Daftar isi. Kata Pengantar Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Sistematika Penulisan

Daftar isi Kata Pengantar Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Sistematika Penulisan Bab II Persiapan Kampanye Legislatif 2014 A. Regulasi Kampanye Pemilu 2014 B. Prinsip, Fungsi dan Tujuan Kampanye C. Metode Kampanye A. Media dan Durasi Penyiaran D. Metode Penyiaran E. Kewajiban dan Larangan Media Cetak dan Lembaga Penyiaran F. MoU Pengawasan Kampanye di Media Penyiaran G. Gugus Tugas Pengawasan Dana Kampanye H. Raker Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye I. Kerjasama dengan Kepolisian untuk Mengamankan Pelaksanaan Kampanye Bab III Alur Kerja dan Jadual Tahapan Kampanye A. Waktu Pelaksanaan Kampanye B. Rapat Koordinasi Bersama 12 Parpol C. Zona Kampanye Berbasis Provinsi B. Jadual Kampanye Terbuka 12 Parpol Peserta Pemilu 2014 Bab IV Pelaksanaan Kampanye Legislatif 2014 A. Iklan Kampanye di Televisi Sebelum Waktunya B. Deklarasi Kampanye Berintegritas Pemilu 2014 C. Kampanye Rapat Umum Terbuka D. 11 Televisi dan 8 Parpol Melanggar E. Masa Tenang

1

Daftar isi

Bab V Laporan Dana Kampanye A. Pelaporan Dana Kampanye Sebagai Alat Akuntabilitas Politik B. Laporan Awal Dana Kampanye Parpol 27 Desember 2013 C. Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 E. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 F. Hasil Pengawasan Bawaslu Terhadap Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014 G. Hasil Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik Bab VI Penyelesaian Sengketa Laporan Dana Kampanye A. Daftar Parpol dan Perseorang yang Dicoret KPU B. Sengketa Calon DPD dan Parpol yang Diproses Bawaslu C. Keputusan Bawaslu Atas Sengketa Penyerahan Laporan Dana Kampanye Bab VII Penutup A. Kesimpulan B. Rekomendasi

2

Sejumlah Pimpinan Partai Politik menghadiri Undangan KPU dalam acara Deklarasi Kampanye Damai (15/03/2014) bertempat di Monas Jakarta Pusat. (Foto: Humad KPU)

Sejumlah Pimpinan Partai Politik mengangkat tangan tanda kesepakatan Deklarasi Kampanye Damai (15/03/2014) bertempat di Monas Jakarta Pusat. (Foto: Humad KPU)

3

Pimpinan Partai Politik membacakan sumpah dan janji dalam acara Deklarasi Kampanye Damai (15/03/2014) bertempat di Monas Jakarta Pusat. (Foto: Humad KPU)

Bab I

Pendahuluan

4

K

A. Latar Belakang ampanye merupakan satu dari 11 tahapan Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 2 huruf g Undang Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012. UU ini menyebut istilah “Kampanye Pemilu” sebagai kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Pada Pasal 81 Ayat (1) disebutkan bahwa materi kampanye meliputi visi, misi dan program partai. Berdasarkan hal itu, maka batasan sebuah kegiatan disebut kampanye ada 4 (empat) unsur yaitu, kegiatan peserta pemilu, adanya upaya meyakinkan pemilih, menawarkan visi, misi, dan program serta adanya ajakan memilih. Kampanye dimulai sejak tiga hari setelah penetapan peserta pemilu hingga jelang pemungutan suara atau mulai 11 Januari 2013 sampai dengan 5 April 2014. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam pengaturan kampanye yang mendukung amanat UU No 8 Tahun 2012. Mulai dari pelaksanaan penetapan Zona Kampanye Rapat Umum untuk kampanye Parpol dan calon Anggota DPD, penandatanganan deklarasi kampanye damai oleh semua parpol, pembentukan task force bersama Bawaslu, KPI dan KPU untuk pengawasan kampanye di media massa dan kerja sama dengan Kepolisian untuk mengamankan pelaksanaan kampanye. Pembuatan zona kampanye itu didasarkan pada potensi konflik dalam kampanye manakala terjadi bentrokan antarmassa pendukung parpol/caleg saat kampanye rapat umum. Untuk mengantisipasi hal tersebut KPU mempersiapkan adanya pengaturan zona dan jadwal kampanye rapat umum, serta pengaturan zona, jumlah dan jenis alat peraga kampanya parpol dan caleg. KPU juga melakukan koordinasi yang intensif antara penyelenggara dan peserta Pemilu, meminta dukungan Polri untuk pengamanan kegiatan kampanye rapat umum, melakukan pendidikan politik yang intensif kepada masyarakat. Serta meminta komitmen penyelenggara dan parpol untuk Pemilu yang bersih, jujur dan adil. Dalam pengaturan zona kampanye, KPU elakukan sejumlah terobosan, misalnya, pemasangan baliho hanya diperbolehkan untuk parpol, sementara caleg hanya diperbolehkan memasang spanduk, pemasangan baliho dibatasi maksimal 1 (satu) per desa/kelurahan dan spanduk 1 (satu) per zona. Parpol didorong untuk melakukan pertemuan langsung dengan konstituennya. Selain itu, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD yang menjadi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.

5

Pada kampanye di media massa, melalui iklan maupun pemberitaan, yang menjadi media paling diminati caleg dan parpol. Tentu saja karena daya jangkauan media massa, khususnya televisi, yang luas dalam menyebarkan informasi politik ke seluruh penjuru Tanah Air. Kerap kali pula melalui iklan dan pemberitaan politik, visi misi maupun program caleg dan parpol menjadi perhatian publik. Di sinilah kemudian kepentingan media saling berjalin berkelindan dengan kepentingan caleg dan parpol di masa kampanye. Ini kemudian menjadi titik rawan penyalahgunaan media untuk kepentingan kampanye. Jika merujuk UU No 08 /2012 maka iklan kampanye di media cetak dan elektronik dibatasi hanya 21 hari menjelang pemungutan suara. Belum lagi terdapat sejumlah pembatasan, khususnya Pasal 96 (1) dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time; (2) Dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan iklan kampanye pemilu; serta (3) Dilarang menjual spot iklan yang tak dimanfaatkan salah satu peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya. Pasal 97 (1) membatasi maksimum pemasangan iklan kampanye politik sebanyak sepuluh (10) spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa kampanye. KPU menguatkan sanksi melalui PKPU No. 1/2013. Pasal 45 (2) KPI atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyiaran. (4) Dalam hal KPI atau Dewan Pers tak menjatuhkan dalam jangka waktu 7 hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye. Pasal 46 menyebutkan tingkat sanksi terhadap media yang melanggar berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah; c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; d. denda; e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau f. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak. Langkah terobosan lain yang dilakukan KPU adalah menyiapkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. KPU berusaha mendorong laporan dana kampanye parpol juga berisi laporan dana kampanye yang digunakan oleh setiap caleg. Dengan periode waktu kampanye yang demikian panjang (11 Januari 2013 sampai dengan 5 April 2014), dipastikan caleg dan parpol membutuhkan biaya besar. Pada konteks inilah maka titik rawan yang potensial muncul berkaitan dengan potensi-potensi penyimpangan para parpol peserta pemilu dalam mengumpulkan modal kampanye. Untuk itulah dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye. Dalam penyelenggaraan legislatif 2014 ini, KPU menerapkan aturan baru untuk mendorong transparansi dana partai, salah satunya dengan mewajibkan pembuatan

6

Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Bawaslu Muhammad, Anggota KPU Arif Budiman dan Juri Ardiantoro menyaksikan pembukaan Deklarasi Kampanye Damai (15/03/2014) bertempat di Monas Jakarta Pusat. (Foto: Humad KPU)

rekening khusus dana kampanye bagi partai politik dan calon anggota DPD serta pelaporan dana kampanye secara periodik tiga bulan sekali, dan pada awal serta akhir kampanye. Laporan dana kampanye parpol tersebut akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil audit disampaikan ke KPU, Partai Politik dan diumumkan ke public. Untuk itu, KPU melakukan kerja sama dengan IAI dan IAPI untuk mengaudit laporan dana kampanye peserta Pemilu. KAP yang ditunjuk KPU akan menyisir laporan dana berdasarkan UU No 8/2012 dan KPU akan mempublikasikan laporan dana kampanye lima hari setelah audit di situs resmi kpu.go.id. Bukan hanya itu saja, untuk menghilangkan kekhawatiran publik terkait dana kampanye parpol di Pemilu 2014 yang rawan dengan tindak pidana pencucian uang, KPU bersama Bawaslu melakukan kerjasama dalam mengawasi dana kampanye dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). B. Maksud dan Tujuan Laporan ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja KPU dalam melakukan penyelenggaraan tahapan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sejak persiapan, pelaksanaan hingga penyelesaian sengketa Tujuan dari laporan ini adalah: 1. Menggambarkan bagaimana pendaftaran pelaksana kampanye, penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, penyusunan Jadual Kampanye Rapat Umum dengan peserta Pemilu, pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga, pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik, dan penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan publik, pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye, hingga masa tenang telah sesuai dengan jadual tahapan (ketepa-

8

tan waktu) dan dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggara pemilu khususnya profesionalitas. 2. Menjelaskan bahwa dalam seluruh kegiatan tahapan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kampanye Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, telah dilakukan KPU secara terbuka, transparan dan mengakomodasi partisipasi Partai Politik dan melibatkan masyarakat untuk melakukan pemantauan dan pengecekan atas laporan dana kampanye caleg dan parpol yang telah diumumkan melalui web site resmi KPU. 3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, penyelenggara Pemilu lainnya seperti Bawaslu serta masyarakat yang lebih luas. C. Ruang Lingkup Laporan ini berisi gambaran kegiatan yang telah dilakukan KPU selama Persiapan Kampanye yang meliputi : 1) koordinasi dengan pemerintah, 2) pendaftaran pelaksana kampanye, 3) penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, 4) koordinasi dengan lembaga terkait (KPI, KIP, KPK, PPATK, Dewan Pers, Polri) dan 5) penyusunan Jadual Kampanye Rapat Umum dengan peserta Pemilu. Kemudian Pelaksanaan Kampanye yang terdiri dari : 1) pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga, 2) pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik, 3) Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan public melalui KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, 4) Audit dana kampanye yang diilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik, 5) Penyerahan dan penyampaian hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, 6) Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye, dan 9) Masa Tenang. D. Sistematika Penulisan Sistematika laporan ini terdiri dari : Kata Pengantar Bab I Pendahuluan Bab II Persiapan Kampanye Legislatif 2014 Bab III Alur Kerja dan Jadual Tahapan Kampanye Bab IV Pelaksanaan Kampanye Legislatif 2014 Bab V Laporan Dana Kampanye Bab VI Penyelesaian Sengketa Laporan Dana Kampanye Bab VII Penutup

Ketua PPP Suryadarma Ali menyalami Ketua DPP Tjahyo Kumulo menghadiri pembukaan Deklarasi Kampanye Damai (15/03/2014) bertempat di Monas Jakarta Pusat. (Foto: Humad KPU)

