DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN ................................................................................... A. Latar Belakang .............................................................................. B. Landasan Hukum .......................................................................... C. Maksud dan Tujuan ...................................................................... D. Sistematika Penulisan ...................................................................
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT KPID PROVINSI JAWA TENGAH ........................................................... A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .......................................... B. Sumber Daya Sekretariat KPID ...................................................... C. Kinerja Pelayanan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah ............. D. Tantang dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah ....................................................................
BAB III
1 1 3 5 6
8 8 9 11 15
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .... A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah .............. B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .............................................................................. C. Telaah Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika Serta Visi dan Misi KPI .................................................................................. D. Implementasi RTRW dan KHLS bagi pelayanan SKPD .................... E. Penentuan Isu-Isu Strategis ...........................................................
17
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........ A. Visi dan Misi Sekretariat KPID ....................................................... B. Tujuan dan Sasaran ...................................................................... C. Strategi .......................................................................................... D. Kebijakan ......................................................................................
28 28 29 32 36
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................... A. Rencana Program dan Kegiatan ..................................................... B. Indikator Kinerja............................................................................ C. Kelompok Sasaran ......................................................................... D. Pendanaan Indikatif .......................................................................
17 23 24 26 26
41 41 42 43 43
BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ...................................................................... 50
BAB V
PENUTUP .......................................................................................... 52
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional diartikan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai
tujuan
bernegara.
Dengan
demikian
perencanaan
pembangunan nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedi yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangnan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
serta Peraturan Pemerintah Nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi
mengamanatkan, pemerintahan,
Pelaksanaan bahwa Pemerintah
Rencana dalam Daerah
Pembangunan rangka
Daerah;
penyelenggaraan
berkewajiban
menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 – 2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2008. Pemerintah Provinsi Jawa tengah Juga telah menyusun RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2014. RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018
tersebut harus dijabarkan dalam Renstra pada masing-masing Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD).
Sekretariat
Komisi
Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga wajib menyusun Renstra tahun 2013 -2018. Penyusunan Renstra Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah, selain wajib berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 -2018, juga harus mengacu pada Renstra Sekretariat KPI dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Terkait dengan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun RPJPD tahun 2005-2025, selanjutnya Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjabarkan urusan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ke dalam Rencana Strategis (Renstra). Renstra Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan indikatif
yang
merupakan
penjabaran
dan
bagian
dari
upaya
pencapaian visi dan misi provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018. Proses penyusunan Renstra Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku tentang perencanaan daerah.
Ada
4
(empat)
alur
spesifik
atau
pendakatan
dalam
mendukung proses penyusunan Renstra Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah ini yaitu: a) alur proses teknokratis: merupakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan proses keilmuan dalam memperoleh
pengetahuan
secara
sistematis
terkait
perencanaan
pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; b) alur proses partisipatif: perencanaan yang
melibatkan
pemangku
kepentingan
(stakeholder)
yaitu
pemerintah, masyarakat dan swasta, dimana keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan konsensus atau kesepakatan
pada
permasalahan,
perumusan
tujuan,
strategi,
kebijakan dan prioritas program; c. alur proses politik : pemilihan
2
langsung Gubernur dan Wakil Gubernur menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (politic choice theory of planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJMD, oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan Gubernur pada saat kampanye ke dalam rencana strategis SKPD terkait; d. alur proses Bottom-Up dan Top-Down: pendekatan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan serta rencana hasil proses dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah yang diselaraskan melalui Musrenbang yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. B. Landasan Hukum Dasar peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra KPID Provinsi Jawa Tengah ini adalah , sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. 6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3
10.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
11.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing.
12.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.
13.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
14.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
15.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang
Pemerintah,
Pembagian
Pemerintah
Urusan
Daerah
Pemerintahan
Provinsi,
dan
antara
Pemerintah
Kabupaten/Kota; 16.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonssentrasi dan Tugas Pembantuan;
18.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Organisasi
dan
Tata
kerja
Sekretariat
Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah. 20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
21.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan
Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
4
22.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025. 23.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2008 tentang
Urusan
Pemerintahan
Yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 24.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah.
25.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. 26.
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 102 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah
C. Maksud Dan Tujuan Renstra Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah tahun 20132018 disusun dengan maksud menjadi acuan dalam menyusun program kegiatan, dalam mewujudkan visi, misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. Dengan demikian seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah akan menjadi lebih terarah, efektif dan efisien. Tujuan penyusunan Renstra KPID tahun 2009 – 2014 ini antara lain: 1.
Sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada KPID Provinsi Jawa Tengah.
2.
Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah pada setiap tahun anggaran.
3.
Sebagai sarana kendali dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
5
D. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra SKPD Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: BAB I
Pendahuluan
Bab ini berisi Latar yang mengemukakan secara ringkas pengertian renstra Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah, fungsi renstra
serta
keterkaitannya
dengan
RPJMD
dan
rencana
pembangunan lainnya. Landasan hukum yang memuat penjelasan tentang
undang-undang,
peraturan
pemerintah
dan
ketentuan
peraturan-peraturan yang lainnya yang tekait dengan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah. Maksud dan tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renstra, serta Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah. BAB II
Gambaran Pelayanan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah
Bab ini berisi tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, Sumber
Daya,
kinerja
pelayanan
dan
tantangan
dan
peluang
pengembangan pelayanan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah. BAB III
Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi
Bab ini berisi tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah, Telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan renstra Kementrian Kominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan isu-isu strategis. BAB IV
Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Bab IV berisi tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, serta Strategi dan Kebijakan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah.
6
BAB V
Rencana Program Dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksakanan oleh Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah. BAB VI
Indikator Kinerja Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
Bab ini berisi tengan indikator-indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD BAB VII Bab
Penutup ini
berisi
ringkasan
secara
umum
tentang
Renstra
Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT KPID PROVINSI JAWA TENGAH A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 102 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang kemudian dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 102 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah. 1. Tugas Pokok Sekretariat KPID mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan fasilitasi serta pelayanan teknis operasional dan administratif kepada
KPID
dalam
menyelenggarakan
tugas,
fungsi
dan
kewenangannya di bidang penyiaran. 2. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sekretariat KPID mempunyai fungsi: a. penyusunan program Sekretariat KPID; b. fasilitasi Penyiapan Program KPID; c. fasilitasi dna pemberian pelayanan teknis KPID; d. fasilitasi pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi isi siaran pada lembaga penyiaran; e. pengelolaan
administrasi
keuangan,
kepegawaian,
perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan KPID Provinsi Jawa Tengah; f.
pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
3. Struktur Organisasi Struktur organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari: b. Kepala Sekretariat KPID; c. Subbagian Umum; d. Subbagian Standarisasi dan Perijinan; e. Subbagian Pembinaan dan Pengawasan; f. Subbagian Komunikasi dan Kelembagaan; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: Kepala Sekretariat KPID
Kelompok Jabatan Fungsional
Subbagian Umum
Subbagian Standarisasi dan Perijinan
Subbagian Pembinaan dan Pengawasan
Subbagian Komunikasi dan Kelembagaan
B. Sumber Daya Sekretariat KPID 1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang tersedia pada Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: 1.) PNS Sekretariat KPID menurut jabatan: a.) Pejabat Struktural
: 5 orang 9
b.) Fungsional umum
: 19 Orang
2.) PNS Sekretariat KPID menurut Golongan: a.) Golongan IV
: 1 orang
b.) Golongan III
: 20 Orang
c.) Golongan II
: 3 Orang
3.) PNS Sekretariat KPID menurut Pendidikan a.) Pasca Sarjana
: 2 orang
b.) Sarjana
: 14 Orang
c.) Sarjana Muda/DIII
: 1 Orang
d.) SLTA
: 7 Orang
2. Sarana Penunjang Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah secara umum antara lain: Gedung dan bangunan kantor: -
1 lokasi Tanah dan bangunan kantor yang beralamat di Jl. Trilomba Juang No. 6 Semarang, Peralatan dan mesin yang terdiri:
-
Alat-alat angkutan Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit,
-
Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 2 unit. Sementara
sarana
penunjang
yang
berjenis
alat-alat
kantor: -
Air Conditioner Sejumlah 44 unit.
-
Almari besi Sejumlah 17 unit.
-
Brankas Sejumlah 1 unit.
-
CPU sebanyak 28 unit.
-
Printer sebanyak 25 unit.
-
Server alat pantau radio sebanyak 20 unit.
-
Alat pantau televisi Sejumlah 16 set.
-
Meja dan kursi kerja Sejumlah 96 unit.
10
-
Laptop Sejumlah 7 unit, dan beberapa alat kantor lainnya. Alat-alat Studio dan Komunikasi terdiri:
-
Telepon Sejumlah 10 unit.
-
Fax Sejumlah 1 unit.
-
Kamera digital Sejumlah 3 unit.
-
Proyektor sebanyak 2 unit, serta beberapa alat yang masuk kategori alat studio dan komunikasi yang lain.
