DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika... 5

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN ............................................................ 1.1 Latar Belakang ......................................................... 1.2 Landasan Hukum...................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................. 1.4 Sistematika ..............................................................

1 1 3 4 5

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPA TAHUN 2009 2.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Aceh .................................................. 2.2 Isu Strategis dan Masalah Mendesak .........................

7

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN.............................................. 3.1 Kondisi Ekonomi Aceh Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010 ............................................................. 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012 ................................... 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah................................ 3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.............................. 3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .................. 3.4.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Aceh .............................................................. 3.4.3 Arah Kebijakan Belanja Aceh ............................ 3.4.4 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Aceh .............................................................. 3.4.5 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Aceh ........ BAB IV

7 17 36 36 41 48 50 51 56 57 60 63

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 .................................................................

64

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ACEH .............................................................................

85

BAB VI

PENUTUP ......................................................................

197

i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi menjadi beberapa tahapan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Dokumen

perencanaan

jangka

panjang

dituangkan

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

dan Rencana

Pembangunan Tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Khusus untuk Pemerintah Aceh sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh. Rencana kerja tahunan pemerintah daerah ini disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Proses penyusunan RKPA mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 21 Tahun 2007, yang akan menjadi landasan dalam penyusunan RAPBA setiap tahunnya. Substansi RKPA mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Aceh, prioritas pembangunan Aceh, rencana kerja dan pendanaannya. RKPA memuat kebijakan publik dan arah pembangunan Aceh selama setahun, yang diharapkan dapat

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2011

1

menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Tahun 2011 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 dari dokumen induk RPJM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007-2012, sehingga dalam penyusunan RKPA Tahun 2011 merupakan penjabaran dari RPJM 2007-2012 dan juga sebagai tindak lanjut dari RKPA tahun 2010, dalam rangka mewujudkan pencapaian

sasaran

pelaksanaan,

melalui

7

(tujuh)

agenda

prioritas

pembangunan sebagai berikut : 1. Penguatan pemerintahan, politik dan hukum. 2. Pemberdayaan ekonomi, kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. 3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur investasi. 4. Pembangunan pendidikan yang bermutu dan merata. 5. Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas. 6. Pembangunan agama, sosial dan budaya. 7. Penanganan dan pengurangan resiko bencana. Ketujuh prioritas di atas merupakan satu kesatuan yang komprehensif, terintegrasi dan saling terkait antara satu prioritas dengan proiritas yang lain dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan yang fundamental pada berbagai bidang ke arah yang lebih baik. Implementasi prioritas pemerintahan Aceh akan disinergiskan dengan 11 prioritas Nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RPJMN 2010-2014 yaitu : 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola 2. Pendidikan 3. Penanggulangan kemiskinan 4. Ketahanan pangan 5. Infrastruktur 6. Iklim investasi dan iklim usaha 7. Energi 8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 9. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Pasca konflik 10. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi


2

Prioritas lainnya : 1. Bidang Politik Hukum dan Keamanan 2. Bidang Perekonomian 3. Bidang Kesejahteraan Masyarakat 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom propinsi atjeh dan perubahan peraturan pembentukan propinsi sumatera utara 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


3

11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh; 12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 tahun 2010 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Aceh

(RPJMA)

Tahun 2007-2012; 15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 640/751/SJ, tanggal 12 Maret 2009, perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan

dari penyusunan RKPA Tahun 2011 adalah

sebagai berikut : 1. Menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Aceh dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2011; 2. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh, DPRA, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan Aceh sesuai dengan potensi dan permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi masyarakat maupun Pemerintah Aceh. 3. RKPA 2011 ini merupakan penjabaran program tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Aceh (RPJMA) yang merupakan dokumen penafsiran dari Visi dan Misi Gubernur.


4

4. Sebagai kebijakan, karena mencerminkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan

pembangunan

sesuai

kebutuhan

masyarakat

dan

mensejahterakan rakyat. 5. Untuk

mewujudkan

sinergisitas

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efesiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. 1.4.

Sistimatika RKPA Tahun 2011 RKPA Tahun 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

BAB II

:

:

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika

EVALUASI

HASIL

PELAKSANAAN

RKPA

TAHUN 2009 2.1

Evaluasi

Pencapaian

Kinerja

Indikator

Makro

Pembangunan Aceh 2.2 BAB III

:

Isu Strategis dan Masalah Mendesak

RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1

Kondisi Ekonomi Aceh Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010

3.2

Tantangan dan Prospek Perekonomian Aceh Tahun 2011 dan Tantangan pada tahun 2012

3.3

Arah Kebijakan Ekonomi Aceh

3.4

Arah Kebijakan Keuangan Aceh 3.4.1

Arah Kebijakan Pendapatan Aceh


5

3.4.2

Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Aceh

3.4.3

Arah Kebijakan Belanja Aceh

3.4.4

Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Aceh

3.4.5

Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif)

Kerangka

Pendanaan

Pembangunan Aceh. BAB IV

:

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2011

BAB V

:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ACEH

BAB VI

:

PENUTUP


6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPA TAHUN 2009 2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Aceh Pelaksanaan pembangunan tahun 2009 merupakan tahun ketiga dalam RPJMA 2007-2012 memberikan kemajuan yang berarti dalam pelaksanaan tujuh agenda pembangunan yaitu : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan; Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber daya Energi Pendukung Investasi; Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar; Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan; Pembangunan Syari’at Islam, Sosial dan Budaya; Penciptaan Pemerintah yang Bersih serta Penyehatan Birokrasi Pemerintahan serta agenda Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana. Pencapaian kinerja pelaksanaan Prioritas Pembangunan tahun 2009 secara

umum

dapat

dinilai

dari

perkembangan

beberapa

indikator

pembangunan. Salah satu indikator pembangunan terpenting adalah aspek ekonomi makro, yang meliputi beberapa variabel seperti pertumbuhan PDRB, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, laju inflasi dan PDRB per kapita. Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 05/02/11/Th.IV tanggal 10 Februari 2010 yang diterbitkan oleh BPS Aceh, bahwa jika diukur dari kenaikan PDRB, perekonomian Aceh pada tahun 2009 secara keseluruhan (termasuk migas) mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,58% terhadap tahun 2008. Penyebab utama pertumbuhan negatif (kontraksi) tersebut adalah akibat semakin menurunnya nilai perolehan yang berasal dari subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang tumbuh -49,24%, serta dari subsektor industri pengolahan yang tumbuh -6,06%. Peranan sektor minyak dan gas bumi masih dominan

terhadap

pembentukan

PDRB

Aceh,

sehingga

perubahannya

berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Adapun nilai PDRB Aceh pada tahun 2009 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000


7

adalah sebesar 32,18 trilyun rupiah, sedangkan Atas Dasar Harga Berlaku adalah sebesar 70,76 trilyun rupiah. Berdasarkan sumber data seperti yang disebutkan diatas, pada tahun 2009 PDRB Aceh tanpa migas justru tetap tumbuh positif sebesar 3,92 % lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang tumbuh hanya sebesar 1,88 %. Pada tahun 2009, semua sektor non migas tumbuh positif dimana sektor Listrik dan Air Bersih mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 27,07%, dan diikuti oleh sektor Keuangan, Persewaan, Jasa perusahaan (9,61%), Industri Pengolahan Tanpa Migas (5,03%), Pengangkutan dan Komunikasi (4,86%), Jasa-jasa (4,68%), Perdagangan Hotel dan Restoran (3,28), Bangunan (3,16%), Pertanian (3,09%), Pertambangan dan Pengggalian Tanpa Migas (1,38%). Walaupun sektor Pertanian mengalami pertumbuhan yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, akan tetapi dalam struktru ekonomi Aceh sektor ini merupakan penyumbang utama terhadap PDRB Aceh tanpa migas yaitu sebesar 27,40% (dengan migas) atau 33,69% (tanpa migas). Sedangkan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB 2009 yaitu sebesar 14,73% (dengan migas) dan 18,11% (tanpa migas). Laju pertumbuhan PDRB Aceh Tahun 2008 dan 2009 menurut lapangan usaha (sektor-sektor) secara lebih terinci dapat dilihat pada Tabel II.1.1 dibawah ini :


8

Tabel II.1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Aceh Selama Tahun 2008 s.d 2009 Menurut Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan (persen)

LAPANGAN USAHA 1. 2.

3.

2008

2009**

(2) 0,81

(3) 3,09

Pertambangan dan Penggalian - Tanpa Gas

-27,31

-49,24

-1,01

1,38

Industri Pengolahan

-7,73

-6,06

3,57

5,03

(1) Pertanian

-

Tanpa Gas

4.

Listrik dan Air Bersih

12,73

27,07

5.

Bangunan

-0,85

3,16

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan Jasa – Jasa

4,59

3,28

1,38

4,68

5,16

9,61

1,21

4,68

PDRB

-5,27

-5,58

PDRB TanpaMigas

1,88

3,92

7. 8. 9.

Sumber : BPS Aceh Catatan : *) angka sementara **) angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi langsung terhadap Tingkat Pengangguran

Terbuka

(TPT)

dan

tingkat

Kemiskinan.

Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2008, telah memberi dampak terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Pada tahun 2009 (kondisi bulan Agustus) TPT Aceh adalah sebesar 8,71 %, mengalami penurunan sebesar

0,85 % bila

dibandingkan dengan kondisi tahun 2008 (pada periode yang sama) yang mencapai 9,56 %.