Bab II

Persiapan Kampanye Legislatif 2014

9

A. Regulasi Kampanye Pemilu 2014

U

ntuk memberikan acuan kepada seluruh peserta pemilu 2014, KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, yang belakangan diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013. Peraturan KPU memberikan arahan yang jelas mengenai aturan dan rambu-rambu yang harus dipatuhi selama pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga (11 Januari 2013-5 April 2014), kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik (16 Maret 2014-5 April 2014), dan masa tenang (6-8 April 2014). Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Angota DPR, DPD, dan DPRD, merupakan kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi,misi program pemilu dan atau informasi lainnya. Kampanye Pemilu juga merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab (Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasal 1 PKPU Nomor 01/2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye). Bagian selanjutnya akan merinci mengenai hal-hal yang prinsip terkait pelaksanaan kampanye pemilu 2014. B. Prinsip, Fungsi dan Tujuan Kampanye a. Prinsip: Efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan. b. Fungsi Kampanye: Sarana partisipasi politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik. c. Tujuan: Membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya. C. Metode Kampanye a. Kegiatan yang dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu (Pasal 83 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2012): - Pertemuan terbatas; - Pertemuan tatap muka 11

- Penyebaran bahan kampanye; - Pemasangan alat peraga di tempat umum. b. Kegiatan yang dilaksanakan pada masa kampanye selama 21 hari, berakhir pada hari dimulainya tenang (Pasal 83 ayat 2 UU nomor 8/2012) - Iklan di media cetak dan elektronik ; - Rapat Umum - Kegiatan lain yang tidak melanggar aturan kampanye: acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olah raga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian, bazar dan layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti FB, twitter, email, website dan bentuk lainnya (Pasal 20, PKPU Nomor 01/2013). D. Media dan Metode Penyiaran - Media Media cetak dan lembaga penyiaran (elektronik) - Metode: Menyampaikan pesan kampanye berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif dan dapat diterima melalui perangkat penerima pesan dalam bentuk berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, siaran debat dan sebagainya. E. Durasi Penyiaran a. Panjang Iklan: 30” (30 detik) untuk iklan televisi 60” (60 detik) untuk iklan radio b. Placement per hari selama kampanye 21 hari; Maksimal 10 spot per hari baik di televisi maupun radio F. Kewajiban dan Larangan Media Cetak dan Lembaga Penyiaran

12

a. Kewajiban: 1. Media cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam dalam pemuatan dan penayangan iklan. 2. Ketentuan lain tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh Media Cetak dan Lembaga Penyiaran dalam Pemasangan Iklan Kampanye Pemilu diatur Pasal 98 ayat (1) sampai (7) UU Nomor 8 Tahun 2012. b. Larangan: 1. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau block ing time untuk kampanye Pemilu. 2. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segment apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu. 3. Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada peserta pemilu yang lain. G. Terobosan KPU dalam Pengaturan Kampanye Dalam mengatur kampanye Pemilu Legislatif 2014, KPU melakukan sejumlah langkah terobo san, diantaranya : 1. Pemasangan baliho hanya diperbolehkan untuk parpol, sementara caleg hanya diperbolehkan memasang spanduk; 2. Pemasangan baliho dibatasi maksimal 1 per desa/kelurahan dan sapanduk 1 per zona; 3. Pejabata Negara, pimpinan dan anggota DPRD yang menjadi calon ANggota DPR,

13

DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara; 4. Penetapan zona dan media pemasangan alat peraga kampanye bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; 5. Pengaturan jadwal kampanye untuk setiap parpol; 6. Parpol dilarang untuk melakukan pertemuan langsung dengan konstituennya. Selain itu, KPU berusaha mendorong laporan dana kampanye parpol juga berisi laporan dana kampanye yang digunakan oleh setiap caleg. Untuk itu, parpol berkewajiban : 1. Membuka rekening khusus dana kampanye; 2. Menyampaikan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye; 3.Menyampaikan laporan awal dana kampanye; 4.Pembukuan dana kampanye; 5. Pelaporan dana kampanye;

Sejumlah simpatisan dari PDI Perjuangan menghadiri pembukaan Deklarasi Kampanye Damai (15/03/2014) bertempat di Monas Jakarta Pusat. (Foto: Humad KPU)

Laporan dana kampanye parpol secara berkala tersebut, yang didalamnya terdapat laporan dana kampanye caleg, akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Hasil audit akan disampaikan ke KPU, Partai Politik dan diumumkanm kepada publiksecara luas.

H. MoU Pengawasan Kampanye di Media Penyiaran Dalam rangka pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU Nomor 8 Tahun 2012, pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers. Makanya, pada 31 Januari 2013, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan KPU menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu tahun 2014. Penandatanganan MoU langsung dilakukan oleh Ketua KPI Mochamad Riyant dan Ketua KPU Husni Kamil Manik, di ruang sidang utama kantor KPU Pusat.

14

Nota Kesepahaman bernomor. 06/KBU/KPU/ TAHUN 2013, Nomor 02/NK/KPI/I/2013, untuk mengatur dan mengawasi pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi: Pertama, kerjasama dan koordinasi perumusan peraturan berkenaan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu, serta pemberian sanksinya; Kedua, kerjasama pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu; Ketiga, kerjasama peningkatan sumber daya manusia di bidang pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu; Keempat, melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama di bidang literasi media berkenaan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye. Untuk mendukung keempat hal tersebut, juga disepakati tiga langkah kongkret, yakni 1) Saling bertukar informasi hasil pemantauan langsung atau Simpatisan dari Golkar menyambut Pawai Kampanye pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Damai di Bundarah HI untuk menghadiri pembukaan berkenaan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampaDeklarasi Kampanye Damai (15/03/2014) bertempat nye; 2) Mengadakan pertemuan berkala baik dendi Monas Jakarta Pusat. (Foto: Humas KPU) gan atau tanpa pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan saling memberi umpan balik atas hasil pemantauan; da 3) Membentuk desk bersama pengawasan, pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye. Melalui kerjasama ini, KPU jadi punya peluang memanfaatkan ruang dalam UU Penyiaran dan UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu untuk menyiarkan siaran iklan layanan masyarakat (ILM) yang di buat KPU untuk kepentingan Pemilu di media penyiaran. Seminggu kemudian, KPI juga meneken MoU dengan Bawaslu. Penandatangan MoU untuk pengawasan kampanye di media penyiaran, dilakukan langsung Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, dan Ketua Bawaslu, Muhammad, di kantor Bawaslu Pusat, 6 Februari 2013. Di dalam MoU termaktub mengenai edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama kepada para pemangku kepentingan penyiaran, dunia profesi dan pendidikan, serta masyarakat umum di bidang pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu. Kedua MoU yang sudah ada sebelumnya ini, semakin diperkuat dengan kesepakatan bersama KPU, Bawaslu dan KPI dalam rapat

15

koordinasi untuk menyikapi iklan kampanye di media penyiaran, baik televisi dan radio, di Gedung KPU pada 8 Februari 2014 lalu. Ada sembilan butir kesepakatan bersama antara KPU, KPI, dan Bawaslu yang menegaskan larangan kampanye sebelum waktunya: 1. KPU, KPI dan Bawaslu sesuai dengan wewenangnya yang diberikan undangundang serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan tugas dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu, termasuk aspek penyiarannya. 2. Terkait dengan kegiatan Pemilu melalui dan oleh media penyiaran, pasal 101 UU N0. 8 Tahun 2012, UU Pemilu, memandatkan kepada KPU untuk membuat ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu. Sedangkan pengawasan hal tersebut dimandatkan kepada KPI sebagaimana dinyatakan pada Pasal 100 UU Pemilu. 3. KPU, KPI dan Bawaslu telah membentuk Gugus Tugas Bersama Pemantauan dan Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu Legislatif melalui surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh pimpinan masing-masing lembaga pada 18 Oktober 2013. 4.KPU sudah mengeluarkan PKPU Nomor Nomor 1 Tahun 2013 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Legislatif. 5. Menurut Undang-undang Pemilu dan PKPU dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terkait pemberitaan, semua media harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh peserta pemilu dalam artian tidak boleh partisan atau memihak terhadap salah satu peserta pemilu. Sementara terkait dengan penyiaran iklan kampanye, hanya dibolehkan pada masa 21 hari sampai masa tenang, Pasal 83 UU Pemilu, yaitu 16 Maret sampai 5 April 2014. 6. KPU, KPI, dan Bawaslu bersepakat bahwa iklan kampanye peserta pemilu legislatif tidak boleh disiarkan kecuali dalam masa 21 hari yang diperkenankan oleh Undang-undang dan peraturan perundangan. Adapun ketentuannya setiap peserta pemilu maksimal diperbolehkan memasang iklan sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari dan 10 spot berdurasi paling lama 60 detik

16

untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk setiap peserta pemilu. 7. Bawaslu sudah memutuskan dan merekomendasikan sejumlah iklan kampanye melanggar ketentuan serta masuk kategori dugaan pelanggaran pidana kampanye di luar jadwal. KPI juga sudah memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melakukan penyiaran iklan politik berisi kampanye yang melanggar ketentuan. 8. KPU, KPI dan Bawaslu menegaskan kepada peserta pemilu dan lembaga penyiaran untuk memenuhi ketentuan perundangan terkait kegiatan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu legislatif agar tercipta penyelenggara pemilu sesuai dengan prinsip dan mekanisme yang ada. 9. KPU, KPI dan Bawaslu mendorong agar lembaga penyiaran TV dan radio agar tetap independen dan menjalankan fungsi penyaji nformasi kepemiluan yang utuh dan proporsional serta turut melakukan pendidikan politik serta melakukan kontrol terhadap proses pemilu agar berjalan sesuai dengan harapan bersama. Namun, seakan tak cukup dengan kesepakatan yang sudah ada, ketiga lembaga negara tersebut mengajak Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk ikut secara aktif mengawasi kampanye di media penyiaran. Akhirnya, keempat lembaga Negara ini sepakat menandatangani kesepakatan bersama tentang Kepatuhan Pada Ketentuan Pelaksanaan Kampanye Pemilu melalui media penyiaran. Kesepakatan itu ditanda tangani langsung oleh keempat pimpinan lembaga negara, yakni Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua KPI Judhariksawan, dan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono. Beikut isi lengkap sembilan poin kesepakatan empat lembaga negara tersebut : 1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bahwa pelaksanaan Kampanye Pemilu melalui media penyiaran adalah 21 (dua puluh satu) hari sebelum masa tenang terhitung dari tanggal 16 Maret 2014 hingga 5 April 2014, maka PARA PIHAK meminta kepada semua Lembaga Penyiaran dan Peserta Pemilu untuk menghentikan penyiaran iklan politik dan iklan Kampanye Pemilu sebelum jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu Iklan media elektronik. 2. Bahwa dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Iklan Kampanye Pemilu melalui lembaga penyiaran, maka Lembaga Penyiaran dan Peserta Pemilu wajib menaati ketentuan batas maksimum pemasangan iklan

