 hari
200.000
II
qJ
o)
l?'l
L
Lr
et) a!
7,
J
o
j A !l
(l
t
zf'-I
uo
(r]
d
!| F !t. G tr (E
F,
a (! q) FI
qJ
.$ A F E
F T
gF g6
IF EE
x.E 9'A fi_ 3 $c 9o :E € #H' EE ,3€ E o-r 6 1 = $ *e t; E = EEEF E EE €F EE E 'A g'F sE o € s E € o € o E o oo oo5- o5 cro o es ooo0- o-F o-|r a-a .=
X
t-F
:PC
E
F
o
o-
rNcO$tf)(of-@o)g
ffi ffi, ffi A";
ffiB :R*k
tn
#,G
@,*X !€
=^ =r
ie
E< ^l
4-a
J
=e -et
z .; .
z2
.- -.JT)
l:
-,=-
V2ril=:Ei
z
t
!.;'-5 =-e =.= a._.2€BeE.== -==,=.2^=<=J
F
v=*i€EAZz z 5 5 $! ? 53 >A=^==;Es-
*1= }l22 z2t
=
<Ji
PP=
11<
F€
a;4 >4
Fiz i;u
an
=z==€ ? 5'.:5 '-=
lb
z z
z
q
te
t/)
;-= .==;
= = " / =r J
EV= <-. c :.-r
F
4&zj =-=F r'=+
0
F.=u
?
E* ir
=
-
6
F
.-
r = !: ES: ==*zE ;re t:4 .a< cr=< 4 OF ';'i 3e'L
t
e
^i ;- oo =<'= =- =
i!
r;
c-
(6
() (0
o) ('
o
)< c0
n:
tq =P
c.!!t x 0)o)o)
LL*
o-)
;
(s
CI
(tJ
(t FC' 'r= =7
)< v=
9
ofr nn
rn
-(o
'6
_cg
(6
--r
o n o
ra! 619 c* ao u-|y')
^:= (oi: -a .7 6c o(6 :
'6, 0
r a (g r)
E o) o-
c f
.}
v o
z .?
(Y
LU
:<
F
LU
:<
(-
.x o-
'= (.
0)
J =io G(IJ(U0) E'0(6 L'OL
R
LLgV'
(6(6(g(g0
z:
G
(6
Y
cE
C',
EEgE :=c?,(p '6 P b E E F
:F
;7
-L
q .3- €E € i
bF E cH kA X :s : R
=f
g h'
;o 0€ qji n 6'e s is F-c r]E e :S €
Xs sH XA 3E 6o ;e E-P 'a! .EE :: E ';.: yt cF trH c >-o c-)i 0):
E
cr o =
o.a
>d >:
o
o il
E
O'
cr)
c o)
xo. G o N r) E l< rf ol
o o LJ
o
'6 (0
.C f
(o
a c
6
o O O o
o
ci
(f
(Y
O o O o
O O
ro
o rf)
tro
t?
'E
'E
r
O c)
q o LO
C9
a;
CL (T
(fCL
(o
a
:) F :<
c ol,)E
E3.d_ oc(l)
a-
=
'g
'g
(!(uco(o(0(o(u(0(6 iC-c.c-c-c.-c-c-c'
'E
'=
'E
'E
'C
;
l-
L d
P'6 53 o)$ co) (0G)
(5 (5 (5
o),
(o, u
n
Jg
=o bX
o (o
n-
E=::
)< rrl \.c' )<7 o )<7
(g
ro
C\lOJrrrNCDN
f=i -
'=
v
LdL (o
E;'Iffcl^)q.= cYcr)cO-cY-OO) (o(Eo(0o)(g(6oqo ZY,ZOZYY
Oil
c
.-P-E
UE 3 tg EE P Y'? E € fl S E fl- E E
-) T,
-lJ
z co
o
z
') rY t! Y F il| ><
n
= li :)
6 e -u c! tr 5 E 5 .= gE F= = g; E P 5 5; ;i ;3. *q x : F P :E E$ F BE f; _vc ;e ' E E a E E€ i& :E gE E 1 ctrh c Ffi triv iE co F c0) co cr H ;; trH o.< a) o;R
z
b
o-
h_
o)
f
F
rNCetto(.OF-€O)
(])
E cG)
-c
L
-2
(D
l< (6
a
ol r\ F J $ N
o 1 o LJ
C)
iii:,.;:#ii:i ir]:ii1:t.tt
s-:.::i::3::ji
iiii:::i::+i::i
*i.;iii::::,ii
nii.'iiiii iiiii:i:'.i+ l::'.:'.lt:::iiii
ffi .:::::::::i:::iii:t
(o
:!:::tlti:i:i:i::i
g
-n:i:::::i:i:iil
6q to(l)o a-o
*ii":r;ii:#
(6
*i::i:j:ffi
)
-o
>.i:i+:jii:i
O
:>-:i::sij
:::+:::1 a-f.:t::i
;
'24iit
o o tYO
?/n
-
--
Ft-cc )J\ 'lJ'o?!!
v=
6ft )<7
('Z =u-
a
JN
t9E
JOO
vvn LL4LL
(U(6q)(sc6
OE nn
p,,
g=o
YYOY)< c\v7
EE.:Ea C\v-JG
h P
c
*4 F E
P-F F.'"x :
i i F$Sf EeE f,'6Fot:ooPt ;=* i& e* *Bg Pr EE gH EF €*g *= gg* TH =
fl
6
(f ci
z )cr
tIJ
Y
h t-L Y o-
!ii!:i::::
::*:fl
,ffii :::;iii::::
E +I EE ;E g gs 9!s €E - E - Fs trtr Lr Ee 6t. 5E 67 g g[ >-E >-u >59 E& E
liii:fl.iriii,i :ii::*::i::::iil ii:il!1,';.i:+i ::::ii:i:;:il1+
:fr,lii:'.:rii
,rdiriiiiiii 'F,. i.:.':ii:i:t tE:ii'.i..,.:::l
:riri+i:i::.rii
t-)-':::il.#
:i liltillll] illi:iii;{i
il
riirii li!.i:::i:l!:# i:i:i:ir::i j:i:i:i:::
:+:ii:::::n:il
ii.ili:iii.li: :::::::iliiilll-ii :
::::::::i:::::::i::ii
o
.Y 16
o-
N or F
rc\c)
.f
rr)
(o
N
= lf N U) f,
o
z J |-)
z I'r'l
I
I I I I I I
(6l
o
E
itffiiiii si
-
iitiiiiiiiiiii va 'it.:i.iirii:i:! Fi iilii:i::i::ii.:iir:l Cl '=
friii.,+l i,...,i:iiiiiiriil :tE:::::::r::.::::::{ ::::::A:::::::::::::::ii
:- | ts l
E
F
&l (!l -l (!l ol ol -l
.Y
I
-t
I
^r ,:(a:aiiir Xl
7| n:::::::l^*l cl
O,i:ir::-;l ii:ili::i:i:t
riiiiriiiiiiii:i '::::::::
::l:::;r:.:
, :: :i:1.1.
tii1,:,,:t,,}.::ii:,:,i.
i
LI -
t-
|
E
!Ei
FI
?t
:lci:i:t#l :l : tr ;n iil-t :-i:::r:-i:
-i -lvtl (ol (!l cfl JI
tr
iriiii;i.,l cl r iiiiiiriiiii -El
(gl -cl rl .:.I .)l
-! (0l 'Fi al ol
3l cI
'al -l
ct q)l
co)
o_t o-
-l
$I nl
at F) 0-t n'
(Dl 0)l
*l
o
o e
E n
-l"'l:l =
o nU'
)<
Q
\l
k"; q'r*
a
ffi ffi
w ffi"tr zFa
kG
xs z' t{ zi <;
v,
aq
g.q
I€ =
l,)
En -v ,... =!
-
=1 <,i
.2f
z F
=e<
,.=t r-sr ==2 EEg-|ciAiE#:: aziei=€;?
TEE.
sgE ztr14 <>x 7Z*
E-r,E€sFEZEEEz
EH*? d> z .., ? 9(
ait:2;i=
='4 -$$_E+; =- i 2 tz>
=<9
i3z
EVE
;ilg::
z
3i== {i:==z
"aEF
3
v)
w
i;
E
=
;?zE * ? F
=
ii
!=Es= E i =
J a
o
l<
,o: g ,A) ;:k d3 ()._
O
o
CU,
ro
-u) (o.=
E.
o)G crt
ci
t'r
AL an l)
5< ie o(g
o- )<
.;
EEE
rF(
E E 06.r^'-: g FE g H g Eg {;' E t R'P str H $g $
:)
J"ra
CI
ta *;
<x
6* Y)
OE nn
Ei E s fi I fi f E
-
-F
ll
d o_oo
Y
E g
U)+ .-(g
E15 \L (g \Z
vG 'c
E T)
; EE '= <e
.) X .(9 ).
Gdr' P P €+ -? o -i .q.q o :<:< O
;
6
X
H .s if
'c
IU
c r0c
tt-
lo
lo) tr(0
15
-
o_
o
0) a c o f<
z
(U
-) (Y
(E
LU
\<
-
o
Eg
o)(g C-O)
lrzs \v6L
!-
'i=
L'
tCI
c q
-)oEc :vfrg go) 'i^L P
P
b tF
\1
*o EF E h(tr F P
ru,= -!
.-
g
o-
c
to
P,P =
tl
P HE F b b^ F
F
Ltl
H_s x tr-v 0)
'-NcDsf,to(oNcoo>o-
E '=
'6.,
6
m-
c
g g6 E EE = E . 'E P q E: :fr o- e ; : g Ed E F -.9 ; 6- d- ; E € =
r-=
o* oo
L
tr
S
=
E
F
(g
J
a
E
s s$ s g g g
-fit E,', J
q)
l< (o
c{ oE J rl. C\t
a J o
o
)<
@tr
o O q
OOP ^
t-= 6t ac
vv
ooR LOLO:
F
=3 =a
L
II.
CE (gc u, qts .=
-U t8
E9 0)(g o-Y
O O
ci tTci
ci
cL
rf
E
tT
gLLL.LLb
(9(6(g(0(6(gG ClNrFrC)C\j
(-
;
.(g (g
B= (su-
(5
f
(5
r,.(5
=7
Efr
:4
9= ofi nn
oJ o
EE*b fl.ylf,
o-
!]3-.A
ooEnZ. (6(6'ic::o LLJ,(.N
Y}(Yrocl)atL gr-O-n<6(60yl
O) --L
(6(g(UtX
o:r.;f: cc--
(o(u';r0*aC iot?EXGG '-c c g of o = = *= (r'-= ct # l
E F E L
s
6 q h E E* Es 3- H Ic
o) ci
z -) ctr LU
.u E qe €i fr Ef E -a E *a s3 +* a E a# 1 i.€ I *.8 E E= c c= cO O c ctr c =q o o ;n O H o.<
o-
o
_v,
(o
n ol n
-
F.
Y
(U
q)
Y
LU
c
L
rclcD:flf)(ON
= t$ N
Q
o (J
L
(F
'6 (g U' 'e
-'= (g: |=
.. .(g :f,
L.,,
R<
E9 o(E
-o
O r
;::fil!::i
.;
-
f
o
!
(El-F dUJ*
rn
<6 dft Yz (J
-:3 L.l
G
,-. (5 =7
)(
C(g
o-
CI
on (6f.)
(o(g(5
'Fo
L,'
v
*>
*o-o) y,(5 -EY.oY o(u(6G AYYV
lrl
F ut
.q ()
J
E
)
LJ
o L
o
o_
c)
a
E
c
5 L
(s
n
-
q-(6
E
J=al
'= l-vv
-;
0)
ER F X Ed s F R h' 'ii I -sc E* E ; :=. -Eo- E* *H ; f
c
;E
-Y Fo '6q or tr P.s s
n=
-rf
I
(U
.!v.€4F
z
'F L,,
t-
r-(s
o
0)
v)
6
LJ
o L
(g YYT
o6-8. eL
ct
a (o
^(D YO-
!vJL
LU
.g
-
i:
*o 'U * I 6c >rr b = H_E
Y
C
O-
I '9 Y
eE r
trif ; E€ }F E Ea
E EE E E+ E 'iP a* -' e. 2.9 ? -G-9 o c);i o c) € o oi >6-
Ne)sLo(ol'-@o):=
Y'!E=
g o s
E c)
=si:u) i.yoo(6 (sC')o-.c
9$(str !=(6
E Ya
6
'r'i--\L
R RR b;
E d EF 66 F: 6f
Ja = .A
Eo
a)
i< rr
N n E l( rf C!
o ) o
ro
o
z ; *-.1
f'-)
zrr'l
c\l
o o
.x N
o o o
otr;p J€sJ"",,s
{ew"J
Er$
i
f,
d
F
d
f
f
I L
gt
:Ql?"c'x
o ;
Ia
ii&
i F I
{
t
E
d
d
=*,'*W
f
f,
/n
o
zJm v< 93 *< zu-l
o
-xal E
(L
Y
F c 6
Y
=6
a
E
c
a
o
E
o
'6
o
!.
Y
2
I
6
o
r
6
6
o
o
6
@
o
E
L
Y
o
o
I
o 6
c
c c
o
o
o
a
o
F
5s 6fr o-Y
o)*
z ts k
fi trl \(
$i*ggE*$gFE gFsg$fr8;*ut
a
cEt t-r.tl
KEH
3ek -)>co
a*2 -t zl $9& ge
F
26e =dFr 92+ zi< uJ*(' n ltl
E .Y
*@.2 E=.i (r?tr (/, r+io
o
-(rlU ;iro!
e_t
6 Z''6
'/
/ I
//
g
./
*=ee!
o)= 6^E
qr'
ggFIqF :t xz ;€;gBE 6
Z cr
/(o /(6.0 -oo />(6 c'a -o. I ;(t I ;46 gE
vJ
|
a
\
(U
ia
6* +E:E;:E (o;JrjF€
\
=o) E> .9x v,z f,>< ll.
@
\
:LI
€
gF H * s 9: 6(u " 6 F;TFNE -4tr r
au l6
\s \d \-\
*A<
\
y;;&sr
q!;sEH '$ ss iE 0r'>t
Co"a'E r
t\*--t--
1 ft
*
o
-)
(s L
o
Y
rf
F L
'l::
c(E
E> 3e Td ;;(D
o-O F C'
f
(r
(r' (t
?il
xg oa
Y.Z Oul o- a-
m
= '2 o
z)
.E
(t
E} -(!
CI
z z.
lrl n
EC)
JA
€ = E = =t = -'z n,sael+ds€ ':=o$o)
SF-dgaYoo:(
.3
x
EF -Y
2 u UJ
\<
z (f r
:)
E,e '=
FE.-.G
EiFF.sb.sd ::.=cg=.E=Y * F E g Y s-a.
;69.:,SF.Ec 5.-s!9-FYFTE ^2=ot!vGvF
a g fi 3 i6i3n=
-g
o z
=.:<eEEiE lEdcobc!
f,
;;E
tr Lr.J
:<
F UJ Y
? fr e=Y
F6=;l
bE€
€ECEEEgEg -ojc'isddFdoa
; J
-)
(6
f, o
;
6
G
N
l(
o)
cG
I
tr
cr
L
o
:<
c(6
f F
a J€
!<
bd o-O
-Tllr
F
(t :) o. rrO -l-
Y6 Jq
6e >
Olrt o- o-
ft
=
co
3 -l
(, z:) O (t
z zul
=, .= aic
.=
*,
=
6'fo ::a==l
e
9 €Y = ?€.si;H'3=6'
€;*55esg$ =E 5o
-) E
uj !4
zg tr r
C\!
f
o z a UJ Y o_
E3 ge : Ha 5F l :iq iE g rag E E 4 Ei H E
EET 6E-e
J
=' :E';i{+EaE E55E€i$ss
-
s
EE:q:
iE H S = gEggg
sEs5E55Es
.i
z
*
?
E
4*P
=EE
Y
ul
;x
$ie:irt@F-co
cD
L
o .o
I
rf
ta ^
(D
Y f
(g
7t
= t--
hat
3
.F
-I
o-O
\<
T
F-
(,
) o
rrCI
:lfr vY
6e :
Otu o- o-
N
f-
I
I
ll
m
3 r^
z:) /fI
o
z ztll
o-
-c
3
sg
cJo)
V=€v==F J66-vYoo)< 6
'6v 9-6 Jal'6
-:9: =.=c.y :n5(!
;Ec-o
.? cc
tIJ
Y
z
C. CO
o z
EEEi F:=g: g g g sE* s E
cc
UJ
Y :< n
a; a; 1g Flqgig C E [[F E .o?c?"E4.E s s ?E E r 3 i tgPgETSgZ si]-e;FiFgE
o z
-c.iei+rrj
T
A
J
E
)
5FE:34;Hg
-f,
t--Iil
49$xbt asc=a:
e E
sro
^i
L
q)
c
.o
cc
o o
:l Y r-
E5
'6=
d)(D o-o
:) F
Y
3
F
ll
(t f,
o
rr (t v:a
o B -)
\.frl
(5
6e >
f
v=
O nn
trJ
z -
CI
z -UJ r
6 '6
'=6 6=r 6o-o
€Es
tr
ESF
Y
:;*ET en2e
E
6i(/,;=RE6 5 ;6
UJ
z )
o
i'6EE:T e E F eii
-oo6lrX6'; ^o-.Eg 6'i96=t-t h\6y:vh:
ctc:'. 0-a?ai=F :'i.xz
z
E'= :;E=EO:=E: €;-66s)o) ---
.?
rf
lrl
;
F
Fg
p
e E.E
aoooooq =
Y F trl
Y
;::co.
z
c!
r\
--)
L
o .9
03
U'
o J
Y
tr
ar
(6
6 r
C) (6
]G> : rn
:J -o. (I'j|(D
rLO
l F Y B
'EE6;di s
()FFr
F
(t :l
o (rO =\1 ft
(D
-L
= -?
-"9 ()
z:)
l< z. Otu o- (L
C
rv
EiCE 5EgE-Et?
CI
(t
z.
zul
?
F.gEE €)<-.c
s
.SP6-3ee 6E6g*g SoE EE, ='v:t.= =.-a
XFEg
? (r u
Y
z E.
rO
€; Pg
i E .? ? s
5
cd^'A?
[;
=-
g E 3 E Eit=3 EE; ? E g PE; =Era6_V
=cg.o^:, irt/l>
€.-s9AEE €
E- F fi, E ! ;: P F E ;? >g t'a "=g s€ s: s s s
z .?
tu
Y
FUJ
\< n
z
;
':c00
(\j
t
J F
: ?
; E ?
E
(6
o6
c(g I
(s
E
o
o) ((D
n
:o
fr
(6
:c (g (1,
I
f lY
Fa)
3
h- at o-O
';
'i
e |f)*Ct ,z/' tltl
F
rr(5
='z Y/n
xg oa
5G' o- o-
----_^-'\- n \_.\
,/
\
tttl tttl ltll
o f (5
'tr
c0
B -)
o
z
ft4 (t
z zttJ n
::
:3
F*
58
Y
'= o) G:6€:(ES (lO(g€O=(g
YOYYO/f/.Y
6 (6
=Fn l;;(0 .gsi. ;(o
;-EF;3 E r
€
c=eZ
-l L I.IJ
z (o
cc
)
z
\l n
l:.io.c
a i IFs :
cD6 r=
7gi
.-
.€ G c r 6 i
6
',: F€ ?. I7, 36 tP c- ^€ 2- .lo H o ii : i: 5: 4 F al : : o
#r
€
E
'e = o E
E
€
c
zT t3 B H F9 E H ': ; ib e -v
E E
C o
cq)
sao
-) rr ul Y FllJ
xgl!-
='-=@ !:'?:15
= iic :E ? E? ts og o a
:s so
=
g
a;
z
c\J
rf
F.
(6
c(6
AY
gb A^ V(6
.i
-o.6 I'a FOr ob
'Qc>
3-9 = cx d. C-a
iri
(D
o
t(t :f
(rO JYft
C' '-\
3
co
ts
-) C'
z )/fi
Yz (J YZ O o-
3 F Y
LLJ
o-
CI
z ztlj n
'6trtr
:
==
a)J
3=cc=f Y=€-'= ol +,s=99?Lx
*
2d.YoYY6&g € A e ;':''E
fE; ! 'iEe; 3 Eh: .E E 6 ;E.F B ggs EEE i E s.a E9:3 Pg'€ = =:sFH ;t :E +F -:*c i gs* q€a i.E$E iE E
-rr
t!
Y
z
t-.:
o z .-l E,
ttl :<
F
E.
I
ei-sgE;EqEg€ Ft iE €g € + E i! 5= Eg E: e + E 3 :€El'5:*iHEt XEg.H E+ e g *; gfr g: g =? F
€ EI g5 Ei gi E E s € s
E
EE
UJ
Y
=a
rrrrttor-dj
i
) ->
m
cG
E= (uf =<
FOaio a-O
)F
\<
3
F CI
:l (t tl-'O =z-
d)
B
Yfi,
-)
:
z
tn
oa )< Z. Oul 4g
(5
= o C'
z zlll o-
c
6c *= ?l
OJ
t==f )r=
o) nuot.gS €'E66>a Y
i<=6 .::(!J =4=-.il 9E-AEE
i E Es*[ E TU Y
z t-t-
:)
o z UJ
:<
n
E
Eq E;EE{ g€ cigflg sE
(T
:<
*= R. AE AE E € Ei E: Ea cg g i g; Eg fE gg E Es *q Es E4 ; E;:F Et aSI :. gE E
-?
ltrt
fr E EEg€
!F34":
o z
-oid+trjd
*
s
T J
-)
c0
sF
'=P
sf '-o. hi
:f
|\<
c)
3
; (t ) o
cr!
o-O
rr (t =z Yie
oA )
Ott.t o-L
B
(, z:) o (t
z z
I.IJ
o
EqqS EEEE
g
JJ)
P=
€
€ € €=
€ € s sE $
E$
EE
,'E i,.98 eT
-) ff
TIJ
:<
z g (r
o,
:)
o z --)
cf
t!
Y FIrl
:<
o z
?2 = €i;aE
s
*
Z =' .= 3z 8; - -s; :. I€ n AEE g n : E Ei
-o
E EE E; i= gts f -< g5 .EEE :E.E F EEi E +; E .E ; t s E* € e t ;35r ; ii' i; q
-
C.i e: +
=
=E
lrt
to
l'''
co
oi
-t-
J
)1
o
:f,
F
i:
o-f GO_ ?;o o-O
\c
=
F--
(t :) (t
(rCI =.L Y
,-4,
:
oa :
u
3 -1 CI
zf /B
f11
z z.
[! n
,E
SCEE =EEE r))JJ =6cdE==
a=-= !q
j:o) =Y€rc€
E.Elo.!ep:.Ea E E F:.9 € E
8 C6ggo = =
S:3.
-) lrl
:a
z s
cr
f
-)
LL
ul
n
Xco; A'E r
o
*J r6 iF
! e E; li: E< g c E ':< F
6
E 9
g
x -g 9 X
6
Y F :<
!H E b : E E ! g E 's s EFA e;o -v F *5Hs $AE : :=. E E -".
g E .c tiE s c ;rF Ai * ; I EFF Fti 6 e 6 E b ? b H b e 3 b S iift ir :.E
o z.
UJ
:a*ff T : EsE +co..:o vF'='3x: 3 Ees iT.=2 g aE: sE 35 E-AE= s FF E : b 3 'E t :2 -
=== o z
=
= g
t*
o
l "t
f-)
iiittl
tlll
$
z () zlll
z:) ro
o-
J
I
I
'1 c{ q
E
ul
I
il
CO
ru >, N
z:f :f< odt
-t -t tJ)
v. n
iltl
PI
?l
sil il
:<
I
z z
o-
lr li l.l'
rll
iri jii 'oj I' 1-i
i.i lo,
l
(o,
<
)r
!!