9

Perkembangan TPT di Aceh selama 4 tahun terakhir diperlihatkan pada Tabel II.1.2 dibawah ini: Tabel. II.1.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Aceh Selama Periode 2006 – 2009

TAHUN

Tingkat Pengangguran (%)

2006

10,43

2007

9,84

2008

9,56

2009

8,71

Sumber : BPS Aceh (Berita Resmi Statistik No.05/02/11/Th.V, 10 Februari 2010

Jumlah angkatan kerja di Aceh pada media Agustus 2009 mencapai 1,89 juta orang, terjadi penambahan sekitar 104 ribu orang dari kondisi tahun 2008 yaitu sebesar 1,79 juta orang, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2009 adalah sebanyak 1,73 juta orang atau bertambah sekitar 110 ribu orang dari tahun 2008 yaitu sebanyak 1,62 juta. Jika diamati perkembangan TPT pada tahun 2009 yang mengalami penurunan sebesar 0,85% bila dibandingkan dengan tahun 2008, hal ini disebabkan karena pada tahun 2009 persentase lapangan kerja yang tercipta meningkat lebih tinggi dari persentase peningkatan jumlah angkatan kerja. Laju penurunan TPT yang terjadi selama beberapa tahun terakhir merupakan dampak meningkatnya kesempatan kerja dan semakin luasnya lapangan usaha yang tercipta. Penurunan TPT tersebut juga tidak terlepas dari akibat semakin terbukanya akses masyarakat terhadap permodalan baik melalui stimulan pemerintah maupun dari kredit perbankan. Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit modal usaha di Aceh tumbuh 37,16% tahun 2009. Disamping itu, meningkatnya berbagai sarana dan prasarana ekonomi telah menyebabkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap pasar sehingga


10

mampu

mendorong

aktifitas

masyarakat

dalam

akselerasi

aktivitas

perekonomian daerah. Meningkatnya lapangan kerja tersebut juga ditandai dengan semakin banyaknya tumbuh unit-unit usaha kecil dan menengah baik oleh pelaku-pelaku lokal maupun tumbuh melalui kemitraan dengan para pelaku usaha luar daerah. Disamping tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2009 juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Aceh sebesar 892 ribu orang atau sekitar 21,80 persen dari total penduduk. Pada tahun 2009 jumlah orang miskin di Aceh mengalami penurunan sekitar 77 ribu orang, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2008 yang jumlahnya mencapai sekitar 969 ribu orang ( 23,53 %). Penurunan jumlah penduduk miskin yang terjadi pada tahun 2009 tersebut tidak terlepas dari dampak pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan selama tahun 2009 disamping meningkatnya aktivitas masyarakat dalam akselerasi pembangunan diberbagai sektor. Perkembangan penduduk miskin di Aceh selama 3 tahun terakhir (periode 2007-2009) dapat dilihat pada Tabel. II.1.3 Tabel. II.1.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Aceh Selama Periode 2007-2009

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)

Persentase Penduduk Miskin (%)

2007

1.083,6

26,65

2008

956,7

23,53

2009

892,9

21,80

Sumber : BPS Aceh tahun 2009

Fenomena penduduk miskin di Aceh tidak jauh berbeda dengan daerah lain, dimana penduduk miskin lebih banyak berkonsentrasi di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai


11

24,34% sedangkan diperkotaan mencapai 15,44% dari total penduduk miskin di Aceh. Tingginya penduduk miskin di pedesaan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah masih rendahnya tingkat pendidikan, minimnya infrastruktur pendukung, serta terbatasnya akses terhadap arus informasi. Untuk Bidang Pendidikan, ada beberapa indikator makro pembangunan daerah yang digunakan untuk melihat pencapaian kinerja pembangunan yaitu : Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Melek Huruf, dan Angka Rata-rata Lama Sekolah. APK penduduk 7-12 tahun pada tingkat Sekolah Dasar (SD/MI/SDLB) pada tahun 2008/2009 masing-masing mencapai 110% dan APM mencapai 95,50%, yang pada tahun sebelumnya (2007/2008), APK mencapai 116,50% dan APM juga sebesar 116,50%. Peningkatan APM diikuti dengan penurunan APK, yang disebabkan oleh semakin sadarnya orang tua untuk memasukkan anaknya ke lembaga PAUD dan semakin ketatnya aturan penerimaan murid baru. Penyebaran lembaga pendidikan dasar (SD/MI) yang merata merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan APK/APM di tingkat sekolah dasar. Di seluruh Aceh terdapat 3.848 unit sekolah tingkat dasar, yang terdiri dari 2.886 SD dan 502 MI. Dilihat dari jumlah desa sebanyak 6.414 desa, maka perbandingan antara sekolah dan desa adalah 1:2, artinya di setiap 2 (dua) desa terdapat 1 (satu) unit sekolah dasar (SD/MI). Dari segi proporsi terlihat bahwa jumlah SD lebih besar dari jumlah MI, dengan komposisi masing-masing adalah 85% dan 15%. Salah satu kebijakan pokok dalam Renstra Pendidikan Nasional adalah memberi kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang seluasluasnya bagi seluruh masyarakat yang diwujudkan melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun. Hal ini dimungkinkan dengan adanya penyebaran lembaga pendidikan dasar dan juga tenaga pengajar dalam jumlah yang cukup banyak hingga ke daerah-daerah terpencil. Namun kondisi saat ini, sebaran lembaga pendidikan menengah pertama (SMP/MTs/SMPLB) masih belum memadai, dimana di provinsi Aceh hanya terdapat 972 unit, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Bila dibandingkan dengan jumlah Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2011

12

kecamatan yang jumlahnya 273 unit, maka rasio kecamatan dan sekolah adalah 1:3, yang artinya di setiap 1 kecamatan terdapat 3 (tiga) sekolah. Namun angka ini tidaklah serta merta dapat menunjukkan pemerataan lembaga pendidikan, karena penyebarannya masih terkonsentrasi di daerah-daerah perkotaan. Jumlah ini sedikitnya mempengaruhi capaian APK/APM penduduk, dimana APK penduduk 13-15 tahun pada tingkat SMP/MTs/SMPLB tahun 2009 masingmasing mencapai 101,28% dan APM sebesar 92,59%. Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin rendah partisipasi masyarakat (APK/APM). Pada tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat, APK penduduk usia 16–18 tahun pada jenjang SMA/MA/SMK termasuk Paket C masing hanya mencapai 74,75%, yang pada tahun sebelumnya hanya sebesar 73,60%. Rendahnya APK SMA/MA/SMK disebabkan oleh minimnya lembaga, dimana saat ini di seluruh Aceh hanya terdapat 333 SMA/SMALB, 80 SMK (termasuk SMK Kecil/Kelas Jauh), dan 173 SMA. Sedangkan angka melek huruf, pada tahun 2009 telah mencapai angka 97% meningkat sedikit dari 96,20% di tahun 2008. Tetapi untuk angka rata-rata lama sekolah, masih perlu peningkatan karena angka pada tahun 2009 baru 8,9 tahun hanya meningkat sedikit dari 8,5 tahun di tahun 2008. Diharapkan pada tahun 2012, angka rata-rata lama sekolah dapat mencapai 12 tahun sesuai dengan target RPJMA 2007-2012. Untuk bidang kesehatan, ada 2 indikator makro yang dipakai untuk mengukur pencapaian kinerja pembangunan daerah yaitu: Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Usia Harapan Hidup. Angka Kematian Bayi di Aceh pada Tahun 2008 sebesar 37/1000 lahir hidup. Angka ini masih dibawah Angka Kematian Balita nasional yaitu sebesar 35/1000 lahir hidup.

Target yang ingin dicapai

sesuai dengan RPJM Aceh yaitu 26/1000 Lahir Hidup. Ini berarti bahwa secara pencapaian target RPJM dan secara pencapaian nasional belum tercapai. Angka Kematian bayi pada Tahun 2008 yaitu 1.031 jiwa yang berarti terjadi peningkatan jumlah kasus kematian bayi jika dibandingkan dengan Tahun 2007 yaitu sebesar 849 jiwa. AKB terbesar yaitu pada Kabupaten Aceh Tamiang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2011

13

dengan penyebab terbesar yaitu Berat Badan lahir Rendah (BBLR) sebanyak 60 kasus. Angka atau kasus terendah di Kota Sabang. Secara keseluruhan, kematian bayi di Aceh disebabkan karena BBLR sebanyak 178 kasus, asfiksia sebanyak 180 kasus, tetanus sebanyak 4 kasus, infeksi sebanyak 14 kasus dan lain-lain sebanyak 279 kasus.

Faktor utama

penyebab tingginya angka kematian bayi tak terlepas dari kinerja tenaga kesehatan yang belum optimal dan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan bagi bayi. Untuk Usia Harapan Hidup penduduk Aceh, pada Tahun 2008 yaitu 68,3 tahun. Jika dibandingkan dengan angka usia harapan hidup tahun 2009 terjadi peningkatan, yaitu 68,5 tahun, tetapi angka ini belum mencapai target yaitu 68,9 tahun. Angka harapan hidup di Aceh yang tertinggi yaitu kabupaten Bireuen, hal ini bias disebabkan karena pola hidup masyarakat yang sehat dan sudah tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan. Target yang ingin dicapai dalam RPJM 2007-2012 yaitu 70 tahun. Target tersebut sangat penting dicermati melalui upaya-upaya peningkatan kegiatan program yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Salah

satu sasaran pokok pembangunan kesejahteraan sosial adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kemajuan kondisi sosial

masyarakat terutama PMKS tercermin pada indikator sosial, yaitu jangkauan pelayanan sosial, penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian, keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik aceh. Jumlah penyandang masalah sosial di Aceh tahun 2008 adalah 1.146.040 jiwa. Untuk penunjang keberhasilan dalam menurunkan angka PMKS ini, maka salah salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu menggali dan


14

memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dimiliki masyarakat Aceh. Di bidang pemberdayaan perempuan, bila dilihat dari persentase perempuan di lembaga pemerintah, pada tahun 2009 angkanya mencapai 34,5%. Angka ini telah menunjukkan bahwa eksistensi perempuan di lembaga pemerintah telah mencapai angka yang memadai meskipun posisi jabatan struktural bagi perempuan masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan antara lain masih kurangnya pemahaman tentang gender di lembaga pemerintahan. Secara lengkap tentang capaian kinerja pada tahun 2009 dan target yang ingin dicapai pada RPJMA (tahun 2012) dapat dilihat pada tabel I.1.4 berikut:


15

Tabel II.1.4 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi Aceh

NO

Indikator*)

Kondisi Thn 2008

Target Kondisi Thn 2009

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tingkat Pencapaian thd Target RPJMA (2012) (6)

Kondisi yang dicapai Thn 2009

1

Pertumbuhan PDRB

1.88%

4.5

3.92

7%

2

Laju inflasi Prov/Kab/Kota

11.93%

7

3.72

3

3

PDRB berlaku (Triliun)