17

Kampanye Pemilu untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif dengan ketentuan: a) Sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu; dan/atau; b) Sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu. 3. Bahwa dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk Iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran diatur sebagai berikut: a) Lembaga Penyiaran dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain; b) Lembaga Penyiaran wajib menentukan standar tarif dan potongan harga iklan Kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu. 4. Bahwa dalam pemberitaan Kampanye Pemilu, Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup, adil, berimbang, proporsional, dan netral serta tidak mengutamakan kepentingan kelompok dan golongan tertentu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Bahwa pada masa tenang, Lembaga Penyiaran dilaSejumlah Staf KPU menyanyikan yel-yel jingle KPU saat pawai menuju rang: a) Menyiarkan pemberiDeklarasi Kampanye Damai (15/03/2014) bertempat di Monas Jakarta Pusat. taan, rekam jejak, dan/atau (Foto: Humas KPU) program-program informasi yang mengandung unsur Kampanye Pemilu Peserta Pemilu; b) Menyiarkan iklan kampanye Pemilu; c) Menyiarkan hasil survei atau jajak pendapat tentang elektabilitas Peserta Pemilu. 6. Bahwa dalam menyiarkan pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu, Lembaga Penyiaran hanya boleh menyiarkan prakiraan hasil penghitungan cepat dari lembaga yang telah memperoleh izin dari Komisi Pemilihan Umum dan disiarkan paling cepat 2 (dua) jam setelah pemungutan suara selesai di wilayah Indonesia bagian barat. 7. Bahwa pada masa pemungutan suara, Lembaga Penyiaran yang akan menyiarkan perhitungan cepat hasil pemungutan suara, wajib menyampaikan informasi kepada khalayak tentang sumber dana, metodologi, dan menyatakan bahwa hasil penghitungan cepat bukan

18

merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu. 8. Bahwa dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu dan pendidikan politik tentang Pemilu kepada masyarakat, Lembaga Penyiaran wajib membuat dan menyiarkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan Kampanye Pemilu melalui media penyiaran, maka Lembaga Penyiaran dan Peserta Pemilu wajib menaati ketentuan dan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. I. Gugus Tugas Pengawasan Dana Kampanye Atas inisiatif Bawaslu, KPU bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Komisi Informasi Pusat (KIP) membentuk tim gugus tugas mewujudkan pemilu yang berintegritas dengan pengawasan dana kampanye Pemilu 2014, Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden. Hal ini merujuk UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, yang mengamatkan agar ada transparansi dalam penggunaan dana kampanye. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu menerima laporan dana kampanye serta laporan dugaan pelanggaran dana kampanye (Bawaslu). Laporan itu nantinya bisa ditelusuri oleh PPATK, setelah itu baru ditangani oleh KPK. Sedangkan KIP akan berperan meminta kepada partai politik sebagai lembaga publik tentang transparansi penggunaan dan sumbangan dana kampanye. Selain itu, gugus tugas ini juga berperan sebagai pencegahan terhadap potensi pelanggaran. J. Raker Persiapan Pelaksanaan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaran tahapan kampanye 2014, KPU menggelar Rapat Kerja Koordinasi KPU, KPU Provinsi pada Maret 2014 di Ruang Rapat Lantai II, Gedung KPU Jakarta. Raker KPU, KPU Provinsi tersebut membahas dua hal penting, yakni untuk mengetahui seberapa lengkap laporan dana kampanye yang telah disampaikan partai politik pemilu, calon perseorangan, atau calon anggota DPD dan terkait pelaksanaan masa kampanye rapat umum terbuka. Terkait laporan dana kampanye, KPU menghimpun seluruh data dan informasi kronologis atau proses penyerahan laporan dana kampanye dari KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, apakah seluruh peserta pemilu di tingkat provinsi yang menghimpun data laporan dana kampanye partai politik dan calon perseorangan dilakukan dalam waktu yang sudah ditetapkan atau masih ada problem lain yang terjadi pada proses laporan

19

tersebut. KPU juga meminta laporan apa saja yang terjadi di masing-masing KPU Kab/Kota dalam proses penyerahan laporan dana kampanye, serta dinamika apa saja yang terjadi dalam prosesnya, baik yang terjadi di Provinsi maupun Kab/Kota yang sampai hari ini kami dapatkan informasinya masih beragam. Sedangkan proses tindak lanjut paska diterimanya laporan dana kampanye, apa yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, dan apa saja yang telah dilaksanakan oleh partai politik maupun calon perseorangan atas catatan yang telah diberikan penilaian oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Partai politik dan calon perseorangan, yang pada kesempatan pertama laporan dana kampanye sudah lengkap sebagaimana yang tertuang dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2013.

Staf Humas KPU mengambil gambar kegiatan acara Deklarasi Kampanye DamaiJakarta Pusat. (Foto: Humas KPU)

20

Deretan Mobil Hias KPU dan Mobil Hias Parpol tiba di Monas untuk memeriahkan acara Deklarasi Kampanye DamaiJakarta Pusat. (Foto: Humas KPU)

Bab III Alur Kerja Jadual Tahapan Kampanye

21

Anggota KPU Juri Ardiantoro menyalami Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat acara pembukaan Deklarasi Kampanye Damai di Monas Jakarta Pusat (15/03/2014). (Foto: Humas KPU)

J

A. Waktu Pelaksanaan Kampanye ika merujuk Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 Perubahan Keenam Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013, maka waktu pelaksanaan kampanye legislative 2014 dirinci sebagai berikut : a. Persiapan Kampanye: 1) Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye 15 s/d 29 Des 2012 Dilaksanakan oleh KPU/ KPU provinsi/ KPU kabupaten/ kota berkoordinasi dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah 2) Pendaftaran pelaksana kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabu paten/kota 11 Jan s/d 11 Feb 2013 Ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota 3) Penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. 2 Feb s/d 2 Maret 2014 Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Sesuai Tingkatannya 4) Koordinasi dengan lembaga terkait (KPI, KPID, Dewan Pers, Polri). 12 Feb s/d 12 Maret 2014 Dilaksanakan oleh KPU dan KPU provinsi

22

5) Penyusunan Jadual Kampanye Rapat Umum dengan peserta Pemilu; 12 Feb s/d 12 Maret 2014 Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota b. Pelaksanaan Kampanye: 1) Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga. 11 Jan 2013 s/d 5 April 2014 Dilaksanakan oleh peserta Pemilu 2014 2) Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik. 16 Mar s/d 5 April 2014 Dilaksanakan oleh peserta Pemilu 2014 3) Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan public melalui KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota 10 s/d 24 April 2014 Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD 4) Audit dana kampanye 25 April s/d 25 Mei 2014 Dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik 5) Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota 26 s/d 27 Mei 2014 6) Penyampaian hasil audit dana kampanye oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota kepada peserta pemilu 28 Mei s/d 3 Juni 2014 Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota 7) Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye 4 s/d 13 Juni 2014 9. Masa Tenang 6 s/d 8 April 2014 Pembersihan alat peraga kampanye oleh masing-masing peserta Pemilu 2014 Masa kampanye pemilu sekarang ini boleh dikata sangat panjang secara waktu. Mengingat pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga sudah berlangsung sejak 11 Januari 2013. Hanya kampanye melalui media massa baik cetak maupun elektronik yang terbatas dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir dengan dimulainya masa tenang 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

23

B. Rapat Koordinasi Bersama 12 Parpol Merujuk pada UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPRD, kampanye rapat umum terbuka dijawalkan berlangsung selama 21 hari. Kampanye akan didahului dengan deklarasi kampanye damai pada tanggal 15 April kemudian ditutup selama 3 hari masa tenang hingga hari pemungutan suara 9 April mendatang. Atas dasar itu, maka pada tanggal 11 Februari 2014, KPU mengundang perwakilan 12 partai politik untuk membahas draft Jadwal Kampanye Rapat Umum Terbuka yang rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret hingga 5 April 2014. KPU menawarkan beberapa opsi, diantaranya pembagian berdasarkan jumlah provinsi, dimana masing-masing partai mendapat kesempatan menghelat rapat umum terbuka sebanyak 7 kali di setiap provinsi. Pelaksanaannya dilakukan bergilir, berdasarkan nomor urut partai. Format kedua berbasis zona daerah pemilihan atau Dapil, format baru yang menawarkan kesempatan lebih bagi para calon legislatif untuk menyampaikan visi misi kepada konstituennya. Sejumlah opsi tersebut sengaja didesain untuk memberi kesempatan kepada seluruh peserta pemilu bisa menggelar kampanye secara maksimal. C. Zona Kampanye Berbasis Provinsi Berdasarkan masukan parpol peserta pemilu 2014, KPU akhirnya menetapkan zona kampanye rapat umum anggota DPR berbasis provinsi. Setiap partai politik memiliki hak yang sama untuk melaksanakan kampanye rapat umum yang dimulai16 Maret 2014, se-dangkan KPU hanya memfasilitasi dari segi lokasi dan jadual. Yang dimaksud dengan berbasis provinsi, maksudnya provinsi yang dibentuk menjadi satu sampai dua daerah pemilihan kampanye rapat umum dilakukan sebanyak dua kali selama 21 hari tersebut. Untuk provinsi yang diben-

24

tuk menjadi tiga daerah pemilihan, kampanye rapat umum dilakukan sebanyak tiga kali. Sementara provinsi yang daerah pemilihannya lebih dari tiga, kampanye rapat umumnya dilakukan sebanyak lima kali. Akibatnya, terdapat 26 provinsi dengan satu sampai dua dapil, 4 provinsi dengan 3 dapil dan tiga provinsi dengan lebih dari tiga dapil yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Khusus di tiga daerah ini setiap parpol mendapat jatah kampanye sebanyak lima kali. Dengan demikian setiap parpol akan berkampanye sebanyak 79 kali di 77 dapil untuk DPR RI. Sementara itu, untuk partai politik lokal di Aceh, kampanye rapat umum dilaksanakan bersamaan dengan partai politik nasional. Polanya setiap empat partai politik nasional dan satu partai politik lokal melakukan kampanye untuk setiap hari melaksanakan kampanye di setiap kabupaten/kota dan kecamatan. Untuk lokasi pelaksanaan rapat umum, ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Penentuan lokasi kampanye dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kampanye untuk anggota DPR dilaksanakan oleh pengurus partai politik tingkat pusat dat/atau calon anggota DPR. Pelaksanaan kampanye anggota DPRD Provinsi dilaksanakan oleh pengurus partai tingkat provinsi dan/atau calon anggota DPRD Provinsi. Selanjutnya pelaksanaan kampanye anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten/ kota dan/atau calon anggota DPRD KaStaf KPU memberikan Souvenir kepada warga masyarakat bupaten/Kota. Pengurus partai politik peserta sekitar pada Pemilu dapat mengangkat juru kampanye dari calon dan atau pengurus Partai Politik, calon Anggota DPR, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, orang seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan (event organizer). Juru kampanye tersebut didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya. Sementara kampanye untuk calon anggota DPD diselenggarakan oleh calon yang bersangkutan. Calon anggota DPD dapat mengangkat juru kampanye, orang-seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan. Juru kampanye tersebut wajib didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya. Pendaftaran identitas juru kampanye disampaikan ke KPU sesuai tingkatan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilihan umum. Identitas juru kampanye ditandatangani oleh pengurus partai politik sesuai dengan tingkatannya atau calon yang bersangkutan dan calon anggota