L
(!)
;A;E F;c,(/)o) '6 ^,,:iX o'^,=l(! (I, ":Yr$,4 l-lh
t
ciViY Y (5l-ic
i!lEie I Ci cJj; ioiJi=
X
r-
ilii
i
'(gi
Ei6 E
iia l/= llY
li
i
.git,-
I
llli
l,ii
tl ilil
iil
I I
/l
zul
tti
r
5 o
7
u'
C\l
x
a
F
CO
TL
z J<
I
r+
J
iil
rir
z
o a (,
tl
iii
J N
i'A
il :i
il;l
_il
c: (s -rc;(!;T (o: (E:O'(o
7:E F'El8 o.o) i.= 6r616 I c)loi o i(L o-,o o O-:O- lL CLIo.:C
9
lFrF,F
o
rol* lo!r-i-'o' l-,*ll:i:irr
I8
z
I
i'; E: StE
-c; E 6 -gr= .= olxr,!2 g)
o
o o ; 1 @
o z/ JM
UB" e1 z./ u.t rL/ /
/
,,'
Ylci: .=lii Ft6
9i^o oio I
-v> i:o L
z s
.g
lrJ
J
kzS
o-Jo) -! :;zi .{ tL Ol
*t273 Ei
4*e
9'E="2 Fc u-15 fi 1-fr
-
k> 93* =-> o-
LlJ
o-
/
//
zl TJ
al QI
I
e
-f
TRH!
;
Fq
E o,
s
;E?E 3-FE
tt
-o,
3E
o
f-
HTgF
3EEff d
J (\'
q)
v,
tn
x
o)
.E\ e Fo ud)E
cE(6 sRf '/'E-ij'A*Xl isbF.;c6ri co a*E:F3,P'i 6',: i ^q-'65 F! 6 .:::F;q o 6l *Pb i*og)C:
P 96 d ? E h e,:e5I*3i
1t i
J-. 5t&te:-;Ef E*EREEisiFBs
7i56^'fi5Nie' - (tt o -: ; X r .' 6. E.9^6 t:6; gftgJ!,SJct
x.-q
O) O.^
s'iY
!P* 'EsiHEat '-)EFBg;fi 8-F c o)s o-!
.
'\
P d
3*5h3€, AEE -=..=dE
\.tl-Ooq
o'n'
t--_---
-A
0)
(l)r c] ii= r+ H-u
.*E =
,"^i .a-.jY>a(
#iUfiul
sn
(!
0b' >cc
Y
vv.n
egE
o tr F(6 o.Yco!
(g
E
E F
d6 Q a 9tr T6 @t
a
6
(g
o
N
Y rc i: c(g
N
rr
:< 5
c
o.-o= t-r) di(I) o-O
)F
v 3
; (, :) (t
Tlllllr
tt
tt
A
N
I
d)
rl-.CI =z
v;1 vY
oA Yz
O oo- t-ti
= -) CI
z:) (,
.F
CI
z z.
u n
|x=:-r
5A9 sq
rr =5=e= =P g F'F'-EiEf:-EEu5' s$*gsgegi'5si'E E
_z sg .Latr
E:
a g
Y
z
r
E
l
o z
Fr,,Yd(E
E E
E+
o pSss'
a
>
-s 5$i,
EHE: HE,gi=_.E:*E
€3E:.: iE;x'=F.'iP
cc*,EF?eE?TEi "-:ZFslES:r?*vn
eEE:*li=/U?.Ei'Dk =aiE'aaEE'5€€B'Ei ilgEBt€>PF??E
-) cr
sggggEsEggggs
trl
Y FUJ
\<
g
3
g-
z.
Jc\iC.i'+('(osdtot:il:
; )
E
U (6
E(l)
6 o o-
f (- 'E
pe
hat o-o
:) F Y
3
t
C{F
; CI
f
o
rf (t Y/^
\
I.IJ
dl
3 o
z: /11
.R
z z LU
o-
3
Y= o(uO
'a t L (Y :a.x
a
xi<:+
Y
=:
ul
z o z
J
e-(9 jgJ-q'tX
-f
,!!o@
UJ
6b660
:)
E.g6E€ c3E9€
.:
a'aEo=
3s=ia
r
Y F
=
LU
o-
I
=606E !3F*(E
:e*E: E-)!i<E
:<
A)
)ig0) -(Eq (lfC)eG
C\I
CE
.t:
z.
q
tri
m N
$l ta
(6 L (g
O
8= G.F
f F
h; a; o-(f
7
f
:(
E'E'EEEE
Za.cEEE
c!
toFre
/\ tl
F CI
:) (,
rn
Yft, <X :cY
-=) o z.
n-O =-7 I
oa
5t' oo-
) o (, z z LrJ
r
qgES
EgEE 5E',f?
o
I
triic=E -:
5
bba -l
tr
ul !<
z CE
(fJ
l
o z -f UJ
:<
E(!9
i-FoFbEK
H;EHTUE iS:EF€E *aF55^"1 '6)d5q3;i E:!662'c =46$'=5tc 5*;e'+€€ 6a'-F4=co ====
o z
f
-EG(g!
?FgE9.t''i aY7',E7'-c 6b66ooo)
cc
Y F lll
diz E>€
-oi<,r+L"i@l-
f -t
c
(g
-(g
co
+c
s
rf
(tr
cG (D
(6
:J
O-= E
)t-
JE rJ)J
Y
o-O
=
-odr(D
:;ei6 :>rr Nro
F (5
f
(r.
rn
rrO
=2 +
vfi, \ \l
ar1
oa :< z.
Otu o- o-
= -) (t
z:) /fi
/11
z ztlJ
)F
n
.A
>= 6E
'r =e^46
EFA+ -=E; -)
CE
trJ
Y
zg
$
cr
f
o z. Y o_
;
E9-t9p
e=3Fa e-Ea>c F::FE E.E-E€s
J
-)
.t3t
€3'EES 63gEE Fcl:!E id
= LU
)<
E ;.gE4E{EE :z=?;€
L
F ul
-i<
ol Z.-n:
=?H65' d
s
rO
6 L
(o
ol
-($
!
)c
c q
tF.
a)= ,- a)
"\ at o-O
Y
=
F'E'FEE
Zi.c-c=
N
N('IO
tCI
)(t
(rCI
:l_l- fr. \IY
oa Yz. r\
rrt
L
g
7 -f C'
z t\ /n
z z UJ
)f
FF
E''=F ge g e
ot -l E.
ul
)<
z E. rO
.:
t
o z
9l
cE-E'l=6.E6 ?aa:{
6gkG? =FTFg J(!:l-t't =.ilEXit -=ccE
T*'EEE g9'?PF
(t
5Fb:o o-o-o-d
LU
:<
n
;E
g6EE9
-f
F tIJ Y
c(6(!
lo tz
ol
I
A
,:
x
s CD
tf^
c
l F
:
.]E t-
:<
a\
;io o-O
'tr
3
-----
tl
;
_____-___
tn
f
.r
CI
(t
rn
3
rtfl
-)
YZ OUJ o- tL
frl
Y U
t^
zf o
z z. ui
o_
.:
3_= 6',fz ,^FC_ -;i(rc-EgEi: ao)a
c3(!(E_oE €€e==iE Y :< <.t) )l
u)
)<
z
.G
-) E Lr.J
:<
z. t1-
(o
:)
J
1--':3cEg
g,E ? E * F ehe:xts-g E*F;=86
S
E E E: E E: P = j
7;;
a
i, 5bb66=e
LU
Y n
;
6)=(0C?' jgiAG:
t€38*;+
o z F Ll-l :l
9.3G.c
.r:i-gs!
.i z
= = t c{
=
rq
l.-
)-)
c)
-(g
(s= 6 @'F
l<:J (6oo(l) o-O
f
F.
Y
3
C\I
F CI
)
CI
rrCI
g
ts
Y6
-)
5fr nn
o rrl
;9 oa
CI
zf
= (!
=E (t) -.-
z z LU CL
=
6
'=
'E
'3
c)
ooo(!(0(' oooYYO
Yc.
,c.93 9-*'F'=o'
?
tr LU
Y
z f..
cc
:)
itE*iii
-r
'faio-VS .=ord-
^6
=Aeb(E G.Jroa€G
J
aicg.eA
f a
:gEise Ei;dteF i=\r=
;E=';=a :odE(!(!
o z
_=i
-ra
.q4'=?,€.9
EgE+aE; EPES'Ei
E=
ooooo0)
tr.J
Y
F trl
Y o_
E
Si:4PE
z
N
+
c
35
f F
P8
=
; CI )
CI
Y
(D
E9
3
Y
-)
J-
i*,
xv o".
5fr LL
o z l
a11
t4
z 7 Llj
: E ;t
E
N
f
o_
Y
oa)
-) (r LU
:<
z cf co
l
o z.
=:e(6 oa
9'5 ES i!=o z-o4e \.oX;
J
i E
E3. :
:z
F
:< o-
T
=i
J(E!C ';o.!Y(! x(oiF-Y 7:':O,
af trl
UJ
ia
a\
z
-e.jc)
l.>
= E S
5
6
o->
2E -o. o(D o-o
t-
:<
7
F
ffo
o ) o
=z I
Yrt,
YY oa )
I.U
o-
co
B
-tn z ) CI
(t
z zLrl
N
n
-?
u
;
I.JJ
\<
z a E. o)
.:
:f
:.Q
vJ =(E a;i
J
freE :(!..
='a'=
F=
U+cJ
z.
!YG :lt')-
=L
n3'Z ooc)
-) E
,F-
tlJ
\<
F lrt
Y
z^
N
(!
f
-
co
(!
g)(6E EOq)q) o-o
f Y c{
=
C!
; CI
:) (5 (fCI =>
\c -^ )(9 :<. oa :lz (Jt! o-
o-
m
3 a11
z
:)
t5 t4
z z lrl n
(!(!Gc
sBli
c)o)q)! oooJ vvv.= oJoo
N
xxx9
vvvv
(r IU Y
-
z g
o
-'i o z
L
:)
J
f,
c:o:o.'6 =-n=6
?
:.Effi-C CE=E rj6Ei =Gox oo6,o,
l
E,
trj \<
-
F
UJ
\< o_
z
I
N
$
l-n
E=
G5 '-o oO o-o *
l F
'tr
3
N
ol
tl------\-=---
(5
:)
o
59 YH
x
8f;
o_
o_
m
= aq
zf t4
rrl
z z [U
EEi;
(d(!
i-x'x'
c\l
.=:vv
o_
YY VVVV
fr
tu
Y
z
s r r
ff
.:
o z. (r LU
o-
g6b
(o: :cYa :(!.:(! YO'== qo-:(g :X! 6'-^tr -cx: ;''',-c9 '={E\: .i:a(o=
o z
SJ
i J
:)
oooo
:<
F ul
= '6 cF=
rc
f
g
o:F o(go:J
.1o-o
(D
l--
Y
3
N
C!
; CI
f
CI
(fCI
YN
YY 93 OD nn
B -)
za t o (5
z z UJ
n
zn
-'=
n
'= L!
-) ff tlj :<
z C!
r
.:
ff
)
o
-E
e-
StrS
fc!; 66!e=
EEg 95;
a=H
P=!v
FEAE o g E_ o==^= c->
A<^:e ==
z
so o< ^4
ir
h
6
E '=
-E i
?
E
E
o!:a,@a
>-v
)<
F LU Y n
o
z
N
= )
E96
a
P.-
EFE €Eq
=EF CJ(3 ooo
ctr LU
J
ES!
2
i
4
I
N
ii
O)
@
\ J
f
$
-
c?)
N q)
z () z[rJ
cf)
N N (o
N
E
lr)
N
UJ
o-
.
z
(f)
c!
c!
Io
o N
z:)o
o,
z
fr
@
i?s]k}i=
a
u-
F
E ffi
E tatEEtg!
z3
E
g
(o
-)
cr)
a
N
z {=
T
I
tt! (J
:t!i fr
eq
E
id*i
12
ft !l
lu o-
I
-t
.(r
F:
Y
c.)
lit
tUJ
F:I E
c! o-
t
z t
fi
#H
stctu ,.j:::14;r,
j
l F
I
i
I
(!i
:<
i
>\l
:
i
i
i:l
=1
(' (, zUJ
I
: ;
r(! '-
!l
t(I)
.Y (!l
o-
i
E
'= rY i< ,\(
o :Y o n o
z
i I i
i
ei
:
:
I
t
>i 6t (Ll
l
'
i
(!! !l q)l
;
i
ul
z ru
::-I:*l1.-'
I I i I
rl
(!l
(ol (oi (!:
I i
Ei rF q) rul ml qJ'ol cl fi o.
0)
q)>l
o)l
o ot (l)l
,(L O- O-r
o)
Li o-
r N C)..
E
I
I i
(t (s! .n
o-t
L
.t)
Y E
6)
o)
o-
o' I
I
I
(O
r-1o'or
(D
n
3
11
=,3
%
w ffi
K,R -
o
6
'6
a,
E
(g
.E
6
o
(!
z
:z
z z
o
L
'c, =
\l
$
a5
J
v u
t
a,
(o
6 3
o
o
+
w
z
gEEefg#iFg€€gu F?? (v
IJ €)
M!
z+ -=
v s9 t\
-
-
IV
EF EH
x
ke
E = Fa
E, $E SFE o.r A F- €g
Ef9FEE'=Es;gES; Rt 9. pF€E* E o.E c lrs. a8 ss pFr i(U a-
(5c6 :a=
-Y
z v) (e
-L
5F.E E>€ FU It EE S=b E*B<Eu .2o '5V I !=o)._ .=F
F 9rt* :o gi35$=s$
;3-gE o@ EE 6'= (I'(5
q)E
(g
E; *: 6 E
8.s ro9
(fI
o
(It
6'A :o E1 (\t .= oc
C)
o o r
O'R o-o
o
o-
.Y
)F
?< u, jJ
:t >\5
)<
oo Io
3
F
{o
.E
(!
lf,
(, :l
EE == !!
3 -)
(9
o E -9v-9 .i lf.3 g (S .=
zD
tA
o zo
:l;i
<5 Y.7 o< YZ O
c)
ox c)Y
'c
z ul (L
tri
Ll- u-
-ed-
co @XJco ov o (5+J or*or*o o 6:o'=
=2c
E E c
.?
E ru Y
z
E
:> ar?
zc;
3E
\r
E;E*3 o .s. -to h'-t'--*
C
t5
r!
3
E._g'ii.6 I 7 ab(5 : :* >:+ = *ir .P = IHQ'+-f-vlrY.o qt (! .= t ! 6 6-.Y
E'6EIE.qF;
* €.q* 5'q E.=.i2 F 5
r
! c;cccccEc o.: o (l) o o o o o
>
zo
o
.5
F u )< o-
A
E.= '6g .oo b F'a 5
IU
x
o (E
.lz. (l)
=; 7'od'adE6.E .!o5=56iiX.q) o= > o > > o)F
-) E
c)
Y
F 53tdgc f, oE 5 '=Y?) r.(v .q, o' :6go- dqqll d (U ag 6 o o a !!]:3Ix6 =
6
c,
Y N
* .-FEg'E F Y, ?(5tUinc
E +i fi €
(g
o
(!
'-o
-o -oLL-o t', $ AAP -r-Jdr f,.Y f oY = o (u ul-oo(,lz (U(!(!(5(l) Y YYYY(i")
=.-!Yd
'6
6>>>=> N(f).(tlO(O
E> f-
:E
5
E :) -)
o
g
c(/) (l)(g
TD
o.9 c.c $tr
A
l-
N
u
u
q
:)
E< .vE (ga
F
r9
=
F
dl
l
= -) 0 2
Y LL!LL
oo)
e()
(, (,
E; <)6 :l 4 dft YZ
z z[rJ
OL!
o-
o o o
(L
o_
(U(!(s(u(! -F
rrrN-
EE €< v 'EP :6
I
a
j\.2-\/
d
F; Ed u'=Jn$='= -E; s* t d € E q
-LA':JJ! .= lz Y ! (, o-lz rc0){!(sG(!0)
](/)YYY:<(/)
th (6
.q
v r-O
KE
6 v
?
t t!
(g
_FFroF)<
a t
ssEFR E P ooof.::l= -s9=-y.th.y.6 oZ J c c c c
f, F
zo
s;: = E ak
lf P:E:E
_9;;E_sE_9 v(SQ(s(5(s6Jz=
-2
c c c
!E
g.E g g g F E',eE(E(5oE ooooooo
I
E ul Y F [rJ
L
eE
-v - U)t f (,o ._-c {,:-c
Y
z
Y
=
'lC
o
z
r
C\l
(r) q lO (g f*
J f
-)
o o o c{
'o $ $lU) .F
(Y
(Etr f F Y
.lv < (6€
Eooo
=
d-----r CC
(D
F (, l (,
.o
g eI o)uo)
= -) o
Nc)
(uf,(5
I
z:)
=2
(,
Yg Y> o<
tr Yi
E
(9
z z t!
YZ C) 11,
o-
o-o_
,(s
Hi
s 3E
E
o
Y
gs -
g
e E L-!
EF
5 ! eI $ F EE
3 s :r-6 b sg P'-
JS
E
(o= =2
F; A
q)
zo -)
u
tu
V F UJ Y o_
FS 3; A€ *sF-Ab fr
gfi
n; F ;
ogJ^!!
fr€fiE$e'
s5gs5g
a
o
c
.o
o
-) E UJ Y
6 F ztu
t o
z
:< TU
o-
z
z. U)
:< J
tr.l
o-
z J
:)
=t
lo(g
o -)
ztu
ol o
0-
0rl
o
oto-
\-
((-N"rb q-
I
tf)
r$
N
!q
N
N
cr)
c!
rq
(o cr)
q
&
(o
a
c
(o
c
c! q
F* O)
t; t(5 l5
xo
I I
l'-
rc)
Y
a
F
lrs I
(g
'= a)
2
E
c F E
E tr ,c$ (v
3
6
o-I ql pl
E
lo lr c o d
q
<€
a
ot.\
'!tr
*e & EH b; xF<
c 6
r:5
.!l !t
6l
5l -l
-€l ^-l
tl:(! .:G
v
=
F F
Er dE
a
o
r:
t3
ta t:
t:
l*
t< t< IY
zuJ
lH
og S '-.=._ L= "'
xt.? -
c fr 9 (g'F (! !b3-38€trF 3.S F;'F c'< ! = F;EHig?U<E btr*P:E',eXp= > g# ds) o.g=.=_c
.aEg
tU
€ qx 4x
(g
EE
z
it
F!
J
l<
-:(-
v) v)
s€ 60
c\ (Un Q(g 'o 9Xc l4 at, o 5;.oEo o 'c- (s
.=o o-otgF *(o
oo
>6 €>
.=(5
Eco
Bt
3.p 66 =Gt o-6 Ets
i6
(5(l) oc
\
;;;*TsSF
e'F€995:E,e
S8'E
;F*t*gEf;q <:E"iF:=E&eE
!;: Ei-
-e#$F-E E
'9@
Fr
^q'l C\t
srrlJ
G?l
z .!'c
dl Fl
l)
t:
I
F] v--
z s-: tr; s 5J €'E
FI sl +l
CD
c o
-l
(ul
F-
F:=!€
P
J
E
l
J-
I
J z
I
(lt
od
V,
&
I
I
-)
od
6
I
rrJ
,:<
o c
r{)
I
I
v, I
6
v
0)
cr)
2
l* tu t6
;
o
o.i
G)
c
c 6 fi F
fl-l
;
lo.
I
-/
/
I
(o
O
Y._ t-
o N
6)
.Y
F.=
-=F
zo F< o).-
LgLgqL (U(!(o(o(ocoocE
o o-o
0.)
FTFFEFFE
F
co
(, f l"
= o
o
o.(o.o'6
!E'6'6o 't^=3E .-(E(o-2
z
LD
(,
i!?
o
z z
Y> 9<
1Z uLu
UJ
o-
o- o-
.SPro,c
8-s8-cr'E v€g€€& €< :€ <= trE trtr
oo AX QoAan? L!+r-i--otr-QYYO (u(D(!(!(o0) c!(o
.q9 Y3
YY
:
gE c-*:
$c
EF, : igE 3s Ri c-I t' PE -Fco0)
.E
c
x z tr
zo
q)
g
(E
.v.
E,
xUI
F LU X o.
oJ
f; Pg *'F.=; '
LIJ
0)
€; :.= EE *aq9* PA.qv ; g: E d (o
EtrE 3E: F q,qEtr;4E oacsc E E : F . F S tr Y6 F E E E: E i E; gE x FE g E H E E g€ g g 3 b; * s {:+;:=e fi E 9gE gE E a?.ao o x o) o (I) (l) c) c)
;:-€
>=
==
al,
.Y
-
(I)!!
rEE
t
v
E a=
=
>
=E>
.2.
x a
a-
O o o
d) o
<> o o
()
Y.A cE .g i; u, .=
c>
C\t
rr)
E
.sE
';< o';
IY
'C 'h EF E E s E .c .c-c
'-
EA oc)
r9
E L
F .c
o
FF
N
o O o o
9
o)
o 3
F
o f r(9
.(o
(,
zf
=>
(,
>(, \fn
-9 FsFb
C9
z zqJ
xZ U< Y.Z U I.U 0-&
-v 5Y €
o
YY x
E
gg
o
\<
Y
=30 tr .gEBm R d'F,=S V I
!(uo- EF{E =Fi-.s. i
E
v
-)
t uJ
Y
z g tr (D
zct g, UI
x
F UJ !( o-
'= -Y,
-)
0)==c
Ev)=--Y.
E E3;; !_ E:E.F F g s
Ya
eF;i
X
g
3=
'=E:
5(> o=
oV
€95;g F frE -sC0 $* e: a 3 ; sa o^
-Y';
a'3
EE
Fg>
i F=
E
H
5
EE
co F .'f; 5E x s (D(g
#
F
(O
>\ .=
>E
*s e
sisgEeEsi C\
CO\i
rl)
.9 .Y
')
c> o o
o
(o
N
?f .g -.E
0a
L
si
f, X
c)o) (LO
ts
o f (t rQ => I-)
L
'; 33 (!(!
o
o) o0)
f
0.)q) YY ;
z
:<; <x
o o
v.Y
o? 5fr o- o-
-r-L -FL
z z
= rc
o.
o
UJ
o c\J
: Fs co;-
o 3
F-
O
A(!aGJ -^Y^
Y
E
o Y
'= C')
-: =E (E(E
\
.9
l<
3
g, E
tr
i
E
o
= X
ul
€=E
E
F
o
zd -,
E lrJ
v UJ
Y o-
t
lY:=
EH
Q-.c
E E --cFg
x
2 a
EF
E €E
Ee (D
tr,
-
FE :ts 5 [ =E Hi F 8a
*=9-66
E'E
oo=Ttcc
EE;'":E FEEgE* @-o(l)oo b.!L!LL
>9>6>>
-) rf (v,
'6
= (\ F o, q)
s
-) (r tu Y
(o
;
U)
L
zY
ot
(\I
:)
-)
z zf,
I I
.t)
f
ztu
o q)
A
z
.o
J
)o
z-)IU A
o o (s
.v.
J
f F
:<
(U
E
x Y Y o Y
o .L
zo
Ll
(gI
t6 o 3 o
)o
-v.
