DAFTAR ISI Isi……………………………………………………………….. Isi…………………………………….......................................... BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………. 1.1 1.2 1.3 1.4 BAB
II
Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan
EVALUASI PELAKSANAAN LALU..........................
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
ii i 7
RENJA
SKPD
TAHUN
7
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Isu- Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Pungsi SKPD Review terhadap Rancanngan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGAIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.2 Program dan Kegiatan BAB
IV
Penutup
25
KATA PENGANTAR Kami ucapkan Alhamdulillah dan Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT atas hidayah –NYA semata maka Penyusunan “ Rencana Kinerja” Kecamatan Koto Baru telah selesai dilaksanakan dengan baik. Rencana Kinerja Kantor ini dibuat Sebagai bahan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Kantor Camat Koto Baru Tahun 2015, maka Kantor Camat Koto Baru berupaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Koto Baru Tahun 2015 dengan mengacu pada Rencana Strategis 5 (lima) tahun yaitu tahun 2011 s/d 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Dharmasraya tahun 2011 s/d 2015 yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati. Rencana Kerja ini diuraikan kedalam suatu sistematika Penulisan yang umumnya digunakan dalam penulisan dokumen perencanaan yang terdiri dari 4 (Empat) BAB dan beberapa lampiran penunjang. Kami menyadari Penyusunan Rencana kinerja ini disusun masih kurang dari sempurna dan kami mengharapkan masukan atau umpan balik bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja Kantor Camat Koto Baru sebagai perpanjangan tangan Bupati Dharmasraya.
CAMAT KOTO BARU
NASUTION, S.Pd,M.M NIP.19640101986031040
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai amanat pasal 137 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja Kecamatan Koto Baru adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya,Indikator Kinerja, kelompok Sasaran serta pagu Indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2015.Renja Kecamatan Koto Baru Tahun 2015 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renjapada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015. Renja Kecamatan Koto Baru menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Dharmasraya ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya. Penyusunan Renja Kecamatan Koto Baru mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Koto Baru Tahun 2011-2015 ( Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Kecamatan Koto Baru memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yang mempunyai penjabaran dari Visi, Misi dan Program dar Renstra Kecamatan Koto Baru, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati diwilayah kerja Kecamatan. Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ini disusun untuk dapat dipedomani dan dijadikan sebagai bahan masukan/usulan atau dokumen perencanaan Kabupaten Dharmasraya pada tahun anggaran bersangkutan, maupun sebagai pedoman dalam kegiatan tahunan khusunnya pada Kantor Camat Koto Baru itu sendiri.
1.2
Landasan Hukum
1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Pasaman barat diPropinsi Sumatera Barat; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008; 7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 nomor 4725); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 13. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; Maksud disusunya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Koto Baru dalam Pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi institusi 1.3.1
Maksud 1. Rencana Kerja Kecamatan Koto Baru 2014 disusun dengan maksud sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Koto Baru Tahun 2014. 2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah; 3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran; 4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi dan Misi Kecamatan Koto Baru.
1.3.2
Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Koto Baru Tahun 2014 adalah untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
1.3 Sistematika Penulisan Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum Penyusunan 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2008-2010) 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Koto Baru tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Koto Baru
2.3
Isu- Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Pungsi Kecamatan Koto Baru 2.4 Review terhadap Rencana awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 3.1 Telaahan terhadap Kegiatan Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Koto Baru 3.3 Program dan Kegiatan Bab IV Penutup Lampiran
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT KOTO BARU TAHUN 2013 DAN CAPAIAN DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013 Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Kecamatan Koto Baru mempunyai tugas pokok Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai sesuai dengan Karakteristik Wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Koto Baru tahun 2013 dituangkan dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2013. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Koto Baru KabupatenDharmasraya Tahun 2013 secara rinci adalah sebagai berikut: URUSAN OTONOMI DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan ini berupa pembelian perangko, materai dan benda poslainnya.Dana yang dianggarkan Rp. 2.136.000,- dengan realisasi sebesarRp. 2.136.00,atau 100%. Dengan pencapaian pisik 100% dimana telah terbeli materai sebanyak 406 lbr dan telah terpenuhi kebutuhan untuk satu tahun. b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini berupa pembayaran rekening Listrik, untuk kantor, rumah dinas dan gedung UDKP Dana yang dianggarkan Rp. 12.000.000,dengan realisasi sebesarRp.9.522,100,- atau 79,4%.Dengan pencapaian pisik 100% dimana pembayaran kebutuhan listrik telah terpenuhi untuk 4 rekening dalam jangka satu tahun (12bln). c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinanan Kendaraan Dinas/OperasionalKegiatan ini berupa pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional.Dana yang dianggarkan Rp. 1.850.000,-- dengan realisasi sebesarRp. 1.478.000,- atau 79,9%. Pada kegiatan ini
pencapaian fisik tidak tercapai Maksimal dimana pembayaran pajak yang awalnya direncanakan untuk 7 unit kendaraan hanya bisa dibayarkan untuk 3 kendaraan karena dana yang dianggarkan tidak mencukupi ini disebapkan karena dana tersebut terserap oleh pembayaran 1 unit kendaraan yang yang pembayarannya dilakukan selain pajak tahun 2013 juga untuk pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya. d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini berupa pembayaran biaya perjalanan dinas dan lembur dan pembayaran Jasa transaksi Keuangan sebanyak 8 delapan orang diantaranya PA,PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Penerima, Bendahara Pembantu Pengeluaran, bendahara barang dan PPTK dua orang Dana yang dianggarkan Rp. 39.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.345.000,- atau 97% dengan pencapaian fisik 100% dimana telah dilakukan pembayaran jasa transaksi keuangan, biaya perjalanan dinas dan lembur untuksatu tahun. e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini berupa pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor serta pembayaran honorarium K3 satu orang, penjaga malam 2 orang dan sopir satu orang Dana yang dianggarkan Rp. 56,427,500,- dengan realisasi sebesar Rp. 56.008,500,- atau 99% dan pencapaian Fisik 100% dimana telah terpenuhi jasa kebersihan dan telah terbayarkan honorarium K3, penjaga malam dan sopir selama satu tahun. f.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini berupa pembelian alat tulis untuk kebutuhan kantor.Dana yang dianggarkan Rp. 18.468.000,- dengan realisasi sebesarRp. 18.370.000,- atau 99,47% dan pencapaian Fisik 100% dimana kebutuhan alat tulis kantor dalam setahun telah terpenuhi.
