DAFTAR ISI. A. Latar Belakang 2 B. Landasan Hukum 3 C. Maksud dan Tujuan 5 D. Sistematika Penulisan 5

DAFTAR ISI

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

I

II

III

IV

V

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

2 2

B. Landasan Hukum

3

C. Maksud dan Tujuan

5

D. Sistematika Penulisan

5

GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH

7

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

7

B. Sumber Daya

12

C. Kinerja Pelayanan

14

D. Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Pelayanan

14

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

16

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan FungsiI

16

B. Telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

16

C. Telaahan RPJMD

20

D. Penentuan Isu-Isu Strategis

20

VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

22

A. Visi dan Misi

22

B. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah

23

C. Strategi dan Kebijakan

23

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN

25

DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB

VI

INDIKATOR KINERJA INPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

26

BAB

VII

PENUTUP

27

1 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Inspektorat Daerah 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pengawasan pada tahun 2011-2015, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. Penyusunan Dokumen Renstra sangat bermanfaat dan diperlukan untuk 1. Merencanakan perubahan atau penyempurnaan kebijakan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Solok ke arah yang semakin baik. 2. Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan. 3. Memantapkan komitmen pada aktivitas kegiatan operasional pengawasan. 4. Mendorong peningkatan pelayanan kepada publik. 5. Peningkatan kualitas SDM Aparatur pengawasan. Renstra Inspektorat Daerah 2011-2015 merupakan; a. Komitmen perencanaan jangka menengah Inspektorat Daerah 2011-2015; b. Pedoman dalam menjalankan kebijakan pengawasan Daerah 2011-2015; c. Landasan dan acuan dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah. Rencana Strategis Inspektorat tahun 2011-2015 disusun dalam koridor RPJMD Kabupaten Solok dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis ini, pemenuhan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Renstra Inspektorat disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Solok yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Kepala daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015. Renstra Inspektorat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Stategis ini 2 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yang nantinya digunakan sebagai pedoman dan atau Sub Bagian dalam penyusunan anggaran daerah. 1.2 LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015 Inspektorat Daerah berpedoman pada : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sintem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4. Peratuaran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 5. Peratuaran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2006 –2025 10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2011 – 2015. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Solok. Inspektorat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah No 7 tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan perencanaan Pembangunan 3 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Kedudukan Inspektorat Daerah merupakan aparat

pengawas fungsional dan bertanggungjawab kepada Bupati, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Nagari. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah, meliputi: pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan dari peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat dan efisien dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas operasi organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah. Peran Inspektorat sebagai pengawas internal tersebut adalah selaras dengan maksud Pasal 11 Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya : 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.Sebagai pengawas internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Inspektorat seyogyanya harus dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut diatas dengan sebaik-baiknya dan secara efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena strategisnya eksistensi Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan yaitu ini sangat strategis tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau 4 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015

penyelewengan, akan tetapi lebih dari itu adalah pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta mengevaluasi efektivitas, efisiensi dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Hasil pengawasan tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi pimpinan secara berjenjang sebagai Feedback dalam perencanaan

dan

perumusan

kebijakan

serta

input

dalam

siklus

upaya

perbaikan/penyempurnaan yang berkelanjutan. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis Inspektorat Daerah disusun dengan maksud untuk menyatukan persepsi dan orientasi seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, agar dapat menjalankan tugas fungsi sesuai dengan acuan atau pedoman yang ditetapkan. Secara spesifik merupakan pedoman dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam hubungan tersebut diharapkan setiap personil harus mau dan mampu mengembangkan tenaga dan pemikirannya dalam menentukan output, outcome, benefit dan dampak yang akan dicapai untuk kurun tertentu, sehingga penyusunan rencana pengawasan dapat dilakukan secara terarah dan terkendali disemua aspek. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk : 1. Memberikan gambaran tentang Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi pengawasan sesuai dengan sumber daya yang ada pada Inspektorat Daerah. 2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan. 3. Melakukan evaluasi dan pengendalian tentang sejauhmana capaian tugas pokok dan fungsi yang direncanakan telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahunan dan lima tahunan. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Secara garis besar penulisan Renstra Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Solok ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah; Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaran tugas dan fungsinya; Mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya ; Mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan 5 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015

melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya ; Mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD. BAB III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, yang berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Telaahan Berdasarkan Kebijakan-kebijakan, Penentuan Isu - Isu Strategis.

BAB IV

Visi, Misi, Sasaran Strategis dan Kebijakan, yang menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan.

BAB V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif, yang menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif tahun 2011-2015.

BAB VI

Indikator Kinerja Inspektorat menguraikan tentang ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang berpedoman kepada indikator utama daerah tahun 2011-2015.

BAB VII

Penutup.


BAB II GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH 2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010, Inspektorat Daerah

mempunya

tugas

melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

urusan

pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Nagari. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Perda Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut : 1.

Perencanaan program pengawasan.

2.

Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan.

3.

Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010, susunan struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagai berikut :

INSPEKTUR SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN

KASUBAG ADMINISTRAS DAN UMUM

INSPEKTUR PEMBANTU WIL




I

II

III

IV


Berikut ini dijelaskan mengenai uraian tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi SKPD Kabupaten Solok, sebagai berikut : I. Sekretariat A. Sekretariat mempunyai fungsi 1) Penyusunan Program Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan Anggaran 2) Penyelenggaraan ketatausahaan Dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran ketatausahaan meliputi : urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat. 3) Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan. B. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ; 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ; dan 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum. C. Uraian Tugas 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas : a. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman kerja; b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja dan kegiatan serta anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat berpedoman kepada rencana strategis Inspektorat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset daerah; e. Meneliti laporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) Bendahara; f. Menyelenggarakan anggaran belanja Inspektorat dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan; g. Melaksanakan urusan perbendaharaan yang meliputi gaji, kegiatan dan barang; 8 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015

h. Menyiapkan bahan untuk pengusulan pejabat pengelola keuangan Inspektorat Daerah; i. Melaksanakan verifikasi, akuntansi keuangan dan aset; j. Menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset serta pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; k. Membuat laporan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ; dan l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan a. Menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan evaluasi dan pelaporan, sebagai pedoman dan landasan kerja; b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub Bagian Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis Inspektorat Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi; e. Mengkoordinasikan, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data dibidang pengawasan; f. Mengumpulkan data dan bahan tentang Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; g. Mengevaluasi, memonitor dan menganalisa pengkajian dan pengolahan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; h. Menyusun/menghimpun laporan berkala kegiatan pengawasan; i. Mengolah data dan analisa laporan hasil pemeriksaan; j. Melaksanakan pemaparan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku; k. Menyusun laporan bulanan, triwulan, semester, LAKIP, LKPJ dan LPPD Inspektorat Daerah;


l. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum a. Menghimpun peraturan Perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja; b. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah; c. Menyusun anggaran dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian Administrasi dan Umum berpedoman kepada rencana strategis Inspektorat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. Menyusun dan melaksanakan pengadaan, pelelangan dan penghapusan barang; e. Mengatur penyaluran, pemakaian alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan; f. Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran; g. Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; h. Mengelola administrasi kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai, bahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami dan Kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural dan fungsional; i. Melakukan kajian dan analisa formasi kebutuhan pegawai pada Inspektorat Daerah; j. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur; k. Menyiapkan, meniliti dan memproses penyiapan bahan usulan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punish); l. Menyiapkan dan menyampaikan laporan disiplin Aparatur; m. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;


n. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. II. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, II dan IV 1. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai fungsi : 1) Pengawasan fungsional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah masing-masing; 2) Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pembangunan, keuangan dan kemasyarakatan masing-masing wilayah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku; 3) Pengordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Daerah; dan 4) Pelaksanaan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. 2. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai tugas : 1) Menghimpun dan mengolah Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan pada masing-masing wilayah sebagai pedoman dan landasan kerja; 2) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemeriksaan pada masing-masing wilayah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 3) Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berdasarkan tugas pokok dan fungsi Masing-masing Irban berpedoman kepada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 4) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeriksaan, evaluasi, monitoring, riviu, pengujian, pengusutan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

atas

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan; 5) Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan pada masing-masing bidang; 6) Melaksanakan koordinasi dengan pemeriksa terkait dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan; 11 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015

7) Menindaklanjuti surat yang berkaitan dengan tugas Inspektur Pembantu masingmasing wilayah; 8) Mengordinir dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas pada masingmasing wilayah; 9) Mengordinir dan menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan; 10) Melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap wilayah kerjanya; 11) Melaksanakan penyimpanan data, bahan dan berkas kerja diwilayahnya menurut ketentuan yang berlaku; 12) Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. SUMBER DAYA INSPEKTORAT 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Daerah didukung oleh sumber daya aparatur yang berlatar belakang dan tingkatan disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja. Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai macam jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non formal. a. Data SDM Berdasarkan Golongan (Keadaan Oktober 2013) Aparatur No.

Golongan

1

Jumlah (orang)

I

Perempuan (orang) -

Laki-Laki (orang) -

2

II

3

1

4

3

III

10

16

26

4

IV

-

7

7

13

24

37

Total

-

b. Data Berdasarkan Jabatan Struktural (Keadaan Oktober 2013) Aparatur No.

Esselon

1

I

Perempuan (orang) -

Laki-Laki (orang) -

Jumlah (orang) 12

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015

2

II

-

1

1

3

III

-

4

4

4

IV

-

3

3

-

8

8

Total

c. Data Berdasarkan Pendidikan Formal (Keadaan Oktober 2013) Aparatur No.

Pendidikan

1

Jumlah (orang)

S3

Perempuan (orang) -

Laki-Laki (orang) -

2

S2

-

4

4

3

S1

8

12

20

4

D IV

-

-

-

5

D III

-

1

1

6

D II

-

-

-

7

DI

-

-

-

8

SLTA

5

7

12

9

SLTP

-

-

-

10

SD

-

-

-

13

24

37

Total

-

d. Data Berdasarkan Diklat Teknis Kepengawasan (Keadaan Oktober 2013) No.

Pendidikan

Jumlah (orang) 12

1

Pembentukan Auditor Ahli

2

Penjenjangan Auditor Muda (Ketua Tim)

4

3

Pembentukan Pengawas Pemerintah Pertama

1

4

Diklat Substantif :

5

a

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

2

b

Diklat SPIP

3

c

Riviu LK

2

PNPM Perdesaan

5

Total

29

e. Data Berdasarkan Jumlah Fungsional Auditor (Keadaan Oktober 2013) No. 1

Pendidikan Auditor Penyelia

Jumlah (orang) 5 13

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015

2

Auditor Pertama

6

3

Auditor Pelaksana Lanjutan

2

Total

f. Data Berdasarkan Jumlah Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) (Keadaan Oktober 2013) No.

Jumlah (orang) 1

Pendidikan

1

Pengawas Pemerintah Madya

2

Pengawas Pemerintah Pertama

2

Total

2. SARANA DAN PRASARANA Untuk kelancaranan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Daerah didukung dengan peralatan/asset yang cukup memadai sebagaimana pada lampiran 1 2.3. KINERJA PELAYANAN Tingkat capaian kinerja pelayanan (Pengawasan) Renstra sebelumnya periode 2006-2010 dapat digambarkan pada tabel berikut : No. 1. 2.

Hasil Kinerja Inspektorat Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan

Tahun 2006

2007

2008

2009

2010

130

138

156

128

76

1.136

904

644

296

448

3.

Jumlah Laporan Reviu LK Pemda

-

-

1

1

1

4.

Jumlah Laporan Monev

-

-

1

2

2

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN Dalam pengembangan kinerja pelayanan pengawasan pada Inspektorat diharapkan dapat bekerja secara efektif dan fungsi pengawasan harus independen dari pihak yang diawasai/diperiksa, tujuan dari pengawasan internal adalah sejauh mungkin bertindak independen dalam situasi yang dihadapi dan agar tidak kompromi mengenai hasil pengawasan yang dilakukan. Independensi bukan semboyan atau slogan saja. Hal ini adalah keadaan yang diperlukan agar Inspektorat Daerah dapat berfungsi secara optimal. Pengawasan internal 14 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015