C. Kinerja Pelayanan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah. Cakupan pelayanan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelayanan terhadap tugas pokok dan fungsi KPID Provinsi Jawa Tengah adalah meliputi 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Deskripsi geografis dan demografis Provinsi Jawa Tengah Secara singkat adalah sebagai berikut: luas Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara
administratif
Provinsi
Jawa
Tengah
berbatasan
dengan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia disebelah selatan, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur disebelah timur, berbatasan
dengan
Provinsi
Jawa
Barat
disebelah
barat
dan
berbatasan dengan laut jawa disebelah utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meluputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 berdasarkan 32.270.207
proyeksi jiwa
atau
sensus sekitar
penduduk 13.52%
(SP)
dari
2010
sebanyak
jumlah
penduduk
Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 16.495.705 jiwa (49,58%) dan perempuan sebanyak 16.774.502 jiwa (50,42%), dengan sex ratiosebesar 98,34%. Di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No. 15 Tahun 2003, tersedia 331 kanal/frekuensi untuk radio
swasta,
105
kanal/frekuensi
radio
komunitas,
53
kanal/frekuensi untuk Televisi Swasta dan 35 kanal/frekuensi Televisi
Komunitas.
Dari
ketersediaan
kanal/frekuensi
tersebut
sampai dengan tahun 2013 telah digunakan oleh sekitar 196 radio FM swasta berizin, 41 Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Radio, 10
11
televisi Sistem Siaran Berjaringan (SSJ), 3 LPP/LPP Lokal televisi, 11 televisi swasta lokal, 2 televisi komunitas, 45 radio komunitas, 6 televisi kabel dan puluhan radio ilegal. Jumlah ini merupakan jumlah yang sementara tercatat di Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah. Kelompok masyarakat pemantau penyiaran yang telah dibentuk KPID Jawa Tengah dengan fasilitasi dari Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 35 kelompok masyarakat pemantau penyiaran, yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota. Masing-masing kelompok masyarakat pemantau penyiaran tersebut beranggotakan rata-rata 4 orang, yang biasanya diwakili oleh unsur PKK, masyarakat umum dan unsur organisasi masyarakat yang peduli pada penyiaran. Pembentukan kelompok masyarakat pemantau isi siaran tersebut merupakan upaya dari Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam rangka pengawasan isi siaran lembaga penyiaran yang bersiaran di Provinsi Jawa Tengah. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 menunjukkan bahwa seluruh target yang telah ditetapkan mampu untuk dicapai. Hasil evaluasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut:
12
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah NO
Indikator Kinerja Program
(1) 1
(2)
Satuan
capaian
Realisasi Capaian
Target
RPJMD 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Status
2008 s/d
capaian
2013 (11)
(12)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Diseminasi Sistem Digitalisasi Radio-TV utk perizinan, verifikasi faktual
Keg
8
2
0
4
4
4
2
16
Tercapai
dan Evaluasi Dengar Pendapat Pembuatan Peta Digital
Paket/
Lembaga Penyiaran Jateng
Peta
Pengawasan isi siaran
Kali
1
0
1
0
0
0
1
2
Tercapai
83
0
18
10
20
35
35
118
Tercapai
0
114
124
186
195
202
821
Tercapai
lembaga penyiaran LP Pelayanan Perijinan Lembaga Penyiaran Dialog Interaktif ttg isu penyiaran
LP
490
44
128
84
65
107
108
536
Tercapai
Publikasi
174
24
24
36
27
72
38
221
Tercapai
Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD
13
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah Anggaran pada tahun ke- (dalam ribuan)
Uraian (1)
Realisasi anggaran pada tahun ke- (dalam ribuan)
rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke
Rata-Rata Pertumbuhan
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Anggaran
Realisasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Program pendukung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1,543,347 1,934,675
2,011,800
2,142,520
2,506,040
1,130,068
1,899,884
1,936,316
2,132,285
2,444,045
73%
98%
96%
100%
98%
13%
24%
708,862
738,100
527,600
3,719,420
918,760
419,065
705,448
516,063
3,652,333
883,261
59%
96%
98%
98%
96%
126%
143%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11,186
15,000
24,700
16,368
30,368
10,850
11,856
24,370
16,200
30,346
97%
79%
99%
99%
100%
38%
42%
264,320
264,320
410,393
415,694
440,694
262,196
244,209
383,619
394,280
423,787
99%
92%
93%
95%
96%
16%
15%
Program Utama Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
840,155 1,283,467
1,137,552
2,375,652
2,036,330
734,344
1,189,641
1,107,348
2,327,639
2,008,468
87%
93%
97%
98%
99%
34%
38%
3,367,870 4,235,562 4,112,045 8,669,654 5,932,192 2,556,523 4,051,038 3,967,715 8,522,737 5,789,907
76%
96%
96%
98%
98%
26%
35%
JUMLAH
14
D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan
visi
dan
misi
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika, penyusunan Renstra Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah juga harus mengupayakan peningkatan penyampaian informasi yang berimbang
kepada
masyarakat
melalui
lembaga
penyiaran.
Penyelenggaraan kegiatan pada Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengha tidak dapat terlepas dari aturan-aturan yang telah digariskan oleh KPI. Pelayanan yang menjadi peran utama dari Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD pendukung KPID Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya adalah pelayanan pengaturan bidang penyiaran, pelayanan pengawasan
penyiaran
dan
pelayanan
pengembangan
penyiaran.
Pelayanan ini sesuai dengan 3 kewenangan utama yang dimiliki oleh KPI dan KPID seluruh Indonesia. Lokasi pengembagan pelayanan dari penyusunan renstra Sekretriat KPID Provinsi Jawa Tengah adalah seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten dan Kota, dengan batasbatas dari ujung timur yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, ubarat yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, bagian selatan yang berbatasan dengan Provinsi DIY dan Samudera Indonesia, serta bagian utara yang berbatasan dengan Laut Jawa. 1. Tantangan
a. Mahalnya pembiayaan pengembangan teknologi pemantauan dan pengawasan isi siaran.
b. Masih adanya hambatan dalam pengawasan isi siaran kaitannya dengan isi siaran lembaga penyiaran yang lebih menekankan pada kepentingan meraih tingginya rating siaran saja.
c. Luasnya jangkauan wilayah layanan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah.
d. Rendahnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan isi siaran.
e. Rendahnya kepatuhan lembaga penyiaran terhadap peraturanperaturan penyiaran.
15
f. Migrasi sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital masih menyisakan permasalahan belum siapnya regulasi dan penataan infrastruktur sistem penyiaran digital.
g. Dinamisnya siklus perizinan lembaga penyiaran. h. Tingginya
pemusatan
dan
penguasaan
kepemilikan
lembaga
penyiaran oleh pihak-pihak tertentu.
i. Masih rendahnya peran dan fungsi Lembaga penyiaran sebagai media pendidikan, hiburan, informasi, kontrol sosial dan perekat sosial.
j. Masih rendahnya kualitas isi siaran lembaga penyiaran. k. Rendahnya kreativitas pengelola lembaga penyiaran. l. Masih rendahnya pemahaman pengelola penyiaran dalam bidang peraturan perundang-undangan penyiaran.
m. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran demi
terwujudnya
penyiaran
yang
sehat,
mendidik
dan
bermartabat 2. Peluang a. Perkembangan teknologi penyiaran dan teknologi pemantauan penyiaran. b. Terbukanya kerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah,
aparat
penegak
hukum
dan
lembaga-lembaga
swadaya masyarakat dalam hal pengawasan dan pemantauan serta penindakan atas pelanggaran isi siaran. c. Adanya tuntutan masyarakat akan pentingnya pengawasan isi siaran yang sehat, bermanfaat dan sesuai dengan norma-norma serta peraturan-peraturan penyiaran yang berlaku. d. Ketersediaan dukungan dana dan kebijakan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPID dalam bidang penyiaran.
16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Kpid Provinsi Jawa Tengah Tugas pokok dan fungsi Utama Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah adalah menyiapkan bahan dan fasilitasi teknis operasional dan administrative fungsi
dan
permasalahan
kepada KPID dalam menyelenggarakan tugas,
kewenangannya utama
dalam
dibidang bidang
penyiaran. penyiaran
Beberapa diantaranya
disampaikan dalam uraian-uraian dibawah ini. Kebebasan pers merupakan keniscayaan bagi warga masyarakat modern. Kebebasan pers amat diperlukan bagi setiap warga Negara yang memiliki hak yang paling asasi, yakni hak untuk tahu (right to know) dan hak berpendapat warga (right to express). Bagaimana mungkin warga yang tergabung dalam komunitas budaya dan politik masing-masing dapat menyampaikan gagasanya dengan baik tanpa disertai kepemilikan pengetahuan dan informasi yang baik pula. Media adalah institusi budaya yangmendapatkan kepercayaan publik sebagai yang ketitipan mengekspresikan hal warga dalam mendapatkan informasi dan berpendapat. Atau dalam posisi yang lebih tinggi, media adalah institusi yang menjalankan peran semacam lembaga pegadaian (fiduciary) karena mendapatkan titipan hak warga atas
kepercayaan
yang
tinggi
(high
trust
culture)
untuk
pemenuhannya. Itu sebabnya media memerlukan kebebasannya untuk dapat mencari dan menyediakan informasi yang bernar tanpa gangguan apapun.Ketersediaan informasi yang benar diruang publik melalui peran aktif media dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan kualitas hidup manusia. Undang-Undang
No.
40
Tahun
1999
tentang
Pers,
menempatkan urusan kebebasan pers sebagai hak asasi yang paling generik, dan harus dibela. Bahkan, melalui UU itu pula, pers telah mendapatkan porsi kebebasan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh (1) terhindarnya press-breidel,
dan (2) bagi siapa saja yang
mengganggu kegiatan pencarian dan penulisan berita oleh wartawan dapat dikenakan sanksi pidana yang cukup berat.
