Daftar Isi Kata Pengantar Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Sistematika Penulisan

Daftar Isi Kata Pengantar Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Sistematika Penulisan

Bab II Persiapan Pencalonan A. Syarat Pengajuan Pasangan Calon B. Syarat Calon C. Dokumen Pencalonan D. Jadual Tahapan Pendaftaran E. Kerjasama KPU dengan IDI dan KPK Bab III Pelaksanaan Pengumuman dan Penerimaan Pendaftaran A. Pemberitahuan Prosedur Pendaftaran kepada Parpol B. Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta Resmi Mendaftar C. Dua Pasang Capres-Cawapres Pilpres 2014 Bab IV Pemeriksaan Kesehatan A. Independensi Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan B. Kedua Pasangan Lakukan Tes Kesehatan C. Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta Dinyatakan Lolos Tes Kesehatan Bab V Pelaksanaan Verifikasi Berkas Dokumen Persyaratan A. Verifikasi Kelengkapan Dokumen dan Persyaratan B. Perbaikan Kelengkapan Persyaratan C. Daftar Riwayat Hidup dan Visi-Misi Capres-Cawapres D. KPK Klarifikasi LHKPN Capres dan Cawapres E. Publikasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bab VI Penetapan Nama dan Pengundian Nomor Urut Paslon A. Penetapan Capres-Cawapres Peserta Pilpres 2014 B. Pengundian dan Penetepan Nomor Urut C. Daftar Pasangan Calon Peserta PPWP Tahun 2014 Bab VII Penutup A. Kesimpulan B. Rekomendasi 1

Pendukung Prabowo Hatta mendatangi Gedung KPU untuk mengantarkan pendaftar Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014. Foto: Nur Hakim

Tim Pendukung Jokowi JK mendatangi Kantor KPU untuk mengantarkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014. Foto. Humas KPU.

2

BAB 1 Pendahuluan

3

Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Jokowi dan Jusuf Kalla menyampaikan paparan kepada wartawan mengenai pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Gedung KPU Lantai 2. Foto. Nur Hakim

D

A. Latar Belakang alam rangka menjalankan amanat konstitusi, KPU sebagai Penyelenggara Pemilu menyusun dan mengatur mekanisme, alur, tata cara, serta persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta proses verifikasi dokumen persyaratannya. Pada tanggal 16 April 2014, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Hal ini menunjukkan, KPU telah benar-benar siap untuk melaksanakan tahapan demi tahapan, yang saat ini memasuki tahap pencalonan. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014, masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014, dimulai tanggal 18 hingga 20 Mei 2014, seluruh tim telah siap sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Untuk menjalankan kegiatan pendaftaran dan verifikasi, KPU menyiapkan 7 (tujuh) tim, dari Tim Penerima Tamu, Bagian Pendaftaran, Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan, Pemindai, Pengunggahan dan Publikasi Dokumen Pencalonan, Help Desk, Verifikasi dan Pemberitahuan Hasil Verifikasi, hingga Bidang Umum dan Protokoler. Selain menyiapkan Tim, KPU juga menggelar sejumlah kegiatan sosialisasi dan koorsinasi dalam rangka proses pencalonan pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden 2014 bersama perwakilan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014. Dalam sejumlah rapat koordinasi tersebut secara intensif dibahas mengenai tatacara dan syarat-syarat pendaftaran bakal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan diusung oleh Parpol atau gabungan Parpol peserta Pemilu. Sebagai syarat pencalonan, KPU telah menetapkan syarat minimal partai politik dan/atau gabungan partai politik

4

harus memenuhi sayarat minimal perolehan kursi sebanyak 20% yaitu sebanyak 112 kursi, atau syarat minimal perolehan suara sah 25% dari jumlah suara sah, yaitu sebanyak 31.243.123 suara. Sejak tanggal 18 s.d 20 Mei 2014, KPU menerima pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Sampai saat penutupan pendaftaran, telah mendaftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut : 1. H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M Hatta Rajasa Didukung oleh partai politik : 1. Partai Gerindra 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Persatuan Pembangunan 6. Partai Bulan Bintang 2. Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla Didukung oleh partai politik : 1. Partai PDI Perjuangan 2. Partai Nasdem 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Hati Nurani Rakyat Selanjutnya, dalam rangkaian pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, KPU RI Foto. Nur Hakim menyerahkan dokumen hasil verifikasi bakal pasangan calon presiden (capres) dan wakil calon presiden (cawapres) kepada koalisi partai politik pengusung bakal pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, pada hari Sabtu 24 Mei 2014. Dalam acara penyerahan berkas tersebut, kedua pasangan bakal capres dan bakal cawapres masih harus melengkapi dokumen persyaratan yang belum lengkap. Karena itu, Tim Sukses kedua bakal pasangan calon dapat melengkapi dokumen yang kurang sebelum Hari Selasa, 27 Mei 2014. Dan pada tanggal yang telah ditetapkan kedua Tim Sukses telah melengkapi dokumen persyaratan dan telah menyerahkannya kepada KPU. Selanjutnya, bersamaan dengan verifikasi dokumen pencalonan dan syarat calon, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden melakukan pemerik-

5

Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Jokowi dan Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada Pers terkait pendaftaran Calon Presiden wan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014. Foto. Nur Hakim dan Humas KPU

saan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta sampai dengan tanggal 23 Mei 2014. Terkait hasil pemeriksaan medis, kedua pasangan bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dinyatakan mampu menjalankan tugas-tugasnya secara mandiri dan baik. Hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh tim independen bentukan KPU, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Tim Dokter RSPAD Gatot Subroto menyatakan bahwa kedua pasangan tersebut dinyatakan mampu untuk menjalankan tugas kenegaraan secara mandiri dan baik. Selanjutnya, setelah KPU menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang hasil verifikasi dokumen kepada bakal pasangan calon, kedua bakal pasangan calon kemudian menyerahkan perbaikan dokumen kelengkapan persyaratan pada 24-26 Mei, dan kedua bakal pasangan calon tersebut menyerahkan dokumen perbaikan tersebut pada tanggal 26 Mei 2014. Setelah dilakukan verifikasi dokumen perbaikan, KPU melakukan penetapan nama-nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Keputusan KPU Nomor 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 31 Mei 2014. Setelah dilakukan penetapan pasangan calon, dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 454/ Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan menetapkan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut : 1. H. Prabowo Subianto dan Sdr. H.M. Hatta Rajasa ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu); 2. Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Pa sangan Calon Nomor Urut 2 (dua). B. Maksud dan Tujuan Maksud dari laporan ini adalah untuk merekam semua proses kinerja

6

KPU dalam melakukan penyelenggaraan pendaftaran dan penetapan pasangan calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sejak persiapan, pelaksanaan hingga penetapan. Tujuan dari laporan ini adalah: 1. Menggambarkan bagaimana kegiatan penyelenggaraan tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam UU No 42 Tahun 2008. 2. Dalam kegiatan persiapan, perencanaan dan penetapan pasangan calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh KPU di lakukan secara terbuka, transparan dan mengakomodasi hasil pengawasan Bawaslu, masukan Partai Politik dan masyarakat. 3. Bentuk pertanggungjawaban KPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, penyelenggara Pemilu lainnya seperti Bawaslu serta masyarakat yang lebih luas.

Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sedang mendaftarkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Gedung KPU Lantai 2. Foto: Nur Hakim

Jokowi dan Jusuf Kalla mendaftarkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Gedung KPU Lantai2. Foto. Humas KPU

7

C. Ruang Lingkup Laporan tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, berupaya untuk menggambarkan bagaimana proses persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian berikut ini : 1. Pelayanan KPU dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; 2. Dinamika proses pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, mulai dari kelengkapan berkas administrasi syarat pengajuan calon dan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi syarat pengajuan calon dan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, pemberitahuan hasil verifikasi kepada pimpinan Partai Poli tik atau pimpinan Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pemberian kesempatan kepada pimpi nan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik dan pasangan calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen administrasi, verifikasi ulang hasil perbaikan dan/atau kelengkapan per syaratan administrasi; 3. Penetapan kemampuan sehat rohani dan jasmani bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan berdasarkan rekomendasi IDI dan Tim Dokter Independen yang dilakukan di RSPAD, Jakarta; 4. Proses penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 5. Proses pengundian nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu; dan 6. Proses pengumuman terhadap hasil penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. D. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah : Kata Pengantar Bab I Pendahuluan Bab II Persiapan Pencalonan Bab III Pelaksanaan Pengumuman dan Penerimaan Pendaftaran Bab IV Pemeriksaan Kesehatan Bab V Pelaksanaan Verifikasi Berkas Dokumen Persyaratan Bab VI Penetapan Nama dan Pengundian Nomor Urut Paslon Bab VII Penutup Lampiran

8

BAB II Pendahuluan

9

foto: Nur Hakim

K

A. Syarat Pengajuan Pasangan Calon PU telah menetapkan jadual pendaftaran pasangan calon pada tanggal 18 sampai 20 Mei 2014. Untuk itu, partai politik atau gabungan partai politik, diminta mempersiapkan diri menghadapi tahap pendaftaran tersebut. Ketentuan ambang batas minimal pencalonan presiden tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI. Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berikut lebih rinci syarat pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2014, yakni : 1. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengu sulkan Bakal Pasangan Calon dengan syarat: a. memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR; atau b. memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR. 2.Pejabat negara (Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Re publik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus mengundurkan diri dari jabatannya.

