BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. 1.2 Maksud dan Tujuan. Memorandom Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pelalawan Hal 1

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) merupakan dokumen yang berisikan program dan kegiatan hasil konsolidasi dengan SKPD terkait dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan sanitasi sebelumnya yaitu dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS). Dokumen MPS ini memuat rancangan dan komitmen pendanaan pada tingkat pemerintahan kabupaten, provinsi, pusat maupun sumber pendanaan lainnya. Adapun komitmen penganggaran untuk dari pemerintah, maka dokumen MPS ini menjadi pedoman atau acuan untuk implementasi program melalui proses perencanaan pembangunan di daerah. Prinsip utama yang dicapai melalui penyusunan dokumen MPS ini antara lain : a. Program yang disusun telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan keuangan pemerintah daerah dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun pastisipasi dari sektor lain khusus di bidang sanitasi; b. Program dan anggaran dalam dokumen sudah disusun dan diketahui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dalam rangka mengoptimalkan perencanaan; c. Memorandum program investasi ini merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dari aspek teknis, biaya dan waktu; d. Memorandum program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan Bupati selaku Kepala Daerah; e. Program investasi sektor sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan daerah untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan daerah; dan f. Proses penyusunan rencana program investasi ini telah melalui aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah dengan pengembangan sektor lain terkait sanitasi.

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan dan pihak terkait untuk rancangan implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif untuk Jangka Menengah. Secara umum MPS ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi. Tujuan Dengan tersedianya dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini, maka diupayakan terwujudnya :  MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kab/Kota.  Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kabupaten Pelalawan selama 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Memorandom Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pelalawan

Hal 1

 Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi.  Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Pelalawan.

1.3 Wilayah Perencanaan 1.3.1

Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir timur pulau sumatra, Secara umum ketinggian beberapa daerah/kota berkisar antara 3 - 6 meter dengan kemiringan lahan rata-rata ±15-40 %. Posisi geografis Kabupaten Pelalawan terletak pada 000 48’ 32” LU– 000 24’ 14” LS dan 1010 30’ 40” – 1030 23’ 22” BT. Dengan batas wilayah adalah : Sebelah utara : Kabupaten Siak dan perairan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau; Sebelah timur : perairan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau; Sebelah selatan : Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupatan Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau; Sebelah barat : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Luas wilayah daratan Kabupaten Pelalawan bila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tersebut di atas adalah 12.490,42 km2 atau 1.249.042 ha (hektar). Dalam dokumen naskah teknis RTRW Kabupaten Pelalawan tahun 2014 dan publikasi Pelalawan Dalam Angka tahun 2014, luas wilayah daratan Kabupaten Pelalawan adalah 13.924,9429 km2 atau 1.392.494,29 ha Setelah dilakukan penghitungan ulang dengan bantuan teknik digitasi diperoleh luas daratan Kabupaten Pelalawan sebesar kurang lebih 12.821,8147 km2 atau 1.282.181,47 ha dan Wilayah perairan di dalamnya (inland water) yaitu sungai dan danau/tasik sebesar kurang lebih 1.103,1282 km2 atau 110.312,82 ha. Kabupaten Pelalawan yang terdiri atas 12 kecamatan. Rinciannya luas wilayah Kabupaten Pelalawan menurut kecamatan dengan beberapa versi dan terakhir menurut penghitungan secara digitasi


Hal 2

ditunjukkan pada Tabel I.3.1. Pada Gambar 1.1 ditunjukkan pembagian wilayah Kabupaten Pelalawan menurut kecamatan. Tabel 1.3.1 Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan Menurut Wilayah Kecamatan Tahun 2014 Luas (Ha) Kecamatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Langgam Pangkalan Kerinci Bandar Sei Kijang Pangkalan Kuras Ukui Pangkalan Lesung Bunut Pelalawan Bandar Petalangan Kerumutan Teluk Meranti Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan

Daratan

Sungai/Danau /Laut/Situ

Total

% Wilayah

142.396,15 18.716,16 31.856,87 117.746,75 129.268,77 50.159,83 40.620,09 147.060,05 36.996,29 95.314,31 391.140,47 80.905,73

1.848,94 639,37 84,33 642,04 687,29 325,29 182,68 2.751,26 258,87 689,35 32.843,94 69.359,46

144.245,09 19.355,53 31.941,20 118.388,79 129.956,06 50.485,12 40.802,77 149.811,31 37.255,16 96.003,66 423.984,41 150.265,19

