DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………….………………………………………………………… DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………. DAFTAR TABEL .................................................................................................... BAB I
PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4
BAB II
3.2 3.3 3.4 3.5
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ..………………………………… 4 Sumber Daya SKPD ...........................……………………….…………….. 6 Kinerja Pelayanan SKPD …........................…………………………………. 10 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD …….…………. 11
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ……………………………………………….....................……. Telaahan Visi, Misi, dan Proggram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ………………………………………………………………... Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi ............................... .... Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .................... Penentuan Isu-Isu Strategis ............................................................
12 13 16 17 17
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 4.2 4.3 4.5
Visi dan Misi SKPD .……………………………………………………………………... Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .…………………………………. Strategi dan Kebijakan SKPD …………………………………………………………… Kebijakan ……………………………….…………………………………………………….
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …………………………………………………
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN -
BAB VII
1 2 2 3
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1
BAB IV
Latar Belakang ……………………………………………………………………………… Landasan Hukum ………………………………………………………………………….. Maksud dan Tujuan ………………………………………………….……..…………... Sistematika Penulisan ……………………………………………………………………
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 2.2 2.3 2.4
BAB III
ii iii iv
22 22 23 23
25
SASARAN RPJMD ……………..……………………..…………………………………………
26
PENUTUP ...................................................................................
28
iii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan Rahmat –Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2012-2016 dapat terselesaikan. Rencana strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sesuai prioritas dengan mengedepankan hal-hal yang memiliki isu strategis untuk dilaksanakan dengan mengedepankan sumber daya yang tersedia sebagai langkah upaya memberikan pelayanan jasa perhubungan yang lebih baik. Sehingga keberadaan renstra ini merupakan dokumen perencanaan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten
Kotawaringin
Barat
yang
akan
digunakan
dalam
sistem
pembangunan daerah bidang perhubungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara garis besar Renstra
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kotawaringin Barat memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan hingga selesai dan terwujud. Diakui bahwa renstra ini masih jauh dari sempurna, saran dan kritik yang bersifat membangun akan kami hargai untuk perbaikan pada masa mendatang. Demikian disampaikan semoga renstra ini bermanfaat untuk kemajuan daerah kita yaitu Daerah Kotawaringin Barat pada umumnya khususnya bidang perhubungan.
Pangkalan Bun, Pebruari 2012 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Drs.BUDASMAN,M.Si Pembina Utama Muda Nip.195605141983031012
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan masyarakat baik yang dapat ter ukur (kuantitatif) maupun kualitatif. Renstra (Rencana Strategis) disusun sebagai dokumen perwujudan sasaransasaran rencana program dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam kurun 5 (lima) tahun, renstra juga sebagai dasar evaluasi dan laporan kinerja tahunan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan renstra diperlukan evaluasi balik terhadap dokumen renstra sehingga akan diperoleh parameter kegiatan yang perlu diprioritaskan, dikurangi dan bahkan ditiadakan yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan laporan. dengan demikian renstra untuk yang akan datang akan memuat dokumen yang benar-benar memberikan hasil dan manfaat yang maksimal. Renstra berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan dokumen program/ kegiatan tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) sehingga arah kebijakan implementasi program dan atau/ kegiatan dapat teararah, terintegrasi, effisien, effektif serta dapat dipertanggung jawabkan. Proses penyusunan Rensta SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana proses perencanaan dimulai dari Penyusunan rancangan Renstra oleh Dinas Pehubungan Komunikaksi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan penetapannya oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun proses penyusunannya adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Orientasi Renstra Dinas Pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Pengumpulan data informasi kondisi pelayanan Penyusunan profil pelayanan pada Dinas Tupoksi Dinas Perumusan Visi dan Misi Dinas Evaluasi Renstra Dinas Review Renstra Dinas Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan Penetapan strategi tujuan dan kebijakan Perumusan Program Dinas, lintas SKPD dan kewilayahan Pembahasan pada forum SKPD Penyusunan dokumen rancangan Renstra Dinas Penyusunan rancangan akhir dokumen Renstra Dinas Pengesahan Dokumen Renstra Dinas Perkebunan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Kemeterian/Lembaga dan Renstra Propinsi. Sasaran-sasaran pembangunan sektor transportasi jangka menengah (5 tahun) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat harus bersinergi dengan sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah pada Kementerian/Lembaga dan propinsi sehingga tatanan transportasi baik di pusat-di wilayah/propinsi maupun di daerah /lokal saling sinkron. Sesuai dengan program aksi K/L dan memperhatikan RPJMD Propinsi Kalimantan Tengah, bidang Infrastruktur perlu dipercepat sampai daerah-daerah terpencil sehingga akan memperpendek waktu mobilitas orang dan atau/ barang dengan demikian secara tidak langsung roda perekonomian akan lebih cepat dan kemajuan daerah juga akan berkembang dengan cepat. 1.2. Landasan hukum 1.
Undang-undang Nomor Pembangunan Daerah
2. 3.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kab.Ktw.Barat Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Ktw.Barat;
4. 5.
6. 7. 8. 9.
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : sebagai dokumen penyelenggaraan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Tujuan penyusunan Renstra SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : a. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan dengan skala prioritas dan berkelanjutan; b. Menetapkan arah kebijakan Tatralok yang terintegrasi dengan Tatrawil dan Tatranas; c. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif; d. Meningkatkan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana secara effektif, effisien, dan akuntabel. e. Mewujudkan sasaran-sasaran yang termuat dalam dokumen RPJMD 1.4. Sistematika Penulisan Bab
I
Pendahuluan Menguraikan latar belakang pengertian Renstra, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra propinsi.
Bab
II
Gambaran Pelayanan SKPD Memuat tupoksi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD serta tantangan dan pelauang pengembangan pelayanan SKPD.
Bab
III Isu –Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Menguraikan permasalahan—permasalahan berdasarkan Tupoksi pelayanan SKPD, telaaha visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu strategis.
Bab
IV
Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Berisikan tentang Visi, Misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD serta strategi dan kebijakan SKPD.
Bab
V
Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Bagian ini mennyampaikan rencana propgram dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Dinas.
Bab
VI
Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Bab ini beriisi indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Bab
VII Penutup. Berisi kesimpulan isi/ uraian penyusunan Rensta SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat.