10

3. Kepala Daerah (gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota) yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus meminta izin kepada Presiden. B. Syarat Calon Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; 3. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; 4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan ke wajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden; 5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6.Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; 7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; 8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 10.Terdaftar sebagai Pemilih; 11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang di buktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; 12.Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; 13. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang 11

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; 14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 15. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; 16. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; 17. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan 18. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia. C. Dokumen Pencalonan Selain persyaratan pencalonan dan persyaratan calon di atas, pasangan calon juga harus memenuhi sejumlah berkas administrasi, sesuai Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yakni : 1. Model BB-1 PPWP (pernyataan bertakwa, setia pada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi, bersedia diusulkan sebagai bakal paslon, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua periode); 2. Model BB-2 PPWP (keterangan tempat tinggal); 3. Model BB-3 PPWP (keterangan terdaftar sebagai pemilih); 4. Model BB-4 PPWP (daftar riwayat hidup); 5. Model BB-5 PPWP (naskah visi, misi dan program); 6. Model BB-6 PPWP (surat pernyataan pengunduran diri bagi bakal calon yang berstatus pejabat negara); 7. BB -6 PPWP dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pemberhentian telah diproses); 8. Model BB-7 PPWP (surat pernyataan telah mengajukan ijin kepada

12

presiden bagi bakal calon yang berstatus kepala daerah); 9. Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/ Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi; 10.Surat keterangan mengenai kewarganegaraan Bakal Pasangan Calon dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 11. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menerangkan Bakal Pasangan Calon: a. tidak pernah mengkhianati negara; b. tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI; 12. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Bakal Pasangan Calon yang menerangkan Bakal Pasangan Calon: a. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; b. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; dan c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadi lan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 13. Surat keterangan hasil pemeriksaan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon dari rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU; 14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; 15. Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indone sia, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; 16. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah

13

Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau yang sedera jat, ijazah Strata-1, Strata-2, dan Strata-3, atau yang sederajat), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; 17. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Pasangan Calon, dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi

Komisioner KPU membuka Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014 (1/6/2014). Foto: Nur Hakim

atas nama Bakal Pasangan Calon, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Pasangan Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar; 18. Fasfoto berwarna terbaru Bakal Pasangan Calon ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar, beserta softcopy-nya. Kelengkapan dokumen persyaratan di atas dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian: a. 1 (satu) rangkap dokumen asli; dan b. 2 (dua) rangkap dalam bentuk salinan atau fotokopi yang wajib dilegalisasi oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau instansi/lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut. D. Jadual Tahapan Pendaftaran Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Pro-

14

gram, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Tanggal, 18 – 20 Mei 2014 : Pendaftaran Pasangan Capres dan Cawapres 2. Tanggal, 19 – 23 Mei 2014 : Pemeriksaan Kesehatan 3. Tanggal, 18 – 23 Mei 2014 : Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi 4. Tanggal, 22 – 24 Mei 2014 : Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi 5. Tanggal, 24 – 26 Mei 2014 : Perbaikan kelengkapan persyaratan 6. Tanggal, 25 – 27 Mei 2014 : Perbaikan kelengkapan persyaratan 7. Tanggal, 25 – 27 Mei 2014 : Penyerahan perbaikan kelengkapan persyaratan 8. Tanggal, 26 – 29 Mei 2014 : Verifikasi hasil perbaikan kelengkapan persyaratan 9. Tanggal, 28 – 30 Mei 2014 : Pemberitahuan hasil verifikasi perbaikan 10.Tanggal, 31 Mei 2014 : Penetapan nama-nama pasangan Capres dan Cawapres 11. Tanggal, 01 Juni 2014 : Pengambilan Nomor urut pasangan Capres dan Cawapres Detail pelaksanaan tahapan di atas, kemudian dirinci KPU melalului pengumuman resmi dengan Nomor 416/KPU/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014, yang ditandatangani Ketua KPU Husni Kamil Manik, jadual tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dilaksanakan mulai 18-20 Mei 2014, pukul 08.00-18.00 WIB. 2.Jadwal Pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani masing-masing bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dilaksanakan 19-23 Mei 2014. 3. Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dilaksanakan di kantor KPU, Jalan Imam Bondjol Nomor 29, Jakarta Pusat. 4.Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden wajib dihadiri bakal pasangan calon dengan menyampaikan dokumen per syaratan pencalonan serta dokumen syarat bakal pasangan calon dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 5. Dalam pengajuan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik dan /atau gabungan partai politik wajib memenuhi:

10

a. Syarat minimal perolehan kursi sebanyak 20 persen dari jumlah kursi di DPR pada Pemilu anggota DPR tahun 2014 yaitu sebanyak 112 kursi b. Syarat minimal perolehan suara sah 25 persen dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR tahuan 2014 yaitu sebanyak 31.243.123 suara. 6. Pemenuhan syarat pencalonan dan syarat bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 tentang pencalonan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

11

E. Kerjasama KPU dengan IDI dan KPK Untuk mendukung proses pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, KPU melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat, kedua lembaga ini memiliki andil yang demikian besar dalam proses pendaftaran berikutnya. IDI memastikan mengenai persyaratan kesehatan Paslon, apakah capres dan cawapres tersebut layak atau tidak terdaftar sebagai peserta pilpres dari segi kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan KPK bakal memeriksa Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara. Salah satu yang disiapkan adalah proses verifikasi harta kekayaan bakal capres dan cawapres melalui KPK. LHKPN yang telah diverifikasi oleh KPK, kemudian hasilnya diserahkan kepada KPU. Berikutnya, pasangan (capres-cawapres) sendiri yang akan mengumumkan harta kekayaannya kepada publik.

12

BAB III Pelaksanaan Pengumuman dan Penerimaan Pendaftaran

13

Ketua KPU Husni Kamil Manik memberikan hasil LHKPN kepada Pasanga Calon Presiden No 1 dan No. 2 di Gedung KPU Lantai 2. Foto. Humas KPU

P

A. Pemberitahuan Prosedur Pendaftaran kepada Parpol ada tanggal 12 Mei 2014, KPU mengirimkan surat edaran kepada seluruh partai politik, bahwa pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dimulai pada 18 Mei 2014 sampai 20 Mei 2014, dari pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Partai politik (parpol) atau gabungan parpol berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, boleh memilih apakah akan berpedoman pada perolehan kursi di parlemen minimal 112 kursi atau pada persentase perolehan suara partai politik secara nasional minimal 25 persen atau sebanyak 31.243.123 suara. Surat edaran itu dimaksudkan agar parpol bisa menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pendaftaran, termasuk berkas-berkas untuk memenuhi persyaratan kesehatan dan pendidikan. Ada dua berkas yang harus diserahkan ke KPU saat pendaftaran capres dan cawapres. Pertama, dokumen-dokumen kelengkapan dari partai politik pengusung. Kedua, dokumen persyaratan dari pribadi capres dan cawapres. Menurut edaran tersebut, pasangan calon wajib datang ke KPU untuk menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen cetak maupun digital. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2014 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2014, bahwa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden wajib dihadiri bakal pasangan calon dengan menyampaikan dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen syarat bakal pasangan calon dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Pasangan calon juga diwajibkan mengikuti pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani pada 19-23 Mei 2014. Tak cukup dengan hanya mengandalkan surat edaran kepada parpok, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2014, KPU bersama dengan parpol juga menggelar pertemuan dalam rangka membahas pendaftaran calon presiden dan calon wakil

14

presiden (capres-cawapres). Dalam pertemuan tersebut KPU mensosialisasikan dan mengkomunikasikan persyaratan pendaftaran dan proses verifikasi kepada 12 (dua belas) Partai Politik, diantaranya mengenai proses pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres yang sudah dijadwalkan pada 19-23 Mei 2014, dan cara mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi Waluyo, selaku perwakilan dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, mengatakan bahwa LHKPN yang harus disertakan pada saat pendaftaran, form LHKPN Model KPK-A diperuntukkan kepada bakal calon yang sebelumnya belum pernah melaporkan harta kekayaannya pada KPK. Sedangkan form LHKPN Model KPK-B untuk bakal calon yang sudah pernah melaporkan harta kekayaannya. Form tersebut dapat diperoleh secara langsung ke KPK atau dapat diunduh melalui website KPK kpk.go.id. Selain mengenai LHKPN dibicarakan pula terkait pengajuan pasangan capres dan cawapres dilakukan partai politik atau gabungan partai politik yang mengharuskan yang bertandatangan adalah Ilustrasi: portalkbr.com Ketua Umum Partai dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai. Syarat lain bagi capres dan cawapres diketahui pejabat negara seperti menteri, ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara bagi kepala daerah yang akan maju sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, harus meminta izin kepada Presiden. Izin tersebut dibuat dalam bentuk surat. KPU memastikan jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres berlangsung selama tiga hari yakni dimulai sejak tanggal 18 Mei 2014 hingga tanggal 20 Mei 2014, dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB setiap harinya. Untuk pendaftaran yang ditentukan berlokasi di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol Nomo2 29, Jakarta Pusat. Untuk mengampu kegiatan pendaftaran dan verifikasi,