-
c
'(5 (v
o= o
c o c o Y (61 o o. o .o q) Y E (5 o o E o) - x ._E dl (! !q) c fo .{5 - oc '-)c(u o. lc o -l (s (s (It (!l :o -Y o '6 (U o (E (6 c E c oJ =i E o. (5 (! (g f (o (o o * a(5 E .o (o a c) :ll :t .2 o o {5 $ s a(! c't 0) c) o) c c c E c E c) ol o o no o o o o o o o q)
3
a
U'
fl
I
o.
I
o_l o_
CL
o_
c{
s
ro (o r.- @ o)
CO
o. o-
o
C\
2
5
:)
@
= IJJ
o-
cG,
6E
F 3 's::b :lots lccEi
g F E C (go): .5 sS.E : = c c:(! o I o 53€-B EE€.=E q)l:o=o o-()ot=o) (g
o-dL.!L
o-.90-C/)o -nicD-nio ;(E
.9
-=>
an
(uc)
.E
l^
J
z -l
F
C'-
o;: >.tr
oe .:
:.s
N
o-o =.s^
I
z
tll
z F
J 11l
F;E gei; -o tFo6
>
F=E Do s 's7 E- E lah--
; d :'E
L^-rv
g3 -
B. €: Xlc6 oxii(E
F la
r
E E E *E B.H B.A
g
2 ou) la (u(E
7;i(oo1r.t)q - >rL E.!P )H;i oo(I'
g (\I
o
o D IJ
e6 Bi
4z*
&
2.
.Egi iSrE=
?58 )4e
=*Es TIT= *oo
v, N
.Eu=
f*6
,*ciE'|**E*$g*s*sEE Fl-11:: El-::: -1 Fle = s El:: o o o
.a
1-
z
z
o-
z.
a
F J f
z
?(sg
boco 9 ct
>
gxe
a.E
.o'E .t
>x' Y> .=v f(! >J ao do
I n
F? VL il{
yTA<
d F ll.
n3H? ;xE>
o
FH
-
6:
S6
dt uJ = o-
3.E P ^-:o o
6E g)
Fs66
si t6 €T Ei' c((
f(!-
g
HE
o
{^
?6i
i5; * sg
6(/)
EE -q F,g
;Bi
s Eg
isgr 3{rg =.
c
*oo
E6
UI
o
e :-9 5 cb
o o-
isaE
=lo
o
-9"
:f
g?
c-6 t!a-
;lo
z
o
(!
Eefi ! Or .s.
g:<)<
EPP
(l)r v6
FE H E €-$H s ES E.P c (E Q5
FFI
E
o.c 6 d.e @JE O-(/,
-s R
oFO. 5CO ooq, E o-(Lo.
ng
o
o o
vo
tE (E
: E
o
o (D
(u
o-
(! E .(g
o
o .E
o o (L
.S E.:.
:6:: G^
9s -E
:
cc
g .o
o
s t5 *5
E!< .g o-
6-
5vEtr --E
F
c:
J
g{€
-g
J
a"E*
'
€auf
{EFE*€' EEss sfFgF,f dt
fi
*E ouE FE e
C^ d= d6 tD= oo
*H g sE
g *Egr.
=E Fb E€
As $as FP FsF
oo ts
=e =Je G
*8 !c
*E .ao aA rt6(l'
.. :E FO
z
EE
go
6c (',?
9.0
x9
..o ,L-
E.: EE
::
D cl
.64
ea
ut =
o-
ID
c
JA
f
,*& -:'E G. c:
6 o ! Gnt 66
E8
Pb
F* hE os
E9
>o oo
t',,,,'
=o =c oo [)'6
r€ FE
t.F
8,8.,
58i
$ EE
i*
E3
-o
t9
EF
E3 :..
;s=.
:>E.8., E
Eg
E
.c o rir.9 'FOo
e5E
EOC d QG
;-c aE5 accD o?c
EiJP g p.e tr6o O.F =
E$E
E iEEC -c $iEii EEES
KERTAS KERJA TEMA II RENCANA KERJA PENINGKATAN PELAYANAN PERENCANAAN YANG OPTIMAL PADA K^ANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAUBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Oleh: PESERTA DIKLAT ADUM ANGKATAN KANTOR MENEG PPN/BAPPENAS
II
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DIKLAT ADMINISTRASI UMUM ANGKATAN II TA 1996/97 JAKARTA, 1996
TIM PERUMUS Ors. Sumedi Andono Mulyo lr. Rinela Tambunan tr. Wahyuningsih Darajati, MF Suwarno, SE Sardi Drs. Aprizul Gumanti Utin Kiswanti, SE Dewi Sotijaningsih, SE
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan karunia sehingga Kertas Kerja Tema ll yang berjudul "Rencana Kerja Peningkatan Pelayanan Perencanaan Yang Optimal" dapat tersusun.
Kertas kerja ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan pendidikan dan pelatihan administrasi umum (Diklat ADUM) yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan (Pusdiklat Renbang) Bappenas.
Materiyang kami pilih dalam kertas kerja ini berkaitan erat dengan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembanguan Nasional/Bappenas- Kami menganggap penting tema tersebut karena mutu, tata cara, jangkauan dan pengendalian pelayanan perencanana Kantor Menteri PPN/Bappenas yang andal dan meluas akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan nasional. Kami menyadari bahwa kertas kerja ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun metode penyajiannya, untuk itu saran dan masukannya sangat diharapkan. Ucapan terimakasih kamisampaikan kepada Bapak Drs. Suparman, Bapak Drs. Bastian dan Bapak Drs. JB. Pasaribu sebagai fasilitator dalam penulisan kertas
kerja ini. Jakarta, Desember 1996 Tim Perumus Angkatan ll
1l-
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR
BAB
I :
Latar Belakang B. Masalah Pokok C. Pengertian dan LingkuP Bahasan D. Metoda Pengumpulan Data E. Sistematika Pembahasan
II :
lll :
IV :
V :
7
10
KEADAAN YANG DIINGINKAN
13
A.
13 14 15 16
Pengendalian Pelayanan Perencanaan Yang Optimal Tata Laksana Pelayanan Perencanaan Yang Optimal Jangkauan Pelayanan Perencanan Yang Optimal Koordinasi Perencanaan Sektoral dan Regional
I I
MASALAH DAN PEMECAHANNYA
19
ldentifikasi dan Analisa Masalah Sasaran c. Alternatif Kegiatan D. Langkah-langkah Tindakan
19
23 28
KESIMPULAN
34
A. B.
BAB
3 5 5
Pengendalian Pelayanan Perencanaan B. Tata Laksana Pelayanan Perencanan C. Jangkauan Pelayanan Perencanan D. Koordinasi Perencanaan Sektoral dan Regional
B. C. D.
BAB
1
2
KEADAAN SEKARANG
A.
BAB
ii iii
PENDAHULUAN A.
BAB
i
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN.LAMPIRAN
21
38 39
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Pendahuluan
Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 dinyatakan bahwa sasaran pembangunan Aparatur Pemerintah diarahkan kepada peningkatan
kualitas, efisiensi, dan efektifitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan, dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya' Dalam penyelenggaraan tugas{ugas umum pemerintahan dan pembangunan,
setiap aparatur pemerintah bertugas melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan Sesuai dengan bidangnya masing-masing' Dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan maupun dalam rangka menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, kegiatan aparatur
pemerintah perlu dipadukan, diserasikan, dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih atau "gap" dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Pelayanan masyarakat adalah salah satu dari pelaksanaan tugas-tugas umum
pemerintahan dan pembangunan yang sekaligus merupakan bagian utama dari kebijaksanaan umum pemerintah. Menurut GBHN 1993 pelayanan masayarakat
dijelaskan sebagai salah satu tugas pemerintah khususnya dalam melayani, mengayomi, serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat.
Peningkatan pelayanan masyarakat akan berkaitan langsung dengan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah.
Aspek penting pelayanan masyarakat dalam kaitannya
dengan
2
penyelenggaraanadministrasinegarayangdapatmendorongdan tantangan bagi aparat menumbuhkembangkan peran serta masyarakat merupakan hal tersebut dengan mempertimbangkan lingkup
pemerintah. Berdasarkan
bentuk' jenis pelayanan umum yang sangat luas dan kompleks baik dari segi fungsi dari masing-masing maupun sifatya, diperlukan adanya identifikasitugas dan setiap pelayanan instansi dan lembaga sehingga pembagian tugas kerja dari lembaga tersebut akan makin
jelas. Ketatalaksanaan
sebagai upaya penataan dan
pelaksanaan seluruh pengaturan secara tertib dan teratur mengenai cara-cara masyarakat tugas dan fungsi dalam rangka memberikan pelayanan kepada negara' salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan administrasi merupakan
/Bappenas Kantor Menteri Negara perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan akan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan nasional' mengembangl
sangat membantu dalam memberikan pengertian dan informasi
kepada
perencanaan pembangunan masyarakat. oleh sebab itu, upaya peningkatan kinerja yang pelayanan perencanaan perlu disertai dengan berbagai kegiatan
melalui
informasi yang dapat mendukung pemahaman perencanaan dan meningkatkan lebih luas kePada masYarakat. optimalnya fungsi salah satu kunci dari peningkatan kinerja Bappenas adalah umum' pelayanan perencanaan pembangunan nasional kepada masyarakat
Denganmemperhatikanhaltersebutdiatas,datamkertaskerjainiakandibahas dalam rangka upaya peningkatan pelayanan perencanaan yang optimal meningkatkan kinerja kantor menteri PPN/Bappenas'
B.
Masalah Pokok
DalamrangkamewujudkankinerjaBappenasyangmantapda|am masalah pokok yang melaksanakan perencanaan pembangunan nasional terdapat yang belum optimal' dihadapi yaitu pelayanan perencanaan kepada masyarakat
perlu adanya pengendalian pelay"n.n perencanaan yang baik; tersedianya tatalaksana perencanaan yang efektif; peningkatan jangkauan pelayanan yang makin luas; dan mantapnya koordinasi Untuk mengatasi masalah pokok tersebut
perencanaan sektoral dan daerah.
C. 1.
Pengertian dan LingkuP Bahasan Pengertian Guna memcahkan masalah pokok tersebut perlu dijabarkan secara lebih rinci
pengertian dan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:
a.
pelayanan Umum atau Masyarakat adalah segala bentuk kegiatan pelayanan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D) dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
b.
pelayanan perencanaan adalah suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan
oleh instansi perencana di pusat dan di daerah dalam bentuk barang atau jasa baik dalam rangka upaya peningkatan pengertian masyarakat terhadap proses perencanaan dan produk perencanaan pembangunan yang dikeluarkan pemerintah
c.
pengendalian adalah penilaian pelaksanaan hasil kerja yang bertujuan untuk
menjaga agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan pada jalur yang telah direncanakan.
d. e.
Tatalaksana adalah segala aturan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang menyangkut sistem kerja dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan dan fungsi kepemerintahan. Tata keria adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin
mengenai sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia.
4
f.
prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukaan adanya urutan tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaiari sesuatu bidang tugas.
g.
Sistem kerja adalah rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja tertentu dalam rangka mencapai hasil kerja yang
diharapkan. h.
Kelompok masyarakat adalah organisasi profesi, organisasi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya di luar pemerintah yang pembentukannya sesuai dengan peraturan pemerintah' Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada
satuan-satuan yang terpisah (Deparatemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif yang meliputi satuan kerja/satuan organisasi departemen, lembaga pemerintah non departemen (LPND)'
instansi pemerintah lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk BUMN/D. k.
t.
Optimal adalah hasil yang terbaik atau paling menguntungkan dari proses kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia'
Produk perencanaan adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh lembaga perencanaan pemerintah yang merupakan acuan program dalam penyelenggaraan pembangunan, sebagai contoh adalah dokumen Repelita, sarlita, lampiran pidato dan lain-lain.
m.
Buku pintar adalah buku yang memuat mengenai sejarah, pengertian, lembaga bervrenang, dan proses dari perencanaan pembangunan yang dapat
dijadikan acuan dalam pengertian hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.
5
2.
Lingkup Pembahasan Lingkup pembahasan dalam kertas kerja tema ini dipusatkan pada aspek
perwujudan pengendalian perencanaan yang mantap, penwujudan tatalaksana perencanaan yang efektif, perwujudan jangkauan pelayanan perencanaan yang makin luas, dan terwujudnya koordinasi perencanaan sektoral dan daerah yang
mantap berikut permasalahan yang dihadapi, khususnya di lingkungan kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasionall Bappenas.
D.
Metode Pengumpulan Data Dalam penulisan kertas kerja inidigunakan data dan informasi yang diperoleh
melalui
1.
:
Studi kepustakaan dari berbagai referensi berupa buku dan peraturanperaturan yang berlaku.
2.
Data sekunder yang diperoleh dari lingkungan kantor Menteri Negara PPN/Bappenas.
3.
Diskusi kelompok dan diskusi dengan berbagai nara sumber.
4.
Pengalaman kerja dari para anggota kelompok.
E.
Sistimatika Pembahasan Dalam penulisan kertas kerja ini pembahasan dituangkan dalam lima bab
yang secara rinci diuraikan sebagai berikut: Bab I menguraikan latar belakang pemilihan judul, pokok masalah, pengertian
dan lingkup bahasan, metoda pengumpulan data serta sistimatika pembahasan. Bab ll menguraikan gambaran keadaaan sekarang mengenaitugas dan fungsi
kantor menteri negara PPN/Bappenas, kondisi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas kantor Menteri PPN/Bappenas dalam pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional beserta permasalahannya.
6
lll
menguraikan gambaran ideal dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat tentang perencanaan pembangunan baik secara teoritis maupun
Bab
target-target yang diinginkan
Bab lV menguraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perwujudan pengendalian pelayanan perencanaan yang mantap, perwujudan tatalaksana perencanaan yang efektif, perwujudan jangkauan pelayanan perencanaan yang lebih luas, dan terwujudnya koordinasi perencanaan sektoral dan daerah yang
mantap. Di samping itu juga membahas sasaran yang ingin dicapai, alternatif pemecahan masalahnya dan langkah tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Pembahasan dalam Bab lV
ini menggunakan alat bantu
pohon
masalah, ponon sasaran, pohon alternatif, serta menguarikan matrik rincian kerja
(MRK) paket kerja, dan dilengkapi dengan penjadwalan. Bab
V menyimpulkan
bahasan yang telah dilakukan Bab I sampai Bab lV.
BAB
II
KEADAAN SEKARANG
penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional saat
ini
belulm
mencapai taraf yang optimal. Hat ini tercermin dari belum mantapnya kinerja Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Masalah pokok yang menghambat kemantapan kinerja Bappenas ini adalah belum optimalnya pelayanan perencanaan yang dilaksanakannya. Terdapat beberapa penyebab yang menimbulkan pelayanan perencanaan yang belum optimal, yang dapat dipandang dari 4 (empat) segi, yaitu: pengendalian pelayanan, tata-laksana pelayanan,
jangkauan pelayanan, Serta koordinasi perencanaan sektoral dan daerah'
A.
PengendalianPelayananPerencanaan
Belum optimalnya pengendalian pelayanan perencanaan merupakan salah satu penyebab dari belum optimalnya pelayanan perencanaan di Bappenas. Hal ini tercermin dari beberapa kondisi di bawah ini:
1.
Betum adanya evaluasi terhadap mutu pelayanan di kantor Meneg PPN/BaPpenas
Berdasarkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan selama ini, selain berbagai bentuk keberhasilan perencanaan pembangunan, juga masih dijumpai adanya ketidakpuasan atau kekecewaan dari masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Berbagai informasi tersebut diperoleh dalam bentuk, antara lain: keluhan dari mitra kerja Bappenas (seperti departemen teknis ditingkat pusat) dan instansi pemerintah daerah (ketidakpuasan dalam berurusan dengan beberapa
aparat perencana di Bappenas). Di samping itu, media massa yang merupakan salah satu saluran penyampaian aspirasi masyarakat juga memuat informasi
mengenai adanya kekecewaan terhadap perencanaan beberapa proyek pembangunan.
2.
Belum sempurnanya pedoman pengendalian
Upaya pengendalian yang berjalan saat ini mengalami kendala utama berupa belum sempurnanya pedoman pengendalian yang ada. Hal ini disebabkan oleh
rumitnya tata cara pelaporan hasil pelaksanaan. Sebagai akibatnya, sistem pelaporan yang ada berjalan secara tidak efektif. Hal yang terjadi adalah pembuat
laporan sering mendapat kesulitan dalam mengisi formulir laporan sehingga keadaan ini menyebabkan laporan yang masuk sering terlambat. Selanjutnya, hal tersebut juga menyebabkan kesinambungan pelaporan terganggu, sebagai contoh,
karena mendapat kesulitan dalam penyusunan pelaporan, suatu instansi terlambat menyerahkan laporan triwulanan. Keterlambatan ini sering mengganggu penyampaian laporan berikutnya. Di lain pihak, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya
kesadaran para pelaksana proyek terhadap peranan pelaporan.
3.
performance Evatuation belum ditaksanakan dan dikenal secara luas performance Evaluation merupakan suatu metode evaluasi yang bersifat
menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan. Performance Evaluation tersebut sekarang ini telah
dilakukan pada proyek-proyek berbantuan luar negeri (BLN), antara lain proyekproyek yang mendapat bantuan dari JICA dan IBRD. Hasil dari pelaksanaan
performance Evaluation tersebut menjadi tolok ukur negara donor dalam memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Indonesia. Performance Evaluation yang buruk mengakibatkan besarnya kemungkinan pembatalan atau pengurangan
bantuan dana dari negara donor. pada saat ini, model Performance Evaluation seperti yang telah diuraikan di
atas belum diterapkan untuk seluruh proyek, baik yang berbantuan luar negeri
maupun yang bersumber dari dana dalam negeri. Lebih jauh lagi, model yang baik
tersebut belum didukung dengan perangkat peraturan yang memadai, seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sehingga dapat dimasyarakatkan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintdh yang terkait dengan proyek tersebut.
B.
Tata Laksana Pelayanan Perencanaan
Salah satu perwujudan fungsi aparatur negara, sebagai abdi negara di samping abdi masyarakat, adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pelayanan tersebut bergantung kepada tata laksana pelayanan perencanaan. Tata laksana yang merupakan rujukan dalam penyelenggaraan
pelayanan umum mengandung sendi-sendi: kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, serta ketepatan waktu. Pada kondisi sekarang ini, tata laksana pelayanan perencanaan
belum mengandung semua sendi pokok penyelenggaraan pelayanan umum tersebut di atas. Tata laksana pelayanan perencanaan di lingkungan Bappenas adalah segala
aturan yang ditetapkan oleh pimpinan Bappenas dalam tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pelayanan perencanaan. Sampai saat ini, tata laksana pelayanan perencanaan belum dituangkan dalam bentuk keputusan yang baku. Tata laksana yang pemah ada masih bersifat sementara dan hanya diterbitkan pada saat yang
diperlukan,
di samping juga belum dapat dijadikan petunjuk teknis yang
operasional.
C.
JangkauanPelayananPerencanaan Jangkauan pelayanan perencanaan yang dilakukan oleh Bappenas pada
dasamya terbatas pada departemen/instansi pemerintah. Namun pelayanan yang
diberikan ini lebih cenderung bersifat satu arah. Bappenas merupakan lembaga yang merencanakan pembangunan secara nasional sering dianggap memberikan
pelayanan yang tidak langsung. Keadaan seperti ini sering disebabkan oleh adanya
sifat pasif dan ketertutupan Bappenas untuk menginformasikan kegiatan dan produk perencanaan yang telah dilakukan.
D.
Koordinasi Perencanaan Sektoral dan Daerah Penyebab lain dari belum optimalnya pelayanan perencanaan di Bappenas
adalah lemahnya koordinasi perencanaan sektoral dan daerah. Hal ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagaimana di bawah ini.
1.
Mekanisme P5D (Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan di Daerah) Pelaksanaan mekanisme perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah selama ini mengacu kepada Permendagri No. 9 Tahun 1982 tentang PSD. Dalam pelaksanaannya selama ini, banyak kendala dan hambatan ditemui dalam penerapan mekanisme perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah,
karena masih rendahnya kepedulian instansi sektoral di tingkat pusat terhadap
pendekatan desentralisasi pembangunan
dan masih kurang
efektifnya
penyelenggaraan bedcagaiforum koordinasi perencanaan yang dilaksanakan sejak
dari tingkat desa hingga pada tingkat nasional.
Penyelenggaraan forum koordinasi perencanaan pembangunan yang dirancang untuk dapat mempertemukan aspirasi dari bawah (bottom up) dan dari atas (top down) tersebut, selama ini menunjukkan kinerja yang masih sangat jauh dari harapan. Hal iniditunjukkan oleh keluaran dari mekanisme P5D tersebut yang
masih diwarnai lebih kuatnya aspirasi sektoral dibandingkan dengan aspirasi regional. Di samping mekanisme PSD tersebut, masih terdapat berbagai forum koordinasiperencanaan teknis sektoral yang diselenggarakan oleh masing-masing
instansi sektoral di tingkat pusat.
Salah satu penyebab dari belum efektifnya mekanisme P5D selama ini, 1n
adalah masih belum adanya rasa memiliki (sense of belonging) dan masih rendahnya tanggung jawab (sense of responsibility) dari berbagai instansi teknis sektoral di tingkat pusat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan tersebut; yang pada umumnya masih menganggap bahwa PSD yang diatur melalui Peraturan
Mendagri tersebut adalah produk dan milik Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah, dan bukan sebagai pedoman yang harus diikuti oleh instansi
sektoral lainnya di tingkat pusat. pola investasipembangunan dalam pelaksanaan PSD masih mengandalkan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat. Peranan sumber pembiayaan yang berasal dari dana daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli
daerah, rekening pembangunan daerah, dan subsidiary loan masih belum terintegrasi dengan baik dalam mekanisme PSD tersebut. Selain itu, mekanisme PSD juga belum mengakomodasikan pola perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh swasta, walaupun dalam kenyataan
di lapangan terjadi
peningkatan proporsi pembangunan yang dilaksanakan oleh swasta. Belum sinkronnya pola perencanaan pembangunan tersebut mengakibatkan belum terciptanya sinergi pembangunan nasional, sehingga produk yang dihasilkan tidak optimal.
2.
Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional (sarlita)
Seperti dikemukakan di atas bahwa untuk menyusun Sarlita Nasional perlu dirumuskan terlebih dahulu Sarlita Regional dan Sarlita Sektoral. Hingga saat ini,
telah seluruh Departemen dan Lembaga menyusun konsep Sarlita Sektoralnya. Tetapi disisi lain, belum seluruh propinsi menyusun Sarlita Regionalnya. Dengan
Sarlita Regional tersebut, pemerintah daerah dapat mengindikasikan berbagai kegiatan pembangunan yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan Repelita Vl, khususnya di tingkat propinsi. Memasukitahun keempat Repelita Vl ini, tidaklah berarti bahwa penyusunan
11
Sarlita Regional kadaluwarsa. Dalam proses ini, diharapkan adanya masukan mengenai sasaran program Repelita Vl yang telah diupayakan pencapaiannya melalui berbagai kegiatan pembangunan sejak awal Repelita Vl hingga tahun anggaran berjalan saat ini. Berbagai sasaran pembangunan yang belum terpenuhi, dapat kiranya dipenuhi dalam sisa waktu pelaksanaan Repelita Vl ini. Untuk itu, perlu disusun kembali rencana kerja kegiatan pembangunan yang lebih cermat dan sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk Sarlita Regional.