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Oraganisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan aturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat. Tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pengendalian, pembinaan dan perijinan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang dipilah dalam kelompok : a. Bidang Transportasi Darat/LLAJ; b. Bidang Transportasi ASDP/LLASDP; c. Bidang Transportasi Laut; d. Bidang Pos, Komunikasi dan Informatika. 2. Pengelolaan tugas umum dan ketatausahaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 3. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Elemen-elemen Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : 1. 2.
3.
Kepala Dinas; Sekretaris: a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;\ b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program; Bidang terdiri dari: a. Kepala Bidang LLAJ: 1). Kepala Seksi Lalu Lintas Darat; 2). Kepala Seksi Angkutan Darat; 3). Kepala Seksi Keselamatan Teknik Prasarana dan Sarana Darat; b. Kepala Bidang LLASDP: 1). Kepala Seksi Lalu Lintas SDP; 2). Kepala Seksi Angkutan SDP; 3). Kepala Seksi Keselamatan Teknik Prasarana dan Sarana ASDP;
c.
Kepala Bidang Transportasi Laut: 1). Kepala Seksi Lalu Lintas Laut; 2). Kepala Seksi Angkutan Laut; 3). Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran; d. Kepala Bidang Pos, Komunikasi dan Informatika: 1). Kepala Seksi Sarana Teknologi Informatika; 2). Kepala Seksi Sarana Pos dan Telekomunikasi; 3). Kepala Seksi Telekomunikasi dan Penyiaran; 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas : - UPTD LLASDP Indra Sari Pangkalan Bun; - UPTD Terminal Natai Suka Pangkalan Bun; 5. Jabatan Fungsional. Di bawah ini adalah bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat.
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
SUBAG KEUANGAN
BIDANG TRANSPORTASI LAUT
SUBAG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM
BIDANG LLAJ
BIDANG LLASDP
SEKSI LALU LINTAS DARAT
SEKSI LALU LINTAS SDP
SEKSI LALU LINTAS LAUT
SEKSI SARANA TEKNOLOGI INFORMATIKA
SEKSI ANGKUTAN DARAT
SEKSI ANGKUTAN
SEKSI ANGKUTAN LAUT
SEKSI SARANA DAN TELEKOMUNIKASI
SEKSI KESELAMATAN TEKNIK SAR & PRAS DARAT
SEKSI KTSP SDP
SEKSI KESELAMATAN PELAYARAN
UPTD
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKSI TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN
2.2. Sumber Daya SKPD Sumber daya manusia di lingkungan SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing sampai dengan Pebruari 2012 berjumlah 62 orang. Keberadaan sumber daya di atas lebih lanjut diuraikan pada tabel-tabel di bawah ini : Tabel 2.2.1 Keadaan pegawai menurut jenis kelamin No.
Pegawai (Gol).
1
Jenis Kelamin
Jumlah
Perempuan
IV
Laki-Laki 5
0
5
2
III
26
4
30
3
II
16
6
22
4
I
1
0
1
5
Kontrak
4
0
4
52
10
62
Jumlah
Tabel 2.2.2 Keadaan pegawai sesuai tingkat pendidikan No. 1
Jenjang Pendidikan Strata dua (S2)
Jumlah
2
Strata satu (S1)
14
3
DIII/ sederajat
9
4
DII
4
5
SMA/sederajat
27
6
SMP/ sederajat
1
7
SD sederajat
1
Jumlah
Keterangan
2
58
Tabel 2.2.3 Keadaan pegawai berdasarkan golongan
No. 1 2 3 4 5
Jumlah 5 30 22 1 4 62
Pegawai (Gol) IV III III I Pegawai kontrak Jumlah
Keterangan
Tabel 2.2.4 Keadaan pegawai berdasarkan golongan/ esselon No. 1 2 3 4 5
Esselon II b III a III b IV a IV a
Pegawai (Gol) IV c IV b IV a III d III c Jumlah
Jumlah 1 1 3 7 9 21
Tabel 2.2.5 Keadaan pegawai berdasarkan masa jabatan/umur No. 1
Jabatan
Umur (tahun)
Kepala Dinas
56
Jumlah 1
2
Sekretaris
52
1
3
Kabid Perhubungan Darat (LLAJ)
47
1
4
Kabid Kominfo
0
0
5
Kabid Transportasi Laut
53
1
6
Kabid LLASDP
45
1
7
Kasi Keselamatan Teknis Sarana & Prasarana LLASDP
52
1
8
Kasubag Perencanaan dan Pengendalian
50
1
9
Kasi Telekomunikasi dan Penyiaran
0
0
10
Ka.UPTD Terminal Natai Suka
50
1
11
Kasi Pos dan Telekomunikasi
49
1
12
Kasi Sarana Teknologi dan Informatika
48
1
13
Kasi Lalu Lintas Darat
46
1
14
Kasi Angkutan Darat
49
1
15
Kasi Lalu Lintas ASDP
46
1
16
Kasi Angkutan ASDP
49
1
17
Ka.UPTD LLASDP Indra Sari
52
1
18
Kasubag Keuangan
48
1
19
Kasi Lalu Lintas Laut
50
1
20
kasi Keselamatan Pelayaran
43
1
21
Kasi Umum, kepegawaian dan Perlengkapan
49
1
Jumlah
19
Tabel 2.2.6 Keadaan pegawai berdasarkan jenis diklat structural No.