g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini berupa pembuatan cetak blanko SPPD, kwitansi, kop surat dan foto copy serta cetak Spanduk. Dana yang dianggarkan Rp. 9.907.000,dengan realisasi sebesarRp. 7.087.000,- atau 71,54% dengan pencapaian fisik 100%, dimana kebutuhan penggandaan dan cetak untuk satu tahun telah terpenuhi. h.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini berupa pembelian alat-alat listrik seperti stokkontak/saklar, kabel instalasi, bola-bola lampu serta kabel raun.Dana yang dianggarkan Rp. 3.963.500,- dengan realisasi sebesarRp. 3.963.500,- atau 100%. Dengan pencapaian fisik 100%
dimana semua alat listrik telah terpenuhi dengan baik untuk satu tahun. i. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini berupa pembelian satu unit AC, 1 unit Komputer Note Book, satu buah lemari arsip, 1 set kursi tamu dan satu set meja rapat dan yang dibutuhkan sebesar Rp. 25,800,000,- terealisasi sebesar Rp. 25.650,000,- atau 99,55, pada kegiatan ini telah tecapai 100% dimana telah dilakukan pembelian satu unit AC ruangan kepala Dinas, satu set kursi tamu, satu set meja rapat, satu buah almari dan satu buah notebook. j. Penyediaan Makan minum rapat Kegiatan ini berupa penyediaan makan minum rapat dan minum tamu Dana yang dianggarkan Rp. 30.600,000,- terealisasi Rp. 27.816.000,- atau 90,90% dengan pencapaian fisik 100% dimana kebutuhan ketersediaan makan minum rapat dan minum tamu telah terpenuhi dengan baik untuk satu tahun. k. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan ini berupa pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam danLuar Daerah.Dana yang dianggarkan Rp. 192.900,500,- dengan realisasi sebesarRp. 187.142.500,- atau 97,02%. dengan pencapaian fisik 100%, dimana telah telah terpenuhi pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah maupun dalam daerah satu tahun. l. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tehnik Perkantoran Kegiatan ini berupa pembayaran honorarium 3 (tiga) orang pegawainon PNS.Dana yang dianggarkan Rp. 57,200,000,dengan realisasi sebesarRp. 57,200,000,- atau 100%. Dengan pencapaian fisik 100% dimana dana pembayaran honor non PNS telah terpenuhi untuk satu tahun. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Kegiatan ini berupa biaya servis pelumas, pembelian suku cadang, kendaraan Dinas, satu unit kendaraan dinas roda empat dan 6 unit kendaraan dinas roda dua. Dana yang dianggarkan Rp. 29.392.000,dengan realisasi sebesarRp. 26.868.000,- atau 91,41%. Degan pencapaian fisisk 100% . dimana semua kebutuhan perbaikan kendaraan dinas telah terakomodir dengan baik.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini berupa pengiriman staf mengikuti kursus singkat, training danpelatihan sosialisasi bimbingan teknis, pendidikan struktural.Dana yangdianggarkan Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesarRp. 0,- atau 0 %. Dengan pencapaian Fisik 100% dimana rencana untuk mengikuti pelatihan 3 orang terealisasi sebanyak 5 orang. URUSAN KEPENDUDUKAN a. Program penataan Administrasi kependudukan Kegiatan ini berupa operasional perekaman e-Ktp bagi masyarakat dan untuk penunjang perekaman tersebut dan untuk keamanan kelancaran operasional perekaman tersebut satelit diadakan penyediaan teralis, kursi rapat. dana yang dianggarkan Rp. 26.060.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.445.000,-dengan fisik sebesar 100% dimana telah dilakukan perekaman e- ktp sebanyak 17.185 orang. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA a. Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan DesaKegiatan ini berupa operasional pelaksanaan Musrenbang Kecamatandan NagariDana yang dianggarkan Rp. 11.118.000,- dengan realisasi sebesarRp. 10.938.000,- atau 98,38%. Dengan pencapian Fisik 100%, dimana semua aspirasi atau usulan dari setiap kelompok masyarakat telah diakomodir dan telah dikirimkan ke SKPD terkait untuk kelanjutan usulan- uslan tersebut. b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ini berupa operasional pemantauan program dan kegiatan yangada di KecamatanDana yang dianggarkan Rp. 10.458.000,dengan realisasi sebesar Rp. 10.040.500,- dengan pencapaian 100% dimana setiap proyek yang ditetapkan dikecamatan telah dipantau dengan baik dan sesuai waktu. 2.2.