I2
BAB
III
KEADAAN YANG DIINGINKAN
Dalam bab terdahulu telah diuraikan permasalahan pelayanan perencanaan
yaitu belum terwujudnya pelayanan perencanaan yang optimal. Pelayanan perencanaan yang optimal dapat diwujudkan dalam kondisi sebagai berikut
A.
:
Pengendalian Pelayanan Perencanaan yang Optimal pengendalian pelayanan perencanaan yang optimal dicirikan melalui kondisi
berikut:
1.
Evaluasi Mutu Pelayanan Perencanaan Pembangunan Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan umum, mutu dari proses dan
hasil pelayanan tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan,
kenyamanan, kelancaran
dan kepastian hukum yang
dapat
dipertanggungjawabkan. Untuk mengetahui mutu pelayanan yang ada, perlu dilakukan evaluasi agar dapat dikenali mutu pelayanan Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lebih lanjut diharapkan agar sistem dan tata laksana pelayanan umum Bappenas dapat diselenggarakan secara lebih efektif dan
efisien sehingga kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin dapat ditumbuhkan.
2.
PenyempumaanPedoman Pengendalian Pelayanan Perencanaan
Mengingat ruang lingkup pelayanan umum yang diberikan Bappenas cukup luas dan kompleks, maka diperlukan upaya untuk menciptakan pola dasar proses pelayanan umum di Bappenas. Pedoman pengendalian pelayanan yang sudah ada masih perlu disempurnakan agar sistem pelaporan, yang merupakan bagian dari
pengendalian pelayanan dapat berjalan lebih efektif, serta agar pedoman tersebut
dapat digunakan untuk menserasikan pengaturan kebijaksanaan operasional pelayanan
3.
utlt
PemasyarakatanPerformanceEvaluation
Performance Evaluation merupakan salah satu
alat bantu
untuk
mengidentifikasi kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan. Saat ini model Performance Evaluation belum diketahui secara luas dan dilaksanakan pada setiap kegiatan pembangunan, baik yang menggunakan dana luar negeri maupun dalam negeri.
Melalui Performance Evaluation diharapkan instansi pemerintah memiliki umpan balik terhadap segala bentuk pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan. Dengan demikian terdapat kejelasan dalam prosedur atau tata cara pelayanan umum, peningkatan tanggung jawab dari unit kerja atau pejabat dalam memberikan pelayanan umum, serta kepastian dalam
biaya dan waktu yang diperlukan dalam mendapatkan pelayanan.
B.
Tata Laksana Pelayanan Perencanaan yang Optimal Tata laksana pelayanan perencanaan sebagai suatu pola kerja merupakan
penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi dan kebijaksanaan pelayanan perencanaan ke dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan pelayanan yang nyata dan melembaga. Melaluitata laksana pelayanan perencanaan yang optimal,
pembakuan dan pengendalian kerja dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tata laksana tersebut diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi semua
pihak yang berkepentingan dalam pelayanan perencanaan. Tata laksana pelayanan perencanaan yang dikehendaki seyogyanya memuat
hal-halberikut: (a) Landasan hukum pelayanan, (b) Maksud dan tujuan pelayanan, (c) Afur proses/tata cara pelayanan, (d) Persyaratan yang harus dipenuhi, baik
L4
teknis maupun administratif, (e) Tata cara penilaian untuk memberikan kepastian pada masyarakat, (f) Rincian biaya jasa pelayanan dan tata cara pembayarannya, (g) Waktu penyelesaian pelayanan, (h) Uraian hak dan kewajiban pihak pemberi
dan penerima pefayanan, dan (i) Penunjukkan pejabat penerima
kefuhan
masyarakat.
C.
Jangkauan Pelayanan Perencanaan yang Lebih Luas Konsekuensi dari perkembangan kondisi sosial dan ekonomi di lingkungan
nasional, regionaldan global menuntut sikap pro-aktif untuk mampu meningkatkan
daya saing dengan negara lain. Kantor Menteri Negara ppN/Bappenas yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk semakin terbuka, luwes, dan tanggap terhadap perubahan
dan kepentingan masyarakat dan berorientasi pada kebijaksanaan
untuk
mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam pelayanan.
Pelayanan masyarakat mencakup
dua aspek penting.
pertama,
penyelenggaraan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat membantu atau memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengatasi masalah dan kebutuhan. Kedua, penumbuhan dan pengembangan peran serta masyarakat
dalam pencapaian tujuan dan sasann program serta kegiatan pelayanan. Dengan memperhatikan kedua aspek pelayanan masyarakat tersebut, bentuk
pelayanan perencanaan yang diharapkan mencakup:
a.
Pelayanan komunikasikepada lembaga/instansi pemerintah terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Bentuk pelayanan ini mencakup penjelasan berbagai kebijaksanaan perencanaan pembangunan secara terbuka.
b.
Pelayanan lnfarmasi kepada masyarakat, terutama dunia usaha, tentang proses perencanaan pembangunan dan berbagai dokumen perencanaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka, maka masyarakat diharapkan ikut bertanggung
L5
dalam mengupayakan pelaksanaan rencana yang telah disusun.
c.
Petayanan edukasikepada para mahasiswa melalui kegiatan kuliah atau diskusi tentang permasalahan pembangunan, proses perencanaan pembangunan dan dokumen-dokumen yang dihasilkhn.
d.
pelayanan aslsfensi kepada pemerintah daerah melalui penyelenggaraan suatu forum kerjasama antardaerah, antarpropinsi maupun dengan negara tetangga.
Dengan memperhatikan berbagai bentuk pelayanan perencanaan tersebut, maka kinerja Kantor Menteri PPN/Bappenas diharapkan dapat lebih dimantapkan.
Harapan tersebut dapat diwujudkan dalam kondisi jangkauan pelayanan perencanaan yang tebih luas. Dengan dukungan prasarana dan sarana yang lengkap dan pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal diharapkan jangkauan pelayanan perencanaan akan semakin luas. Pelayanan tersebut tidak hanya tertuju pada intern pemerintah saja, tetapi meluas kepada masyarakat, yaitu
perguruan tinggi, media massa, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
D.
Koordinasi Perencanaan Sektoral dengan Regional Koordinasi perencanaan sektoral dengan regional diupayakan terus
dimantapkan dengan mewujudkan kondisi-kondisi berikut
'1.
Penyempumaan Mekanisme Perencanaan
:
dan
Pengendalian
Pembangunan di Daerah (PsD) Dalam upaya meningkatkan dayaguna dan hasilguna dari P5D khususnya bagi instansi sektoral pusat secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir ini tengah disiapkan suatu rancangan Keppres tentang PSD yang diharapkan dapat menampung berbagai aspirasi sektoral dan regional secara lebih berdayaguna dan berhasilguna. Rancangan Keppres tentang PSD tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman yang baku terhadap penyelenggaraan berbagai forum rapat koordinasi
1-6
perencanaan pembangunan di daerah, baik yang berorientasi sektoral maupun regional, untuk dapat dilaksanakan secara terpadu. Dengan demikian diharapkan rapat koordinasi perencanaan pembangunan regional dapat menghasilkan keluaran
berikut:
a.
Semakin sempurnanya rancangan Keppres tentang PSD yang telah disusun konsep awalnya oleh Dep. Dalam Negeri.
b.
Tersusunnya petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Rakorbang Dati ll (secara umum), dan juklak penyelenggaraan Rakorbang Dati tl percontohan otonomi.
c.
Tersusunnya petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Rakorbang Dati I, yang meliputi pula beberapa forum koordinasi sektoral lainnya (ratek sektoral) dan
forum koordinasi penanaman modal daerah (RKppMD).
d.
Tersusunnya petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan forum Konregbang untuk masing-masing kelompok wilayah pembangunan.
e.
Tersusunnya petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan forum Konasbang yang
mencakup rancangan penyelenggaraan forum pra-Konasbang dan pascaKonasbang di tingkat pusat.
f.
Tersusunnya format-format baku perencanaan pembangunan dari tingkat Dati
ll hingga tingkat pusat, yang dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan sektoral dan regional dalam rangka pembangunan daerah. Dengan adanya
pembakuan format diharapkan pengolahan data perencanaan dapat
g.
lakukan secara terkom puterisas i (co
ized process). Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan forum koordinasi perencanaan pembangunan d
i
m p u te
regional dan daerah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2.
Penyempumaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional (Sarlita) Disamping altematif penyempurnaan mekanisme P5D di atas, diperlukan pula
I'7
Suatu upaya pemantapan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat mengakomodasikan pemecahan masalah pembangunan daerah dan pembangunan sektoral ke dalam suatu rencana pembangunan ataupun rencana kegiatan pembangunan yang komprehensif.
Adapun sasaran yang hendak dicapai melalui pemantapan dokumen perencanaan pembangunan nasional (Sarlita) ini adalah:
a.
Memberikan pemahaman dan pola pikir suatu perencanaan pembangunan yang melibatkan sistem, mekanisme perencanaan yang ada, asas kepatutan, dan aspek penganggaran atau pembiayaan pembangunannya;
b.
penyusunan Sarlita Nasional memerlukan Sarlita Regional dan Sarlita Sektoral sebagai bahan dasarnya. Dengan demikian, maka setiap aparat perencana baik di daerah maupun di pusat harus terlibat dalam proses perencanaan tersebut.
c.
Terwujudnya dokumen perencanaan (Sarlita) akan meningkatkan transparansi semua rencana kegiatan pembangunan selama satu periode Repelita. Adanya transparansi diharapkan membawa dampak positip dilihat
dari sisi kepastian berusaha, kepastian rencana, dan mencegah terjadinya pemborosan sumber daya, serta mengurangi friksi antara kepentingan pembangunan daerah dan kepentingan pembangunan sektoral. Dengan diwujudkannya pengendalian pelayanan perencanaan yang mantap, tata laksana perencanaan yang efektif, jangkauan pelayanan perencanaan yang makin luas, serta koordinasi perencanaan sektoral dan daerah yang mantap,
diharapkan pelayanan perencanaan Bappenas dapat berlangsung secara lebih oPtimal.
IO
BAB IV MASALAH DAN PEMECAHANNYA
A.
ldentifikasi dan Analisa Masalah
Langkah awal dalam usaha mengoptimalkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional adalah mengenali pokok-pokok permasalahan yang
dihadapi. pengenalan terhadap pokok-pokok permasalahan dapat dibatasi menjadi tiga kelompok, yaitu masalah utama, masalah pokok dan masalah khusus' Masalah utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan adalah belum mantapnya kinerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas dalam perencanaan pembangunan nasional. Kinerja tersebut berkaitan dengan masalah pokok yang perlu dipecahkan. Pertama, belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia (SDM) di Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas. Kedua, kurangnya
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS) antarunit kerja' Ketiga, l
1.
Lemahnyapengendalianpelayanan perencanaan' pengendalian pelayanan perencanaan sebenarnya sudah dilakukan, tetapi
masih belum memberikan hasil yang optimal. Dalam upaya meningkatkan pelayanan perlu adanya pedoman yang baku dalam pengendaliannya' Pelayanan perencanaan yang selama ini diberikan masih terbatas pada kalangan instansi
pemerintah, sedangkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih bersifat pasif, yaitu sesuai dengan permintaan. 19
c co
z (L
$
Est E-9
Efr
SEE
E.
S HE !cc E
g'E
cO (g.=xoC
>G g) 6 bs E orc toco Joc o-(s
Fp
(tt
o
6
o-
c(It
$ $c >fit co
:.-U'
z
'r J Q = 7 o
.r
o o.
zl
*gt 7u= Jta
{r.u{ =Lz Fzz o-<<
{f
z
E
Ef
2=9 Y<:S
o
f3H3 t qt6
?sz *zo
=*t >d9 -\
JIUE *FH
zu o-
;:gE .Eoo o-o- oOc*
z-
=trl [!u c0 Luo-
*ttr
HEP
E$E
Pdd
6E oo o
EF E
o-
{} z6
?H{5
5EE
SF EFE .,=qh :(v
:+= +
:
-l-a
PH.
lfit OE
co6 o-
co cGlr
EEE FP fi
EEF
gEs o)
c
(5 .?
'aF EE
gEI
x#r ^9-iD
g
€ g.E EE oo JL
Fs
;XC-$8,
2.
Belum efektifnya tata laksana pelayanan perencanaan Sifat pelayanan perencanaan yang diberikan oleh Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas masih berdas arkan permintaan, sehingga pegawai Bappenas belum memiliki l<emandirian untuk memberikan pelayanan. Hal ini disebabkan belum tersedianya tata laksana yang baku untuk menjadi pegangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat'
3.
Terbatasnyajangkauan pelayanan perencanaan Pelayanan perencanaan yang dilakukan oleh Kantor Menteri Negara Dalam era PPNlBappenas masih terbatas dalam lingkup instansi pemerintah' diperlukan keterbukaan yang ditandai oleh meningkatnya sikap kritis masyarakat perubahan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional' dalam Perubahan itu intinya adalah mengikutsertakan masyarakat sejak awal perencanaan pembangunan. Keikutsertaan itu hanya dapat terwujud apabila
masyarakat mempunyai informasi
yang lengkap. oleh sebab itu, jangkauan
pelayanan perencanaan Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas perlu diperluas' Lemahnya koordinasi perencanaan sektoral dan regional Konsultasi Koordinasi yang telah dilakukan oleh Bappenas melalui forum sepenuhnya dapat Nasional Pembangunan (Konasbang) pada kenyataannya belum Hal ini menjembatani kepentingan pemerintah daerah dan instansi sektoral'
4.
ini belum mantap' menunjukkan bahwa pelayanan perencanaan yang ada selama Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
a.
Belum sempurnanya piranti koordinasi perencanaan pembangunan daerah pembangunan yang menyebabkan perbedaan persepsi antara perencanaan sektoral dan daerah.
b.
Masih belum optimalnya penyelenggaraan mekanisme perencanaan dan 20
pengendalian pembangunan di daerah (PsD). yang Belum mantapnya dokumen perencanaan pembangunan nasional dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan, baik secara (sarlita) sektoral maupun daerah, yaitu dokumen sasaran Repelita Tahunan
di tingkat pusat (sektoral) dan di tingkat daerah (regional)' Masalah
ini
menyebabkan perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap format dokumen acuan perencanaan pembangunan tahunan tersebut' d.
Belum adanya kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap berbagai instrumen dan nomenklatur yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah sehingga menyebabkan ketidaksinkronan dan kerancuan dalam perencanaan pembangunan sektoral dan daerah.
B.
Sasaran
dapat
kemudian Dari hasil analisis dengan menggunakan alat bantu pohon sasaran tingkat ditentukan beberapa sasaran. Sasaran tersebut dapat dipilih menurut
Sasaran kepentingan dan cakupan. Dengan menggunakan pohon sasaran, maka yang bersifat makro diletakkan pada tingkat paling atas' Ini berarti
utama
pencapaian sasaran tersebut harus melalui beberapa sasaran yang lebih rinci' perencanaan sasaran utama yang akan dicapai adalah terwujudnya kinerja perwujudan pembangunan secara mantap. sasaran utama tersebut dicapai melalui
beberapa sasaran Pokok, Yaitu: perencanaan Pertama,terwujudnya pendayagunaan SDM yang optimal dalam pembangunan nasional. Sasaran ini sangat strategis mengingat dewasa ini grovvth"' Hal ini 'memaksa' kebijaksanaan penambahan pegawai menganut "zero untuk setiap institusi pemerintah, termasuk Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas,
lebih mendayagunakan staf yang ada dan seharusnya menjadi sasaran pegembangan dari tiap-tiap institusi tersebut'
ZI
(KISS) Kedua,terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kerja yang mantap. Penerapan manajemen modern dalam
antarunit
penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional memerlukan keterpaduan Negara antarunit keia. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Kantor Menteri
adalah PPN/BappenaS, sebagai koordinator perencanaan pembangunan nasional, antar memantapkan koordinasi secara internal baik antardeputi, antarbiro maupun bagian. Ketig a, tersedianya prasarana/sarana yang mend ukung fun
g
si perencanaan'
Dalam menghadapi masalah pembangunan yang makin kompleks dan dinamis' pendukung pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan memerlukan prasarana yang mampu menghimpun, mendesiminasikan dan mengolah data dan informasi
secara cepat dan akurat. Sebagai contoh, akses langsung kepada sumber data secara merata utama seperti Biro Pusat statistik harus dengan mudah didapatkan perencana. Dengan demikian, dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat oleh
pimpinan akan didasarkan pada data dan informasi yang lengkap' Dengan dasaryang ditetapkan dasar pengambilan keputusan yang lebih baik, maka keputusan diharapkan juga akan lebih baik. Keempat,terwujudnya pelayanan perencanaan yang optimal' sebagaimana termuat dalam salah satu Krida Pembangunan dari Kabinet Pembangunan Vl,
aparatur negara dituntut untuk lebih meningkatkan pemberian pelayanan' Bagi jangkauan Bappenas, upaya tersebut berarti semakin meningkatnya mutu dan pelayanan perencanaan pembangunan nasional, baik dalam melayani kepentingan non-departemen sebagai mitra kerja Bappenas, maupun
departemenllembaga masyarakat luas.
Dari keempat sasaran pokok tersebut kemudian dipilih satu sasaran untuk dipecahkan, yaitu terwujudnya pelayanan perencanaan secara optimal' Sasaran tersebut perlu dicapai dengan mewujudkan sasaran khusus, yaitu Pertama' meningkatnya koordinasi perencanaan sektor dan regional. Kedua, meluasnya jangkauan pelayanan perencanaan. Ketiga, tenan"rjudnya tata laksana perencanaan 22
yang efektif. Keempat, terwujudnya pengendalian pelayanan perencanaan yang dalam optimal. sasaran yang akan dicapai tersebut disajikan pada pohon sasaran gambar 2.
C.
Alternatif Kegiatan perlu ditempuh Dalam upaya mewujudkan keempat sasaran khusus tersebut
beberapa alternatif kegiatan sebagai berikut:
1.
Mewujudkan pengendalian pelayanan perencanaan yang optimal. Upaya untuk mewujudkan sasaran ini dapat ditempuh melalui beberapa
alternatif kegiatan, Yaitu:
a.Mengeva|uasipe|ayananperencanaanpembangunan Menneg' Kegiatan evaluasi pelayanan perencanaan pembangunan di Kantor pada PPN/Bappenas akan dilaksanakan selama 6 bulan. Kegiatan ini akan dimulai dan direncanakan selesai pada bulan oktober 1997, serta
bulan Mei 1997
dari diperkirakan memerlukan biaya sebesar Rp 15 juta yang diharapkan diperoleh anggaran rutin Bappenas. Adapun penanggung-gugat dari kegiatan tersebut
adalah Biro Administrasi pembangunan di bawah Deputi Vlll (Deputi Bidang Administrasi). Alternatif kegiatan ini dipilih mengingat selama ini belum sempurnanya alat yang dapat dipergunakan sebagai indikator terlaksananya pelayanan perencanaan yang optimal'
b.
Menyempurnakan pedoman pengendalian pelayanan perencanaan Penyempurnaan pedoman pengendalian pelayanan perencanaan sudah pelaksanaan untuk dilakukan, hal ini ditujukan untuk dapat menghindari
waktunya
proyek-proyek yang tidak efektif dan efisien. Kegiatan penyempurnaan pedoman pengendalian perencanaan ini akan dilaksanakan di Kantor Meneg'PPN/Bappenas 23
co o c
3.'ft XEg'p
€Eg 5E
H
ES
'CC p'E
-o g.E H E-€ g 5
HL
6 Fs
=g
F, (It
o
o
co (It c
z
z
Ba*
E,
i,eE
@
sffig
a 2 o t o o-
ai-
lffi= Eo-
2? zz ul 3
o- (9
o-z
6S^ #FE 524
a{= 217 r lll :)[rJ =t =offi= FO
IL
c
Ee,
p 8n >c tr
*!.
lcor qfitc .qrco FC'>
aEb E5
g$E o o
rL
,a
dg
eb
EsE HFE E $F ob
d
L5
trmFO *= L
'=t
o
=8 cntc f,o ON
PE NC -?o
rob etL
$E
J(E cX .=
_o
Fd)
g8
E ce EE F
o€
$E E
Hat EFg
.EHo g*GE
EE;'
Agustus 1997 pada tahun anggaran 1997/98 selama 4 bulan dari bulan Mei s/d gugat kegiatan Biro dengan anggaran sebesar Rp 15 juta dengan penanggung Administrasi Umum Deputi Bidang Administrasi Bappenas'
c.
Memasyarakatkanperformanceevaluation performan1e evaluation Selama 2 (dua) tahun terakhir ini telah dipersiapkan proyek-proyek Bantuan Luar Negeri' PE merupakan
(PE) khususnya terhadap
dan diharapkan dapat metode evaluasi terhadap proyek yang telah berakhir
datang' Berdasarkan menghasilkan masukan terhadap proyek yang akan urgensinya' Namun' pengalaman dengan misi JICA dan IBRD, PE sangat dirasakan tahun 1997/98 saat ini PE masih dalam tahap persiapan. Oleh karena itu dalam maupun di berbagai direncanakan sudah dapat dimasyarakatkan baik di Bappenas
instansi Pelaksana ProYek.
2.
yang efektif' Mewujudkan tata laksana pelayanan perencanaan kegiatan, yaitu: Upaya pencapaian sasaran ini dilakukan melalui beberapa
a.Menyusunpedomantata|aksanape|ayananperencanaan pada Meningkatnya kesadaran masyarakat akan haknya tercermin perencanaan yang diberikan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan bersifat global oleh Bappenas. Tata laksana pelayanan yang ada saat ini masih pegawai yang berada di agar perlu disusun pedoman tata laksananya sehingga pelayanan tingkat bawah (petugas pelayanan) dapat dengan mudah melakukan
sesuaidenganperaturandanketetapanyangdigariskan' Mengevaluasi tata laksana pelayanan perencanaan pelayanan yang diberikan Peningkatan tuntutan masyarakat terhadap mutu kaji ulang terhadap oleh Bappenas juga menimbulkan tuntutan untuk melakukan
b.
L.)
beberapa ketetapan yang sudah tidak memenuhi tuntutan keadaan.
c.
Melakukan studi banding penyelenggaraan Tata laksana terhadap instansi lain.
Studi banding ini terutama ditujukan untuk membandingkan jenis/produk pelayanan dan prosedur pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi lain.
d.
Menyelenggarakan diskusi/seminar mengenai pelayanan perencanaan
ditujukan untuk melemparkan isu-isu pelayanan perencanaan dan mendapatkan konsep-konsep baru tentang manajemen Diskusi/seminar
ini
pelayanan perencanaan.
3.
Mewujudkan jangkauan pelayanan perencanaan yang lebih luas. Upaya ini dapat ditempuh melalui beberapa kegiatan, yaitu:
a.
Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan kelompok masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan secara aktif kepada
kelompok masyarakat seperti perguruan tinggi, kelompok profesi dan lembaga swadaya masyarakat. Penyelenggaraan ini diharapkan dapat dijadwalkan setiap tahunnya, sehingga pembaharuan dalam perencanaan dapat disampaikan kepada dengan lebih cepat dan akurat. Dari segi perluasan jangkauan
masyarakat
pelayanan, kegiatan ini perlu dilakukan. Dari segi pembiayaan, kegiatan ini tidak memerlukan pembiayaan yang besar sehingga dapat dilakukan.
b.