haruslah

akuntabel

yaitu

menyadari

kewajibannya

dalam

menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan SKPD/unit kerja yang diawasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya tantangan Inspektorat Daerah dalam melakukan kinerja pelayanan pengawasan adalah indenpendensi dalam melakukan pengawasan. Untuk menjawab tantangan tersebut diatas maka kedepan, peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan perlu didukung dengan tenaga/SDM yang lebih profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal dan dalam melakukan pembinaan terhadap SKPD/unit kerja yang diperiksa. Sementara peluang Inspektorat Daerah untuk periode 2011-2015 dalam melakukan pengawasan internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sangat terkait dengan pencapaian sasaran dalam RPJMD (SDM, Sarana Prasarana dan pembiayaan), sehingga dalam hal ini Inspektorat dapat berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Inspektorat Daerah Kabupaten Solok sebagai penyelenggara pengawasan atas pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan tujuan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat. Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Nagari. Dalam melaksanakan tugas Inspektorat daerah menjalankan fungsi: a. Perencanaan program pengawasan b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring dan evaluasi serta penilaian tugas pengawasan. Berikut Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Solok sebagaimana lampiran 2 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2011-2015, mempunyai visi : “Terwujudnya Kepemerintahan Yang Baik Menuju Masyarakat Sejahtera. Kepemerintahan yang baik atau biasa disebut Good Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang diselenggarakan dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, demokratis, akuntabilitas, efisien, responsive, penegakan hukum, berorientasi pada pembangunan konsesus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun yang menjadi misi Kepala Daerah Kabupaten Solok periode tahun 2011-2015 adalah : 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan taat hukum. 2. Meningkatkan kehidupan yang agamais, bermoral dan berbudaya. 16 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan tatanan perekonomian terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan. 4. Menciptakan pendidikan berkualitas 5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 6. Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan di segala bidang. 7. Mengembangkan pembangunan kepemudaan, olah raga dan pemberdayaan perempuan. 8. Membangun kepariwisataan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) agenda pembangunan Daerah Tahun 2011-2015, dimana masing-masing agenda disertai dengan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang bertanggung jawab. Adapun agenda pembangunan tersebut, terdiri dari: 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Lokal yang Baik dan Bersih. 2. Penataan kehidupan yang religious dan berbudaya sesuai ABS-SBK 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan tatanan perekonomian terpadu berbasis teknologi. 4. Percepatan pembangunan daerah tertinggal serta penanggulangan masalah kemiskinan dan sosial. 5. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan 6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 7. Pengembangan kepariwisataan dan pelestarian kekayaan budaya daerah 8. Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan. Dari delapan agenda tersebut, Inspektorat Daerah berperan dalam agenda 1 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Lokal yang Baik dan Bersih, dengan program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH serta program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat penting dan strategis baik dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi, misi dan program Pemerintah. Untuk pencapaian visi, misi serta program Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah bertugas sebagai Pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program dengan peran, yaitu melakukan : 1. Pengawasan internal secara umum di lingkungan Pemerintah Daerah :


a. Pemeriksaan kinerja/reguler SKPD dengan titik berat terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten; b. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”; c. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset; d. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). e. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20122025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; f. Penanganan pengaduan masyarakat; g. Pemeriksaan bersama (joint audit) dengan BPKP terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan - PNPM-MP dan lainnya sesuai kebutuhan; h. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); i.

Evaluasi atas peran Inspektorat Daerah sebagai quality assurance dan consulting;

j.

Melakukan pengawasan tertentu bersama dengan instansi terkait.

k. Asistensi dalam penyusunan neraca asset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten; l.

Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

m. Asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran; n. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. 2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Nagari. Pengawasan Urusan Pemerintahan Nagari dilakukan terhadap administrasi pemerintahan Nagari (desa) dan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Nagari, melalui : a. Pemeriksaan reguler pada Pemerintah Nagari; b. Pemeriksaan pelakasanaan tugas pembantuan dari pemerintah Pusat atau Provinsi sesuai hasil koordinasi; dan c. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun dari instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan nasional dan daerah.


Dengan adanya komitemen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan di Daerah secara baik, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap kinerja SKPD. Salah satunya dengan menjalankan peran Inspektorat Daerah melalui sistem Pengawasan yang efektif. Inspektorat Daerah sebagai APIP berperan sebagai Quality Assurance bagi Pemerintah Daerah yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara effisien, efektif dan sesuai dengan Aturan serta berperan juga sebagai consulting. Dalam hal ini peran APIP dimulai dari Perencanaan, sehingga dapat dilakukan pencegahan secara dini kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan program kegiatan oleh SKPD/Unit kerja atau Pemerintah Nagari. Faktor penghambat dan pendorong pada Inspektorat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah 1. Sumber Daya Manusia (SDM) : a. Terbatasnya Jumlah Personil yang ada, termasuk tenaga Fungsional Auditor maupun Fungsional P2UPD. b. Diklat/Bimtek Auditor dalam rangka peningkatan kompetensi serta profesionalitas masih sangat minim, sedangkan untuk fungsional P2UPD belum ada diklat kompetensi khusus untuk pengawasan urusan Pemerintahan Daerah dari instansi pembina (Kemendagri). c. Minimnya jumlah Aparatur yang berusia relative Muda pada Inspektorat Daerah yang mempunyai kompetensi serta memenuhi syarat untuk dapat diusulkan mengikuti diklat JFA pembentukan Auditor Ahli maupun P2UPD. 2. Sarana Prasarana : a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan; b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan; c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif. 3. Anggaran : Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi pagu Anggaran penunjang tugas pengawasan sebesar 1 % dari jumlah APBD Kabupaten Solok sesuai acuan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diinstruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri.


Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dan atau Hambatan 1. Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas SDM yang ada; 2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok untuk fasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun penambahan jumlah personil APIP dari SKPD lain; 3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Sumatera Barat untuk optimalisasi kegiatan pengawasan; 4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa sesuai dengan kompetensi pendidikan dan Daftar Materi Pengawasan (DMP); 5. Mengajukan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk pelaksanaan Diklat kompetensi khusus bagi P2UPD; 6. Mengikutsertakan

Fungsional

Auditor

untuk

mengikuti

Diklat

Substantif

yang

diselenggarakan BPKP; 7. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang tersedia sesuai dengan rencana kerja dan PKPT yang telah ditetapkan; 8. Mengusulkan peningkatan anggaran secara bertahap atau pada setiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Solok Tahun 2011-2015. 3.3. TELAAHAN RPJMD Berdasarkan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 Inspektorat Daerah berperan dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Lokal yang Baik dan Bersih. Dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD terdapat faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang perlu menjadi perhatian agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD. Adapun faktor–faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah ditinjau dari sasaran RPJMD adalah sebagaimana pada lampiran 3. 3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Mewujudkan peran Inspektorat Daerah sebagai quality assurance dan consulting.


2. Tingkat penyimpangan yang disebabkan kelemahan SKPD/Unit kerja dalam menelaah kebijakan/aturan sangat dominan pada pemeriksaan yang telah dilakukan Inspektorat. 3. Pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah masih lemah disebabkan sosialisasi terhadap aturan-aturan yang berlaku belum dilakukan secara intensif, terutama dalam pengelolan asset daerah. 4. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan antar sesama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Lembaga Pengawasan Eksternal serta Aparat Penegak Hukum untuk pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 5. Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.