15

KPU menyiapkan 7 (tujuh) tim, dari Tim Penerima Tamu, Bagian Pendaftaran, Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan, Pemindai, Pengunggahan dan Publikasi Dokumen Pencalonan, Help Desk, Verifikasi dan Pemberitahuan Hasil Verifikasi, hingga Bidang Umum dan Protokoler. B. Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta Resmi Mendaftar Seperti diketahui waktu pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mulai dibuka pada Minggu, 18 Mei 2014 hingga 20 Mei 2014. Hari pertama pendaftaran Capres dan Cawapres di kantor KPU tak ada pasangan calon yang mendaftar. Hasil komunikasi KPU dengan Liaison Officer (LO/tim penghubung) parpol serta pengurus parpol terkait waktu pendaftaran capres serta cawapres lantaran sejumlah parpol masih memantapkan koalisi mereka. Pada hari Senin, 19 Mei 2014, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) resmi mendaftar Capres-Cawapres. Pasangan ini diusung PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura, resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 20142019. Joko Widodo - Jusuf Kalla diterima Ketua KPU, Husni Kamil Manik dan para Komisioner KPU di Ruang Sidang Utama KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, Senin, 19 Mei 2014, pukul 14.15 WIB. Keesekon harinya, pada hari Selasa, 20 Mei 2014, giliran Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan capres dan cawapres ke Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada pukul 14.10 WIB. Mereka diusung yakni Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Kedua pasangan tersebut juga diterima Ketua KPU, Husni Kamil Manik dan para Komisioner KPU di Ruang Sidang Utama KPU. C. Dua Pasang Capres-Cawapres Pilpres 2014 Hingga penutupan resmi pendaftaran, tepat pukul 18.00 WIB pada Selasa 20 Mei 2014, telah mendaftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

16

foto: Nur Hakim

foto: Humas KPU

1. Ir. H. JOKO WIDODO dan Drs. H. M. JUSUF KALLA diusulkan oleh gabungan partai politik dengan menggunakan perolehan jumlah kursi di DPR sebagai persyaratan pengajuan calon, dengan rincian sebagai berikut (total perolehan kursi sebanyak 207 kursi): PDI Perjuangan dengan perolehan kursi sebanyak 109 kursi Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan kursi sebanyak 47 kursi Partai NasDem dengan perolehan kursi sebanyak 35 kursi Partai Hati Nurani Rakyat dengan perolehan kursi sebanyak 16 kursi 2. H. PRABOWO SUBIANTO dan H.M. HATTA RAJASA diusulkan oleh gabungan partai politik dengan menggunakan perolehan suara sah nasional sebagai persyaratan pengajuan calon, dengan rincian sebagai berikut (total perolehan suara sah sebanyak 61.137.746 suara): Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan suara sah 14.760.371 suara Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara sah 9.481.621 suara Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan suara sah 8.480.204 suara Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan suara sah 8.157.488 suara Partai Golongan Karya dengan perolehan suara sah 18.432.312 suara Partai Bulan Bintang dengan perolehan suara sah 1.825.750 suara Setelah pendaftaran tersebut masih ada serangkaian tahapan-tahapan yang harus dilalui pasangan capres dan cawapres di KPU. Pertama adalah proses verifi-

17

kasi berkas yang telah diserahkan kepada KPU oleh masing-masing pasangan. Tahap kedua, pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres di RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat). Dimana pasangan Jokowi-JK dijadwalkan pada Kamis, tanggal 22 Mei 2014, dan pasangan Prabowo-Hatta pada Jumat tanggal 23 Mei 2014. Setelah tes kesehatan, pada tanggal 24 Mei akan diinformasikan hasil dari verifikasi berkas atau dokumen dari masing-masing pasangan. Kemudian akan dilakukan perbaikan dokumen hingga tanggal 26 Mei 2014. Sementara untuk pengambilan nomor urut akan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2014. Setelah itu, pasangan capres cawapres sudah boleh berkampanye dari tanggal 4 Juni-5 Juli 2014.

foto: Humas KPU

18

BAB IV Pemeriksaan Kesehatan

19

Bakal Calon Presiden Jokowi dan JK memberikan keterangan kepada wartawan terkait pemeriksaan tes Kesehatan di RSPAD. Foto. Humas KPU

S

A. Independensi Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan ebagaimana tertuang pada pasal 5 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, bahwa setiap capres dan cawapres harus mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wapres. Tujuan dari pemeriksaan kesehatan bukanlah untuk mencari dan membuka kecacatan medis pada kandidat capres dan cawapres, namun bertujuan untuk mencari tahu status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Presiden dan Wakil Presiden untuk menjamin mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itulah, salah satu tahapan wajib yang harus dilalui oleh pasangan Capres dan Cawapres usai mendaftarkan diri di KPU adalah pemeriksaan kesehatan. Makanya seusia mendaftar, KPU langsung menerbitkan surat pengantar pasangan capres-cawapres untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan medis yang objektif dan profesional tanpa berpihak ke salah satu pasangan calon, KPU meminta bantuan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai lembaga profesi yang objektif dan independen. KPU dan IDI telah menekan memorandum of understanding terkait tugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada capres dan cawapres. IDI juga telah merekomendasikan RSPAD Gatot Soebroto sebagai rumah sakit rujukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani capres dan cawapres. Tim Pemeriksa Kesehatan yang diketuai Prof. Dr. Zubairi, SpPD telah melewati seleksi secara independen (Surat Keputusan PB IDI Nomor 1120/PB/ A.4/05/2014). IDI menjamin bahwa nantinya semua kegiatan pemeriksaan ini akan berjalan secara profesional, dan independen. Berikut adalah nama-nama tim pemeriksa tersebut: 1. Prof Dr Lukman Hakim Makmun, Sp PD, KKV, K Ger, FINASIM 2. Dr dr Zulkifli Amin, Sp PD, K-P, FINASIM, FCPP

20

3. Dr Djoko Wibisono, Sp.PD. KGEH 4. Dr Danardi Sosrosumihardjo, Sp KJ(K) 5. Prof Dr dr HM Syamsulhadi, Sp KJ(K) 6. Dr dr Nurmiati Amir, Sp KJ(K) 7. Dr AAAA Kusumawardhani, Sp KJ(K) 8. Dr Alfin Walujati, Sp KJ 9. Prof Dr dr Paul Tahalele, Sp B, TKV, FINACS 10. Dr dr Dimyati Achmad, Sp B, K Onk 11. Dr Budiono Suhendro, Sp B-KBD 12. Dr dr Nur Rasyid, Sp U 13. Dr Arry Rodjani, Sp U 14. Dr R Bebet Prasetyo, Sp U 15. Dr Rizal Pohan, Sp OT(K) 16. Dr Irfan Saleh, Sp OT(K) 17. Dr dr Robert H, Sp OT, MM 18. Dr Soemardoko Tjokrowidigdo, Sp M(K) 19 Dr Bondan Harmani, Sp M(K) 20. Dr Freddy W Arsyad, Sp M-KVR 21. Dr Arifin Nawas, Sp P(K), MARS 22. Dr Sardikin Giri Putro, Sp P(K), MARS 23. Dr Alexander K Ginting, Sp P 24. Dr Hendarmin Syafei, Sp JP(K), FIHA 25. Dr HM Hary Utomo, Sp JP(K), FIHA 26. Dr Prihadi Estu W, Sp JP 27. Dr dr Susyana Tamin, Sp THT-KL(K) 28. Prof Dr Bambang Harmani, Sp THT-KL(K) 29. Dr A Budi Sulistya, Sp THT-KL, MARS 30. Dr Silvia F Lumempouw, Sp S 31. Dr Donny Hamdani Hamid, Sp S 32. Dr Tugas Rafmono, Sp S 33. Dr dr Jacub Pandelaki, Sp Rad 34. Dr Ulanya Hannagracia Mariatheodore Sahelangi, Sp Rad, M Kes 35. Dr Sandrawati, Sp Rad 36. Prof Dr dr Soegiharto Soebijanto, Sp OG(K) 37. Dr dr Laila Nurannah, Sp OG(K) 38. Prof Dr Rahajuningsih Dharma S, S Sp PK)K), DSc, FACT 39. Dr Sri Hartini, Sp PK(K) 40. Prof Dr AN Kurniawan, Sp PA