25

DPD yang bersangkutan. Kampanye rapat umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai 17.00 WIB. Kampanye dilaksanakan di lapangan atau stadion atau alun-alun dengan dihadiri massa dari anggota maupun pendukung dan warga masyarakat lainnya. Pelaksanaan kampanye memperhatikan daya tampung lokasi dan dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka dan atau bendera yang bukan tanda gambar partai yang sedang kampanye. KPU juga mempertimbangkan adanya perayaan hari raya keagamaan yang jatuh dalam masa kampanye terbuka itu. Hari raya nyepi yang diperingati umat Hindu jatuh pada 31 Maret 2014. Pada hari raya nyepi, kampanye dihentikan untuk menghormati pelaksanaaan ibadah nyepi. Khusus Bali, pada 28 Maret-1 April tidak boleh dilakukan kampanye rapat umum. Ketentuan ini tertuang dalam keputusan KPU nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2004 yang ditetapkan di Jakarta dan ditanda tangani Ketua KPU Husni Kamil Manik pada 27 Februari 2014. D. Jadual Kampanye Terbuka 12 Parpol Peserta Pemilu 2014 KPU bersama Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik sepakat menetapkan jadwal pemilu dan mengatur penetapan zona atau tempat pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR di 33 Provinsi. Jadualkampanye rapat umum terbuka bagi 12 partai politik di setiap provinsi yang dimulai 16 Maret sampai 5 April 2014 dibagi secara rata. Dengan jadual yang ada, peserta pemilu 2014 (parpol dan DPD) dipersilakan mendaftarkan juru kampanye untuk rapat umum terbuka ke KPU sesuai tingkatan, tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye rapat umum terbuka, yang ditembuskan ke Bawaslu dan pihak kepolisian. Untuk parpol lokal Aceh, kampanye rapat umum dilakukan bersama dengan parpol nasional. Polanya, setiap empat parpol nasional dan satu parpol lokal melakukan kampanye setiap hari di setiap kabupaten atau kota dan kecamatan. Sementara untuk lokasi pelaksanaan rapat umum, ditetapkan oleh KPU kabupaten atau kota. Penentuan lokasi dilakukan KPU berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Pelaksanaan kampanye untuk anggota DPR RI dilaksanakan pengurus parpol tingkat pusat atau calon anggota DPR. Pelaksanaan kampanye anggota DPRD Provinsi dilaksanakan oleh pengurus partai tingkat provinsi dan atau calon anggota DPRD Provinsi. Selanjutnya pelaksanaan kampanye anggota DPRD Kabupaten atau Kota diselenggarakan pengurus parpol tingkat kabupaten atau kota dan atau calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Berikut jadual dan lokasi kampanye 12 partai politik peserta pemilu sesuai nomor urut berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014.

26

Jadual Kampanye NasDem (1), PKB (2), PKS (3), PDI Perjuangan (4): Jawa Barat: Tanggal 16, 20, 25, 29 Maret dan 3 April Jawa Tengah: Tanggal 18, 22, 27, Maret dan 1, 5 April Jawa Timur: Tanggal 17, 21, 26, 30 Maret dan 4 April DKI Jakarta: 16, 24 Maret dan 1 April Banten: 20, 28 Maret dan 5 April Sumut: 18, 26 Maret dan 3 April Sulsel: 16, 24 Maret dan 1 April Aceh (16, 28 Maret) Sumatera Barat: 25 Maret, 5 April Jambi: 22 Maret, 3 April Bengkulu: 19, 30 Maret Riau: 16, 28 Maret Kepulauan Riau: 25 Maret, 5 April Lampung: 22 Maret, 3 April Bangka Belitung: 19, 30 Maret Sumatera Selatan: 16, 28 Maret DIY: 25 Maret, 5 April Bali: 22 Maret, 3 April NTB: 19, 28 Maret NTT: 16, 28 Maret Kalimantan Barat: 25 Maret, 5 April Kalteng: 22 Maret, 3 April Kalsel: 19, 30 Maret Kaltim: 16, 28 Maret Sulawesi Utara: 25 Maret, 5 April Sulteng: 22 Maret, 3 April Sultra: 19, 30 Maret Sulbar: 16, 28 Maret Gorontalo: 25 Maret, 5 April Maluku: 22 Maret, 3 April Malut: 19, 30 Maret Papua: 16, 28 Maret Papua Barat: 25 Maret, 5 April Jadwal Kampanye Golkar (5), Gerindra (6), Demokrat (7), PAN (8): Jabar: 17, 21, 26, 30 Maret, 4 April Jateng: 16, 20, 25, 29 Maret, 3 April Jatim: 18, 22, 27, Maret, 1, 5 April

27

Tampak beberapa deretan Mobil Hias acara pembukaan Deklarasi Kampanye Damai di Monas Jakarta Pusat (15/03/2014). (Foto: Humas KPU)

DKI: 18, 26 Maret, 3 April) Banten: 16, 24, Maret, 1 April Sumut: 20, 28 Maret, 5 April Sulsel: 18, 26 Maret, 3 April Aceh: 20 Maret, 1 April Sumbar: 17, 29 Maret Jambi: 17, 26 Maret Bengkulu: 23 Maret, 4 April Riau: 20 Maret, 1 April Kepri: 17, 29 Maret Lampung: 17, 26 Maret Babel: 23 Maret, 4 April Sumsel: 20 Maret, 1 April DIY: 17, 29 Maret Bali: 17, 26 Maret NTB: 23 Maret, 4 April NTT: 20 Maret, 1 April

Kalbar: 17, 29 Maret Kalteng: 17, 26 Maret Kalsel: 23 Maret, 4 April Kaltim: 20 Maret, 1 April Sulut: 17, 29 Maret Sulteng: 17, 26 Maret Sultra: 23 Maret, 4 April Sulbar: 20 Maret, 1 April Gorontalo: 17, 29 Maret Maluku: 17, 26 Maret Malut: 2 Maret, 4 April Papua: 20 Maret, 1 April Papua Barat: 17, 29 Maret Jadwal Kampanye PPP (9), Hanura (10), PBB (14), PKPI (15): Jabar: 18, 22, 27, Maret, 1, 5 April Jateng: 17, 21, 26, 30 Maret, 4 April

28

Jatim: 16, 20, 25, 29 Maret, 3 April DKI: 20, 28 Maret, 5 April Banten: 18, 26 Maret, 3 April Sumut: 16, 24 Maret, 1 April Sulsel: 20, 28 Maret, 5 April Aceh: 24 Maret, 5 April Sumbar: 21 Maret, 2 April Jambi: 18, 30 Maret Bengkulu: 16, 27 Maret Riau: 14 Maret, 5 April Kepri: 21 Maret, 2 April Lampung: 18, 30 Maret Babel: 16, 27 Maret Sumsel: 24 Maret, 5 April DIY: 21 Maret, 2 April Bali: 18, 27 Maret NTB: 16, 27 Maret NTT: 24 Maret, 5 April Kalbar: 21 Maret, 2 April Kalteng: 18, 30 Maret Kalsel: 16, 27 Maret Kaltim: 24 Maret, 5 April Sulut: 21 Maret, 2 April Sulteng: 18, 30 Maret Sultra: 16, 27 Maret Sulbar: 24 Maret, 5 April Gorontalo: 21 Maret, 2 April Maluku: 18, 30 Maret Malut: 16, 27 Maret Papua: 24 Maret, 5 April Papua Barat: 21 Maret, 2 April.

3. Jurkam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (terlampir) 4. Jurkam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) (terlampir) 5. Jurkam Partai Golongan Karya (Golkar) (terlampir) 6. Jurkam Partai Gerindra (terlampir) 7. Jurkam Partai Demokrat (terlampir) 8. Jurkam Partai Amanat Nasional (PAN) (terlampir) 9. Jurkam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (terlampir) 10. Jurkam Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) (terlampir) 14. Jurkam Partai Bulan Bintang (PBB) (terlampir) 15. Jurkam Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) (terlampir)

Selain kesepakatan mengenail jadual dan lokasi kampanye tersebut, perwakilan parpol juga sudah mendaftarkan juru kampanye masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu 2014 : 1. Jurkam Partai NasDem (terlampir) 2. Jurkam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (terlampir)

29

Sejumlah Pimpinan Partai Politik menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat acara pembukaan Deklarasi Kampanye Damai di Monas Jakarta Pusat (15/03/2014). (Foto: Humas KPU)

Bab IV Pelaksanaan Kampanye Legislatif 2014

30

Tampak ribuan warga masyarakat menghadiri acara pembukaan Deklarasi Kampanye Damai di Monas Jakarta Pusat (15/03/2014). (Foto: Humas KPU)

S

A. Iklan Kampanye di Televisi Sebelum Waktunya ebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 tahun 2013 dan PKPU nomor 15 tahun 2013, iklan kampanye peserta pemilu di media massa hanya dibolehkan pada 16 Maret – 5 April 2014. Namun, banyak lembaga penyiaran di Tanah Air tidak mengindahkan aturan itu dan memliki keinginan untuk harus menyetop iklan-iklan partai politik di televisi khusunya. KPI sudah mengeluarkan teguran kepada sepuluh lembaga penyiaran karena melanggar Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Surat Edaran KPI No. 101/K/KPI/01/14 tentang ketentuan butir surat kesepakatan bersama tentang Kepatuhan pada Ketentuan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Melalui Media Penyiaran yang ditandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, KPI, dan Komisi Informasi Pusat yang ditandatangani pada 28 Februari 2014. Adapun ketentuan butir yang dilanggar pada Butir 1, bahwa seluruh lembaga penyiaran diminta untuk menghentikan penyiaran iklan politik dan kampanye pemilu sebelum jadwal pelaksanaan kampanye yang sudah ditentukan yakni pada 16 Maret sampai 5 April 2014. Surat teguran KPI pada 11 Maret 2014 itu didasarkan pada hasil pemantauan khusus yang dilakukan oleh KPI yang menyimpulkan sepuluh lembaga penyiaran itu terbukti telah dimanfaatkan untuk kepentingan pemilik baik secara pribadi ataupun kelompok. Namun, hingga pertengahan Maret 2014 lembaga penyiaran masih belum juga mengindahkan teguran keras dari KPI. Pada 14 Maret 2014, Gugus Tugas Kepatuhan pada Ketentuan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Media Penyiaran, yang terdiri dari 4 Lembaga Negara, KPU, Bawaslu, KPI, dan KIP, menyampaikan bahwa masih menemukan tayangan iklan kampanye dan iklan politik yang tampil di televisi dalam periode 1 Maret sampai 11 Maret. Setidaknya ditemukan iklan dari Partai Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, 31