CAPAIAN RENSTRA SKPD PERIODE 2011-2015
Capaian Renstra SKPD Periode 2011-2015 Berdasarkan kekuatana, peluang, tantangan dan permasalahan yang ada, sampai dengan tahun ini pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran Renstra 20112015maka hasil yang dicapai adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Pelayanan bagi masyarakat melalui sistim pelayanan Untuk penunjang keberhasilan sasaran ini maka pelaksanaannya
dituangkan kedalam 3 program 15 Kegiatan, dalam pelaksanaan program ini pencapaian yang diperoleh: a. Pada program administrasi kantor pencapaian-pencapaian tersebut diantaranya : 1. Telah tersedianya matrai untuk kebutuhan administrasi selama 1 tahun 2. Telah tersedianya administrasi keuangan selama 1 tahun 3. Telah tersedianynya penerangan kantor dan gedung UDKP 4. Telah terbayarnya tagihan listrik selama 12 bulan 5. Telah terpelihara kebersihan kantor dengan adanya K3 dan alat- alat kebersihan kantor 6. Telah tersedianya peralatan kantor yang memadai. 7. Telah tersedianya alat- alat tulis kantor selama satu tahun 8. Tersedianya penggandaan dan cetak untuk kebutuhan kantor 9. Telah dilakukan Pembelian peralatan dan Perlengkapan kantor pada tahun 2013 seperti AC , Notebook untuk kelancaran operasional kantor sehingga pelayanan kepada masyarakat terlayani dengan baik. 10. Telah tersedia makan minum rapat dan tamu kantor Camat koto baru selama satu tahun 11. Telah tersedia dana untuk melakukan konsultasi keluar daerah dan telah terbayarkan honor Instansi Pertikal kecamatan Koto Baru. 12. Telah tersedia honor jasa tenaga administrasi kantor b. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas sumber dayaaparatur adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pengiriman aparatKecamatan Koto Baru untuk mengikutipendidikan dan pelatihan, sosialisasi, kursus dan bimbingan teknis(bintek).Pada tahun 2013 kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kecamatan Koto Baru telah sesuai dengan persyaratan formasi atau tuntutan pekerjaan yaitudari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 12 orang, yang berpendidikan Strata 1 adalah sebanyak 5 orang, Diploma sebanyak 2 orang dan SMAsebanyak 4 orang. Dan untuk pegawai honor daerah sebanyak 3 orang. Pendidikan Diploma 1 orang dan AMA sederajat 2 orang.
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pada pencapaian kegiatan inidikantor camat koto baru telah tersedia kendaraan dinas yang memadai dan telah terawat dengan baik untuk kelancaran operasional 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Data kependudukan yang lengkap dan akurat. Untuk pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Pada Program penataan administrasi kependudukan yang mana kecamatan Koto Baru yang merupakan perpanjangan dinas Catatan Sipil telah melakukan perekaman e- ktp terhadap masyarakat dengan cara melakukan pemanggilan atau himbauan melalui undangan dan himbauan dimesjid- mesjid.Dikecamatan Koto Baru hasil perekaman e- KTP tahun 2013 terealisasi sebesar 17.185 dari jumlah penduduk yang wajib e- ktp 19.668 keberhasilan ini berkat kerjasama yang baik antara kecamatan dengan Nagari dan Jorong selama perekaman e- Ktp petugas kecamatan dibantu oleh perangkat nagari dan jorong untuk mempasilitasi tempat untuk melakukan Moubel dibeberapa titik, karena ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang mampu untuk datang ke kantor Kecamatan karena sebagian masyarakat ada yang cacat pisik, uzur dan sakit. 3. Mewujudkan Pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan disetiap Nagari. Dalam pencapaian sasaran ini kantor kecamatan Koto Baru menerapkannya dalam Program Peningkatnya partispasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalampembangunan di Kecamatan Koto Baru dilakukan musyawarahperencaaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Nagarisampai tingkat Kecamatan. Musrenbang mengakomodasi aspirasiberbagai komponen yang ada dimasyarakat serta menjawabpermasalahan yang ada di lapangan, Sejak tahun 2011 sampai awal tahun 2014, setiap tahunnyadilakukan musrenbang dan ditetapkan skala prioritas Nagari danKecamatan.Hasil yang dicapai dari Musrenbang adalah tersusunnya skalaprioritas Kecamatan untuk dibawa ke tingkat Kabupaten. 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Koto Baru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Kecamatan ditetapkan tupoksi Kecamatan ditetapkan sebagai berikut:
Tugas pokok Camat adalah Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai sesuai dengan Karakteristik Wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas camat mempunyai pungsi: 1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan kecamatan dan pemerintahan nagari dan pembinaan politik dalam negeri 2. Pembinaan pemerintahan nagari 3. Mengoordinasikan penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah 5. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan nagari serta pembinaan dan fasilitas kesejahteraan rakyat diwilayah kerjanya 6. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial 7. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas lembaga perangkat daerah dikecamatan 8. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga. 9. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan Tugas pokok sekretariat Kecamatan dan kepala seksi dapat dilihat sebagai berikut : a. Sekretariat Kecamatan Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan sekretaris camat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan memberikan pelayanan Administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan, dengan fungsi sebagai berikut : 1. Menyusun rencanan umum, pengendalian dan pengevaluasian serta pelaporan pelaksanaannya 2. Pengelolaan administrasi keuangan dan pendapatan 3. Pengelolaan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta ketatalaksaannya 4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi- seksi 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku
Sekretariat terdiri dari : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat. 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan , rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris asset, pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian, pembinaan kelembagaan serta ketatalaksanaan. 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan perencaan program kegiatan sampai pelaporan serta mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggungjawabannya a.
Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban
Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat melalui Sekretaris kecamatan dan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan urusan ketata pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan mempunyai Fungsi : 1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 2. Fasilitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 3. Pengkoordinasian kegiatan unit pelaksana teknis daerah 4. Fasilitas penyelenggaraan pemilihan wali nagari dan badan permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) 5. Penyelenggaraan urusan keamanan dan ketertiban Umum 6. Fasilitas Pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu 7. Koordinasi pembinaan idiologi Negara dan kesatuan bangsa 8. Fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama 9. Pelaksanaan Koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan 10. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan atasan c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Nagari Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat Nagari, dengan fungsi:
1. Fasilitas dan kegiatan pembinaan Oganisasi Sosial/ Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 2. Fasilitas pembinaan dan pemberdayaan lembaga- lembaga kemasyarakatan Nagari, meliputi lembaga Ekonomi kerakyatan P3A, kelompok tani, dan lembaga lainnya yang 3. Fasilitas dan mengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pemberdayaan lingkungan hidup 4. Fasilitas pembinaan lembaga – lembaga adat 5. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan atasan d. Kepala Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat dibawah dan bertanggungjawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan dan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial, dan kesejahteraan rakyat, dan mempunyai fungsi : 1. Fasilitas kegiatan pembinaan keagamaan, dan adat istiadat 2. Fasilitas kegiatan pembinaan bidang pendidikan, pemuda, olahraga, budaya dan kesenian 3. Fasilitasi kegiatan pembinaan bidang kesehatan dan keluarga berencana 4. Mengkoordinasikan Kegiatan dibidang social, budaya dan kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat 5. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan atasan 6. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya. Pengukuran dari analisa capaian kinerja kantor kecamatan Koto Baru dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran, tingkat capaian dari masingmasing indikator dapat dilihat dari tabel-tabel dibawah ini: Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namuin demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan di analisa dan di Evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Analisa capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut: SASARAN 1
Meningkatkan Pelayanan bagi Masyarakat melalui sitem pelayanan Prima
Prinsip dasar dari kenapa memberikan harus adanya pemerintahan adalah pelayanan. Oleh karena itu kantor kecamatan merupakan ujung tombak dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus memberikan pelayanan itu sebaik mungkin. Keberhasilan sasaran Strategis ini diukur melalui 6(enam) indikator kinerja sasaran, yaitu: Indikator Kinerja 1. Tingkat kehadiran 1(satu)tahun
PNS
Target dalam 99%
Realisasi 100%
Capaian 100%
Tingkat kehadiran PNS Kecamatan Koto Baru tahun 2013 sudah mencapai 100%, ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran didata absensi, penetapan target 99% ini dikarenakan adanya alasan sakit, cuti. Dari target yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. . Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 2. Jumlah PNS yang mempunyai latar 100% 100 100% belakang pendidikan sesuai dengan bidang Pekerjaan Latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi dalam pemahaman dibidang pekerjaan yang dilaksanakan. Menurut data yang ada, pegawai yang bertugas dikantor kecamatan Koto Baru sudah 100% memiliki latar belakang pekerjaan sesuai dengan bidang pendidikannya, angka tersebut didapat dari 15 (lima belas) jumlah PNS yang bertugas dikantor camat Koto Baru , dari lima belas orang tersebut 7 orang berpendidikan S1, 3 orang berpendidikan D3, dan 5 (lima) orang SMU sederajat. Selain 15 orang tersebut, pelayanan dikantor Camat Koto Baru juga dibantu oleh: 2 (dua) orang penyuluh KB 2 (dua) orang SATPOL PP 3 (tiga) orang petugas e- Ktp (staf DUK catatan sipil) 3 (tiga) orang Tenaga Honorer 3 (tiga) orang tenaga kontrak harian lepas sebagai petugas keamanan dan kebersihan kantor Indikator Kinerja Target 3. Pelaksanaan Diklat/ pelatihan bagi 100% pegawai sesuai dengan bidang pekerjaan
Realisasi Capaian 100% 100%
Indikator ini tercapai 100% karena dari 3 orang target yang direncanakan untuk menjalankan pelatihan terealisasi sebanyak 5 kali pelatihan , pencapaian kantor ini didukung oleh sharing dana pelatihan antar SKPD, karena dana yang tersedia di DPA kantor Camat Koto Baru tidak terealisasi karena dana perjalana dinas luar daerah yang merupakan pendukung mengikuti pelatihan luar daerah kantor camat Koto Baru tidak mencukupi Peltihan- pelatihan yang diikuti antara lain: 1 (satu) orang mengikuti SIPKD yang diadakan DPPKD, 1 (satu) orang mengikuti pelatihan bidang perizinan yang dilakukan oleh BP2TPBJ, 1 orang pelatihan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja (LAKIP). 2 orang pelatihan SOP yang dilaksakana bagian hukum sekretariat kab. Dharmasraya, 1 (satu) orang pelatihan sensus barang Daerah. Indikator Kinerja Target 4. Tingkat kunjungan Masyarakat 1300 kekantor Kecamatan sebagai pusat pelayanan
Realisasi 2300
Capaian 177%