21

41. Dr Ening Krisnuhoni, MS, Sp PA(K) 42. Dr Teguh Kuncoro, SP PA, MARS. Sesuai persyaratan yang disusun IDI, dokter yang terlibat dalam kegiatan tersebut bersumpah akan transparan, jujur, dan adil, saat menjalankan tugas memeriksa capres dan cawapres. Tim dokter yang akan melakukan tes kesehatan wajib tidak terlibat organisasi politik, tidak menjadi dokter pribadi capres-cawapres dan bukan tim dokter kepresidenan. Sebelum menjalan tugas, tim dokter yang memeriksa kesehatan capres dan cawapres diambil sumpah. Sumpah ini untuk memastikan, selama melaksanakan tugas, tim dokter dapat bersikap jujur, adil dan sesuai dengan persyaratan yang telah disusun oleh IDI. Pembacaan sumpah tim dokter didam-

IDI Kerjasama dengan KPU terkait pemeriksaan Tese Kesehatan Calon Presiden dan Wakil Presiden Foto. Humas KPU

pingi oleh Komisioner KPU, Ketua IDI, Kepala RSPAD, Ketua Tim Pengarah, dan Ketua Tim Pemeriksa. Selain itu, seluruh tim dokter pemeriksa kesehatan caprescawapres merupakan tenaga medis pilihan yang terbaik di bidangnya serta memiliki kredibilitas dan pengalaman sedikitnya 15 tahun sebagai dokter spesialis, sehingga benar-benar menguasai dan kompeten melakukan tes kesehatan. Ini bukan kali pertama, IDI terlibat dalam tes kesehatan capres-cawapres. Kerja sama antara IDI dan KPU sudah terjalin sejak Pemilihan Presiden 2004 dan 2009. Dalam tes kesehatan, setidaknya ada lima kategori pemeriksaan dalam tes kesehatan capres dan cawapres antara lain analisis riwayat kesehatan, pemeriksaan jiwa atau psikitrik, pemeriksaan jasmani, pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan

22

laboratorium. Untuk pemeriksaan jasmani terdiri dari penyakit dalam, jantung dan pembuluh darah, paru, bedah, urologi, ortopedi, neurologi, mata, serta telinga hidung tenggorokan kepala leher. Tes tersebut melibatkan 14 spesialisasi yang masing-masing terdiri dari tujuh orang, meski hanya dua yang terlibat langsung dalam pemeriksaan. Khususnya bidang psikiatri, pemeriksaan akan melibatkan lima dokter. Makanya, dokter-dokter yang diturunkan untuk memeriksa para capres dan cawapres, antara lain terdiri dari spesialis paru, jantung, neurolog, obgin, patologi klinik, penyakit dalam, bedah, gigi, psikolog, dan psikiater. Pemeriksaan juga meliputi penunjang jika ditemukan indikasi-ndikasi penyakit tertentu. Pemeriksaan penunjang termasuk pemeriksaan penunjang wajib yakni USG dan abdomen, lalu ada threadmill, ada pemeriksaan darah, urine, ginjal, serta pemeriksaan jika ada indikasi tumor. Untuk itu, sebanyak 42 tenaga ahli kedokteran telah siap menangani pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres untuk persiapan Pilpres 2014. Tes kesehatan untuk capres-cawapres dijadualkan pada 19-23 Mei 2014 di RSPAD Gatot Subroto. Berikut adalah gambaran tes-tes yang bakal dijalani oleh kedua pasangan capres cawapres Pilpres 2014 selama 8-9 jam :

23

Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa Foto.tribunnews.com

Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla Foto. Humas KPU

B. Kedua Pasangan Lakukan Tes Kesehatan Merujuk tahapan Pemilu Presiden yang termaktub dalam Peraturan KPU, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan capres dan cawapres di RSPAD berlangsung pada 19 sampai 23 Mei, setelah partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan ke KPU. Pemeriksaan kesehatan tersebut akan dilakukan secara bergantian antara kedua pasangan tersebut. Berikut adalah rincian agenda pemeriksaan kesehatan masing-masing paslon di RSPAD: 1. Sesuai jadwal yang diatur oleh Medical Check-Up RSPAD Gatot Subroto, Pemeriksaan Kesehatan dapat dimulai pukul 07.00 WIB; 2. Capres & Cawapres yang telah registrasi dan berganti pakaian khusus dari RSPAD, diberikan kesempatan bertemu awak media sebelum pemeriksaan kesehatan dimulai untuk sesi pengambilan foto/video; 3. Pemeriksaan kesehatan membutuhkan waktu sekitar 8-9 jam, jadi selesai sekitar pukul 16.00 WIB; 4. Awak media dan yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang medical check-up dan dipersilakan menunggu di tempat yang telah disediakan; 5. Selama proses pemeriksaan kesehatan, capres dan cawapres tidak di perkenankan keluar atau bertemu dengan siapapun, kecuali keluarga paling dekat (istri atau suami) pada jam istirahat; 6. Awak media dapat melakukan wawancara kepada capres dan cawapres setelah semua proses pemeriksaan kesehatan selesai; 7. Tata tertib peliputan pers disesuaikan dengan aturan yang berlaku di RSPAD Gatot Subroto. Sebelum tes dilakukan IDI mengimbau dua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menjaga kesehatan dengan , istirahat yang cukup. Malam harinya menjalani puasa sebagai prasyarat tes kesehatan. Hal ini wajib dilakukan agar mereka dapat menjalani tes dengan baik, sehingga lolos dan memenuhi persyaratan. Pada Kamis 22 Mei 2014, pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendapat giliran pertama menjalani tes kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dimulai pukul 07.30 WIB, diawali dengan sumpah para dokter yang

24

bertugas memeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang berjumlah 130 orang, terdiri dari 80 orang dokter serta 50 orang perawat dan tenaga medis lainnya itu dilakukan selama hampir 10 jam. Tim dokter melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan dan kejiwaan para calon PresidenWakil Presiden. Sementara itu, pada Jumat 23 Mei 2014 bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto - M. Hatta Rajasa mulai menjalani tes kesehatan. Seperti halnya pemeriksaan pasangan sebelumnya, perlakuan yang sama juga diberikan kepada Prabowo-Hatta, hanya saja jadwal selesainya pemeriksaan akan mundur selama kurang lebih satu jam. Hal ini disebabkan ada tambahan alokasi waktu khusus untuk memberikan kesempatan kepada Prabowo dan Hatta untuk mengikuti salat Jumat. Pasangan Prabowo-Hatta melakukan istirahat pada pukul 11.30 WIB untuk melakukan ibadah Shalat Jumat dan pemeriksaan kembali dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB. Pemeriksaan jasmani terdiri atas penyakit dalam, jantung dan pembuluh darah, pemeriksaan paru-paru, bedah, urologi, orthopedi, pemeriksaan neurologi atau syaraf, mata, THT, serta pemeriksaan Foto. Humas KPU gigi mulut. Setelah kedua pasangan melakunan tes kesehatan, tim akan melakukan analisis atas rekam medis yang dimiliki oleh pasangan capres-cawapres untuk kemudian memprediksi kondisi kesehatan pasangan tersebut dalam waktu lima tahun ke depan, apakah dalam kurun waktu tersebut pasangan capres-cawapres dianggap cakap dalam menjalankan tugas-tugas nya secara mandiri dan baik. Selanjutnya tim dokter akan menggelar rapat pleno untuk memberikan kesimpulan yang hasilnya diserahkan langsung kepada KPU. Kandidat yang lolos tes kesehatan adalah yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani, yakni jika tak ditemukan cacat jiwa dan jasmani dalam diri mereka. Seusai rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan, KPU menerima dokumen hasil penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo SubiantoHatta Rajasa dari Ketua Umum PB IDI Zaenal Abidin di lobby RSPAD Gatot