73.53

75.25

70.76

80

4

PDRB konstan Tahun 2000 (Triliun)

34.09

36.50

32.18

40

5

PDRB per kapita (ADHB/juta)

17.12

17.5

16.22

20

6

Jumlah Penduduk (Jiwa)

4.293.915

4.316.242

4.363.477

4.507.161

7

Jumlah Penduduk (KK) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD SMP SMU Angka Partisipasi Kasar (APK) SD SMP SMU Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka kelangsungan hidup bayi Angka usia harapan hidup Jumlah Penyandang Masalah Sosial Persentase jumlah perempuan di lembaga pemerintah Angka partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka (%)

969.662

1.001.591

8 9 10 a. b. c. 11 a. b. c. 12 13 14 15 16 17 18 19

939.189 23.53 3,41

22 0,52

21.80 1,66

16.00 1.66

116.50 89.49 68.50

109.00 93.00 70.75

95.50 92.59 70.26

96.50 95.44 82

116.50 97.16 73.60 96.20 8.5

109.00 100.50 73.75 98.40 9.00

110 101.28 74.75 97.00 8.90

100 103.50 92.00 99.00 12.00

68.30 1.146.040

68.90

68.50

69.20

1.621.998 9.56

1.735.537 8

2.929 1.732.561 8.71

2.092.845 7.5


16

2.2. Isu Strategis dan Masalah Mendesak A. Bidang Ekonomi Ada beberapa isu strategis dan mendesak yang menjadi agenda untuk diprioritaskan penanganannya pada tahun 2011, diantaranya yang terpenting adalah masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran jika ketiga indikator tersebut dibandingkan dengan rata-rata nasional. Ketiga indikator makro tersebut berkaitan langsung terhadap gambaran aktifitas perekonomian dan kehidupan social masyarakat. Adapun isu strategis pertama adalah bahwa, pertumbuhan ekonomi Aceh walaupun pada tahun 2009 kenaikan sebesar 3,92 % jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya tumbuh sebesar 1,82%, namun masih dibawah tingkat pertumbuhan nasional yaitu sebesar 4,50%. Disamping itu jika dilihat dari perkembangannya selama beberapa tahun terakhir (2006-2009), pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukan tren yang fluktuatif dimana tingkat resistensinya terhadap goncangan ekonomi global masih tergolong labil akibat belum didukung oleh struktur ekonomi yang kuat. Perubahan harga jual komoditi migas dan produk pertanian dipasaran dunia sangat mempengaruhi nilai sumbangan produk yang paling dominan dalam struktur PDRB Aceh tersebut. Hal ini disebabkan karena ekspor kedua sektor ini masih dalam bentuk bahan mentah (row material), dengan kata lain sangat tergantung pada respon pasar global dan kondisi industri diluar negeri. Disamping itu, nilai tambah yang diperoleh dari hasil ekspor komoditi dimaksud juga masih sangat kecil.

Isu strategis kedua adalah tingginya tingkat kemiskinan, dimana jumlah penduduk miskin di Aceh pada tahun 2009 yaitu berjumlah 892,9 ribu jiwa atau 21,80 persen sedangkan nasional adalah sebesar 14,15 persen. Disamping itu, dilihat dari penyebarannya penduduknya miskin di Aceh lebih dominan berada dipedesaan yaitu 710,7 ribu jiwa (79,60%) atau 24,37% penduduk desa tergolong katagori miskin. Sedangkan penduduk miskin yang berada diperkotaan adalah sebanyak 182,2 ribu jiwa (20,40%) atau (15,44%) penduduk kota tergolang katagori pembangunan

miskin. Hal

belum

ini mencerminkan bahwa

memberikan

pengaruh

signifikan


dampak dari

terhadap

tingkat

17

kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu sasaran pembangunan pada tahun 2011 perlu difokuskan di pedesaan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Sedangkan

isu

strategis

ketiga

adalah

masih

tingginya

tingkat

pengangguran terbuka. Walaupun tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada tahun 2009 mengalami penurunan, namun kondisi tersebut tergolong masih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada tahun 2008 adalah sebesar 7,87 persen. Dampak pembangunan terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang terjadi pada tahun 2009 di Aceh belum mampu menurunkan tingkat pengangguran

sehingga

setara

dengan

tingkat

pengangguran

nasional.

Penyebabnya antara lain adalah lambannya pertumbuhan investasi terutama sektor industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja, disamping belum berkembangnya sektor dunia usaha lainnya. B. Bidang Sarana Dan Prasarana Beberapa isu strategis dan permasalahan mendesak yang menjadi agenda prioritas pembangunan Bidang Sarana Prasarana untuk ditangani pada tahun 2011, sebagai berikut: 1. Bina Marga dan Cipta Karya Prasarana jalan yang tersedia di Aceh sepanjang 3.630,69 km, terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.782,78 km dan jalan provinsi sepanjang 1.847,91 km. pada akhir tahun 2009, persentase kondisi baik jalan nasional sebesar 62,14 persen dan jalan provinsi sebesar 44,31 persen. Kondisi jalan nasional dan jalan provinsi di Aceh sejak tahun 2008 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada Tabel 2.2.1


18

Tabel 2.2.1 Kondisi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi

No. 1

2

Kondisi Jalan

Nama Ruas/ Kondisi Jalan Nasional Baik Rusak Ringan Rusak Berat Belum Tembus Jalan Provinsi Baik Rusak Ringan Rusak Berat Belum Tembus

2008 Km 1.782,78 911,53 649,75 221,50 0,00 1.847,91 510,51 576,33 594,98 166,09

2009 % 100 51,13 36,45 12,42 0,00 100 27,63 31,19 32,20 8,98

Km 1.782,78 1.107,80 489,85 175,13 0,00 1.847.91 818,86 569,38 389,67 70,00

% 100 62,14 27,48 9,82 0,56 100 44,31 30,81 21,09 3,79

Berdasarkan tabel di atas, kondisi jalan yang menghubunngkan antar wilayah/kawasan di Aceh yang masih kurang memadai (rusak ringan dan berat) sebesar 44,73 persen dari total panjang jalan Aceh 3.630,69 km, dimana ruas jalan nasional sepanjang 1.782,78 km, dalam kondisi belum tembus sepanjang 10 km (0,56 %), sedangkan jalan provinsi sepanjang 1.847,91 km yang belum tembus sepanjang 70 km (0,79 %). Kebijakan pembangunan jalan pada tahun 2011 dilakukan percepatan pengembangan jaringan jalan di seluruh Provinsi Aceh dan Pembangunan Highway Banda Aceh – Batas Sumut, untuk peningkatan pelayanan publik. 2. Pengairan Sungai-sungai di Aceh dibagi menjadi 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai (DAS), saat ini kondisi beberapa DAS semakin memprihatinkan. Kerusakan DAS mencapai 46,40 persen atau 714.724 hektar dari 1.524.624 hektar dari total luas DAS. Kawasan DAS yang kritis dan terjadi di Wilayah Pantai Timur, seperti DAS Krueng Aceh, DAS Krueng Peusangan dan DAS Krueng Jambo Aye, diperkirakan kerusakan rata-rata di atas 70 persen. Kerusakan terparah terjadi di area DAS Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2011

19

Krueng Aceh yang semula luasnya lebih kurang 207.740 hektar, dimana pada akhir tahun 2009 luas tutupan lahan area DAS tersebut tersisa hanya 172.370 hektar . DAS Krueng Peusangan yang semula luasnya lebih kurang 297.080 hektar, tahun 2009 luasan lahannya mencapai 235.975 hektar. Selanjutnya DAS Krueng Jambo Aye semula luasan lahannya mencapai 533.816 hektar, sekarang hanya mencapai 485.955 hektar. Dengan kondisi tersebut hampir setiap tahun terjadi bencana banjir di beberapa wilayah yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian materiil, terutama lahan-lahan pertanian banyak yang rusak. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya air, Aceh mempunyai 1.176 Daerah Irigasi (DI) yang mengairi lahan sawah 384.171 ha. Terdiri dari kewenangan nasional 13 DI seluas 120.921 ha, kewenangan provinsi

44 DI

seluas 76.647 ha dan kewenangan kabupaten/kota 1.119 di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.2.2 Tabel 2.2.2 Kondisi Infrastruktur Irigasi di Provinsi Aceh No.

Irigasi

Ha

Baik

Kondisi Sedang

Rusak

1.

Kewenangan Pusat

120.921

70 %

20 %

10 %

2.

Kewenangan Provinsi

76.647

40 %

25 %

35 %

3.

Kewenangan

186.603

30 %

20 %

50 %

Kabupaten/ Kota Sumber: Dinas Pengairan Aceh, 2010

Berdasarkan tabel diatas, kondisi prasarana irigasi yang merupakan kewenangan pusat menunjukan adanya perbaikan dimana kondisi jaringan irigasi yang baik sebesar 70 persen, sedangkan yang merupakan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota fungsional jaringan irigasi menunjukan kondisi baik lebih kecil (30 – 40 %) dibandingkan dengan kondisi jaringan irigasi yang rusak mencapai 60-70 persen. Hal ini disebabkan menurunnya debit air dari beberapa DAS dan kecilnya biaya operasional dan pemeliharaan (OP).