Jenis Diklat
Keterangan
Jumlah
1
ADUM / ADUMLA / Diklatpim IV
16
2
SPAMA / SPADYA / Diklatpim III
4
3
SPAMEN/ Diklatpim II
1
Jumlah
21
Tabel 2.2.7 Keadaan pegawai berdasarkan jenis diklat teknis No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah 6 3 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 33
Jenis Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) Pembantu Kesyahbandaran Orientasi Kepelabuhan Pengenalan data LLAJ Sertifikasi dan Registrasi kapal ASDP Investigasi Kecelakaan LLASDP Menejemen operasional Pelabuhan Penyeberangan Jembatan Timbang Operasional Terminal Menejemen Angkutan Umum Analisis Dampak Lalu Lintas Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas SAR Keselamatan Pelayaran Pembekalan kepala Terminal Penyuluh Keselamatan Transportasi Jalan Traffic Light Jumlah
Keterangan
Selain sumber daya manusia, terdapat juga sumber daya yang berupa asset/ modal / fasilitas sebagai penunjang untuk menjalankan kegiatan tugas dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Sumber daya dimaksud terdapat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.2.8 Keadaan asset/ fasilitas SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat No
Jenis/Nama Barang
1 1
2 Tanah Dermaga LLASDP Pasar Saik
2
Tanah Dermaga LLASDP Pasar
Merk/Thn Pembtn 3 1986 1991
Jumlah Vol Sat 4 5 1.200 M² 600
M²
Kondisi 6 Baik Baik
Keterangan Lokasi 7 Pasar Saik Kel. Raja Pasar Indrasari
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Indrasari Tanah Terminal Natai Suka Bangunan Dermaga LLASDP Pasar Saik Tanah Gd.kantor Dinas Tanah Dermaga LLASDP Ktw. Lama Tanah Dermaga LLASDP Kumai Bangunan Ktr. LLASDP Kolam Bangunan Dermaga LLASDP Kumai Bangunan Dermaga LLASDP Kolam Tanah Jl.HM.Rafii P.Bun Tanah parkir Psr.Saik Bangunan ponton dermaga pasar saik
14
Bangunan Pos LLASDP Tepian Bun
2001
36
M²
Baik
15 16
Tanah terminal amin jaya Tanah di Pangkalan Lima
2002 2002
10000 5000
M² M²
Baik Baik
17 18 19
2002 2005 2002
460 2500 168
M² M² M²
Baik Baik Baik
20 21
Tanah Dermaga Rungun Tanah kosong Bangunan ruang tunggu terminal natai suka Bangunan pos terminal amin jaya Bangunan pos jaga
2002 2002
12 12
M² M²
Baik Baik
22
Bangunan garasi kendaraan
2002
96
M²
23
Bangunan ponton dermaga indra sari
2002
60
M²
Rusak Ringan Baik
24
Bangunan pos monyet
2002
12
M²
Rusak
25 26 27
Rambu lalin darat Rambu pendahulu penunjuk jalan Halte
2002 2002 2002
158 4 24
Buah Buah M²
Baik Baik Baik
28 29 30 31 32 33 34 35 36
Halte Bangunan kantor Dishub KI Rambu lalin darat RPPJ Terminal Ktw.Lama Halte Pembangunan Vip room bandara Bangunan kantor LLASDP Indrasari Bangunan garasi kendaraan/mobil
2005 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007
1 455 70 30 1 8 1
Buah M² Buah Buah Buah Meter Buah M² M²
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
37 38 39 40 41 42 43
Dermaga LLASDP Sebukat Dermaga LLASDP Karang sari Bangunan dermaga Nanga Mua Bangunan dermaga Pandau Bangunan dermaga Kumai Hilir Halte Garasi speed boat
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
1 1 1 1 1 3 1
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
44 45
Tanah terminal H.Abd.Azis Kumai Bangunan terminal H.Abd.Azis Kumai Bangunan pos LLASDP Psr.saik Traffic light Traffic light Rambu sungai Rambu lalin darat RPPJ Halte
9469 64
M2 M2
Baik Baik
Lok.Dermaga LLASDP Indra sari Sei.Kapitan Kumai Sei.Kapitan Kumai
286 3 1 75 227 6 7
M2 Buah Buah Buah Buah Buah Buah
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Dermaga psr.saik P.Bun P.Bun Kobar Kobar Kobar Kobar
3 4
46 47 48 49 50 51 52
1992 1992
20.000 288
M² M²
Baik Baik
1995 1996 1997 1997 1997 1997 1998 1999 1999
6.800 604 1.500 135 124 160 2473 2000 24
M² M² M² M² M² M² M² M² M²
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Kel. Baru Kel. Baru Pasar Saik Kel. Raja Jl.HM.Rafii P.Bun Ktw. Lama Kumai hulu Ktw.Lama Kumai hulu Ktw.Lama Jl.HM.Rafii P.Bun Jl.Pra Kusuma Yudha Lok.dermaga Psr.Saik Lok.dermaga Indra sari Ds.Amin Jaya Jl.A.Yani Pangkalan Lima Ds.Rungun Pangkalan Lima Jl.Natai arahan Ds.Amin Jaya Dermaga LLASDP Indra sari Ktr dishub Jl.HM.Rafii Lok.Dermaga indra sari Lok.Dermaga indra sari P.Bun P.Bun
Jl.HM.Rafii P.Bun P.Bun P.Bun Ktw.Lama P.Bun Pasar Indrasari Lok.Ktr.Dishub Jl.HM.Rafii P.Bun Ds.Sebukat Ds.Karang sari Nanga Mua Desa Pandau Kumai Hilir
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Traffic light Delinator Rambu pemberitahuan Tanda pembatas jalan Bangunan rumah Dinas Penjaga Bangunan ruang rapat Dermaga Sei.Cabang (Tlk.Ranggau) Dermaga Tanjung Putri Bangunan ponton Ktw.Lama Bangunan dermaga indra sari Dermaga Teluk Pulai Dermaga Sungai Sekonyer Rambu lalin darat Rambu lalin sungai Bangunan pontoon mendawai seberang Dermaga ponton Indra sari
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
20 60 4 50 1 1 1 1 60 378 12 80 64 25 60
Unit Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah M2 M2 M2 M2 Buah Buah M2
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
P.Bun Kobar Kobar Kobar Lok.Kantor Dishub Lok.Kantor Dishub Sei.Cabang Kumai Pendulangan Ktw.Lama Indra sari kel.Baru Teluk Pulai Kumai Sei Sekonyer Kobar Kobar P.Bun
2008
60
M2
Baik
Dermaga LLASDP indra sari Kec.Aruta Kec.Aruta Kec.P.Lada KecP.Banteng Kec.Arsel Das.Arut,das Lamandau Pangkalan Lima Kel.Baru Pangkalan Lima Kel.Baru
69 70 71 72 73 74
Pembangunan dermaga pangkut Pembangunan dermaga gandis Pembangunan halte P.Lada Pembangunan halte P.Banteng Rambu Darat Rambu Sungai
2009 2009 2009 2009 2009 2009
48 48 28,7 28,7 65 25
M2 M2 M2 M2 Buah Buah
Baik Baik Baik Baik Baik Baik
75
2009
480
M2
Baik
76
Bangunan pondasi PKB Bundaran Pangklan lima Pembangunan Gd.PKB
2010
1
Paket
Baik
77 78 79 80 81 82 83 84
2 Meja kerja Kursi Kerja Komputer Komputer notebook Printer Injek Printer DotMetrik Rambu-Rambu LLAJ Rambu-Rambu LLASDP
3 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
10 10 1 1 2 1 100 20
5 Buah Buah Unit Unit Unit Unit Buah Buah