25

Subroto, pada hari Jumat malam 23 Mei 2014. Hasil penilaian kemampuan rohani dan jasmani terhadap dua bakal pasangan calon itu akan digunakan untuk mengambil kesimpulan pada penilaian terhadap kemampuan kesehatan masing-masing bakal capres dan cawapres. Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan diumumkan pada 24 Mei. Apabila salah satu pasangan calon dinyatakan tidak sehat, baik secara jasmani maupun rohani, maka parpol dapat mengajukan pengganti calon tersebut. Apabila ada hasil pemeriksaan capres atau cawapres yang tidak memuaskan, KPU telah mempersiapkan mekanisme lanjutan. Alternatif pertama dengan memperpanjang waktu pemeriksaan. Kalau ada calon yang tetap tidak lolos tes kesehatan, KPU beri kesempatan parpol untuk melakukan penggantian calon. Calon pengganti, harus diajukan dalam tiga hari, yakni 24-26 Mei 2014. C. Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta Dinyatakan Lolos Tes Kesehatan Pada hari Sabtu, 24 Mei 2014, Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik, menyampaikan hasil tes kesehatan di Ruang Sidang Utama, Gedung KPU RI RI. Tim independen KPU bekerjasama dengan IDI dan RSPAD Gatot Subroto menyatakan berdasarkan fakta pemeriksaan Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla serta Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sehat secara fisik dan mental untuk mengikuti pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Kedua pasangan calon dinyatakan mampu menjalankan tugas-tugas kenegaraan secara mandiri dan baik sebagai presiden dan wakil presiden jika terplih. Selanjutnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyerahkan hasil tes kesehatan pasangan capres dan cawapres kepada Fadli Zon yang mewakili PrabowoHatta serta Sudiyatmiko Aribowo yang mewakili Jokowi-JK. Dalam penyerahan hasil tes kesehatan, disaksikan seluruh Komisioner KPU, perwakilan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Hatta, Wakil Sekjen Partai Gerindra Haris Bobby Hoe, Sekretaris Tim Advokasi PKS Yanuar Arief, Wasekjen PAN Aziz Subekti, Ketua Komite Aksi Pemenangan Pemilu PBB Sukmo Harsono, Pengurus DPP Partai Golkar Hakim Kamarudin dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, sedangkan dari Jokowi-Jusuf Kalla, antara lain Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan. Kendati lolos tes kesehatan, kedua pasangan ini masih harus melengkapi beberapa persyaratan dan diberikan waktu dua hari oleh pihak KPU untuk melengkapinya.

25

BAB V Pelaksanaan Verifikasi Berkas Dokumen Persyaratan

27

Ketua KPU Husni Kamil Manik memberikan hasil verifikasi berkas dokumen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014. Foto. tribunnews.com

K

A. Verifikasi Kelengkapan Dokumen dan Persyaratan PU menyediakan dua tahapan terkait pendaftaran bakal capres dan cawapres. Yaitu penyerahan berkas pada 18-20 Mei serta masa perbaikan kelengkapan berkas yang wajib diserahkan paling lambat 27 Mei. Sementara berkas dokumen yang wajib dibawa pada saat tahap pendaftaran adalah surat pernyataan bermeterai, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih di Panitia Pemungutan Suara (PPS), daftar riwayat hidup, serta surat pernyataan mengundurkan diri jika berstatus pejabat negara dan/atau menteri atau setingkat menteri. Bakal pasangan calon yang masih menjabat sebagai kepala daerah juga wajib menyerahkan surat izin permohonan cuti kepada Presiden. Bakal pasangan calon juga harus menyertakan naskah visi, misi dan program yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), surat tanda terima telah menyerahkan Laporan Kekayaan Harta Pribadi/Pejabat Negara (LKHPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan surat keterangan kewarganegaraan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Diserahkan pula surat keterangan catatan kepolisian dari Mabes Polri, surat keterangan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga, surat keterangan hasil pemeriksaan dari RSPAD Gatot Subroto, fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi ijazah pendidikan mulai SMA, fotokopi NPWP, serta foto diri berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak empat lembar. Sesuai Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2014 tentang tahapan pilpres pendaftaran pasangan capres dan cawapres pemberitahuan hasil verifikasi administrasi dijadwalkan hingga 24 Mei 2014, sementara perbaikan kelengkapan persyaratan dijadwalkan pada 24 hingga 26 Mei 2014. Selanjutnya, perbaikan kelengkapan persyaratan dilakukan pada 25 hingga 27 Mei 2014. Verifikasi hasil perbaikan kelengkapan persyaratan dilakukan dari 26 hingga 29 Mei 2014, dan pemberitahuan hasil verifikasi perbaikan dijadwalkan 28 hingga 30 Mei 2014 Sementara penetapan nama-nama pasangan capres dan cawapres berlangsung pada 31 Mei 2014 untuk kemudian pengambilan nomor urut pasangan capres dan cawapres

28

dilakukan pada 1 Juni 2014. Ketika pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selesai mendaftar pada Senin, 19 Mei 2014 serta pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Selsa 20 Mei 2014, KPU langsung melakukan verifikasi atas dokumen yang telah diserahkan kedua pasangan tersebut. Dalam verifikasi dokumen itu, ada dua hal penting yang menjadi penilaian dan harus dipenuhi. Yaitu persyaratan secara pribadi kedua pasangan bakal calon dan persyaratan dukungan dari partai politik. Persyaratan perseorangan meliputi kelengkapan ijazah minimal lulusan sekolah lanjutan tingkat atas, kewarganegaraan, tidak terlibat organisasi terlarang dan beberapa persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014. Setelah dilakukan verifikasi awal, KPU menyatakan bahwa berkas dokumen pendaftaran dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden 2014, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, belum lengkap. Masih ada sejumlah jenis dokumen yang mesti disusulkan oleh keempat bakal calon tersebut. Dalam Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran yang ditandatangani petugas KPU dan petugas penghubung PDI Perjuangan dan tiga partai mitra koalisinya, Sudyatmiko Aribowo, tertera empat dokumen yang tidak dilengkapi Joko Widodo. Tiga di antaranya harus diserahkan Joko Widodo. Sementara itu, satu dokumen tidak perlu diserahkan karena menyangkut pengunduran diri sebagai pejabat negara. Joko Widodo bukan pejabat negara yang harus mengundurkan diri. Makanya, dia hanya perlu menyerahkan surat permohonan izin dari presiden untuk mencalonkan diri Foto. tribunnews.com sebagai capres. Adapun tiga dokumen yang belum diserahkan Joko Widodo adalah bukti tanda terima penyerahan LHKPN, surat keterangan sehat jasmani, dan surat keterangan sehat rohani. Surat keterangan sehat menunggu hasil pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan RSPAD. Adapun dokumen yang belum dilengkapi Jusuf Kalla adalah bukti tanda terima penyerahan LHKPN, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Polri,

29

fotokopi KTP, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan tanda bukti tidak punya tunggakan pajak. Dua dokumen lain yang belum diserahkan Jusuf Kalla adalah dokumen terkait pemeriksaan kesehatan yang juga menunggu hasil pemeriksaan kesehatan. Selain dokumen pribadi calon, pihak Joko Widodo-Jusuf Kalla juga belum melengkapi dokumen partai politik. Dalam tanda bukti penyerahan dokumen tertulis, gabungan PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hanura belum menyerahkan Surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan Kepengurusan Tingkat Pusat Parpol atau Gabungan Parpol dan susunan tim kampanye nasional. TANDA BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PENDAFTARAN

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014, pukul 14.20 WIB telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Ir. Joko Widodo dan Drs. H, Muhammad Jusuf Kalla yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lembar Kerja Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

30

*) Isi sesuai hasil pemerisaan **) Dokumen dbua dalam 3 (tiga) rangkap

31

Sementara itu, dokumen pencalonan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, belum lengkap seperti yang disyaratkan KPU. Kedua kandidat tersebut belum menyerahkan bukti tanda terima laporan LHKPN. Dalam tanda bukti penerimaan dokumen pendaftaran yang ditandatangani Prabowo, ada tiga dokumen yang belum dilengkapi oleh Prabowo-Hatta sebagai kandidat capres-cawapres. Selain laporan LHKPN tadi, keduanya juga belum memberikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, yang surat itu baru dapat diberikan setelah tim dokter pemeriksa melakukan pemeriksaan kesehatan pasangan. Dokumen pencalonan Hatta, juga masih belum menyerahkan tanda bukti penyerahan LHKPN ke KPK. Selain itu, fotokopi ijazah Hatta Rajasa yang dilegalisasi masih belum diberi stempel dari pimpinan dinas pendidikan setempat. Mengingat, ijazah SMA Hatta yang sebelumnya hilang. Namun sudah dimintakan surat keterangan hilang dari SMA 4 Palembang dan perlu diberi stempel dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dari tujuh persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik pendukung pasangan capres-cawapres, syarat yang belum dipenuhi Prabowo-Hatta adalah surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengesahan Kepengurusan Tingkat Pusat Parpol, atau gabungan parpol pengusung yakni Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP, Partai Golkar, dan PBB. Kedua pasangan tersebut diwajibkan melengkapi berkas persyaratan itu paling lambat tanggal 27 Mei. Verifikasi hasil perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan dilaksanakan pada 26 sampai 29 Mei 2014. Sementara pemberitahuan tertulis hasil verifikasi perbaikan dokumen 28 sampai 30 Mei 2014.