Tingkat keberhasilan indikator ini dicapai 177%, data ini didapat dari jumlah Masyarakat yang mendapat pelayanan administratifdikantor kecamatan, seperti pelayanan pengurusan IMB, pengantar SITU, surat keterangan ahli waris, keterangan pindah, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan berkelakuan baik,, surat rekomendasi nikah, akses jalan,surat pengantar bantuan Sosial, dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan dikantor kecamatan serta mengikuti rapat dan sosialisasi. Indikator Kinerja Target 5. Ketepatan pelayanan dengan 30 menit waktu yang lebih singkat
Realisasi 20 Menit
Capaian 150%
Setiap pelayanan yang diberikan kekantor kecamatan memiliki target waktu penyelesaian yaitu paling lama 30 menit, dari angka yang ditargetkan tersebut memperoleh pencapaian yang sangat baik yaitu 150% karena jika dirata- ratakan setiap masyarakat yang datang kekantor kecamatan hanya memerlukan waktu paling lama 20 menit untuk setiap pelayanan administratif yang diinginkan. Indikator Kinerja 6. Jumlah pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti
Target 12
Realisasi 1
Capaian 100%
Angka yang dimasukan disini adalah pengaduan masyarakat yang bersipat uregen dan perlu langsung disikapi, baik itu pengaduan laporan bersipat melalui surat resmi, pengaduan lisan, dari angka yang telah ditargetkan sebesar 12kasus pengaduan yang diterima hanya 1 kasus yang bisa di tindak lanjuti kareana 11 kasus yang ada hanya bersipat sementara dan bisa terselesaikan ditingkat bawah. SASARAN 2 Meningkatkan Kualitas Layanan Data Kependudukan yang lengkap dan Akurat Sasaran Strategis ini memiliki 3 (tiga) indikator Indikator Kinerja
Target
1. Jumlah penduduk yang telah 19.668 org melakukan perekman e- Ktp
Realisasi 17.185 Jiwa
Capaian 100%
Dikecamatan Koto Baru hasil perekaman e- KTP tahun 2013 terealisasi sebesar 17.185 atau sebesar 100% dari target yang direncanakan sebesar 19.668 orang keberhasilan ini berkat kerjasama yang baik antara kecamatan dengan Nagari dan Jorong selama perekaman e- Ktp petugas kecamatan dibantu oleh perangkat nagari dan jorong untuk mempasilitasi tempat untuk melakukan Moubel dibeberapa titik, karena ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang mampu untuk datang ke kantor Kecamatan karena sebagian masyarakat ada yang cacat pisik, uzur dan sakit.pemerintahan kecamatan dan Nagari juga bekerjasama dengan mpengurus mesjid atau tempat yang bisa untuk melakukan himbauan. kalau dari total jumlah penduduk yang wajib e- KTP dikecamatan Koto Baru sebesar 19.668 dan Dari target yang ditetapkan Kecamatan memang masih ada sekitar 2.518 ( 13%) yang tidak termasuk dalam target karena memang ini dirasa sangat tidak memungkinkan karena sebagian masih dirantau dan sebagaian anak yang masih sekolah. Indikator Kinerja 2. Jumlah penduduk yang telah memiliki NIK
Target 29.501
Realisasi 29.501
Capaian 100%
Data yang digunakan adalah berdasarkan data Evaluasi ulang perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan Aparatur Kecamatan bekerjasama dengan Pemerintahan Nagari dan Wali dan Jorong dan evaluasi dilakukan berdasarkan penghitungan NIK pertiap KK diJorong-
Jorong. Dari pencapaian target jumlah penduduk yang mempunyai NIK berhasil dengan baik. Indikator Kinerja 3. Terpantaunya Penduduk
Target data
perpindahan
100%
Realisasi Capaian 100%
100%
Capaian tahun 2013 diambil dari realisasi capaian perpindahan penduduk tahun 2012 yang hanya 100% terpantau dan pada tahun 2013 dapat terpantau perpindahan penduduk sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Angka ini diteapkan guna melihat seberapa berhasil kantor kecamatan dapat memantau laju pertambahan penduduk, capaian 100 merupakan hasil jumlah masyarakat yang datang kekantor kecamatan untuk mengurus surat pindah. SASARAN 2 Meningkatkan Kualitas Layanan Data Kependudukan yang lengkap dan Akurat Sasaran Strategi ini memiliki 3(tiga) Indikator Kinerja yaitu: Indikator Kinerja 1.
Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun melalui media Musrembang
Target 100 %
Realisasi Capaian 100%
108%
Pada Indikator ini pencapaianan yang diperoleh adalah sebesar 100%, angka ini mencerminkan adanya peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan. Angka ini diambil dari target dan realisasi peserta musrembang tingkat Kecamatan. Capaian target ini menunjukan bahwa pada tahun 2014 ini kecamatan harus meningkat target jumlah peserta musrembang karena peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemcapaian Pembangunan yang tepat guna bagi masyarakat. Pencapaian ini meningkat dari tahun ketahunnya. Indikator Kinerja 2.
Terpenuhinya kuota usulan aspirasi Masyarakat melalui Musrembang tingkat kecamatan tahun 2013
Target 100%
Realisasi Capaian 100%
100%
Angka target merupakan Quaota jumlah usulan yang telah ditetapkan diMusrembang tingkat Kecamatan pada tahun 2013. Angka ini dibagi 4 (Empat) Nagari secara merata14 usulan 14 (empat belas) usulan per Nagari, sedangkan angka realisasi diambil dari jumlah usulan yang
masuk dari Nagari dan berhasil dirangkum dalam musrembang tingkat kecamatan pada tahun 2013, angka realisasi jumlah usulan sebanyak 100% usulan ini diambil dari rekapitulasi hasil pelaksanaan musrembang ditingkat kecamatan koto Baru, usulan ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: prioritas utama dan prioritas. Pada Indikator ini pemerintahan kecamatan berhasil mengumpulkan Aspirasi dari masyarakat sebesar 100% meningkat dari tahun sebelumnnya sebesar 100%, menaikan usulan pernagari ketingkat Kecamatan telah ditetapkan 3 bidang yang harus dipenuhi yaitu: 1. Bidang Pembangunan Fisik, sebanyak 24 Kegiatan Ex. Pembangunan sarana dan Prasaraba umum seperti jalan, jembatan, ruang kelas, drainase dan lainnya. 2. Bidang Ekonomi , sebanyak 13 Kegiatan Ex. Pemberian kredit Mikro, bantuan bibit sapi,bantuan bibit sawit, bantuan bibit karet., industri rumah tangga, bantuan bibit ikan lele. 3. Bidang sosial Budaya, sebanyak 19 Kegiatan Ex. Pembangunan balai ruang adat, pengadaan alat musik tradisional,Peningkatan honor guru TPA/TPSA, beasiswa pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Indikator Kinerja 3.
