1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

1. Pendahuluan 1.1

Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra BKP 2016 – 2020

1

1.1. Kewajiban negara untuk mewujudkan

Latar belakang

ketersediaan, keterjangkauan dan

pemenuhan konsumsi pangan yang memenuhi prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) telah diamanatkan dalam Undang - Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pangan. Kewajiban ini berlaku untuk seluruh jenjang pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui kemandirian pangan dan menetapkan kebijakan terkait kedaulatan pangan. Kemandirian pangan bermakna bahwa ketersediaan pangan yang beragam harus dapat diproduksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi serta kearifan budaya lokal dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan kedaulatan pangan bermakna bahwa pemerintah mempunyai hak secara mandiri untuk menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak rakyat atas pangan yang cukup dn berkelanjutan serta memberikan hak bagi rakyat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Implementasi kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub-sistem ketahanan pangan, yang mencakup: (1) Sub-sistem ketersediaan pangan; (2) Sub-sistem keterjangkauan pangan; serta (3) Sub-sistem konsumsi pangan dan gizi. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mengusahakan pencapaian ketahanan pangan bagi Negara hingga tingkat perseorangan dengan berlandaskan pada kemandirian dan kedaulatan pangan. Upaya pemenuhan kemandirian pangan di Kabupaten Bima selama lima tahun terakhir baik dari segi ketersediaan maupun dari aspek distribusi dan pemanfaatan pangan dilakukan baik dengan dukungan anggaran APBD maupun melalui Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan, dengan kegiatan-kegiatan meliputi pengembangan bantuan modal kelompok, maupun sarana prasarana ketahanan pangan baik berupa lumbung cadangan pangan maupun lantai jemur. Keberhasilan aspek distribusi sangat didukung oleh pengembangan sarana prasarana wilayah kabupaten Bima, baik jalan dan jembatan maupun sarana prasara lainnya seperti rumah potong, pasar induk maupun pasar-pasar distribusi. Hal ini mengingat bahwa komoditas bahan pangan bersifat musiman, mudah rusak dan terkonsentrasi di wilayah-wilayah sentra produksi. Pendistribusian kepada wilayah haruslah dalam Renstra BKP 2016 – 2020

2

waktu yang tepat agar tidak mengurangi kualitas dan menurunkan harga bahan pangan. Beberapa tantangan besar dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dimasa yang akan datang antara lain semakin berkurangnya lahan akibat pengembangan pemukiman dan pemanfaatan non-pertanian lainnya, serta semakin naiknya harga pangan pokok. Selain itu menurunnya harga pangan pokok pada musim panen mengakibatkan petani tidak mendapatkan keuntungan dari kondisi melimpahnya hasil panen. Hal ini perlu diantisipasi secara terpadu oleh berbagai pihak melalui dewan ketahanan pangan daerah sebagai upaya untuk menghindari timbulnya resiko rawan pangan baik secara local maupun regional.

1.2. 1.

Landasan hukum

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 11. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;


3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2011-2015; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima; 24. Peraturan Bupati Bima Nomor 5 tahun 2011 tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Bima.


4

1.3.

Maksud dan Tujuan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang tahapan, tata

cara

penyusunan,

Pengendalian,

dan

evaluasi

pelaksanaan

Rencana

pembangunan daerah, maka penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015-2020 dan untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Badan Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang Ketahanan pangan di Kabupaten Bima. Tujuan penyusunan Renstra ini adalah: 1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2. Sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan. 3. Sebagai sarana kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan. 4. Sebagai bahan untuk peyusunan program dan kegiatan tahunan atau rencana kerja (Renja-SKPD).

1.4.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima tahun 2015 - 2020 memuat beberapa hal sebagai berikut; 1.

Pendahuluan, memuat beberapa hal penting mengenai latar belakang penulisan, dasar hukum penyusunan Renstra SKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan renstra SKPD.

2.

Gambaran Layanan SKPD, memuat layanan yang diberikan SPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam memegang tanggung jawab urusan ketahanan pangan.

3.

Isu-isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi SKPD, adalah beberapa hal penting yang berkembang dimasyarakat serta lingkungan yang menjadi dasar serta tolok ukur penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan SKPD.


5

4.

Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPD, memuat pernyataan visi yang dijabarkan kedalam misi SKPD, tujuan, sasaran, serta strategi dan kebijakan yang diimplementasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

5.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, merupakan inti dari rencana strategis lima tahun kedepan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan cara menjabarkan indikator-indikator yang terkait dengan tupoksi badan, serta rencana strategis urusan ketahanan pangan di tingkat propinsi dan nasional.

6.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, memuat indikator-indikator ketahanan pangan guna mendukung tercapainya indikator dan sasaran RPJMD yang bersifat kuantitatif dan terukur.


6

2. Gambaran Layanan SKPD 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan SKPD


7

2.1.

Tugas Pokok, fungsi dan Struktur Badan Ketahanan Pangan

A.

Tugas Pokok Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan keamanan pangan sesuai dengan PERDA dan PERBUP ttg rincian tugas pokok dan fungsi SKPD. B.

Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokoknya kantor Ketahanan Pangan mempunyai

Fungsi: 

Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan keamanan pangan;



Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketahanan dan keamanan pangan;



Pengkoordinasian peningkatan produksi pangan;



Pengembangan keanekaragaman pangan;



Pencegahan dan pengendalian masalah pangan.



Pengelolaan dan pengkoordinasian cadangan pangan;



Pengelolaan dan pengordinasian infrastruktur distribusi pangan.



Pengumpulan data dan analisa mutu, gizi, konsumsi dan keamanan produk pangan masyarakat.



Penyuluhan ketahanan pangan.



Penerapan standar batas minimum residu.



Pengolahan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;



Penyuluhan ketahanan pangan.



Perlindungan varietas dan sumber daya genetik;



Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan penganekaragaman serta keamanan pangan lingkup kabupaten, kecamatan, dan desa.



Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang ketahanan pangan.



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.


8

C.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 1.

Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan.

2.

Sekretaris Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan kebijakan Badan Ketahanan Pangan; b. Penyusunan rencana kerja dan program Badan Ketahanan Pangan; c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program Badan Ketahanan Pangan; d. Pelaksanaan koordinasi tugas unit – unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan; e. Pelaksanaan koordinasi, monitoring , evaluasi, dan pelaporan; dan f.

Pembinaan urusan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

2.1.1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian,

perlengkapan, Kerumahtanggaan, kehumasan dan protokolan. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana di maksud diatas adalah sebagai berikut: a.

Melakukan pengelolaan urusan ketatausahan;

b.

Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian;

c.

Melakukan pengelolaan urusan perlengkapan;

d.

Melakukan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan protokolan;

e.

Menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi serta pengelolaan dokumen dan perpustakaan;

f.

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

g.


Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9

2.1.2

Sub Bagian program dan Pelaporan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi, penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Rincian tugas Sub Bagian Program dan pelaporan sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut: a.

Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan Badan;

b.

Menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan Badan;

c.

Menyiapkan Bahan koordinasi monitoring dan evaluasi program;

d.

Menyiapkan laporan pelaksaan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan

e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.3

Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan. Rincian

Tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut: a.

Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;

b.

Menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan ,kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;

c.

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja badan ketahanan pangan;

d.

Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan pembendaharaan;

e.

Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;

3.

f.

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; dan

g.

Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Bidang Distribusi Pangan. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dibidang distribusi pangan. Dalam


10

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Distrubusi Pangan menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan bidang distribusi pangan;

b.

Penyusun bahan kebijakan teknis dibidang distribusi pangan;

c.

Pelaksanaan pembinaan, supervise, monitoring dan evaluasi bidang distribusi pangan dan

d.

Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan.

3.1.1.

Sub Bidang Analisis Harga Pangan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervise, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis dibidang analisa harga pangan. Rincian tugas Sub Bidang Analisa Harga Pangan adalah: a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan sub bidang analisa harga pangan. b. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi analisa harga pangan. c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas-tugas dibidang analisa harga pangan. d. Melakukan pemantauan harga bahan pangan pokok dan strategis dalam rangka stabilitas harga pangan. e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3.1.2.

Sub Bidang Distribusi dan Akses Pangan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi serta menyiapkan bahan pembinaan teknis dibidang distribusi dan akses pangan, dengan rincian tugas sebagai berikut:


11

a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan sub bidang distribusi dan akses pangan

b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi distribusi dan akses pangan.

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas-tugas dibidang distribusi dan akses pangan.

d. Melakukan pemantauan dan pengkajian sistem distribusi

dan

kelembagaan distibusi pangan.

e. Melakukan

pengkajian,

perumusan

kebijakan,

pemantauan

dan

pemantapan analisis akses pangan.

f. Mengidentifikasi lokasi dan rumah tangga yang mengalami masalah akses pangan serta faktor-faktor penyebab terjadinya masalah akses pangan.

g. Mengidentifikasi dampak masalah terhadap kemampuan akses pangan dan kemampaun rumah tangga dalam mengatasi masalah akses pangan.

h. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

dan

memberikan

saran

pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

i. 4.


Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi bidang konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diatas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan bidang konsumsi dan Keamanan Pangan. b. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan c. Pelaksanaan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dan d. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas yang di berikan oleh atasan


12

4.1.1.

Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervise, monitoring dan evalusi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis di bidang Konsumsi dan Keanekaragaman pangan. Rincian tugas sub bidang konsumsi dan keanekaragaman pangan sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut: a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman pangan; b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi konsumsi dan penganekaragaman pangan c. Menyiapkan bahan koordinasi pengkajian dan analisis pola Konsumsi pangan dalam rangka diversifikasi Pangan d. Menyiapkan bahan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka diversifikasi pangan. e. Menyiapkan

bahan

koordinasi

pengkajian,

pembinaan

dan

pengembangan usaha pangan, local dan makanan tradisional dan pangan olahan; f.

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang

berkaitan

dengan

tugas-tugas

dibidang

Konsumsi

dan

Penganekaragaman Pangan. g. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

dan

memberikan

saran

pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 4.1.2.

Sub Bidang Keamanan Pangan dan Gizi Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis dibidang keamanan pangan dan gizi, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja tahuna sub-bidang keamanan pangan da gizi.

b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi keamanan pangan dan gizi.


13

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas-tugas dibidang keamanan pangan dan gizi.

d. Menyiapkan bahan pengkajian dan pemantauan terhadap penerapan norma dan standar mutu dan keamanan pangan.

e. Menyusun

rencanadan

pelaksanaan

pengkajian

pengembangan,

peraturan, evaluasi dan pemantapan kebutuhan konsumsi dan pola konsumsi pangan.

f. Melaksanakan koordinasi pengembangan pola perlindungan konsumen dengan instansi terkait.

g. Menata dan mengevaluasi serta mengkaji preferensi pangan masyarakat. h. Membina dan mengawasi keamanan pangan buah dan sayur segar. i.

Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

dan

memberikan

saran

pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan.

j. 5.


Bidang Ketersediaan Pangan Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dibidang ketersediaan pangan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan, data dan menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan dibidang ketersediaan pangan

b. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang ketersediaan pangan. c. Melaksanakan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi bidang ketersediaan pangan.

d. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas yang diberikan oleh atasan. 5.1.1.

Sub Bidang Cadangan dan kerawanan pangan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis di bidang cadangan pangan. Rincian tugas Sub Bidang Cadangan Dan Kerawanan Pangan sebagai berikut :


14

a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan sub Bidang Cadangan dan Kerawanan Pangan . b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi cadangan dan penanganan kerawanan pangan. c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedomamn dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas – tugas dibidang cadangan dan penanganan kerawanan pangan. d. Melakukan

pengkajian ketersedian

pangan

dan

koordinasi serta

penyiapan perencanaan pemantauan produksi pangan e. Pengembangan model cadangan pangan spesifik lokal. f.

Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG ).

g. Melaporkan hasil pelaksaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan ; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 5.1.2.

Sub Bidang Kelembagaan Pangan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, supervise, monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan bahan pembinaan teknis di bidang kelembagaan pangan. Rincian tugas sub bidang kelembagaan pangan adalah sebagai berikut: a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bidang Kelembagaan Pangan; b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi , integrasi , sinkronisasi dan simplifikasi kelembagaan pangan ; c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan dengan tugas-tugas di bidang kelembagaan pangan; d. Menyiapkan data base kelembagaan ketahanan pangan. e. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas

dan

memberikan

saran

pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan; dan f.


Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan

15

c. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan KEPALA BADAN

SEKRETARIS

Kasubag umum dan Kepegawaian

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Kasubid cadangan dan kerawanan pangan

Kasubid Kelembagaan Pangan


BIDANG DISTRIBUSI PANGAN

Kasubid Analisa Harga Pangan

Kasubid Distribusi dan akses pangan

Kasubag. Keuangan

Kasubag Progran dan Pelaporan

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Kasubid konsumsi dan penganekaraga man pangan

Kasubid Keamanan Pangan dan Gizi

16

2.2. 2.2.1

Sumber Daya SKPD

Susunan Kepegawaian Dalam pelaksanaan tugas, baik tugas rutin maupun pelaksanaan berbagai

kegiatan yang terprogram, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima didukung oleh 42 orang pegawai terdiri dari 19 pegawai laki-laki dan 23 orang pegawai perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

No 1 2

Status Kepegawaian

Golongan III IV

II

Pejabat Struktural Staf

8

5

JUMLAH

8

14

9

Jumlah

Honor*

5

14

5

15

28

15

42

*= Honor daerah Sumber Data: Subbag. Kepegawaian BKP Kab. Bima 2015 Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut Golongan

Tingkat Pendidikan

No

Jumlah

1

S3

-

-

-

Honor Daerah* -

2

S2

-

1

-

-

1

3

S1

-

12

5

8

25

4

Diploma

2

-

-

2

4

5

SMA

6

1

-

5

12

6

SMP

-

-

-

-

-

JUMLAH

8

14

5

15

42

II

III

IV

-

*= Honor Daerah

Sumber Data: Subbag. Kepegawaian BKP Kab. Bima 2015 Berdasarkan jenis Pendidikan dan latihan profesi yang diikuti, pegawai dilingkup Badan Ketahanan Pangan dapat dirinci sebagai berikut:

No Jenis DIKLAT 1

SPAMEN


Golongan II

III

IV

Honor

-

-

-

-

jumlah -

17

2

SPAMA

-

-

1

-

1

3

ADUM

-

3

3

-

6

6

14

-

-

20

6

17

4

-

27

Diklat Prajabatan JUMLAH 4

Sumber Data: Subbag. Kepegawaian BKP Kab. Bima 2015 2.2.2

Aset yang dikelola Aset yang tercatat pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima per 31

Desember 2015 senilai Rp. 7.281.767.000, terdiri dari bangunan dan peralatan mesin baik yang pembeliannya bersumber dari anggaran APBD, APBD I maupun APBN (TP dan DAK). Untuk asset tidak bergerak berupa tanah/ lahan yang ditempati oleh kantor BKP dan BPP diseluruh Kabupaten Bima. Keseluruhan asset tersebut pada awalnya adalah milik Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BKPPPP), kemudian SKPD tersebut dibagi menjadi 2 (dua) SKPD baru berdasarkan Peraturah Daerah Nomor 07 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima, yaitu Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K). Namun aset dari kantor induk belum dibagi dua kepada kedua kantor baru masing-masing sehingga masih tercatat sebagai aset BKP. BKP tidak memiliki unit usaha yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tidak memiliki pemasukan yang perlu dilaporkan.

2.3.

Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima dapat diukur dari capaian Indikantor Kinerja Utama (IKU) dari renstra sebelumnya serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. SPM bidang ketahanan pangan ditingkat

nasional

ditetapkan

melalui

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

65/Permentan /OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Hal inilah yang menjadi dasar pengukuran


18

kinerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima untuk periode pelaksanaan Renstra 2011 – 2015. Penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan dasar yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), akan lebih menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasarnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak atas pangan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang berpotensi mengalami kondisi rawan pangan. 2.2.3 a.

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi

kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu : 1) produksi dalam daerah, 2) pemasokan pangan, dan 3) pengelolaan cadangan pangan. Jumlah penduduk yang terus meningkat serta belum seluruh masyarakat memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang baik, maka semangat untuk menjadi daerah yang mandiri dalam penyediaan pangan harus terus diupayakan dari produk dalam daerah dengan memanfaatkan potensi lokal daerah. Pengelolaan cadangan pangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan daerah dari waktu kewaktu. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan pemerintah khususnya beras dikelola oleh Perum Bulog. Untuk cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk cadangan pangan pemerintah desa, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang dan industri pengolahan. Penyelenggaraan penguatan


19

cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Pada tingkat Kabupaten pencapaian standar pelayanan ketersediaan pangan dan cadangan pangan diukur melalui indikator penguatan cadangan pangan yang ditargetkan minimal sebesar 60% dari 100 ton ekuivalen beras pada akhir tahun 2015. b.

Pelayanan Dasar Distribusi dan Akses Pangan Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan

efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan masih sulit diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan.

Karena

sebagian besar penduduk miskin tersebut adalah petani di pedesaan yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Sebagian besar petani bekerja pada usaha tanaman pangan khususnya padi dan jagung dengan skala usaha kecil bahkan sebagai buruh tani. Hal tersebut menyebabkan petani menghadapi berbagai permasalahan, antara lain : 1) rendahnya posisi tawar, terutama pada saat panen raya sehingga menjual produknya dengan harga rendah, 2) rendahnya nilai tambah produk pertanian karena terbatasnya kemampuan untuk mengolah hasilnya, 3) keterbatasan modal untuk melaksanakan kegiatan usaha, 4) keterbatasan pangan (beras) saat paceklik karena tidak mempunyai cadangan pangan yang cukup. Mengatasi masalah tersebut diatas, maka kegiatan distribusi pangan difokuskan pada kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM) bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pendekatan yang diterapkan adalah pemberdayaan masyarakat secara partisipatif agar kelompok masyarakat

mampu

mengenali

dan

memutuskan

cara

yang

tepatuntuk

mengembangkan kegiatan produktif secara berkelanjutan dan berkembang secara swadaya. Kebijakan yang mendasari kegiatan penguatan-LDPM adalah penguatan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, khususnya untuk petani di sentra produksi pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk : (1) mendukung upaya petani memperoleh harga produk yang lebih baik, (2) meningkatkan kemampuan petani


20

memperoleh nilai tambah dari hasil produksi untuk perbaikan pendapatan, (3) memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan gapoktan agar dapat meningkatkan akses pangan bagi anggotanya pada saat paceklik. Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan ditingkat Kabupaten adalah ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan sebesar 100% pada akhir tahun 2015. c.

Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan

pangan memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan. Pola konsumsi pangan juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh (food utility) dapat optimal, dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral serta aman. Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dinimelalui pendidikan formal dan non formal. Kesadaran yang baik akan lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkat usia dan aktivitasnya. Sebagai acuan kualitatif untuk konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), rata-rata perkapita perhari untuk energy 2.000 kilo kalori dan protein 52 gram. Sedangkan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian. Untuk memantau persyaratan teknis dan sekaligus memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, Provinsi NTB telah membentuk Institusi resmi yaitu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam rangka penanganan keamanan pangan segar, terkait dengan sertifikasi dan pelabelan terhadap produk yang telah memenuhi persyaratan teknis. Untuk memenuhi sayart sertifikasi tersebut maka pemerintah Kabupaten harus mengajukan komoditas pangan segar yang akan disertifikasi yang telah memenuhi syarat untuk disertifikasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal ditengah membanjirnya produk sayur dan buah impor, serta meningkatkan


21

kesadaran petani untuk mempraktekkan pola pertanian yang baik (Good Agricultural Practices). Indikator pelayanan penganekaragaman dan keamanan pangan pada tingkat Kabupaten

adalah

pengawasan

dan

pembinaan

keamanan

pangan,

yang

menggambarkan jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi dipedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu, dengan target capaian 80% pada tahun 2015. d.

Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan

pangan dan gizi. Kerawanan pangan diartikan seebagai suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan standar fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktuwaktu tertentu (kronis) dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Kondisi kerawanan pangan dapat disebabkan karena : 1) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, 2) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, 3) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga, 4) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangt dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu kiranya dicari konsep-konsep penangannya yang efektif dan efisien sesuai situasi dan kondisi yang ada. Salah satu konsep tersebut adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang merupakan rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi. Pelayanan penanganan kerawanan pangan adalah jenis pelayanan terkait dengan : 1) pengembangan isyarat dini, 2) penguatan kelembagaan untuk penanganan rawan pangan, 3) pencegahan kerawanan pangan, 4) penanggulangan kerawanan pangan dan 5) peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan.


22

Capaian pelaksanaan indikator penanganan daerah rawan sebesar 60% pada tahun 2015. 2.2.4

Kelompok Sasaran Berdasarkan jenis pelayanan dasar tersebut, kelompok sasaran yang menjadi

fokus perhatian berbeda-beda sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator pada masing-masing pelayanan. a.

Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Didukung melalui kegiatan antara lain :

1) Pengembangan lumbung pangan, yang bertujuan untuk memberdayakan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri, dengan kelompok sasaran masyarakat didaerah non sentra pangan 2) Pengembangan cadangan pangan pemerintah, yang bertujuan untuk menyedian cadangan

pangan

pemerintah

dalam

rangka

mengantisipasi

terjadinya

kerawanan pangan baik kronis mapun transien, dengan kelompok sasaran masyarakat yang mengalami masalah pangan. 3) Menyusun sistem informasi ketersediaan pangan, dengan melakukan identifikasi pengumpulan data dan analisis data produksi, data rencana produksi, pemasukan dan pengeluaran pangan serta data cadangan pangan kabupaten. b. Pelayanan Dasar Distribusi dan Akses Pangan Didukung melalui kegiatan antara lain : 1) Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), bertujuan untuk menjamin petani memperoleh harga pembelian gabah/beras minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan pengembangan cadangan pangan masyarakat, dengan kelompok sasaran petani dan kelompok tani yang tegabung dalam gabungan kelompok tani (gapoktan) 2) Melakukan pengumpulan data/informasi dan menganalisis harga, distribusi dan akses pangan 3) Melakukan pengumpulan data dan pemantauan harga, pasokan pangan, akses pangan, kendala distribusi pangan, kondisi sarana dan prasarana kelancaran distribusi pangan 4) Menyediakan informasi yang mencakup : a) Kondisi harga pangan ditingkat produsen dan konsumen dimasing-masing wilayah (harian/mingguan/bulanan)


23

b) Kondisi ketersediaan pangan di daerah-daerah sentra produksi pangan, distributor, RPH/RPA, penggilingan yang mudah diakses oleh kabupaten jika terjadi gejolak harga dan pasokan. c) Kondisi sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kelancaran distribusi pangan kecamatan dan desa. d) Bulan-bulan yang sering terjadi hambatan pasokan pangan, akses pangan di wilayah-wilayah (daerah terpencil, kepulauan, dll) e) Bulan-bulan panen produksi pangan di daerah sentra, daerah terpencil, kepulauan, dll f) Kondisi jalur distribusi pangan dan daerah sentra produsen ke konsumen c. Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Didukung melalui kegiatan antara lain : 1) Sosialisasi dan apresiasi penanganan keamanan pangan penyusunan dan pemantapan Dokumen Sistem Keamanan Pangan. Dengan sasaran pelaku usaha 2) Workshop penanganan keamanan pangan segar. Dengan kelompok sasaran pelaku usaha 3) Pembinaan keamanan pangan, kepada pelaku usaha 4) Pengusulan Sertifikasi dan pelabelan pangan, pada pelaku usaha 5) Pengawasan penanganan keamanan pangan pada pelaku usaha 6) Penyuluhan keamanan pangan, dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar. 7) Pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan 8) Pembinaan mutu dan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen d. Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan 1) Penyediaan data dan informasi tentang situasi pangan dan gizi kabupaten/kota 2) Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 3) Penanggulangan

kerawanan

pangan

melalui

intervensi

bantuan

sosial

berdasarkan hasil invenstigasi Tim SKPG


24

2.2.5

Capaian Kinerja Pelayanan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima Seperti telah di uraikan diatas bahwa pengukuran kinerja ketahanan pangan

adalah berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Bima, yang dapat disajikan dalam table dibawah ini:


25

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima Tahun 2011 – 2015 No (1)

1 2

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

(2)

(3)

(4)

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Penguatan Cadangan Pangan

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capian pada tahun ke-

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

90

82

84

86

88

90

175,58

265,83

265,83

294,00

294,00

93.58

181.83

179.83

206

204

60

56

57

58

59

60

112,24

118,51

128,86

129,86

129,86

56.24

61.51

70.86

70.86

69.86

90

76

79

84

87

90

51,85

51,85

77,78

90

90

-24.15

-27.15

-6.22

3

0

90

73

75

80

86

90

100

100

100

100

100

27

25

20

14

10

90

63,44

70,78

76,72

83,36

90

63,60

63,30

67,20

67,90

72.10

0.16

-7.48

-9.52

-15.46

-17.9

80

63

66

74

78

80

100

100

100

100

100

37

34

26

22

20

60

49

75

80

85

90

100

100

100

100

100

51

25

20

15

10

(5)

Ketersediaan Informasi Pasokan, 3

Harga dan Akses Pangan di Daerah

4

5 6

7

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan

Ket: capaian 2015 adalah angka proyeksi.