32

TANDA BUKTI PENERIMAAN DOKUME PENDAFTARAN Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2014, pukul 14.15 WIB telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden atas nama Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lembar Kerja Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

33

34

*) Isi sesuai hasil pemeriksaan **) Dokumen dibuat dalam 3 (tiga) rangkap

35

B.Perbaikan Kelengkapan Persyaratan KPU menetapkan hari ini, Selasa 27 Mei 2014 sebagai batas akhir dari dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk melengkapi berkas pendaftaran calon yang belum selesai saat hari pendaftaran pertama lalu. Hingga tenggat akhir tersebut, kedua pasangan telah menyelesaikan administrasi kelengkapan berkas pendaftaran. Untuk selanjutnyaberkas verifikasi tersebut akan kembali dilakukan verifikasi oleh internal KPU, guna memastikan seluruh dokumen yang sudah diterima sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Berkas tersebut, akan mulai di verifikasi Rabu, 28 Mei 2014, dan selanjutnya KPU akan mengirim surat kepada masing-masing tim pasangan calon tentang kelengkapan dokumen yang sudah diserahkan. Pada 30 Mei 2014, KPU melakukan rapat pleno, untuk menetapkan hasil verifikasi terhadap dokumen syarat pencapresan yang telah dilengkapi oleh kedua tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Beikut adalah lembar verifikasi dan hasil perbaikan kelengkapan persyaratan masing-masing pasangan capres dan cawapres : 1. Lembar Verifikasi Joko Widodo - Jusuf Kalla

36

37

3. Tanda Terima Perbaikan Berkas Joko Widodo-Jusuf Kalla LEMBAR KERJA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN BAKAL PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

38

39

*) Isi sesuai hasil pemeriksaan **) Dokumen dibuat dalam 3 (tiga) rangkap

4. Tanda Terima Perbaikan Berkas Prabowo Subianto- Hatta Rajasa

40

*) Isi sesuai hasil pemeriksaan **) Dokumen dibuat dalam 3 (tiga) rangkap

41

C. Daftar Riwayat Hidup dan Visi-Misi Capres-Cawapres 1. Daftar Riwayat Hidup Ir. H. Joko Widodo

42

43

44

45

2. Daftar Riwayat Hidup Drs. H. M. Jusuf Kalla

46

47

H.Lain-lain : ……………………………………………………………………… Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya yang digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden /Wakil Presiden *) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Setuju/Tidak Setuju*) Daftar Riwayat Hidup ini dipublikasikan oleh KPU

48

3. Daftar Riwayat Hidup H. Prabowo Subianto

49

50

51

H. Lain-lain : ……………………………………………………………… Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya yang digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden /Wakil Presiden *) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Setuju/Tidak Setuju*) Daftar Riwayat Hidup ini dipublikasikan oleh KPU

52

4. Daftar Riwayat Hidup Ir. H. M. Hatta Rajasa

53

54

55

56

57

56

57

58

Pasangan Capres Nomor Urut 2 Jokowi JK memberikan pemaparan Visi dan Misi pada acara Debat Capres ke 5 di Hotel Bidakara, Jakarta. Foto. Nur Hakim

5. Visi dan Misi Joko Widodo – Jusuf Kalla Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengedepankan visi “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Untuk mewujudkan visi itu, berikut adalah misi yang akan ditempuh: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum 3.Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 5.Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk menunjukan prioritas dirumuskan sembilan agenda aksi dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut nawa cita: 1. Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2. Kami akan membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

59

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 4. Kami akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup ma nusia Indonesia 6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional se hingga bangsa Indonesia bisa maju dan bang kit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Kami akan melakukan revolusi karakter bang sa 9. Kami akan memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 6.Visi dan Misi Prabowo Subianto – Hatta Ra jasa Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengedepankan visi “Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat”. Untuk mewujudkan visi itu, berikut adalah misi yang akan ditempuh: 1. Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan stabil, sejahtera, demokratis, dan berdaulat, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 2. Mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, berkerakyatan, dan mandiri 3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berbudi luhur, berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif, trampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi . Penjabaran dari misi Prabowo-Hatta meliputi: 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berbudi luhur, berbudaya dan beradab

60

2. Mewujudkan bangsa yang berkualitas, berdaya saing, kreatif, rasional, dan menguasai Iptek 3. Mewujudkan masyarakat berdemokrasi berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 5. Mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan merata dalam pembangunan 6. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam perdamaian dunia serta kon sisten menjalankan UUD 1945 dan Pancasila 7. Mewujudkan Indonesia yang hijau dan lestari Dan pelaksanaan misi Prabowo-Hatta akan dengan sungguh-sungguh dilaksanakan dengan “kerja nyata” sebagai berikut: 1. Membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan makmur 2. Melaksanakan ekonomi kerakyatan 3. Membangun kembali kedaulatan pangan, energi dan sumber daya alam 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan 5. Meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial, agama, budaya dan olahraga 6. Mempercepat pembangunan infrastruktur 7. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup 8. Membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi, dan efektif melayani. D. KPK Klarifikasi LHKPN Capres dan Cawapres Seperti diketahui, laporan atau berkas mengenai LHKPN merupakan salah satu syarat wajib yang harus dilampirkan dalam pendaftaran capres dan cawapres. Peraturan LHKPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/ KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Menurut jadwal, KPK pada 24-26 Mei 2014, memanggil pasangan calon tersebut untuk mengklarifikasi tentang kekayaan mereka dan melakukan uji petik tentang dimana harta itu berada. Pemeriksaan LHKPN capres dan cawapres oleh KPK bertujuan untuk mewujud-

61

kan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum sebagai penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Oleh karena itu pasangan capres dan cawapres ini dituntut untuk melaporkan kekayaanya secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan secara Foto: Nur Hakim benar, akurat dan bertanggung jawab. Untuk mendukung klarifikasi atas pemeriksaan LHKPN, KPK menghimbau, bagi masyarakat yang mengetahui informasi terkait harta kekayaan calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan melalui surat elektronik ke alamat [email protected] atau [email protected]. Setelah LHKPN kedua pasangan diterima, KPK kemudian memverifikasi dokumen yang disampaikan. Tahapan berikutnya setelah verifikasi dokumen yaitu klarifikasi data lapangan dari laporan yang disampaikan ke Direktorat LHKPN KPK. Seluruh proses klarifikasi direkam baik audio maupun visual. Tim KPK juga melakukan pemeriksaan fisik di beberapa lokasi yang berkaitan dengan harta kekayaan masing-masing. Ini juga bukan LHKN pertama kali bagi kedua pasangan. Bagi Joko Widodo ini merupakan kelima kali sejak jadi Walikota Surakarta, dan Jusuf Kalla yang keenam kalinya. Sedangkan Prabowo untuk ketiga kalinya dan Hatta Rajasa untuk yang kelima kalinya. Pada tanggal 26 Juni 2014, KPK telah menyelesaikan verifikasi harta capres dan cawapres 2014. Kendati telah menyelesaikan verifikasi LHKPN, namun KPK menyatakan bahwa klarifikasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa capres-cawapres atau siapapun juga bahwa penyelenggara negara bebas dari tindak pidana korupsi. E. Publikasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Berdasarkan Pasal 24 PKPU 15 Tahun 2014 Ayat 1 disebutkan, pasangan capres-cawapres mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi hasil verifikasi dan klarivikasi KPK kepada masyarakat, paling lambat dua hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di luar negeri, dengan difasilitasi oleh KPU. KPK telah

62

mengecek secara mendalam kekayaan setiap paslon, termasuk mendatangi ke daerah asal mereka. Tujuan publikasi agar masyarakat mendapatkan gambaran bagaimana paslon yang ada mampu membuat pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. KPU hanya menjadi fasilitator pengumuman tersebut. Teknisnya, pengumuman akan dibacakan langsung oleh kedua pasangan calon tersebut. Pada Selasa, 1 Juli 2014, kegiatan publikasi LHKPN dilakukan di Gedung KPU RI. Seusai sambutan dari Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, masing-masing capres dan cawapres membacakan laporan hasil kekayaannya yang telah diverifikasi dan diklarifikasi oleh KPK secara sendiri-sendiri. Mulai dari capres nomor urut 1. H. Prabowo Subianto, dilanjutkan cawapres nomor urut 1. Ir. H.M. Hatta Rajasa. Lalu capres nomor urut 2. Ir. H. Joko Widodo, diteruskan cawapres nomor urut 2. Drs. H.M. Jusuf Kalla. 1. Naskah Pengumuman LHKPN H. Prabowo Subianto Nama : H. PRABOWO SUBIANTO Jabatan Saat Ini : Calon Presiden Republik Indonesia Periode 2014 - 2019 Dengan ini mengumumkan harta kekayaan saya yang telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Mei 2014 dan telah dilakukan Klarifikasi pada 25 Juni 2014 dengan rincian sebagai berikut : A. Harta Tidak Bergerak berupa Tanah dan Bangunan sebanyak 4 (empat) bidang dengan total nilai Rp105.892.190.000 (seratus lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) Nilai harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan tersebut di atas menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak tahun 2014. B. Harta Bergerak : 1. Alat Transportasi dan Mesin Lainnya sebanyak 8 (delapan) unit dengan total nilai Rp1.432.500.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). 2. Usaha Lainnya sebanyak 3 (tiga) peternakan dengan total nilai Rp12.196.000.000 (dua belas miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah). 3. Harta Bergerak Lainnya dengan total nilai Rp4.222.227.000 (empat miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Nilai harta bergerak tersebut di atas seluruhnya menggunakan taksiran nilai pasar. C.Surat Berharga berupa kepemilikan saham pada 26 (dua puluh enam) perusahaan dengan total nilai Rp1.526.182.000.011 (satu triliun lima ratus dua puluh enam