20

3. Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Perhubungan saat ini adalah masih minimnya fasilitas penunjang moda angkutan jalan raya, seperti masih kurangnya rambu lalu lintas dan marka jalan yang terpasang dan belum mengoptimalkan fungsi pelabuhan laut/samudra sebagai sarana transportasi, hal ini ditandai dengan dominasi pola pergerakan bongkar dibandingkan aktifitas muat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan guna mengoptimalkan fungsi pelabuhan laut sebagai salah satu sarana yang mendukung kelancaran distribusi barang ke seluruh wilayah kepulauan Aceh serta peningkatan kegiatan perekonomian melalui kegiatan export-import produk-produk unggulan. Disamping itu beberapa bandara masih membutuhkan perhatian khusus terkait dengan perpanjangan runway maupun peningkatan fasilitas pendukung, guna mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Khusus pembangunan lanjutan angkutan jalan rel kereta api telah diselesaikan lebih kurang 20 km pada jalur Krueng Mane–Cunda. Permasalahan yang dihadapi dalam program ini adalah adanya perubahan tata guna lahan eksisting trase jalan kereta api pada beberapa titik yang dapat menghambat lancarnya proses pembangunan lebih lanjut. Sedangkan pada Bidang informasi, Telekomunikasi dan telematika, permasalahan yang dihadapi adalah terbatas perluasan dan pemerataan aksessibilitas masyarakat akan informasi, sarana informasi dan komunikasi, terutama untuk maayarakat yang berada pada daerah yang masih terisolir. 4. Lingkungan Hidup Kondisi lingkungan hidup Aceh saat ini telah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti illegal loging, eksploitasi galian C yang berlebihan, perusakan terumbu karang dan perusakan lahan mangrove. Beberapa kasus yang dapat diamati dengan jelas antara lain penggunaan mercury di kawasan Pertambangan Emas Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya, Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan Geumpang Kabupaten Pidie, dan terjadinya penyusutan debit air Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2011

21

Aneuk Laot di Kota Sabang. Kerusakan Hutan di Kabupaten Aceh Besar tergolong berat antara lain terjadi pada kawasan Lhoong, Lembah Seulawah yaitu pada Taman Hutan Rakyat Pocut Meurah Intan serta kerusakan hutan di Kabupaten Pidie sepanjang jalan lintas Keumala–Tangse–Geumpang. Disamping itu dengan meningkatnya kebutuhan akan material dasar telah menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam, khususnya di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), dalam hal ini perlu penanganan secara optimal antara lain penyelesaian konflik antara satwa dan manusia, penetapan tapal batas antara KEL dan diluar KEL. Begitu pula halnya dengan penambangan pasir tanpa izin disepanjang DAS Krueng Aceh yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan. 5.

Pertambangan dan Energi Kebutuhan Energi Listrik Provinsi Aceh saat ini masih mengandalkan Sistem

Transmisi 150 KV Sumbagut, di lain pihak Sumbagut sendiri defisit sebesar 200 MV. Kapasitas penyaluran pembangkit listrik PLN yang tersambung pada system JTT 150 KV SUMUT-Aceh yang terdiri dari pembangkit Lueng Bata, Pulo Pisang Sigli dan Cot Trueng Lhokseumawe saat ini memiliki daya mampu sebesar 31,3 MW dengan beban puncak sebesar 41,7 MW, sehingga dengan demikian terjadi defisit sebesar 10,4 MW. Sementara JTT 150 KV yang terbentang disepanjang pantai timur dengan gardu induk 150 KV menyalurkan daya listrik sebesar 122 MW. Direncanakan kemampuan ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 476 MW pada tahun 2016 melalui pembangunan pembangkit-pembangkit skala besar dan jaringan transmisi pendukungnaya baik melalui jaringan pantai timur dan pembangunan jaringan pantai barat. Dalam rangka menjamin tersedianya tenaga listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Aceh, diperlukan upaya untuk secara optimal dan efesien memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih dan ramah lingkungan dan teknologi efesien yang menghasilkan nilai tambah yaitu dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).


22

Kontribusi dari sub sektor migas terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami penurunan sebagai akibat berkurangnya cadangan dan produksi secara signifikan. Dengan demikian pengembangan sub sektor migas akan diarahkan

pada

upaya

mempercepat

potensi

yang

telah

terdata,

mengintensifkan pencarian sumber-sumber migas baru dan pemanfaatan kembali sumur-sumur tua di Kabupaten Aceh Timur. Pemanfatan potensi sumber bahan galian di Aceh melalui usaha pertambangan umum telah dimulai pada tahun 1985 dengan bahan galian timah hitam di Lokop Aceh Timur, Pasir besi di Lampanah/Leungah Aceh Besar, emas dan batu bara di Aceh Barat. Izin-izin pertambangan yang diterbitkan sampai tahun 2008 sebanyak 47 Kuasa Area Reservasi, 52 Kuasa Explorasi, 6 Kuasa Exploitasi, 2 Kuasa Penyelidikan Umum, 2 Kontrak Kerja, dan 3 Penelitian Awal. Adapun jenis bahan-bahan galian yang berkaitan dengan izin tersebut diantaranya emas, batubara, timah hitam, gamping, bijih besi, pasir besi dan pasir tufaan. Adapun realisasinya masih jauh dari harapan akibat sebagian besar pemegang KP Eksplorasi tidak melakukan aktifitas. Tindakan yang akan dilakukan adalah memberikan peringatan atau teguran dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pencabutan izin usaha pertambangan yang telah diberikan. Pertambangan galian C banyak tumbuh pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai sumber bahan baku pembangunan dan memiliki efek langsung berupa peningkatan kesejahteraan sebagian masyarakat. Namun dipihak lain hal ini menyisakan permasalahan berupa pengontrolan dampak lingkungan, seperti yang terjadi di DAS Krueng Aceh. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pertambangan dengan disertai bimbingan teknis dan sosialisasi permasalahan lingkungan. Untuk menyediakan bahan baku bagi industri perlu ditingkatkan nilai tambah usaha pertambangan dengan menggunakan teknologi, sehingga meningkatkan penerimaan Negara dan Daerah melalui Dinas Pertambangan


23

selama ini mendukung usaha pertambangan rakyat melalui pembagian sarana dan prasarana pertambangan rakyat. Air Tanah Dalam menjadi salah satu alternatif bagi penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu sumur-sumur bor yang menjadi kebutuhan pada daerah krisis air terus dibangun setiap tahun. Untuk menjamin kualitas sumur maupun keberlanjutan penggunaannya maka diadakan kegiatan pelatihan bagi para juru bor. Namun demikian diharapkan masyarakat yang menyadari manfaatnya dapat aktif melakukan pemeliharaan. C. Bidang Sumberdaya Manusia Dan Keistimewaan Isu stategis dan mendesak yang menjadi agenda untuk diprioritaskan penanganannya pada tahun 2011, diantaranya yang terpenting adalah : 1. Bidang Pendidikan Dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Aceh, pembangunan pendidikan di Aceh diarahkan pada 4 (empat) isu strategis, yaitu : a. Pemerataan dan Perluasan akses pendidikan Berbagai kendala masih dihadapi pemerintah dalam pemerataan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama dari sisi pemanfaatan sumber daya yang belum efektif serta masih minimnya fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana. Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa akses masyarakat Aceh terhadap lembaga pendidikan pada berbagai tingkatan sudah cukup baik, namun permasalahan mutu yang masih rendah di beberapa daerah masih menjadi catatan khusus yang mesti segera dibenahi. Salah satu kebijakan pokok dalam Renstra Pendidikan Nasional adalah memberi kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang seluasluasnya bagi seluruh masyarakat yang diwujudkan melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun. Hal ini dimungkinkan dengan adanya penyebaran lembaga pendidikan dasar dan juga tenaga pengajar dalam jumlah yang cukup banyak hingga ke daerah-daerah terpencil. Namun kondisi saat ini, sebaran lembaga pendidikan menengah pertama (SMP/MTs/SMPLB) masih belum memadai, dimana di seluruh Aceh hanya 972 unit, baik yang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2011

24

berstatus

negeri

maupun

swasta.

Bila

dibandingkan

dengan

jumlah

kecamatannya yang jumlahnya 273 buah, maka rasio kecamatan dan sekolah adalah 1:3 , yang artinya disetiap 1 kecamatan terdapat 3 (tiga) buah sekolah. Namun angka ini tidaklah serta merta dapat menunjukan pemeratan lembaga pendidikan, karena penyebarannya masih terkonsentrasi di derah-daerah perkotaan. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam peningkatan akses layanan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Salah satu sarana yang pailng penting adalah satuan pendidikan itu sendiri (sekolah). Rasio siswa per sekolah di Aceh sangat bervariasi dengan kecenderungan rasio yang besar di perkotaan. (b) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Disamping fasilitas yang memadai, guru dipandang sebagai pendukung utama yang mutlak diperlukan dalam proses belajar mengajar. Ketersediaan guru di Aceh sudah sangat memadai, bahkan rasionya telah melebihi rasio nasional. Pada tingkat SD/MI rasio guru per siswa mencapai 1:12, pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA 1:9, serta SMK 1:8. Rasio guru yang cukup baik ternyata tidak bisa menjamin bahwa mutu pendidikan semakin baik, karena persentase guru yang dapat dikatakan layak mengajar (berpendidikan S1/D4) masih sangat rendah, dimana; pada tingkat SD hanya 23%, pada tingkat SMP/MTs mencapai 74,64%, dan pada tingkat SMA/MA/SMK mencapai 81,59%. Permasalahan yang dihadapi guru sebenarnya tidak hanya pada kualifikasi, tetapi juga masalah penyebaran yang tidak merata serta ketidaksesuaian keahlian dengan kebutuhan. Pada umumnya guru-guru lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan dan daerah-daerah dengan akses yang mudah, sementara di daerah-daerah remote (terpencil dan kepulauan) malah kekurangan guru. Kita mesti mengakui bahwa dalam hal mutu dan daya saing Aceh masih tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Pada Tahun Ajaran 2008/2009, rata-rata kelulusan di tingkat SD/MI mencapai 93,2%


25

dengan tingkat kelulusan terendah di Bener Meriah (78,6%) dan tertinggi di Gayo Lues dan Pidie (97,5%). Pada tingkat SMP/MTs, rata-rata kelulusan semakin menurun, yaitu 81,92%. Sementara itu pada tingkat SMA/MA turun menjadi 81,35% dari sebelumnya sebesar 88,52%, dan SMK naik menjadi 77,56% dari sebelumnya 74,56%. (c) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik Pengelolaan sistem pendidikan yang tidak efektif, terutama dapat dilihat dari

efisiensi

profesionalnya

yang

rendah

pengelola

diindikasikan

pendidikan

sebagai

sendiri,

akibat

terutama

dari

kepala

kurang sekolah.