26

1. Ketersediaan energi dan protein perkapita. Dari hasil analisis data tahun 2011 hingga tahun 2015 diperoleh bahwa ketersediaan energi di Kabupaten Bima mencapai 4.199 kkal/kap/hari. Capaian ini jauh diatas target nasional yaitu 2200 kkal/kap/hari. Target 2200 kkal/kap/hari tersebut adalh standar kalori yang dibutuhkan oleh tubuh orang dewasa untuk mampu beraktifitas normal setiap harinya (jika aktifitas bertambah kebutuhan kalori bisa lebih besar). Demikian juga dengan ketersediaan protein, mencapai 132,07 gram/kap/hari, jauh diatas standar nasional yaitu 57 gram/kap/hari. Ketersediaan terbesar untuk kelompok padi-padian disumbang oleh beras, dan disusul dengan jagung. Setiap tahun terjadi peningkatan ketersediaan beras, ditandai dengan meningkatnya ketersediaan energi dan protein untuk dikonsumsi dibanding tahun sebelumnya. Namun perlu diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Bima masih sangat bergantung pada beras untuk memenuhi kebutuhan pangannya, hal ini dapat dilihat dari kontribusi beras terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak. Selain itu terdapat gap kontribusi

yang

besar

antara

beberapa

kelompok

pangan,

hal

ini

menggambarkan ketersediaan serta pemanfaatan pangan yang tidak seimbang, walaupun tersedia sepanjang tahun dalam jumlah dengan harga yang relatif rendah. Seperti harga ubi kayu dan ubi jalar berkisar antara Rp. 2700 s/d Rp. 3000 per kilogram. Yang perlu diwaspadai adalah terjadinya penurunan rasio laju produksi padi/beras terhadap laju pertumbuhan penduduk. Hal ini ditandai dengan menurunnya kuantitas kontribusi padi/beras terhadap ketersediaan energi, protein dan lemak di Kabupaten Bima walaupun secara riil terjadi peningkatan produksi padi/beras. Selain itu terjadi pengalihan komoditas pada sebagian areal lahan, yang mengakibatkan peningkatan produksi yang signifikan untuk komoditi jagung sedangkan komoditas kedelain dan kacang-kacangan lainnya menurun. Tantangan kedepan adalah mendukung program pemerintah untuk memenuhi perimbangan konsumsi dan mengurangi gap ketersediaan antar kelompok pangan, menurunkan konsumsi beras senilai 1,4 persen pertahun agar mampu mendorong naiknya pemanfaatan bahan pangan alternatif pengganti beras.


27

Selain itu dalam rangka antisipasi penurunan produksi akibat berkurangnya lahan perlu dikaji lebih jauh hal-hal terkait alih fungsi lahan, serta kebijakan penyediaan lahan sawah atau kebijakan alih komoditas. Adapun produksi beberapa komoditi pangan pokok selama lima tahun terakhir adalah sebagi berikut:

Tabel 2.1

No

Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian Kabupaten Bima Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 (Ton)

Komoditas

Tahun 2011

2012

2013

Rata2014

2015

345.435 350.980 384.224 338.322

rata

1

Padi

2

Jagung

45.141

98.607

3

Ubi Kayu

15.594

14.465

13.165

42.579

12.672

4

Ubi Jalar

1.760

860

1.202

1.614

1.532

85.249 109.508

334.119 59.702

Sumber : Kabupaten Bima Dalam Angka, Dinas Pertanian TPH Kab. Bima 2012 s/d 2015 2. Penguatan cadangan pangan Target SPM untuk penguatan cadangan pangan adalah adanya cadangan pangan pemerintah sebanyaik 100 ton setara beras. Selama tahun 2011 – hingga akhir 2014 stock pangan masyarakat tetap ada dan bisa dikonsumsi rata –rata hingga 13 s/d 18 bulan pada tahun berikutnya. Kondisi per-Desember 2014 selain cadangan pangan pemerintah yang ada di Dolog, terdapat cadangan pangan dilumbung pangan masyarakat setara beras sebesar 553.148

ton.

Sehingga capaian untuk indikator ini sudah melewati target. Dukungan terhadap penguatan cadangan pangan diperoleh dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik lumbung pangan masyarakat, serta anggaran ABPD I untuk pengisian lumbung pangan masyarakat. Salah satu tradisi masyarakat petani di Bima adalah menyimpan padi untuk cadangan musim paceklik di lumbung-lumbung tradisional (jompa dan Lengge). Namun tradisi ini mulai ditinggalkan seiring tidak adanya peremajaan lumbung tradisional. Oleh karena itu melalui anggaran DAK dibangun lumbung pangan masyarakat secara modern dan dikelola secara kelompok.


28

Data Cadangan beras/setara beras Dolog Sub-Divre Bima tiga tahun terakhir

Tahun

Jumlah Cadangan

2011

3.264.197,35

2012

1.838.940,10

2013

3.802.115,10

2014 2015 Sedangkan untuk cadangan pangan masyarakat yang ada di lumbung cadangan pangan masyarakat dan LDPM adalah sebagai berikut: No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama Kelompok Kelompok Lumbung Pangan Mekar Jaya Oi Monca Doro tiro Parewa Rangga Solo Padi Hijrah Moti Mori So Owo Sabua Ade

Alamat

2011

Jumlah Cadangan pangan 2012 2013 2014

2015

Donggo Sanggar Woha Woha Wera Ambalawi Langgudu Sape Parado

3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan didaerah. Target SPM adalah 90 persen. Tahun 2011 hingga 2012 pemantauan hanya dilakukan di satu titik yaitu dipasar Tente. Sedangkan untuk tahun 2013 sudah bisa dipantau dipasar Tente, Sape dan Sila. Tahun 2014 pemantau sudah dapat dilakukan di 8 (Delapan) titik yaitu Pasar Tente, Sape, Sila, Wera, Wawo, Langgu dan Sanggar. Dari 9 target komoditas, dapat dipantau secara lengkap untuk indikator harga. Sedangkan untuk indikator pasokan dan akses belum dapat direalisasikan untuk semua komoditi. Pengumpulan data harga dan pasokan dilaksanakan dalam bentuk harga harian, harga mingguan dan harga bulanan. Untuk informasi harga harian pelaporannya dilaksanakan oleh enumerator yang mengirimkan data harga ke pusat melalui sms center BKP Propinsi NTB. Informasi harga dikumpulkan ditingkat petani dan pedagang eceran. Untuk informasi pasokan juga dikumpulkan data harian yang dilaporkan dalam bentuk data harian, mingguan dan bulanan. Untuk informasi pasokan dikumpulkan di pelabuhan Sape dan Jembatan Timbang Madapangga. Hal ini menyebabkan


29

target SPM dapat mencapai 90 persen karena target informasi serta jumlah komoditi yang dipersyaratkan dapat terpenuhi. 4. Stabilitas harga dan pasokan pangan Target SPM adalah 75 persen, sedangkan capaian untuk indikator ini sudah mencapai 100 persen. Hal ini dapat dijelaskan bahwa harga rata-rata pangan pokok beras tahun 2013 adalah Rp. 7800 dengan standar deviasi 290 dan koefisien realisasi harga dan pasokan adalah 3,94 persen. Harga tergolong stabil karena fluktuasi kurang dari 25 persen. HARGA KOMODITAS PANGAN SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR 5. Skor PPH Data untuk indikator Pola Pangan Harapan diperoleh dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh BPS. Target untuk skor PPH adalah 90 persen. Sejak tahun 2011 capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bima selalu naik walaupun belum dapat memenuhi target. Tahun 2014 baru mencapai 67,90 dengan rata-rata konsumsi energi sebesar 1900,31 kkal/kap/hr dan rata-rata konsumsi protein sebesar 54,22 gram/kap/hari, ini masih sangat jauh dari standar nasional konsumsi energi sebesar 2000 kkal/kap/hr dan tingkat konsumsi protein sebesar 52 gram/kap/hari. Hasil analisis PPH terlihat bahwa gap konsumsi pangan hewani, buah dan sayur serta kelompok kacang-kacangan masih tinggi, sehingga perlu dipacu agar konsumsi sumber pangan tersebut meningkat. Rendahnya capaian Pola Pangan Harapan juga menunjukkan bahwa pola keberagaman konsumsi pangan masyarakat Bima masih sangat rendah sehingga belum mencapai nilai Pola Pangan Harapan ideal yaitu 100. PPH erat kaitannya dengan status gizi masyarakat, hal ini mengingat bahwa status gizi masyarakat Kabupaten Bima paling dipengaruhi oleh pola asuh dan pola konsumsi. Oleh karena itu tantangan kedepan adalah bagaimana mengadvokasi masyarakat terutama ibu rumah tangga untuk dapat memperbaiki pola konsumsi rumah tangga. SKOR PPH SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR 6. Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan Pelaksanaan pemantaun indikator penanganan keamanan pangan baru dilaksanakan pada tahun 2012. Adapun jumlah komoditas yang diuji pada saat


30

itu adalah bawang merah, tomat dan cabe merah. Target SPM untuk indikator ini adalah 80 persen, sedangkan capaian Kabupaten Bima sudah mencapai 100 persen. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tahun 2014 dari 6 sampel yang diuji semuanya dapat dikategorikan aman untuk dikonsumsi, kecuali bawang merah yang mengandung residu pestisida walaupun dibawah ambang batas layak konsumsi. Bawang merah diuji kandungan pertisidanya, sedangkan cabe merah, kacang panjang, kol dan tomat diuji kandungan bakteri E. coli-nya. Adapun ikan asin diuji kandungan borax dan formalinnya. Walaupun tidak ditemukan kandungan borax dan formalin namun diperlukan upaya pengananan yang lebih bersifat advokatif, baik dalam bentuk pembinaan maupun KIE. Selain itu pengujian sampel perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk keperluan sertifikasi pangan segar yang diproduksi oleh masyarakat kabupaten Bima. Juga menambahkan sampel pangan segar baru untuk diuji kandungan pestisidanya. DAFTAR SAMPEL PANGAN YANG DIUJI SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR 7. Penanganan Daerah rawan Pangan Untuk indikator ini ketersediaan data mnenjadi penghambat utama. Pada tahun 2011 hingga tahun 2013 perhitungan capaian indikator ini menggunakan pendekatan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA). Hasil pemetaan FSVA tahun 2010 menemukan ada 3 (tiga) desa yang rentan untuk mengalami rawan pangan yaitu Desa Bajo Pulo dan Desa Bugis di Kecamatan sape, serta Desa Karampi di Kecamatan Langgudu. Untuk intervensi terhadap kondisi tersebut selain melalui program dan kegiatan yang ada di BKP juga dilaksanakan melalui SKPD lain seperti Dinas Perikanan yang menyalurkan bantuan sarana prasara, Dinas Kesehatan yang melaksanakan Kelas Gizi dan sebagainya. Untuk tahun 2014 indikator ini dihitung dengan menggunakan pendekatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Dari 18 desa yang menjadi target analisa SKPG, 16 desa termasuk kategori rawan. Kontribusi paling tinggi disumbang oleh aspek pemanfaatan pangan. Aspek Pemanfaatan pangan diukur dengan pendekatan status gizi balita atau yang dikenal dengan balok SKDN. Indikator status gizi balita yang paling berpengaruh adalah jumlah balita ditimbang yang berat badannya naik per jumlah keseluruhan balita. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar balita di desa tersebut masih memerlukan upaya peningkatan status gizi. Namun dari 16 desa tersebut seluruhnya mendapatkan intervensi program ketahanan pangan, baik yang dilaksanakan


31

oleh Badan Ketahanan Pangan melalui program stimulant Pemberian Makanan Tambahan (PMT), maupun program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui kelas – kelas gizi di posyandu setempat. HASIL PEMETAAN FSVA


32

Uraian (1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Bahan logistik Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan biaya Operasional Penyediaan Operasional Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisassi Pendanaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima Tahun 2011 – 2015 Rasio anatar Realisasi dan Anggaran Pada tahun keRealisasi Anggaran pada tahun ke Anggaran Tahun ke2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

33

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi (17)

(18)

Kegiatan Pembangunan Gedung Tempat Kerja (Kantor) Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Masyarakat dan lantai jemur Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Program peningk. Pengemb. sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Penanganan daerah rawan pangan dan kewaspadaan pangan Penyusunan data base potensi produk pangan dan optimalisasi outlet KP Penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan Jld. II Pemantauan dan Analisis Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Masyarakat Pemantauan akses pangan dan distribusi harga pangan pokok dan strategis


34

Pengembangan Desa Mandiri Pangan Penyuluhan sumber pangan alternatif dan pencanangan gerakan percepatan pangan lokal / non beras Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ketahanan Pangan Pembinaan Kelembagaan Lumbung Pangan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Pembinaan Keamanan Pangan


35

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.2.6 1.

