Renja 2017
|1
Renja 2017
|2
Pendahuluan …………………………………………………………...
Hal. 1
A. Latar Belakang.................................................................................... B. Landasan Hukum................................................................................ C. Maksud dan Tujuan............................................................................
1 3 5
Bab II
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu...….…………….
6
Bab III
Tujuan dan Sasaran Tahun 2017 A. Tujuan................................................................................................ B. Sasaran...............................................................................................
12 12 13
Bab IV
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 ……………………………………….……………………
14
Bab V
Penutup .............................................................................................
19
Bab I
Renja 2017
|3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembinaan PNS yang profesional merupakan salah satu prasyarat terwujudnya Good Governance, dan untuk mewujudkan profesionalitas PNS diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur yang memiliki kelembagaan mandiri, berperan dan memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai lembaga Pendidikan dan Pelatihan, memiliki aparat Diklat yang profesional, serta terakreditasi oleh lembaga yang berwenang. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalsel merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki tugas fungsi sebagai lembaga Diklat Aparatur, dan tugas fungsi seperti Badan Diklat Daerah ini tidak dimiliki oleh Instansi/Badan/Dinas lainnya. Program dan Kegiatan Badan Diklat dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur sebagai pelaksanaan salah satu fungsi manajemen kepegawaian, disusun dan diprogramkan dengan melalui tahapan-tahapan dan prosedur administrasi, kemudian diformulasikan melalui kegiatan analisis kebutuhan diklat untuk memperoleh format kegiatan diklat yang memenuhi kebutuhan kompetensi yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai sebuah lembaga pelatihan, Badan Diklat terus berupaya menyelenggarakan diklat-diklat yang memiliki relevansi dengan kebutuhan intitusional, hal ini berarti bahwa kegiatan diklat yang diprogramkan harus benar-benar jenis diklat yang dibutuhkan oleh aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan kompentensi, kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas PNS. Dalam perencanaan pengembangan kediklatan untuk tahun 2017, peningkatan kualitas dan kompetensi tidak hanya diarahkan pada peningkatan kompetensi peserta Diklat sebagai tugas pokok lembaga Diklat, tetapi juga diarahkan pada pengembangan Renja 2017
|4
kapasitas fasilitas dan kapabilitas kediklatan yang meliputi fasilitas kerja, fasilitas pembelajaran dan akomodasi peserta didik, serta peningkatan kompetensi dan kemampuan aparatur penyelenggara diklat. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas lembaga diklat dimaksudkan agar selalu dapat mengimbangi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta dinamika pemerintahan dan kemasyarakatan. Sebagaimana diketahui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2016-2021memuat visi dan misi pembangunan dan nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun yang selanjutnya diterjemahkan masing-masing perangkat daerah ke dalam sebuah Rencana Kerja Tahunan. Selatan adalah
Adapun Visi dari Provinsi
Kalimantan
“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) LebihSejahtera,
Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yaitu : 1.
Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas DanTerampil;
2.
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional DanBerorientasi Pada Pelayanan Publik;
3.
Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan KearifanLokal;
4.
Mengembangkan
Infrastruktur
Wilayah
Yang
Mendukung
PercepatanPengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya; 5.
Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis SumberdayaLokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan seiring denga Tugas Pokok dan Fungsinya, yaitu pada Misi
ke-2
(dua)
RPJMD
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Selatan
yaitu
“Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik”. Tujuan dari Misi ke-dua ini adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka pemerintah berprinsip pada keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat
Renja 2017
|5
menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan turut berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mewujudkan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dan kompetensi yang sesuai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas keseharian dengan memberikan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun struktural dan prajabatan. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari misi Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan
Yang
Professional
dan
Berorientasi
pada
Pelayanan
Publik
adalahMeningkatnya Kualitas Layanan publik, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat
dan
Terwujudnya
Aparatur
Pemerintah
yang
Profesional
dan
Pemerintahan Akuntabel, dengan indikator opini BPK; Dengan berdasar atas beberapa hal di atas maka ditetapkan lah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2017 yang akan datang sebagai berikut : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 4. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, dan 5. Program Pendidikan Kedinasan.
B. Landasan Hukum Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini antara lain adalah sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme;
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah;
Renja 2017
|6
3.
Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4.
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
6.
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP)
Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2005-2025; 7.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentangPerubahanPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentanSusunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
8.
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Diklat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara untuk dasar hukum perencanaan teknis kegiatan pendidikan dan
pelatihan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah berpedoman pada beberapa peraturan umum bidang kediklatan sebagai berikut : 1.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah;
2.
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3.
PeraturanKepalaLembagaAdministrasi
Negara
Nomor
14
Tahun
2011
tentangPedomanPenyusunanPolaPenjenjanganPendidikandanPelatihanTeknis; 4.
PeraturanKepalaLembagaAdministrasi
Negara
Nomor
25
Tahun
2015
tentangPedomanAkreditasiLembagaPendidikandanPelatihanPemerintah; 5.
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
6.
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
7.
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II;
Renja 2017
|7
8.
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III;
9.
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.
C. Maksud dan Tujuan Rencana kerja ini dimaksudkan sebagai dokumen yang berisi pedoman kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk satu Tahun ke depan, yaitu Tahun 2017, yang dilaksanakan secara gradual, bertahap dan berkesinambungan serta adaptif. Oleh karena itu diharapkan dengan melihat rencana kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggambarkan arah dan berkembangnya kinerja Badan Diklat kedepan.
Renja 2017
|8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BANDIKLATDA TAHUN LALU Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 ini, perlu diketahui mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan periode sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut :
Renja 2017
|9
Renja 2017
| 10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
A. TUJUAN:
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya pada
BAB VI yang memuat
mengenai Hak dan Kewajiban, pasal 21 huruf e menyatakan dengan jelas bahwa PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi. Hal ini sejalan pula denganPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pada pasal 34 menyatakan bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengankebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memfasilitasi dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil Daerah, merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pelaksanaanpendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan, struktural dan prajabatan, teknis dan fungsional serta pengembangan dan evaluasi kependidikan dan pelatihan.
Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016–2021 dirumuskanlah sebanyak 4 (empat) tujuan yang ingin dicapai Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama lima tahun ke depan. Tujuan tersebut disusun berdasarkan prioritas yakni sebagai berikut : 1. Melaksanakan manajemen kediklatan sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Mewujudkan CPNS menjadi PNS yang profesional; 3. Mewujudkan sosok pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan tinggi sesuai ruang lingkup kewenangannya; 4. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi.
Renja 2017
| 11
Keempat tujuan ini akan dicapai secara bertahap pada setiap tahunnya, yang diuraikan dalam Rencana Kerja Tahunan, tentu dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ APBD Provinsi Kalimantan Selatan.
B. SASARAN :
Sebagai upaya mencapai ke-empat tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan dibagian sebelumnya, maka dirumuskanlah4 (empat) sasaran yang ingin dicapai secara nyata dan terukur sebagai berikut : 1. Terwujudnya manajemen kediklatan dengan akreditasi kategori A; 2. Terwujudnya CPNS menjadi PNS yang profesional; 3. Terwujudnya sosok pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan tinggi sesuai ruang lingkup kewenangannya; 4. Terlaksananya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi;
Renja 2017
| 12
BAB IV RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
Program Tahun 2017
Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 5 (lima) program yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 4. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, dan 5. Program Pendidikan Kedinasan.
Dengan rincian kegiatan sebagaimana berikut :
Renja 2017
| 13
Renja 2017
| 14
Renja 2017
| 15
Renja 2017
| 16