6 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Program digital Count Down Box kontrol Tiang Lurus Patok Pengaman Kabel Tanah Tes komisioning Halte Motor Dinas operasional Lampu Rotari operasional
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
2 7 2 1 3 50 2 1 2 1
Unit Unit Buah Buah Buah Meter Unit Paket Unit Unit
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
4
7 Ktr.Dishub KI Ktr.dishub KI Ktr.Dishub KI Ktr.Dishub KI Ktr.Dishub KI Ktr.Dishub KI Pangkalan Bun Alur sei. Arut, Lamandau dan Kumai. Pangkalan Bun Pangkalan Bun Pangkalan Bun Pangkalan Bun Pangkalan Bun Pangkalan Bun Pangkalan Bun Pangkalan Bun Ktr.Dishub KI Ktr.Dishub KI
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Pelayanan SKPD Dishub Kominfo Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuaraikan di atas yang interpretasinya termuat dalam renstra sebelumnya dan renstra awal periode memiliki sifat dan faktor yang berbeda-beda. Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya berkesinambungan misalnya pada program rehabilitasi dan atau/pemeliharaan, pengecatan marka, pada pengecatan marka faktor yang mempengaruhi dikarenakan adanya perbaikan jalan sehingga marka yang lama
tertutup dengan pengaspalan baru, pada kegiatan penertiban juga bersifat kontinyu karena faktor manusia yang cenderung tidak mematuhi aturan . Perhubungan adalah sektor yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat baik masyarakat pengguna jasa maupun masyarakat sebagai operator dalam transportasi. Transportasi memberikan effisiensi dan effektifitas dalam pergerakan pemenuhan kebutuhan, dikatakan effisien karena dengan menggunakan jasa transportasi biaya yang dikeluarkan akan lebih ringan dan effektif jika kita menggunakan jasa perhubungan sesuai dengan kebutuhandan sebagainya. Protret transportasi di Kotawaringin Barat masih jauh dari harapan masyarakat terutama masyarakat kelas menangah kebawah, dengan Visi yang ada yaitu “Terwujudnya Layanan Transportasi yang Profesional dan Terjangkau oleh Seluruh Lapisan Masyarakat” diharapkan pelayanan transportasi dapat rasakan oleh semua lapisan dan menjangkau pada semua daerah di Kotawaringin Barat. Implikasi dari visi tersebut adalah mobilitas orang dan atau/ barang lancar dengan penanganan sumber daya manusia yang profesional dengan demikian pertumbuhan perekonomian akan perkembang dan tumbuh dengan pesat sehingga Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat“ Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”. Tercapat sesuai harapan. Sesuai dengan muatan RTRW Kotawaringin Barat terdapat kawasan-kawasan strategis sebagai pendongkrak pertumbuhan perekonomian diantaranya kawasan terpadu Industri, Pelabuhan, Petikemas dan Pergudangan, serta Simpul Transportasi Darat, Laut dan Udara berupa : KSP Pangkalan Bun – Kumai, KSP Pandu Sanjaya – Karang Mulya (Pakam), KSP Pangkut, Kawasan pelabuhan yaitu: Pelabuhan Tanjung Kalap/CPO Bumi Harjo dan Pelabuhan Ro-Ro terletak di Kecamatan Kumai, Bandar udara Iskandar Pangkalan Bun dan Rencana pembangunan bandara baru 2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan SKPD 1.
Tantangan pengembangan Pelayanan SKPD a. Perlu sumber daya manusia yang profesional dan siap sebagai pelayanan masyarakat b. Angkutan umum belum menjangkau semua lapisan masyarakat c. Kurangnya referensi dalam perencanaan pembangunan dilingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Kotawaringin Barat d. Masih banyak kecelakaan yang diakibatkan oleh pengendara kendaraan bermotor, dan dari kendaraan itu sendiiri serta potensial gas racun hasil dari gas buang kendaraan bermotor; e. Kerugian waktu karena terbatasnya sarana angkutan yang memadai baik melalui laut maupun udara dan belum tersedianya prasarana l AKDP maupun AKAP
2.
Peluang pengembangan Pelayanan SKPD a. Pengelolaan potensi pada sektor perhubungan ; b. Pengadaan dan atau/ pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas guna memenuhi kebutuhan angkutan masyarakat c. Penyiapan/ pengadaan dokumen perencanaan d. Pengadaan sarana & fasilitas keselamatan serta pengujian kendaraan bermotor
e. Peningkatan pelayanan angkutan dengan pengembangan dan pembangunan bandara serta pelabuhan laut termasuk pelayanan jenis ro-ro, terminal angkutan darat, terminal angkutan barang.
.
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan aturan pelaksanaanya yaitu Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat. Tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pengendalian, pembinaan dan perijinan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang dipilah dalam kelompok : a. Bidang Transportasi Darat/LLAJ; b. Bidang Transportasi ASDP/LLASDP; c. Bidang Transportasi Laut; d. Bidang Pos, Komunikasi dan Informatika. 4. Pengelolaan tugas umum dan ketatausahaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Perkembangan teknologi transportasi semakin pesat, pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan yang semakin tinggi serta gaya hidup yang terus meningkat dan kemudahan-kemudahan mendapatkan alat transportasi memiliki dampak yang komplek seperti terhadap lingkungan, perjalanan menggunakan alat tranportasi itu sendiri serta prasarana serta fasilitas yang digunakan. Dengan tugas dan fungsi pelayanan SKPD di atas permasalahan-permasalahan yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut : a. b. c. d.
Menejemen sumber daya manusia Kesiapan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan, komunikasi an informatika Pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan Koordinasi antar dan inter instansi serta dengan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih A.
Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Barat Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “ Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya”. Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan: 1. Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2.
Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia
3.
Jaya, terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut:
1.