BAB IV VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI Perencanaan strategis ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategik Inspektorat Daerah diharapkan dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 disebutkan bahwa perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program

dan kegiatan yang

realistis, dengan mengantisipasi

perkembangan masa depan. Perumusan perencanan strategik Inspektorat Daerah Kabupaten Solok di awali dengan penetapan visi yang Merujuk kepada Visi Kabupaten Solok, yaitu: “ Mewujudkan Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas guna menjamin terciptanya tata kelola Pemerintahan yang baik ” Visi tersebut mengandung makna bahwa inspektorat Daerah sebagai pengawas internal mampu mewujudkan pembinaan dan pengawasan yang berkualitas dengan didukung aparat pengawas yang kompeten untuk menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan visi ini diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan yang akuntabel di setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan didukung penyelenggara pemerintahan daerah yang produktif, transaparan , bersih, bertanggungjawab dan bebas KKN. Terwujudnya visi yang dikemukakan diatas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Inspektorat Daerah. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah misi Inspektorat Daerah yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal


yang terlihat masih abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Solok menetapkan misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan sumber daya Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan profesional.

2. Mewujudkan peran Inspektorat Daerah sebagai quality assurance dan consulting. 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pengelolaan kelembagaan, SDM, keuangan dan aset SKPD/Unit kerja maupun Pemerintah Nagari. 4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan SKPD/Unit Kerja. 5. Meningkatkan peran serta APIP dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada SKPD/Unit Kerja.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Daerah seperti yang dikemukakan diatas maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran yang terukur. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja. Penetapan rencana kinerja ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya dalam operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Solok untuk kurun waktu lima tahun 2011-2015 sebagaimana pada lampiran 4 : 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Dalam rangka mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya menetapkan strategi dan kebijakan sebagai suatu rencana kinerja yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia serta keadaan lingkungan yang


dihadapi. Strategi dan kebijakan merupakan sebuah pedoman untuk tindakan aktual dan sistematis serta terpadu yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Guna mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

STRATEGI :  Meningkatkan jumlah aparatur yang belum bersertifikat auditor untuk mengikuti Diklat serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Pengawasan melalui diklat substantif.  Mewujudkan pengawasan internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan cara meningkatkan

intensitas

dan

kualitas

pelaksanaan

pengawasan,

menata

dan

menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur.  Menyediakan regulasi yang jelas dan aplikatif dalam melakukan pengawasan.  Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif .

KEBIJAKAN :  Pelaksanaan

pengawasan

memperhatikan

prioritas

yaitu

terhadap

objek-objek

pemeriksaan yang strategis dan dianggap rawan antara lain SKPD penghasil PAD dan SKPD yang mengelola asset dan kekayaan daerah;  Pengawasan atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan diarahkan dalam

rangka menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan dalam pelaksanaan pengawasan;  Peningkatan kuantitas SDM Inspektorat Daerah yang memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional

Pengawas;  Peningkatan kualitas SDM Inspektorat melalui Diklat dan Bimbingan Teknis Substantif;  Pelaksanaan Riviu laporan keuangan SKPD dan Pemda yang sesuai dengan SAP lebih dimaksimalkan untuk tujuan pencapaian opini WTP  Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD dan Pemda yang sesuai dengan Renstra, Renja, RPJMD.  Meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK;  Pengawasan SKPD dalam penerapan Reformasi Birokrasi lebih fokus dan terarah.


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 peran Inspektorat Daerah berada pada Agenda 1 yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Lokal yang Baik dan Bersih, untuk mewujdukan hal tersebut tentunya dibutuhkan program-program yang diperlukan untuk menunjang pencapaian agenda RPJMD. Selain itu masing-masing program juga disertai dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mendorong pencapaian program, dimana masing-masing kegiatan memiliki indikator kinerja serta sasaran, untuk pencapaian itu semua diperlukan pendanaan yang memadai. Berikut disajikan pada Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, sasaran serta pendanaan indikatif (lampiran 5)


BAB VI INDIKATOR KINERJA INPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja Inspektorat mengacu pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 - 2015, indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kerja Inspektorat terlampir pada lampiran 6

KAEDAH PELAKSANAAN Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 – 2015 yang telah disusun ini, akan dijadikan pedoman oleh segenap aparatur Inspektorat dalam pelaksanaan tugas tugas pengawasan. Artinya tujuan atau sasaran, strategis kebijakan, program / kegiatan pengawasan yang direncanakan diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka output, outcome, benefit dari pelaksanaan tugas - tugas pengawasan diharapkan akan dapat memberikan dampak sesuai indikator kinerja yang ditetapkan . Dampak selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu pendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih, yang ditandai dengan terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset sehingga opini terbaik dari BPK (WTP) dapat diperoleh.


BAB VII PENUTUP Demikianlah Rencana Srategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 – 2015 dibuat dan dirumuskan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah kebijakan lima tahunan bagi segenap aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tugas dan fungsi organisasi pada kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015. Dampak dari pelaksanaan renstra ini diharapkan akan dapat berimplikasi terhadap terwujudnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2011 – 2015. Keberhasilan untuk melaksanakan renstra yang telah disepakati bersama ini akan sangat ditentukan oleh tekad dan semangat, kesungguhan dan kebersamaan dalam melaksanakannya serta atas izin Allah SWT. Oleh karena itu kepada seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Solok diharapkan untuk dapat berperan pro aktif secara sungguh - sungguh dalam pelaksanaan renstra ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan Visi Inspektorat daerah Kabupaten Solok tahun 2011-2015 yaitu: Mewujudkan Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas guna menjamin terciptanya tata kelola Pemerintahan yang baik ” Akhirnya diharapkan semoga Renstra ini akan dapat diwujudkan sesuai dengan harapan kita bersama. Amin

Arosuka, November 2013 INSPEKTUR DAERAH,

Drs. SUHARDI.B, MM NIP. 19580213 198003 1 004


PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

RENCANA STRATEGIS REVISI INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2011-2015


Tabel 2.1 SARANA DAN PRASARANA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK Nama Barang/ Jenis Barang 1 a.