Penempatan Kepala Sekolah seringkali menjadi masalah karena tidak berasal dari orang-orang yang memang telah memenuhi kualifikasi untuk itu. Disamping itu, maraknya pemekaran wilayah akhir-akhir ini menyebabkan berpindahnya guru berkualifikasi menjadi pegawai administratif, sehingga

pemenuhan

kebutuhan kepala sekolah menjadi terhambat. Efisiensi manajemen pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator penting, diantaranya: angka bertahan, angka putus sekolah, rata-rata tahun siswa yang dibutuhkan untuk lulus, serta koefisien efisiensi internal. (d) Penerapan Sistem Pendidikan Bernuansa Islami Sampai saat ini, penggunaan terminoligi “bernuansa Islami” atau “berbasis nilai Islami” masih terus menjadi perdebatan yang sifatnya konstruktif di berbagai kalangan, terutama para stakeholders pendidikan. Belum selesainya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan menjadi kendala karena tidak adanya indikator yang dapat dipakai untuk mengukur sejauh mana kebijakan itu memberi dampak bagi dunia pendidikan dan efektif diterapkan di dalam sistem pendidikan yang berlaku di Aceh.


26

2. Bidang Kesehatan Permasalahan pokok yang dihadapi adalah : (a) Disparitas Status Kesehatan Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat , akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan dan antar perkotaan dan pendesaan masih tinggi. (b) Beban Ganda Penyakit. Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular seperti ISPA, malaria, diare, DBD, TBC. (c) Kinerja Pelayanan Kesehatan yang Rendah (d) Perilaku

Masyarakat yang Kurang Mendukung

Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (e) Rendahnya Kondisi Lingkungan Salah satu

faktor penting lainnya

yang berpengaruh terhadap derajat

kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi dasar. (f) Rendahnya Kualitas, Pemertaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan (g) Terbatasnya Tenaga Kesehatan dan Distribusi Tidak Merata (h) Rendahnya Status Kesehatan Penduduk Miskin Ada beberapa isu strategis program prioritas pembangunan 5 tahun kedepan yang diakomodir melalui National Summit 2009 tercamtum 4 program pokok prioritas yaitu : 1).

Peningkatan Pembiayaan Kesehatan untuk Memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat Besarnya pengaruh kemiskinan terhadap kesehatan orang miskin yang rentan terhadap berbagai macam penyakit

serta akibat

ikutannya, pemerintah mengambil tangggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga miskin. Pemerintah telah secara tegas Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2011

27

menetapkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mempunyai arti penting karena 3 ( tiga ) alasan pokok : (a) Menjamin terpenuhinya keadilan sosial bagi masyarakat miskin sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mutlak mengingat kematian bayi dan kematian balita 3 kali atau 5 kali lebih tinggi dibanding keluarga tidak miskin; (b) Untuk kepentingan politik nasional yakni menjaga keutuhan integrasi bangsa dengan meningkatkan upaya pembangunan (termasuk kesehatan) didaerah miskin dan mengalang kebersamaan dalam memenuhi komitmen global; (c) Hasil studi menunjukkan bahwa kesehatan penduduk yang baik, pertumbuhan ekonomi (produktivitas) akan baik pula dengan demikian upaya mengatasi kemiskinan akan lebih baik. Pada Tahun 2010 Pemerintah Aceh akan melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), program ini untuk melepaskan himpitan kehidupan yang dialami masyarakat miskin di Aceh, kini masyarakat miskin lebih terjamin kesehatannya karena biaya pelayanan kesehatan telah ditanggung Pemerintah Aceh. Program ini diharapkan terus berkelanjutan

ditahun

tahun berikutnya. 2). Peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Mempercepat Pencapaian Target Millenium Development Goals (MDGs) 3). Pengendalian Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana. Pengendalian penyakit

dan berbagai akibat yang ditimbulkan

bencana maka pembentukan tim penanggulangan bencana (brikade siaga bencana) harus dilakukan untuk pertolongan para korban. Dalam kondisi seperti ini terjadi peningkatan penyakit seperti diare, infeksi paru, campak dan kasus malaria. 4). Peningkatan Ketersediaan, Pemerataan dan Kualitas Tenaga Kesehatan, Terutama di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) secara berkesinambungan. Selama ini tenaga kesehatan yang berkualitas lebih suka berada di ibukota Provinsi atau ibukota kabupaten


28

Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan cenderung dilayani oleh beberapa tenaga kesehatan, sehingga pelayanan sangat tidak maksimal. 3. Bidang Syariat Islam, Sosial, dan Budaya Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh selama ini belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan masih kurangnya kesiapan tenaga pelaksana, serta belum memadainya perangkat hukum/qanun sebagai pedoman dalam menjalankan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Disamping itu pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang Syariat Islam tidak sama terutama dari sudut heterogenitas dan tingkat daya nalar yang berbeda sehingga perlu waktu untuk menselaraskannya. Setelah berjalan selama lebih dari 8 tahun, pelaksanaan Syariat islam di Aceh masih menghadapi beberapa isu penting, diantaranya; 1) Masih adanya anggapan dikalangan masyarakat dan komponen lainnya, bahwa pelakasanan Syariat Islam adalah urusan Dinas Syariat Islam saja; 2) Masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat dan peserta didik yang tercermin dari rendahnya kemampuan

membaca

Al-Qur’an

dan

dangkalnya

pemahaman

dan

pengamalan agama. Hal ini dapat terlihat dari tingginya angka kejadian penyalahgunaan narkoba, pornografi, perjudian, khamar serta merebaknya kenakalan remaja. Kendala lain yang dihadapi masyarakat Aceh dalam penegakan Syariat Islam adalah adanya invansi-invansi terselubung dari luar yang masuk melalui pembauran langsung ke dalam masyarakat, terutama yang terjadi di daerahdaerah perbatasan, seperti: Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Aceh Singkil. Oleh karenanya Pemerintah Aceh perlu memberikan perhatian yang lebih baik terutama dalam peningkatan syiar Islam melalui penempatan da’i-da’i di daerahdaerah perbatasan tersebut.


29

Pemerintah Aceh sejak tahun 2008 telah menempatkan da’i di 6 (enam) daerah perbatasan, yaitu; Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Simeulue. Permasalahan da’i perbatasan selama ini adalah biaya honor dan biaya operasional para da’i perbatasan tidak dapat dibayarkan pada awal tahun sehingga dapat menghambat aktivitas da’i. Dalam bidang kesejahteraan sosial, tujuan pembangunan yang pertama dan

utama

adalah

penanggulangan

kemiskinan

dalam

segala

bentuk

manifestasinya. Artinya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok kurang beruntung, seperti: fakir miskin, anak-anak dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, pekerja anak, pekerja migran, orang dengan kemampuan berbeda, serta kelompok rentan dan marjinal lainnya. Masalah-masalah dan isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Aceh, antara lain: 1. Kemiskinan Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab. Masalah kemiskinan dewasa ini bukan saja menjadi persoalan yang dihadapi Pemerintah Aceh, akan tetapi sudah menjadi persoalan Bangsa Indonesia dan negara-negara lain. Permasalahan disebabkan

kemiskinan

oleh

ekses

yang negatif

dihadapi

oleh Masyarakat

pembangunan

dan

konflik

Aceh, selain sosial

yang

berkepanjangan, juga disebabkan oleh faktor bencana alam yang sering terjadi di Provinsi Aceh. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat maupun provinsi dalam rangka menanggulangi dan mengurangi populasi fakir miskin/keluarga miskin. Penanganan

masalah

kemiskinan

tidak

hanya

semata-mata

hanya

menitikberatkan pada faktor ekonomi, tapi lebih pada faktor keberfungsian sosial fakir

miskin/keluarga

miskin.

Untuk

menumbuhkan

dan

meningkatkan

keberfungsian sosial para PMKS membutuhkan waktu yang relatif lama, biaya dan tenaga dari para pemberi pelayanan sosial. Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2011

30

2. Korban Bencana Alam dan Sosial Permasalahan sosial lain yang sering muncul dan menjadi perhatian pemerintah adalah berkaitan dengan penanggulangan korban bencana. Letak Provinsi Aceh pada jalur rawan gempa, perubahan iklim dan pembalakan liar dan kesenjangan sosial yang memungkinkan munculnya konflik sosial didalam masyarakat, mengharuskan Pemerintah Aceh mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam rangka menghadapi berbagai resiko dari terjadinya bencana. 3. Penyandang Cacat dan Bekas Penyandang Eks. Kusta. Populasi penyandang cacat di Provinsi Aceh mencapai ± 27.710 jiwa, dan diantaranya sebanyak 4.289 jiwa adalah para penyandang cacat eks kusta. Penyebarannya

populasi

penyandang

cacat

terdapat

diseluruh

wilayah

kabupaten/kota, baik cacat tubuh, cacat netra, cacat mental, cacat rungu-wicara dan cacat ganda. 4. Ketunaan Populasi penyandang masalah ketunaan (tuna sosial) yang meliputi: gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana dan penderita HIV/AIDS di Provinsi Aceh. Menurut data populasi PMKS yang terdapat pada Dinas Sosial Aceh sampai dengan akhir tahun 2009, terdapat ± 1.884 jiwa gepeng, ± 1.156 jiwa bekas narapidana dan ± 320 jiwa tuna susila. Penanggulangan masalah tuna sosial dilaksanakan dalam kegiatan satu paket yang bersifat pencegahan, represi, rujukan, rehabilitasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan monitoringevaluasi. Model penanganan dilaksanakan melalui sistem panti, sistem non panti dan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RSBM).