Menyebarluaskan Produk'produkPerencanaan Kegiatan penyebarluasan produk-produk perencanaan
in
i dimaksudkan untuk
sosialisasi perencanaan pembangunan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Diharapkan degan pelayaan yang aktif ini masyarakat akan mau aktif berpartisipasi 25
dalam pembangunan nasional. Dari segi pencapaian tujuan, kegiatan ini amat segi mendukung perluasan jangkauan pelayanan perencanaan pembangunan' Dari pembiayaan, kegiatan inijuga tidak memerlukan biaya yang besar.
c.
Menyusun buku pintar perencanaan pembangunan nasional tentang Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lengkap
proses perencanaan pembangunan dalam bentuk buku. Kegiatan ini dalam tahap penyelesaian sehingga tidak dipilih dalam rencana kerja yang akan dilakukan'
d.
Mengembangkanjaringaninternet
Kegiatan
ini
dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pelayanan
perencanaan melaluijaringan komputer. Kegiatan ini dalam tahap pengembangan
sehingga tidak dipilih dalam rencana kerja yang akan dilakukan.
4.
Memantapkan koordinasi perencanaan sektoral dan regional' yaitu: Upaya pemecahan masalah ini ditempuh melalui beberapa kegiatan'
a.
Menyempumakan piranti koordinasi perencanaan pembangunan sektoral dan daerah.
Piranti koordinasi yang dimaksud di sini adalah format atau standar perencanaan yang dapat diacu oleh para aparat perencana di tingkat pusat dan format daerah, sehingga dapat dihindari kerancuan dariadanya berbagai versi dan perencanaan. Adanya acuan yang sama, jelas, dan operasional akan sektoral dan memudahkan penyusunan maupun koordinasi penyusunan rencana daerah secara terpadu antara instansi pusat dan daerah.
26
b.
Menyempurnakan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan melalui peninjauan kembali terhadap pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah (PsD)'
Penyempurnaan mekanisme
PsD ditujukan untuk
menyelaraskan
perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan antara pemerintah daerah dan penyelarasan instansi sektoral ditingkat pusat. Sebenarnya sudah ada upaya untuk mekanisme baku perencanaan pembangunan tahunan tersebut sejak lima tahun
terakhir, namun hingga saat ini secara konsisten masih terus dilakukan langkahlangkah penyempurnaan untuk meningkatkan hasilguna dari penyelenggaraan
mekanisme tersebut. Peninjauan kembali terhadap mekanisme PSD tersebut ditujukan untuk menemukenali kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan guna meningkatkan mekanisme P5D serta melakukan penyempurnaan pedoman
efektivitas mekanisme PsD. Peningkatan hasilguna dari penyelenggaraan mekanisme p5D tersebut diharapkan dapat makin mengurangi ketidakkonsistenan antara usulan pemerintah daerah dengan usulan dari
dan ketidaksesuaian
persepsi departemenllPND pusat, Serta memperlancar proses penyamaan
pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan'
c.
Memantapkan dokumen acuan perencanaan pembangunan tahunan (Sarlita).
Dokumen Sarlita masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat berfungsi dalam sebagaiacuan perencanaan yang berhasilguna dan operasional' Untuk itu, pusat rangka meningkatkan pemahaman dan interpretasi yang seragam antara yang terlibat dalam dengan daerah terhadap sarlita, diharapkan agar seluruh pihak
yang perencanaan pembangunan dapat mengacu kepada dokumen perencanaan sumber sama, sehingga memudahkan koordinasi dalam pengalokasian berbagai dana secara terpadu dan komprehensif.
27
v)
A< tr.l il
= E*F v-'J
393 >t! aut F
J
e!2< IL
F
zg, Lrl
F J
z
o :E o o-
== rE
o.O
=(, <J s< <2 ('0
= 5
= F o. o
zz
5
z
$3q zz -,
z z o zl!
< lll d)
OJ
)- z,
zo
sP 02 22
gg
o) <(9
z,=
vo
Hfi
E.2, =<
9=
;H
== ul= cO
1= d< r!<
uJz
,z t@ =<
(9
tr IJJ A
;A 3
Efr 50-
e I!
3
zo
UJ
>o-ul J
oto 4.2
iee ffd =?' FL e
ul
3 E
z z
=2 gz >ur =6
a=
l<
F
z
o-
.? = I 3 e,
ul
F
z
6i 4i >u
;'iii a11-
afrt z
f< oz z< Hfi= ?HE
li?
:)<
ild F
E:Ei3E=
d.
Melaksanakan lokakarya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional bagi instansi dari tingkat daerah dan pusat. pemahaman Lokakarya tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyamaan
dan persepsi terhadap berbagai instrumen, istilah, nomenklatur dan pengertianpengertian dalam perencanaan pembangunan- Salah satu kondisi yang hendak pembangunan dicapai adalah kesamaan penggunaan nomenklatur sektor-sektor
antara APBD dan APBN. Penyamaan nomenklatur antara APBD dan APBN tersebut diharapkan dapat meningkatkan keserasian dan keselarasan serta secara keterpaduan langkahJangkah kegiatan peren€naan sektoral dan regional lebih berdayaguna dan berhasilguna.
D.
Langkah{angkah Kegiatan
Untuk mencapai beberapa sasaran khusus yang telah ditetapkan, maka dipilih alaternatif kegiatan yang paling mungkin untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pembiayaan dan pencapaian sasaran'
1.
Mewujudkan pengendalian pelayanan pelayanan perencanaan pembangunan. Kegiatan yang dipilih untuk dilaksanakan adalah
a.
Mengevaluasi pelayanan perencanaan pembangunan. Kegiatan ini dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan, Bappenas biaya sebesar selama 6 bulan dari bulan Mei sampai dengan oktober 1997 dengan ini Rp 1S juat dari anggaran rutin TA 1997/98. Bentuk kegiatan utama dari upaya pengguna adalah menyusun kuesioner yang selanjutnya akan disampaikan kepada
jasa pelayanan perencanaan pembangunan' yaitu berbagaidepartemen dan LPND serta masyarakat luas, utamanya dunia usaha'
2B
(l) Pokok Kerja Persiapan terdiri dari 4 pokok akhir yag melibatkan Deputi Vlll, dan Karo Administrasi Permbangunan, Kabag Pendayagunaan sistem Pengawasan Kasubag Pendayagunaan sistem Pengawasan, Kasubag
Pelaporan,
Pendayagunaan Sistem Pelaporan dan Sekertaris' (ii) Pokok Kerja Pelaksanaan terdiri dari 4 pook akhir yang juga melibatkan
seluruh penanggung jawab tersebut di atas.
(iii) Pokok Kerja Pemantauan terdiri
dari 3 pokok akhir yang melibatkan seluruh
penanggung jawab tersebut di atas kecuali ke dua Kasubag
Menyempurnakan pedoman pengendalian pelayanan perencanaan 4 Kegiatan ini dilakukan oleh Biro Administrasi Umum, Bappenas selama juta dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 1997 dengan biaya Rp 15 anggaran rutin Bappenas TA 1997/98. .Bentuk kegiatan utama dari upaya ini
b.
pedoman yang adalah menyusun pedoman baru; dengan cara menilai kembali yang dapat sudah ada untuk kemudian disempurnakan menjadi pedoman baru diberlakukan, dengan harapan akan lebih mengena pada sasaran' Kegiatan ini terdiri dari 11 pokok akhir' yaitu :
(i) Pokok Kerja Persiapan terdiri dari 3 pokok
akhir yang melibatkan Deputi Vlll,
Karo Administrasi umum, Kabag TU, satu orang staf peralatan dan seorang sekertaris.
(ii) Pokok Kerja Petaksanaan terdiri dari 5 pokok akhir yang melibatkan seluruh penanggung jawab tersebut di atas.
(iii) pokok Kerja pengendalian terdiri dari 3 pokok akhir yang melibatkan seluruh penanggung jawab tersebut kecuali staf peralatan'
2. a.
Mewujudkan tata laksana petayanan perencanaan yang efektif Menyusun pedoman tata laksana pelayanan perencanaan mulai Kegiatan ini dilaksanakan ileh Biro Administrasi umum selama 6 bulan 29
yang Mei 1997 sampai dengan 29 Februari 1998 dengan biaya Rp' 60'000'000 Umum bersumber dari DIP Bappenas yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi 1
Bappenas.
b.
Melaksanakan studi banding penyelenggaraan tata laksana terhadap
instansi lain 2 bulan mulai Kegiatan ini dilaksanakan oleh Biro Administrasi umum selama 1gg7 sampai dengan 1 Juli 1997, dengan biaya Rp' 1
dari
tanggal
Mei
100.000.000 yang bersumber dari DIP Bappenas'
3. a.
Mewujudkan jangkauan pelayanan perencanaan yang lebih luas'
Menyebarluaskanproduk-produkperencanaan' selama 3,5 bulan Kegiatan inidilaksanakan oleh Deputi Bidang Administrasi 1 Mei 1997 s/d lSAgustus 1997 dengan biaya sebesar Rp
dimulai dari tanggal
yang bersumber dari Anggaran Rutin Bappenas TA 1997/98' Untuk melalui tiga mewujudkan penyebarluasan produk-produk perencanaan ditempuh 11 .25O.0O0,-
tahapan Pokok kerja meliPuti
:
akhir (PA)' (1) Pembentukan tim kerja' (2) penginventarisasian produk perencanaan, (3) pemilihan dokumen' Pokok akhir pokok penginventarisasian produk perencanaan merupakan kegiatan inti dalam
(i) Persiapan terdiri dari 3 pokok
kerja persiapan. Dalam pokok akhir ini terkandung maksud dan tujuan oleh kantor menginventarisasikan semua produk perencanaan yang dihasilkan Menteri Negara PPN/ BaPPenas' Bidang Koordinasi dalam pelaksanaan pokok akhir ini melibatkan Deputi Kabag Tata Usaha, Administrasi, Karo Administrasi Umum, Kabag Kepegawaian, Selvi dan Nasir.
(ii) Petaksanaan terdiri dari 4 pokok akhir (PA): (1) penyempurnaan format penyajian (2| Penentuan kelomPok sasaran (3) pencetakan dokumen (4) JU
pengiriman. pokok akhir inti dalam Pokok akhrr penentuan kelompok sasaran merupakan pelaksanaan. Pokok akhir ini dimaksudkan untuk menentukan
pokok kerja
perencanaan' kelompok sasaran yang relevan untuk mendapatkan produk Bidang Koordinasi dalam pelaksanaan pokok akhir ini melibatkan Deputi Kabag Tata Usaha' Administrasi, Karo Administrasi Umum, Kabag Kepegawaian, Selvi dan Nasir (3) terdiri dari 3 pokokakhir:(1) pemantauan (2) penilaian dalam pokok kerja pelaporan. Pokok akhir pemantauan merupakan pokok akhir inti pelaksanaan pengendalian. Pokok akhir ini dimaksudkan untuk memantau penyebarluasan produk-produk perencanaan' Bidang Koordinasi dalam pelaksanaan pokok akhir ini melibatkan Deputi
(iii) Pengendalian
Kabag Tata Usaha, Administrasi, Karo Administrasi umum, Kabag Kepegawaian,
Selvi dan Nasir.
b.
Menyelenggarakan pertemuan berkala dengan kelompok masyarakat selama 3 hari Kegiatan inijuga dilaksanakan oleh Deputi Bidang Administrasi
Rp 12'800'000'dimulai pada tanggal 28 s/d 30 April 1997 dengan biaya sebesar mewujudkan yang bersumber dari anggaran rutin Bappenas tahun 1997t98' Untuk yaitu: pelaksanaan pertemuan tersebut ditempuh melalui tiga tahapan pokok kerja (2) Persiapan terdiri dari 5 pokok akhir (1) pembentukan tim kerja
(i)
(5) pembuatan penentuan peserta (3) penyiapan acara (4) penyiapan bahan inti dalam undangan. Pol
J-L
Selvi dan Nasir.
pertemuan pertama Pelaksanan terdiri dari 4 pokok akhir : (1) pelaksanaan perguruan tinggi (3) yaitu dengan kelompok profesi (2) pertemuan kedua dengan (4) perumusan akhir dari ketiga pertemuan dengan lembaga swadaya masyarakat pertemuan merupakan kegiatan pertemuan sebelumnya. Ketiga penyelenggaraan
(ii)
yang inti dari seluruh rangkaian kegiatan' Menteri Negara Koordinasi dalam pelaksanaan pokok akhir ini melibatkan Karo Administrasi umum' PPN/Ketua Bappenas, Deputi Bidang Administrasi, dan Amir' Kabag Kepegawaian, Kabag Perlengkapan' Selvi pemantauan (2) penilaian (3) Pengendalian terdiri dari 3 pokok akhir : (1) pokok akhir yang penting. pelaporan. Pokol< akhir pelaporan merupakan salah satu
(ii)
dalampokokkerjapengendalian'Laporaninimemberikansuatu berkala dengan kelompok pertanggunjawaban dalam penyeleng garaan pertemuan masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi dalam pelaksanaan pokok akhir ini melibatkan Kepegawaian, Kabag Tata Usaha' Administrasi, Karo Administrasi umum, Kabag dan Selvi.
4.Memantapkankoordinasiperencanaansektora|danregiona|. a.Menyempumakanpedomanpenye|enggaraanmekanismeperencanaan (PsD) Pembangunan tahunan daerah ll Bappenas mulai dari tanggal Kegiatan inidilaksanakan oleh Biro Regional sebesar Rp' 14 Juni sampai dengan 14 September 1997 dengan biaya 1997/98, dilaksanakan oleh 30.000.000,- dari DIPP Bappenas Tahun Anggaran Biro Regional ll Bappenas di Jakarta'
32
b.
Melakukan kegiatan pemantapan dokumen perencanaan pembangunan
tahunan (Sarlita) Kegiatan ini dilakukan oleh Biro P4RPR Bappenas bekerjasama dengan PT dengan Rindu Order di Jakarta selama 3 bulan mulai dari tangg al 2A Juni sampai
12 September 1997 dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- dari dana Proyek Penataan Ruang-Bappenas Tahun Anggaran 1997198'
33
BAB V KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dibuat dalam bab-bab tedahulu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:
1.
Masalah utama yang dihadapi adalah belum mantapnya kinerja Bappenas dalam perencanaan pembangunan nasional sehingga menyebabkan kurang
optimalnya penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional. 2.
Masalah utama tersebut disebabkan antara lain karena: (a) kurangnya prasarana/sarana yang mendukung fungsi perencanaan; (b) belum optimalnya pendayagunaan SDM di Kantor Meneg PPN/Bappenas; (c) belum
optimalnya pelayanan perencanaan; (d) Kurangnya KISS antar unit kerja di Kantor Meneg. PPN/Bappenas. 3.
Dari beberapa masalah tersebut "belum optimalnya pelayanan perencanaan " merupakan masalah pokok dalam kertas kerja ini. Masalah pokok tersebut
disebabkan antara lain: (a) belum terwujudnya koordinasi sektoral dan
regional; (b) terbatasnya jangkauan pelayanan masyarakat; (c) belum efektifnya tata laksana pelayanan perencanaan;
(d)
lemahnya pengendalian
pelayanan perencanaan. 4.
Dalam upaya memantapkan koordinasi perencanaan sektoral dan regional
dilakukan dua kegiatan: (a) melakukan kegiatan pemantapan dokumen perencanaan pembangunan tahun (sarlita), dan (b) menyempurnakan pedoman penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan
daerah (PsD). 5.
Dengan pemantapan dokumen sarlita diharapkan (a) tahapan dalam kegiatan
PSD dapat lebih disederhanakan dari setiap tahun menjadi dua atau tiga
tahun; (b) kegiatan pembangunan dapat lebih transparan dan efisien, baik
34
dari segiwaktu, tempat, pendanaan, dan kegiatan itu sendiri; (c) keterpaduan
perencanaan sektoral
dan daerah; (d) kegiatan Konsultasi
Nasional
Pembangunan (Konasbang) dapat lebih sederhana dan hanya membahas hal-hal baru yang belum tertampung. 6.
Kegiatan penyempumaan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi: (a) pemerintah daerah di dalam
penyelenggaraan tahapan rapat koordinasi perencanaan pembangunan di dan daerah tingkat ll (Rakorbang Dati ll), daerah tingkat | (Rakorbang Dati l),
tingkat regional (Konregbang); (b) instansi sektoral di tingkat pusat dan jajarannya di daerah dalam penyelenggaraan forum Rakorbang Dati I' Rakorbang Dati ll, dan Konregbang; (c) penyelenggaraan forum Konasbang (d) bagi pemerintah daerah dan seluruh instansi sektoraldi tingkat pusat, dan
penyelenggaraan berbagai forum perencanaan pembangunan untuk memadukan program pembangunan sektoral dan regional yang diarahkan bagi pembangunan daerah yang berdayaguna dan berhasilguna. 7.
Penyempurnaan mekanisme
dan pembakuan dokumen perencanaan
pembangunan sektoral dan daerah diharapkan dapat meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan forum-forum perencanaan yang dilakukan. 8.
Kedua rencana kerja tersebut diharapkan dapat digunakan oleh Bappenas dan instansi pusat lainnya dalam menetapkan kebijaksnaan investasi pemerintah dengan investasi swasta dalam pembangunan daerah secara lebih terpadu dan menYeluruh.
9.
jangkauan pelayanan Dalam upaya mengatasi masalah khusus terbatasnya
perencanaan kepada masyarakat akan ditempuh beberapa alternatif kegiatan; yaitu (a) menyelenggarakan pertemuan berkala dengan kelompok masyarakat; (b) menyusun buku pintar perencaaan pembangunan nasional;
(c) mengembangan jaringan internet; dan (d) menyebarluaskan produkproduk perencaan. Dari alternatif tersebut dipilih dua kegiatan, yaitu 35
masyarakat dan menyelenggarakan pertemuan berkala dengan kelompok menyebarluaskan produk-produk perencanaan' 10.
terwujudnya Masalah khusus yang juga akan dipecahkan adalah belum beberapa pengendalian pelayanan perencanaan yang optimal. untuk itu pengendalian alternatif kegiatan yang perlu dilaksanakan demi terwujudnya pelayanan pelayanan yang optimal yaitu: (a) mengevaluasi mutu
perencanaanpembangunan,(b)menyempurnakanpedomanpengendalian pertormance perencanaan pembangunan, dan (c) memasyarakatkan mutu pelayanan evaluation Dua kegiatan yang dipilih adalah mengevaluasi pengendalian pembangunan, dan menyempurnakan pedoman perencanaan
perencanaan Pembangunan' 11.
efektifnya tata Masalah keempat yang akan dipecahkan adalah belum yang akan laksana pelayanan perencanaan. Ada 4 alternatif kegiatan pelayanan dilaksanakan, yaitu: (a) menyusun pedoman tata laksana
peren€naan, (b) mengevaluasi pelaksanaan tata laksana pelayanan pelayanan perencanaan, (c) menyelenggarakan seminar tata laksana pelayanan perencanaan, dan (d) melakukan studi banding tata laksana kegiatan yaitu: perencanaan. Dari keempat alternatif kegiatan tersebut, dua (b) (a) menyusun pedoman tata laksana pelayanan perencanaan dan
perencanaan, dipilih melakukan studi banding tata laksana pelayanan kontribusi yang sebagai kegiatan yang operasionaldan dianggap mempunyai pelayanan perencanaan yang cukup besar dalam mewr.ljudkan tata laksana lebih efektif. 12.
Rencanakerjapenyempurnaanmekanismedandokumenacuan perencanaan pembangunan sektoral dan daerah di atas disusun dengan yang memiliki berbagai menggunakan metode Pola Kerja Terpadu (PKD yang antara lain meliputi: (a) keuntungan dalam proses pencapaian tujuan
mempertegaspembagiantugasdantanggungjawab;(b)memantapkan
koordinasi;(c)mengembangkanketerbukaan;(d)mengembangkan 36
kebersamaan; (e) memantapkan kepedulian diantara berbagai pihak yang
terlibat; (f) memantapkan koordinasi diantara berbagai pihak/instansi yang terkait; dan (g) mengembangkan pola kerja yang terpadu.
DAFTAR PUSTAKA
strategi Abidin, sz. 1996, "Peningkatan Disiplin Nasional sebagai
1.
pembangunan sumber Daya Manusia Dalam Manaiemen Pembangunan
Nasional No.15/lv/1gg6", Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta. 2.
Keenam"' Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Jakarta, 1994.
3.
4.
5.
6.
-,lgg4,.,KeputusanPresidenRepub|ik|ndonesiaNomorlT 1996,''KeputusanMenteriNegaraPerencanaanPembangunan pembangunan Nasional Nomor: Nasional/Ketua Badan perencanaan Bidang Tugas Kep.16?KeU10/1996 tentang susunan organisasi dan Deputi/Biro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta' Kristiadi, JB.. 1996, "Revitasi Birokrasi Dalam Manajemen Negara Republik Pembangunan No.l5/lV/1996", Lembaga Administrasi Indonesia, Jakarta.
Kunario,1995.,'PerandanFungsiBappenas:ApaYangDiharapkan
pembangunan No.02", september Masyarakat Dalam perencanaan 1995, Bappenas, Jakarta. .'Pembinaan Pegawai Negeri Sipi|.., PT. Pertja' Nainggo|an, H., 1989, Jakarta.
7.
8.
Negara , 1993, "Pola Kerja Terpadu", Lembaga Administrasi Republik Indonesia, Jakarta. tentang Republik Indonesia, 1993, "Ketetapan MPR Nomor IUMPR/1993 Negara Rl' Garis-Garis Besar Haluan Negara", Perum Percetakan
Jakarta. 9. 10.
ll' Edisi Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid I dan Ketiga, Lembaga Administrasi Negara, 1996' ,'Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Soeharyo, s., 1996, Manajemen Pembangunan No.14l|V/1996'., Lembaga
Da|am
AdministrasiNegaraRepublik|ndonesia,Jakarta' JU
11. 12. 13.
Sondang, SP., 1994, "Patologi Birokrasi: Analisis, ldentifikasi, dan Terapinya", Ghalia lndonesia, Jakarta. Terry, George R., Ph.D., (Dr. Winardi SE, atih bahasa). "Asas-asas Manajemen, Alumni Bandung", 1986 Tjiptoherijanto, P., 1996, "sumber Daya Manusia di Sektor Pemerintah Dalam Manajemen Pembangunan No.14/lV/1996", Lembhga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta'
14. Tjokroamidjojo, Bintoro, 1994, "Pengantar Pembangunan", LP3ES, Jakarta.
39
Administrasi
r
**n)
iah
"i-l-l-i.'
E t\G; t'"t; -o E
g
U' E I
c|l'
v G
G
0)
I
art
oa
8U z F
sEEEiE€iiigFE$
eO
--
.giEz b i9= \1 i (u;: -io= lr E ) _rul-c = '6thF
-at
=tEE.EE5E J!5+gtE
-r--
.E
''6E
EE EEFaE-F8X
Z
EIEF k" #rEE A ErOo S IgF = .bE a -1-
E o o.
|g
l)
I
E,
5s YE
EH .9v
q
g
J' o
B
EEEEE: E!YECrel'-
E!Oalt-to .EE *FXE
T: FgEE E.!C=E|o
Fi
E *
8T
e I3
E t 6: E EEF=€f;
F:
od
:gF sSc
{E 'tE iTF ee
F g O .c.o
tg
FFEEEEF *9a='o-o "b€FE; sE!
co
e .98 '!oc, :oCE
Paket Keria No. : 1
Pembentukan Tim Evaluasi Kepala biro Administrasi Pembangunan
Pokok Akhir Penanggung gugat
Menyiapan ruang rapat pemantauan Menyiapkan konsumsi realisasi
Meila.., sekretaris
Menyiapkan daftar hadir penyimpangan
Meila. , sekretaris
Memimpin rapat dan menjelaskan maksud tujuan pembentukan tim evaluasi
Deputi Vlll
Mengaju nama-nama anggota tim evaluasi
Kabag. PPP
6.