10,36 1,39 2,29 8,50 9,33 3,63 2,93 10,76 2,68 6,89 30,45 10,79

1.282.181,47

110.312,82

1.392.494,29

100,00

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Sebagian besar wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah. Berdasarkan ketinggian dan fisiografi wilayah, dapat di klasifikasi sebagai berikut : (1) Dataran dengan ketinggian antara 0 – 50 meter dpl dengan kelerengan 0 - 2% ; (2) landai dengan ketinggian antara 50 – 100 meter dpl dengan kelerengan 2 - 5% ; (3) berombak dengan ketinggian diatas 100 meter dpl dengan kelerengan 5 - 15%. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi. Berdasarkan Data Klimatologi Peta Curah Hujan Kabupaten Pelalawan terdiri dari 2 bagian yaitu : bagian timur atau ke arah pesisir mempunyai curah hujan rata-rata tahunan 2.000 – 2.500 mm/tahun, sementara di bagian barat mempunyai curah hujan rata-rata tahunan 2.500 – 3.000 mm/tahun. Dengan curah hujan tahunan antara 2.000 – 3.000 mm, maka wilayah Kabupaten Pelalawan termasuk wilayah beriklim tropis basah. Secara Administratif Kabupaten Pelalawan terbagi dalam 12 kecamatan, 14 kelurahan dan 104 Desa. Secara detail batas administrasi Kabupaten Pelalawan seperti gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Pelalawan.


Hal 3

Gambar 1.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pelalawan


Hal 4

Gambar 1.2 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Tutupan Lahan atau Penggunaan Lahan


Hal 5

Gambar 1.3 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kepadatan Penduduk Kabupaten Pelalawan


Hal 6

1.3.2

Arah Pengembangan Kota Dalam rangka perencanaan spasial di Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan adanya dokumen rencana tata ruang yang terdiri dari rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) untuk jangka waktu 20 tahun, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) untuk jangka waktu 20 tahun yang dikaji ulang setiap 5 tahunnya. Disamping rencana umum, diperlukan juga adanya rencana rinci yang terdiri dari rencana tata ruang pulau / kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis propinsi, serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Gambaran Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya Rencana Lahan Permukiman di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada Gambar 1.4 Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pelalawan menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2031 dengan Visi “Pembaharuan Menuju Kemandirian Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pelalawan” yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Pelalawan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pelalawan menetapkan 7 (Tujuh) Misi, yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu, dimaksudkan bahwa Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menyangkut aspek pendidikan, kemampuan dan keterampilan serta kualitas keimanan dan ketaqwaan mutlak dilaksanakan. Hal tersebut perlu dilakukan sejak dini dan terus menerus sehingga memiliki pondasi kokoh yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai budaya serta memiliki iman dan taqwa. 2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat, dimaksudkan bahwa kondisi masyarakat dalam suatu wilayah sangat mempengaruhi kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Tanpa tubuh sehat, maka akan sangat sulit bagi seluruh aktor pembangunan di Pelalawan melakukan pembangunan di segala bidang. Mengingat arti penting kesehatan, maka salah satu fokus pembangunan untuk lima tahun kedepan adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang diharapkan mampu mengingatkan derajat kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa, dimaksudkan bahwa pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan optimal pabila ditunjang oleh aparatur pemerintah yang professional, bersih, memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi serta didukung teknologi informasi yang handal melalui system inovasi daerah. Dengan demikian diharapkan dapat menjamin kinerja pemerintahan dalam menciptakan pelayanan public yang prima, serta menciptakan kepastian hokum, transparansi dan akuntabilitas publik, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai tingkat Desa.


Hal 7

4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, dimaksudkan bahwa infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi berbagai aktifitas masyarakat di dalam suatu wilayah. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, efesien dan efektif mutlak dilakukan untuk mendorong pengembangan wilayah sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah direncanakan. 5. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Mendorong Investasi, Pengembangan Pariwisata dan Usaha Strategis Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, dimaksudkan bahwa mebangunan kemandirian ekonomi tidak terlepas dari aspek daya saing, isu ketimpangan antar wilayah, ketimpangan dalam kepemilikan asset, pengangguran dan kemiskinan. Keterlibatan dan peran aktif seluruh aktor pembangunan sangat diharapkan dalam membangun kemandirian ekonomi, sebab hal ini tidak dapat tercipta secara serta merta hanya dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat dan sektor swasta memiliki sumbangan yang besar bagi keberhasilan kemandirian ekonomi suatu wilayah. 6. Meningkatkan Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat, dimaksudkan bahwa penduduk Kabupaten Pelalawan terdiri dari multi etnis, hamper seluruh suku ada di wilayah ini. Dengan kemajemukan ini, masyarakat Pelalawan terus melestarikan nilai-nilai hidup bermasyarakat saling toleransi dan hormat menghormati. 7. Menguatkan Sistem inovasi untuk mendukung percepatan kemandirian ekonomi dan peningkatan masyarakat, dimaksudkan Percepatan kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing Kabupaten Pelalawan tidak mungkin dapat dilakukan dengan cara biasa atau business as usual. Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menurut PP 26/2008 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang secara eksplisit terkait dengan wilayah Kabupaten Pelalawan dapat ditelusuri dari: (i) rencana struktur ruang wilayah, (ii) rencana pola ruang wilayah, dan (iii) penetapan kawasan strategis. Dengan demikian, untuk melihat penetapan RTRWN dan RTRW Provinsi Riau yang terkait dengan wilayah Kabupaten Pelalawan akan didasarkan pada ketiga komponen rencana tersebut. Rencana struktur ruang wilayah nasional (SRWN) meliputi: a. sistem perkotaan nasional; b. sistem jaringan transportasi nasional; c. sistem jaringan energi nasional; d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan e. sistem jaringan sumber daya air. Dari kelima komponen struktur ruang wilayah nasional tersebut, yang menunjukkan penetapan di Kabupaten Pelalawan secara signifikan adalah pada sistem perkotaan nasional, dan sistem jaringan transportasi nasional. Sementara untuk 3 komponen lainnya yaitu sistemm jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air belum tergambarkan penetapannya secara signifikan.