Tantangan Kondisi cuaca dan iklim yang tidak menentu menuntut manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien

2. Adanya kejadian darurat bencana 3. Laju alih fungsi lahan yang pesat (3%) pertahun 4. Masih ada beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan baik kronis akibat kondisi yang marginal, miskin struktural maupun kerawanan pangan transien akibat bencana alam mengakibatkan kondisi ketahanan pangan menjadi sangat rentan; 5. Belum efisiennya distribusi pangan; 6. Skor pola pangan harapan belum maksimal (capaian sampai dengan tahun 2014 adalah 67,90). PPH merupakan gambaran dari pola konsumsi pangan masyarakat, makin rendah PPH makin rendah pula keragaman konsumsi pangan, sebaliknya makin tinggi skor PPH makin tinggi pula tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat. Dampak dari pemanfaatan pangan dapat dilihat dari status gizi masyarakat, terutama balita dan anak-anak. 7. Kemampuan produksi dan pelaku usaha pangan di dalam menjamin mutu dan keamanan pangan segar dan olahan yg dihasilkan belum optimal; 8. Masih besarnya potensi dan peluang pasar lokal maupun luar negeri yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena mutu dan keamanan produk belum memenuhi standar mutu pangan. 2.2.7

Peluang

1. Peluang untuk melaksanakan revitalisasi cadangan pangan masyarakat masih besar, melalui penguatan sumber daya dan kearifan lokal masyarakat Bima yang sudah memiliki budaya menyimpan cadangan pangan; 2. Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;


36

3.

Peluang yang besar untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dengan meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan;

4. Kab. Bima memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman; 5. Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.


37

3. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD 3.1

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2

Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi dan Kabupaten

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LH Strategis

3.5


Penentuan Isu-isu Strategis

37

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

dalam

menghadapi

dinamika

pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Bima. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dim

dbanfaatkan secara optimal guna

terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; 

Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan; 

Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;



Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;



Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas;

c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten / kota; 

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa);



Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;


38



Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;



Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;



Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan; 

Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;



Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;



Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (feedback) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan dimasa datang. Adapun beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja ketahanan pangan

daerah adalah sebagai berikut. a. Jumlah penduduk, komposisi dan persebaran penduduk Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bima selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut: Tabel 3.1. Pertumbuhan penduduk Bima lima tahun terakhir

Jumlah Penduduk Laki

2011 220.981

2012 222.883

Perempuan

222.682

Jumlah

443.663

Tahun

2013 224.454

2014 230.649

224.403

226.522

232.770

447.286

450.976

463.914

Gambar 3.1. Grafik pertumbuhan pendudukan Bima lima tahun terakhir

Jumlah 480.000 470.000 460.000 450.000 440.000 430.000

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah


39

Penduduk Kabupaten Bima hingga akhir 2014 mencapai 463.914 (BPS, 2014), rata –rata pertumbuhan pertahunnya mencapai 1,4 persen. Sebaran penduduk yang tidak merata di tiap kecamatan membawa tantangan tersendiri bagi pemenuhan kecukupan pangan masyarakat, demikian juga faktor dukungan infrastruktur dan konektifitas wilayah. Kecamatan paling padat adalah kecamatan Sape, disusul Bolo dan Woha sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan Tambora. Komposisi penduduk kabupaten Bima berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dapat dilihat pada piramida penduduk dibawah ini. Bentuk piramida dengan dasar yang lebar untuk penduduk berusia 0-14 tahun menggambarkan pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Demikian juga dengan bagian tengah piramida yang menggambarkan tingginya jumlah penduduk pada usia reproduksi. Sehingga potensi untuk melahirkan generasi baru masih sangat besar. Gambar 3.2. Piramida komposisi penduduk Kabupaten Bima

Demikian juga jika dilihat dari segi komposisi penduduk, penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Komposisi lain yang dapat dilihat dari piramida penduduk kabupaten Bima adalah komposisi umur. Dimana penduduk berumur 0 – 14 tahun merupakan Ketersediaan pangan dan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan pun sangat dipengaruhi oleh jumlah dan komposisi penduduk. Hal ini disebabkan karena memenuhi kebutuhan pangan bukan hanya dari jumlahnya saja tetapi juga kandungan gizi dan keamanan bahan pangan. Oleh karena itu selain memenuhi kebutuhan pangan secara umum, ada juga target-target khusus dengan


40

kebutuhan gizi yang spesifik, yaitu ibu hamil, bayi dan balita. Kelompok ini sangat penting mendapatkan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Hal ini bertujuan untuk menjadikan generasi kabupaten Bima unggul baik dari segi fisik maupun inteligensia.

b.

Tingkat kemiskinan Gambar 3.3. Grafik presentasi Kemiskinan Kabupaten Bima 30,00 25,00

27,17 25,92 27,40 24,93

25,12 24,99

20,00 15,00

15,97

17,75

16,58

23,40 21,79

15,42

21,88 20,42 14,15

21,58 19,41 13,33

19,67 17,66 12,36

10,00

18,02 16,22 11,66

5,00 0,00 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

NTB Kab. Bima Nasional Selama lima tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kabupaten Bima menurun secara signifikan. Tahun 2009 mencapai 20,42 persen dan turun menjadi 16,22 di tahun 2013. Angka kemiskinan Kabupaten Bima berada dibawah angka kemiskinan propinsi NTB, namun masih berada diatas angka nasional. Kemiskinan sangat mempengaruhi kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Kemampuan untuk mengakses kebutuhan pangan menjadi terbatas, sehingga ada keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Bagi keluarga yang memiliki anak balita hal tersebut berresiko timbulnya kondisi kurang gizi pada anak akibat kekurangan karbohidrat, protein dan gizi mikro lainnya, yang pada kondisi ekstrim dapat mengakibatkan kondisi gizi buruk, dan secara jangka panjang menyebabkan kondisi stunting (tinggi badan kurang) serta kondisi perkembangan inteligensia yang kurang optimal. Kerentanan terhadap kerawanan pangan mengacu pada suatu kondisi yang membuat suatu masyarakat yang berresiko rawan pangan menjadi rawan pangan.


41

Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh tingkat keterpaparan mereka terhadap faktor-faktor resiko/goncangan dan kemampuan mereka untuk mengatasi situasi tersebut baik dalam kondisi tertekan maupun tidak. Untuk mengetahui kondisi tersebut maka dalam lima tahun terakhir telah dilaksanakan pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) yaitu pada tahun 2010 dan 2014. Pada tahun 2010 pemetaan menggunakan 7 indikator dan hasilnya didapati ada 3 desa yang terindikasi rentan terhadap rawan pangan yaitu desa Bajo Pulau, Desa Bugis dan Desa Karampi. Indikator yang paling berpengaruh dalam membentuk situasi tersebut adalah Ketersediaan lahan. Namun pada tahun 2014 menggunakan 8 indikator, dan untuk indikator ketersediaan lahan tidak digunakan lagi dan diganti dengan ketersediaan toko/kios yang menjual sembako.

Adapun hasil dari pemetaan FSVA tahun 2014

diperoleh data sebagai berikut: 1.

22 Desa termasuk Kategori Prioritas 1

2.

17 Desa termasuk kategori Prioritas 2

3.


4.


5.


6.

6 Desa termasuk kategori Prioritas 6 Gambar 3.4. Peta Ketahanan Pangan Kabupaten Bima 2014

Desa-desa yang termasuk dalam prioritas 1 adalah desa yang rentan untuk mengalami rawan pangan. Dari peta diatas dapat dilihat bahwa desa prioritas 1 berada dilingkar luar (perifer) kabupaten Bima atau daerah-daerah pesisir kabupaten Bima yaitu sebagai berikut :


42

Tabel 3.2. Desa Prioritas 1 rawan pangan kabupaten Bima No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Desa Sarae Ruma Pusu Sambane Oi Katupa Rasabou Kalodu Wadu Ruka Oi Panihi Kawinda Toi Kawindanae Soro Bajopulau Karampi Oi Bura Hidirasa Jia Labuhan Kananga Lambu Mangge Nggelu Lanta Barat Melayu Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk L P JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 322 727 339 362 701 900 838 1738 436 381 817 1121 1005 2126 584 568 1152 2041 2073 4114 874 874 1748 1447 1436 2883 464 429 893 499 452 951 1314 1264 2578 943 875 1818 935 935 1870 707 675 1382 724 697 1421 1029 1031 2060 1106 1212 2318 15868 15429 31297

Kecamatan Langgudu Langgudu Langgudu Langgudu Langgudu Langgudu Langgudu Tambora Tambora Tambora Sape Sape Langgudu Sape Sape Sape Tambora Lambu Lambu Lambu Lambu Lambu

Jumlah Penduduk Kab. Bima 2014

230.649

% Penduduk Rentan terhadap kondisi Rawan pangan

232.770

6,88

6,63

463.419 6,75

* Desa yang jumlah penduduknya 0 merupakan desa pemekaran dan data penduduknya masih bergabung dengan desa induk.

c.

Ketersediaan dan kerawanan Pangan

1) Kondisi ketersediaan dan kerawanan pangan Dari sisi produksi pangan, produksi lima komoditi pangan utama di Kabupaten Bima mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Data produksi lima komoditi pangan utama selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


43

Tabel 3.3. Data produksi lima komoditi pangan utama lima tahun terakhir

NO

KOMODITI

2010

TAHUN (Ton) 2011 2012

2013

2014

1

PADI

287,514

345,435 353,951

384,222

362,249

2

JAGUNG

31,532

45,141

98,606

85,248

75,507

3

KEDELAI

38,045

28,082

23,673

31,383

26,761

4

UBI KAYU

12,508

15,594

14,465

12,710

8,789

5

UBI JALAR

2,611

1,760

860

1,203

1,020

Sumber: Bidang Ketersediaan Pangan BKP Kab. Bima, 2015.

Produksi padi meningkat sekitar 5 persen selama lima tahun, sedangkan jagung meningkat lebih dari 100 persen, sedangkan untuk produksi kedelai menurun secara signifikan. Penurunan produksi kedelai ini disebabkan karena pengalihan pemanfaatan lahan untuk menanam komoditi jagung, terutama pada lahan tegalan dan sawah tadah hujan. Komoditi ubi kayu dan ubi jalar sendiri setiap tahunnya tidak diusahakan dalam jumlah besar oleh petani di Kabupaten Bima. Hal ini disebabkan karena harga ubi kayu dan ubi jalar yang murah dan tidak mengalami kenaikan harga yang berarti selama lima tahun terakhir, hanya sekitar Rp. 2500 hingga Rp. 3000 per kilogram. Selain untuk dijual, masyarakat petani kabupaten Bima menyimpan cadangan pangan untuk kebutuhan sendiri selama satu tahun. Kondisi lumbung pangan terdiri dari lumbung pangan tradisional atau yang dikenal dengan “jompa” sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan. Petani padi diwilayah Bima umumnya bersifat subsisten (subsistence), dimana sebagian besar hasil panen disimpan untuk konsumsi sendiri. Sedangkan kelompok lumbung pangan modern dibentuk melalui program ketahanan pangan sejak tahun 2007. Sarana prasarana yang dibangun untuk mendukung kemandirian kelompok adalah gudang cadangan pangan dan lantai jemur, sampai dengan tahun 2014 telah terbangun sudah mencapai 23 unit dan 1 (satu) unit gudang cadangan pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi terkait kelembagaan pangan di Kabupaten Bima mencakup beberapa hal seperti belum meratanya keberadaan kelompok lumbung pangan ditiap desa terutama desa yang memiliki potensi rawan pangan baik akibat kurangnya lahan maupun akibat potensi kekeringan, kemiskinan, bencana banjir dan lain sebagainya.


44

Demikian juga dengan pengelolaan lumbung yang belum tertib secara kepengurusan dan administrasi sehingga fungsi lumbung sebagai antisipasi terhadap kondisi rawan pangan belum sepenuhnya tercapai. Hal-hal lain yang penting untuk dicermati adalah bahwa lebih dari setengah kelompok pangan adalah petani kecil/buruh tani dengan luas lahan (milik sendiri) kurang dari 0,5 hektar. Hal ini mengharuskan adanya keberlanjutan modal usaha karena kelompok harus memiliki iron stock beras minimal tiga bulan sebanyak (3x25 kg/orang), pergantian dan penyegaran stock pangan yang ada dilumbung harus dilakukan secara periodik. Hal-hal

diatas

mengharuskan

adanya

pembinaan

kelompok

secara

berkelanjutan selama lima tahun kedepan untuk menciptakan kemandirian kelompok dalam mewujudkan kecukupan pangan masyarakat. Dari segi penguatan cadangan pangan, di Kabupaten Bima sendiri cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan yang ada di Dolog dan cadangan pangan rumah tangga. Cadangan pangan Dolog sendiri dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4. Cadangan beras/setara beras Dolog Sub-Divre Bima tiga tahun terakhir

Tahun

Jumlah Cadangan

2012

3.264.197,35

2013

1.838.940,10

2014

3.802.115,10

Dari data diatas dapat dilihat bahwa stock tahun 2014 mencapai dua kali lipat stock tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena meningkatnya produksi padi sehingga pembelian gabah oleh Dolog meningkat juga. Tabel 3.5. Ketersediaan stok pangan masyarakat selama tiga tahun terakhir

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH*

2010 100

2011 100

MASYARAKAT

92,554

118,638

TAHUN 2012 100 122,210

2013 100

2014 123

135766.71

129,861

*Cad. Pemerintah bersumber dari anggaran APBN, sedangkan tahun 2015, 23 Ton bersumber dari APBD Kab. Bima


45

Tabel 3.5. Sisa stok pangan masyarakat selama tiga tahun terakhir Sisa Stok (Ton) Pangan Masyarakat 2012

2013

2014

112,240

173,632

553.148

Memperhatikan sisa stok beras dimasyarakat pada delapan belas kecamatan dikabupaten Bima tahun 2014 sisa stok paling rendah ada di kecamatan Parado dan kecamatan Lambitu sedangkan sisa stok paling tinggi ada di Kecamatan Donggo dan Kecamatan Monta masing-masing 20.435 ton dan 12.826 ton. Walaupun di kecamatan lain sisa stok sedikit tetapi kondisi ini masih tercukupi dengan penjualan komoditi lainnya yang bernilai ekonomis tinggi seperti bawang merah dan kedelai, sehingga masyarakat mampu membeli beras. Selain itu akses masyarakat terhadap pangan pokok (beras) juga dibantu melalui mekanisme raskin. a.