31

5. Keterlantaran Banyak

sekali

anak-anak

yang

mengalami

keterlantaran

karena

ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau orang tua yang melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya. Sehingga kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Fenomena lain dari masalah keterlantaran anak adalah munculnya anak jalanan, kekerasan terhadap anak, korban napza, exploitasi/perlakuan salah terhadap anak dan trafficking anak. Permasalahan sosial lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah masalah partisipasi perempuan dalam pembangunan yang masih belum optimal. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf pendidikan bagi perempuan dan pemberdayaannya di semua sektor sehingga diskriminasi antara laki-laki dan perempuan

tidak

merupakan

isu

yang

dapat

mengganggu

stabilitas

pemerintahan. Dengan demikian angka indeks pembangunan gender dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Di dalam pemantapan idiologi kebangsaan, politik pemerintah, keamanan politik, politik kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah Aceh mempunyai masalah dan isu strategis, diantaranya yaitu (1) Belum meningkatnya peran partai politik di daerah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan relatif mengurtamakan kepentingan kelompok dan atau pribadi; (2) Belum berkembangnya budaya politik di daerah yang demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia di daerah; (3) Minimnya frekwensi pendidikan dan kesadaran politik masyarakat; (4) Belum optimalnya kapasitas manajemen kesiagaan dan teknis operasional penanggulangan bencana di daerah dan rendahnya kemampuan SDM satlinmas dalam menghadapi bencana; (5) Belum optimalnya aplikasi dan mekanisme deteksi dini mengenai kondisi daerah secara berkala; (6) Belum optimalnya koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana; (7) Belum lengkapnya data Ormas dan LSM, Parpol akibat munculnya Ormas/LSM dan partai politik baru;dan (8) masih banyaknya


32

aparatur dan masyarakat yang belum terlatih dan belum memperoleh ketrampilan dalam penanganan korban bencana. Beberapa isu strategis dan permasalahan dibidang pembinaan pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut: (1) Lemahnya koordinasi pembinaan pemuda dan olahraga antar kabupaten/ kota dan provinsi yang disebabkan oleh belum seluruh

daerah

memiliki

Instansi/Dinas/Kantor/Badan

yang

menangani

pembinaan pemuda dan olahraga; (2) Rendahnya kualitas SDM pelatih; (3) Terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; (4) Rendahnya frekwensi kompetisi di tingkat daerah; (5) Rendahnya kesejahteraan atlet dan pelatih; (6) Banyaknya pemuda yang menganggur; (7) Terbatasnya lapangan pekerjaan; (8) Kurangnya keterampilan pemuda; (9) Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK dalam proses pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan; (10) Rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga; (11) Banyaknya pemuda yang terjerumus dalam penggunaan bahan adiktif; dan (12) Rendahnya wawasan kebangsaan pemuda. Di bidang adat ada beberapa masalah dan isu strategis, diantaranya yaitu: (1) Belum terbangunnya koordinasi yang baik dengan SKPA , elemen, dan komponen pemerintah Aceh lainnya dalam penegakan Hukum Adat, pelestarian, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai dan identitas Adat dan Adat Istiadat Aceh; (2) Minimnya penyediaan anggaran sehingga program yang telah direncanakan sulit dikerjakan; (3) Kurangnya SDM perangkat Gampong dan Mukim, sehingga kegiatan yang telah diprogramkan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan; (4) Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan wewenang geuchik/mukim dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas; (5) Kurangnya sosialisasi peradilan adat di Gampong dan Kemukiman kepada masyarakat; (6) Belum ada biaya penunjang untuk pelaksanaan peradilan adat (POLMAS); (7) Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan Adat dan Adat Istiadat; (8) Belum tersedia Data Base tentang Adat dan Adat Istiadat Aceh dan Adat Istiadat lain di Aceh (Tamiang, Gayo, Singkil, Kluet, Alas, dan Simeulu); dan (9)


33

Diperlukan adanya gampong dan mukim percontohan penerapan adat dan adat istiadat yang dijadikan panutan dalam penerapan adat di Aceh. Masalah dan isu strategis bidang budaya dan kepariwisataan yaitu (1) belum tertatanya objek-objek wisata baik alam, agro, budaya maupun minat khusus; (2) Lemahnya koordinasi kelembagaan antara provinsi dengan kabupaten/kota; (3) Rendahnya pendapatan regional dari sektor pariwisata; (4) Kurangnya penyelenggaraan event promosi yang bertaraf nasional dan internasional; (5) Rendahnya kemampuan SDM dalam pengelolaan keragaman budaya Aceh, asset budaya dan apresiasi seni budaya; (6) Kecenderungan memudarnya khasanah budaya, nilai-nilai budaya; (7) Lemahnya khasanah seni tradisional, sastra buaya, dan besarnya operasional pemeliharaan/renovasi asset peninggalan sejarah budaya; (8) Optimalisasi pemanfaatan asset budaya daerah masih rendah; (9) Belum tertatanya situs budaya dan pengumpulan kembali naskah kuno serta karya seni dan produk tradisional Aceh; (10) Belum optimalnya pemanfaatan objek-objek wisata daerah sesaran kunjungan; (11) Rendahnya kualitas SDM mengenai usaha perjalanan pariwisata dan pengaturan imbont dan outbont; (12) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan pariwisata di setiap daerah tujuan pariwisata, serta fasilitas pelayanan umum di objek wisata, dan; (14) Rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya pada sektor pariwisata. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta penyehatan birokrasi pemerintahan, pemerintah dihadapkan pada berbagai masalah dan isu strategis antara lain : (1) Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, yang diakibatkan dari rendahnya keteladanan dan kurangnya profesionalitas aparatur pemerintah; (2) Kewenangan besar yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh membawa persoalan dalam struktur lembaga pemerintahan di Aceh; (3) Struktur pemerintahan daerah yang besar mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan; (4) Ketidakjelasan

pembagian kewenangan

antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota, sehingga dalam kenyataannya terjadi tarik menarik kewenangan; (5) Pemekaran wilayah belum diikuti dengan


34

penataan tata ruang dan penataan batas wilayah administrasi; (6) Tidak adanya ketegasan

pendelegasian

sebagian

kewenangan

bupati/walikota

kepada

lembaga pemerintahan di bawahnya (kecamatan, mukim dan gampong); (7) Belum terdatanya secara lengkap pulau-pulau kecil dan terluar di wilayah pemerintahan Aceh; (8) Belum Lengkapnya data kependudukan dan Catatan Sipil; (9) Lemahnya peranan lembaga diklat dalam penyediaan aparatur yang professional, yang mengakibatkan rendahnya pelayanan publik; (10) Pola penempatan dan jenjang karir aparatur yang belum terarah; dan (11) Rendahnya kualitas SDM aparatur pemerintahan.


35

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kondisi Ekonomi Aceh Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010 Ada beberapa indikator penting untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah dan mempunyai kaitan dengan rancangan kerangka ekonomi, yaitu : a) Pertumbuhan Ekonomi, b) Tingkat Pengangguran, c) Tingkat

Kemiskinan, dan d) Tingkat Inflasi. a.

Pertumbuhan ekonomi Kondisi Makro Ekonomi Aceh pada tahun 2009 secara umum (dengan migas)

mengalami penurunan sebesar 0,31 persen yaitu -5,27 persen pada tahun 2008 turun menjadi -5,58 persen. Namun demikian bila dicermati pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa minyak dan gas (non migas), pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 2,04 persen yaitu 1,88 persen pada tahun 2008 meningkat menjadi 3,92 persen. Turunnya pertumbuhan ekonomi Aceh (dengan migas) pada tahun 2009 terutama disebabkan karena turunnya secara signifikan lifting migas, dimana hal tersebut

sangat

mempengaruhi

turunnya

pertumbuhan

PDRB

disektor

pertambangan dan penggalian dari -27,31 persen pada tahun 2008 menjadi 49,24 persen pada tahun 2009. Peranan sektor minyak dan gas bumi masih sangat dominan terhadap nilai PDRB Aceh, sehingga penurunan volume dan nilai jual produksi dari sektor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh secara keseluruhan. Nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh berdasarkan harga berlaku dengan migas pada tahun 2009 adalah sebesar 70,76 triliun rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 2,77 triliun jika dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2008 yang mencapai 73,53 triliun rupiah. Sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000, nilai PDRB Aceh pada tahun 2009 adalah sebesar 32,18 triliun dan mengalami penurunan sebesar 1,91 triliun terhadap tahun 2008 yang mencapai 34,09 triliun rupiah.


36

Walaupun nilai PDRB Aceh dengan migas pada tahun 2009 mengalami penurunan, namun tanpa migas mengalami peningkatan yang signifikan baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Atas Dasar Harga Berlaku, pada tahun 2009 nilai PDRB Aceh non migas meningkat sebesar 3,36 trilun rupiah yaitu dari 54,19 triliun rupiah pada tahun 2008 menjadi 57,55 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (tahun 2000) meningkat sebesar 1,04 triliun rupiah yaitu dari 26,51 triliun rupiah pada tahun 2008 menjadi 27,55 triliun rupiah pada tahun 2009. Jika dilihat kontribusi sektor-sektor terhadap pembentukan PDRB Aceh tahun 2009, sektor pertanian masih memegang peranan terbesar baik terhadap PDRB dengan migas maupun tanpa migas. Terhadap PDRB dengan migas sektor ini memberikan kontribusi sebesar 27,40 persen, sedangkan tanpa migas adalah 33,69 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Aceh tahun 2009 yaitu dengan migas sebesar 14,73 persen dan tanpa migas sebesar 18.11 persen. Sedangkan sektor yang memberi kontribusi terkecil adalah sektor listrik dan air bersih yaitu 0,41 persen terhadap PDRB dengan migas dan 0,51 persen tanpa migas. Perkembangan struktur PDRB tahun 2008 dan 2009 dapat dillihat pada tabel III.1.1 berikut :


37

Tabel III.1.1 Persentase Struktur PDRB Aceh menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 dan 2009 Dengan Migas SEKTOR EKONOMI

Tanpa Migas

1

(1) Pertanian

2008 (2) 26,19

2

Pertambangan dan Penggalian

18,88

11,59

1,45

1,31

3

Industri Pengolahan

11,14

11,20

3,59

3,76

4

Listrik dan Air Bersih

0,27

0,41

0,36

0,51

5 6

Bangunan

8,52

9,67

11,56

11,89

Perdagangan, Hotel dan Restoran

13,95

14,73

18,93

18,11

7

Pengangkutan dan Komunikasi

8,89

10,67

12,06

13,12

8

Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan Jasa-jasa

2,03

2,53

13,76

14,51

10,14

11,80

13,76

14,51

JUMLAH

100,00

100,00

100,00

100,00

PDRB TANPA MIGAS

54,19

57,55

26,51

27,55

9

2009 (3) 27,40

2008 (4) 35,53

2009 (5) 33,69

Pada tahun 2010, ada sejumlah asumsi terhadap pertumbuhan sektor-sektor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Aceh. Pertumbuhan sektor perdagangan diperkirakan akan meningkat lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2009 akibat semakin membaiknya harga komoditi ekspor non migas Aceh terutama

komoditi-komoditi

perkebunan

dan

perikanan,

serta

kembali

dilaksanakannya aktifitas ekspor lansung komoditi produk Aceh melalui pelabuhan Krueng Geukuh Lhokseumawe dan Kuala Langsa dimana

kedua hal tersebut

diharapkan sebagai stimulus bagi peningkatan volume dan nilai ekspor. Selain sektor perdagangan, sektor pertanian diperkirakan juga akan mengalami peningkatan pertumbuhan baik akibat dampak dari berbagai kebijakan pemerintah beberapa tahun lalu maupun aktifitas masyarakat yang semakin proaktif berusaha disektor ini. Berdasarkan pertimbangan terhadap beberapa asumsi diatas, maka pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Aceh diperkirakan tumbuh sebesar 0,5-0,75 persen dengan migas dan 4,0-5,0 persen tanpa migas.