Terlaksananya yang telah Musrembang
aspirasi Masyarakat diusulkan melalui
Target
Realisasi
100%
100%
Capaian 100%
Angka target sebesar 100% usulan merupakan hasil musrembang tingkat kecamatan tahun 2013 yang berhasil dirangking dan selanjutnya diajukan ketingkat Kabupaten, sedangkan angka 100% merupakan hasil musrembang tingkat kecamatan tahun 2013 dan telah terealisasi pelaksanaanya pada tahun 2014 Indikator ini menunjukan angka keberhasilan sebesar 100% karena semua usulan dari nagari dapat usulkan langsung ke kabupaten dan selanjutnya kabupaten yang memutuskan apakah usulan tersebut dapat terealisasi.
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Pungsi Kecamatan Koto Baru 1. Tingkat kinerja pelayanan kantor Camat Koto Baru masih dalam tahap wajar dan terencana 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan pungsi sebagai perpanjang tangan dari bupati yang mana setiap pelayanan yang dilakukan di kantor kecamatan Koto Baru banyak sekali terdapat hambatan atau kendala seperti: Dalam hal pengurusan surat- surat Dalam kepengurusan surat- surat yang berbentuk rekomendasi atau surat- surat yang diterbitkan kantor camat Koto Baru terkadang terdapat kendala sehingga menghambat waktu pelayanan yang mana setiap kepengurusan surat-surat ditargetkan 30 Menit menjadi terundur, ini disebabkan kurang pahamnya masyarakat dalam mengikuti aturan, sehingga setiap pelayanan yang diberikan oleh kantor camat harus bersipat mengayomi sehingga masyarakat bisa menghilangkan paradikma tidak baik. Dalam Pelaksanaan Musrembang Persentase tingkat kehadiran Masyarakat dalam mengikuti acara Musrembang tingkat Nagari perlahan agak melemah dari tahuntahun sebelumnya ini disebabkan apa- apa yang diusulkan kelompok Masyarakat tidak terakomodir di Kabupaten dan sehingga masyarakat kurang bersemangat.
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat a. Proses usulan Program/Kegiatan usulan Musrembang Usulan kegiatan untuk tahun 2015 diawali dengan pelaksanaan Musrembang ditingkat Nagari yang mana hasil musrembang tingkat Nagari ini merupakan akumulasi Usulan pada saat Musyawarah warga ditingkat Jorong. Pelaksanaan musrembang ditingkat Nagari bertujuan untuk mencari dan menetapkan rencana kerja pembangunan Nagari untuk tahun berikutnya. Pada musrembang Nagari harus dihadiri oleh stakeholder dan pemangku kepentingan yang ada di nagari yang bertujuan untuk merumuskan prioritas usulan kegiatan nagari, selanjutnya hasil dari musrembang nagari dibawah kemusrembang tingkat kecamatan. Pada saat pelaksanaan musrembang kecamatan pelaksanaan dibagi atas dua tahap yakni: Sidang pleno pertama Yaitu: pemaparan renja dan Program tahun 2015 oleh masingmasing SKPD yang ada dikabupaten Dharmasraya Sidang Kelompok Yaitu: dimana para peserta Musrembang bermusyawarah untuk menetapkan Prioritas usulan kegiatan untuk tahun 2015. Pada saat sidang kelompok ini peserta dibagi 3 kelompok yaitu : bidang fisik, bidang sosial budaya dan bidang Ekonomi Setiap kelompok harus terwakili oleh delegasi masing- masing Nagari, dan menyusun rencana kegiatan pembangunan proritas kecamatan Koto Baru tahun 2015, setiap kelompok diskusi harus menandatangani berita acara sidang kelompok yang untuk setiap kelompoknya diwakili oleh mininimal 3 orang peserta Sidang pleno II sidang pleno kedua merupakan sidang terakhir yang mana pada sidang ini dilakukan pemaparan hasil sidang kelompok yang merupakan rencana kegiatan pembangunan prirotas tahun 2015 oleh pimpinan sidang b. Kesesuaian dengan tupoksi kecamatan koto Baru Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan pungsi memberikan pelayanan administratif kepada Masyarakat, peran serta Masyarakat sangat penting untuk mendukung dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan,yang adapun Program dan kegiatan pelayanan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat dijabarkan kedalam program dan Kegiatan sebagai berikut:
1. 2. 3. 4.
Program Program Program Program
pelayanan administrasi perkntoran peningkatan sarana dan prasarana aparatur peningkatan sumber daya aparatur. Penataan administrasi kependudukan
Partisipasi Masyarakat dalam membangun nagari 1. Program Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa diterapkan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu: Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pada masing masing kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan pada awal tahun sebelumnya cuman dalam pengusulan ke Kabupaten dari hasil musrembang tersebut seringkali belum terakomodir oleh Pemerintah sehingga masyarakat merasa hal ini kurang berarti. Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa diterapkan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu: Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pada masing masing kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan pada awal tahun sebelumnya cuman dalam pengusulan ke Kabupaten dari hasil musrembang tersebut seringkali belum terakomodir oleh Pemerintah sehingga masyarakat merasa hal ini kurang berarti.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Koto Baru Tahun- 2015 Mendukung arah kebijakan Nasional yaitu meningkatkan pelayanan Prima kepada Masyarakat melalui penerapan “Terwujudnya Pelayanan Prima Melalui Manajemen Pemerintahan yang Profesional” Perncanaan penerpan pelayanan prima tersebut diatas pada kantor kecamatan koto baru dapat diuraikan dalam bentuk uraian Tujuan dan sasaran seperti yang dipaparkan dibawah ini: 3.2. Tujuan : Tujuanadalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalamjangka waktu 1 (satu) ke depan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacukepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisastratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapiharus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masamendatang.Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilantersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Koto Baru, yangditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnyasaling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya Pelayanan prima bagi masyarakat se Kecamatan Koto Baru baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan Nagari, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Bundo Kanduang, Karang taruna, LPM, dsb), serta koordinator pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum. 2. Terwujudnya Data Penduduk yang dan akurat Dikecamatan Koto Baru melalui kegiatan perekaman data –e- Ktp serta mengetahui jumlah penduduk yang telah mempunyai NIK serta terpantaunya data perpindahan penduduk. 3. Terwujudnya Pembangunan yang adil dan merata disetiap Nagari yang ada diwilayah kecamatan Koto Barudengan menampung segala aspirasi melalui kegiatan Musrembang.