Hal 8

Gambar 1.4 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Karakter Umum Pengembangan Wilayah


Hal 9

1.4 Methodologi 1.4.1

Methodologi Penyusunan Dokumen

1. Review SSK Digunakan untuk mendukung kesempurnaan dokumen SSK yang telah selesai disusun di Awal tahun 2015, yang meliputi strategi perencanaan untuk 5 Tahun kedepan 2. Internalisasi Dalam proses penganggaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan maka sangat diperlukan internalisasi program kegiatan yang akan di danai baik oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Negara Donor maupun dari sektor Swasta (CSR) 3. Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi Proses konsultasi dengan Pokja Provinsi maupun Satker terkait di provinsi dimaksudkan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan Provinsi dengan Program dan kegiatan Kabupaten serta memfinalkan program kegiatan apa saja yang akan di danai. 4. Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah Selain mencari sumber dana dari Pemerintah, Pokja Sanitasi Kabupaten Pelalawan juga mencari sumber pendanaan Non-pemerintah dalam hal ini pihak swasta ataupun perusahaan (CSR), LSM dan masyarakat 5. Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran Untuk memastikan program kegiatan Jangka Menengah yang telah disusun dalam dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS), Pokja Sanitasi Kabupaten Pelalawan melakukan pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran formal seperti memasukkan program kegiatan kedalam Renja dan Renstra Kabupaten (APBD), pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran di tingkat Provinsi mauppun Pusat (APBN) dan Negara Donor. Secara garis besar, proses penyusunan MPS di Kabupaten Pelalawan terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut : 1. Melakukan Review SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Prioritas Program. 2. Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di Kabupaten 3. Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait. 4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat Kabupaten. 5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme panganggaran. Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pelalawan ini disusun secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari Tim Konsultan. Metode yang digunakan dalam penyusunan MPS ini menggunakan beberapa pendekatan yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metode dilakukan bersama pokja baik diskusi dan pembekalan yang terdiri dari tahapan berikut: 1. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi Kabupaten Pelalawan (dari Buku Putih Sanitasi), untuk belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi Kabupaten. Kondisi semua sub sektor sanitasi yang terdiri;


Hal 10

a. sub sektor air limbah, b. sub sektor persampahan, c. sub sektor drainase lingkungan 2. Melakukan pengumpulan Data berupa : a. Data Primer yaitu, Data berasal dari narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas Dinas/ Kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. b. Data Sekunder yaitu, Data berupa Arsip dan dokumen yang terkait dengan aktifitas Program masing-masing Dinas/Kantor baik langsung maupun tidak langsung, misalnya berupa Data Statistik,Proposal, Laporan Foto, maupun Peta. c. Data Pendukung yaitu data pendukung dari Data Sekunder yang didapatkan melalui Suvai terkait dengan pengelolaan Sanitasi, seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), Survai peran media dalam perencanaan sanitasi, Survai kelembagaan,Survai keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan Sanitasi, Survai keuangan, serta Survai peran masyarkat dan gender. 3. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi Kabupaten Pelalawan dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi Kabupaten. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Pelalawan. 4. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis Kesenjangan Dana (Funding Gab) digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan.

1.4.2 Sistimatika Penyajian Sistematika dokumen MPS terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut: Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen. Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis. Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur. Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap. Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.


Hal 11

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. 1.2 Maksud dan Tujuan. Memorandom Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pelalawan Hal 1

Recommend Documents