38

b. Tingkat Pengangguran Perkembangan tingkat pengangguran di Aceh selama periode 2007-2009 menunjukkan tren yang terus menurun, dimana pada tahun 2007 sebesar 9,84%, tahun 2008 turun menjadi 9,56% serta pada tahun 2009 kembali turun menjadi 8,71 persen. Pada tahun 2009 TPT Aceh mengalami penurunan sebesar 0,85 % jauh lebih tinggi bila dibandingkan penurunan yang terjadi pada tahun 2008 yang hanya sebesar 0,28 persen. Tingginya penurunan TPT yang terjadi pada tahun 2009 akibat semakin meningkatnya kesempatan kerja dan semakin luasnya lapangan

usaha

yang

tercipta

selama

tahun

tersebut.

Disamping

itu,

meningkatnya berbagai sarana dan prasarana ekonomi telah menyebabkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap pasar sehingga mampu mendorong aktifitas masyarakat dalam akselerasi pembangunan perekonomian serta tumbuhnya unit-unit usaha kecil dan menengah yang menampung banyak tenaga kerja. Bila ditinjau dari kebijakan pembangunan ekonomi Pemerintah Aceh pada tahun 2010 yang menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat serta perluasan kesempatan kerja, maka pada tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka Aceh diharapkan dapat ditekan sehingga menjadi 8,0 persen. c. Tingkat Kemiskinan Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan Aceh juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2008, dimana jumlah penduduk miskin di Aceh pada tahun 2009 mengalami penurunan sekitar 77 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di Aceh pada tahun 2009 adalah sebesar 892 ribu orang atau sekitar 21,80 persen dari total penduduk Aceh. Perkiraan ekonomi Aceh pada tahun 2010 yang tumbuh sekitar 4-5 persen lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya diharapkan berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Semakin membaiknya kondisi berbagai sarana dan prasarana ekonomi dan sumber daya manusia terutama di pedesaan, baik akibat kebijakan pembangunan disegala bidang maupun melalui kebijakan khusus seperti Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG) dan PNPM Mandiri juga


39

diharapkan memberi dampak positif terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Aceh. Setelah mempertimbangkan beberapa asumsi seperti diuraikan diatas, maka jumlah penduduk miskin di Aceh pada tahun 2010 diharapkan dapat dikurangi sebesar sekitar 1,5 - 2,0 persen sehingga tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2010 menjadi 20 persen. d. Laju Inflasi Laju inflasi yang terjadi di Aceh pada tahun 2009 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Laju inflasi di Kota Banda Aceh selama tahun 2009 tercatat 3,5%, sedangkan tahun 2008 adalah sebesar 10,27%. Sementara inflasi yang terjadi di kota Lhokseumawe selama 2009 adalah sebesar 3,96% dan tahun 2008 adalah sebesar 13,78%. Rendahnya inflasi tahun 2009 tersebut tidak terlepas dari semakin membaiknya arus distribusi barang, terutama barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dan juga akibat adanya kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di akhir tahun 2008 sebagai komoditi strategis. Jika dicermati kecenderungan laju inflasi dua tahun terakhir tersebut, maka diharapkan tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2010 berkisar antara 3-5 %. Asumsi turunnya laju inflasi tersebut merupakan efek yang diharapkan dari semakin membaiknya kondisi infrastruktur terutama yang berkaitan dengan akses antar wilayah dalam rangka memperlancar arus distribusi barang kebutuhan masyarakat. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya tingkat persaingan penawaran barang dan jasa yang mengarah kepada persaingan pasar sempurna, juga diharapkan ikut menstabilkan tingkat inflasi yang terjadi di Aceh pada tahun 2010.


40

Tabel III.1.2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Aceh

Realisasi NO (1) 1

2 3

4 5 6

Proyeksi

Indikator Makro Ekonomi (2) Nilai PDRB - Harga Berlaku - Harga Konstan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB harga Konstan Laju inflasi Prov/Kab/Kota - Banda Aceh - Lhokseumawe Jumlah Penduduk Miskin Tingkat pengangguran terbuka Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari : - Pendapatan Perkapita (Migas) - Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

2008

2009

2010

2011

(3)

(4)

(5)

(6)

73.53 T 34.09 T

70.76 T 32,18 T

73 T 35 T

75 T 37 T

1.88 %

3.92 %

4.65 %

5.71 %

10.27 % 13.78 % 969.170 9.56 %

3.5 % 3.5 % 3.0 % 3.9 % 3.5 % 3.0 % 892.900 877.964 802.064 8.71 % 8.0 % 7.5 %

17.12 jt

16.21 jt

18 jt

19 jt

70.76

71.76

72.50

74.50

Sumber : BPS Aceh (Data diolah)

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012. a. Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Aceh secara keseluruhan (dengan minyak dan gas) sampai dengan tahun 2009 terus mengalami penurunan akibat turunnya secara signifikan sumbangan sektor minyak dan gas terhadap nilai PDRB. Peranan sektor minyak dan gas bumi masih sangat dominan terhadap nilai PDRB Aceh, sehingga penurunan volume produksi (lifting) dari sektor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh secara keseluruhan. Namun demikian bila dicermati pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas pada tahun 2009 justeru mengalami peningkatan sebesar 3,92 persen jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang tumbuh hanya sebesar 1,88 persen.


41

Menurunnya lifting migas merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh. Oleh karena itu pada tahun 2011 dan 2012 arah kebijakan pembangunan ekonomi Pemerintah Aceh harus lebih fokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor non migas yang memiliki potensi sangat besar serta banyak melibatkan peranan masyarakat seperti sektor pertanian dalam arti luas, yang diikuti oleh kebijakan regulasi terutama dalam kaitan mendorong tumbuhnya sektor dunia usaha baik skala usaha kecil menengah, maupun penanaman modal skala besar. Namun demikian kebijakan tersebut perlu didukung oleh bidang pembangunan lainnya terutama bidang infrastruktur, sumber daya manusia, dan birokrasi dan kelembagaan. b. Tingkat Kemiskinan. Meskipun tingkat kemiskinan selama beberapa tahun terakhir terus menunjukkan penurunan, namun sampai dengan kondisi tahun 2009 tingkat kemiskinan di Aceh masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Aceh adalah sebanyak 892 ribu jiwa atau 21,80 persen, sedangkan nasional adalah sebanyak 8,14 persen. Kesenjangan tingkat kemiskinan antar kabupaten juga masih besar dimana hampir separuh kabupaten di Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata rata nasional. Disamping itu penduduk miskin di Aceh masih terkonsentrasi di daerah pedesaan, dimana kawasan tersebut selama ini merupakan lumbung produksi sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian Aceh dimasa yang akan datang. Kondisi yang patut mendapat sentuhan kebijakan lainnya adalah masih lemahnya kelembagaan perekonomian masyarakat di pedesaan. Secara umum, tantangan yang dihadapi dalam kaitan tingginya tingkat kemiskinan adalah bahwa kapasitas produksi dan akses terhadap berbagai sumberdaya produktif bagi masyarakat miskin masih jauh di bawah tingkat yang memungkinkan untuk berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan serta memenuhi

kebutuhan dasarnya. Di sisi lain, kegiatan usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM) yang diharapkan menjadi sandaran bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, masih menghadapi kendala seperti iklim usaha yang kurang kondusif, produktivitas yang rendah yang tidak terlepas


42

dari rendahnya kualitas produk sehingga melemahkan daya saing, serta keterbatasan akses terhadap pasar, permodalan dan informasi teknologi. Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sanitasi juga tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan karena kesulitan menjangkau layanan, baik karena lokasi terutama di wilayah pedalaman Aceh dan perbatasan, ketidaktersediaan sarana dan prasarana, maupun karena ketidakmampuan secara ekonomi. Hal ini telah mengakibatkan besarnya jumlah penduduk hampir miskin yang rentan terhadap berbagai gejolak akibat dari krisis ekonomi maupun bencana. Dari sisi pemberdayaan masyarakat miskin, selama ini berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan

seperti Bantuan Keuangan

Peumakmu Gampong (BKPG), Usaha Ekonomi Pemberdayaan Gampong (UEPG), bantuan penguatan modal berbagai usaha kelompok (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri rumah tangga), serta program lainnya, namun program-program tersebut belum memberi dampak optimal, yang

disebabkan

antara lain : (1) masih rendahnya keterkaitan antara pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan; (2) masih rendahnya keterkaitan antara pemenuhan kebutuhan dasar dengan program sektoral terkait; (3) fokus dan efektivitas program-program masih rendah karena belum menggunakan data yang seragam serta koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi masih lemah. Di samping itu, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum memenuhi harapan dan tepat sasaran sehingga kedepan permasalahan ini perlu mendapat perhatian khusus semua stake holder. Dalam hal pelaksanaan kebijakan, tantangan yang dihadapi untuk dapat mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, perlunya menyamakan pemahaman dan wawasan pembangunan yang berkesinambungan