3.3. Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah: 1. Meningkatnya Pelayanan bagi masyarakat melalui sistem pelayanan Prima 2. Meningkatkan kualitas layanan data kependudukan yang lengkap dan akurat 3. Mewujudkan Pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan disetiap Nagari 3.4. Program dan Kegiatan Tahun 2015 1. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Dharmasraya yang dituangkan dalam program pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya. Kecamatan Koto Baru membuat visi dan misi dengan mengacu kepada Propeda yang ada sesuai dengan kewenangan dan Tupoksi Kecamatan. Dimana Pemerintah Kecamatan Koto Baru sebagai perangkat Daerah mempunyai kewajiban menjalankan kewenangan yang diberikan Bupati melalui Perda Nomor 8 Tahun 2008 dan Kecamatan Koto Baru juga mempunyai visi dan misi yang terdapat dalam Renstra dan untuk lebih jelasnya berikut akan dipaparkan. Visi Visi Adalah cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antipatif dan inofatif, visi juga merupakan gambaran yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah.
Makna dari Visi kantor Camat Koto Baru dapat dibedakan atas dua Variable. Pertama Terwujudnya Pelayanan Prima dan Variable kedua Manajemen Pemerintahan yang Profesional. Makna dari terwujudnya pelayanan Prima adalah tercapainya suatu kepuasan bagi Masyarakat (Customer) yang memerlukan pelayanan yang baik dari segi waktu dana petugas, tempat sarana pelayanan, manfaat dan lain- lain. Sedangkan makna dari manajemen Pemerintahan yang profesional adalah menggerakan sumber daya Manusia, mesin, Dana dan cara untuk mencapai tujuan Organisasi secara profesional sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmu yang dimiliki seluruh unit Organisasi. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai visi yang diciptakan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan di peroleh untuk masa yang akan datang. Dalam upaya pencapaian Visi yang telah ditetapkan terdapat 5 (lima) misi yang diemban dan akan dilaksanakan yaitu: 1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien 2. Memberikan Pelayanan Cepat tepat dan murah kepada Masyarakat 3. Peningkatan Pelayanan umum meliputi: Meliputi Peningkatan Infrastruktur meliputi sarana fisik seperti jalan, jembatan dan air bersih Peningakatan pelayanan Administrasi dan Komunikasi Peningkatan Pelayanan sosial Budaya. 4. Mendorong terwujudnya proses pemberdayaan Masyarakat 5. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban. Kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan misi tersebut adalah menjadikan masyarakat sebagai Mitra dalam pembangunan, sehingga pemberdayaan masyarakat dalam mpembangunan bisa terwujud. Makna dari terwujudnya pelayanan Prima adalah mencapai suatu keadaan yang dapat memuaskan pelanggan/ Customer sesuai dengan tugas Organisasi dengan yang melakukan pelayanan yang Optimal.
Makna dari mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Profesional adalah mencapai suatu keadaan dalam lingkungan Organisasi kantor camat agar dapat menggerakan Sumber Daya yang ada secara Profesional guna mencapai tujuan Organisasi. Sedangkan Program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatannyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasarandan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan adalah tindakan nyatadalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.Untuk tahun 2015. Program dan kegiatan yang direncanakan dandisesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dilaksanakan Kantor Camat Koto dapat dilihat pada uraian dibawah ini: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini terangkum didalam 13 kegiatan antara lain: 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 4. Penyediaan jasa Peneliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ operasional 5. Penyediaan jasa admonistrasi Keuangan 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7. Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja 8. Penyediaan alat Tulis Kantor 9. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung kantor 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12. Penyediaan Makanan Minuman 13. Rapat- rapat Koordinasidan konsultasi ke luar daerah 14. Penyediaan Jasa administrasi Teknis perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terangkum didalamnya 2 Kegiatan diantaranya: 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/ kendaraan Dinas Operasional
3. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program Penataan Administrasi Kependudukan - Penunjang Penerapan Ktp berbasis Nik Nasional 5.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangunDesa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa terangkum didalamnya 2 kegiatan diantaranya: 1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
BAB IV PENUTUP Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Koto di Baru masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama,agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.Kecamatan Koto Baru sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Untuk mendukung haltersebut, Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dankegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dankegiatan tahun 2015. Rencana Kerja Kecamatan Koto Baru yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Koto Baru demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Koto Baru telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2015, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Demikianlah Dokumen Rencana Renja (Renja) Kantor Camat Koto Baru Tahun 2015 dibuat sebagai bahan acuan penyusunan Rencanaan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015. Dokumen Renja ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Koto Baru dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 s/d 2015. Akhirnya kami menyadari dalam penyusunan Renja ini mungkin masih banyak kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan usul, saran
dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan untuk masa yang akan datang. Semoga dokumen Renja ini dapat bermanfaat dalam rangka tahapan proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2015.