Terobosan-2 apa yang perlu dilakukan selama 5 tahun kedepan yang dapat diprogramkan oleh SKPD

b.

Uraikan target kuantitatifnya Contoh: Tabel 3.6. Isu strategis terkait ketersediaan dan kerawanan pangan

Isu sterategis terkait Ketersediaan dan kerawanan pangan Jumlah Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Jumlah Gudang Cadangan Pangan Masyarakat Jumlah cadangan pangan masyarakat Skor Neraca Bahan Makanan (NBM)

Satuan

Kondisi sekarang*

Target 2020

Unit

1

Ton

Target tahunan Tahun ke 1

Tahun ke 2

Tahun ke 3

Tahun ke 4

Tahun ke 5

1

1

1

1

1

1

23

100

40

60

80

100

100

Unit

31

95

39

51

63

75

95

Ton

553.148

(Jml pddk x 125)/1000

(Jml pddk x 125) /1000

(Jml pddk x 125) /1000

(Jml pddk x 125) /1000

(Jml pddk x 125) /1000

(Jml pddk x 125) /1000

Kkal/kap /hari

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

*Yang ada target SPMnya sesuai SPM

d.

Distribusi, harga dan akses pangan


46

Sub sistem Distribusi dan Harga Pangan sangat penting dan strategis dalam penyediaan pangan mengingat sub sistem ini sebagai bagian dalam upaya mengatur atau memfasilitasi agar pangan dari sentra produksi dapat didistribusikan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat pada lokasi bahan pangan yang dibutuhkan. Sistem distribusi akan berfungsi dengan baik apabila sarana dan prasarana pendukung alur distribusi dalam kondisi baik. Keterlibatan pengusaha (pihak swasta) sangat penting dalam melaksanakan usaha pendistribusian bahan pangan agar dapat sampai ke pelosok wilayah Kabupaten Bima. Tabel 3.7. Harga rata-rata beberapa bahan pangan pokok selama lima tahun terakhir NO 1

KOMODITI

SATUAN

RATA - RATA HARGA 2011

2012

2013

2014

2015

BERAS a. Beras Super/C4

Rp / Kg

6,283

7,681

7,681

7,250

8,708

b. Beras Medium I/IR 64

Rp / Kg

5,833

7,190

7,190

6,625

8,167

c. Beras Medium II/IR 36

Rp / Kg

5,833

7,169

7,169

6,500

7,990

a. Jagung Pipilan Kuning

Rp / Kg

5,000

4,667

4,667

3,792

5,938

b. Jagung Pipilan Putih

Rp / Kg

5,000

4,542

4,542

3,792

5,979

a. Kedelai Lokal/Kuning Kecil

Rp / Kg

6,875

5,717

5,717

7,542

7,854

b. Kedelai Kuning Besar

Rp / Kg

6,875

5,858

5,858

8,083

8,021

4

UBI KAYU

Rp / Kg

3,042

3,000

3,000

5,625

2,990

5

UBI JALAR

Rp / Kg

3,042

3,000

3,000

5,208

2,990

6

GULA PASIR a. Lokal

Rp / Kg

11,208

13,125

13,125

12,667

12,198

b. Non Lokal

Rp / Kg

11,583

a. Minyak Goreng Bimoli

Rp / Ltr

13,042

12,708

12,708

13,208

14,917

b. Minyak Goreng Curahan

Rp / Ltr

10,375

11,625

11,625

12,417

13,104

c. Minyak Goreng Kelapa

Rp / Ltr

15,000

15,083

15,083

15,167

15,000

8

TEPUNG TERIGU

Rp / Kg

6,708

6,708

6,708

6,958

7,052

9

DAGING SAPI

Rp / Kg

52,500

55,250

55,250

63,333

75,938

10

DAGING AYAM BOILER

Rp / Kg

30,250

31,917

31,917

36,083

37,563

11

TELUR a. Telur Ayam Kampung

Rp / Btr

1,875

2,417

2,417

2,792

2,719

b. Telur Ayam Ras

Rp / Btr

1,017

1,025

1,025

1,483

1,357

c. Telur Itik

Rp / Btr

1,542

1,417

1,417

1,708

2,083

a. Cabe Merah Besar

Rp / Kg

13,417

23,500

23,500

27,667

98,917

b. Cabe Keriting

Rp / Kg

15,167

20,583

20,583

24,750

27,042

2

3

7

12

JAGUNG

KEDELAI

MINYAK GORENG

-

-

-

-

-

12,048

CABE MERAH


-

47

-

-

-

c. Cabe Kecil/Rawit 13

Rp / Kg

18,000

18,000

30,000

29,125

BAWANG MERAH a. Bw. Merah Umbi Kering

Rp / Kg

7,583

6,500

6,500

22,083

14,479

b. Bw. Merah Umbi Basah

Rp / Kg

6,917

5,792

5,792

17,083

13,500

a. Bw. Putih Umbi Kering

Rp / Kg

14,916

22,500

22,500

32,500

18,979

b. Bw. Putih Umbi Basah

Rp / Kg

20,667

20,667

22,667

17,063

14

KACANG TANAH

Rp / Kg

12,000

13,250

13,250

15,083

15,625

15

KACANG HIJAU

Rp / Kg

10,000

13,583

13,583

13,833

16,729

16

IKAN

BAWANG PUTIH -

a. Teri

Rp / Kg

20,646

b. Bandeng

Rp / Kg

6,792

c. Sarden (Ciro)

Rp / Kg

2,354

d. Tengiri

Rp / Kg

4,938

e. Lajang

Rp / Kg

6,188

-

-

-

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka membantu kelompok dalam penguatan usaha agar kelompok dapat mengatur waktu untuk menjual hasil pertaniannya terutama gabah/beras melalui proses pengolahan, penyimpanan dan pemasaran sehingga memperoleh posisi tawar dengan nilai jual lebih tinggi adalah dengan melakukan pembinaan dalam bentuk pemberian Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) kepada kelompok masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan/meningkatkan pemberdayaan kelompok tani, antara lain : 1.

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

2.

Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)

3.

Kelompok Tunda Jual

4.

Kelompok Lumbung Pangan Tabel 3.6. Isu strategis terkait distribusi, harga dan akses pangan

Isu sterategis terkait Distribusi, harga dan akses pangan

Satuan

Kondisi sekarang*

Stabilitas Harga % pangan pokok Jumlah Kelompok Klp Sasaran LDPM Jumlah Kelompok Klp Sasaran LUEP Jumlah Kelompojk Klp Sasaran Tunda Jual *Yang ada target SPMnya sesuai SPM


Target 2020

Target tahunan Tahun ke 1

Tahun ke 2

Tahun ke 3

Tahun ke 4

Tahun ke 5

100

100

100

100

100

100

100

4

8

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

12

23

3

5

5

5

5

48

e.

Konsumsi dan keamanan pangan

1) Data Tiga tahun terakhir Trend konsumsi pangan dapat dilihat melalui indikator Neraca bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH bertujuan untuk menyeimbangkan pola konsumsi masyarakat dari sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis manusia. Pola konsumsi yang tidak seimbang menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan inteligensi terutama pada kelompokkelompok sasaran khusus yaitu, ibu hamil, balita dan anak-anak. Keragaan Perkembangan PPH tahun 2012, 2013 dan 2014 dapat dilihat pada table berikut: Tabel 3.7. Skor PPH selama lima tahun terakhir No

Kelompok Bahan Pangan

Skor PPH 2011

2012

2013

2014

2015

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

1

Padi - padian

2

Umbi - umbian

1.00

0.50

0.60

0.90

0.70

3

Pangan Hewani

10.90

11.20

11.40

12.90

14.90

4

Minyak dan Lemak

2.80

3.00

3.00

3.30

3.60

5

Buah/ biji berminyak

0.60

0.50

0.50

0.60

0.50

6

Kacang - kacangan

3.80

4.60

4.70

5.30

6.30

7

Gula

1.38

1.20

1.20

1.30

1.00

8

Sayuran dan buah

14.50

16.60

17.60

19.00

19.80

9

Lain - lain

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59.98

62.60

64.00

68.30

71.80

JUMLAH

Hasil analisis PPH terlihat bahwa gap konsumsi pangan hewani, buah dan sayur serta kelompok kacang-kacangan masih tinggi, sehingga perlu dipacu agar konsumsi sumber pangan tersebut meningkat. Rendahnya capaian Pola Pangan Harapan juga menunjukkan bahwa pola keberagaman konsumsi pangan masyarakat Bima masih sangat rendah sehingga belum mencapai nilai Pola Pangan Harapan ideal yaitu 100. PPH erat kaitannya dengan status gizi masyarakat, hal ini mengingat bahwa status gizi masyarakat Kabupaten Bima paling dipengaruhi oleh pola asuh dan pola konsumsi. Oleh karena itu tantangan kedepan adalah bagaimana mengadvokasi masyarakat terutama ibu rumah tangga untuk dapat memperbaiki pola konsumsi rumah tangga. Upaya serius pemerintah dalam hal keamanan pangan segar adalah dengan mengeluarkan regulasi antara lain UU No. 7 tahun 2004 tentang Sistem Keamanan Pangan Terpadu dimana BPOM mempunyai kewenangan dalam pengaturan


49

dan/atau pemantapan persyaratan standar keamanan pangan olahan dan ritel, sedangkan Kementan melalui BKP diberi kewenangan dalam pengaturan dan/atau penetapan persyaratan keamanan pangan segar. Kewenangan tersebut diperkuat dengan PERPRES No. 24 tahun 2010, bahwa Badan Ketahanan Pangan berfungsi melaksanakan

pengkajian,

penyiapan

perumusan

kebijakan,

pengembangan,

pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar. Tahun 2014 dilaksanakan uji kandungan untuk beberapa bahan pangan segar. Yaitu bawang merah, tomat, kacang panjang, kol, ikan teri kering dan ikan merah kering (kare poso) 1.

Uraian target kuantitatif Tabel 3.8. Isu strategis Konsumsi dan Keamanan pangan

Isu sterategis terkait Konsumsi dan Keamanan pangan

Satuan

Kondisi sekarang*

Target 2020

%

68,91

Klp

Tahun ke 1

Tahun ke 2

Tahun ke 3

Tahun ke 4

Tahun ke 5

100

81,60

86,20

90,80

95,40

100

35

100

55

75

85

95

100

Jenis

6

10

6

7

8

9

10

Komoditi

0

5

1

2

3

4

5

102,6

100

102,6

101,6

101,1

100,5

100

342,6

275,0

342,6

325,7

308,8

291,9

275,0

SKOR PPH Jumlah Kelompok Sasaran KRPL Jumlah Sampel uji Pangan segar Jumlah produk pangan lokal yang bersertifikat aman (prima 3) Konsumsi Energi yang mencukupi Angka Kecukupan Gizi (AKG) Rata-rata Konsumsi Pangan

Target tahunan

Gr/kap/har i

*Yang ada target SPMnya sesuai SPM

3.2.

Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih


50

3.3.

Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra SKPD Provinsi dan Kabupaten

a.

Telaahan Renstra Kementerian Sebagai penjabaran dari salah satu tujuan Nawa Cita yaitu untuk mencapai

kedaulatan pangan yang diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, maka kementerian pertanian melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2015 -2019 menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yaitu: (1) pencapaian swasembada beras, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula; (2) Peningkatan diversifikasi pangan; (3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, daya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani, dan (6) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. Oleh karena itu dalam mencapai sasaran strategis pencapaian swasembada beras, jagung dan kedelai, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui program perbaikan sarana pendukungnya adalah untuk mencapai target swasembada beras, jagung dan kedelai pada tahun 2017. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, maka penyelenggaraan Pangan dilakukan berdasarkan asas :1) kedaulatan; 2) kemandirian; 3) ketahanan; 4) keamanan; 5) manfaat; 6) pemerataan; 7) berkelanjutan; dan 8) keadilan. Adapun kerangka kebijakan penyelenggaraan ketahanan pangan adalah sebagai berikut: Gambar 3.5. Kerangka Kebijakan penyelenggaraab Ketahanan Pangan


51

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan pangan bertujuan untuk : 1.

Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;

2. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat; 3. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 4. Mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi; 5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan 6. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; 7. Meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan 8. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan yang ada Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintah menyelenggarakan

pengaturan,

pembinaan,

pengendalian,

dan

pengawasan

terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam pelaksanaan ketentuan

tersebut Pemerintah bertugas

1) menyelenggarakan,

membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mewujudkan cadangan pangan daerah, 2) menyelenggarakan, mengatur, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan dalam rangka penyediaan, pengadaan, dan atau penyaluran pangan tertentu yang bersifat pokok, 3) menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu dan penganekaragaman pangan, dan 4) mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat, dan atau spekulasi atau manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang mengatur tentang ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan pangan,


52

cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, dalam rangka menjamin berjalannya subsistem ketahanan pangan. Dalam koridor masterplan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) wilayah Bali Nusa Tenggara adalah sentra pengembangan pariwisata dan ketahanan pangan. Oleh karena itu wilayah ini adalah lumbung beras nasional. Oleh karena perlu ada kebijakan strategis yang mampu mempertahankan produksi beras nasional agar mampu menyediakan bahan pangan pokok secara berkelanjutan. Hal ini tentu saja terkait erat dengan kebijakan dan aturan penyelenggaran dan pemanfaatan ruang di daerah, serta bagaimana kebijakan alih fungsi lahan sawah mampu diatur dengan tegas oleh pemerintah.

b. Telaahan Renstra BKP Provinsi Visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya Ketahanan Pangan Menuju Masyarakat NTB yang Sejahtera”. Visi tersebut sejalan dengan Visi nasional untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan, dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut: 1. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian ditingkat rumah tangga 2. Meningkatkan keterjangkauan pangan tingkat desa dan rumah tangga 3. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 4. Sosialisasi Pola Pangan Harapan 5. Koordinasi lintas Kabupaten/Kota dan jejaring keamanan pangan 6. Sertifikasi prima 3 dan 2, buah dan sayur segar 7. Sosialisasi tentang pentingnya pangan segar yang bermutu dan aman 8. Koordinasi pelaksanaan program ketahanan pangan Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu sentra produksi bahan pangan pokok dan hortikultura nasional memiliki posisi strategis baik dalam penyediaan pangan maupun dalam rangka stabilisasi harga pangan nasional. Contohnya saja, bawang merah dari NTB merupakan salah satu sumber pasokan bawang merah nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2014-2018, difokuskan pada upaya “memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan produksi dan daya saing perekonomian, peningkatan kemampuan petani dan kelembagaannya menjamin ketersediaan pangan, distribusi dan diversifikasi pangan, serta dukungan IPTEK yang mendorong terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi”.


53

Untuk mencapai visi pembangunan Provinsi NTB, prioritas pembangunan daerah tahun 2014-2018 di prioritaskan pada penanganan : 1) budipekerti luhur, 2) reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, 3) stabilitas keamanan dan ketertiban umum, 4) pendidikan, 5) kesehatan, 6) masalah kesejahteraan sosial, 7 ) ketahanan pangan, 8) penanggulangan kemiskinan, 9) industri olahan dan ekonomi kreatif, 10) pariwisata, 11) investasi dan wirausaha, 12) infrastruktur dan konektivitas wilayah, dan 13) lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam. Dalam rangka pencapaian misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2014-2018, Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB mendukung pencapaian misi ke lima yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah”. Pembangunan ekonomi berorientasi pada kemajuan ekonomi kerakyatan, mendorong tumbuh dan berkembangnya pelakupelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan lokal disamping kemajuan ekonomi skala besar berbasis potensi unggulan lokal. Menumbuh kembangkan usaha mikro kecil menengah, mengembangkan industri kecil dan menengah yang telah ada bagian penting memajukan ekonomi kerakyatan. Era industrialisasi berbasis pertanian dimulai setelah 5 tahun sebelumnya fokus pada peningkatan produk bahan baku. Pembangunan industri olahan, peningkatan kualitas kemasan dan perluasan pasar produk SDA dan industri olahan harus menjadi prioritas. Peningkatan kapabilitas lembaga ekonomi, peningkatan kapasitas teknologi industri, peningkatan kualitas pelaku industri, peningkatan investasi daerah perlu dilakukan. Seluruh upaya tersebut diharapkan berkontribusi menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat guna menurunkan angka pengangguran. Dalam rangka pencapaian misi kelima RPJMD Provinsi NTB, Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB mendukung pencapaian tujuan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam dan sasaran termanfaatkannya SDA yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Langkah terobosan pencapaian misi kelima tersebut adalah “Gerakan Membangun Masyarakat Sejahtera (GEMA MATRA)”, dengan indikator pencapaian misi : 1) pertumbuhan ekonomi, 2) angka kemiskinan, 3) tingkat pengangguran terbuka, 4) Pola Pangan Harapan (PPH), 5) paritas daya beli, 6) pertumbuhan PAD, dan 7) laju investasi.


54

c.

Telaahan Renstra BKP Kabupaten Bima 2011 - 2015 Secara umum, situasi ketahanan pangan daerah pada periode 2011 - 2015

menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan pangan, antara lain : 1) produksi komoditas pangan penting kususnya beras cenderung meningkat, 2) kondisi harga bahan pangan cenderung lebih stabil baik diluar maupun mejelang hari besar keagamaan (puasa, idul fitri, natal, dan tahun baru), 3) meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya daya beli petani, 4) kualitas konsumsi masyarakat yang meningkat, 5) peran serta masyarakat dan pemerintah daerah meningkat, 6) menurunnya angka kemiskinan penduduk. Berbagai indikator tersebut memberikan gambaran, bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan ketahanan pangan selama ini telah memberikan dampat positif terhadap berjalannya susbistem ketahanan pangan, yaitu subsistem ketersediaan, subsistem keterjangkauan pangan dan subsistem konsumsi pangan dan gizi yang pada gilirannya diharapkan dapat menjamin tercapainya ketahanan pangan wilayah. Secara umum tujuan Renstra BKP tahun 2011-2015 tidak menetapkan target kuantitatif tersendiri, oleh karena itu target-target kuantitatif Renstra BKP mengacu pada target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang ketahanan pangan yang targetnya juga menetapkan batas waktu tahun 2015. Adapun target dan capaian SPM bidang ketahanan pangan selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Upaya untuk menyelaraskan pembangunan disegala bidang perlu didukung dengan

pemanfaatan

ruang

yang

mengikuti

kaidah-kaidah

pembangunan

berkelanjutan. Hal ini penting mengingat tantangan terhadap pemanfaatan lahan dan pengembangan tata ruang sangatlah kompetitif. Secara kasat mata dapat dilihat pesatnya alih fungsi lahan pertanian, terutama alih fungsi lahan sawah menjadi pemukiman, perkantoran dan tempat usaha. Setiap tahun sekitar 3 (tiga) persen lahan sawah beralih fungsi ke pemanfaatan non-


55

pertanian. Pengembangan simpul-simpul dan jaringan sarana dan prasarana jalan dan pasar, pengembangan pemukiman baru, serta pembukaan lahan sawah baru perlu dipertimbangkan dan dikaji dengan baik. Hal ini penting mengingat pembangunan ketahanan pangan erat kaitannya dengan penguatan dibidang ketersediaan pangan, pengembangan distribusi dan akses pangan masyarakat serta penganekaragaman konsumsi dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan dan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kertersediaan lahan dan sarana prasarana pendukung usaha pertanian, demikian juga dengan distribusi pangan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana prasarana penghubung antar wilayah. Akses masyarakat terhadap pangan sangat tergantung pada kekuatan ekonomi dan daya beli masyarakat. Makin rendah tingkat kemiskinan, maka makin tinggi kemampuan masyarakat untuk mengakses bahan pangan. Demikian juga dengan aspek pemanfaatan pangan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta status ekonomi masyarakat. Arah pengembangan kecamatan Woha sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bima sudah merubah lahan sawah diwilayah tersebut. Dimasa yang akan datang wilayah Woha akan berkembang menjadi daerah pemukiman yang padat mengikuti trend pengembangan wilayah dan pembangunan sarana prasarana. Oleh karena itu wilayah ini akan menjadi pusat distribusi dan pusat arus barang untuk wilayah bagian tengah, selatan dan barat. Sedangkan wilayah Monta, Bolo, Donggo dan Madapangga akan menjadi basis produksi beras daerah. Untuk sumber pangan hewani Langgudu, Sape, Wera dan Soromandi masih menjadi basis yang potensial, oleh karena itu wilayah tersebut harus didukung dengan sarana prasarana yang optimal yang mendukung interkoneksi distribusi dan arus barang yang cepat dan cukup jumlahnya bagi kebutuhan masyarakat.

3.5.

Penentuan Isu-isu Strategis

1. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ketahanan pangan. 2. Pemenuhan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, dengan kualitas yang memadai dan tersedia sepanjang waktu;


56

3. Menjamin akses pangan masyarakat yang didukung dengan sistem distribusi pangan yang baik, untuk menjamin stabilitas harga; 4. Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bermutu dan aman dengan memanfaatkan sumber pangan lokal; 5. Menyediakan sistem pemantauan situasi pangan dan gizi dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;


57

4. Visi, misi, tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan 4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah


58

4.1. 7.1.1.

Visi dan Misi SKPD

Visi Visi Badan Ketahanan Pangan pada dasarnya mendukung tercapainya visi

Kabupaten Bima yang merupakan visi misi Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2020 yaitu “………..“, serta mengacu pada visi ketahanan pangan propinsi Nusa Tenggara Barat yaitu “Terwujud Ketahanan Pangan yang berkelanjutan menuju masyarakat yang berdaya saing”. Maka untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri dan bermartabat, salah satunya adalah melalui pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu Badan Ketahanan Pangan, sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan urusan ketahanan pangan menetapkan visi yaitu “Terwujud Ketahanan Pangan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi pangan lokal”.

7.1.2. 1)

Misi Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ketahanan pangan.

2)

Pemenuhan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, dengan kualitas yang memadai dan tersedia sepanjang waktu;

3)

Menjamin akses pangan masyarakat yang didukung dengan sistem distribusi pangan yang baik, untuk menjamin stabilitas harga;

4)

Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bermutu dan aman dengan memanfaatkan sumber pangan lokal;

5)

Menyediakan sistem pemantauan situasi pangan dan gizi dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;


59

4.2.

Isu Strategis

Visi Misi 1 No

Tujuan

(1)

(2)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

1.

Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ketahanan pangan.

2.

Pemenuhan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, dengan kualitas yang memadai dan tersedia sepanjang waktu;

3.

Menjamin akses pangan masyarakat yang didukung dengan sistem distribusi pangan yang baik, untuk menjamin stabilitas harga;

4.

Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bermutu dan aman dengan memanfaatkan sumber pangan lokal;

5.

Menyediakan sistem pemantauan situasi pangan dan gizi dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;

Terwujud Ketahanan Pangan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi pangan lokal Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ketahanan pangan. Sasaran Strategi Kebijakan (3)

(4)

(5)

1.

1

Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur dalam pengelolaan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah.