Partai Demokrat, PAN, Hanura, dan PKPI. Dari iklan kampanye dan iklan politik itu setidaknya ditemukan 487 spot iklan Partai Golkar, 378 spot iklan Partai Nasdem, 305 spot iklan Partai Gerindra, 273 spot iklan PDIP, 90 spot iklan PKB, 80 spot iklan Partai Hanura, 67 spot iklan PAN, 42 spot iklan PKPI, 9 spot iklan PKS, dan 8 spot iklan Partai Demokrat. Jika dilihat dari media televisi mana yang menayangkan iklan politik dan kampanye tersebut setidaknya tercatat 306 spot iklan di Trans TV, 291 spot iklan di RCTI, 239 spot iklan di TV One, 220 spot iklan di Metro TV, 194 spot iklan di Indosiar, 172 spot iklan di SCTV, 184 spot iklan di ANTV, 139 spot Trans 7, 137 spot iklan di MNC TV, dan 133 spot iklan di Global TV. Iklan kampanye dan iklan politik dalam tayangan iklannya menampilkan dan atau menyebutkan nomor urut partai, menampilkan logo partai, menampilkan visi atau misi dan atau slogan, dan menampilkan tokoh partai. Padahal, koordinasi yang dilakukan dalam gugus tugas ini memutuskan bahwa partai politik harus menghentikan iklan-iklan mereka di media massa. Penghentian itu berlaku tidak saja pada penayangan iklan partai politik, tapi juga pada iklan calon anggota legislatif, dan iklan calon anggota DPD di lembaga penyiaran. B. Deklarasi Kampanye Berintegritas Pemilu 2014 Sebelum kampanye rapat umum terbuka mulai digelar, KPU menyelenggarakan acara Deklarasi Kampanye Berintegritas Pemilu 2014 dengan tema “Suara untuk Indonesia” di Lapangan Monas, Jakarta, pada 15 Maret 2014. Acara seupa juga berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia sekaligus menandai dibukanya kampanye dalam bentuk rapat umum, yang dimulai keesokan harinya, 16 Maret hingga 5 April 2014. Dalam deklarasi ini, para pimpinan Parpol membacakan ikrar dan menandatangani deklarasi tentang kesiapan untuk menciptakan Pemilu yang aman, tertib, damai, berkualitas dan berintegritas, demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kami, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, Dengan semangat persatuan dan persaudaraan mengatakan siap menciptakan Pemilu yang aman, tertib dan berkualitas demi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan serta terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar seluruh perwakilaan masing - masing partai pada saat pembacaan Deklarasi Kampanye Berintegritas. Deklarasi tersebut juga berisi pernyataan kesiapan partai politik untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil demi menjunjung nilai-nilai demokratisasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945. Selain Deklarasi tersebut digelar juga pawai atau kirab Pemilu untuk mengenalkan kepada masyarakat seluruh peserta Pemilu, cara memilih dan pelaksanaan pemungutan

32

suara pada 9 April serta informasi tentang pelaksanaan kampanye rapat umum terbuka dan iklan di media massa digelar selama 21 hari sebelum masa tenang. C. Kampanye Rapat Umum Terbuka Tahapan kampanye terbuka dimulai pada 16 Maret-5 April 2014. Para peserta pemilu sudah diperbolehkan melakukan kampanye dengan metode rapat umum dan kampanye melalui media massa. Namun, sepanjang masa ini, sangat rawan terjadi black campaign (kampanye hitam), penggunaan fasilitas negara hingga pelibatan anak. Para pejabat negara telah diingatkan sedari awal bahwa terlarang bagi mereka untuk menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye atau menyediakan fasilitas negara untuk dimanfaatkan dalam kampanye. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi ketua umum partai sekalipun sudah diperingatkan untuk tidak menggunakan fasilitas negara seperti mobil Indonesia Satu (RI 1). Presiden hanya boleh menggunakan pengamanan dan protokoler pada saat melakukan kampanye, karena melekat kepada beliau sebagai presiden. Kampanye juga harus menggunakan mobil pribadi bukan mobil kepresidenan. Selain pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS) juga dilarang untuk terlibat dalam kampanye. PNS yang ikut dalam kampanye, akan direkomendasikan oleh Bawaslu kepada atasannya untuk diberikan sanksi yang sesuai. Selain itu, keterlibatan PNS juga diatur dalam ketentuan pidana pasal 278 UU No. 8 Tahun 2013 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan ancaman hukuman 1 (satu) tahun kurungan dan denda Rp 12 juta. Dalam pelaksanaan kampanye rapat umum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memantau hampir semua partai politik masih melibatkan anak anak di bawah umur dalam praktik kampanye tertanggal 16 sampai dengan 18 Maret tahun 2014. Dalam laporan KPAI kepada Bawaslu, terkait pelibatan anak oleh parpol dalam pemilu 2014, yang paling banyak terjadi pada Partai PKS yang berjumlah 14 pelanggaran, diikuti oleh Partai PDI-P dengan jumlah 10 pelanggaran dan posisi ke tida di ikuti oleh Partai Demokrat , Hanura, PKPI, dengan Jumlah 8 pelanggaran, Partai Nasdem berjumlah 7 pelanggaran, Partai Gerindra, Partai PPP, Partai Demokrat berjumlah 6 pelanggaran, Partai PKB, Partai PAN berjumlah 5 pelanggaran dan Partai PBB berjumlah 4 Pelanggaran. Menurut KPAI, ada beberapa bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik meliputi, memobilisasi massa anak dalam kegiatan politik, mengekploitasi anak dalam kegiatan politik, menampilkan anak didalam pentas panggung kampanye, menggunakan anak untuk praktik uang, dan membawa anak ke tempat arena kampaye terbuka yang dapat membahayakan anak. Indikator pelanggaran pelibatan anak dalam kegiatan yang paling banyak dilanggar dalam kampanye adalah memobilisasi massa anak oleh parpol atau caleg dan menggunakan anak untuk memakai dan memasang atribut-atribut parpol. Berdasarkan Undang-Undang

33

Sejumlah peserta menghadiri acara Bimtek tentang penyusunan Jadwal Kampanye Pileg DPR, DPD dan DPRD di Hotel, Jakarta (27/02/2014). (Foto: Humas KPU)

nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pasal 87 tentang yang menyatakan bahwa penyalahgunaan anak didalam kegiatan politik merupakan bentuk pidana. Setiap orang yang terbukti secara unsur penyalahgunaan dalam kegiatan politik , ancamanya bisa penjara 5

tahun penjara, atau denda Rp 500 juta. Merespon hal-hal di atas, pada 26 Maret 2014, Bawaslu merilis indikasi pelanggaran pemilu dalam kampanye rapat umum yang dilakukan oleh 12 partai politik peserta pemilu. Total seluruh pelanggaran yang terjadi dalam kampanye rapat umum hingga 25 Maret 2014 adalah sebanyak 287 kasus. PDI Perjuangan dan Hanura menjadi partai yang terindikasi paling banyak melanggar dalam kampanye rapat umum. Modus indikasi pelanggaran yang terjadi dalam rapat umum yakni pelaksana kampanye yang tidak sesuai dengan daftar pelaksana kampanye yang didaftarkan, peserta kampanye tidak berdomisili di tempat kampanye, adanya dugaan pelaksana kampanye membagikan uang atau materi lain kepada peserta pemilu, penggunaan fasilitas pemerintah, dan sebagainya. Berikut adalah grafik indikasi pelanggaran yang terjadi dalam kampanye rapat umum hingga tanggal 25 Maret 2014 yang diawasi oleh Bawaslu.

34

Sumber : Bawaslu (2014)

D. 11 Televisi dan 8 Parpol Melanggar Pada tanggal 4 April 2014, Gugus Tugas (Task Force) Pengawasan Kampanye Parpol di Televisi mengumumkan 11 stasius televisi dan delapan partai politik, yang melanggar jumlah spot iklan kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU. Diantara delapan partai yang melanggar, empat Partai yakni, Golkar, Gerindra, Hanura dan Nasdem menjadi partai yang terus melanggar iklan kampanye. Gugus Tugas menyampaikan sejumlah televisi dan partai yang menayangkan jumlah iklan kampanye yang melebih 10 spot yang ditentukan periode 24 Maret 2014 hingga 30 Maret 2014. Partai-partai yang masih mendominasi pelanggaran yakni Golkar, Hanura, Ge-

35

rindra, Nasdem, PAN, Demokrat, PPP, dan PKB. Sedangkan televisi yang tetap melanggar adalah ANTV, Global TV, MNC TV, RCTI, Metro TV, TV One, Indosiar, Trans TV, dan Trans 7. Berikut daftar pelanggaran iklan kampanye partai politik di televisi 24 Maret s.d 30 Maret 2014.

Sumber : Bawaslu 2014

36

Sebelumnya, Gugus Tugas Pengawasan Kampanye Pemilu juga melansir hasil pengawasan kampanye di media televisi dalam kurun 21, 22, 23 Maret 2014, yang menemukan adanya iklan kampnye pemilu partai politik di stasiun televisi melebihi ketentuan 10 spot penayangan iklan kampanye per hari. Dalam temuan Gugus Tugas, dugaan pelanggaran batas ketentuan iklan kampanye dilakukan oleh empat partai di delapan stasiun televisi. Adapun partai yang diduga melakukan pelanggaran durasi iklan itu Partai Hanura, Partai Golkar, Partai NasDem, dan Partai Demokrat. Sedangkan lembaga penyiaran yang menanyangkan iklan kampanyenya, RCTI, MNC TV, Global TV, TV One, ANTV, Metro TV, SCTV, dan Indosiar. Adapun rincinannya dugaan pelanggarannya, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :


E. Masa Tenang Pada masa tenang pemilu, 6-8 April 2014, seluruh peserta pemilu dilarang melakukan aktivitas kampanye maupun kegiatan politik. Tahapan masa tenang merupakan salah satu tahapan yang rawan dengan banyaknya pelanggaran. Mulai dari kampanye terselubung hingga money politics. Pada tahapan ini partai politik wajib membersihkan alat peraga kampanye yang masih terpampang di berbagai tempat sehingga clear pada hari-H pemungutan suara. 37

Peserta Partai Politik melporkan Dana Kampanye kepada menghadiri acara Bimtek tentang penyusunan Jadwal Kampanye Pileg DPR, DPD dan DPRD di Hotel, Jakarta (27/02/2014). (Foto: Humas KPU)

Bab V Laporan Dana Kampanye

38

S

A. Pelaporan Dana Kampanye Sebagai Alat Akuntabilitas Politik esuai dengan Peraturan KPU No. 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye DPR, DPD dan DPRD, terutama Pasal 22 Ayat (4), menyatakan pelaporan periodik tiga bulanan penerimaan sumbangan partai politik dan calon anggota DPD kepada KPU di setiap tingkatan sesuai dengan kelengkapan data penyumbang. Inilah jadual Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014

Adanya pelaporan periodik, selain membantu peserta Pemilu menyiapkan laporan penyumbang kampanye jauh-jauh hari sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang (Pasal 134 ayat (1) dan (2), UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif) yaitu 14 hari sebelum dimulainya masa kampanye Pemilu. Pendek kata, laporan periodik dana kampanye juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas politik para kandidat kepada pemilih. Ketentuan terkait pelaporan dana kampanye pemilu 2014 terutama laporan awal sumbangan diatur di dalam Undang-undang Pemilu (UU No. 8 tahun 2012)

39

Para Komisioner KPU memberikan keterangan Pers kepada wartawan terkait Laporan Dana Kampanye di Gedung Sidang KPU Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat (03/02/2014). (Foto: Humas KPU)

dan PKPU No. 17 tahun 2013. Di dalam Pasal 129 Undang-undang Pileg dengan jelas diatur mengenai asal sumbangan (sumber), bentuk sumbangan dan pencatatan sumbangan yang harus melalui rekening khusus dana kampanye partai politik. Selain itu, harus dicatata di dalam pembukuan dana kampanye yang terpisah dari pembukuan dana partai politik. Berikut lengkap bunyi Pasal 129. Pasal 129 (1) Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing. (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: (1). partai politik; 1. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan 2. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (3) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. (4) Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 40

(3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. (5) Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Anggota KPU Arif Budiman menerima Laporan Dana Kampanye dari Partai Hanura di Gedung Ruang Sidang KPU. (03/02/2014). Foto Humas KPU