Koto Baru, 2014 CAMAT KOTO BARU
NASUTION, S.PD,M.M NIP.19640101986031040
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGRAN 2014 dan PERKIRAAN MAJU 2015 KECAMATAN KOTO BARU Tabel 3.1. Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014 Kode Rekening
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Perkiraan Maju 2015
Target capaian Kinerja Lokasi
Dalam Nilai Jumlah Kumulatif
Target persentase
Target capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting Dalam Nilai Jumlah Target Kumulatif persentase
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2
1.20 1.20 15 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Kualitas Program Administrasi Perkantoran
100%
434,802,000
100%
434,802,000
Terlaksananya Pengadaan Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya
Kecamatan Koto Baru
12 Bulan
86%
Rp 1,836,000
APBD
12 Bulan
100%
Rp 1,836,000
Terlaksananya Pengadaan Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya
Kecamatan Koto Baru
12 Bulan
60%
Rp 9,600,000
APBD
12 Bulan
60%
Rp 9,600,000
1.2 1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 15 01 06 0 0 kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya Sarana Kendaraan Operasional yang baik
Kecamatan Koto Baru
1 tahun
70%
Rp 1,850,000
APBD
1 tahun
70%
Rp 1,850,000
1.20 1.20 15 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terselenggaranya administrasi keuangan/ Pembayaran Honorarium
Kecamatan Koto Baru
12 Bulan
89%
Rp 43,800,000
APBD
12 Bulan
89%
Rp 43,800,000
1.20 1.20 15 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor
Kecamatan Koto Baru
3 Orang
100%
Rp 56,553,500
APBD
5 Orang
100%
Rp 56,553,500
1.20 1.20 15 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terawatnya Peralatan Kantor
Kecamatan Koto Baru
12 Bulan
90%
Rp 3,100,000
APBD
12 Bulan
100%
Rp 3,100,000
1.20 1.20 15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Kecamatan Koto Baru
12 Bulan
100%
Rp 13,631,000
APBD
12 Bulan
100%
Rp 13,631,000
Kecamatan Koto Baru
12 Bulan
100%
Rp 7,407,000
APBD
12 Bulan
100%
Rp 7,407,000
1.20 1.20 15 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20 1.20 15 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 1.20 15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1.20 1.20 15 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedinya alat-alat listrik
Kecamatan Koto Baru
12 Bulan
90%
Rp 1,995,000
APBD
12 Bulan
100%
Rp 1,995,000
1.20 1.20 15 01 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor
Kecamatan Koto Baru
3 unit
62%
Rp 10,000,000
APBD
3 unit
62%
Rp 10,000,000
Tersediaanya Peralatan Rumah Tangga
Kecamatan Koto Baru
12 bulan
96%
Rp 7,500,000
APBD
12 bulan
100%
Rp 7,500,000
Tersediannya Buku Pedoman Pelaksanaan Pemerintahan
Kecamatan Koto Baru
12 bulan
0%
APBD
12 bulan
0%
Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman
Kecamatan Koto Baru
12 bulan
100%
Rp 30,390,000
APBD
12 bulan
100%
Rp 30,390,000
Kecamatan Koto Baru
12 Bulan
98%
Rp 189,939,500
APBD
12 Bulan
100%
Rp 189,939,500
12 Bulan
98%
Rp 57,200,000
APBD
12 Bulan
100%
Rp 57,200,000
100%
Rp 88,016,000
100%
Rp 88,016,000
1.20 1.20 15 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 1.20 15 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
1.20 1.20 15 01 17 Penyediaan makanan dan minuman kantor 1.20 1.20 15 01 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait
1.20 1.20 15 01 19
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Penyediaan Adminitrasi Teknis perkantoran
1.20 1.20 15 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
1.20 1.20 15 02 21 Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Dinas
Tersedianya Sarana Rumah Dinas Yang Baik
Kecamatan Koto Baru
1 tahun
100%
APBD
1 tahun
100%
Rencana Tahun 2014 Kode Rekening
Program/Kegiatan
1.20 1.20 15 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Tersedianya Gedung Kantor yang baik
1.20 1.20 15 02 24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Tersedianya Kendaraan Operasional operasional
1.20 1.20 15 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan kualitas SDM Aparatur
1.20 1.20 15 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.2 1.20 15 18
Pendidikan/diklat
Perkiraan Maju 2015
Target capaian Kinerja
Target capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Dalam Nilai Jumlah Kumulatif
Target persentase
Kecamatan Koto Baru
1 tahun
100%
Rp 50,000,000
APBD
1 tahun
100%
Rp 50,000,000
Kecamatan Koto Baru
6 unit
70%
Rp 38,016,000
APBD
6 unit
70%
Rp 38,016,000
100%
Rp 0
100%
Rp 0
Lokasi
Kecamatan Koto Baru
82%
Program peningkatan partisipasi masyarakat Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam dalam membangun desa Pembangunan
APBD
100%
Rp 12,611,000
Dalam Nilai Jumlah Target Kumulatif persentase
0
100% 100%
Rp 12,611,000
1.2 1.20 15 18 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Terlaksananya Musrembang Kecamatan
#REF!
120 orang
100%
Rp 6,011,000
APBD
120 orang
75%
Rp 6,011,000
1.2 1.20 15 18 04 Monitoring, evaluasi dam pelaporan
Meningkatnya Pengawasan dan Pembangunan
#REF!
12 bulan
100%
Rp 6,600,000
APBD
12 bulan
100%
Rp 6,600,000
1.2 1.20 15 59
Optimalisasi Pelayanan Administrasi terpadu
100%
Rp 0
100%
Rp 300,000,000
0%
Rp 300,000,000
Program optimalisasi pelayanan Publik
Pelaksanaan /penyelengara Pelayanan 1.2 1.20 15 59 23 Administrasi terpadu
Terlaksana Pelayanan Administrasi terpadu (PATEN)
#REF!
0%
APBD Rp 535,429,000
12 Bulan
Rp 835,429,000