Alat - alat Besar

b

Alat - alat Angkutan

Merk /Type

Tahun Pembelian

Asal Perolehan

Harga

2

3

4

5

311,378,000

Roda 4 (empat) 1

Minibus

Daihatsu Terios

2009

APBD

168,598,000

2

Minibus

Colt T 120 SS

1993

APBD

98,000,000

Total

266,598,000

Roda 2 (dua) 1

Sepeda Motor

GL Pro

2001

APBD

3,400,000

2

Sepeda Motor

GL. 100

1994

APBD

4,100,000

3

Sepeda Motor

MCB

1994

APBD

3,400,000

4

Sepeda Motor

Thunder

1995

APBD

16,005,000

5

Sepeda Motor

Smash

1995

APBD

17,875,000

Total

44,780,000

c

Alat - alat Bengkel dan Alat Ukur

d

Alat - alat Pertanian / Peternakan

e

Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga 1

Meja Tulis

1985

APBD

900,000

2

Meja Tulis

1985

APBD

1,000,000

3

Meja Tulis

1995

APBD

5,040,000

4

Meja Tulis

1995

APBD

3,020,000

5

Meja Tulis

2003

APBD

4,830,000

6

Meja Tulis

2003

APBD

3,480,000

7

Meja Panjang

2003

APBD

11,700,000

8

Meja Rapat

2004

APBD

12,214,000

9

Kursi Putar

2000

APBD

1,580,000

10

Kursi Putar

1980

APBD

80,000

11

Kursi Putar

1986

APBD

410,000

12

Kursi Putar

1995

APBD

780,000

13

Kursi Putar

1996

APBD

960,000

14

Kursi Putar

Fantoni

2003

APBD

5,950,000

15

Kursi Putar

Chitossa

2004

APBD

5,550,000

16

Kursi Lipat

Futura

1995

APBD

800,000

17

Kursi Lipat

Futura

2002

APBD

2,500,000

18

Kursi Lipat

Futura

2004

APBD

4,500,000

19

Kursi Besi

1981

APBD

380,000

20

Kursi Kayu

2001

APBD

690,000

21

Kursi Tamu

2001

APBD

2,590,000

22

Kursi Tamu

1981

APBD

1,020,000

23

Jam Eletronik

Saiko

2002

APBD

190,000

24

Jam Eletronik

Saiko

2003

APBD

50,000

Expo

Chitose

Phoenix

Olympic


25

Wirales

2003

APBD

9,410,000

26

Water Filter

2003

APBD

340,000

27

White Board

2002

APBD

1,710,000

28

White Board

2002

APBD

860,000

29

Papan Informasi

APBD

90,000

30

Papan Tulis

APBD

90,000

31

Infokus

2003

APBD

9,530,000

32

Meja Telpon

2003

APBD

2,190,000

33

Lemari Besi

2003

APBD

4,830,000

34

Lemari Kayu

1981

APBD

1,020,000

35

Lemari Kayu

1980

APBD

200,000

36

Lemari Kayu

1987

APBD

290,000

37

Lemari Kayu

1989

APBD

940,000

38

Lemari Arsip

2000

APBD

540,000

39

Lemari Arsip

2004

APBD

8,400,000

40

Etalasse

2004

APBD

662,000

41

Rak Besi

2003

APBD

170,000

42

Rak Besi

1981

APBD

1,790,000

43

Rak Besi

1986

APBD

120,000

44

Rak Besi

2001

APBD

740,000

45

Rak Besi

1983

APBD

190,000

46

Rak Besi

2002

APBD

760,000

47

Rak Besi

2002

APBD

1,140,000

48

Rak Kaca

2003

APBD

1,660,000

49

Rak Kayu

1996

APBD

200,000

50

Rak Kayu

2001

APBD

2,340,000

51

Rak Kayu

Grand

2003

APBD

1,490,000

52

Alat Pemadam

Chubb

2002

APBD

53

Alat Pemadam

Gunung mas

54

Televisi

55

Gea Neptune

Toshiba

President

Mitsuwa

APBD

270,000

Okei

1997

APBD

1,240,000

Kipas Angin

Maspion

1996

APBD

160,000

56

Mesin Tik

Olympia

981

APBD

550,000

57

Mesin Tik

Remington

2001

APBD

4,630,000

58

Mesin Tik

Royal

APBD

1,440,000

59

Mesin Tik

Royal 26 Inchi

2004

APBD

3,630,000

60

Mesin Tik

Olimpia 13 Inchi

2004

APBD

1,680,000

61

Mesin Kalkulator

Citizen

2004

APBD

3,405,555

62

Mesin Hitung

Olivetty

1984

APBD

130,000

63

Mesin Hitung

Olivetty

1995

APBD

240,000

64

Water Filter

Aqua

2003

APBD

340,000

65

Jemuran Kain

2003

APBD

66

Kain Gorden

2003

APBD

15,820,000

67

Phas Bunga

2003

APBD

610,000

68

Phas Bunga

2003

APBD

180,000

69

Lambang Garuda

APBD

10,000


70

Lukisan Sulam

APBD

80,000

71

Peti Uang

1995

APBD

110,000

72

Pemotong Kertas

APBD

90,000

73

Stbilizer

74

Matsunaka

1996

APBD

270,000

Tustel

Samsung Pronta

2004

APBD

2,250,000

75

Tikar

Kaneka

2003

APBD

2,120,000

76

Tikar

Kamika

2001

APBD

1,110,000

77

Tikar

Nobel

2003

APBD

3,950,000

78

Cassette Record

Sony

1995

APBD

500

79

Speaker

Tango

1996

APBD

190,000

80

Monitor

Gts

2002

APBD

920,000

81

Monitor

Future

2001

APBD

460,000

82

Monitor

LG

2003

APBD

490,000

83

Monitor

U Vision

2003

APBD

490,000

84

CPU

Asus

1996

APBD

3,100,000

85

CPU

Asus

2001

APBD

1,850,000

86

CPU

Asus

2003

APBD

2,340,000

87

Key Board

Silicon

1996

APBD

230,000

88

Key Board

Silicon

2001

APBD

140,000

89

Key Board

Benq

2003

APBD

290,000

90

Speker Aktif

Genius

1996

APBD

30,000

91

Speker Aktif

Genius

2001

APBD

50,000

92

Speker Aktif

Genius

2003

APBD

70,000

93

CPU

Genius

1996

APBD

40,000

94

CPU

Macro

2001

APBD

50,000

95

CPU

Benq

2003

APBD

50,000

96

Printer

2003

APBD

750,000

97

Meja Komputer

Olympic

1996

APBD

420,000

98

Meja Komputer

Olympic

2003

APBD

370,000

99

TV Monitor CCTV

LG

2007

APBD

5,000,000

100

TV

LG

2007

APBD

101

Lap top

ACCER

2007

APBD

41,550,000

102

Komputer

Samsung

2007

APBD

12,500,000

103

Samsung

2007