B.
2.
Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
3.
Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat
Isu Strategis Isu strategis yang akan dipecahkan dalam pelaksanaan pembangunan 2013 adalah : 1. Penyelenggaraan pendidikan berkualitas bagi semua 2. Perbaikan derajat kesehatan masyarakat 3. Dampak aktivitas pertambangan dan kehutanan terhadap lingkungan hidup 4. Penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial 5. Optimalisasi potensi sumber daya unggulan 6. Kebutuhan infrastruktur penunjang investasi 7. Kapasitas aparatur pemerintah menghadapi tantangan otonomi daerah dan perkembangan global. Dengan berdasarkan pada isu-isu strategis sebagaimana tersebut diatas, maka pokok-pokok Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013 sebagaimana uraian dibawah ini :
Prioritas I : Program Pembangunan Infrastruktur Infrastruktur mempunyai peran strategis baik dalam mewujudkan kesejahteraan maupun dalam memperkecil kesenjangan dan memperbaiki keadilan. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar ke depan akan diarahkan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Mempercepat pembangunan jalan darat untuk membuka keterisolasian. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan mobilitas masyarakat. Melanjutkan pengembangan pelabuhan multipurpose, pelabuhan roro, dan serta pelabuhan samudera guna mendukung percepatan perekonomian daerah. Pembangunan Bandara Internasional secara bertahap mengantisipasi kemajuan perekonimian daerah. Peningkatan fasilitas transportasi
Prioritas II : Program Tata Kelola Pemerintahan Perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, secara garis besar ditujukan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik, serta penguatan aksi anti korupsi, dilakukan antara lain: 1. Penguatan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas kinerja aparatur. 2. Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen (usulan tambahan personil, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sispil. 3. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (business process), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan. 4. Melakukan pengawasan kinerja dan termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi. 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum. 6. Penyesuaian dan perbaikan kesejahteraan pegawai.
Prioritas III : Program Penataan Ruang Wilayah Penataan ruang adalah merupakan kerangka strategis dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta sebagai upaya untuk
mentransformasikan ruang yang ada serta tendensinya menuju ke arah suatu struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang kondusif guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Struktur dan pola penataan ruang wilayah pada dasarnya merupakan pedoman dalam merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor. Keberadaan sektor transportasi dalam tata ruang wilayah akan mempengaruhi pergerakan-pergerakan mobilitas masyarakat dalam memenuhi kepentingan. Sehingga penataan transportasi yang disesuaikan dengan tatanan ruang wilayah akan memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna angkutan umum, mengurangi biaya perjalanan dan minimalisir adanya polusi. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran penataan ruang sebagai media koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah.
Prioritas IV : Program Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Implementasi agenda reformasi penegakan hukum akan dilakukan ke dalam dua aksi yaitu reformasi penegakan hukum (rule of law) dan penegakan ketertiban umum. Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dijalan raya maupun pelanggaran melalui jalur perairan baik disengaja maupun tidak sering dijumpai yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, terhadap hal yang demikian SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat dilapangan /operasional penegakan hukum diwujudkan dengan penertiban dalam bentuk tim terpadu instansi terkait.
Priorotas V : Program Penanggulangan Kemiskinan Pertumbuhan ekonomi sesungguhnya tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, di samping terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka sejumlah intervensi yang efektif dan terarah perlu terus dilakukan. Kebijakan diarahkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang mencakup terpenuhinya 10 (sepuluh) hak dasar bagi penduduk dalam menjalankan kehidupannya meliputi : (1) kecukupan dan mutu pangan, (2) akses dan mutu Iayanan kesehatan, (3) akses dan mutu layanan pendidikan, (4) akses layanan air bersih, (5) kesempatan kerja dan pengembangan usaha, (6) akses layanan perumahan dan sanitasi, (7) kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, (8) kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, (9) jaminan rasa aman dan (10) partisipasi dalam kebijakan publik.
Transportasi adalah salah satu sector pelayanan public melalui kebijakan terhadap pembangunan penanggulangan kemiskinan sector transportasi andil dalam bentuk koordinasi-koordinasi dengan instansi vertical mapun horizontal yang terkait, penetapan kebijakan, memfasilitasi penyediaan sarana angkutan perintis pada daerah-daerah yang masih belum terjangkau oleh angkutan umum sehingga diharapkan mobilisasi barang dan atau orang serta potensi yang ada di daerah-daerah tersebut akan berjalan lancar. Dengan mendasarkan pada isu-isu strategis dan pokok-pokok prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat diwujudkan dalam program-program prioritas, Fokus Implementasi Pembangunatasi sector transportasi berupa program-program meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Program Program LLASDP; Program LLAJ Program Program Program Program Program
peningkatan kapasitas sumber daya manusia pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana perhubungan peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor peningkatan dan pengamanan lalu lintas peningkatan pelayanan angkutan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program
Komunikasi dan Informasi a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. b) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi c) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi d) Program kerjasama informasi dan media massa. Untuk Bidang Komunikasi dan Informatika masih terkendala berupa : 1. Tumpang tindih kewenangan dengan bagian Humas Setda 2. Program-program dan kegiatan tidak dan belum bisa dikafer didalam program keuangan. 3.3.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra. Transportasi merupakan sistem yang terdiiri dari sarana, prasarana, barang/ orang yang di angkut serta tata ruang dan sumber daya manusia akan membentuk jaringan pelayanan menggunakan jasa transportasi. Transportasi memiliki dampak yang sangat potensial terhadap pembangunan, dan ini dapat kita perhatikan pada beberapa daerah yang keberadaanya sulit dijangkau dengan transportasi akan mengalami hambatan baik perkembangan daerah itu sendiri, pertumbuhan ekonomi, dan informasi. Beberapa sasaran pembangunan jangka menengah kementerian perhubungan yang diwujudkan dalam program aksi adalah bidang infrastruktur (pembangunan prasarana angkutan umum, pembangunan dan rehap serta pemeliharaan prasarana
bandar udara), daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik (pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalu lintas SDP), sumber daya manusia, diharapkan dengan program-program diatas dapat menjadi acuan dalam pembangunan transportasi jangka menengah yang terintegrasi antara pusat-wilayah/propinsi dan kabupaten/kota. 3.4.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Keberadaan sektor transportasi dalam tata ruang wilayah akan mempengaruhi pergerakan-pergerakan mobilitas masyarakat dalam memenuhi kepentingan. Transportasi harus ditata dengan baik tentunya dengan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan hasrat masyarakat. Tata ruang wilayah akan memberikan akses berupa jaringan-jaringan jalan yang menghubungkan antara simpul satu dengan simpul guna mendukung mobilisasi orang dan atau barang untuk memenuhi kebutuhanya seperti sekolah, bekerja, belanja dan lain sebagainya. Tata ruang akan membagi konsentrasi lalu lintas dengan kebijakan-kebijakan pemangku kepentingan untuk dapat membagi tarikan-tarikan dan bangkitan-bangkitan perjalanan yang tidak tertumpu pada satu lokasi/area. Dengan demikian salah satu dampak positif adalah akan memacu penggunaan angkutan umum sebagai alternatif dalam perjalanan dengan demikian biaya perjalanan bisa dikurangi, lingkungan hidup baik dan sehat, menekan angka kecelakaan dan menghilangkan adanya kemacetan.