Sebagai dampak negatif dari implementasi UU No 40 Tahun 2009 tersebut adalah kekuatan insan dan organisasi pers kemudian menjadi semakin tak tertandingi. Dan karenanya acap kali membuat mereka kehilangan makna dan hakekat kebebasan pers itu sendiri. Pada
perkembangan
selanjutnya,
kebebasan
pers
sering
disalahartikan sebagai pers bebas yang dapat menyampaikan apa saja tanpa reserve. Pada titik inilah pers mengalami dilema etika selain dilema di tingkat teknik jurnalistik. Menguatnya tekanan publik yang menghendaki media dapat menyajikan program siaran yang baik, yang sehat dan tidak kering dari nilai-nilai spritualisme dan religiusme yang tinggi merupakan isu yang
juga
semakin
kuat
berkembang.
Berbagai
aduan
yang
disampaikan publik baik secara langsung maupun melalui media massa lainnya, terus mengemuka. Terutama keluhan terhadap isi tayangan fiksi maupun nonfiksi yang semuanya tertuju bahwa media penyiaran kita seolah-olah telah menjadi media penyiaran “asongan” yang hanya diarahkan untuk memenuhi hasrat ekonomi dan mass society. Plurarisme isi siaran dalam hal plurarisme kepentingan dan budaya masih perlu mendapatkan perhatian. Banyak media sekalipun beralamatkan di daerah tetapi proporsi muatan lokalnya masih terasa minim bahkan tidak diimbangi pula dengan penerapan etika perilaku penyiaran yang memadai. Dalam menyusun proram siaran Lembaga penyiaran lebih suka mementingkan mengejar untung daripada mengejar kualitas. Sama halnya dalam hal keberimbangan ditingkat durasi dan jumlah program siaran religi bagi media penyiaran swasta, terasakan
kesadaran
untuk
mengimbangi
dengan
semangat
penhargaan pada toleransi dan proporsionalitas, masih jauh dari harapan. Padahal tayangan religi adalah tayangan yang paling sensitif bagi publik dan sering menjadi sumber konflik manakala muncul ketidakpuasan. Begitupun plurarisme dalam hal jenis media penyiaran yang meluputi
media
penyiaran
swasta,
publik,
komunitas,
dan
berlangganan. Soal keberagaman dan konsentrasi kepemilikan media menjadi isu yang paling sentral pula guna mewujudkan plurarisme pada dua tingkat ini. Sementara Doyle (2001) meyakini bahwa media
18
penyiaran memang memiliki sumbangan bagi kehidupan sosial yang berarti manakala mereka dapat mewujudkan performanya sebagai media plural di tingkat isi dan jenisnya. Pada bagian ini ada masalah yang terkait dengan pelayanan perijinan dan pengelolaan penggunaan frekuensi. Selalu saja terkait dengan dua hal itu masih banyak ditemukan permasalahan tentang dualisme pelayanan perijinan dan pengaturan frekuensi. Kewenangan KPI
dalam
hal
perijinan
memang
masih
terasa
belum
teroperasionalkan dengan kongkrit. Pengaturan tentang frekuensi masih belaku UU No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi yang memberikan kewenangan pada Ditjend Postel sebagai institusi yang mendapatkan standing order untuk mengatur tata kelola penggunaan frekuensi. Dualisme ini menjadi penyebab ketidakjelasan pengaturan siapa yang harus bertanggungjawab manakala ada konflik (sengketa) penggunaan frekuensi, penggunaan frekuensi oleh radio tanpa ijin (radio gelap), konflik interfensi, dll. Inilah sisi lain dari isu yang terkait dengan struktur sistem penyiaran yang perlu mendapatkan respon dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara KPI, Balmon (Dirjend
Postel),
Pemda
dan
aparat
penegak
hukum
secara
komprehensif dalam melakukan penanganan perijinan dan problem penggunaan frekuensi. Khusus dibagian ini ada hal esensial yang perlu dipertajam kembali, sembari terus melanjutkan pelayanan perijinan yang sudah dilaksanakan; yakni pertama, yang terkait dengan arah kebijakan penanganan perijinan yang meliputi proporsi mengenai jumlah, jenis dan sebaran lokasinya; kriteria media penyiaran yang akan diberikan layanan (exisisting/nonexisting sesuai denganketersediaan kanal); sistem
administrasi
perijinan;
dan
kejelasan
tentang
porsi
kewenangan atar pemerintah (Balmon dan Pemprov) dengan KPID dalam memberikan pelayanan Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, Evaluasi Dengar Pendapat, Forum Rapat Bersama, Uji Coba Siaran, dan Pemberian IPP (Ijin Penyelenggaraan Penyiaran) terkait dengan yang telah diukur dalam PP Penyiaran. Berikutnya
yang
terkait
dengan
tata
kelola
penggunaan
frekuensi serta sistem pengawasan dan penegakan hukum apabila
19
terjadi sengketa dan konflik atas penggunannya. Sementara dalam hal kerangka aturan ada dua UU yaitu UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi yang antar lain mengatur tentang peruntukan penggunaan frekuensi dan UU No. 32/2002 tentan penyiaran yang mengatur hal-hal yang terkait dengan penyiaran. Pembahasan tentang arah pemanfaatan, tata cara pengelolaan, dan strategi penanganan apabila terjadi sengketa dalam kerangka law enforcement di ranah tersebut perlu dirumuskan kembali dan ditegaskan sebagaiplatform kerja bersama diantar instansi yang memiliki kewenangan atas turunya UU itu, dalam memberikan layanan yang terbaik untuk perijinan dan pengawsan frekuensi. Sehingga suasana kepastian hukun serta rasa aman dan yaman bagi media dalam berusaha bisa didapatkan. Kearifan lokal menjadi tuntutan dalam setiap media penyiaran kita. Namun demikian pada saat ini program siaran yang ada di radio dan televisi lokal juga masih kering dengan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui
program
kearifan
lokal
diharapkan
akan
mampu
menumbuhkan dan mengembangkan potensi lokal Jawa Tengah. Program-program kearifan lokal akan menjadikan provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang maju. Realitas saat ini adalah mayoritas radio masih sekedar memutar lagu dangdut atau pop. Radio dan Televisi di Jateng juga masih meniru-niru gaya ala Jakarta, misalnya dengan penyebutan “loe” dan “gue”. Padahal sejatinya radio dan televisi di daerah harus bangga dengan menonjolkan potensi daerahnya masing-masing sehingga akan memunculkan warna yang beragam sesuai dengan warna dan kondisi kelokalan masing-masing. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi, sampai dengan tahun 2013 belum dilaksanakan secara optimal oleh stasiun televisi yang pada era lalu kita sebut sebagai televisi swasta nasional yang bersiaran dari Jakarta. Semangat dari sistem stasiun Jaringan ini adalah Negara ingin mewujudkan dan menjamin plurarisme media, yakni keragaman kepemilikan (diversity of ownership) dan keragaman isi (diversity of
20
content). Plurarisme media merupakan salah satu kondisi mendasar bagi pembentukan public sphere dalam masyarakat demokratis. Proses migrasi televisi analog menuju digital sebelumnyamasih berada dalam tahap ketidakpastian. Pasalnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 22 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Permenkominfo Nomor 22 dianggap banyak kelemahan, salah satu yang mendasar adalah tidak ada aturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Penyiaran. Digitalisasi televisi kemudian digadang-gadang sebagai
solusi
untuk
mengatasi
keterbatasan dan ketidakefisienan penyiaran analog. Sistem digital ini masih dipandang sebatas peralihan teknologi semata. Sedangkan, konsekuensi sosial yang timbul seperti dilupakan begitu saja. Namun
demikian,
pada
tahun
2013
telah
muncul
Permenkominfo Nomor: 8 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri
Nomor
23/Per/M.Kominfo/11/2011
Tentang
Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478-694. Dengan terbitnya permenkominfo tersebut, diharapkan pelaksanaan migrasi sistem penyiaran analog menjadi sistem penyiaran digital akan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan yang telah ada. Komisioner KPID Provinsi Jawa Tengah sesungguhnya adalah kumpulan orang non permanent yang silih berganti setiap tiga tahun sekali. Mereka hadir meski lengkap dengan sejumlah kewenangan, fungsi, tugas pokok dan kewajibannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, tetapi bukanlah yang akan menetap pada lembaga
itu.
Dan
yang
permanen
justru
adalah
lembaga
kesekretariatannya yang bertugas membantu KPID. Ini masalahnya; bagaimana mewujudkan kelembagaan kesekretariatan yang tangguh, accountable, acceptable, kuat dan berwibawa, yang dapat mengurus dan memfasilitasi pelaksanaan program KPID mulai dari penyusunan perencanaan
program
kerja
dan
anggaran,
pelaksanaan
dan
pelaporan sampai pada membantu pertanggungjawaban kelembagaan KPID dengan baik. Untuk itu paling tidak ada lima hal yang perlu mendapatkan
perhatian
dibagian
ini,
yakni:
(1)
kelengkapan
peraturan sebagai blueprint tata kerja mereka; (2) struktur yang menyangkut posisi, eselonisasi, hak dan kewajiban, anggaran, serta
21
rentang
kendali
staf
kesekretariatan;
(3)
kelengkapan
sarana
prasarana; (4) kapasitas SDM; dan (5) kemampuan networking. KPID sebagai lembaga negara independen yang menangani bidang penyiaran mempunyai 3 bidang kewenangan penting yang menjadi dasar dari pelaksanaan program dan kegiatan di KPID Provinsi
Jawa
Tengah.