Melaksanakan Penataan administrasi perkantoran secara Tersedianya akuntabel untuk kelembagaan mendukung ketahanan 1. Kebijakan anggaran untuk pangan yang suksesnya peningkatan kapasitas dapat menunjang pelaksanaan kinerja aparatur sistem ketahanan program dan 2. Membentuk tim terpadu pangan daerah, kegiatan lintas sektoral dalam wadah dengan ketahanan Dewan Ketahanan Pangan meningkatkan pangan partisipasi 3. Mendorong partisipasi pemerintah masyarakat masyarakat untuk daerah dalam meningkatkan ketahanan 2. Membentuk mendukung pangan masyarakat. dan terciptanya mengaktifkan ketahanan pangan daerah. peran Dewan Ketahanan Panganuntuk menyusun kebijakan pembangunan

60

Misi 2

2

Terpenuhinya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, dengan kualitas yang memadai dan tersedia sepanjang waktu;

Misi 3

3

Terjaminnya akses pangan masyarakat yang didukung dengan sistem distribusi pangan yang baik, untuk menjamin stabilitas harga;


ketahanan pangan Pemenuhan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, dengan kualitas yang memadai dan tersedia sepanjang waktu 7.1.3. Mengisi gudang cadangan pangan pemerintah sebagai upaya antisipasi dalam 4. Kebijakan anggaran untuk rangka tanggap pengisian gudang cadangan darurat pangan pemerintah serta Terpeliharanya kerawanan membangun dan mengisi kemantapan pangan. gudang cadangan pangan ketersediaan 7.1.4. Membangun masyarakat pangan sesuai dan mengisi 5. Membentuk tim terpadu dengan Gudang lintas sektoral untuk kebutuhan cadangan konsumsi melaksanakan analisis NBM pangan penduduk setiap 6. Mendorong partisipasi masyarakat waktu pada masyarakat untuk serta membina seluruh wilayah. meningkatkan cadangan kelembagaan pangan masyarakat. pengelolaan lumbung pangan 7.1.5. Melaksanaka n kajian berbasis ketersediaan pangan (Neraca Bahan Makanan) Menjamin akses pangan masyarakat yang didukung dengan sistem distribusi pangan yang baik, untuk menjamin stabilitas harga 1. Pemantauan dan stabilisasi harga Terlaksananya pangan pokok 1. Kebijakan anggaran untuk distribusi pangan melalui stabilisasi harga pangan dengan harga peningkatan pokok. yang terjangkau kinerja tim 2. Membentuk tim terpadu oleh daya beli pemantau dan lintas sektoral untuk masyarakat enumerator melaksanakan kajian-kajian dalam lintas harga baik upaya stabilisasi harga waktu dan ditingkat pangan pokok. wilayah. produsen maupun ditingkat pasar 61

2. Mengkaji dan merekomendasik an upaya – upaya stabilisasi harga pangan pokok kepada pimpinan daerah. 3. Membina kelompokkelompok yang melaksanakan usaha dibidang distribusi pangan pokok Peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bermutu dan aman Misi 4 dengan memanfaatkan sumber pangan lokal 1. Melaksanakan Kajian terhadap pola konsumsi pangan masyarakat berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) 1. Kebijakan anggaran untuk Terciptanya keseimbangan 2. Melaksanakan peningkatan Meningkatnya pola konsumsi pembinaan keanekaragaman dan konsumsi pangan melalui terhadap keamanan pangan. yang beragam, penganekaragam pemanfaatan 2. Melaksanakan kajian-kajian bermutu dan an konsumsi dan sumber-sumber upaya peningkatan Skor aman dengan pengembangan 4 pangan pokok Pola Pangan Harapan. memanfaatkan pangan lokal, alternatif 3. Mendorong partisipasi sumber pangan baik yang 3. Membina masyarakat dalam rangka lokal; bersumber dari kelompok peningkatan bahan pangan Wanita untuk keanekaragaman konsumsi nabati maupun meningkatkan pangan masyarakat. hewani. keanekaragama n konsumsi ditingkat rumah tangga 4. Melaksanakan pengujian sampel pangan segar Menyediakan sistem pemantauan situasi pangan dan gizi dan Misi 5 cadangan pangan pemerintah dan masyarakat


62

5

Tersedianya sistem pemantauan situasi pangan dan gizi dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;


Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan dan gizi di wilayah dengan mengembangkan sistem informasi dan deteksi dini terhadap setiap gejala kerawanan pangan dan gizi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

1.

Melaksanakan Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2. Melaksanakan Pemetaan FSVA setiap 4 tahun sekali

1. Kebijakan anggaran untuk peningkatan gizi dan ketahanan pangan masyarakat 2. Membentuk tim terpadu untuk melaksanakan pemantauan kajian berbasis SKPG dan FSVA.

63

4.3.

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur dalam pengelolaan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah.

Terpenuhinya ketersediaan pangan dalam


Tersedianya kelembagaan ketahanan pangan pemerintah yang dapat menunjang sistem ketahanan pangan daerah, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya ketahanan pangan daerah.

Terpeliharanya kemantapan ketersediaan pangan

Penatalaksanaan administrasi perkantoran yang akuntabel Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima Pendidikan dan pelatihan teknis aparat dalam mendukung program dan kegiatan ketahanan pangan (Pelatihan Enumerator SKPG, Mapan, Harga, Akses, PPH, NBM, FSVA). Jumlah Gudang Cadangan Pangan Pemerintah

1

(6)

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Target Kinerja Pada Tahun ke 2 3 4

5

(7)

(8)

(9)

(10)

2

2

2

2

12 di SKPD

12 di SKPD

12 di SKPD

1 tahun anggaran

2 x setahun

2

12 di SKPD

12 di SKPD 18 di Kec 191 Desa

18 di Kec

12 di SKPD 18 di Kec

18 di Kec 18 di Kec 18 di Kec

191 Desa

Unit

1

64

1

1

1

1

Ket (11)

jumlah yang cukup, beragam, dengan kualitas yang memadai dan tersedia sepanjang waktu;

sesuai dengan kebutuhan konsumsi penduduk setiap waktu pada seluruh wilayah.

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Jumlah Gudang Cadangan Pangan Masyarakat Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat

Jumlah Kelompok Lumbung Pangan yang mendapat bantuan modal pengisian Jumlah Kelompok Sasaran Pembinaan Kelembagaan Lumbung Pangan Jumlah desa Mandiri Pangan yang dikembangkan Skor Neraca Bahan Makanan 3


Terlaksananya distribusi pangan dengan harga yang

Stabilitasi Harga pangan pokok

Ton

40

60

80

100

100

Unit

39

51

63

75

95

Ton

(Jumlah pddk x 125) /1000





Klp

37

42

47

52

57

Klp

37

42

47

52

57

Desa

17

20

23

26

29

Skor

2200

2200

2200

2200

2200

%

100

65

100

100

100

100

Target SPM 100 ton 30 % dari jumlah desa Standar konsumsi perkapita pertahun 125 kg

Tidak terjadi kenaikan

Terjaminnya akses pangan masyarakat yang didukung dengan sistem distribusi pangan yang baik, untuk menjamin stabilitas harga;

terjangkau oleh daya beli masyarakat dalam lintas waktu dan wilayah.

harga pangan pokok >25% Jumlah Kelompok Sasaran LDPM

Klp

2

4

6

8

10

Jumlah Kelompok Sasaran LUEP

Klp

2

4

6

8

10

Jumlah Kelompojk Sasaran Tunda Jual

Klp

15

30

45

60

75

81,60

86,20

90,80

95,40

100

Klp

10

10

10

10

10

Jenis

5

7

8

10

10

Jenis

1

2

3

4

5

102,6

101,6

101,1

100,5

100

342,6

325,7

308,8

291,9

275,0

SKOR PPH

4

Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bermutu dan aman dengan memanfaatkan sumber pangan lokal;


Terciptanya keseimbangan pola konsumsi melalui penganekaragaman konsumsi dan pengembangan pangan lokal, baik yang bersumber dari bahan pangan nabati maupun hewani.

Jumlah Kelompok Sasaran KRPL Jumlah sampel uji pangan segar Jumlah produk pangan lokal yang bersertifikat aman Konsumsi Energi yang mencukupi Angka Kecukupan Gizi (AKG) Rata-rata konsumsi pangan

(gram/kap/hari)

66

5



Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan dan gizi di wilayah dengan mengembangkan sistem informasi dan deteksi dini terhadap setiap gejala kerawanan pangan dan gizi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Jumlah Desa Sasaran Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Jumlah desa Prioritas 1

Desa

22

30

39

48

57

Desa

22

16

11

5

0

67

5. Rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 5.1.

Program dan Kegiatan APBD

5.2. Program dan Kegiatan APBN 5.3. Program dan Kegiatan APBD I 5.4. Indikator, Sasaran dan Hasil dari masing-masing Program dan Kegiatan 5.5. Perkiraan sumber – sumber pendanaan indikatif 5.6.


Arah Kebijakan Keuangan Daerah

68

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2016-2020 serta kebijakan nasional pembangunan ketahanan pangan, maka salah satu kebijakan umum yang diambil adalah meningkatkan pengamanan dan ketahanan pangan melalui beberapa program pembangunan yang mendukung terciptanya keamanan dan ketahanan pangan, antara lain: 1.

Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian tanaman pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan

2. Mengembangkan dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai pondasi terpenting dalam rangka menjaga keberlanjutan kehidupan dan keberlanjutan sumber-sumber pangan. 3. Mendukung pelaksanaan program nasional Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi Padi, Jagung, Kedelai (PAJALE) dan mempertahankan tingkat produksi beras dengan ketersediaan minimal 90 % dari produksi domestik, agar kemandirian pangan daerah dapat diamankan. 4. Meningkatkan

produksi

pangan

hewani

melalui

upaya

budidaya

dan

pengembangan ternak domestik guna mempertahankan sumber daya hayati Indonesia. 5. Mengurangi konsumsi beras sebanyak 1,4% pertahun dengan melakukan penganekaragaman pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa teknologi terhadap pola konsumsi masyarakat melalui kerjasama dengan industri pangan, untuk meningkatkan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif. Dalam rangka pencapaian sasaran program pembangunan ketahanan pangan di daerah Kabupaten Bima maka untuk tahun 2016 – 2020 akan dilaksanakan lima program yaitu: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Petani/ Kelompok Tani 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


69

5.1.

Program dan Kegiatan APBD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan Badan Ketahanan Pangan mengacu Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima, maka dalam melaksanakan tugas sehari-hari telah menetapkan 5 (lima) program dengan kegiatan -kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: a.

Penyediaan jasa Surat menyurat.

b.

Penyediaan jasa komunikasi, SDA & Listrik.

c.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

d.

Penyediaan Jasa Administrasi keuangan.

e.

Penyediaan ATK.

f.

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan.

g.

Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan Kantor.

h.

Penyediaan alat dan kelengkapan kantor.

i.

Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

j.

Penyediaan bahan logistik lantor.

k.

Peningkatan Kualitas Sekretariat DKP

l.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Prasarana Petani/ kelompok Tani.

b.

Pemeliharaan gedung Kantor

3. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan a.

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b.

Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun.

c.

Penyusunan laporan keuangan semesteran.

d.

Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran.


70

e.

Penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD.

4. Program Peningkatan kesejahteraan petani a.

Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani.

5. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan a.

Penanganan daerah rawan pangan dan kewaspadaan pangan.

b.

Penyusunan database potensi produksi dan optimalisasi outlet ketahanan pangan.

c.

Penyusunan Peta ketahanan pangan dan kerawanan pangan (FSVA).

d.

Pemantauan dan analisis ketersediaan dan kecukupan pangan masyarakat.

e.

Pemantauan akses pangan dan distribusi harga pangan pokok dan strategis.

f.

Pengembangan aksi desa mandiri Pangan.

g.

Penyuluhan sumber pangan alternatif dan pencanangan gerakan percepatan pangan lokal/non beras.

h.

Monitoring dan evaluasi dan pelaporan ketahanan pangan.

i.

Pembinaan kelembagaan pangan masyarakat

j.

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

k.

Pembinaan Keamanan Pangan

5.2.

Program dan Kegiatan APBN

Sesuai dengan prinsip anggaran dekonsentrasi dan tugas perbantuan, maka program dan kegiatan yang menjadi fokus untuk mendapat dukungan dari anggaran APBN mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan nasional. Penetapan program dan kegiatan secara nasional telah diarahkan oleh Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian yang kemudian diselaraskan dengan kepentingan daerah. Program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang didukung melalui anggaran Dana Alokasi Khusus adalah peningkatan sarana prasarana petani berupa pembangunan gudang cadangan pangan dan lantai jemur. Program yang didanai melalui Tugas Pembantuan (TP) adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan; a.

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan rawan pangan;


71

b.

Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar;

c.

Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Badan Ketahanan pangan

5.3.

Program dan Kegiatan APBD I

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan; a.

Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP);

b.

Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

c.

Pengisian Lumbung Cadangan Pangan Masyarakat.

d.

Monitoring dan Pembinaan Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai.

5.4.

Indikator, sasaran dan Hasil dari Program Kegiatan

Sasaran dan hasil yang akan dicapai dari setiap program dan kegiatan yaitu antara lain: 5.4.1.

APBD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: Tersedianya jasa dan sarana pendukung pelaksanaan kegiatan rutin kantor selama 1 tahun 2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur: Tersedianya sarana kerja kantor yang baik 3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan: Tersedianya dokumen pelaksanaan kinerja SKPD 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani: Meningkatnya kemampuan Petani dan Pelaku Agribisnis 5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian & Perkebunan): - Tertanganinya desa Rawan Pangan


72

- Tersusunnya laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah - Terpantaunya HPP dalam upaya stbilisasi harga gabah/beras - Tersedianya peta ketahanan dan kerawanan pangan Kabupaten Bima - Meningkatnya Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan - Diketahuinya tingkat akses pangan masyarakat - Tersedianya 5% Cadangan Pangan Daerah dari jumlah konsumsi pangan - Meningkatnya kemampuan desa mandiri pangan dalam penyediaan pangan - Meningkatnya kemampuan lumbung pangan - Tersusunya kebijakan ketahanan pangan melalui Rakor Dewan Ketahanan Pangan 5.4.2. APBN dan APBD I Program Peningkatan Ketahanan Pangan: 1.