3.5.
Penentuan Isu-Isu Strategis 1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 Juli tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan roda organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh seorang sekretaris dan 4 (empat) bidang, 3 (tiga) sub bagian, 12 (dua belas) seksi, dan 2 (dua) UPTD serta jabatan fungsional. Tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 1.
Perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pengendalian, pembinaan dan perijinan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang dipilah dalam kelompok : a. Bidang Transportasi Darat/LLAJ; b. Bidang Transportasi ASDP/LLASDP;
2. 3.
c. Bidang Transportasi Laut; d. Bidang Pos, Komunikasi dan Informatika. Pengelolaan tugas umum dan ketatausahaan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L sasaran pembangunan jangka menengah kementerian perhubungan yang diwujudkan dalam program aksi adalah bidang infrastruktur (pembangunan prasarana angkutan umum, pembangunan dan rehap serta pemeliharaan prasarana bandar udara), daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik (pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalu lintas SDP), sumber daya manusia, diharapkan dengan program-program diatas dapat menjadi acuan dalam pembangunan transportasi jangka menengah yang terintegrasi antara pusat-wilayah/propinsi dan kabupaten/kota. 3.
Sasaran jangka Menengah dari Renstra SKPD Propinsi/ Kabupaten/ Kota Dalam rangka mendukung capaian sasaran pembangunan tranportasi jangka menengah secara nasional, sasaran-sasaran pembangunan transportasi propinsi/kabupaten perlu adanya keselarasan dalam peletakan program dan sasaran-sasaran yang akan dicapai, Dengan keselarasan tersebut maka akan timbul suatu tatanan transportasi nasional-wilayah dan tatanan transportasi lokal yang saling bersinergi. Sasaran-sasaran pembangunan tranportasi jangka menengah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Kotawaringin Barat yang diselaraskan dengan K/L dan pembangunan jangka menengah propinsi dalam bentuk infrastruktur disamping kesiapan sumber daya manusia. Dishub Kominfo Kab.Ktw.Barat berdasarkan uraian di atas selanjutnya menetapkan sasaran jangka menengah yaitu : a. b. c. d.
Tersedianya sumber daya manusia yang siap; Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai; Tumbuhnya kesadaran dan rasa tanggung jawab pelaku transportasi; Tersedianya bahan-bahan masukan/usul yang berpotensi dalam perkembangan/ pembangunan daerah;
4. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan SKPD Tata ruang wilayah akan memberikan akses berupa jaringan-jaringan jalan yang menghubungkan antara simpul satu dengan simpul guna mendukung mobilisasi orang dan atau barang untuk memenuhi kebutuhanya seperti sekolah, bekerja, belanja dan lain sebagainya. Tata ruang akan membagi konsentrasi lalu lintas
dengan kebijakan-kebijakan pemangku kepentingan untuk dapat membagi tarikan-tarikan dan bangkitan-bangkitan perjalanan yang tidak tertumpu pada satu lokasi/area. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD adalah : a. b. c. d. e. f. g. h.
5.
Adanya sebaran bangkitan dan tarikan perjalanan; Tersebarnya pembebanan ruas jalan; Kebebasan masyarakat memilih moda angkutan yang sesuai; Mengurangi biaya perjalanan; Mempercepat waktu perjalanan; Mengurangi kemacetan; Menekan tingkat kerusakan jalan; Andil dalam mengurangi kemiskinan, sebaran jaringan-jaringan jalan memacu transportasi dapat menjangkau daerah-daerah terluar dari wilayah.