Ketiga
bidang
kewenangan
itu
adalah
pengaturan bidang penyiaran, pengawasan bidang penyiaran dan pengembangan bidang penyiaran. Sekretariat
KPID
Provinsi
Jawa
Tengah
sebagai
SKPD
pendukung dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPID Jawa Tengah mengadopsi ketiga bidang kewenangannya tersebut untuk mewujudkan pelayanan yang optimal kepada KPID Jawa Tengah. Permasalahan-permasalahan
yang
muncul
dalam
ketiga
bidang
kewenangan tersebut adalah: 1. Pengaturan penyiaran a. Masih banyaknya lembaga penyiaran yang belum memenuhi serta
mematuhi
peraturan
perundang-undangan
tentang
penyiaran. b. Belum
jelasnya
pengaturan
tentang
migrasi
dari
sistem
penyiaran analog menjadi sistem penyiaran digital. c. Pengaturan infrastruktur penyiaran yang belum optimal. d. Banyak lembaga penyiaran yang masa berlaku izin prinsip penyiarannya akan segera habis, berkenaan dengan masa berlaku izin penyiaran yang 5 tahun untuk lembaga penyiaran radio dan 10 tahun untuk lembaga penyiaran televisi. e. Adanya
pemusatan
dan
penguasaan
kepemilikan
media
sehingga terjadi monopoli kepentingan oleh sebagian kelompok. 2. Pengawasan penyiaran a. Masih banyaknya program dan isi siaran lembaga penyiaran yang belum mampu
perannya sebagai media pendidikan,
informasi, hiburan, perekat dan kontrol sosial. b. Isi siaran lembaga penyiaran lebih cenderung mengedepankan rating dibandingkan mutu dan kualitas isi siaran.
22
c. Masih banyaknya isi siaran lembaga penyiaran yang tidak sesuai dengan kearifan lokal. 3. Pengembangan penyiaran 1.
Kurangnya kreatifitas pengelola lembaga penyiaran dalam menciptakan
program
dan
isi
siaran
yang
sehat
dan
bermartabat. 2.
Munculnya keseragaman program dan isi siaran lembaga penyiaran yang menghasilkan program isi siaran yang tidak variatif dan monoton serta terkesan hanya mencari keuntungan saja.
3.
Pengetahuan pengelola lembaga penyiaran terkait peraturanperaturan dan undang-undang tentang penyiaran masih rendah.
B. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi
Gubernur
Jawa
Tengah
periode
2013-2018
adalah
:
“MENUJU JAWA TENGAH SEHAHTERA DAN BERDIKARI, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” Guna
mewujudkan
visi
tersebut,
Gubernur
Jawa
Tengah
meluncurkan 7 (tujuh) misi. Ketujuh misi tersebut adalah: 1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudayaan. 2. Mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat
yang
berkeadilan,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. 3. Mewujudkan penyelenggaran Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan “Mboten korupsi, mboten ngapusi”. 4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. 5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 6. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
untuk
memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat.
23
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Memperhatikan tujuh misi Gubernur Jawa Tengah tersebut, tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah terkait erat dengan pelaksanaan dan tercapainya tujuan pada misi ke 3 dan 6 yaitu : (3) Mewujudkan penyelenggaran Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan “Mboten korupsi, mboten ngapusi” dan (6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. C. Telaah Renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika Serta Visi Dan Misi KPI Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupatan/Kota melaksanakan sebagian urusan kewenangan wajib komunikasi dan informatika, oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika.
Didalam
Renstra
Kemenkominfo tahun 2010 – 2014 disebutkan visi dan Kementerian Kominfo
adalah
:
“Terwujudnya
Indoneisa
informatif
menuju
masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan dalam kerangka NKRI” Untuk mencapai visi tersebut, dikemukakan lima (5) misi dari Kementerian Kominfo adalah : 1) Meningkatkan
kecukupan
informasi
masyarakat
dengan
karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI; 2) Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi ; 3) Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa ; 4) Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan ;
24
5) Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global. Berdasarkan visi dan misi Kementerian Kominfo tersebut, seharusnya dalam penyusunan Renstra KPID juga mengupayakan peningkatan kecukupan pemberian informasi kepada masyarakat melalui
lembaga
penyiaran
serta
ikut
mendoron
peningkatan
penyiaran dan pemberian informasi yang edukatif untuk mendukung karakter bangsa. Penyelenggaraan kegiatan pada KPID tidak terlepas dari arahanarahan yang digariskan dari KPI.Sasaran dan arah kebijakan KPI dituangkan dalam visi dan misi KPI. Visi dan misi KPI adalah sebagai berikut: Visi KPI Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat
untuk
dimanfaatkan
sebesar-besarnya
bagi
kesejahteraan masyarakat. Misi 1. Mengembangkan
kebijakan
pengaturan,
pengawasan
dan
pengembangan Isi Siaran; 2. Melaksanakan
kebijakan
pengawasan
dan
pengembangan
terhadap Struktur Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran; 3. Membangun Kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; 4. Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI Sinergi dengan visi dan misi KPI, tantangan yang dihadapi oleh KPID Provinsi Jawa Tengah adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas
KPID
pelaksanaan
visi
melalui dan
berbagai misi
upaya
KPI.
Upaya
untuk
mendukung
tersebut
meliputi
pengembangan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran,
pelaksanaan
pengawasan
dan
pengembangan
terhadap
struktur sistem siaran dan profesionalisme penyiaran, membangun kelembagaan KPI dan meningkatkan kapasitas masyarakat Jawa
25
Tengah
dalam
penyelenggaraan
penyiaran
serta
meningkatkan
kapasitas Sekretariat KPI. D. Implementasi RTRW Dan KLHS Bagi Pelayanan Sekretaraiat KPID Rencana implementasi program dan kegiatan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun yang akan datang (2013-2018) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dalam
rangka
penyusunan
RPJMD
2013-2018,
tidak
ditemukan indikasi progam dan kegiatan di urusan penyiaran yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup di Jawa Tengah. Program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun yang akan datang antara lain adalah melakukan pemberian ijin, pengendalian dan pengawasan terkait dengan penggunaan frekuensi sehingga justru diharapkan muncul dampak positif berupa keteraturan dalam penyiaran.
E. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan
pada
pembahasan
permasalahan-permasalahan
bidang penyiaran tersebut diatas, serta telaah beberapa rencana strategis yang terkait, beberapa isu strategis yang dapat disampaikan, antara lain: 1. Rendahnya kepatuhan lembaga penyiaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang penyiaran. 2. Migrasi sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital masih menyisakan permasalahan belum siapnya regulasi dan penataan infrastruktur sistem penyiaran digital. 3. Dinamisnya siklus perizinan lembaga penyiaran. 4. Tingginya
pemusatan dan penguasaan kepemilikan lembaga
penyiaran oleh pihak-pihak tertentu.
26
5. Masih rendahnya peran dan fungsi Lembaga penyiaran sebagai media pendidikan, hiburan, informasi, kontrol sosial dan perekat social. 6. Masih rendahnya kualitas isi siaran lembaga penyiaran. 7. Rendahnya kreativitas pengelola lembaga penyiaran. 8. Masih rendahnya pemahaman pengelola penyiaran dalam bidang peraturan perundang-undangan penyiaran. 9. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran demi
terwujudnya
penyiaran
yang
sehat,
mendidik
dan
bermartabat.
27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi dan KebijakanSekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah untuk pelaksanaan Lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: A. VISI DAN MISI SEKRETARIAT KPID 1. Visi Visi Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah lima tahun mendatang adalah: Menjadi institusi yang profesional untuk memberikan pelayanan prima dalam rangka mendukung terwujudnya penyiaran yang sehat, adil dan bermartabat menuju masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera serta berdikari. 2. Misi Untuk mencapai visi tersebut ditempuh misi sebagai berikut: a. Mewujudkan Peningkatkan fungsi pengawasan dan pemantauan pada lembaga penyiaran. Misi
ini
pelayanan
diarahkan pengawasan
untuk dan
meningkatkan
pemantauan
isi
fungsi-fungsi siaran
yang
merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah, melalui pelaksanaan pengawasan
dan
pemantauan
isi
siaran
secara
langsung
maupun tidak langsung kepada lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jawa Tengah, untuk mewujudkan isi siaran yang sehat, berkualitas, mendidik dan bermartabat. b. Mewujudkan fungsi pelayanan pengaturan penyelenggaraan sistem penyiaran yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi
ini
diarahkan
untuk
lebih
meningkatkan
fungsi
pelayanan pengaturan penyelenggaraan sistem penyiaran yang dilaksanakan oleh KPID Provinsi Jawa Tengah melalui pelayanan perizinan lembaga penyiaran guna mewujudkan terbentuknya
lembaga penyiaran yang sesuai kaidah peraturan perundangundangan penyiaran yang berlaku. c. Mewujudkan pelayanan peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengawasan
untuk
menciptakan
isi
siaran
yang
meningkatkan
peran
serta
mencerminkan budaya dan kearifan lokal. Misi
ini
diarahkan
untuk
masyarakat secara luas dalam rangka ikut serta memberikan pengawasan dan pemantauan secara aktif maupun tidak aktif kepada lembaga penyiaran yang bersiaran diwilayahnya dengan melakukan
pemberdayaan
masyarakat
dan
peningkatan
pemahaman masyarakat secara luas tentang penyiaran yang sehat dan bermartabat. d. Melaksanakan
pelayanan
pengembangan
sumber
daya
penyiaran berbasis kompetensi. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia, khususnya, untuk mewujudkan terciptanya peran lembagai
penyiaran
sebagai
media
pendidikan,
informasi,
hiburan, perekat sosial dan control sosial.