APBD

71,887,750

104

Komputer + Printer Printer

Canon ix400

2007

APBD

4,750,000

105

Printer

HP Laser Jet 1020

2007

APBD

4,250,000

106

Lap top

ACCER ASPIRORE

2008

APBD

31,944,000

107

Lemari Arsip

2007

APBD

3,525,200

108

Lemari Pustaka

2007

APBD

2,816,000

109

Kursi Tamu

2007

APBD

16,317,890

110

Kursi Kerja

2007

APBD

1,250,000

111

Jam Eletronik

2007

APBD

112

Kamera Digital

2009

APBD

2,700,000

113

Piring/ Gelas/ Mangkok

2010

APBD

500,000

Futura

Kaca


114

Peng.Marawa Umbul Umbul

Kain

2011

APBD

1,280,800

115

Peng.Marawa Umbul Umbul

Kain

2011

APBD

500,000

116

Kursi Kerja/Putar

Fantoni

2012

APBD

1,850,000

117

Kursi Tamu/Sofa

-

2012

APBD

6,550,000

118

Printer

CanonPixma MP 237/287

2012

APBD

2,525,000

119

Printer

Canon IP 2770

2012

-

1,200,000

120

Laptop Note Book

Accer

2012

APBD

11,000,000

121

Bendera Panjang

kain 25 M

2012

APBD

1,700,000

Sub Total Alatalat Kantor dan Rumah Tangga f

Alat-alat kantor Studio dan komunikasi 1 2

g

Alat - alat Kedokteran h Alat - alat Labotarium i Alat - alat Keamanan JUMLAH TOTAL

Audio phone in

404,158,695

Commax

2003

Pesawat Telephone Sub Total

APBD

2,930,000

APBD

680,000 3,610,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

452,548,695

Arosuka, Januari 2014 INSPEKTUR DAERAH

Drs.SUHARDI.B,MM NIP.195802131980031004


Tabel 3.1.


IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Aspek Kajian (1)

Pemeriksaan Reguler/Berkala

Lingkup Pemeriksaan dilaksanakan

yang

Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Efektifitas Dampak Pemeriksaan

Kualitas Auditor

Capaian/Kondisi Saat Ini

Standar yang digunakan

(2)

(3)

Sesuai RPJMD/PKPT

- Ketentuan Perundang-Undangan - Pedoman/Acuan pemeriksaan - Juklak/Juknis serta pedoman Obrik dalam pelaksanaan tugas. Pemeriksaan yang dilakukan Juklak/Juknis/Pedoman/Acuan terhadap Aspek Keuangan, operasional Program/Kegiatan Tupoksi, SDM dan Objek Pemeriksaan Asset/barang Kelemahaan dalam mempedomani dan atau kelemahan menelaah aturan sehingga terdapat perbedaan persepsi dalam pelaksanaan aturan pada Obrik yang dilakukan pembinaan, maupun terjadinya temuan yang sifatnya berulang-ulang. Kecenderungan semakin sering dilakukan pemeriksaan semakin baik pelaksanaan Tupoksi Obrik pada semua aspek. Auditor yang ada masih berada pada level 1 (initial) dan 2 (infrastructure). Seharusnya juga ada pada tingkatan level 3 (Integrated)

Masih terdapat temuan yang berulang, terutama dalam pengelolaan keuangan dan asset oleh Obrik tiap tahunnya.

Faktor yang mempengaruhi Eksternal (Diluar Kewenangan Internal (kewenangan Inspektorat) Inspektorat) (4)

(5)

Secara teknis bertanggungjawab Masih kurangnya kesadaran langsung kepada KDH dan secara Auditan dalam menindaklanjuti administrasi mendapat pembinaan rekomendasi hasil pemeriksaan. dari Sekda. Keterbatasan kuantitas dan kualitas Tidak ada SDM disbanding jumlah Obrik dan kompleksitas Obrik sehingga dirasakan belum terawasi secara maksimal Terbatasnya kuantitas dan kualitas - Kesadaran/kesungguhan Obrik SDM, Sarana Prasarana, Dana menjalankan tugas sesuai aturan Pengawasan. - Penggantian personil pengelola akibat rotasi, mutasi dsb.

Temuan Hasil Pemeriksaan

Terbatasnya kuantitas dan kualitas - Kesadaran/kesungguhan Obrik SDM, Sarana Prasarana, Dana menjalankan tugas sesuai aturan Pengawasan. - Penggantian personil pengelola akibat rotasi, mutasi dsb.

Ketentuan tentang tingkatan/level SDM fungsional Auditor, yang melakukan tugas pengawasan.

Terbatasnya bimtek/diklat dapat diikuti Auditor.

yang

Terbatasnya dukungan Anggaran untuk diklat /bimtek pengembangan kompetensi dan profesionalisme Auditor oleh Pemerintah Daerah.


atau level 4 (managed) atau 5 (Optimized) Kondisi saat ini jumlah Auditor belum memadai belum memadai pada Inspektorat Daerah Kab.Solok berjumlah 13 (tiga belas) orang.

Kuantitas Auditor

Idealnya sebanding dengan jumlah Obrik, jangkauan wilayah cakupan tugas yang diawasi minimalnya 30 (tiga puluh) orang Auditor.

Terbatasnya Anggaran mengirimkan Auditor mengikuti Bimtek/Diklat peningkatan kompetensi memadai.

untuk untuk guna yang

Pemerintah Daerah masih mengalami status moratorium, sehingga belum dapat membuka formasi CPNS, SKPD lainpun juga kekurangan personil, sehingga sukar dilakukan mutasi ke Inspektorat Daerah untuk rekruitment Auditor. Pemerintah Daerah masih mengalami status moratorium, sehingga belum dapat membuka formasi CPNS, SKPD lainpun juga kekurangan personil, sehingga sukar dilakukan mutasi ke Inspektorat Daerah untuk rekruitment Auditor.

Kuantitas P2UPD

P2UPD yang ada pada Inspektorat Daerah Kab.Solok saat ini berjumlah 3 (tiga) orang yang terbentuk melalui Inpassing.

Permendagri Nomor 8 Tahun 2008 minimal dibutuhkan tambahan 27 (dua puluh tujuh) orang

Dari segi SDM belum ada Aparatur Inspektorat yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P2UPD.