(6) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik. (7) Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Terkait pelaporan penerimaan dana kampanye partai politik sesuai dengan Pasal 134 diatur untuk dilaporkan sesuai dengan tingkatannya yang terdiri dari: 1) laporan awal dana Kampanye Pemilu dan 2) rekening khusus dana Kampanye Pemilu. Laporan ini diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, atau 21 hari masa kampanye yang berarti 24 hari sebelum pemungutan suara. Di dalam ketentuan PKPU No. 17 tahun 2013, pengaturan tentang pelaporan penyumbang dana kampanye ini dibuat lebih rinci dalam bentuk ketentuan pelaporan periodic 3 bulanan yang dihitung sejak ditetapkannya PKPU, atau pelaporan periodikdilakukan paling lambat pada tanggal 27 Desember 2013 dan pada tanggal

41

2 Maret 2014 untuk tahap kedua. Berikut adalah bunyi Pasal 22 dan 23 PKPU 17 tahun 2013 tentang pelaporan dana kampanye. Pasal 22 (1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan wajib melapor kan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Calon Anggota DPD wajib melaporkan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU melalui KPU Provinsi. (3) Laporan penerimaan sumbangan mencakup informasi sebagaimana dimak sud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). (4) Laporan penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara periodik 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini. Pasal 23 (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan pe nerimaan sumbangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada masyarakat umum. (2) KPU Provinsi atas nama KPU mengumumkan laporan penerimaan sumban gan kepada Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada masyarakat umum. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau website KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD. Terkait dengan pencatatan identitas penyumbang, Partai Politik juga harus mengikuti ketentuan dari Pasal 19 PKPU sebagai berikut: Pasal 19 (1) Peserta Pemilu wajib mencatat dan melaporkan besaran  sumbangan yang diterima dari pihak lain. (2) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang  bersumber dari perseorangan, mencakup: nama; tempat/tanggal lahir dan umur; alamat penyumbang;

42

jumlah sumbangan; asal perolehan dana; Nomor Pokok Wajib Pajak; pekerjaan; alamat pekerjaan; dan pernyataan penyumbang bahwa : 1) penyumbang tidak menunggak pajak; 2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit  berdasarkan putusan pengadilan; 3) dana tidak berasal dari tindak pidana; 4) sumbangan bersifat tidak mengikat. (3) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari kelompok, mencakup: nama kelompok; alamat kelompok; jumlah sumbangan; asal perolehan dana; Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan  kelompok, apabila ada; nama dan alamat pimpinan kelompok; keterangan tentang status badan hukum; dan pernyataan penyumbang bahwa : 1) penyumbang tidak menunggak pajak; 2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit  berdasarkan putusan pengadilan; 3) dana tidak berasal dari tindak pidana; 4) sumbangan bersifat tidak mengikat. (4) Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah, mencakup: a. b. c. d. e. f. g. h.

nama perusahaan; alamat perusahaan; jumlah sumbangan; asal perolehan dana; Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; nama dan alamat direksi; nama pemegang saham mayoritas; keterangan tentang status badan hukum; dan

43

i. pernyataan penyumbang bahwa: 1) penyumbang tidak menunggak pajak; 2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan; 3) dana tidak berasal dari tindak pidana; 4) sumbangan bersifat tidak mengikat. B. Laporan Awal Dana Kampanye Parpol 27 Desember 2013 Data terlampir C. Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Parpol Peserta Pe milu Tahun 2014 Data terlampir D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Data terlampir E. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Data terlampir Seluruh partai politik peserta pemilu sudah menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, 24 April 2014. Total dana yang mereka habiskan untuk menarik dukungan masyarakat mencapai Rp3,1 triliun. Gerindra dan Nasdem tercatat sebagai partai pertama yang melaporkan dana kampanye. Dua partai ini menyerahkan berkas pada 23 April 2014. Satu hari setelah itu, sepuluh partai politik lain secara bergantian menyerahkan segala catatan, berkas, atau dokumen terkait keuangan mereka ke KPU. Data-data tersebut memperlihatkan, Gerindra menempati urutan teratas sebagai partai yang menghabiskan dana kampanye terbesar, Rp435 miliar. Posisi kedua ditempati PDI Perjuangan dengan jumlah dana kampanye Rp404,73 miliar. Selanjutnya Golkar berada di tempat ketiga dengan angka mencapai Rp402 miliar. Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tercatat sebagai partai dengan dana kampanye terkecil, masing-masing yakni Rp71,3 miliar dan Rp52,9 miliar. Sebelumnya, KPU mengingatkan parpol agar tidak terlambat menyerahkan lapo-

44

ran dana kampanye sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan, yaitu 24 April 2014 pukul 18.00 WIB. Sebab apabila melanggar, maka keterpilihan mereka akan dibatalkan. Sanksi atau ancaman tersebut sesuai perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, dan Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Legislatif. Berikut daftar laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik di tingkat pusat ke KPU: Partai Nasdem Total penerimaan Rp277.615.341.328 (termasuk barang dan jasa) Total pengeluaran Rp277.461.232.504 Partai Gerindra Total penerimaan Rp435 miliar Total pengeluaran Rp434,945 miliar PKS Total penerimaan Rp122 miliar Total pengeluaran Rp 121 miliar PDIP Total penerimaan Rp395 miliar Total pengeluaran Rp404.730.519.590 PKB Total penerimaan Rp244 miliar Total pengeluaran Rp244 miliar PAN Total penerimaan Rp271,9 miliar Total pengeluaran Rp 271,9 miliar PKPI Total penerimaan Rp 52,9 miliar PBB Total dana kampanye Rp 71,3 miliar Partai Hanura Total penerimaan Rp374 miliar Total pengeluaran Rp 365,7 miliar 45

Partai Demokrat Total penerimaan Rp309 miliar Total pengeluaran Rp 307 miliar Partai Golkar Total penerimaan Rp402 miliar Total pengeluaran Rp402 miliar PPP Total penerimaan Rp157 miliar Total pengeluaran Rp 157 miliar F. Hasil Pengawasan Bawaslu Terhadap Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014 Pada 23 April 2014, Bawaslu menyampaikan hasil pengawasan terhadap dana kampanye peserta pemilu 2014, khususnya laporan awal dana kampanye, laporan rekening khusus dan laporan sumbangan tahap II. Berikut ini dikutip secara langsung hasil pengawasan yang dirilis Bawaslu tersebut : 1. Bahwa masih ditemukan Partai Politik tidak transparan dan akuntabel dalam memberikan seluruh informasi yang harus di isi dalam form laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013. Data tersebut harus diisi untuk memastikan sumbangan tersebut sah, tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat. (PKPU 17 tahun 2013, Pasal 8 ayat 3) 2. Suluruh partai politik tidak bertanggung jawab dalam mengelola laporan dana kampanye terbukti dengan masih banyak caleg disetiap partai politik yang tidak melaporkan form pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon legislatif (DK13). (PKPU 17 tahun 2013, Pasal 17 ayat 3) 3. Karena tidak adanya sanksi dalam laporan penerimaan sumbangan periode I dan laporan awal dana kampanye, banyak caleg yang tidak patuh pada aturan pada PKPU 17 tahun 2013 pasal 17 ayat 3 dan tidak melaporkan form pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon legislatif (DK 13) kepada partai politik. (PKPU 17 tahun 2013, Pasal 2 dan 3) 4. Bahwa banyak Caleg yang memanipulasi laporan form pencatatan penerimaan

46

dan pengeluaran dana kampanye calon legislatif (DK13), dengan melaporkan nihil tapi terbukti didaerah pemilihan ditemukan aktivitas kampanye caleg dalam bentuk alat peraga. (UU 8 tahun 2012, pasal 280) 5. Dalam PKPU 17 tahun 2013, pasal 17 ayat (1) peserta pemilu wajib mencatat semua dana kampanye berupa uang, barang dan atau jasa yang diterima dan dikeluarkan dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Pasal 18, ayat (1) menyebutkan peserta pemilu wajib mencatat pengeluaran dari setiap kegiata penyelenggaran kampanye pemilu, ayat (2) Pengeluaran dana kampanye dari kegiatan yang diselenggarakan mencakup informasi tentang bentuk pengeluaran dan jumlah biaya penyelenggaraan yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi masih ditemukan kejanggalan dalam Laporan Awal Dana Kampanye pada 12 Partai Politik, dengan rincian kejanggalan : a. Partai Nasdem: Mempunyai 2 rekening khusus. Tidak mencantumkan laporan terhadap aktivitas pengeluaran operasi dalam bentuk kampanye terbatas, tatap muka dan media massa dan elektronik. Sementara di lapangan ditemukan ada aktifitas iklan televisi. Pasal 18, ayat (1) menyebutkan peserta pemilu wajib mencatat pengeluaran dari setiap kegiatan penyelenggaran kampanye pemilu, ayat (2) Pengeluaran dana kampanye dari kegiatan yang diselenggarakan mencakup informasi tentang bentuk pengeluaran dan jumlah biaya penyelenggaraan yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. b. PKB: Penerimaan dari partai atau dari sumbangan sebesar Rp. 45,000,000,000 tidak terdapat keterangan rincian perolehannya dari mana. Jelas pada PKPU 17 Tahun 2013 pasal 17 ayat (1) peserta pemilu wajib mencatat semua dana kampanye berupa uang, barang dan atau jasa yang diterima dan dikeluarkan dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Dalam laporan awal juga tercantum kas di tangan sebesar Rp. 12,922,661,324 sementara pada UU 8 tahun 2012 Pasal 129 ayat (4) disebutkan bahwa semua transaksi dalam bentuk uang harus masuk ke rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. Partai ini diduga melakukan pelanggaran administrasi terkait kas di tangan dengan nominal yang besar. c. PKS : Penerimaan dari partai sebesar Rp. 1,999,000,000 tidak terdapat keterangan perolehannya dari mana. Jelas pada PKPU 17 Tahun 2013 pasal 17 ayat (1) peserta pemilu wajib mencatat semua dana kampanye berupa uang, barang dan atau jasa yang diterima dan dikeluarkan dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Terdapat Kas di Tangan sebesar Rp. 2,848,032,900 dan Rp. 270,000,000. Partai ini diduga melakukan pelanggaran administrasi terkait kas di tangan. UU 8 tahun 2012

47

Pasal 129 ayat 4 disebutkan bahwa semua transaksi dalam bentuk uang harus masuk ke rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. d. PDIP: Megawati memberikan sumbangan ke Partai sebesar Rp. 12,000,000,000, tidak ada keterangan sumbangan dalam bentuk tunai atau masuk rekening khusus. Anggota KPU Arif Budiman menerima perwakilan Partai Politik terkait Laporan Dana Kampanye di Gedung Sidang KPU Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat PKPU 17 tahun 2013, pasal 17 ayat (1) peserta pemilu wajib (03/02/2014). (Foto: Humas KPU) mencatat semua dana kampanye berupa uang, barang dan atau jasa yang diterima dan dikeluarkan dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan UU 8 tahun 2012 Pasal 129 ayat (4) disebutkan bahwa semua transaksi dalam bentuk uang harus masuk ke rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. Tidak mencantumkan laporan terhadap aktivitas pengeluaran operasi dalam bentuk kampanye terbatas, tatap muka dan media massa dan elektronik. Sementara di lapangan ditemukan ada aktifitas kampanye dalam bentuk iklan televisi dan media cetak. PKPU 17 tahun 2013, Pasal 18, ayat (1) menyebutkan peserta pemilu wajib mencatat pengeluaran dari setiap kegiatan penyelenggaran kampanye pemilu, ayat (2) Pengeluaran dana kampanye dari kegiatan yang diselenggarakan mencakup informasi tentang bentuk pengeluaran dan jumlah biaya penyelenggaraan yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. e. Partai Golkar : Tidak ada aktivitas yang dilaporkan oleh partai Golkar sebagai bentuk aktivitas kampanye dalam form (DK7) dan Tidak mencantumkan laporan terhadap aktivitas pengeluaran operasi dalam bentuk kampanye terbatas, tatap muka dan media massa dan elektronik. Sementara profil Aburizal Bakrie (ARB) selaku ketua umum muncul di media televisi dan media cetak sebelum tanggal 2 Maret 2014. PKPU 17 tahun 2013, Pasal 18, ayat (1) menyebutkan peserta pemilu wajib mencatat pengeluaran dari setiap kegiatan penyelenggaran kampanye pemilu, ayat (2) Pengeluaran dana kampanye dari kegiatan yang diselenggarakan mencakup informasi tentang bentuk pengeluaran dan jumlah biaya penyelenggaraan yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. f. Partai Gerindra: Tidak ada aktivitas yang dilaporkan oleh partai Gerindra sebagai