B. Tujuan Dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan kewenangan KPID Jawa Tengah dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran dan sesuai dengan visi dan misi Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah adalah: a. Pelayanan
dalam
rangka
mewujudkan
pengawasan
dan
pemantauan isi siaran yang sesuai dengan norma dan kearifan lokal. b. Pelayanan pengaturan bidang penyiaran sesuai dengan amanat undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. c. Pelayanan
Pemberdayaan
masyarakat
dalam
rangka
mewujudkan penyiaran yang sehat, adil dan bermartabat. d. Fasiltasi Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya bidang penyiaran.
29
2. Sasaran Sasaran yang akan dicapai dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan kewenanan KPID Jawa Tengah dalam bidang penyiaran adalah: a. Terciptanya isi siaran yang sehat dan bermartabat sesuai dengan norma dan kearifan lokal. b. Terciptanya isi siaran lembaga penyiaran yang menunjukkan jatidiri bangsa yang berdikari c. Terwujudnya pelayanan pengaturan bidang penyiaran yang handal. d. Tercapainya
amanat
undang-undang
penyiaran
tentang
pengaturan infrastruktur penyiaran. e. Terwujudnya
peran
pemberdayaan
serta
masyarakat
masyarakat dalam
sebagai
rangka
upaya
mewujudkan
penyiaran yang sehat, adil dan bermartabat. f. Meningkatkan
kepedulian
masyarakat
dalam
bidang
pengawasan isi siaran. g. Terciptanya
kualitas
dan
kapasitas
sumber
daya
bidang
penyiaran yang mempunyai basis kompetensi yang mencukupi. h. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
optimal
SDM
bidang
penyiaran. Tujuan dan sasaran Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 2014 2015 2016 2017 2018 (5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Misi 1. Mewujudkan Peningkatkan fungsi pengawasan dan pemantauan pada lembaga penyiaran. 1 Pelayanan dalam Terciptanya isi a. Jumlah lembaga 150 150 150 150 150 rangka siaran yang sehat penyiaran yang mewujudkan dan bermartabat diawasi pengawasan dan sesuai dengan 50 45 40 35 30 pemantauan isi norma dan b. Jumlah teguran siaran yang kearifan lokal yang diberikan sesuai dengan norma dan kearifan lokal
30
Terciptanya isi siaran lembaga penyiaran yang menunjukkan jatidiri bangsa yang berdikari
Prosentase lembaga penyiaran yang mampu menunjukkan jatidiri bangsa yang berdikari
75%
80%
85%
90%
95%
Misi 2. Mewujudkan fungsi pelayanan pengaturan penyelenggaraan sistem penyiaran yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2 Pelayanan Terwujudnya Prosentase 100% 100% 100% 100% 100% pengaturan pelayanan pelayanan bidang penyiaran pengaturan pengaturan sesuai dengan bidang penyiaran penyiaran kepada amanat undang- yang handal lembaga penyiaran undang No. 32 Tercapainya Prosentase lembaga 70% 75% 80% 85% 90% Tahun 2002 amanat undangpenyiaran yang tentang undang penyiaran telah sesuai dengan penyiaran. tentang amanat undangpengaturan undang penyiaran infrastruktur penyiaran Misi 3. Mewujudkan pelayanan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan untuk menciptakan isi siaran yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal. 3 Pelayanan Terwujudnya Jumlah kelompok 35 35 35 35 35 Pemberdayaan peran serta masyarakat masyarakat dalam masyarakat pemantau isi siaran rangka sebagai upaya yang telah mewujudkan pemberdayaan memberikan penyiaran yang masyarakat dalam kontribusi sehat, adil dan rangka pantauannya bermartabat. mewujudkan penyiaran yang sehat, adil dan bermartabat Meningkatkan Pelayanan Aduan 100% 100% 100% 100% 100% kepedulian masyarakat tentang masyarakat dalam pelanggaran isi bidang siaran pengawasan isi siaran
Misi 4. Melaksanakan pelayanan pengembangan sumber daya penyiaran berbasis kompetensi. 4
Fasiltasi Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya bidang penyiaran.
Terciptanya kualitas dan kapasitas sumber daya bidang penyiaran yang mempunyai basis kompetensi yang mencukupi Meningkatnya kualitas pelayanan optimal SDM bidang penyiaran
prosentase pelayanan peningkatan Sumber daya bidang penyiaran yang memiliki kompetensi bidang penyiaran Pelayanan optimal SDM bidang penyiaran
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
31
C. Strategi Strategi yang digunakan dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan kewenanan KPID Jawa Tengah dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran dirumuskan terlebih dahulu dengan melakukan pengamatan lingkungan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis,
baik
lingkungan
internal
maupun
eksternal
dengan
menggunakan analisis SWOT (Strenght, weakness, opportunity, threat) Hasil dari analisis lingkungan strtegis dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan kewenanan KPID Jawa Tengah dalam mengatur halhal yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan penyiaran adalah: 1. Lingkungan Internal Lingkungan Internal terdiri atas komponen kekuatan (Strenght) dan
kelemahan
(Weakness)
yang
diidentifikasikan
dari
keadaan/kondisi saat ini yang cenderung dapat dikontrol, faktorfaktor tersebut adalah: a. Kekuatan (Strenght) 1.) Adanya kesadaran masyarakat akan materi isi siaran media penyiaran; 2.) Adanya peraturan perundang-undangan (pusat dan daerah) yang
menjadi
dasar
pelaksanaan
pengawasan
dan
pemantauan tentang isi siaran lembaga penyiaran; 3.) Adanya lembaga publik (pemerintah dan non pemerintah) yang mengelola segala hal yang berkaitan dengan penyiaran.
b. Kelemahan (Weakness) 1.) Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola yang profesional dibidang penyiaran; 2.) Keterbatasan penguasaan teknologi dan sistem dibidang pengawasan isi siaran lembaga penyiaran; 3.) Masih rendahnya kesadaran sebagian lembaga penyiaran akan isi siaran yang sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyiaran.
32
4.) Masih longgarnya sifat permisif masyarakat akan isi siaran yang sering kali tidak sehat, hal ini terkait dengan selera masyarakat. 2. Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal terdiri atas komponen peluang (opportunity) dan tantangan (threat) yang diidentifikasi dari keadaan/kondisi masa depan (future conditions) yang cenderung tidak dapat dikontrol. Faktor-faktornya adalah: a. Peluang (opportunities) 1.) Perkembangan
teknologi
penyiaran
dan
teknologi
pemantauan penyiaran; 2.) Terbukanya kerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah, aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga swadaya
masyarakat
dalam
hal
pengawasan
dan
pemantauan serta penindakan atas pelanggaran isi siaran; 3.) Adanya tuntutan masyarakat akan pentingnya pengawasan isi siaran yang sehat, bermanfaat dan sesuai dengan normanorma serta peraturan-peraturan penyiaran yang berlaku b. Tantangan (threat) 1.) Mahalnya
pembiayaan
pengembangan
teknologi
pemantauan dan pengawasan isi siaran. 2.) Masih adanya hambatan dalam pengawasan isi siaran kaitannya dengan isi siaran lembaga penyiaran yang lebih menekankan pada kepentingan meraih tingginya rating siaran saja. Berdasarkan
pada
hasil
identifikasi
atas
faktor-faktor
lingkungan strategis tersebut, selanjutnya dilakukan interaksi faktor
untuk
merumuskan
strategi
pengembangan.
Strategi
pengembangan bidang pemantauan dan pengawasan penyiaran adalah sebagai berikut: 1. Strategi S-O (Comparative Advantage Strategy) Strategi pengembangan dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan kewenanan KPID Jawa Tengah dalam mengatur halhal yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan
33
penyiaran yang dibentuk dengan menggunakan kekuatan untuk meraih peluang (strategi keunggulan komparatif) adalah: a. Mengoptimalkan
peraturan
perundang-undangan
dan
kesadaran masyararkat untuk menggalang kerjasama dalam pengawasan dan pemantauan penyiaran. b. Meningkatkan kinerja pengelola bidang pengawasan dan pemantauan isi siaran. c. Mengoptimalkan
peraturan
perundang-undangan
pengawasan dan pemantauan penyiaran, kerjasama dan peran masyarakat dalam rangka memantau dan mengawasi isi siaran lembaga penyiaran. d. Mengoptimalkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan dan pemantuan isi siaran media penyiaran guna
menciptakan
pola
siaran
yang
sehat
dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. 2. Strategi S-T (Mobilization Strategy) Strategi dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan kewenanan KPID Jawa Tengah dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan penyiaran dengan
menggunakan
kekuatan
untuk
mengantisipasi
tantangan (strategi mobilisasi) adalah: a. Mengoptimalkan
peraturan
perundang-undangan
dalam
bidang penyiaran guna mengantisipasi hambatan dalam pengawasan dan pemantauan penyiaran. b. Mengoptimalkan kelompok
peran
masyarakat
lembaga-lembaga untuk
publik
mengantisipasi
dan
mahalnya
pembiayaan pengembangan teknologi informasi pengawasan dan pemantauan penyiaran. c. Meningkatkan
kesadaran
masyarakat
akan
pentingnya
pengawasan dan pemantuan penyiaran guna mengatasi mahalnya pembiayaan pengembangan teknologi informasi pengawasan dan pemantauan penyiaran.