Kualitas P2UPD

P2UPD yang ada saat ini belum sepenuhnya memahami Tupoksi P2UPD serta aturan-aturan yang berkenaan dengan Tupoksi P2UPD. Sesuai Jumlah penugasan atau PKPT/dilakuka revisi/koreksi sesuai standar yang ditetapkan

Permendagri Nomor 8 Tahun 2008 minimal dibutuhkan tambahan 27 (dua puluh tujuh) orang

P2UPD yang ada saat ini baru 1 (satu) orang yang mengikuti diklat P2UPD, sedangkan 2 (dua) orang lagi belum.

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun - Kualitas Aparatur pemeriksa yang 2008 ada masih belum memadai. - Secara bertahap terus diupayakan peningkatan kualitas SDM agar proporsional.

Instans-Instansi Pembina mempunyai standar laporan yang berbeda.

Kegiatan lainnya

Laporan Hasil Riviu, Monitoring, - Kualitas Aparatur pemeriksa yang evaluasi sesuai ketentuan ada masih belum memadai.

Masih banyak kegiatan lainnya yang belum dapat dilaksanakan seperti

Kualitas Laporan Pemeriksaan

Pengawasan Lainnya

Hasil

pengawasan seperti Riviu,

Minimnya P2UPD

informasi

mengenai


Monitoring, evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah adalah Riviu Laporan Keuangan Pemda dan SKPD, Evaluasi LAKIP, SPIP, PMPRB online, Monev Penutupan BKU serta tindak lanjut hasil pengawasan

Permendagri, Permenpan dan - Secara bertahap terus diupayakan acuan dari BPKP maupun peningkatan kualitas SDM agar Inspektorat Provinsi. proporsional.

probility Audit, Asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan zona integritas serta kegiatan lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan yang berlaku dikarenakan terbatasnya dukungan Anggaran, sarana prasarana dan SDM untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk diklat/bimtek bagi APIP dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Arosuka, November 2013 INSPEKTUR DAERAH



Tabel 3.2. TELAAHAN RPJMD Tujuan

Sasaran

Faktor Penghambat

Faktor Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

Terbentuknya Aparatur Pengawasan Internal yang memiliki kompetensi baik dan profesionalitas di bidang pengawasan

Bersertifikasinya seluruh APIP baik melalui Diklat JFA maupun Diklat Substantif

Terbatasnya Anggaran yang dialokasikan untuk mengikuti Bimtek/Diklat Substantif yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas APIP

Komitmen Pemerintah Daerah mewujudkan Good Governance

untuk

Terwujudnya pengawasan Internal yang efektif pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Terlaksananya Pengawasan terhadap aspek kelembagaan, SDM, keuangan dan barang/asset yang dikelola Obrik dan hal-hal tertentu yang menjadi prioritas Pimpinan Daerah.

Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya APIP serta Anggaran Pengawasan yang belum memadai.

Komitmen Pemerintah Daerah mewujudkan Good Governance

untuk

Tertindaklanjutinya surat Perintah Bupati/Wabup, Surat Kepala BKD serta pengaduan masyarakat terkait penyimpangan dan pelanggaran disiplin PNS

Dikarenakan terbatasnya Sumber Daya APIP, maka belum seluruh kasus-kasus yang perlu diperiksa segera ditindaklanjuti. Untuk kasus-kasus tertentu juga dibutuhkan penanganan oleh APIP yang memiliki keahlian khusus, karakter tertentu dsb.

- Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Good Governance - Adanya kesungguhan dari APIP untuk berupaya melaksanakan tugas lebih baik dan akuntabel.


Terwujudnya percepatan penyelesaian Tindak Lanjut LHP dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Masih kurangnya kesadaran Unit kerja/SKPD untuk menindaklanjuti temuan hasil Pengawasan.

- Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Good Governance - Dibentuknya majelis/TRKND untuk proses percepatan TLHP atas kerugian Negara/Daerah

Terwujudnya Laporan Keuangan Pemda dan SKPD di Lingkup Kab.Solok yang sesuai dengan SAP dalam rangka pencapaian WTP

Masih kurangnya pemahaman Unit Kerja/SKPD dalam membuat Laporan Keuangan yang sesuai SAP.

Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Good Governance dan adanya Dasar Hukum yang jelas tentang pelaksanaan Riviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat Daerah.

Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bernilai BAIK

Masih kurangnya pemahaman SKPD dalam membuat LAKIP SKPD yang selaras dengan RPJMD, Renstra dan Renja.

Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Good Governance dan adanya Dasar Hukum yang jelas tentang pelaksanaan evaluasi LAKIP oleh Inspektorat Daerah.

Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan Monev Penutupan BKU Akhir Tahun

Masih kurangnya kesadaran Unit Kerja/SKPD mentaati aturan yang berlaku serta masih kurangnya koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan DPPKA.

Komitmen Pemerintah Daerah mewujudkan Good Governance.

untuk


Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kab.Solok

Masih kurangnya pemahaman Unit Kerja/SKPD mengenai Reformasi Birokrasi serta Kurangnya sosialisasi kepada Unit Kerja/SKPD mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Good Governance serta adanya aturan yang jelas tentang pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online bagi Pemerintah Daerah.

Terwujudnya Pengawasan lainnya yang memberikan dampak positif bagi Pemerintah Daerah.

Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya APIP serta Anggaran Pengawasan yang belum memadai.

Komitmen Pemerintah Daerah mewujudkan Good Governance.

untuk

Arosuka, November 2013 INSPEKTUR DAERAH



4.1 TUJUAN DAN SASARANJANGKA MENENGAH Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan No

1

2

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran 2011

2012

2013

2014

2015

(1) Terbentuknya Aparatur Pengawasan Internal yang memiliki kompetensi serta profesionalitas di bidang pengawasan

(2) Bersertifikasinya seluruh APIP baik melalui Diklat JFA maupun Diklat Substantif

(3) Jumlah Aparatur Pengawasan yang memiliki kompetensi serta profesionalitas di bidang pengawasan

(4) 4 org

(5) 8 org

(6) 8 org

(7) 25 org

(8) 35 org

Terwujudnya pengawasan Internal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Terlaksananya Pengawasan akibat kesalahan dan kekeliruan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah

Jumlah SKPD yang tertib dan taat aturan dalam pengelolaan keuangan dan asset

100 Obrik

100 Obrik

100 Obrik

100 Obrik

100 Obrik


Jumlah Pemeriksaan khusus/kasus di Lingkup Pemda Kab.Solok

30 Kasus

30 Kasus

30 Kasus

30 Kasus

30 Kasus

Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di Lingkup Pemda Kabupaten Solok.