63

miliar seratus delapan puluh dua juta sebelas rupiah) dan USD7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu dollar Amerika) Nilai surat berharga tersebut di atas menggunakan nilai buku saham sesuai akta perusahaan kecuali satu perusahaan dengan nilai kepemilikan sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) dinilai menggunakan taksiran. D. Giro dan Setara Kas Lainnya sebanyak 5 (lima) rekening dengan total nilai Rp20.496.657.361 (dua puluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dan USD3.134 (tiga ribu seratus tiga puluh empat dollar Amerika) E. Hutang sebesar Rp28.993.970 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) Nilai hutang menggunakan nilai tagihan hutang terakhir per bulan Mei 2014. Total Harta Kekayaan saya per tanggal 20 Mei 2014 adalah Rp1.670.392.580.402 (satu triliun enam ratus tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus dua rupiah) dan USD7.503.134 (tujuh juta lima ratus tiga ribu seratus tiga puluh empat dollar). Demikian rincian harta kekayaan yang dapat saya umumkan. Laporan Harta Kekayaan ini tidak dapat dijadikan dasar oleh siapapun juga untuk menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan tersebut tidak terkait dengan tindak pidana. 2. Naskah Pengumuman LHKPN Ir. H.M. Hatta Rajasa Nama : Ir. H.M. Hatta Rajasa Jabatan Saat Ini: Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019 Foto: Nur Hakim

64

Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Hatta, memberikan paparan Visi dan Misi pada acara Debat Capres ke 5 di Hotel Bidakara, Jakarta. Foto: Nur Hakim

Dengan ini mengumumkan harta kekayaan saya yang telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Mei 2014 dan telah dilakukan klarifikasi pada 25 Juni 2014 dengan rincian sebagai berikut : A. Harta Tidak Bergerak berupa Tanah dan Bangunan sebanyak 14 (empat belas) bidang dengan total nilai Rp21.744.232.500 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Harta Tidak Bergerak ini dinilai berdasarkan nilai jual objek pajak Tahun 2014. B.Harta Bergerak : Harta Bergerak Lainnya dengan total nilai Rp4.175.000.000 (empat miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).Nilai harta bergerak tersebut di atas seluruhnya menggunakan taksiran nilai pasar. C. Surat Berharga sebanyak 2 (dua) unit dengan total nilai Rp4.115.729.712 (empat miliar seratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Nilai surat berharga tersebut diatas seluruhnya menggunakan nilai pasar D.Giro dan Setara Kas Lainnya sebanyak 11 (sebelas) rekening dengan total nilai Rp357.859.412 (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) dan uang tunai sebesar US$75.092 (tujuh puluh lima ribu sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat). F. Hutang sebesar Rp157.901.040 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu empat puluh rupiah). Total Harta Kekayaan saya per tanggal 20 Mei 2014 adalah Rp30.234.920.584 (tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dan US$75.092 (tujuh puluh lima ribu sembilan

65

Foto: Nur Hakim

puluh dua Dollar Amerika Serikat). Demikian rincian harta kekayaan yang dapat saya umumkan. Laporan Harta Kekayaan ini tidak dapat dijadikan dasar oleh siapapun juga untuk menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan tersebut tidak terkait dengan tindak pidana 3. Naskah Pengumuman LHKPN Ir. H. Joko Widodo Nama : Ir. H. JOKO WIDODO Jabatan Saat Ini: Gubernur DKI Jakarta (Calon Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019) Dengan ini mengumumkan harta kekayaan saya yang telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 14 Mei 2014 dan telah dilakukan klarifikasi pada 26 Juni 2014 dengan rincian sebagai berikut : A. Harta Tidak Bergerak berupa Tanah dan Bangunan sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang dengan total nilai Rp29.453.455.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Nilai harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan tersebut di atas menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak tahun 2014. B.Harta Bergerak : 1. Alat Transportasi dan Mesin Lainnya sebanyak 12 (dua belas) unit kenda raan dengan total nilai Rp954.500.000 (sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) 2. Usaha Lainnya sebanyak 1 (satu) unit dengan total nilai Rp572.440.076 (lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu tujuh puluh enam rupiah) 3. Logam Mulia, Batu Mulia dan Harta Bergerak Lainnya dengan total nilai Rp.361.350.000 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Nilai harta bergerak tersebut di atas seluruhnya menggunakan taksiran nilai pasar

66

C. Giro dan Setara Kas Lainnya sebanyak 19 (sembilan belas) rekening dengan total nilai Rp488.140.718 (empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan USD27.633 (dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga dollar Amerika) D.Hutang sebesar Rp1.936.939.782 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah. Total Harta Kekayaan saya per tanggal 14 Mei 2014 adalah Rp29.892.946.012 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua belas rupiah) dan USD27.633 (dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga dollar Amerika). Demikian rincian harta kekayaan yang dapat saya umumkan. Laporan Harta Kekayaan ini tidak dapat dijadikan dasar oleh siapapun juga untuk menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan tersebut tidak terkait dengan tindak pidana. 4. Naskah Pengumuman LHKPN Drs. H.M. Jusuf Kalla Nama : Drs. H.M. Jusuf Kalla Jabatan Saat Ini: Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2014 - 2019 Dengan ini mengumumkan harta kekayaan saya yang telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 19 Mei 2014 dan telah dilakukan klarifikasi pada tanggal 26 Juni 2014 dengan hasil sebagai berikut : A.Harta Tidak Bergerak berupa Tanah dan Bangunan sebanyak 51 (lima puluh satu) bidang dengan total nilai Rp121.817.192.000 (Seratus Dua Puluh Satu Milliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah). Nilai harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan tersebut di atas menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak dan berdasarkan taksiran nilai pasar. B. Harta Bergerak : 1. Alat Transportasi dan Mesin Lainnya sebanyak 4 (empat) unit dengan total nilai Rp525.000.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) 2. Usaha Lainnya sebanyak 1 (satu) buah usaha perikanan dengan total nilai Rp1.000.000.000 (Satu Milliar Rupiah) 3. Harta Bergerak Lainnya dengan total nilai Rp538.700.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Nilai harta bergerak tersebut di atas seluruhnya menggunakan taksiran nilai pasar.

67

C.Surat Berharga berupa saham pada 12 (dua belas) perusahaan dan 3 (tiga) unit asuransi dengan total nilai Rp334.803.839.290 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Milliar Delapan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dan USD357.751 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Dollar Amerika) Nilai surat berharga tersebut diatas seluruhnya menggunakan nilai pasar D. Giro dan Setara Kas Lainnya sebanyak 21 (dua puluh satu) rekening simpanan dengan total saldo Rp6.945.423.767 (Enam Milliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan USD700.813 (Tujuh Ratus Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Dollar Amerika) E. Hutang sebesar Rp19.660.000 (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Nilai hutang menggunakan nilai tagihan hutang terakhir per bulan April 2014 Total Harta Kekayaan saya per tanggal 19 Mei 2014 adalah Rp465.610.495.057 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Milliar Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) dan USD1.058.564 (Satu Juta Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Dollar Amerika). Demikian rincian harta kekayaan yang dapat saya sampaikan. Rincian Laporan Harta Kekayaan ini tidak dapat dijadikan dasar oleh siapapun juga untuk menyatakan bahwa seluruh harta tersebut tidak terkait dengan tindak pidana.