34
3. Strategi W-O (Investmen/Divestment Stretagy) Strategi pengembangan dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan kewenanan KPID Jawa Tengah dalam mengatur halhal yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan penyiaran yang dibentuk dengan meminimalkan kelemahan dengan
menfaatkan
peluang
(strategi
investasi/divestasi
adalah: a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan dan pemantauan
penyiaran
memanfaatkan masyarakat,
lembaga
kerjasama
instansi
penyiaran
dengan
pemerintah
dengan
kelompok-kelompok dan
aparat
penegak
hukum. b. Meningkatkan minat masyarakat terhadap pengawasan dan pemantauan
penyiaran
dengan
memanfaatkan
perkembangan teknologi informasi. c. Mengoptimalkan teknologi yang dimiliki untuk memenuhi tuntutan pengawasan dan pemantauan yang aktual, akuran dan komprehensif dari masyarakat. 4. Strategi W-T (Status Quo Strategy) Strategi pengembangan dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan kewenanan KPID Jawa Tengah dalam mengatur halhal yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan penyiaran
dengan
meminimalkan
kelemahan
guna
mengantisipasi tantangan (strategi status quo) adalah: a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan dan pemantuan
penyiaran
untuk
mengantisipasi
mahalnya
pembiayaan pengembangan teknologi yang dipergunakan dalam pengawasan dan pemantauan penyiaran lembaga penyiaran. b. Meningkatkan pengembangan teknologi dan sistem dan meminimalkan
pembiayaan
pengembangan
teknologi
informasi. c. Meningkatkan minat masyarakat terhadap pengawasan dan pemantauan
penyiaran
lembaga
penyiaran
untuk
menghilangkan hambatan dalam pengawasan isi siaran
35
kaitannya dengan siaran lembaga penyiaran yang di dikte oleh rating siaran. Berdasarkan analisa SWOT tersebut diatas, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah: 1. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan isi siaran melalui pengawasan
langsung
kepada
lembaga
penyiaran
dan
pemantauan secara rutin dan berkelanjutan dengan alat pantau isi siaran. 2. Mengoptimalkan pelayanan yang mendorong terciptanya isi siaran lembaga penyiaran yang menunjukan jatidiri bangsa yang berdikari. 3. Melaksanakan pelayanan pengaturan sistem penyiaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Meningkatkan pelayanan dalam rangka pencapaian amanat undang-undang penyiaran. 5. Meningkatkan Pelayanan untuk
pemberdayaan masyarakat
dalam pengawasan isi siaran melalui pembentukan dan pemberdayaan kelompok kelompok masyarakat yang peduli penyiaran. 6. Melakukan
pelayanan
berbagai
upaya
dan
kegiatan
pengenalan dan pemahaman tentang penyiaran yang sehat dan bermartabat kepada masyarakat secara luas. 7. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya pada lembaga
penyiaran
melaui
pelatihan/bimtek/
sosialisasi/magang. 8. Meningkatkan kompetensi
pelayanan bagi seluruh SDM
bidang penyiaran.
D. Kebijakan Berdasarkan pada tiga perspektif pengembangan organisasi publik,
yaitu:
pengembangan
Posisional, dalam
Relasional
rangka
dan
mendukung
Kultural, tugas,
kebijakan
fungsi
dan
kewenanan KPID Jawa Tengah dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran adalah sebagai berikut:
36
1. Bidang Posisional. Kebijakan pengembangan dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan kewenanan KPID Jawa Tengah dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran dalam bidang posisional ditekankan pada penguatan organisasi sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagai suatu struktur formal dalam melakukan peran dan fungsinya untuk membangun reputasi (reputation building) institusi pemerintah secara komprehensif dan integratif. 2. Bidang Relasional Kebijakan dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan kewenanan KPID Jawa Tengah dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran
dalam
bidang
Relasional
adalah
pengembangan
hubungan kerjasama dan koordinasi sebagai sebuah sistem yang hidup diantara para pelaku penyiaran sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi. 3. Bidang Kultural Kebijakan dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan kewenanan KPID Jawa Tengah dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran dalam bidang kultural sebagai elemen pokok guna mengembangkan proses partisipasi masyarakat yang didasarkan pada norma dan etika serta peraturan perundang-udangan tentang penyiaran. Arah kebijakan yang digariskan oleh Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah mendasari pada tiga pendekatan diatas serta arah visi, misi, sasaran, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah adalah mengacu pada 3 bidang kewenangan utama yang dimiliki KPID yaitu Pengaturan Bidang Penyiaran, Pengawasan Bidang Penyiaran dan Pengembangan Bidang Penyiaran. Secara lebih terperinci arah kebijakan tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan isi siaran melalui pengawasan langsung kepada lembaga penyiaran dan pemantauan secara rutin dan berkelanjutan dengan alat pantau isi siaran.
37
2. Mengoptimalkan pelayanan yang mendorong terciptanya isi siaran lembaga penyiaran yang menunjukan jatidiri bangsa yang berdikari. 3. Melaksanakan pelayanan pengaturan sistem penyiaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Meningkatkan
pelayanan
dalam
rangka
pencapaian
amanat
undang-undang penyiaran. 5. Meningkatkan Pelayanan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan isi siaran melalui pembentukan dan pemberdayaan kelompok kelompok masyarakat yang peduli penyiaran. 6. Melakukan pelayanan berbagai upaya dan kegiatan pengenalan dan pemahaman tentang penyiaran yang sehat dan bermartabat kepada masyarakat secara luas. 7. Meningkatkan
kapasitas
dan
kapabilitas
sumber
daya
pada
lembaga penyiaran melaui pelatihan/bimtek/ sosialisasi/ magang. 8. Meningkatkan kompetensi
pelayanan bagi seluruh SDM bidang
penyiaran. Penjabaran strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah dapat diperinci dalam tabel sebagai berikut:
38
Tabel 4.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2028 NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN UMUM
(1) (2) (3) (4) (5) Misi 1. Mewujudkan Peningkatkan fungsi pengawasan dan pemantauan pada lembaga penyiaran 1 Pelayanan dalam Terciptanya isi siaran Meningkatkan Melaksanakan rangka mewujudkan yang sehat dan pengawasan dan pelayanan pengawasan dan bermartabat sesuai pemantauan isi Pengawasan pemantauan isi dengan norma dan siaran melalui penyiaran secara siaran yang sesuai kearifan lokal pengawasan komprehensif dengan norma dan langsung kepada kearifan lokal lembaga penyiaran dan pemantauan secara rutin dan berkelanjutan dengan alat pantau isi siaran Terciptanya isi siaran Mengoptimalkan Peningkatan lembaga penyiaran pelayanan yang pelayanan yang menunjukkan mendorong penciptaan isi jatidiri bangsa yang terciptanya isi siaran siaran yang berdikari lembaga penyiaran menunjukan jaridiri yang menunjukan bangsa yang jatidiri bangsa yang berdikari dengan berdikari pengawasan penyiaran yang utuh dan menyeluruh Misi 2. Mewujudkan fungsi pelayanan pengaturan penyelenggaraan sistem penyiaran yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 2 Pelayanan Terwujudnya Melaksanakan Peningkatan pengaturan bidang pelayanan pengaturan pelayanan pelayanan penyiaran sesuai bidang penyiaran pengaturan sistem pengaturan bidang dengan amanat yang handal penyiaran sesuai penyiaran dengan undang-undang No. dengan peraturan optimal 32 Tahun 2002 perundangan yang tentang Penyiaran. berlaku Tercapainya amanat Meningkatkan undang-undang pelayanan dalam penyiaran tentang rangka pencapaian pengaturan amanat undanginfrastruktur undang penyiaran penyiaran Misi 3. Mewujudkan pelayanan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan untuk menciptakan isi siaran yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal 3 Pelayanan Terwujudnya peran Meningkatkan Melaksanakan Pemberdayaan serta masyarakat Pelayanan untuk fasilitasi masyarakat dalam sebagai upaya pemberdayaan pemberdayaan rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam masyarakat secara penyiaran yang sehat, masyarakat dalam pengawasan isi intensif dalam adil dan bermartabat. rangka mewujudkan siaran melalui memantau siaran penyiaran yang sehat, pembentukan dan adil dan bermartabat pemberdayaan kelompok kelompok masyarakat yang peduli penyiaran
39
Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam bidang pengawasan isi siaran
Melakukan pelayanan berbagai upaya dan kegiatan pengenalan dan pemahaman tentang penyiaran yang sehat dan bermartabat kepada masyarakat secara luas
Meningkatkan pelayanan dalam upaya sosialisasi penyiaran yang sehat dan bermartabat kepada masyarakat luas
Misi 4. Melaksanakan pelayanan pengembangan sumber daya penyiaran berbasis kompetensi 4 Fasiltasi Peningkatan Terciptanya kualitas Meningkatkan Peningkatan kualitas dan dan kapasitas sumber kapasitas dan pelayanan kapasitas sumber daya bidang kapabilitas sumber pengembangan daya bidang penyiaran yang daya pada lembaga bidang penyiaran penyiaran. mempunyai basis penyiaran melaui secara menyeluruh kompetensi yang pelatihan/bimtek/ mencukupi sosialisasi/magang Meningkatnya Meningkatkan kualitas pelayanan kompetensi optimal SDM bidang pelayanan bagi penyiaran seluruh SDM bidang penyiaran
40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Rencana Program Dan Kegiatan Rencana program yang terdapatpadaSekretariat KPID ProvinsiJawa Tengah sesuaidengan RPJMD ProvinsiJawa Tengah adalah: 1. Program Pendudukung kegiatan Program ini merupakan program pendukung kegiatan yang ada di setiap
SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan dalam program ini antara lain: 1.)