48

bektuk aktivitas kampanye dalam form (DK7) dan Tidak mencantumkan laporan terhadap aktivitas pengeluaran operasi dalam bentuk kampanye terbatas, tatap muka dan media massa dan elektronik. Sementara profil Prabowo Subianto selaku ketua umum muncul di media televisi dan media cetak sebelum tanggal 2 Maret 2014. PKPU 17 tahun 2013, Pasal 18, ayat (1) menyebutkan peserta pemilu wajib mencatat pengeluaran dari setiap kegiatan penyelenggaran kampanye pemilu, ayat (2) Pengeluaran dana kampanye dari kegiatan yang diselenggarakan mencakup informasi tentang bentuk pengeluaran dan jumlah biaya penyelenggaraan yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. g. Partai Demokrat: Tidak mencantumkan laporan terhadap aktivitas pengeluaran operasi dalam bentuk kampanye terbatas, tatap muka dan media massa dan elektronik. Sementara profil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua umum muncul di media televisi dan media cetak sebelum tanggal 2 Maret 2014. PKPU 17 tahun 2013, Pasal 18, ayat (1) menyebutkan peserta pemilu wajib mencatat pengeluaran dari setiap kegiatan penyelenggaran kampanye pemilu, ayat (2) Pengeluaran dana kampanye dari kegiatan yang diselenggarakan mencakup informasi tentang bentuk pengeluaran dan jumlah biaya penyelenggaraan yang disertai bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. h. Partai PAN : Penerimaan dari partai sebesar Rp. 38,935,328 tidak terdapat keterangan perolehannya dari mana. pada PKPU 17 Tahun 2013 pasal 17 ayat (1) peserta pemilu wajib mencatat semua dana kampanye berupa uang, barang dan atau jasa yang diterima dan dikeluarkan dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. i. Partai PPP : Penerimaan dari Partai sebesar Rp. 5.000.000 jumlah perolehan sangat kecil dan tidak terdapat lampiran atau keterangan yang menyebutkan sumber perolehan saldo awal. PKPU 17 Tahun 2013 pasal 17 ayat (1) peserta pemilu wajib mencatat semua dana kampanye berupa uang, barang dan atau jasa yang diterima dan dikeluarkan dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. j. Partai Hanura: Terdapat penerimaan dalam bentuk barang Rp.4.464.000.000, tidak ada laporan jelas dalam bentuk apa saja barangnya. PKPU 17 Tahun 2013 pasal 17 ayat (1) peserta pemilu wajib mencatat semua dana kampanye berupa uang, barang dan atau jasa yang diterima dan dikeluarkan dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Terdapat Saldo Rp.6,350,929,000 dalam bentuk tunai yang tidak dimasukkan kedalam rekening khusus. Partai ini diduga melakukan pelanggaran administrasi terkait kas di tangan. UU 8 tahun 2012 Pasal 129 ayat (4) disebutkan bahwa semua transaksi dalam bentuk uang harus masuk ke rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. k. Partai PBB : Terdapat Kas di Tangan Per 12 Desember 2013 sebesar Rp.

49

156,249,000 dan Kas Ditangan Per 27 Februari 2014 Rp. 156,249,000 tidak dimasukan dalam rekening khusus. Partai ini diduga melakukan pelanggaran administrasi terkait kas di tangan. UU 8 tahun 2012 Pasal 129 ayat (4) disebutkan bahwa semua transaksi dalam bentuk uang harus masuk ke rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. l.Partai PKPI: Terdapat laporan dalam Kas Bendahara umum Rp. 1,275,832,425 tidak ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye. Partai ini diduga melakukan pelanggaran administrasi terkait kas di tangan. UU 8 tahun 2012 Pasal 129 ayat (4) disebutkan bahwa semua transaksi dalam bentuk uang harus masuk ke rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank. 6. Analisis laporan awal dana kampanye poin a-k: a. Banyak transaksi dana kampanye yang tidak jelas b. Laporan tidak akuntabel dan transparan c. Partai politik tidak memiliki panduan dalam membuat pencatatan d. Hampir semua Partai Politik tidak memiliki kesiapan pembukuan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye terkait keterangan dalam pemberian laporan secara rinci. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk meminta Partai Politik melalui KAP untuk merevisi dan melengkapi laporan dana awal kampanye, laporan rekening khusus dan laporan penerimaan sumbangan periode I dan II untuk menyesuaikan dengan entitas pelaporan (sejak 3 hari ditetapkan menjadi peserta pemilu sampai dengan 15 hari setelah pemungutan suara). Selain itu, Bawaslu juga meminta KPU untuk memberikan catatan dan rekomendasi kepada KAP berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terkait laporan penerimaan sumbangan, laporan awal dana kampanye, laporan rekening khusus dan laporan penerimaan sumbangan periode I dan II untuk ditindaklanjuti dalam proses audit dana kampanye. G. Hasil Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik Setelah laporan dana kampanye tahap ketiga yang berakhir 24 April lalu, Komisi Pemilihan Umum akan menyerahkannya ke 14 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terpilih melalui proses lelang yang akan melakukan audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik tingkat Pusat dan calon anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2014. Masing-masing KAP akan menangani satu partai dan beberapa calon anggota DPD di setiap tingkatan KPU. Berikut adalah ke-14 KAP yang akan melakukan audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye parati politik tingkat pusat dan calon anggota DPD peserta Pemilu 2014 :

50

Hasil audit akan diumumkan kepada publik dan masyarakat melalui website KPU. .....................................................(masih menunggu hasil audit)

51

Peserta Bimtek memberikan pemaparan mengenai Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Jakarta Pusat (26/02/2014). (Foto: Humas KPU)

Bab VI Penyelesaian Sengketa Laporan Dana Kampanye

52

S

A.Daftar Parpol dan Perseorang yang Dicoret KPU eperti diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 134 Ayat 2 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 20, bahwa Laporan Dana Kampanye wajib disampaikan kepada KPU 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Ada beberapa Parpol dan calon anggota DPD yang tersandung masalah penyerahan laporan dana kampanye, sebagaimana yang diatur pada Pasal 138 UU Nomor 8 Tahun 2012, dimana Parpol peserta Pemilu, sesuai tingkatannya, tidak menyampaikan laporan dana kampanye, akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan. Laporan awal dana kampanye wajib diserahkan oleh peserta pemilu baik partai politik maupun calon anggota DPD. Bagi mereka yang tidak menyerahkan atau dianggap terlambat menyerahkan dari tenggat waktu yang ditentukan, harus menerima konsekuensi dicoret keikutserDaftar Parpol yang Dibatalkan Sebagai Peserta Pemilu 2014 taannya oleh KPU. Berikut adalah daftar partai politik dan anggota DPD yang dibatalkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2014 karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye hingga 2 Maret 2014 seperti yang telah ditetapkan.

53

Daftar Calon Anggota DPD yang Dibatalkan Sebagai Peserta Pemilu 2014

B. Sengketa Calon DPD dan Parpol yang Diproses Bawaslu Rangkaian penyelesaian Sengketa Pemilu calon anggota DPD dan Parpol yang dicoret oleh KPU, dilaksanakan mulai tanggal 21 Maret hingga 1 April atau selama 12 hari di Bawaslu. Bawaslu telah 54

menerima permohonan sengketa pemilu dari beberapa calon anggota DPD dan Partai Politik yang dibatalkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan KPU. Berikut ini daftar sengketa pemilu yang akan diproses di Bawaslu

Sumber: Bagian Penyelesaian Sengketa Bawaslu

C. Keputusan Bawaslu Atas Sengketa Penyerahan Laporan Dana Kampanye Hingga 1 April 2014, Bawaslu telah mengeluarkan sejumlah putusan sengketa terkait pelanggaran calon legislatif setelah berlalunya masa akhir penyerahan laporan dana kampanye. Bawaslu, misalnya, memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya wilayah Kabupaten Donggala untuk tetap berkompetisi dalam Pemilu 2014. Permohonan Gerindra dikabulkan, karena Bawaslu menilai hari kalender yang dimaksud adalah hingga pukul 23.59 waktu setempat. Dengan kata lain, Bawaslu menilai penyerahan berkas laporan awal dana kampanye peserta pemilu oleh Partai Gerindra masih dalam batas waktu yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu 2014 yang menyatakan peserta pemilu di semua tingkatan menyerahkan laporan awal dana kampanye paling lambat 14 hari sebelum kampanye. Seperti yang diketahui, Partai Gerindra Kabupaten Donggala menyerahkan laporan awal dana kampanye pada 2 Maret pukul 19.30 waktu setempat atau lewat sekitar 1 jam 30 menit dari batas yang ditentukan oleh KPU. Karena dianggap melebihi batas waktu, KPU setempat menolak menerimanya dan menganggap Partai Gerindra tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye. Hal itu tertuang dalam keterangan yang disampaikan oleh KPU dalam musyawarah sengketa pemilu. Dengan keputusan tersebut, Bawaslu memberikan kesempatan bagi partai Partai Gerindra untuk menyampaikan laporan dana kampanye, rekening khusus dana kampanye, sumbangan khusus dana kampanye dan laporan awal dana kampanye secara lengkap pada Jumat 28 Maret 2014 pukul 23.59 WITA kepada KPU Kabupaten Donggala. Terkait dengan dua sengketa dengan Pemohon Partai Politik (Parta Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Bulan Bintang), serta sembilan sengketa calon anggota

