DAFTAR ISI
RENCANA STRATEGIS SKPD SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014 – 2019 Daftar isi
………………………………………………………………………………………...
Bab I
Pendahuluan
Bab II
I
A.
Latar Belakang
…………………………………………....
1
B.
Dasar Hukum
…………………………………………....
2
C.
Maksud dan Tujuan
…………………………………………....
6
D.
Sistematika Penulisan …………………………………………....
6
Gambaran Pelayanan SKPD Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal A,
B.
Bab III
Kondisi Umum Lembaga DPRD …………………………….....
8
a.
Tugas,Fungsi dan Wewenang DPRD.…………...........
8
b.
Alat Kelengkapan DPRD ……………………………..........
9
Sekretariat DPRD
…………………………………………....
14
a.
Kedudukan
…………………………………………....
14
b.
Tugas Sekretariat DPRD
………………………………...
15
c.
Fungsi Sekretariat DPRD ………………………………...
15
d.
Susunan Organisasi
16
………………………………...
Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi A.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
B.
…………………………………
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
C. D.
19
……………………..
26
Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 dan Renstra Kabupaten Garut …...
29
Penentuan Isu – isu Strategis ………………………………...
30
BAB IV
BAB V
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan A.
Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kab.Garut ……………….
32
B.
Tujuan. Sasaran Jangka Menengah SKPD ……………….
34
C.
Strategi dan Kebijakan …………………………………………..
35
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VI
1.
Program Kerja ................................................................
38
2.
Kegiatan .........................................................................
38
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 1.
Tujuan ............................................................................
42
2.
Sasaran ..........................................................................
42
3.
Indikator Kinerja SKPD .................................................
42
Lampiran-lampiran
DAFTAR TABEL
Tabel 1
: Identifikasi Permasalahan untuk mendukung Program Pembangunan Kabupaten Garut .........................................
28
Tabel 2
: Analisis Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah ...
29
Tabel 3
: Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten Garut dan Renstra Sekretariat DPRD ..................................................................
Tabel 4
29
: Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD terhadap Sasaran Renstra
SKPD Jawa Barat dan Renstra
Sekretariat DPRD ..................................................................
30
Tabel 5
: Identifikasi Isu-isu Strategis RPJMD ....................................
31
Tabel 6
: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
34
Tabel 7
: Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran ...........
36
Tabel 8
: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ...........................
37
Tabel 9
: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan .................
43
Tabel 10
: Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ...............
44
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2014-2019 merupakan proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta mengoftimalkan
sumber
daya
secara
efisien,
efektif,
berkeadilan
dan
berkelanjutan. Selanjutnya secara lebih terarah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan setiap awal tahun dan setiap akhir tahun diadakan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), hal tersebut untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
tahun 2014-2019 ini
berpedoman pada
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor ..... Tahun 2013 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )
Rencana
Kabupaten Garut Tahun
2014-2019, dimana dalam penyusunannya berdasarkan beberapa pendekatanpendekatan,
yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD
antara lain : 1.
Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih, menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah.
1
2.
Teknikratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berfikir, asumsi dan metoda ilimiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
3.
Partisipatif,
pendekatan
ini
dilaksanakan
dengan
melibatkan
seluruh
pemangku kepentingan ( stakeholders). B.
Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, beberapa Peraturan Perundangundangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut : 1. Undang undang nomor 14 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 ); 2. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ); 3. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ); 4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ); 5. Undang – undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ); 6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );
2
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 ); 8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 9. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700 ) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4712 );
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609 ) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 25
Tambahan Lemnbaran Negara Nomor 4614 ) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahaan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Tentang Organisasi Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 ); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara nomor 4817 ); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
4
penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 1 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut ( Lembaran Daerah Kabupaten
Garut Tahun 2007
Nomor 16 ) 21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 s/d 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut ; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 20052025 ; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 – 2031 26. Peraturan Daerah kabupaten Garut Nomor .... Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD )
kabupaten Garut
Tahun 2014-2019 ;
5
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi unit – unit kerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing selama kurun waktu Tahun 2014-2019, adapun tujuannya yaitu : 1. Merumuskan Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut. 2. Mengarahkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam suatu strategi penyelenggaraan fungsi pelayanan terhadap DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. D. Sistematika Penulisan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah, maka sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Tahun 20142019 adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang penyusunan RENSTRA, dasar Hukum penyusunan , maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini menjelaskan tanggung
jawab
dan menyajikan tugas/ fungsi, wewenang serta
kelembagaan
baik
kelembegaan
DPRD
maupun
Kelembagaan Sekretariat DPRD di dalam mendukung penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
6
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
7