Foto: Nur Hakim

68

BAB VI Penetapan Nama dan Pengundian Nomor Urut Paslon

69

Komisioner KPU memberikan pengundian Nomor Urut 1 dan 2 kepada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Gedung KPU Lantai 2. Foto. Humas KPU

S

A. Penetapan Capres-Cawapres Peserta Pilpres 2014 ejak proses pendaftaran pasangan bakal capres dan cawapres yang telah dimulai pada 18 Mei lalu, KPU telah menerima dokumen-dokumen persyaratan, yang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dokumen pada masa pendaftaran,serta memverifikasi dokumen kembali yang diserahkan pada masa perbaikan. Dan akhirnya, KPU menetapkan secara resmi nama-nama pasangan Capres dan Cawapres untuk Pemilu Presiden 2014 pada Sabtu, 31 Mei 2014. Penetapan ini disampaikan Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, didampingi Komisoner KPU RI lainnya, yakni Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Juri Ardiantoro, Sigit Pamungkas, Ida Budhiarti, dan Arief Budiman, pada konferensi pers di Ruang Sidang Utama. KPU menetapkan secara resmi dua pasangan Capres dan Cawapres, yaitu pasangan Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo yang berpasangan dengan Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Jusuf Kalla, serta pasangan Calon Presiden H. Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Calon Wakil Presiden H.M. Hatta Rajasa. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 453/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2014. Setelah penetapan tersebut, KPU RI segera mengirimkan surat penetapan tersebut kepada masing-masing pasangan capres-cawapres. Selain itu, dengan penetapan ini, maka masing-masing pasangan capres-cawapres mendapatkan fasilitas pengamanan dan pengawalan yang melekat dari pihak kepolisian. Dengan komposisi, masing-masing tidak kurang dari 93 pengawal. B. Pengundian dan Penetepan Nomor Urut Pada Minggu, 1 Juni 2014, pukul 14.00 WIB, KPU mengadakan kegiatan pengundian nomor urut pasangan serta penetapan daftar Capres-Cawapres Pemilu 2014. Sebelumnya, KPU melakukan persiaan pengundian nomor urut pasangan capres dan cawapres dengan menggelar Rapat Koordinasi, Rabu, 28 Mei 2014 di Gedung

70

KPUdengan Tim Penghubung/Liaison Officer (LO) dari masing-masing bakal pasangan capres-cawapres dan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Dalam rakor itu disepakati hal-hal terkait proses pengundian nomor urut pasangan calon, baik dari jalur atau arah kedatangan pasangan calon, jumlah orang atau siapa-siapa yang diperbolehkan masuk ke Ruang Sidang Utama tempat pengundian nomor urut, dan media massa yang diperbolehkan meliput acaranya. Pengundian nomor urut dilakukan dalam Rapat Pleno KPU terbuka yang dipimpin ketua KPU Husni Kamil Manik yang dihadiri langsung oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Jokowi-Jusuf Kalla dan PrabowoHatta beserta pengusung dari partai politik peserta Pemilu 2014. Pengundian dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama, Cawapres dari masing-masing calon memilih satu dari 10 bola yang berisi nomor urut dari 1 sampai 10 yang telah disiapkan KPU. Peraih bola dengan nomor tertinggi, maka Capresnya akan memilih undian nomor lebih dahulu. Hasilnya, Jusuf Kalla mendapat nomor 8, sedangkan Hatta Rajasa mendapat nomor 4. Tahap selanjutnya, Jokowi yang mendapat kesempatan memilih pertama kali untuk mengambil nomor urut yang telah disiapkan, disusul kemudian Prabowo Subianto. Dua undian yang telah diambil dibuka secara bersamaan dipandu oleh KPU dengan hitungan mundur . Hasilnya, Nomor Urut 1 adalah Pasangan Prabowo-Hatta sedangkan nomor urut 2 adalah Jokowi-JK. Hasil tersebut secara resmi ditetapkan oleh KPU RI melalui Keputusan KPU Nomor 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana dibacakan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik, di kantor KPU Jl Imam Bonjol No. 29 Jakarta. Dengan ditetapkannya kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tersebut, Ketua KPU secara khusus menghimbau kepada kedua pasangan capres dan cawapres dan tim sukses masing-masing pasangan untuk tidak melakukan kegiatan kampanye sebelum masa kampanye yaitu pada tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan 5 Juli 2014 dimulai.

71

C. Daftar Pasangan Calon Peserta PPWP Tahun 2014 Setelah dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon, maka melalui Keputusan KPU Nomor 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 ditetapkan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan menetapkan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut : 1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan Sdr. H.M. Hatta Rajasa ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu); 2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Daftar calon ini memuat nama, foto, dan informasi partai pengusul, yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan juga poster yang akan ditempel di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia pada hari pemungutan suara nantinya.

Foto. tribunnews.com

72

77

Foto. Nur Hakim

BAB VII Penutup

78

Foto. Nur Hakim

B

A. Kesimpulan erdasarkan pemaparan dari Bab I s.d VI yang menguraikan bagaimana proses tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sejak persiapan pelaksanaan hingga penetapannya, maka KPU menyimpulkan beberapa hal penting dari tahapan pemilu tersebut : 1. KPU telah menetapkan syarat minimal partai politik dan/atau gabungan partai politik harus memenuhi sayarat minimal perolehan kursi sebanyak 20% yaitu sebanyak 112 kursi, atau syarat minimal perolehan suara sah 25% dari jumlah suara sah, yaitu sebanyak 31.243.123 suara. 2. Sejak tanggal 18 s.d 20 Mei 2014, KPU menerima pendaftaran pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Sampai saat penutupan pendaftaran tanggal 20 Mei 2014, telah mendaftar Ir. H. JOKO WIDODO dan Drs. H. M. JUSUF KALLA diusulkan oleh gabungan partai politik dengan menggunakan perolehan jumlah kursi di DPR sebagai persyaratan pengajuan calon (total perolehan kursi sebanyak 207 kursi) yakni PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Kedua, pasangan H. PRABOWO SUBIANTO dan H.M. HATTA RAJASA, diusulkan oleh gabungan partai politik dengan menggunakan perolehan suara sah nasional sebagai persyaratan pengajuan calon (total perolehan suara sah sebanyak 61.137.746 suara), yakni Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Bulan Bintang. 3. Hasil pemeriksaan medis, kedua pasangan bakal calon Presiden dan calon Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dinyatakan mampu menjalankan tugastugasnya secara mandiri dan baik. Hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh tim independen bentukan KPU, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Tim Dokter RSPAD Gatot Subroto menyatakan bahwa kedua pasangan tersebut dinyatakan mampu untuk menjalankan tugas kenegaraan secara mandiri dan baik. 4. Berdasarkan hasil verifikasi berkas pencalonan, KPU menetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Pre-

79

siden Tahun 2014 pada tanggal 31 Mei 2014 dengan Keputusan Nomor 453/Kpts/ KPU/TAHUN 2014. 5. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 1 Juni 2014, pasangan H. Prabowo Subianto dan H.M. Hatta Rajasa ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut 1 (satu), dan pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut 2 (dua). B. Rekomendasi Atas lima poin kesimpulan tersebut, maka KPU merasa perlu untuk merekomendasikan perbaikan proses penyelenggaran tahapan pemilu masa mendatang, khususnya tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Ada tiga rekomendasi penting : 1.Rekomendasi pengamanan selama proses pendaftaran. Kendati proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden 2014 berjalan lancar, namun terdapat sejumlah insiden kecil yang perlu menjadi bahan antisipasi di masa mendatang. Bagaimana pun KPU RI telah berupaya untuk melakukan pelayanan maksimal dalam dalam keseluruhan proses pendaftaran pasangan bakal capres-cawapres. Namun, tim sukses masing-masing pasangan calon terlihat kurang maksimal mengorganisir basis massanya. Sehingga, massa pendukung pasangan calon membludak memadati gedung KPU dan terjadilah insiden kecil yang tidak diperlukan. Ke depan, sistem keamaan harus diperbaiki dan sekaligus koordinasi dan komunikasi yang baik harus senantiasa terus dijalin antara tim sukses dengan pihak KPU dan kepolisian. Sehingga rombongan tim sukses dan pendukung pasangan calon yang dapat masuk ke gedung KPU dapat diatur dengan baik. 2. Perlu mendorong peran serta masyarakat secara lebih aktif untuk ikut menyampaikan laporan harta kekayaan calon presiden dan calon wakil presiden. Partisipasi masyarakat itu bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan klarifikasi dari dokumen harta kekayaan calon presiden dan wakil presiden yang telah dilaporkan ke KPK. Selain itu, partisipasi ini juga bertujuan untuk untuk melacak potensi kekayaan lain yang belum terlaporkan. Mengingat, LHKPN bisa menjadi instrumen kontrol rakyat kepada pasangan

80

capres jika mereka terpilih nanti. 3. Perlu mendorong agar ke depan capres dan cawapres bukan hanya melampirkan Surat Pajak Tahunan (SPT) tapi juga berani untuk terbuka dan transparan membuka SPT kepada publik. Hal ini dikemukakan sejumlah LSM semacam Indonesia Co-rruption Watch (ICW). Praktik buka SPT ini juga lazim dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, sejak tahun 1970 dalam kontestasi pemilu presiden telah mentradisikan membuka SPT untuk menunjukan komitmen pada publik bahwa pasangan calon pro terhadap transparansi dan akuntabilitas publik secara luas. Konteks membuka data pajak di sini, bukan berarti mendorong Dirjen Pajak untuk membuka SPT wajib pajak karena itu melanggar pasal 34 UU KUHP. Tapi dorongan pasangan capres-cawapres sebagai Wajib Pajak untuk secara sukarela (voluntary disclosure) membuka SPT mereka sendiri pada publik.

81