Menyetujui nama calon anggota tim evaluasi
Deputi Vlll
7.
Membuat konsep SK tim evaluasi
Kabag PPP
8.
Menyetujui konsep SK tim evaluasi
Karo Adm Pemb
9.
Mengetik SK tim evaluasi
Meila, Sekretaris
10
Menandatangani SK tim evaluasi
Deputi Vlll
11
Menyampaikan SK tim evaluasi kepada anggota
Meila, Sekretaris
4.
t
hari
50,000
ll r I
4
orang
I
6 hari
I
t
hari
4 hari
i
t
12han
200,000
Paket Kerja No. : 2
Pokok Akhir Penanggung gugat
Menyiapan ruang rapat pemantauan
Meila , seketaris
Menyiapkan konsumsi realisasi
Meila , sekretaris
Menyiapkan daftar hadir penyimpangan
Meila , sekretaris
4.
Memimpin rapat dan memberi pengarahan sasaran dan langkah pencapaiannya
Deputi Vlll
5.
Mengkonsep TOR
Kabag. PPP
o.
Mengetik konsep TOR
Meila ., sekretaris
7.
Memeriksa hasil ketikan TOR
Kabag PPP
8.
Membahasan konsep TOR
Karo Adm Pemb
9.
Menyempumakan TOR
Kabag PPP
10
MenyetujuiTOR
Deputi Vlll
11
Menyampaikan TOR kepada anggota tim
Meila, Sekretaris
Penyusun TOR Kepala blro Administrasi Pembangunan
15 hari
1,50o,ooo
F I I I
! I
1lr-2O
oJ)
1,550,000
' Paket Kefia No. : 3
Pokok Akhir Penanggung gugat
gumpulan data informasi Kepala biro Administrasi Pembangunan
Pen
Mengumpulkan kliping pelaYanan perencanaan pemDangunan Mengolah masukan menjadi informasi data
t orang
| ,, nrn
Paket Kerja No.
:4
Pokok Akhir Penanggung gugat
Penyusun Quesioner Kepala biro Administrasi Pembangunan
I
Menyiapan ruang rapat pemantauan
Meila; , sekretaris
2.
Menyiapkan konsumsi realisasi
Meila , sekretaris
3.
Menyiapkan daftar hadir penyimpangan
Meila , sekretaris
4.
Memimpin rapat dan menjelaskan tujuan dari quesioner
Karo Adm Pemb.
5.
Mengkonsep quesioner
Kabag. PSPP
6.
Mengetik quesioner
Meita
7.
Memeriksa hasil ketikan quesioner
Kabag. PSPP
8.
Membahasan konsep quesioner
Karo Adm Pemb
9.
Menyempurnakan quesioner
Kabag. PSPP
10
Menyetujui quesioner
Karo Adm Pemb.
1.
i, ii
i;ti
li li
I
1
hari
50,000
:
.,
sekretaris
5 hari
t hari
14 han
300.000
i
350,000
i
Paket Kerja No.
:5
Pokok Akhir Penanggung gugat
Pendistribusian quesioner Kepala biro Administrasi Pembangunan
Menyiapan konsep surat pengantar
Kabag. PSPP
Mengetik surat pengantar realisasi
Meila , sekretaris
3.
Meneliti hasil ketikan surat
Kabag. PSPP
4.
Menandatangani surat pengantar
Karo Adm Pemb.
5.
Mengidentifi kasi sasaran yang mengisi quesioner
Kabag. PSPP
2 han
6.
Mengandakan quesioner
Meila ., sekretaris
t hari
300,000
7.
Mengirimkan quesioner
Meila . sekretaris
t hari
50,000
3 orang
t hari
350,000
Pokok Akhir
Paket Kerja No. : 6
Penanggung
gugat
:
Pengumpulan dan Pengolahan quesioner Kepala biro Administrasi Pembangunan
Menerima pengembalian quesioner
Meila , sekretaris
10 hari
Memilah dan meneliti quesioner
Kasubag. PS Por
6 hari
Merekapitulasi hasil survey. quesioner
Kasubag. PS Por
10 hari
150,000
Memimpin rapat pembahasan hasil survey
Karo Adm Pemb.
2han
50,000
Pokok Akhir
Paket Kerja No. : 7
Penanggung
gugat
:
Penganalisa mutu pelayanan perencanaan Kepala biro Administrrasi Pembangunan
Mengkonsolidasikan hasil rapat pembahasan quesioner
Kasubag. PS Por
4 hari
Mengkonsep kesimpulan awat mutu pelayanan perencanaan
Kasubag. PS Por
2han
Mengetik kesimpufan awaf mutu pelayanan perencanaan
Meila, sekretaris
t hari
Membahasan kesimpulan mutu pelayanan perencanaan
Kasubag. PS Por
t hari
Memimpin rapat pembahasan mutu pelayanan peren€naan
Karo Adm Pemb
t
Menyempumakan hasil mutu pelayanan perencanaan
Kasubag. PS Por
5 hari
hari
1,000,000
5,000,000
000,000
Paket Kerja No. : 8
Akhir
: Penanggung gugat : Pokok
Menyiapan ruang rapat pemantauan
Meila, sekretaris
Menyiapkan konsumsi realisasi
Meila, sekretaris
Menyiapkan dafiar hadir penyimpangan
Meila, seketaris
Memimpin rapat dan pembahasan akhir
Deputi Vlll
Menyusun rumusan laporan dan evaluasi
Kabag PSPP
Mengetik rumusan laporan dan evaluasi
Meila, sekretaris
Memeriksa rumusan laporan dan evaluasi
Kabag PSPP
Menggandakan laporan dan evafuasi
Meila, sekretaris
penyusunan laporan dan evaluasi Kepala biro Administrasi Pembangunan
250,000
10 hari
.
2 hari
1,000,000
14 hari
t,250,000
Paket Kerja No. : 9
Pokok Akhir Penanggung gugat
1.
Mengamati pelaksanaan seluruh aktivitas pokok akhir
DeputiVlll
2.
Mencatat data hasil pengamatan
Meila, sekretaris
3.
Memantau pelaksanaan
DeputiVlll
4.
Mendata dan mengumpulkan hasil pemantauan
Meila, sekretaris
5.
Merekapitulasi dan mengarsiP hasil pemantauan
Karo Adm Pemb
Pemantauan Pimpro T. Pembina lnpres DL
7 minggu
I
Paket Keda No. : 10
Pokok Akhir Penanggung gugat
1.
Mempelajari dan meneliti hasil pemantauan
Deputi Vlll
2.
Membandingkan standar dan realisasi
Deputi Vlll
3.
Mengidentifikasi bila ada penyimpangan
Deputi Vlll
4.
Memberi masukan
Deputi Vlll
5.
Menindaklajuti masukan
kepala biro administasi pemb.
6.
Menilai keberhasilan program berdasarkan hasil pemantauan
Deputi Vlll
Penilaian Kepala biro Administrasi Pembangunan
7 minggu
Paket Kerja No. :
11
Pokok Akhir Penanggung gugat
Melaporkan pelaksanaan tiap2 pokok akhir kepada deputi bidang administrasi
kepala biro administasi pemb.
Menyiapkan data laporan
Meilan, sekretaris
Menyusun konsep laporan paripuma
kabag PPP
Meneliti, menyetujui dan memaraf konsep laporan paripuma
kepala biro administasi pemb.
Pelaporan Kepala biro Administrasi Pembangunan
1,000,000
mrnggu
Mengetik konsep laporan paripuma
Meila ., sekretaris
Meneliti hasil ketikan laporan
kabag PPP
Memaraf laporan paripuma
kepala biro administasi pemb
Menandatangani laporan paripuma
DeputiVlll
Menyampaikan laporan ke Meneg. PPN/ketua Bappenas
DeputiVlll
:\t'!{+'\{
G
o o (!
z Sa
G'
bD
tr G
€ A0) --\Lr -G -1
s$$ffii*
H*ffi
G
(ll
;rtr
-t(.l
-9
I
ZE ii f-'t
iitr$*rffi
cl Fl A. h
rs
OJ
.
6
Eg g EFH ? HeF gH E E E x €S fi : P :E + E gA e- &
r-l rn
G iJ
16
q/
H
bo x
b
o
F.i
s F ge E E eE sF E I'
E
g eE 3 E 3E $H 3 E € E s s sE s s ss s& s s g iiii'i,!
r(\t(o*iflfr(ON@O)O
E P F
--\---\
$ -fr
m
o I
E
(' Y
v
e
l,
al
(o
x4
Y
ao
(t)
rt
c{
x
('l
x
vc*
Y
6l
a Y
v*
tt
x
a
? Y
zrD
Y
r
Y
4
6|
Y
o
Y
Y
c{
|')
vg
q
ro Y,
vo
-'a Grrg/ /
Y
IL
rlr
Y
v o
Y
4
vo,
x
o
E
x
Y g
o o o
c
(\|
rlt
a
U)
I
5* y0c
c,
ao
tr
,g
o att
A o
g)
I
tr (tl
o (g
I
c(!
i
fit
I
o o
RE
q
c
c, ctt
c
o
o.
A
trr-Eg
s F(, it uJV
Eg$E$i;EsFFEE'
ie€sE*'9$F$$;F
FF nrlFC
'FlE g E IET -lGc
E E5 E 5 i ij H $G, ?hto9tr-o GI
5 .U
.EI;E (J ix t!
Eigs e #,Ft t E r6.E r}E an
a
o
Y
c
g;
zd
F
Y
o
o)
g
('
o
G E tt ,x, E o EB 9o c = o CL o tro 6 a! g E cG' IE FE GG o, c F(u ctg ct tr o. ,v c (E (g 5 .E€ CLtr => E c fic tr .E tr trG 6g G(! Jq o. q, 62 otoc (E ZA qo FE 6,tr 5E ,€t CD ED >\o cD> E =o 5E (u!)g >r.=| E traE o €) EE oo tr(, oo> o. o. i\ E $q o.o o.A o. uJ
E
/o /x /o 'CL
tr o o.
F ro
Y
Y
@
Y
B
o
tr1/ g/ E/,/x /<
E <,bE E6trt)
ID
6l
CL
3.o 6alt/
z
Y
Y
ctt
{,
c'
u)
ff
Y
e g)
u)
tr $ tr
E E
.u
G
E.(E 7- q)
E a. o
€o. fE
'3 .s FE ;i rt
EC
'o
tr
E'|
tr r! tr (g
clr
(g
o
(g
c
B.
c
()
e
E q) o.
8.8.E8.1
:s b E9+ttfiF
*6trDnt
F
iBSp.ii, g a tf. F FslE..ie = 5*BEfF g E E E F: EE'E:5'E F69.EEE E ELF:9
E
:;.E
!te
c
I o
CL
G
.g
0.
?=
o
E
Paket Kerja No. : 1
Pokok Akhir Penanggung gugat
1.
Pembuatan Undangan Rapat
Silvi (Sekedaris)
2.
Menandatangani Undangan Rapat
DeputiVlll
3.
Menyampaikan Undangan Rapat
Silvi (Sekretaris)
4.
Menyiapkan tempat pertemuan
Sabin (Perlengkapan)
5.
Menyiapkan Konsumsi
Sabin (Perlengkapan)
6.
Memimpin Rapat dan Menjelaskan Maksud Pembentukan Tim Kerja
7.
Menyusun SK Tim Kerja
Silvi (Sekretaris)
8.
Menandatangani SK Tim Kerja
DeputiVlll
9.
Menyampaikan SK Tim Kerja Kepada Anggota Tim Kerja
Jumlah
Pembentukan Tim Karo Administrasi Umum
,
i t hari i
t
hari
t
hari
t
hari
Silvi (Sekretaris)
t
hari
3 orang
5 hari
250.000
DeputiVlll
250,000
Pengkajian Pedoman yg sudah ada Karo Administrasi Umum
Pokok Akhir
Paket Kerja No. : 2
Penanggung
gugat
1.
Pembuatan Undangan Rapat
Silvi (Sekertaris)
2.
Menandatangani Undangan Rapat
Karo Adm. Umum
3.
Menyampaikan Undangan Rapat
Silvi (Sekretaris)
4.
Menyiapkan tempat pertemuan
Sabin (Perlengkapan)
5.
Menyiapkan Konsumsi
Sabin (Perlengkapan)
6.
Memberi arahan penyempurnaan pedoman
7.
Menghimpun masukan-masukan penyempunaan pedoman
:
t
hari
t
hari
t
hari
Deputi Vlll
Karo Adm. Umum 7 hari
B.
Pengkajian pedoman yang ada
Karo Adm. Umum
9.
Merumuskan hasil pengkajian
Kabag TU
400,000
2 hari
Jumlah
; 5 orang
'
,:--
'
I
12
hari
400,000 ----_r--::-'-_
Pokok Akhir
Paket Kerja No. : 3
Penanggung
gugat
Pembuatan Undangan Rapat
Silvi (Sekertaris)
Menandatangani Undangan Rapat
Karo Adm. Umum
Menyampaikan Undangan Rapat
Silvi (Sekretaris)
Menyiapkan tempat pertemuan
Sabin (Perlengkapan)
Menyiapkan Konsumsi
Sabin (Perlengkapan)
Memimpin rapat penyempurnaan pedoman
DeputiVtll
Menyusun konsep pedoman yang baru
:
Penyempurnaan Pedoman yang sudah ada Karo Administrasi Umum
t
hari
t
hari
t
hari
100,000
3 hari
750,000
Karo Adm. Umum
Mempresentasikan pedoman yang ada
Kabag TU
9.
Merangkum hasil penyempurnaan
Kabag TU
2 hari
10.
Merumuskan hasilpenyempurnaan
Kabag TU
t
hari
Jumlah
6
9
hari
orang
B5o,ooo
Pokok Akhir
Paket Kerja No.
:4
Pengujicobaan konsep penyempurnaan Karo Administrasi Umum
Penanggung gugat
1.
Membuat surat pengantar
2.
Menandatangani
3.
Menggandakan draft penyempurnaan.
Sabin (Perlengkapan)
4.
Mengirim darft pedoman ke birobiro
Sabin (Perlengkapan)
2 hari
5.
Menerima kembali hasil ujicoba
Kabag. TU
7 hari
Jumlah
4 orang
su
rat pengantar
Silvi (Sekertaris)
t
hari
Karo Adm. Umum I
r I
7 hari
17 hari
1,500,000
1,500,000
Pokok Akhir
Paket Kerja No. : 5
Penanggung
Penilaian Hasil Uji Coba
gugat
1.
Menyiapkan surat undangan
Silvi (Sekertaris)
2.
Menyiapkan tempat rapat
Sabin
3.
Menyiapkan konsumsi
Silvi (Sekretaris)
4.
Mengklasifikasikan hasil uji
5.
Menilai hasil uji
6.
Merangkum hasil penilaian uji coba
Jumlah
coba
coba
:
Karo Administrasi Umum
t hari
50,000
Kabag. TU Karo Adum
t
hari
i Karo Adum
4 orang
2 hari
50,000
Paket Kerja No. : 6
Pokok Akhir
Perumusan hasil pedoman
Penanggung gugat
Karo Administrasi Umum
1,
Menyebarkan undangan
Silvi (Sekertaris)
2.
Menyiapkan tempat rapat
Sabin
3.
Menyiapkan konsumsi
Silvi (Sekretaris)
4.
Menyusun rumusan pedoman baru
Karo Adum
5.
Meneliti rumusan pedoman baru
Karo Adum
6.
Menyusun draft akhir rumusan pedoman baru
Karo Adum
Jumlah -_:
r 3orang I
t hari
t
hari
50,000
2hari
50,000
Paket Kerja No. : 7
Pokok Akhir
Penetapan Pedoman
Penanggung gugat
Karo Administrasi Umum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9.
Menyiapkan ruang raPat
Silvi (Sekertaris)
Mengkonsep surat undangan
Silvi (Sekertaris)
Menandatangani surat
Karo Adum
Memimpin rapat
DeputiVlll
Mencatat hasil raPat
Silvi (Sekertaris)
Merumuskan hasil raPat
Kabag TU
Menetapkan pedoman
DeputiVlll
Mengkonsep SK
Kabag TU
Menandatangani SK
Deputi Vlll
10.
Menggandakanpedoman
Sabin
3 hari
Silvi (Sekertaris)
t
t hari
t
hari
t
hari
2 hari
11. Mengirim pedoman Jumlah
ke biro-biro
1 5 orang I
9,850,000
hari
t hari
9,850,000
Pokok Akhir
Penanggung gugat
Paket Kerja No. : 8
Pelnyusunan Laporan Evaluasi Karo Administrasi Umum
Menyiapkan ruang rapat
Sabir
2.
Menyiapkan konsumsi
Silvi (Sekertaris)
3.
Memimpin rapat perumusan laporan evaluasi
Karo Adum
t hari
4.
Menyusun hasil laporan evaluasi
Karo Adum
thari
5.
Menggandakan laporan evaluasi
Sabirr
t
1.
t hari
50,000
hari
i
Jumlah
3 orang
4 hari
50,000
Paket Kerja No. : 9
Psft rk Akhir
Pemantauan
Penitnggung gugat
Karo Administrasi Umum
1.
Mengamati pelaksanaan seluruh aktivitas pokok akhir
Deputi Vlll
2.
Mencatat data hasil pengamatan
Silvi (Sekertaris)
3.
Memantau pelaksanaan
DeputiVlll
4.
Mendata dan mengumpulkan hasil pemantauan
Silvi (Sekertaris)
5.
Merekapitulasi dan mengarsip hasil pemantauan
Karo,\dum
Jumlah
3 ora rg
6 bulan
500.000
6 bulan
500,000
Paket Kerja No. : 10
Pokok Akhir
Penilaian
Penanggung gugat
Karo Administrasi Umum
mempelajari dan meneliti hasil pemantauan
DeputiVlll
2.
Membandingkan standar dan realisasi
DeputiVlll
3.
Mengidentifikasi bila ada penyimpangan
DeputiVlll
4.
Memberi masukan
DeputiVlll
5.
Menindaklanjuti masukan
Karo Adum
6.
Menilai keberhasilan program berdasarkan hasil pemantauan
DeputiVlll
Jumlah
'
2 orang
I
6 bulan
500,000
6 bulan
500,000
Paket Kerja No. : 11
Pokok Akhir
Pelaporan
Penanggung gugat
Karo Administrasi Umum
Melaporkan pelaksanaan tiap-tiap pokok akhir kepada deputi bidang administrasi 2.
Menyiapkan data laporan
Silvi (Sekretaris)
3.
Menyusun konsep laporan paripurna
Kabag. TU
A T.
Meneliti, menyetujui dan memaraf konsep laporan pariPurna
Karo. Adum
5.
Mengetik konsep laporan paripurna
Silvi (Sekretaris)
o.
Meneliti hasil ketikan laPoran
Kabag. TU
7.
Memaraf laporan paripurna
Karo. Adum
8.
Menandatangani laporan paripurna
DeputiVlll
9.
Menyampaikan laporan ke Meneg. PPN/Ketua BaPPenas
DeputiVlll
Jumlah
4 orang
6 bulan
1,000,000
6 bulan
1,000,000
1l'
F
G'
(g Gt
I
0,)
|.{
c)
d (g
(!
7-
c)
a rl l\
i-r Ot
lF
-ll -P FUI
(tt
<6
tn
y=
E;{ ES
3a (= q,
(o
ltt
Jrt :(\ -
(!
o OJ
G
(g
t{
o)ccg eGo
:) lv(
*.s H & pE g €EE E '.2.^'E '= E b E ; ;n €F EE E : I F E F ,$f; l E na 2Fs; *€ FE 3E 3 EeF 5 E 3g € 5i I 8; S9. 8g I I I I I I $ F
=
Eg VE
0) 0,,
I
=o o Eo F
za, 1 >- F
F ol
L tI
OY s.(
I cj
z
c
E
N
co
s
E
lO
(o
6
O)
O
K
ffi ffim R".*
(n
<e*^ z
?cc
xs ?g z'
6F 1e :P gd
E:
=
a
A;
e:€
x4 *-J
Es
;H
+-3 E€ .j6 4=
Et
o .=
^eA
AF
A'-
;f,
Pc iE
d:
== 3=
5E a=
Va
o+ ue z
Rg
z* tF ve
z
3'r{ ds?
e3e 422 t<<
F
g:; i
:l=:z -= g o P::
:
?=
ZEiE
:a=
a-I
i;
za-
0
E
€ i=-'= ; € a# 5
U>U
frea
-5-a -iEmi !5Sp.a
VF.ri iJ'-9-
i==i >a?
E
3
t? E;l
z
;e{
(n
z
xm ;5 cRg E9z ;5 Eas ^*6 = iiFg:T * :vE 7ii= ! E = E*:
v)
^!=.
t
L
i aig5 ; iasr
:: EE ! ii-c = t =-!0a5
>
sE.orq .oco;t =\%
96.= 96 = r-=
Po< < 5F
2
-(U L
(It
-o) q)
O
O O
O o o ro
(L C trL
o o ro
r
o-
o-
cf
o Y J
.E
E> o.-
(g
.E
11=
o
(g
tsoo(D
o- cl
fE
-
c
'c 'c o(g --
N
c!
L
o
-
ffi isiiffi
c\
::iirliiii:::i:i l::::;:li:::#::::
F
s
(5
f (t ,^- (t
=7 Yrn
<6 Yz oa Y2 (-)
in iH
la 4.
z{
'F
aeae.Ea o(softtfo o:
.E
I:lr
U-l
E,
o- o-
'c f, E
FI
Es 5 #* E '.= q 'E Fg E $.= EEqF EE E; I E [ 6
zo .?
(r Lrl Y
Hffi iiiliili:;li.iri
r.;.:ii{f;::i:::l
iffi i.t!i:.t+itt: iliiiiii':r:':ti 'llii:{.iiiiil :i:i!:!i{:i:,:l!1
i:i
-cE
gp
[5
E H H FF ;EE6 gEEg F * P g, g gE ;gB g, TT ;,
; F EF E* gg g gg gg sg
-A Eg8 Fl$
s-e sEE
3F
(OT
iiti.+ti.i$
Ff;
s-U
F
-n
J<
tu )<
ii:ii l:lil
o-
t* i:l
r(!CDttlf)(Of-@
$t*H iiii
s CN
o f o ! o
c c (g (o
G
o
o_
c(g E
o !q) o_
cG
o
o o g o O
EE
o o o o lO
-iO 6rr)
rrci
ci EE
r
ci
ci
cr
CE
2 E=
_E
h=
F 9p
'C '= '= (o(U(o(0(0(6G(0(E -c-c-c.c.c-c.c-cc (\,l 'E
tro^
!L-l
LLE
o0)0)
'g
'=
'E
F
€
(5
L_ ,-\ l-
cn
ft'l'\
.t3
'Fc
o )
ofi LL
LLL
a(g=
ii:il
ilfi :+tsi !:!:s
zo .a ctr TU
Y o-
YO
iii:,ji,ili
>o
gji:r
:]
E
6 a G
; Y G
itu
*E ts.; -oc (UE
rdli::!il
#ni+ ii$iir:
iiffi liiilllti:
'= f
i1:j..:.Sii:
:li.l:l::*
r::i:l+i:+
E
g E *'n E ii P F; o Y -6 E_ i .U 'FF F c e; + 5 5 5 F" 5=E EH*EE-&$ E; q &a E P F ;E €$ F t gF 5. $1 E U- sE *[ t :5 i E 9s 4= I Efr iE $ ss F-b
i
h*..:.-+ii
F'E
:< Y<
O -
ifr*ii1i
iti:i*i
-cP(-c
fr
E
b
:{\l:l
ffii
E
co
c o
:<
F LU
ro O
'=
o
CC\
E
=
E
;i2!:i:;:i:ri
:<
F-
i:iilii:ii +n:r-d.i
og (O r-
(5
=/n
'E
rC\rFrrCt(\l
o- o-o
=7 r:f
'E
r
C\l
c(1) a) ce =
tr\ o.<
cD .$
lO
co
trP o;
ctr o);
o
l< (6
cq)
o_
AI
oE
(o
N
@
J<
O) ili.i:::::'i.l
$
c\l
o = o ! o
c
OC
6? ELJ h Eg o(6
F
,i
(5
=ic :-(0 '-'.- -1(E \(It -- -o =:-y. -_ (s
:f
(5
F(t
u=
=z
Y4 a )<> otr o- o-
EE 5:l
--
oo oo
-n : -V 'l* = 1;
P
f
6:.F B
o O-i
G(u
1 1E
ctu
6c:= 6+j: C')===.cc.-: :xo(gtr-= crJ-P=:'Ftv
\vdv, a
q
)X
tR e * g E tu
O
d
z -) E LU
)<
F
tU
)< o_
R
c- =F.:E ,-.r -v E=
1
=)
(! o-c =-- i lc t;jE JFH H 6 g5 <sl:-F : RE Fg E:iH)a E' E E= E= 00) (l) o;ii o: D= =
c\
€ o\ o\
il GI
4z s1 oz a< rd(J
tuz
zH,
its
a2 -< *Z E* F-< z= z2
id F? *s
I
o\
r-
o\ o\
@
t.