Penyediaan jasa surat menyurat.
2.)
Jasakomunikasi, komunikasi sumberdaya air dan listrik.
3.)
Penyediaan
jasa
jaminan/premi
asuransi
barang
milik
daerah. 4.)
Penyediaan alat tulis kantor.
5.)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
6.)
Penuediaan komponen instalasi listrik/penerangan.
7.)
Penyediaan barang Peralatan rumah tangga
8.)
Penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang-
undangan. 9.)
Penyediaan makan dan minum.
10.)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah.
11.)
Jasa layanan perkantoran.
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. 1.)
Peningkatan sarana dan prasarana kantor.
2.)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
3.)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1.)
Peningkatan disiplin dengan penyediaan pakaian dinas.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1.)
Peningkatan
kapasitas
pendidikan formal.
sumber
daya
manusia
dengan
2. Program urusan wajib Program urusan wajib yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPID Provinsi
Jawa
Tengah
adalah
Urusan
Wajib
Komunikasi
dan
Informatika, yang terdiridari: a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Kegiatan Informasi
dan
dalam
program
Media
Massa
pengembangan
yang
akan
Komunikasi,
dilaksanakan
oleh
Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bidang Penyiaran sesuai bidang pelayanan pengembangan Penyiaran yang dilaksanakan oleh KPID Provinsi Jawa Tengah, antara lain: 1.)
Pengembangan sumberdaya bidang penyiaran
2.)
Literasi media kepada masyarakat.
3.)
Kajian isi siaran
b. Program Kerjasama Informasidan Media Massa Kegiatan dalam program Kerjasama Informasi dan Media Massa yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pengaturan dan Pengawasan bidang Penyiaran sesuai bidang pelayanan Pengaturan dan Pengawasan bidang Penyiaran yang dilaksanakan oleh KPID Provinsi Jawa Tengah antara lain: 1.)
Pemantuan penyiaran.
2.)
Fasilitasi proses perizinan lembaga penyiaran
3.)
Pengawasan isi siaran.
4.)
Pembentukan kelompok masyarakat peduli penyiaran
5.)
Penyebaranluasan
informasi
dan
peraturan-peraturan
tentang penyiaran kepada publik. B. Indikator Kinerja Indikator kinerja yang ada di Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah antara lain: 1. Pada program pendukung a. Meningkatnya Pelayanan Perkantoran b. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Kantor
42
c. Meningkatnya Disiplin Aparatur d. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program urusan wajib a. Persentase Pelayanan Pengaturan Bidang Penyiaran b. Persentase Pengembangan Bidang Penyiaran c. Persentase Kegiatan Lembaga Penyiaran yang Sesuai Dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 C. Kelompok Sasaran Kelompoksasaran yang menjadi prioritas dalam pembangunan bidang penyiaran adalah lembaga penyiaran, masyarakat Jawa Tengah, instansi pemerintah, instansi aparat penegak hukum, dan kelompokkelompok masyarakat. D. Pendaan Indikatif Pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPID bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan alokasi indikatif sebagaimana diperlihatkan oleh tabel 5.1.
43
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, IndikatorKinerja, KelompokSasaran, danpendanaanindikator Sekretariat KPID ProvinsiJawa Tengah
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran (3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan (5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: Penyediaan Jasa surat menyurat Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasajaminan/ premi asuransi barang milik daerah Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Penyediaan Peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Indikator Kinerja (outcome) dan kegiatan (output) (6)
Data capaian pada tahun tahun-1 awal perencanaan target Rp.(000) (9)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun-2 target
tahun-3
Rp.(000)
Target
tahun-4
Rp.(000)
target
tahun-5
Rp.(000)
target
(15)
Rp.(000)
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Unit Kerja Penanggung SKPD jawab target Rp.(000)
(7)
(8)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(16)
(17)
(18)
(20)
(21)
Meningkatnya Pelayanan Perkantoran
100%
12
2,756,644
12
3,032,308
12
3,335,539
12
3,669,093
12
4,036,002
60
16,829,587
Set KPID
Semarang
Tersedianya jasa surat menyurat
100%
12
29,095
12
32,005
12
35,205
12
38,725
12
42,598
60
177,628
Set KPID
Semarang
Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jaminan barang milik daerah
100%
12
342,540
12
376,794
12
414,473
12
455,921
12
501,513
60
2,091,241
Set KPID
Semarang
100%
1
183,000
Set KPID
Semarang
Tersedianya ATK
100%
12
286,000
12
314,600
12
346,060
12
380,666
12
418,733
60
1,746,059
Set KPID
Semarang
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan
100%
12
252,515
12
277,766
12
305,543
12
336,097
12
369,707
60
1,541,629
Set KPID
Semarang
100%
12
44,000
12
48,400
12
53,240
12
58,564
12
64,420
60
268,624
Set KPID
Semarang
Tersedianya peralatan rumah tangga
100%
12
55,000
12
60,500
12
66,550
12
73,205
12
80,526
60
335,781
Set KPID
Semarang
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
100%
12
19,980
12
21,000
12
22,000
12
24,000
12
26,000
60
112,980
Set KPID
29,975
1
32,973
1
36,270
1
39,897
1
43,886
5
(19)
Lokasi
44
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran (3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan (5)
Indikator Kinerja (outcome) dan kegiatan (output)
Data capaian pada tahun tahun-1 awal perencanaan target Rp.(000)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun-2
tahun-3
tahun-4
tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Unit Kerja Penanggung SKPD jawab target Rp.(000)
Lokasi
target
Rp.(000)
Target
Rp.(000)
target
Rp.(000)
target
Rp.(000)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
12
32,178
60
134,178
Set KPID
Semarang
12
822,824
60
4,566,749
Set KPID
Semarang
1,204,457
12
1,324,902
60
5,524,664
Set KPID
Semarang
1,316,140
100%
1,472,811
100%
6,289,083
Set KPID Set KPID
Semarang Semarang
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Penyediaan makan dan minum Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi di luar daerah Jasa layanan perkantoran
Tersedianya makan dan minuman Lancarnya rapatrapat koordinasi dan konsultasi
100%
12
21,978
12
24,176
12
26,593
12
100%
12
822,824
12
905,107
12
995,617
12
Tersedianya jasa layanan perkantoran
100%
12
904,926
12
995,419
12
1,094,960
12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
100%
100%
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraaan dinas/operasio nal Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor Peningkatan sarana dan prasarana kantor
Terpeliharanya gedung kantor
100%
5
451,000
3
496,100
4
545,710
4
600,281
4
660,309
20
2,753,400
Set KPID
Semarang
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional kantor Terpeliharanya peralatan kantor
100%
12
138,000
12
158,700
12
182,505
12
209,981
12
241,363
60
930,449
Set KPID
Semarang
100%
12
151,800
12
166,980
12
183,678
12
202,046
12
222,250
60
926,754
Set KPID
Semarang
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
100%
5
533,000
3
229,400
4
263,810
4
303,832
4
348,889
20
1,678,480
Set KPID
Semarang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
100%
100%
33.405
100%
Peningkatan Meningkatnya disiplin dengan disiplin aparatur penyediaan pakaian dinas
100%
1
22,000
1
1,273,800
100%
1,051,180
100%
1,175,703 100%
29,253 1,095,179
Kegiatan:
36.745
100%
40.420 100%
44.462
100%
48.908
100%
203.940
Set KPID
Semarang
1
32,210
5
134,312
Set KPID
Semarang
Kegiatan: 24,200
1
26,620
1
29,282
45
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran (3)
Kode
(4)
Program dan Kegiatan (5)
Indikator Kinerja (outcome) dan kegiatan (output)
(9)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun-2 target
target
(13)
(14)
Rp.(000)
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pendidikan formal
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyiaran
100%
12
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Meningkatnya kualitas isi siaran lembaga penyiaran di Jawa Tengah
202
210
44
50
45
40
35
30
30
68.55%
70%
75%
80%
85%
90%
90%
586.564 100%
645.220
(16)
Rp.(000)
(8)
100%
(15)
target
100%
533.240
(12)
Rp.(000)
tahun-5
(7)
100%
(11)
Target
tahun-4
100%
484.763
(10)
Rp.(000)
tahun-3
100%
(17)
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Unit Kerja Penanggung SKPD jawab target Rp.(000)
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(6)
Data capaian pada tahun tahun-1 awal perencanaan target Rp.(000)
709.742
(18) 100%
(19)
Lokasi
(20)
(21)
2.959.529
Set KPID
Semarang
167,890
Set KPID
Jawa Tengah
13.675.198
Set KPID
35 Kab/Ko se Jawa Tengah
Set KPID
Semarang
2,148,995
Set KPID
3,201,680
Set KPID
35 Kab/Ko se Jawa Tengah 35 Kab/Ko se Jawa Tengah
Kegiatan:
Pelayanan prima dalam rangka mewujudkan isi siaran yang sesuai dengan norma dan kearifan lokal.