55

DPD tentang penyerahan laporan dana kampanye. Pada pembacaan putusan sengketa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang sebelumnya dibatalkan keikutsertaan pada seluruh daerah pemilhan pada wilayah Hulu Sungai Selatan, Bawaslu mengabulkan permohonan pemohon untuk mendapatkan haknya kembali sebagai peserta Pemilu di wilayah tersebut. Bawaslu berpendapat, sepanjang pemohon menyerahkan laporan awal dana kampanye sebelum tanggal 2 maret 2014, tidak ada alasan untuk menyatakan penyerahan laporan awal dana kampanye pemohon (PKPI) telah terlambat. Dari empat wilayah yang dibatalkan (Kep. Anambas, Kab. Probolinggo, Kab. Hulu Sungai Selatan dan Kab. Gorontalo Utara-red) hanya Kab. Hulu Sungai Selatan Ketua KPU Husni Kamil Manik memberikan pemaparan kepada Peserta Bimtek yang diajukan sengketanya terkait Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD oleh PKPI. Putusan sedikit di Jakarta (26/02/2014). (Foto: Humas KPU) berbeda diberikan pada Partai Bulan Bintang, dimana termohon (PBB-red) menerima keputusan KPU untuk dibatalkan sebagai peserta Pemilu pada wilayah Kota Gubung Sitoli (Sumut), Kota Sungai Penuh (Jambi), Kab. Ngada (NTT), Kota Tomohon dan Minahasa Tenggara (Sulut) dan Toraja Utara (Sulsel), dan dikabulkannya permohonan untuk dapat diikutsertakan sebagai peserta Pemilu di wilayah Serdang Bedagai dan Hulu Sungai Selatan. Terkait sengketa antara Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pelalawan dan KPU, berakhir dengan kesepakatan damai dengan disepakatinya PAN Kabupaten Pelalawan untuk kembali menjadi peserta pemilu setelah melakukan beberapa kali musyawarah. Selain itu, Bawaslu juga mengabulkan permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh Calon Anggota DPD Provinsi NTT, Arieston Dappa dan dan Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, Raymond Sahetapy untuk tetap menjadi peserta pemilu, setelah sebelumnya dibatalkan oleh Keputusan KPU. Kembali, dalam keputusannya Bawaslu menilai KPU tidak maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap peserta pemilu dengan membatasi penerimaan berkas hingga pukul 18.00 waktu setempat. Padahal, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan Peraturan KPU No. 17, dinyatakan pelaporan awal dana kampanye paling lambat 14 hari sebelum dimulainya masa kampanye terbuka atau jatuh pada tanggal 2 Maret 2014. Sebelumnya, KPU membatalkan keikutsertaan Arieston Dappa karena terlambat me-

55

nyerahkan laporan awal dana kampanye pada pukul 18.15 WITA atau lewat 15 menit dari batas waktu. Sedangkan Raymond Sahetapy, dalam keterangannya menyerahkan berkas pada tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.10 WITA atau lebih 10 menit dari batas waktu, dan diakui oleh KPU walaupun ada perbedaan waktu yakni 18.20 WITA versi KPU Sulteng. Menurut Bawaslu, pada tanggal 2 Maret 2014 sebelum pukul 23.59 waktu setempat, peserta pemilu masih berhak untuk menyerahkan berkas dengan lengkap. Keputusan Bawaslu itu juga memberikan kesempatan kepada Arieston dan Raymond untuk segera melengkapi berkas laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye hingga hari Sabtu, 29 Maret 2014 pukul 23.59 kepada KPU Provinsi. Kemudian pada sembilan putusan yang dibacakan untuk calon anggota DPD, Bawaslu mengabulkan kesembilan permohonan pemohon serta mewajibkan para termohon untuk menyerahkan laporan dana kampanye paling lambat 3 April 2014 pukul 23.59. Berikut ini daftar permohonan sengketa pemilu yang dikabulkan oleh Bawaslu per 1 April 2014.


56

Mobil Hias KPU menyusuri Jalan Protokol Jakarta Pusat dalam rangka Pawai Deklarasi Kampanye Damai. (Foto Humas KPU)

Bab VII Penutup

57

B

A. Kesimpulan erdasarkan pemaparan dari Bab I s.d VI yang menguraikan bagaiamana proses kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 , sejak persiapan hingga pelaksanaannya, maka KPU menyimpulkan beberapa hal penting dari tahapan pemilu tersebut : 1. Sepanjang kampanye legislatif lalu, KPU setiap jenjang masih banyak menemukan caleg yang tidak paham ketentuan zona kampanye. Padahal langkah sosialisasi atas peraturan dan petunjuk teknis kampanye telah massif dilakukan KPU pada seluruh tingkatan. Hal ini berimplikasi pada banyaknya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan zona kampanye. Makanya, wajar jika pengawas pemilu menertibkan demikian banyak alat peraga kampanyeseperti banner, spanduk, bendera hingga baliho berukuran besar. Langkah penertiban ini seharusnya bisa diminimalisisr jika para caleg memahami ketentuan zona kamapanye. 2. Dalam praktik di lapangan, banyak alat peraga dari Caleg maupun Parpol ditempatkan di lokasi yang tiAnggota KPU Hadar Nafis Gumay memberikan pemaparan kepada dak semestinya, seperti di tiang listrik, peserta Bimtek Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilu Anggota pepohonan bahkan ada di pagar banDPR, DPD dan DPRD di Jakarta. (Foto Humas KPU) gunan milik pemerintah. Selain mengabaikan aspek lingkungan dan mengganggu ruang publik, pemasangan alat peraga sesuai Pasal 17 PKPU Nomor 1 Tahun 2013 seharusnya tidak boleh ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempattempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan. Padahal, dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, disebutkan secara jelas bahwa peserta pemilu, yaitu setiap partai politik hanya dapat memasang satu baliho di tiap kelurahan di zona yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Sedangkan, calon anggota legislatif hanya dapat memasang satu spanduk di tiap kelurahan di zona yang telah ditetapkan. Begitu pula, dengan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya dapat memasang satu baliho di tiap kelurahan. 3. Kampanye pemilu Legislatif tdak berjalan efektif, karena mayoritas caleg yang berkampanye mendompleng Capres. Mengusung capres tertentu lebih mengemuka tin-

58

imbang caleg yang bersangkutan menyampaikan visi-misinya kepada konstituen. Akibat kampanye yang mendompleng capres tersebut, kualitas caleg yang berkompetisi tidak tampak karena ditutupi dominannya capres yang diusung. Selain itu, Kampanye banyak diisi oleh acara hiburan panggung terbuka sehingga kurang menerapkan kampanye yang dialogis. Mengedepankan kampanye dialogis sebagai bagian dari pendidikan politik. 4. Kampanye rapat umum Pemilu Legislatif lalu juga meninggalkan sejumlah catatan pelanggaran lalu lintas yang tidak baik. Di Jakarta saja, berdasarkan data yang dikemukaan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mereka telah menilang 666 kendaraan partisipan partai politik (parpol) sepanjang kampanye terbuka Pemilu Legislatif 2014, di Jakarta dan sekitarnya. Kebanyakan pelanggaran yang dilakukan adalah tak memakai helm dan muatan berlebihan. 5. Banyak lembaga penyiaran di Tanah Air tidak yang mengindahkan aturan penyiaran iklan politik dan kampanye pemilu sebelum jadual pelaksanaan kampanye yang sudah ditentukan yakni pada 16 Maret sampai 5 April 2014. Gugus Tugas Kepatuhan pada Ketentuan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Media Penyiaran, yang terdiri dari 4 Lembaga Negara, KPU, Bawaslu, KPI, dan KIP, menilai iklan kampanye dan iklan politik telah menampilkan dan atau menyebutkan nomor urut partai, menampilkan logo partai, menampilkan visi atau misi dan atau slogan, dan menampilkan tokoh partai. Selain itu, pada tanggal 4 April 2014, Gugus Tugas Pengawasan Kampanye Penyiaran melaporkan berdasarkan pengamatan pada periode 24 Maret 2014 hingga 30 Maret 2014 terdapat 11 televisi dan 8 parpol yang melanggar jumlah spot iklan kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU. 6. Dalam pelaksanaan kampanye rapat umum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memantau hampir semua partai politik masih melibatkan anak anak di bawah umur dalam praktik kampanye tertanggal 16 sampai dengan 18 Maret tahun 2014. Menurut KPAI, ada beberapa bentuk penyalahgunaan dalam kegiatan politik meliputi, memobilisasi massa anak dalam kegiatan politik, mengekploitasi anak dalam kegiatan politik, menampilkan anak didalam pentas panggung kampanye, menggunakan anak untuk praktik uang, dan membawa anak ke tempat arena kampaye terbuka yang dapat membahayakan anak. Indikator pelanggaran pelibatan anak dalam kegiatan yang paling banyak dilanggar dalam kampanye adalah memobilisasi massa anak oleh parpol atau caleg dan menggunakan anak untuk memakai dan memasang atribut-atribut parpol. 7. Berdasarkan masukan dan komentar masyarakat terkait laporan dana kampanye peserta pemilu 2014, khususnya dari kalangan LSM seperti ICW, TII dan lainnya, mereka menilai masih buruknya kualitas pelaporan dari Parpol, karena

59

masih ditemukan sumbangan yang tidak jelas identitasnya. Parpol terlihat enggan untuk terbuka 100 persen kepada publik yang mengindikasikan dana kampanye yang dilaporkan masih jauh dari upaya membangun citra baik di mata publik. LSM pegiat anti-korupsi ini juga menilai pencantuman jumlah sumbangan kandidat dengan kategori jasa dipertanyakan karena tidak jelas perhitungan jasanya, dan berindikasi tidak akan disertakan di dalam rekening khusus dana kampanye parpol. B. Rekomendasi Atas tujuh poin kesimpulan tersebut, maka KPU merasa perlu untuk merekomendasikan beberapa hal untuk perbaikan proses penyelenggaran tahapan pemilu masa mendatang, khususnya kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Adapun beberapa rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Rekomendasi perbaikan manajemen pemilu, khususnya kinerja Help Desk dana kampanye yang dituntut untuk semakin jeli dan teliti dalam menerima dan memeriksa kelengkapan dan keakuratan laporan dana kampanye peserta politik pada saat peserta pemilu melaporkan. Penyelenggara pemilu harus menjaga profesionalitas dan integritas terkait tahapan pelaporan dan kepatuhan pelaporan. Penyelenggara pemilu harus mengantisipasi pada pelaporan dana awal kampanye yang jatuh pada hari libur dan tidak mentolerir adanya pengunduran waktu batas akhir pelaporan. Perlu dicari sistem dan pengaturan teknis (standardisasi) dana kampanye yang lebih mutakhir yang berpijak pada asas transparansi dan akuntabilitas terkait mekanisme laporan, strandarisasi dan teknis pengaturan dana kampanye hingga pelacakan dan pembuktian dengan metode investigatif. Serta penciptaan ruang lebih partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawalan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas peserta pemilu 2. Rekomendasi kepada peserta pemilu. Agar melakukan peningkatan kapasitas caleg dalam membangun pemahaman terkait regulasi kampanye di masa mendatang sehingga meminimalisir pelanggaran kampanye. Mengupayakan model dan metode kampanye yang lebih dekat dengan konstituen, dialogis dan berbasis program-program riil yang dibutuhkan masyarakat secara langsung. Menghindari mobilisasi anak serta lebih tertib dalam menjaga lalu linta dalam kampanye-kamapanye rapat umum di masa mendatang. 3. Rekomendasi kepada media sebagai pilar keempat demokrasi. Kepada media massa, khususnya lembaga penyiaran, sebaiknya mengedepankan pemberitaan yang lebih objektif dan berimbang, serta tidak mengedepankan kepentingan pemilik media yang lebih condong kepada kepentingan peserta pemilu tertentu. Dengan demikian, media kembali menjadi tumpuan masyarakat dalam melihat kebenaran dan objektifitas serta penyuara utama kepentingan-kepentingan publik.

60

Daftar isi. Kata Pengantar Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Sistematika Penulisan

Recommend Documents