\.c
\a1
$
a=
lill I I
I-
I I I
o
vv
C)
q
€
I
I I I
o{
&
C)
I-
v v Ar
z
o ()
o v Cll
.v,
J o
q q
ol .! -u vl o{ t
u,
tu)
()
IZ
€l
,u -v,l
J
c) U)
tn a)
C)l lt,
O
ol o
-:z
E
bF C=
-€ 6?
o0
c\,1
c)
s
o ol o t) (.l
\o
6
o
a.)
c)
C)
c\
ffi 3';;
x3","oN
Ktr*qk (a
ffim W
xs z3 z'
E€
Sd 6E
:H 66
qco
=.'6
9" A<
aE o:
c-
u)
2 I
5* ve
3g
Y*
.*#
.-
z F
.Lt
g€; i 5; 3i Es
6Va
F€
.: 6 tsr 6 J'==i
7d7
trF-u =.'o Sa F'c c .^ 'J 6- * E F€ ;j .='f nE ..2 s
I5* 7r,3
8z v< J< H>l
+
=*-E: =ii Ztz>EEiZ=
z=a
zE
F
gEA;E:EEi
Ef,! ve=
2zZ ElE
a A
7E 3*ioE"=o 6+62?.-t:d
z (n
v)
4o=
!5€ srEi io 30rrx t - r-5 c'==
x-. Ep
E3
,- .v
3
.-A-
E '= e'
lr& '-a S h=
3
^^6 =6 =i..t
';;;E:i F'='-c io 36
*= t{qo'j E
F:lF
E *t horrc
z
P.
tii,
(6 '=
O O O
o
)< E
O o o o ro
o ro
tr c(g
oE,
l<
o-
cc
J
E o
-oq to(l)o
'c
r
ol
-t--
o-o o f o
(, =7
=fr )<
aa l<2
o_
c\l
c cfo
;
ofr o-
'c 'E $(0(6
o)
c([.+ -O tr-a
't rf5
=E=-qF: -trto=.9.
@ .E
(0 q)
bE
.F
0)
AgA9=A-V o(o0)(6.190)(I)
L
l<
ao) ;
oYoY|r'l.ou)
. E-E
A ;
.r-
-Ya7
ffiE '"8 tr E o-^c
.g
.o
s0
o)
:U'
.s.P
ge gEE gs ge g g g
5E gg
g G E ;H E E Er ;e i E T 5u6 fpfF F q E E i"i ?5 E: gtk e6 E ;EgF; 8EF:*9 3 =.'Jts: 5; EeB F* 3* 3 P E AP
zo -)
ctr
Lr-l
:<
F
LU
:< o-
vN a :l
o ! O
a o
o O
E L
o d o O o rr)
o
c o6 (g
G
ci
CE
c(u
5o-'Ao= tr >>
c(s
o)C' f
->
J
o-
-o
3r8
l-
F
(t :)
o
(5
o
a l<
C' :-o
=) o (0
(I)
..t
)<
I-)
tr L r3
E o-
Y
o) (o
'iJ
Yfr
o :(7 otr o- o-
o
c
_o
f, a (u
o L IU
:<
)<
c(o co
(g
c J
c (s c f
o)
f
ct) .(s
(5
(g
-o
-o
o)
E o o-
(o 'tf co
O-(,
d,* (tI ::
-o -o (uo)
Y}<
.F
ae O)< (I)G
-
E o-
o
;t
! o (g
Y
,H,lnso E.a-s'=6e€E
B' ;g $o ; 4E g g fi F FE q E= ." Ey 3 S€ E se e
E $f
_E E2
(o
i i g*gegggg*gFgs
o
-Q
e* ;E
z -)
cc
s
fE
s l._
gggtcg'gEgg,$EE*Eg
J_l
\( Jg
(o
rolcD$If)(ON@
J olir
N U) f,
o ! o
c(g c
:l o)
c o
_o
E
o L Cc (g: rL)
H<
_d'g
o(u
rL:<
; (, f(9
(, i< (It -o 0)
E9
s= i9 oa 56 o- o-
(0
C, J
o')
tr (o
Y ;c 'if,
-o
2o.) +(o J-
E
(6
vf (ha !u-
6Y
_O
ct
E
Ecc -cC
E
E Q)
n
o \U
:<
c(g aa
o') )H FCC *-o-o =(0(U E cE = 6'c ::g ru t^o O_ IJJ .9 -eo !E h o-c H q,H o*: rrtr :vo -oE (g0) (s a \
o)
o)
(0 _o
C
E
L
O-
L
c)
o)
E
.?
E b IG -V0) )< A
;c
! o (g
Y
C
g
o16 O-T' q-rU J=O-
'e ii 9.o
_9
Y'PF l-
:l
C\I
r
x
z -)
FgE$ (u-C tv c (-Ll-+
Y:<
^:
Eg E-
J 9
\<
F LU
o-
EI -!
#n?iP
rC!c9$to(o|-@O)O
E :< r
eH Io I ox
>_v
u-l
';:
Es g Ee L-LL
cc
r)
0)
(-
a66 Go)oCE(gG (oc= !? E I(\ al tr
E,A hq F.:
'6t 6 E nE na 6 EE E o o oo
(o
J(U-
E> q-€ 7'A (l)d) N r $ c! o f
o
E(J
co
c-
z
v6
-\< 3< kz Fa 't
Lr
Fo\ g\
illl
li
2z a< zz
rrt
FAU
-Z
fxl F. cnfu
rT
zz )z Fz AR
El 'iztu
lil a
F vl
(t)
a0 b4
cc'ai
a 'o E, Ei drf € i
o
B
r-'l
o)
v v v v
zc
F
J
b0 q)
CA ev
tJ .r, Q)i
ei Ei &o0 a JZ :i'i tr cd. a:
d
vv
C6
v2
.t)
o () o
q,
C\ c.l
o * L 6
q)
J q)
.h t
k
o =, € cc a'*i rd (g ?a ell € E=i ii: :0 >,= g, e'i E (l)a) o
v 6:e
4): c)
o
r-
cc
O\A
o
o. o
0.)
ct
v)
&
ni -l-m1
\__!tt4,,rn^ -\
o zf
-i
Al i I
i
l(\l IJ
q i<
Ill(
: :
;
o-
.-q
L
tol rtn J F-
-g/^t n
I
;c
i(6 lo l6
an
z6 HJ< ==
i= I
v= ^ff
5T (L<
I
;
i.iol
o)
;F
o_ ,o-
o-
0-
()
E
(!
6
f o-
f
E
o
i o. n= Yio: (LY- lo i(Ll nn 1C
n
o
c=
E5 oo
o)
J
(L
F,. (!o
o;< io gul lc o;-i n! tol fri t>
i< o
.!y
I
".r
(o
u) n
(t
(d
r5
(g
q5
(-
6
o o
C
o
er
o
Fs
d
q)
t_ +
-r
(!:
5
ss
f -)
'=
,!
X< XB
z
--+
Y< !< -a
ti
:^
U
.x (u
E= f;:
z s
ii6BF
:+>th jj{'dt
ut :<
E3.
60)
'-Eh6o ::, e hEr) Ep,c66E'o;x.i6Eh*d]n*
!d
JU1
CD
"
E
I
io EH =El;
Gi Eco
CC-LBiA:FEE
ul ,i> '-l -r LU
gHEi5Efl;Ie; z E
qF EgFfi-=I
[: i
ctr!
€H
_5f;EEEh"*F€H rco*o€->.5G8 f S.-83 3'6.!e f -.'*.t" .'Efi.qgEE=Erg'=
3i
F"
>E FE PgE€
U)If,F \
E
FEE;;sS* ;se $:EEF=Hg E fGs o A6 E; ! E e Ao E E *=
-:<
zl ;s ctrl3E
4< o--
i
L=6
;>;o 0)
5i FH
:fi< i ;
Xro
fvr\v
:siiF z.g
{l
7-z
V(U!^Lrvvrd-.-
3 86 *'g EEo (6
.-----..-
\ I
I
e{
f
o
g
I
r
E
\t
N aE
iN
w l#a ffirE
cf)
J
a
ffiffi EE
ffi atl
N
ffi ffi
qc i!
r-
+
v t\
o) o)
r
zD
-)
c(U
ffi NEE
c)
il[ -:-: #
N
ffi H
r
$ 5 T] '-$
ffi lrE*
rit
riE
=
o-
ffi
H
UJ
o
ffi It !+
ffi
r)
i::,4
N r
iaFi
HH
F-.
HE
if5, FfT
rrl
Lt+i
f F Y
co
3
(u (E C)
fit
o !< o oc;
z
c (l)
o.
o
)a l< f c o E E o E L l-- o. J C '-o l< o o ]J j o t Q
(U
o)
Y Y
ct
c)
L
,g
co
c
.g
o.
cG L
$
o (g U'
v. c E o L o o o E c E ll=
o o
(I' q)
ct-
o
(U C c c o o. $ ll C L(I' o E J o E - c) C o '6L o) -o c = o o E o c c c C C c) o o o o c o (L oo- o- oor N cf) \r to (o t*
f
-Y
c
o J o c o E o
c o 'c o o
@
o, O
L .g (It o
o o
o- o- o-
r
<.ioi"o1":l-
F
Y N ! ts
Qz 'z=
H{
t-
l(U
io l0) lo-
(d
o o
eio Fcl .:61
l?
q 9i
E!i* l:yrj
'a
Y
v= )< 'r-
OE o-<
nooio v tn
n
(0
Fi.:j
E
E;
)'.J =r
I's
0)
r
s
o
le
\j
^o\lp
q
;ii):,= .:i::i:y
o
d)
(L
:ithh
n
U
i
*
OOr;F
A< Yctr
F*NREEH gE PE€HF gHE si3$
z F ia t!,
Y
4.:i
gE€fl53:
S
-'-
ddh tlti
(6
o tt (g
5 (t
o
(\l (I
l'.
-
fiEe a a 6iH g o16- E
$q 6A
=m.-
t?; ;- f'F
rn
---
(c
<, .93
-t^d
E
:9 aci
=, ---l
E: fi
/(g /(E
O
v,
rrl Oti
i -=
^tt
z E
a a
/x io jo l>
\3
n:{€;gtEgg$
gagggglgiga,
\c) \F
"---ruEi-
(q -:<
-.^-(6
v'(g2.Z-: C
l*
* _ r r tg -v
fq/
J
I
--\
iO : Z(D
I
!
o,-----$"i
t--
6
E
-..'
o)
E oq)
F :<
tr
o E :(
o o= o J ul Y
z o zuJ
o
z z
.D
{a
-rT Jb
=< -I
Y
t. UI o
z :f U =I
l-
E. IJJ
TL
z E,
o o z .J
UI
llJ
zlu o-
U)
o o o o |r,
x.
F
U)
*z ':l E
dl
vo :< .E (,
t-z cd
go :co
85 tro-
6ur o.o
F
x =
F
EE
(9
EE
3 (9
-4."-q, ov1 Y !!cJf
s9
E:e
.E ccF(R .F
I-\
Y;
C (u
3
F€ FE €t< ((= or ';9ea'58
<X YZ U<
5fr
o(o(!(l)0)(u (,YYO|/)Y
o-(L
g
o *o \w .F
g; -i7 C*
E Y
IIJ
z E f
o
z
F
(l)
(! q
E o)
-9Eo (, i:'c (l) $. 6.gY F
(g
o.
(6
g '6
s(u
gE E :E;ges - -:F'o):i: g8i55H:
E F ijz ;(Ea-Y(UgQ
.o
E
x'a=fi.9.; (!F=(g(o=
x
-E-FtsF (l)OOq.)OO)=
.v ut
t-
xu.l o-
>r'=
(l) (7, -^ru
C)
(5
q)
dl
c)
o o o o
o o oo o
o
oc!
ot
o-
.x
ci
o-
t.
tt,
th= 'F>
v= o)O_ >o) cO
f )<
N
=
(!
r (l
lr,
r-
.-_.-------_ --------t(''
t(, t() =2
E;( <5 Y7
oa 5fr o- o-
cl
= -)
E
z
E
o
:)
(9
zo 2 ul o-
;
!
ssE',
aaY 6! :=
eg t
o
toc 'tf 9ccu ;icuc <-9 =alF
E Y
z E t\l
D
z t-)lrJ
o.
cE
:<
AF U)
E3b .+ --c
5 PE E = .ER E
Er'g €3
6
h
A
(U
+
E
-)
E
3=E .sPti-
->.=>9
1
E :
E 5p : FE ; b--E 5 qE.=6;='6cG IF;n* o stR F
gF iF
o
Y F UJ Y
:
L
o 3
'=
=-
-ytte
ru
tt)
qq=d&F
= = g F3 ;io(|)(l)ko)o)x(l):i 3, E t a
a\tse
>>
zo
-(\(f)
= E=!.r()> E (o= E
o
x.
o
o
q>
E
oo) (Lo
f F
x
Lh
FT
= F
o f C' (9
rr =>
=d vY oa 5fr L(L
(! N
dt
= o
e=E
o (9
z zul o-
(',
?-F-F
z:)
(! g
JJJ
cc
c
.=.F'F ' E'13
F
o
N
0
< d,< (Ea^
A}J:VY (!(!(I](g
)
:<
5E c(g
FPE €C.y.F33 -v.9=
E, uJ
x z E c,
f
E
F PE
-E E: ab* jJ.---J
J A = 6E
EE L
g E$ L >\L
sgEEg =
€:EE€ E*sEs 6(g=:6
o
z -2
;3
0a
> 3E 666 > > > =6 x>
UI
v UJ
Y L
Qc r
o
z
-GlC)
.q
E
-)
:= c)
o(u
E
F> (l)F :\: co 0)0)
o-o
F (9
@
n,o
= a o
?;i <6
o o
lan
YZ 9< Y.z Or! o- o-
zf,
z zul
A
E
rt
o z t. ul
x
F X
tu
o-
2
.d
:(
(!:
-ooct0)o YY \
)
dt^
(E
v z
gf
tr89
t',
uJ
E
#> t o)': q)
E,
E:'
:)
= 'a
-)
EE
E
gEed, (Eo(o!P
0)
rF
o.v (D
(!(s .vc o: ssY
(!
(5
F(!q) =(ll> c) (E(EC) EOo o) (oE(o o aQo)(o E .o. ii
goq c c(l)-s
x, 0)FCg rE *f o lc c.! o-=-
coo-: t(! .: .o,== IJ AE lo x(!Eo t>\ trtrtr9 tc) o=(l)R
t>
.=
-).trE= or ;i
=
EEE FE3 F ;EE 8 E 9bc F SES sc (o E
C
g E
Fr5
E I=
eEF
a ae
;Ei*u*€a
qFHE Hgg d.> a s gg E.g sE E E
(!
o (!
dl
o -Y
o
6
Y
5> o3 coo6) (LO
F CI
f
CI
rr
(9
r-t
Y;( <x
wY
oa YZ (-)t!
o- o-
f F
-
3
gLLL
(!(!(t'('
(!
FFCE
.{.
dl
3 o
z :) (,
o
z z UJ
o.
FF
:f
(')
:)
ci .--.-JEF_\
L
o
s
EE/
E q) (E 8"" (! (o=s a YY)<(/)O
fr=E F ;k3 F 5fiI=s cv*I:z E, UJ
x z s lo
E
o
z
gE F3 E 8.FE8E
F€9EE s s:+ Ft !9(!c)0)(o
: e::(! E:F:E v):tvf(!
b .F
(tr |,')F ./)'o .la>\o >(U eee-e (l)oooa)
E, UJ
x
>==>>
UJ
x A
zo
F(\lC.r!(rtf)
E
-)
o^ ox o-5
o o o o o
&8"
t
o-i
sdl
o_;
x
o-
o.
e
6>
o= oo)
0-o
3 F
v
3
(u(,(u trroo co (r) gLL
F
o
o l
=
(u
s9 I-r
(1
vo!
J9 o<
z zUJ
(9
Y6
5fr &o-
zf
(, (, L
L
$ |fJ
@
o,
o
:E: Foh
I
d c; ooo (E<6(E :<)
(o
E UJ
x z (l}
tr l
z
(E
oF: 3ee
-i66 9Ef;
b:8 'i66: (g-(n 9(!c i:p
x
g ..v o).= =(g >\ O, >\ o(Do
tuJ
:( F UJ G
o-E
cP (Dq)
EEE
o
!<
ox 96 ct c)
>== zo
-(\l(f)
E
-t
(!
g
C)
co
o
(L
v
o g
(L
E> L.-
o)a cg oq) (Lo
t(, :) (,
=
v 3
(g
ro
c\I
F*
lD
3 ..?
*(9
o
?# vY oa Y.z
o o
() ttl L(L
g
g)
zf
z zul o.
-F:; 5 ;,.H'E c E u a'; a'6 ;(g(l)=(l)(!
Yo@oz
.2
o v s '6 (o
z
g
'4 (o
z
r.
'.=EE alO
E UJ
:<
z E,
F
:)
z .?
E el e; s E s g:-F t 6't:ts'cX*FE E ; HE ;*E il a 3 g E il E b:=S E 9.3
ii
AgEE E gF g' E o(l)oo(t)(!a);(l) >,2> >> $.> 6->
:<
F
o-
6 s'5
:56ER=aiU:=
t
ul
:<
r:-
AOTrtFec-c
o
ltl
*aEgs ?6 d 6.E
o
z
r(\l(!)ttO
(O
l-
CS
E
-t
6
(!_
(!>
tso. (t)Q) (LO
F CI
f
o
(',
.E
3
o
= -)
o z
>aX
o
Fl-
L
o,o, $(E o(o
I9 o? 5fr o_(L
E
o
cl
s9 _L -\
o)
o)
F Y
E
f ('
z zul
YY
PE (!cc o
:f c EF
o) (o
ot
c
(oF
d FP oo F vv
E
x z
E=5 c€ c EE tg I
E
g
ul
co
f
o
z
x o-
cG g
s
-V E
g "*€
Edq 36E *.s: nFS 3b.= -__sJ1f
-' tl! t ul
g E- A^E
gEg B; E oY(l)=0)C) >g>G>> o
z
F
C!
fr3
(o F
_,
trt
F>= '6= -cooo) (Lo
:) }<
co
rY (9
z
-t?
x Y> (J<
56 co-
E
a
3
F (, l(, J- -)
F
o
B E
o o o
z zt!
o-
o,
E
J// ---.-e
f c
L
tr=
(f,
.E-- '= (', o) t><
833ei (!(UcJ(0(D Y:
(U
(!C
EP FGI
=(!
-)
t, ut
x z tr,
CD
f
C
* 6.> ia :(l) !oc,y Eoc'99
H+ EE o (E=;;
E c
E E Ag 3 F'a *$';og-oE E
:*F:E qt
zo E IIJ Y F UJ Y 4
nIQ qE
.Y= (!
o)
6GE.z E=6P'6 FFF\V-
oooo(l) >=>==
o
z
'e{ o .st rf'
(E
E
-
dt
eZ
E> O.ruo (l)q)
0.o
F
o f, o rr0 =2 -L -'l Y;i <x v.Y
oa
5fr &(L
o,
D
v
E
E
3 trl
3 a
('
z
EFF
l) trtr pE
= o (9
z.
I E .lf
zu,
e Elee
o.
(1'
/ (E:
(D
(ll
a
(.)
(it
:< Y(/):
f;c .). oo
E
LO-
e(o o.(g
E, UJ
)<
z
.g ?
---
E6 e* :=
*
.==lv
b P Fhbi 66Eb
o z
r EE g: aEfi8gE
-' E IJJ
6 E.=>\ P q.s>\CD({
F
*o >Y>
o
tr :)
F$E9E; (! o-
.r.Y*-v =:l (l)
\vt9-
:< UJ
v a.
E
zo
F
(l) (l)
o)
(\J
E -)
o o oo o
o o oo o
dt
C\
C.,l
o)
:<
E
tr
x.
Q=
:5
s5 tr(L
6ul (LO
:) F
L
L
L
G'
v
q
N
3
I I
F
o f(9 tQ =7
Eii u.Y o? Y.z Our &0-
o 3 -)
o
zf
o (9
z zu,
o-
ct$
EG'GC :r33(tr tr(loo,
-
E= = 5i E= Br B5 E E o-cLE€YEYEtrF)< =
o) g
= r I
E .d
@
9, s,b Ff;Efie E&€ E€ $$f ggovYovo * L
_gE
Es
g)g. cY.u
3
gE.o-o
E. lrJ
x z g.
f,
o
z
lu
:<
V G
c nsrzpi=E.g.E.EgA 8.pi:3
o
o z
E
EEESHEZF:;;:* E b E Z€5B .= ." E c F: cE cE E',fi6: EE:6 = srs=++i;3jEEEF. &A.AFgE:d6E3:Es
t
trt
gij: r g EsE9, qFEgE.o.oE .s sE Ftr F s. lqEsi e F E h o' EL'FEEtrEsE_9? E
5 F - P P E - 8 E g'gE ooooo)ooo(l)(l)6)(l)o = =
-
g d} CS
f
c) (tl
o.= F ztr 00);
6tu Io
F
(r _L
o f o C9
-\
Y7n
YY o? :
f l-
v
(!
3
(o
o 3 -) (,
z:) o (,
z z UJ
o.
cc .g dr(u
.g
(o(E =3 o, (l)=a)
o) 8-
8_
o) g
o CO
Y
RSLPL &E€ € YO
FE fi,qo)
E
F
oJE
:6t
.:
:a
z
g, (!