Pelayanan pengaturan bidang penyiaran sesuai dengan amanat undang-
Terciptanya isi siaran yang sehat dan bermartabat sesuai dengan norma dan kearifan lokal
a. Jumlah lembaga penyiaran yang diawasi b. Jumlah teguran yang diberikan
Terciptanya isi siaran lembaga penyiaran yang menunjukkan jatidiri bangsa yang berdikari
Prosentase lembaga penyiaran yang mampu menunjukkan jatidiri bangsa yang berdikari
Terwujudnya pelayanan pengaturan bidang penyiaran yang handal
Prosentase pelayanan pengaturan penyiaran kepada lembaga penyiaran
Kegiatan: Pemantuan penyiaran
Meningkatnya kualitas isi siaran lembaga penyiaran Pengawasan isi Menurunya siaran pelanggaran terhadap peraturan peraturan penyiaran Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Menngkatnya pelayanan bidang penyiaran lembaga penyiaran
12
27,500
2.239.963
352,000
12
220
12
524,427
100%
100%
30,250
2.463.959
387,200
12
230
12
576,870
100%
33,275
2.710.355
425,920
12
240
12
634,557
100%
36,603
2.981.391
468,512
12
250
12
698,013
100%
40,263
60
3.279.530 1.150
515,363
60
767,814
100%
100%
Set KPID
46
35 Kab/Ko se Jawa Tengah
Tujuan
(1)
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran (3)
undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
Tercapainya amanat undangundang penyiaran tentang pengaturan infrastruktur penyiaran Pelayanan Terwujudnya Pemberdayaan peran serta masyarakat masyarakat dalam rangka sebagai upaya mewujudkan pemberdayaan penyiaran yang masyarakat sehat, adil dan dalam rangka bermartabat. mewujudkan penyiaran yang sehat, adil dan bermartabat
Kode
(4)
Program dan Kegiatan (5)
Indikator Kinerja (outcome) dan kegiatan (output) (6)
Data capaian pada tahun tahun-1 awal perencanaan target Rp.(000) (7)
(8)
(9)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun-2
tahun-3
tahun-4
tahun-5
target
Rp.(000)
Target
Rp.(000)
target
Rp.(000)
target
Rp.(000)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
60
775,973
60
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Unit Kerja Penanggung SKPD jawab target Rp.(000) (18)
(19)
Lokasi
(20)
(21)
Set KPID
35 Kab/Ko se Jawa Tengah
Kegiatan: Fasilitasi Proses Perizinan Prosentase lembaga penyiaran yang telah sesuai dengan amanat undangundang penyiaran Jumlah kelompok masyarakat pemantau isi siaran yang telah memberikan kontribusi pantauannya
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Terlaksananya pelayanan proses perizinan lembaga penyiaran Menngkatnya pelayanan bidang penyiaran lembaga penyiaran
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan isi siaran
60
583,000
60
641,300
60
705,430
853,570
300
3,559,273
68.55%
70%
75%
80%
85%
90%
90%
Set KPID
35 Kab/Ko se Jawa Tengah
35
35
35
35
35
35
35
Set KPID
35 Kab/Ko se Jawa Tengah
Kegiatan: Pembentukan kelompok masyarakat pemantau isi siaran Literasi media dikalangan pelajar dan mahasiswa
Meningkatnya kemampuan dan kompetensi kelompok masyarakat pemantau isi siaran Meningkatnya pemahaman pelajar dan mahasiswa dalam bidang penyiaran
6
308,000
6
338,800
6
372,680
6
409,948
6
450,943
30
1,880,371
Set KPID
35 Kab/Ko se Jawa Tengah
20
350,000
20
385,000
20
423,500
20
465,850
20
512,435
400
2,136,785
Set KPID
Jawa Tengah
47
Tujuan
(1)
Sasaran
(2) Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam bidang pengawasan isi siaran
Indikator Sasaran (3) Pelayanan Aduan masyarakat tentang pelanggaran isi siaran
Kode
(4)
Program dan Kegiatan (5) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Indikator Kinerja (outcome) dan kegiatan (output)
Data capaian pada tahun tahun-1 awal perencanaan target Rp.(000)
(6)
(7)
(8)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan isi siaran
100%
100%
(9)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun-2 target
Rp.(000)
(10)
(11)
100%
tahun-3 Target
Rp.(000)
(12)
(13)
100%
tahun-4 target
Rp.(000)
(14)
(15)
100%
tahun-5 target
Rp.(000)
(16)
(17)
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Unit Kerja Penanggung SKPD jawab target Rp.(000) (20)
(21)
100%
Set KPID
35 Kab/Ko se Jawa Tengah
402,628
1.676.903
Set KPID
35 Kab/Ko se Jawa Tengah
402,628
1.678.903
Set KPID
35 Kab/Ko se Jawa Tengah
Set KPID
35 Kab/Ko se Jawa Tengah
35 Kab/Ko se Jawa Tengah 35 Kab/Ko se Jawa Tengah
100%
(18) 100%
(19)
Lokasi
Kegiatan:
Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya bidang penyiaran
Terciptanya kualitas dan kapasitas sumber daya bidang penyiaran yang mempunyai basis kompetensi yang mencukupi
Prosentase pelayanan peningkatan Sumber daya bidang penyiaran yang memiliki kompetensi bidang penyiaran
Kegiatan Kajian dan Analisa Hasil Pemantauan penyiaran Jawa Tengah Kegiatan Dialog Interaktif di Radio atau Televisi tentang Isu-isu Penyiaran
Tersedianya hasil kajian dan anasila hasil pemantaun penyiaran
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM bidang penyiaran
275,000
Terselenggaranya dialog interaktif tentang isu-isu penyiaran
15
100%
100%
275,000
411.194
302,500
15
100%
302,500
452.313
332,750
15
100%
332,750
547.299
366,025
15
100%
366,025
602.029
15
100%
662.232
100%
2.761.419
Kegiatan: Peringatan hari Terfasilitasinya Penyiaran peringatan hari penyiaran nasional Peningkatan Terselenggaranya Koordinasi koordniasi Bidang bidang penyiaran Penyiaran
385,000
423,500
465,850
512,435
563,679
2.350.464
Set KPID
330,000
363,000
399,300
439,230
483,153
2.014.683
Set KPID
48
Tujuan
(1)
Sasaran
(2) Meningkatnya kualitas pelayanan optimal SDM bidang penyiaran
Indikator Sasaran (3) Pelayanan optimal SDM bidang penyiaran
Kode
(4)
Program dan Kegiatan (5)
Indikator Kinerja (outcome) dan kegiatan (output) (6)
Program Peningkatan Pengembangan kualitas SDM Komunikasi, bidang penyiaran Informasi Dan Media Massa Kegiatan: Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas smd aparatur
Data capaian pada tahun tahun-1 awal perencanaan target Rp.(000) (7)
(8)
100%
100%
(9)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan tahun-2 target
Rp.(000)
(10)
(11)
100%
452,313
tahun-3 Target
Rp.(000)
(12)
(13)
100%
497,545
tahun-4 target
Rp.(000)
(14)
(15)
100%
547,299
tahun-5 target
Rp.(000)
(16)
(17)
100%
602,029
Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra Unit Kerja Penanggung SKPD jawab target Rp.(000) (18) 100%
662,232
(19)
Lokasi
(20)
(21)
100%
Set KPID
35 Kab/Ko se Jawa Tengah
2.761.418
Set KPID
35 Kab/Ko se Jawa Tengah
49
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang
digunakan
untuk
menilai
keberhasilan
pencapaian
tujuan
organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja dalam sebuah organisasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Indikator kinerja yang didukung oleh suatu sistem pengumpulan dan pengelolahan data yang kinerja yang memadahi, akan dapat memberikan arah organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja sebenarnya tidak hanya dapat digunakan pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban saja, namun indikator kinerja juga
dapat
menjadi
komponen
yang
sangat
penting
pada
saat
perencanaan kinerja. Dengan
adanya
indikator
kinerja,
perencanaan
sudah
mempersiapkan alat ukur yang akan yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.
Pada
bagian
ini
akan
ditampilkan
indikator
kinerja
SKPD
Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasikan bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi
langsung
pada
pencapain
tujuan
dan
saran
dalam
rancangan awal RPJMD. Table 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
(1) 1
2
3
Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
(2) Persentase kegiatan lembaga penyiaran yang sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran Persentase pelayanan pengaturan bidang penyiaran
(3) 68,55%
(4) 70%
(5) 75%
(6) 80%
(7) 95%
(8) 100%
(9) 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase pengembangan bidang penyiaran
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Indikator
Target capaian setiap tahun
51
BAB VII PENUTUP Upaya mewujudkan sistem dan kerangka penyiaran yang sehat dan bermartabat
bagi
masyarakat
serta
bermanfaat
dalam
ikut
serta
mencapai tujuan pembangunan yang bermuara pada terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama dalam setiap tingkat kepemerintahan. Keberhasilan pembangunan bidang penyiaran sangat ditentukan oleh partisipasi semua pihak, serta sangat tergantung pula pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para penyelenggara dan pelaku penyiaran. Rencana
Strategis
Sekretariat
KPID
Provinsi
Jawa
Tengah
merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang akan dilaksanakan selama tahun 2013 – 2018. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional, Sekretariat KPID Provinsi Jawa
Tengah
akan
melakukan
perubahan-perubahan
demi
kesempurnaan rencana strategis ini. Rencana Strategis ini untuk selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah dalam setiap tahun anggaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Pada saat Rencana strategis Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan, maka renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja pada periode selanjutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 dan mengacu RPJMN Tahun 2015 – 2019. Kepala Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah
Drs. Agus Heru Aryanto NIP. 19580819 198603 1 019