60%

65%

70%

75%

80%

Terwujudnya Laporan Keuangan SKPD dan Pemda di Lingkup

Jumlah Laporan Keuangan Pemda dan LK SKPD yang sesuai dengan SAP

-

-

1 LK Pemda, 10 LK SKPD




Kab.Solok yang sesuai dengan SAP dalam rangka pencapaian WTP Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bernilai BAIK

Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD yang sejalan dengan Renja, Renstra dan RPJMD

-

27 SKPD

27 SKPD

27 SKPD

27 SKPD

Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan Monev Penutupan BKU Akhir Tahun

Jumlah SKPD yang tertib dalam pelaksanaan Monev Penutupan BKU Akhir Tahun

SKPD Lingkup Pemda Kab.Solok






Jumlah SKPD yang Reformasi Birokrasi

-

-

10 SKPD

15 SKPD

15 SKPD

melaksanaan

Arosuka, Februari 2014 INSPEKTUR DAERAH



Lampiran 5 Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah.

Kabupaten Solok

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

No

1

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

Terbentuknya Aparatur Pengawasan Internal yang memiliki kompetensi serta profesionalitas di bidang pengawasan

Bersertifikasinya seluruh APIP baik melalui Diklat JFA maupun Diklat Substantif

Jumlah Aparatur Pengawasan yang memiliki kompetensi serta profesionalitas di bidang pengawasan

Kode

Program dan Kegiatan

(4) 07

01

(5) 21

(6)

Program

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

07

01

21

01

Terwujudnya pengawasan Internal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Terlaksananya Pengawasan akibat kesalahan dan kekeliruan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah

Jumlah SKPD yang tertib dan taat aturan dalam pengelolaan keuangan dan asset

07

01

20

01

20

01

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Unit Kerja SKPD Penanggun gjawab

Lokasi

targ et

Rp

target

Rp

targ et

Rp

target

Rp

target

Rp

targ et

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

29 orang

4 org

8 org

97.350.000

500.000.000

80 org

1.177.790.000

Inspektorat Daerah

Ciawi

70.440.000

392 Obrik

100 Obri k

1.200.000.0 00

500 Obri k

3.580.814.000

Inspektorat Daerah

SKPD Pemda Kab.Solok

8 org 90.000.000

25 org

35 org 420.000.000

Jumlah APIP yang mengikuti Diklat/Bimtek JFA

Laporan Diklat Sertifikat

Hasil dan

Program

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

07

Data Capaian pada Tahun Awal Perenc.

Kegiatan

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

2

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

560.061.50 0

100 Obrik

555.752.500

100 Obri k

65.000.000

100 Obrik

1.200.000.0 00

100 Obrik

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler yang terbit

Kegiatan


Pelaksanaan pengawasan secara berkala


Jumlah Pemeriksaan khusus/kasus di Lingkup Pemda Kab.Solok

07

01

20

reguler

Program


07

01

20

02

Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di Lingkup Pemda Kab.Solok

07

01

20

245 khusus/ kasus

30 Kasu s

-

60%

268.400.00 0

30 Kasus

106.252.500

30 Kasu s

30 Kasus 30.000.000

300.000.000

30 Kasus

300.000.000

150 Kasu s

1.004.652.500

Inspektorat Daerah


633.045.500

inspektorat Daerah


220.000.000

Inspektorat Daerah

SKPD Pemda

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus yang terbit

Kegiatan

Penanganan Kasus Pengaduan diLingkungan Pemerintah Daerah

Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler

Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus

Program

65% 64.000.000


70% 118.307.500

75% 90.738.000

80% 160.000.000

80% 200.000.000

Prosentase peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal

Kegiatan

Terwujudnya Laporan Keuangan

Jumlah Laporan

07

01

20

05

Inventarisasi temuan hasil pengawasan

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan

07

01

20

08

Evaluasi temuan berkala hasil pengawasan

Laporan Hasil evaluasi berkala temuan pengawasan

07

01

20

Program

3 LK Pemda

-

-

1 LK Pemd

-

1 LK Pem

70.000.000

1 LK Pemda,

70.000.000

1 LK Pemda

80.000.000

1 LK Pem


SKPD dan Pemda di Lingkup Kab.Solok yang sesuai dengan SAP dalam rangka pencapaian WTP

Keuangan Pemda dan LK SKPD yang sesuai dengan SAP


07

01

20

11

Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD yang sejalan dengan Renja, Renstra dan RPJMD

07

01

20

01

20

11

da, 41 LK SKP D

41 LK SKPD

, 41 LK SKPD

da, 41 LK SKP D

Kab.Solok

Laporan Hasil Riviu Laporan Keuangan

Program

-


07

a, 10 LK SKPD

Kegiatan

Monitoring Pembinaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.

Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bernilai BAIK

Jumlah Laporan Keuangan Pemda dan SKPD yang sesuai dengan SAP

-

-

27 LAKIP SKPD

50.000.000

Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD yang bernilai Baik

27 LAKI P SKP D

50.000.000

27 LAKIP SKPD

50.000.000

27 LAKIP SKPD

70.000.000

27 LAKI P SKP D

220.000.000

Inspektorat Daerah


255.000.000

Inspektorat Daerah


Kegiatan


Terwujudnya tertib administrasi penyetoran UYHD

Jumlah SKPD yang tertib dalam pelaksanaan Monev Penutupan BKU

07

01

20

Program

-


Jumlah SKPD yang tertib dalam pelaksanaan penutupan BKU Akhir Tahun

SKP D Ling kup Pem da Kab. Solo k

50.000.000

SKPD Lingku p Pemd a Kab.S olok

50.000.000


50.000.000

SKPD Lingkup Pemda Kab.Solo k

50.000.000

SKPD Lingku p Pemda Kab.So lok

55.000.000



07

01

20

11

Kegiatan



Jumlah SKPD yang melaksanaan Reformasi Birokrasi

07

01

20

Program

-


07

01

20

Laporan Hasil Monev Penutupan BKU

09

-

-

-

-

10 SKP D

15 SKPD 50.000.000

75.000.000

15 SKPD

100.000.000

15 SKP D

Inspektorat Daerah

225.000.000


Jumlah SKPD yang menerapkan PMPRB online

Kegiatan

Penataan Birokrasi

Reformasi

Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB Online

Arosuka,

November 2013

INSPEKTUR DAERAH




DAFTAR ISI. A. Latar Belakang 2 B. Landasan Hukum 3 C. Maksud dan Tujuan 5 D. Sistematika Penulisan 5

Recommend Documents