3
zo E, UJ
o-
R IE. .AUc.9 g-E F ;3 H, oo.;o
(!!!;rtcco tr(Jq'(!E h'6'e=al g6 F t! .:!
q C=e=
ok(l)(l)(l)o
ct
z
xv'
3 E
I
= a= rC\|CO$If)
s E
?
c h
E PE FE qR',gEs -tgc tuc'F.c9.tE
a
Y F LtJ Y
ab
o o o 0 q c2o o o o
gI
c{
c!
tr
CU
F> >tr 6uJ
(LO
D
x 3
'c '= 't (0(D(!(!cO(E
'c 'E
'tr
-
F-eFC\lr
L
(u
fr tl Tt
tl
F (, )(, t(9
T; <x =2
YY
oa 5fr IL
o 3 a (,
zf
(, (,
z z UJ
G
E'tEEE J3=J
o,
tr(!FE fB',fl .otrolF=E €:<€
t
eE';Pa;e (!(!:cE(l)=CU
Y:<
d):
o
o= H=(! vlsf
-t
03 UJ
Y
z t CD
=
o
z
al'1J.
= x:6
-'=CCLa
(E
e q ks 6E E
to=o60-6
€: s a A e: Jc(I);oE.=
E,
ccctrccc (l)(t)o)oo(D6)
UJ
! F
:
ul
o-
\!CEtE
ctrlo(Ero :!(l)(U(o('(!q 60..: h 'gr u
':$tr')to'==6 :xq *==4==O-
-)
x
(!(oo -\t Ls.e (!o
zo
c\I (f) v
l.c) (o| l*
E
o o o_ o o t
$
o-
t
(!
C0=
F> gtr >.f dul (Lo
t-
o
f (,
(E ts Glr')e !gL
TD
3
r0
o
tH
(,
5= 5fr I(L
tE
zf
o
z zul
o-
=;
FJ
.F
o)oGl OYY
.t
.=c (D: A!
-' tul = z E r(l'
zo -t
E UJ
v
F tlJ :( o-
f,
E.H P* t9 =(!
I(s'g: Fp \s
A
(o:E X(t(g -oo
gEE ==a' z 5-P
gEd .Y=C')
O) (') (1)c)(D
Ct)
z==
a
c)
o o_ o O
o o o_ o o
tr
E.
9) (! E
f,_ o) (s:-
.e5 tro6tu (Lo
t-.-
(, f o rv
LD
E;i
J9 oa Y. ZOUJ o- fL
f F
o-
gLLgL
v
$$r!(o(!
3
N(Y)FtJ)
L
GI
dl
3 -) (9
z :)
e
(, (9
z z tu o-
:)f, FF 12 COLGlL o'=.o'F :l
(f)
0,
.=
-) E Lr,l
x z
-c
6c
?E
6(E
Pc9. gF -=
E
d
It)
3
z
*.vc.-.:J
-|
u ul 4
)
E
E Jc=-kH€ Eg
o Y F trj Y
e cE-E(E cr(U;c(D u/ (o o,
o(l).=xt 0()t')or7= (D(l)(l)(l)o)
zo
FN(O.trro
tr F-
'6 0)
o L
&
o o o_ o o
o o o_ o o o
CO
c.,
o_
E q)
ci
0)
(L
E.
g.
(o> (ot(,:-
)/, J
(oO-
rrj 6 00
F () f
lD
r9 =z-
z
o
I-)
xg -z (J<
YZ OUJ Lo-
.noo (!(9(IJ
= o
(9
(9
z zlrl d
c)oc) o-goo-oo(g(!(!
-
oco(n o(E(o YYY zzz\
'=
3 'q)
L
tf=
d
or= (!l
co(o YY
-o
9-./ 66
&O(L=
-
^t.\a1 c)c)(l)= oo)q)o)
=2
E f
o
-E tu v
z E
(0
o
z 1
=
o.= c)(!
I
F lrJ
v o-
vt;;cc
6r{
:
(E
O=
2 =(E .t'(E -* .y
E
uJ
E
L
oq)
EgE FE Eg'E cgkcA 4q7 9
j<E.y-n
(6
(5v:)
=co't-Y
gggss
(o1=x
oo0)
-?
-O) (t)
o o o_ o o
o o_ o o h C>
tr o-
d
t'\
c.,
(f)
E
q)
o t
x
c)
(L
tr
(!> (ul_95 (oO_
6ul (Lo
F
o :) (,
3
s9
z3
*6
;9 o? 56 (L(L
tho0 $(E(g
dl
(9
(, (,
z z ul o-
co-oo .go(oq csO@dl 3$(oq (oYY>4 x'zzz FAF:OCq.=
Atv. to.YO-
orcitor=ar66= (!(!o27=7=
FFF
\\ (L = L o=
€€*2 gEEa,(fr,d
E
c)
-' t. UJ
x z F
zo t
lll g F
ul
v
&
d f
E
o)
-
(o
E (l).=
Podg 9dcc.=
ct)
gf EEs; e^SEfiFEPfr=
c)(g
geEgtEZE
gE
; E E;8. F T
y
.v.
(!
(!
oo
5
-9q=9.o*qi oEo)rcxH== g;Ee.80,Eb -Ytr(gF'-E? Ooo)ooooq
==
F
a )
o o oo o
o-
6
(o
Y
E
0)
E
o)
Ci
o
u.
(o> (ot_
95 (o0-
6ru (LO
F CI
:) CI
rr(9
46 ;9 oa
6fr LTL
ooo (o(oo ccc
o 3 ;
zf,
z z luJ
o-
d)(Dco (o(!(E
'6
o
o (9
EEP HdE (!o(!
xzzz o-o-o-=
(D
E
SE
=1:1 Xecca g
o) o) -o -o Y YYAA
F(I)q)(D= Fo(l)(l)o)
d
c E
o) o)
.1
E
rU
(g
z
tr
I
co
o
z t. trl
Y F
uJ
Y o-
E 3
s
Zs) -o
(!
-cl
o)(g
llC
x.v oooo) =
E $ e .t E
;
E E:
=v tt
s FE +(q-g'' x g?= (l)+r
EteaE sgEgE
:=
X eg trg.E '=F?
(t)(I)o)
=
g
.,o
IP
88 d
(,O
a TJ
1R
c{
{
+
J
".
b> o_ :t l-
Eb P0-
6uJ (Lo
F (9
:) o
rO I_\
Y;6
<x +z (J< Yz.
Otu o-&
gt
o
o)
.)
o-
o z2 o o
fD
z zuJ I
Y
z
* qr = Eb 2VoX H6 E6 o
t(D
o o
(! E
C(D CU
o.y.
c(,)(5 ()
s'=iF
R ts7
o,
o
z -, tlrj v lu
Y
o
;EeE
E
6F=id
c
6
lvr.=
o o E
cx..y: :0-(!ts
;rE6:=
P9 ? e oOo)d)
c)
E q)
o-
d]
j> FF
-tr& duJ
o-o
o)
o,
D
=o,
F
E
:C
= F
d!
o
7
s9
o z t o (,
:) (9
Eln
x9 o< 5fr nn
.g .g (ECV(U
.g
IEO(E =33 o)
o)
(I)or(D o,
B
2
c
o(!(!(E :<)aY:<
u,
g
S 3f,
:<)<:
z.
tt)
N
(',
AA
o,
E(u q)= e
.?
E uJ
!<
z o
E
:)
o z t
Y o-
d)
.co-ce=(E =..=odt v€
CE
g 5G o4trFtr A EZ
gF
Y.o-9d= fl?= 462'a,.c ox(gc dr=(!:X o)HOOF (r);(D(l)(D
uJ
!c
';oc
FdV
-t
F UJ
(g
a (\tE
o z
NCOt(f
(!
E
F F
-)
())
t')
c
Y
(g
F
dt
o f, (9
B "t
s9 -L -t
z:f,
Y
-fn
_<6 Y.7
oa 56 LL
.(U .g
o o
z zu o
-d. ul v zg E f
(E$(!
= EEgAE ooa99 pEggg SE 6?', tr(U ;-E :'i U'(o6 !o_
Gt
a=v,
tu
(l):O EC ()o)
r
o-
LAIV
,,dt EN -6F€ (oo)
'c
uI
-rs
o t!
E
sE .E (D'=
=cu cq) L-O
(o
cs (!
z F
ct)
&8.&
E
o
Y
.g
sgg o) o,
(9
-v.
it
e
oo iF15,l A
c)(l)G) =(!'=
>'
6
= c) o-
(')
br: o-J
(!o6ul
o-o
o)
.E
!(
c\t
(!
= F.
(, :) (,
s9 J.- -l
Y6 -(,
o? Y.z -2
Oru TL IL
-o
dl
3
zo:)
(! L
== pp =€€= EYY'o ';i '= e (!-:.YJo= :<(u)(tr)Y
o (9
z zul o'
o (f,
€
-9Ez EEE& .6sfsc t
ul
Y
z
(\
t. 3
.:
o
z tUJ
:( F ul
!< (L
zo
EEEg (DE
qfr;E E 5 : E qE 5 E-e ( gpF.y,gc EEo:=?!r
8--aaFHPF E q,_.-.EE.:s* o-?atca)_c; a : 3-: ? E ! PE E fi E :E:E55=EF =:F FE 3€ € E E 5 gE*ggggEg -C\rco$rr)@ft
E
-
iv*;Xk
(o
(.)
lo
@
*"i
v
@
cr)
N
(o
CE
tr) rO
lr, (o (o ro
(o (o @
N
z
(E
x CN
z ztrl
v
z
6 o 6
o
qJ
c {)
o,
.a
.t
o 3
(!
q
(r'
3 (E qJ
c
6
x
v,
J
x
.!
o (s
(! (!
(I
o
x(It
c
(E
e (t,
0)
o
q,
o
c{
(f)
L (! (! g
G
o
o rf)
F
o. $i g
o
.9
c)
0)
0)
lL
u
v
rJ)
(o
r\
L
o
4)
J
(l)
z n s
L
C
V'
@
E
o) L-
-F E
zg
z
J
zo o zUJ
o Y 5 UJ
&
LU
(L
n
n
(L
T
z l-
1= Fl
ftsFE3 Fgg$$gF
€
a)
vklEA(lb^
o)
z ep Fi
\J
zt+ l<
\r j{
*1
\-= tsQq)
z,
'=E icg
3h
3n ,Z-
^= E tr
Fs
+E' -€ >,= lri
(l,
c o (t'
E
o o)
z
J
q)
E
IE
(o q)
E
(D
o)
-'E ._@ toe n-Oh 9o :oEci:FEs= SsEi :o Cl:
=(|)C)=-c,J EE P$Ec .o (o.c o.s9= (g c g"
(g
a o
(l'
'f c)
=
o $o (u
o a) 0,
E
E!
!q
UE aO o)*
tr^(!
EH
-
(!(l)
c(Il a gE 9E d):c (J) 6'P -rb d :
:tr (' =A c* f$Est o)4 !d (' (!
o
3.#
o)
(L
Fl
Perencanaan Pembangunan di Daerah (PSD)
Penyempumaan Mekanisme
P0K0K
AKHIR
PENANGGUNG
GUGAT
: Penelaahan Permendagrig/82 : Pimpro KTI Bappenas
PAKET KERJA No. 2
URAIAN KERJA
NO
I
PENANGGUNGJAWAB
WAKTU
BIAYA
l,/engkompilasi data dan informasi Permendagri 9/82
tentang PSO 2 Melakukan telaahan buku 1 dd 7 dokumen PSD J Menyusun hasil telaahan PSD 4 Mengajukan rekomendasi hasil telaahan
JUMLAH
3 hari
Kabag Program BPR ll Kabag Program BPR I
5 hari
2hai
Kabag Datil PDIT Kabag Program BPR 2
3
3 hari
12 hari
onng
POKOK
AKHIR
PENANGGUNG
Rp. 150.000,Rp. 150.000,-
GUGAT
Rp.300.000,-
: Pelaksanaan Konfirmasi : Pimpro KTI Bappenas
PAKET KERJA No. 7
URAIAN KERJA
NO
PENANGGUNGJAWAB
WAKTU
BIAYA
Menyempumakan bahan awal penyempumaan PSD 2 Melakukan p€rjalanan dinas ke 2 propinsi di wilayah Sumatera dan Jawa Melakukan perlalanan dinas ke 2 propinsi di wilayah
Kasubag Program BPR 2
3 han
Kasubag Program BPR
7 hari
Rp. 3.000.000,-
Kalimantan dan Sulawesi 4 Melakukan perjalanan dinas ke Propinsi lrian Jaya
Kabag Dati I PDIT Kasubag Program BPR 2
7 hari
Rp.4.000.000,-
5 hari
Rp. 2.200.000,-
22han
Rp. 9.200.000,-
I
JUMLAH
3 orang
1
Perencanaan Pembangunan diDaerah (P5D) Penyempumaan Mekanisme
POKOK
AKHIR
PENANGGUNG
: Pelaporan
GUGAT
: Pimpro KTI Bappenas
PAKET KERJA NO. 9
URAIAN KERJA
NO
PENANGGUNGJAWAB
Melaporkan peiaksanaan setiap pokok akhir 2 Menyiapkan konsep laporan pelaksanaan pemantapan P5D Meneliti konsep laporan pelaksanaan
Kasubag Prognam BPR 2
4 Menandatangani laponn pelaksanaan
Kabag. Datil PDIT
1
Menyampaikan laporan pelaksanaan ke DeputiV
Kabag. Datil PDIT Kabag. Program BPR
WAKTU
80 hari 3 hari
I
BIAYA
Rp. 100.000
2han
t
hari
Kabag. Datil PDIT
86 hari
Rp. 100.000
s
KD
3e FI FI
c ' z CN
c(o
(!
.=
o
o-
o
L
J o-
a0)
o
J
L
G q,
v.
)<
o
v(t
F
z z
o)
o
(E
v X
o
Y
o
o.g
o)
(L
o
o
c) o_
.
J
3et.E-g-tqE
(!
'J.
aa
(')
o
c (!
z
E o o o v,
ael
(u
U)
x3?e rl>n!*HE FHX:C/) z,---
I
a) -g
-v* \Jat Zo-
gE=
EEFEggBEf;EEEgEU
z=A <5<
4.1 .7,
o-
Y
E
tr\
o
(L
LrJ
(L
xe YzP
e
c)
g>
tuJ
3z
(!
z z
z (L sa
z sF
J
'=
(L
Q)
o-
ci (E C
Y i
(o
E
-
cn
g
q)
o o) o) C') (E
o-
L
1J
(s
E o) (! o- -co E c -o o) o (o (')
FE
H
-$ o6
o)
-'- d o:. oY ()(Ero E-o €rco -*2
r-€g' o-'(E
3F EF sRa iio o_
$
o
L
o-c :o co :, C\lr}/ (! (D o 6 o, E -- 9.E to0i ('r oc -g q) (! -g Fo< o) E c) E E ort o c) E o o o, o- (! or .X :t E
o
c
E '= Er!
q)
o. (-)
E
o-
o E
-;gp
E,!. <9 Fifr = RES
Pemantapan Dokumen Perencanaan Pembangunan (SARLTTA)
POKOK AKHIR PENANGGUNG GUGAT
: Penyiapan Kontrak Kerja : Pimpro PR Bappenas
PAKET KERJA No. 3
UMIAN KERJA
NO
PENANGGUNGJAWAB
WAKTU
Pimpro PR
5 hari
I Meneliti Persyaratan 3 buah Proposal Penawaran
Pimpro PR
t
Mengadakan penildan proposal dan pembiayaan 4 Menyampaikan hasil penilaian kepada Pimpro 5 Menentukan Femenang Pelaksana Pemantapan
Ketua Panitia Pengadaan
1
Mengirimkan Undangan kepada 3 calon rekanan
|
Ketua Panitia Pengadaan
BIAYA Rp
50. 000,
hari
5 hari
Rp. 500.000,-
$arlita
Pimpro PR
t
Menyiapkan konsep kontrak kerja
Kasubbag SETR
3 hari
Pimpro PR
3 hari
3 orang
18 hari Rp.550.000,-
7 Menandatangani Kontrak Kerja bersama-sama dengan rekanan
JUMIAH
POKOK AKHIR PENANGGUNG GUGAT
PAKET KERJA No.
: Penyusunan Laporan Akhir : Pimpro PR Bappenas
6
URAIAN KERJA
NO
hari
Meminta Draft Dokumen Pemantapan Sarlita 2 Menyiapkan ruang pembahasan J Memimpin Pembahasan 4 Meminta Rekanan untuk mempresentasikan Draft 1
PENANGGUNGJAWAB
Pimpro PR Bappenas Mia Karo P4RPR
Dokumen pemantapan Sarlita Memberikan masukan penyempumaan Dokumen
Pimpro PR Bappenas
Sarlita
Karo P4RPR
o Meminta Rekanan untuk menyempumakan Dokumen Pimpro PR Bappenas Sarlita dan menyerahkan Laporan akhir jasa pembayaran Pimpro PR Bappenas rekanan 7 Memproses
JUMLAH
3 orang
WAKTU
BIAYA
5 hari
I
t
nari
I __l 5 hari 5 hari Rp.80.000.000,-
16 had Rp.80.000.000,-
Pemantapan Dokumen Perencanaan
(SARLITA)
Pembangunan
POKOK
AKHIR
PENANGGUNG
GUGAT
: Pelaporan
: Pimpro PR Bappenas
PAKET KERJA No. 9
URAIAN KERJA
NO
4
Melaporkan pelaksanaan setap pokok akhir 2 Menyiapkan konsep laporan pelaksanaan pemantapan Dokumen Sarlita J Meneliti Konsep laporan pelaksanaan I
4 Menandatangani
Laponri pelaksanaan
Menyampaikan Laporan Pelaksanaan
JUMI-AH
PENANGGUNGJAWAB
Kasubbag SETR
WAIffU
65 hari
Kasubbag SETR
3 hari
Karo P4RPR Karo P4RPR
t
hari
'1
hari
Karo P4RPR
I
hari
2 orang
BIAYA
70 had
Rp. 50.000,-
Rp.50.000,-
L
g
o
.o E
o o
(f)
<\l
c) U)
I at)
rOt o,
c'
T
z.
-)
O = o-
s
::::i::,
(f)
!ii:r:i'
GI
:11::
s
!ii:i
cr,
i::::;i:i
:iiiir
.?
-?
lr-l
iiiii:
iiiir:
J
z.
GI
ilili:
z h
(o
ItJ
(!
:) F
Y
-t6
(g q)
= o(D tt) (! -o O) E = a oo o >< (D U) E (U o (o :< @ :< o(U
=
C\I
6 ><
E !
>a
\z
o :< o o_ o z.
o n
(!
(!
(o
c)
(! (!
E @
6C (D
(\
(o U)
>r C.
o)
o_ cr)
C (D
tu
s
tJ)
q)
o_
tr)
(g (o
C
(!
(o
-Y
-:<
E (D
.E
o
o
><
c(5
(o
-.=
.t $ O E |r)
.t)
.D
6 6 o_ (o r\
(It
(!
>\ (!E @
o-
o
(D
c o $ (D o-
@ O) O
E E
r
\o 6\ o\
c
4 i4
'
F:
EFsg$*: tegt E
xo
3"
.Eo F
'-v
Ov>
iz_ (E
eg*ggc$F {FguFF$F- FEIg
J
or..r + ;;--::":'
{i
F
f;E : iAE f;AiFE EE 9p 6 -^
O
-(!=
L H x:'.:! o) 'E aF P6
inF g.g 5EE=3 :<
<e ? F
).o.
P.!S
g&EgE d,tb
99 bb
; E HIE
*E
5
z F J l
ggp
F'E
o E
U
=;: Oi c)('
A.E
do
xx
Ez
EEa
(/)€ (uC
olr
Hb
a.b
P
e!8 fho)
E FB. (l'
o(! ^vo g(!
t> SF
>d
o
EE trc -+b c)O_ (!(J =(E
5F
39.
;
'F.,-
$$ FF5 R €-fi€ 6 fiE E[8.=g FFHE
l}g:
;$u,
*
gFFEFE gg$F*HcF ;}I-}
cd+ ..i d F EF*F crjodoj=
z<*
vJ^ <^ov
zH> E sS {,9.: lwlFs
g*{
cEts
FE
1=#'E+
'F :.9 :E ee E€ E g Ffitr eJ rs *H .E"E E $E* $ € gEEE EFgEE egs#E e..l c] E
O,F
c.l -.1 ddC\$lC\
-
ErI
e5d;
LA
?3
z
42,
E$F
F- lrl
F
iv
,J
F-
2 -l H
z
?
zg &d <(, ctt tr aE
A
F-(
i*
eO
60. F E.S
E Sg F q
EEgfE
S E? j I
J,C)
|
&,BE cts90 >'fi A €e
j'=(q(g a, :1 < ,+'t^ gJJlt/, tr -C).= qqr FtrFlF
F]
-,+t FI
r-'l E
*. -l
-t
F
h A
-
-l 8E 3v I >/^cl rnVZ
dZRE t!o
2s El or
vOa
v?
orH
7,4
C,
Ci
(g
:i
x
^c)
*FE
g #g Gt(t g.I 9
=(90) q)-(q
trIFA o) I
cl
fil cl >r()
Eg EC)
HO
a\ vc
-4.
=in EE
;E
s
cl
EE
E
F.€
{-g <E (4tr
sFE$
<J?
>g
fi g5
E
n
Y
H
?c E,g o6 o' aE !o;
&
= .: -3
Et 6J
!o
,Et FC -i: s
Eg
)o
:( o
J
lg
o"
9
6Ccc
-6-C@OO i:@dGEoOOS
==
B: E:
a3:€so-4&: bd:diEEF;F *cicFHii
zEFEtHHHgEFE
+Ei5€***5E+oE .EiiiiEEEEfsE
_2(!ii
S-E E3 o4c!!
iEeiFE. .=otr-E;O
:E*8389 IEst:EsF
ElEF;t**€i EP'F}gP€EE.EfdtdrdErfE
-ai(.srj(ciFdojcj*.r!
:
€o
cd
Ex oo go. otr !o
;5 cr!
E '6t
=e
I
o o
_vx 6C
sFg€* i 3.* eto 9bP
2-OC
;
(d
c
-92 ox
z
E
)F
€r{ a6
CE '; r!
z oz
ftc 60
.qx
i:d 6V)
E
UT
o.
F J 6
ds orY
i!c co !c :G
IE
00 J-o.
u,l =
x
g,
'a
F L
tn
o
o
1t *E Xq
€= i!a i;9 6: Ed c o o
G
xE OG *? dr E .c, 6-
Te c-a Ed
6 .!E
o
o o G
t
ot (! 6
dt
! o F
so o
i E6
=s ah aO cc JO
!b qlE
E:
llE
et ll 5=
llll
Cq
$
6=
flil !9 6=
ililssE
EE SF o9 '=E .eL xC 9E aa Eg E9 e Ec EE5
fi$F
x
H. =: EE €8 ic cp o:
=6 N
-
*3X A4r z&?o -ruYF
fi_e
na OqEEfig EEfi
s 9-:s
S€*F
EYS=
6ee
3R8
gltggfi gggF ggrs gggF J. E
9o E3 io
z F
ztU o-
z F
isar
N
2 _u 1< c.(D x< ((/) 2z
E* 9bb YO(u
rsEIa >o > € b1] .=q g {.1 9 b E5 FCo>\
u =
9T@<
€ii
{c
(ood
m
tTL
o
5 € F AE
>E
:l
E,
-o.&F B (E c e_c E E a re'
o.E E.9 (l,c >\(U c.y. o0)
Dg o
L
sPEE
-{
(o
E E or
F
-
t5H? #*Q> !FH 5s: IgUF < o+f 8R E*g
?6i E6# #
sg
e
EIE =c* vx(o;i c.x c ou
;$F c00c
=
r
bE
2+
5re E E
-q<=< 4t+a qffi<
Ef; [E,=
5gx3 Fgg c o-o F =
E$F€E 3EE
9.3
g. EE= fiE.*
gffi