Implikasi KLHS bagi Pelayanan SKPD Dengan memperhatikan dampak yang timbul dari RTRW di atas, maka selanjutnya berdampak pula terhadap lingkungan. Adapun implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD adalah : a. Mengurangi tingkat kebisingan dari kendaraan bermotor; b. Mengurangi polusi udara yang ditimbulkan dari gas buang kendaraan Bermotor; c. Menekan angka kecelakaan;
Atas dasar uraian di atas isu-isu strategis yang timbul dapat ditentukan dengan pendekatan SWOT (Strenghts, weakneses, opportunitie tas, treats) yaitu : (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Swot tersebut dipengaruhi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Faktor-internal dan eksternal yang berujung pada penentuan isu-isu strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut : Faktor Positif
Internal
Ekternal
Kekuatan ;
Peluang
- Wilayah yang cukup luas dengan 6 kecamatan 71 desa, 13 kelurahan - Kemajemukan suku,agama dan budaya. - Kondisi daerah yang kondusif - Sumber daya alam, hasil bumi - sumber daya perkebunan, perikanan dan pertanian - Industri minyak sawit (CPO), jagung, perkayuan/ mebel - Produsen bahan makanan: mentah dan siap saji - Memiliki daerah wisata dan
-
-
Meningkatkan PAD Pengembangan bandara baru Pembangunan terminal type A Pembangunan jalan khusus perusahaan Pembangunan pelabuhan laut baru/ pel.samudra Penyediaan sarana air bersih untuk kapal-kapal laut SDM yang berkaulitas dan memiliki integritas tinggi (kerja keras) Pengembangan jalur-jalur trayek
-
-
-
-
-
Negatif
penelitian (TNTP, pantai kubu) memilki 3 alur sungai (Das arut, lamandau, kumai/sekunyer) Terdapatnya 2 pelabuhan laut dermaga roro dan pelabuhan peti kemas (proses pembangunan) Terdapatnya pelabuhan cpo, pelabuhan perikanan. Daerah ekspor terbesar se Kalteng melalui laut. Terdapatnya 1 bandara dengan kapasitas terbatas Jumlah penduduk dg pertumbuhan 3,78 % (kobar dlm angka 2006) Meningkatnya jumlah perjalanan dan jumlah kendaraan Bertambahnya ruas jalan darat yang mulai menjangkau beberapa daerah terisolasi. sejumlah SDM; Tersedianya studi transportasi tatralok, studi MRLL, studi terminal type B Terdapatnya upt terminal type c, halte, dermaga-dermaga dan pospos llasdp. Terdapatnya jaringan trayek wilayah kabupaten (angkot,angdes, taksi bandara) Jaringan trayek melalui perairan sungai Fasilitas keselamatan Adanya angkutan travel Terkoneksinya angkutan antar dan inter moda transportasi . tersedianya transporasti darat, laut dan udara. Tersedianya peralatan pkb (proses pembangunan) Kendaraan operasional; Koordinasi antar lembaga pemerintah-masyarakat-swasta; Aturan-aturan perundangan/ perangkat hukum;
-
-
-
-
-
baru terintegrasi tata ruang dokumen perencanaan studi transportasi baik bidang darat, sungai, laut dan udara perangkat lunak (software) datadata transportasi. keselamatan transportasi secara umum dan mengurangi polusi udara, kerusakan jalan. sarana dan prasarana transportasi. kenyamanan dan keamanan serta semangat kerja aparatur kesadaran masyarakat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku; Tercukupinya kebutuhan bahan dan atau/ barang yang belum tersedia di kobar; Sosialisasi, penyuluhanpenyuluhan dan tindakan hukum. Sebagai daerah percontohan
Kelemahan
Ancaman
- SDM terbatas (kualitas dan kuantitas serta yang memiliki
- Kurang maksimalnya PAD - Menejemen kegiatan/pekerjaan
-
-
-
-
-
-
semangat kerja keras) Kurang/ terbatasnya anggaran Kurangnya koordinasi antar lembaga/ instansi pemerintahmasyarakat-swasta; terbatasnya fasilitas keselamatan; terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas transportasi darat, laut dan udara; kurangnya tempat-tempat baru yang mempunyai bangkitan perjalanan tinggi. Banyaknya kepemilikan kendaraan pribadi dengan cara perolehan yang mudah; Adanya angkutan liar/angkutan gelap; Kurangnya pengelolaan dan menejemen sumber daya yang ada; Kurangnya pemanfaatan tenaga kerja lokal. Keterbatasan pelaksanaan kewenangan khususnya dishub dijalan;
-
-
-
tidak maksimal. Lambatnya perkembangan daerah; Potensi terjadinya kecelakaan, polusi udara, kerusakan jalan, tindak kejahatan; Macetnya pelayanan angkutan penumpang umum melalui jalan darat; Banyaknya pengangguran; Penegakan hukum tidak optimal; Tidak taatan/ kepatuhan masyarakat thd peraturan perundangan khususnya LLAJ;
Dari identifikasi pendekatan swot tersebut diperoleh isu-isu strategis yaitu : a. b. c. d. e. f.
SDM yang ada belum memberikan manfaat secara maksimal; Potensi terhadap percepatan jalan dan atau/ jembatan rusak, kemacetan, penambahan cost perjalanan; Potensi terhadap kecelakaan, polusi udara dan kebisingan; Mobilisasi antar pulau baik melalui moda udara dan laut belum optimal; Tingkat pelayanan masyarakat terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi masih kurang; Pentingnya koordinasi antar dan inter instansi serta pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki visi yaitu : “Terwujudnya Layanan Transportasi yang Profesional dan Terjangkau oleh Seluruh Lapisan Masyarakat”
Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan; 3. Memberikan layanan yang professional kepada pengguna jasa perhubungan; 4. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 1. Tujuan a. Meningkatkan aparatur perhubungan yang profesional, bermutu, dan keingintahuan serta kemauan kerja keras; b. Meningkatkan kebutuhan masyarakat akan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan; c. Meningkatkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat. d. Menciptakan seinerji perbedaan-perbedaan yang berpotensi baik yang ada pada pemerintah-masyarakat-swasta; 2. Sasaran e. f. g. h.
Tersedianya sumber daya manusia yang siap; Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai; Tumbuhnya kesadaran dan rasa tanggung jawab pelaku transportasi; Tersedianya bahan-bahan masukan/usul yang berpotensi dalam perkembangan/ pembangunan daerah;
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO. (1)
1.
2.
3.
4.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(2)
(3)
(4)
Meningkatkan aparatur Tersedianya sumber 75 % pegawai Dishub perhubungan yang daya manusia yang memiliki etos kerja profesional, bermutu, siap keras dan profesional dan keingintahuan dlm menjalankan serta kemauan kerja tugas keras Meningkatkan Tersedianya sarana,85 % terpenuhinya kebutuhan masyarakat prasarana dankebutuhan akan sarana, fasilitas masyarakat terhadap prasarana dan fasilitas perhubungan yangpembangunan, perhubungan memadai; pengadaan, rahb/ pemeliharaan akan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan Tumbuhnya Meningkatnya Meningkatkan kesadaran dan rasa keselamatan dalam pelayanan perhubungan kepada tanggung jawab berkendaraan masyarakat pelaku transportasi Tersedianya bahan- Terwujudnya Menciptakan seinerji bahan masukan/usul sosialisasi dan perbedaan-perbedaan yang berpotensi penyuluhan yang berpotensi baik dalam masyarakat pengguna yang ada pada perkembangan/ transportasi pemerintahpembangunan masyarakat-swasta daerah
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
10
9
12
8
8
85%
85%
85%
85%
-
60 %
60 %
40 %
30 %
10 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD 1. Strategi SKPD a. b.
c. d.
Menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki dedikasi tinggi sesuai tuntutan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin maju; Mengadakan/pembangunan dan atau/ rehabilitasi / pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang berkualitas dan disesuaikan dengan prioritas; Menciptakan sistem perhubungan yang lebih baik. Menciptakan hubungan kerja sama antar lembaga terkait (pemerintahswasta-masyarakat);
2. Kebijakan SKPD a.
Mengikut sertakan pegawai di lingkungan Dishub Kominfo dalam program peningkatan sumber daya aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
b.
c.
d.
Membuat program/ kegiatan dan usulan anggaran peningkatan kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi darat, laut, sungai, danau dan penyeberangan; Melakukan penyuluhan-penyuluan, penertiban, kajian-kajian/ studi transportasi, menyediakan perangkat lunak (softwear) untuk efisiensi pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan Mengadakan pertemuan-pertemuan dan atau/ koordinasi dengan dinas dan/ atau instansi terkait, masyarakat serta pihak swasta guna mendukung tercapainya kegiatan transportasi yang bermanfaat, effisien dan efektif, partisipatif, dan seimbang.
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, adapun garis besar rencana program tersebut di atas yaitu sebagai berikut : Tujuan 1 : Meningkatkan aparatur perhubungan yang profesional, bermutu, dan keingintahuan serta kemauan kerja keras Tujuan
Sasaran1 : Tersedianya sumber manusia yang siap
Tujuan 2 :
Sasaran 2 :
Meningkatkan kebutuhan masyarakat akan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan
Tersedianya prasarana dan perhubungan memadai
Tujuan 3 :
Meningkatkan perhubungan masyarakat
daya
sarana, fasilitas yang
Program : Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Program : 1. Pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP 2. Pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 3. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 4. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Sasaran 3 : Program : pelayanan Tumbuhnya kesadaran dan Peningkatan dan kepada rasa tanggung jawab pengamanan lalu lintas pelaku transportasi
Tujuan 4 :
Menciptakan sinerji perbedaan - perbedaan yang berpotensi pada pemerintah – masyarakat – swasta
Sasaran 4 : Program : Tersedianya bahan-bahan 1. Peningkatan pelayanan masukan/ usul yang angkutan berpotensi dalam 2. Pembangunan perkembangan/ prasarana dan fasilitas pembangunan daerah perhubungan
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif terinci disajikan pada tabel di bawah ini :
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu sebagai berikut : 6.1 Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indikator kinerja : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur 6.2 Program Pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP Indikator kinerja : Tersedianya prasarana dan fasilitas untuk kelancaran pengguna jasa ASDP 6.3 Program Pembangunan dan rahabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Indikator kinerja : Tersedianya prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai 6.4 Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan Indikator kinerja : Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. 6.5 Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Indikator kinerja : Tersedianya pelayanan masyarakat Pengguna jasa PKB dan terwujudnya pengujian yang lebih baik 6.6 Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas Indikator kinerja : Tersedianya alat-alat penunjang keselamatan 6.7 Program Peningkatan pelayanan angkutan Indikator kinerja : Tersedianya bahan/masukan untuk kemajuan perhubungan di Ktw.Barat 6.8 Program Pembangunan prasarana & fasiliats perhubungan Indikator kinerja : Tersedianya dokummen perencanaan bidang perhubungan Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No.
1 1
Indikator
2. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 3.
Capaian Kelompok Indikator Kinerja (%)
2012
2013
2014
2015
2016
4.
5.
6.
7.
9.
9.
47 org
12 org
10 org
9 org
8 org
8 org
47 org
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2
3.
Tersedianya prasarana dan fasilitas untuk kelancaran pengguna jasa ASDP Tersedianya prasarana fasilitas LLAJ yang memadai
2 pkt
1 pkt
2 pkt
4 pkt
-
9 paket
3 paket100%
2 pkt
100 %
1 pkt 100%
100 %
100 %
3 paket100%
6 paket15 bh
1 pkt3bh
2 pkt4 bh
2 pkt5 bh
1 pkt3 bh
2987m212 paket
2987 m2
6 pkt
4 pkt
1 pkt
1 pkt
2987m2- 12 paket
100 %
60 %
60 %
40 %
30 %
10 %
100%
5 th1pkt100%
1 th
1 th1pkt100%
1 th
1 th
1 th
5 th- 1pkt100%
dan
4.
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.
5
Tersedianya pelayanan masyarakat Pengguna jasa PKB dan terwujudnya pengujian yang lebih baik
6.
9 paket
Tersedianya alat-alat penunjang keselamatan
6 paket15bh
7.
Tersedianya bahan/masukan untuk kemajuan perhubungan di Ktw.Barat
8.
Tersedianya dokummen perencanaan bidang perhubungan
2 pkt
4 pkt
100%
-
1 pkt100%
2 pkt
-
9.
Terbangunnya terminal type B
-
10%
10%
20%
40%
20%
100%
10.
Perpanjangan landasan Bandara Iskandar
pacu
1850 m
-
100m
100 m
50 m
-
2.100 m
11.
Penambahan alat uji kendaraan bermotor
58,3 %
-
16,68 %
16,68 %
8,54 %
-
100%
12.
Operasionalisasi pelabuhan roro
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
BAB VII.
PENUTUP
Dokumen renstra sebagai dokumen acuan dalam menyusun
program dan
atau/ kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Dokumen renstra diharapkan dapat mengkafer program pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan. Muatan renstra SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan memperhatikan sasaran-sasaran pembangunan jangka menangah propinsi dan sasaran jangka menengah pembanguna pada kementerian perhubungan
dengan tetap mengedepankan skala prioritas
kebutuhan masyarakat Kotawaringin Barat terhadap transportasi. Dengan dinamisnya kebutuhan pelayanan pada sektor perhubungan, tidak menutup kemungkinan dalam menyusun renstra ini terdapat kekurangan dan atau/ ketinggalan memasukkan program dan atau/ kegiatan yang dinilai sangat diperlukan keberadaannya.
Harapanya
adalah
dokumen renstra
ini
dapat
dipergunakan
sebagaimana mestinya, dan bermanfaat serta ada kemudahan-kemudahan kebijakan untuk
dilakukan
perubahan-perubahan
sesuai
dengan
tuntutan
kebutuhan
masyarakat pada waktu yang akan datang.
Pangkalan Bun,
Pebruari 2012
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Drs.BUDASMAN,M.Si Pembina Utama Muda Nip.195605141983031012