Pengembangan Lembaga Usaha Distribusi Pangan Masyarakat: a. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam menyediakan cadangan pangan. b. Tersusunnya kebijakan dalam penanganan arus distribusi dan harga pangan c. Tercapainya akses seluruh masyarakat terhadap sumber pangan

2.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan; a. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan rawan pangan; - Meningkatnya kemampuan desa mandiri pangan dalam penyediaan pangan b. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar; - Tercapainya pola konsumsi pangan yang seimbang dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100 c. Dukungan manajemen dan teknis lain Badan Ketahanan pangan


73

- Terlaksananya manajemen program dan teknis dalam rangka peningkatan ketahanan pangan

5.5.

Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Indikatif

Sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan masih berasal dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan anggaran pendapatan belanja daerah. Dalam melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima mendapat dukungan alokasi anggaran yang bersumber dari pemerintah daerah berupa dana APBD dan APBN berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan (TP).


74

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima

Tujuan

(1) Terpenuhi nya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, beragam, dengan kualitas yang memadai dan tersedia sepanjang waktu;

Terjaminnya akses pangan masyarakat

Sasaran

(2) Terpeliharanya kemantapan ketersediaan pangan sesuai dengan kebutuhan konsumsi penduduk setiap waktu pada seluruh wilayah.

Indikator Sasaran

(4) Jumlah Gudang Cadangan Pangan Pemerintah

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Jumlah Gudang Cadangan Pangabn Masyarakat Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat

Terlaksananya distribusi pangan dengan harga yang

Kode

Skor Neraca Bahan Makanan (NBM) Jumlah Kelompok Sasaran LDPM


Program dan Kegiatan

(5) Program peningkatan sarana prasarana pemerintah/ petani

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian Pada tahun awal perencanaan

(6)

(7)

1

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target Kinerja program dan kerangka pendanaan (Rp. 000.000) Th-1

Rp

Th-2

Rp

Th-3

Rp

Th-4

Rp

Th-5

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

1

1

1

1

1

1

Unit Kerja SKPD Pendangg ung Jawab

Lokasi

(20)

(21)

BKP

Desa Ncandi Kec Madapan gga

Pembangunan gudang cadangan pangan masyarakat

Program peningkatan ketahanan pangan

20

40

400

60

600

80

800

100

1.000

100

1.000

100

BKP

Desa Ncandi Kec Madapan gga

32

48

1.520. 000

65

1.700. 000

78

1.500. 000

86

1.000. 000

95

1.080. 000

95

BKP

Kab. Bima

Pemantauan dan analisis ketersediaan dan kecukupan pangan masyarakat

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

76.359,72

99.267,64

129.047,9

167.762,3

218.091

218.091

BKP

Kab. Bima

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

BKP

Kab. Bima

2

4

BKP

Kab. Bima

450

6

75

500.000

8

500.000

10

500.000

12

500.000

12

2.45 0.00 0

yang didukung dengan sistem distribusi pangan yang baik, untuk menjamin stabilitas harga;

terjangkau oleh daya beli masyarakat dalam lintas waktu dan wilayah.

Jumlah Kelompok Sasaran LUEP

Jumlah Kelompok Sasaran Tunda Jual

Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis

Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bermutu dan aman dengan memanfaatkan sumber pangan lokal;

Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi bagi petani/ kelompok tani

Terciptanya keseimbangan pola konsumsi melalui penganekaragaman konsumsi dan pengembangan pangan lokal, baik yang bersumber dari bahan pangan nabati maupun hewani.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Jumlah Kelompok Sasaran pengembanga n Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Jumlah Sampel Uji Pangan Segar Jumlah Produk Pangan Lokal yang bersertifikat Konsumsi Energi yang


Program peningkatan ketahanan pangan Pemantauan akses pangan dan distribusi harga pangan pokok dan strategis. Program peningkatan ketahanan pangan Penyuluhan sumber pangan alternative dan pencanangan gerakan percepatan pangan lokal/ non beras

4

7

300

10

300

13

300

16

300

19

300

19

1.50 0

BKP

Kab. Bima

18

33

200

48

200

63

200

78

200

93

200

93

1.00 0

BKP

Kab. Bima

100

100

100

100

125

100

150

100

160

100

175

100

BKP

Kab. Bima

67,91

81,60

250

86,20

275

90,80

300

95,40

350

100

360

100

BKP

Kab. Bima

45

55

1.000

65

1.200

75

1.300

85

1.400

95

1.500

95

BKP

Kab. Bima

6

6

75

7

85

8

95

10

100

10

100

10

BKP

Kab. Bima

1

2

50

3

60

4

70

5

75

6

80

6

BKP

Kab. Bima

102,7

102,1

100

BKP

Kab. Bima

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Pembinaan Keamanan Pangan

101,6

76

101,1

100,5

100


Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ketahanan pangan.

Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan dan gizi di wilayah dengan mengembangkan sistem informasi dan deteksi dini terhadap setiap gejala kerawanan pangan dan gizi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Tersedianya kelembagaan pangan yang dapat menunjang sistem ketahanan pangan, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya ketahanan pangan yang mantap.

Memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) Ratarata konsumsi pangan (gram/kap/hari ) Jumlah desa Sasaran Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Jumlah desa Prioritas 1

Jumlah Kelompok Lumbung Pangan yang mendapat bantuan modal pengisian Jumlah Kelompok Sasaran Pembinaan Kelembagan Lumbung Pangan Jumlah desa Mandiri Pangan yang dikembangkan


Program peningkatan ketahanan pangan Penanganan daerah rawan pangan dan kewaspadaan pangan

Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerawanan Pangan (FSVA)

Pembinaan Kelembagaan Lumbung Pangan

Pengembangan Aksi Desa Mandiri Pangan

359,4

342,6

325,7

12

22

75

30

90

39

120

48

150

57

22

22

75

16

250

11

100

5

100

22

37

300

42

100

47

100

52

22

37

100

42

110

47

120

14

17

600

20

600

23

600

77

308,8

291,9

275,0

275,0

BKP

Kab. Bima

175

57

BKP

Kab. Bima

0

100

0

BKP

Kab. Bima

100

57

100

57

BKP

Kab. Bima

52

130

57

140

57

BKP

Kab. Bima

26

600

29

600

29

BKP

Kab. Bima

700

5.5.1.

Pemanfaatan APBD Dana APBD yang bersumber dari pemerintah daerah Kabupaten Bima

digunakan selain untuk membiayai anggaran pembangunan, juga digunakan untuk membiayai keperluan rutin dan membayar gaji pegawai serta untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan. Dalam kenyataannya proporsi antara anggaran yang digunakan untuk membiayai belanja gaji pegawai dan keperluan rutin kantor selalu lebih besar dari alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi belanja pembangunan dalam rangka mendukung capaian dan sasaran program. Jika dilihat dari trend jumlah anggaran APBD setiap tahun tampak bahwa belanja langsung mengalami peningkatan, dimana jumlah tahun 2011 mencapai Rp. 1.334.940.000 dan naik menjadi Rp. 3.038.955.000 pada tahun 2015, dengan grafik sebagai berikut. Gambar 5.1. Grafik Jumlah anggaran APBD 3.500.000.000 3.038.955.000

3.000.000.000

2.990.491.000

2.500.000.000 2.000.000.000

1.822.097.000

1.500.000.000 1.000.000.000

1.334.940.000

1.375.640.000

500.000.000 -

2011

2012

2013

2014

2015

5.5.2. Dana APBD I Dana APBD I pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima alokasinya mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sangat fluktuatif, hal ini disebabkan karena adanya perubahan penganggaran bagi program LUEP dan LDPM. Dimana pada tahun 2011 tidak ada anggaran untuk LUEP, sedangkan untuk program LDPM tidak dianggarkan pada tahun hanya memberikan bantaun modal untuk 1 kelompok setiap tahunnya. Melihat trend beberapa tahun terakhir maka untuk lima tahun kedepan anggaran APBD I diprediksikan masih fluktuatif. Hal ini mengingat konsep


78

penganggaran LDPM dan LUEP yang tergantung pada kebijakan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Namun selama lima tahun kedepan masih ada kemungkinan untuk meningkat serta masih ada kemungkinan untuk adanya tambahan kelompok (Gapoktan) baru dan unit usaha baru untuk mendapatkan bantuan modal. 5.5.3. Dana Tugas Pembantuan/APBN Dana tugas pembantuan yang dikelola Badan Ketahanan Pangan kabupaten Bima diperuntukkan bagi program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Perkembangan anggaran tugas pembantuan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya moratorium pengembangan desa mandiri pangan dilakukan oleh pemerintah pusat. Selain itu juga terjadi perubahan skema pemberian bantuan sosial untun kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dimana pemberian bantuan modal yang biasanya dilaksanakan pertahun akan dilaksanakan dalam tiga tahapan untuk kelompok yang sama. Selain itu pengalokasian anggaran tugas pembantuan di kabupaten/kota salah satunya mempertimbangkan ada atau tidaknya kelembagaan ketahanan pangan di daerah tersebut. Namun mulai tahun 2012 tidak ada penambahan desa baru untuk pengembangan desa mandiri pangan. Anggaran Tugas Pembantuan lebih diarahkan pada pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

5.6.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

5.6.1. Arah Kebijakan Pendapatan SKPD Sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah, Badan Ketahanan Pangangan Kabupaten Bima tidak memiliki sumber PAD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah berupa leges dan penerimaan komisi dari hasil pengadaan barang/jasa. 5.6.2. Arah Kebijakan Belanja SKPD Kebijakan belanja pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima untuk anggaran APBD terbagi dalam dua kelompok besar yaitu belanja tidak


79

langsung yang digunakan untuk belanja pegawai berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta pembayaran tambahan penghasilan pegawai. Sedangkan untuk belanja langsung digunakan untuk pembiayaan keperluan rutin kantor berupa biaya pemeliharaan dan jasa. Selain itu belanja langsung digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran program. Untuk dana dekonsentrasi kebijakan dalam pemanfaatan anggaran seluruhnya digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran program peningkatan ketahanan pangan di daerah.


80

6. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


81

Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima tahun 2016-2020, maka indikator kinerja tahunan SKPD Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut: Tabel. Target Peningkatan Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020 Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bima 2016 - 2020

No.

Indikator

Satuan

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

(1)

(2)

(3)

1

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Point

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

78,70

79,40

80,20

80,90

81,70

82,50

82,50

Tabel 6.2 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Propinsi NTB 2013 - 2018

No.

Indikator

Satuan

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Point

78,70

79,40

80,20

80,90

81,70

82,50

82,50

Target Capaian Setiap Tahun

Tabel 6.3 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Indikator Capaian SPM

No.

Indikator

Satuan

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RENSTRA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.

Penguatan Cadangan Pangan

%

83,52

83,52

88,50

118,50

148,50

178,50

178,50


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA

Target Capaian Setiap Tahun

82

2.

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan

%

97,31

100

100

100

100

100

100

3.

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

%

100

100

100

100

100

100

100

4.

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

%

100

100

100

100

100

100

100


83

No

Indikator Kinerja

(1) (2) RPJMD Kabupaten Bima 1. Meningkatnya ketersediaan stok pangan terutama beras 2. Tercapainya target Bumi Sejuta Sapi Provinsi NTB 3. Meningkatnya produksi dan usaha perikanan tangkap dan budidaya perikanan 4. Meningkatnya profit margin produk pertanian dan perikanan


Satuan

Kondisi Tahun 2015

2016

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ton

66,045

66,739

67,433

68,134

68,843

69,559

Ekor

74,671

78,330

82,168

86,194

90,418

94,848

Ton

23,725.06

25,338.36

27,061.37

28,901.55

30,866.85

32,965.80

355,875,900, -

401,783,891, -

453,614,013 ,-

Rupiah

Target Capaian lima tahunan 2017 2018 2019

512,130,220, 578,195,019, -

84

2020

652,782,176 ,-

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (10)

No

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi Tahun 2015

Target Capaian lima tahunan 2016

2017

2018

2019

2020

RPJMD Propinsi NTB 5.

Skor Pola Pangan

Skor

Harapan (PPH) 6.

Cadangan Pangan

Ton

82.30

72,249.10

tahun) Kalori

85.38

86.92

88.46

90

65,681

(Sisa stok akhir -Energi perkapita

83.84

79,474.01

87,421.41

96,163.55

105,779.91

2100

2100*

2100*

2100*

2200*

2200*

52**

53**

54**

55**

56**

57**

/hari -Protein perkapita

Gram /hari

7.

Desa Mandiri

Desa

Pangan


85


86

7. Penutup


87

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima Tahun 20162020 merupakan acuan bagi Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program kerja selama periode tersebut. Renstra tersebut dalam implementasinya perlu disesuakan dan dijabarkan lebih rinci setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPD

yang

memuat

sasaran

kegiatan,

penganggaran,

pelaksanaan

serta

pertanggungjawabannya. Kondisi lima tahun adalah waktu yang sangat dinamis, sehingga diperlukan penyesuaian – penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnyan harapan kita bersama adalah tercapainya visi misi SKPD sebagai bagian dari visi misi daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bima yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Bima.

Raba Bima,

2016

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima

Ir. Rendra Farid NIP. 19640419 199003 1007


88

1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

Recommend Documents