lintas

sektor

dan

wilayah,


meningkatkan

kemampuan

43

sumberdaya

manusia

dalam

pengambilan

keputusan

dan

pengelolaan

pembangunan serta meningkatkan kapasitas lembaga pelaksana baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua, perlunya respon kebijakan teknis terhadap isu perubahan iklim yang menyebabkan perubahan pola tanam bagi petani, dimana hal tersebut berdampak pada ketersediaan air dan sanitasi, serta dapat menimbulkan bencana yang kesemuanya sangat berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Ketiga, perlunya kepekaan terhadap berkembangnya tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin akibat dari membaiknya standar kehidupan masyarakat sehingga tantangan yang dihadapi adalah

meningkatkan mutu

kebijakan program dan pelayanan pemerintah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin serta keterlibatan dalam proses pembangunan. Tantangan lain yang dihadapi dalam upaya peningkatakan kesejahteraan masyarakat miskin adalah terjadinya perubahan demografi dengan struktur penduduk yang menua. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menyusun sistem perlindungan sosial khususnya untuk kelompok miskin dan rentan yang dapat mengakomodasi perubahan tersebut. c. Penguatan Daya Saing Ekspor, Masalah dan tantangan terpenting

yang akan dihadapi dalam sektor

perdagangan luar negeri adalah semakin melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia sebagai dampak lanjutan dari krisis global, dimana hal ini akan berpengaruh pada melemahnya permintaan dunia dan aktivitas produksi global. Akibatnya, tingkat persaingan produk ekspor di pasar global akan semakin ketat dan harga komoditas diperkirakan masih rendah dari tahun sebelumnya. Tantangan lain adalah adanya kemungkinan serbuan produk impor dari negara lain seperti akibat pemberlakuan AFTA. Disisi lain, tingginya daya saing produk China yang mulai membanjiri pasar dalam negeri termasuk Aceh juga patut diwaspadai karena hal tersebut akan mempersulit peluang pemasaran produk domestik.


44

d. Revitalisasi Pertanian Struktur PDRB Aceh tahun 2009, bidang pertanian menjadi penyumbang utama yaitu sebesar 33,69%. Namun demikian, pembangunan bidang pertanian dalam arti luas pada tahun 2011 masih dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan pokok yaitu : (i) Masih tingginya konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan yang ditunjukkan dengan tingginya konversi lahan pertanian sehingga mengancam tingkat produksi pertanian; (ii) kurangnya daya tarik minat para investor terhadap sektor pertanian yang ditandai dengan masih rendahnya realisasi investasi di sektor ini (iii) masih kurang memadainya infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani sehingga menurunkan produktivitas pertanian; (iv) lemahnya diseminasi teknologi pertanian dan pemanfaatan teknologi tersebut kepada petani secara luas; (v) lemahnya akses petani terhadap sumber informasi dan permodalan yang ada; dan (vi) belum

optimalnya

kelembagaan

pertanian,

khususnya

kelembagaan

pemerintah, di dalam mendukung sektor pertanian. Sedangkan khusus sektor perikanan, permasalahan dan tantangan pada tahun 2011 adalah (i)

masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan serta kurangnya tenaga penyuluh di daerah;

(ii)

rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir;

(iii) masih

rendahnya akses

nelayan dan

pembudidayan ikan

terhadap

permodalan, layanan usaha, dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan; (iv) usaha perikanan masih sektoral dan belum dilaksanakan secara terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem agribisnis pada wilayah tertentu; (v)

masih rendahnya sarana dan prasarana perikanan yang ada di perairan Aceh.


45

e. Peningkatan Produktivitas Dan Kompetensi Tenaga Kerja. Dari sisi tenaga kerja, rendahnya produktivitas masih menjadi masalah yang harus segera diatasi karena dapat mempengaruhi daya saing daerah. Produktivitas tenaga kerja lokal relatif masih rendah, terutama jika dibandingkan dengan tenaga tenaga kerja luar daerah yang tergolong lebih maju. Untuk itu, tantangan yang dihadapi dalam tahun 2011 mendatang adalah upaya mendorong perpindahan pekerja dari pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi. Peningkatan produktivitas membawa implikasi pada kebutuhan kualitas tenaga kerja, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah melalui pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan diharapkan lulusan/tamatan pendidikan dan pelatihan kerja dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Sertifikasi kompetensi ini merupakan modal bagi tenaga kerja untuk mendapatkan lapangan

pekerjaan

yang

sesuai

dengan

kemampuannya

dan

sekaligus

memberikan pendapatan yang layak. Berdasarkan beberapa kebijakan dan pertimbangan serta asumsi diatas, maka tingkat pengangguran di Aceh pada akhir tahun 2011 ditargetkan turun sebesar 0,5 – 1,0 persen sehingga tingkat pengangguran yang terjadi diperkirakan adalah sebesar 7,0 – 7,5 persen. f.

Peningkatkan Produktivitas dan Akses UKM Kepada Sumberdaya Produktif. Sektor Koperasi dan UMKM sebagai salah satu sektor strategis dalam

menyerap tenaga kerja, koperasi dan UMKM diperkirakan masih akan menghadapi permasalahan mendasar dan tantangan yang cukup berat akibat krisis ekonomi global. Untuk itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM masih perlu dilanjutkan pada tahun 2011. Masalah-masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif masih akan dihadapi UMKM, seperti besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian dan persaingan pasar yang tinggi. Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, tantangan utama ke depan adalah masih rendahnya

produktivitas

UMKM,

rendahnya

kualitas

dan

kompetensi

kewirausahaan sumber daya manusia yang dapat mengakibatkan produk yang


46

dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik, regional bahkan internasional. Tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha yang berbasis agro industri , industri kreatif, dan inovasi. Di sisi lain, skala usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan modal dan penguasaan teknologi sangat sulit untuk meningkatkan nilai tambah, hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh masih rendah. Oleh karena itu, tantangan usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan nilai tambah adalah melalui penyediaan fasilitas pembiayaan serta perbaikan kinerja wadah kelembagaan usahanya melalui koperasi yang diharapkan dapat berperan sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang signifikan. Dan perlu dilakukan revitalisasi kelembagaan koperasi melalui peningkatan pembinaan dan penyediaan tenaga penyuluh perkoperasian. Permasalahan lain yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah kualitas kerja yang kurang baik dan terbatasnya akses pemasaran. Kualitas kerja yang kurang baik dapat memberikan dampak terhadap lingkungan kerja dan rendahnya daya saing produk yang dihasilkan, sedangkan keterbatasan akses pemasaran berpengaruh kepada kapasitas produksi dan usaha UMKM. Dalam mengatasi kendala

kualitas,

perlu

dilakukan

pendampingan

dan

pembinaan

dalam

peningkatan budaya kerja dan manajemen produksi bagi UMKM. Sementara itu, keterbatasan akses pemasaran menuntut perlunya pengembangan strategi dan jaringan pemasaran, serta penyediaan informasi peluang pasar. Masih banyak UMKM yang kurang memahami prinsip dan praktek yang benar dalam berkoperasi. g. Peningkatan Ketahanan Pangan. Dalam hal pencapaian stabilitas ekonomi, salah satu sektor yang terpenting adalah sektor pangan, terutama dalam hal ketahanan pangan. Bila ketahanan pangan dapat ditingkatkan, stabilitas ekonomi akan lebih terjaga. Di tahun 2011, peningkatan ketahanan pangan akan dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan pokok antara lain adalah: (i)

pemenuhan

kebutuhan

pangan

seiring

dengan

pertumbuhan

jumlah

penduduk;


47

(ii)

jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka masih cukup besar dengan daya beli yang semakin menurun;

(iii) produktivitas usaha-tani yang relatif rendah; (iv) kuantitas dan kualitas sumberdaya alam/lahan yang semakin menurun; (v) konversi lahan pertanian, khususnya pangan, ke penggunaan non pertanian terus berlangsung; (vi) kerusakan lingkungan dan pemanasan global (global warming) yang dapat mengancam produksi pangan; (vii) teknologi pertanian yang relatif tertinggal; (viii) masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan; (ix) persaingan penggunaan komoditas untuk bahan pangan, pakan, dan energi (food, feed and fuel); (x) semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor; (xi) peningkatan peran daerah dalam ketahanan pangan; serta (xii) keterbatasan keterjangkauan pangan terutama pada kelompok masyarakat miskin dan daerah terpencil. 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. Untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan ekonomi di Aceh, maka arah kebijakan di bidang ekonomi yang akan ditempuh pada tahun 2011 adalah: Mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan

ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta menjaga kestabilan tingkat inflasi. a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, Dilakukan dengan upaya mendorong terjadinya peningkatan realisasi investasi, produksi dan ekspor, serta peningkatan perolehan nilai tambah daerah. Peningkatan kualitas pelayanan investasi termasuk kemudahan pengurusan perizinan usaha, peningkatan frekuensi dan kualitas promosi potensi daerah, serta terjadinya kemitraan usaha terus didorong sehingga terciptanya kondisi iklim investasi yang kondusif bagi calon investor.


48

Di sektor produksi, peningkatan produksi difokuskan pada produk komoditi andalan daerah terutama di sektor pertanian dalam arti yang luas melalui kebijakan penguatan revitalisasi pertanian. Peningkatan kinerja ekspor dilakukan dengan upaya mendorong terjadinya peningkatan perdagangan langsung antara eksportir lokal dengan jasa perdagangan luar negeri termasuk ekspor yang dilaksanakan

langsung

melalui

pelabuhan-pelabuhan

di

Aceh.

Sedangkan

peningkatan perolehan nilai tambah daerah dilaksanakan baik melalui peningkatan kualitas produk bahan baku mentah (row material) maupun peningkatan produk – produk olahan hasil industri termasuk kerajinan industri rumah tangga. Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, maka kestabilan tingkat inflasi yang terjadi didaerah perlu dijaga dengan cara diantaranya adalah penjaminan arus distribusi barang terutama barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dan bahan baku industri kecil dan rumah tangga. Pengawasan dan penyehatan lembaga perbankan dan keuangan daerah sangat penting dilakukan agar terjaminnya likuiditas keuangan, dimana hal tersebut

dilakukan melalui

kerjasama dengan lembaga otoritas keuangan nasional. Kebijakan strategis lainya sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah : (1) revitalisasi pertanian secara terpadu, sistematik, dan konsisten; (2) fokus pada pengembangan sektor dan komoditi andalan (3) diversifikasi kegiatan ekonomi; (4) optimalisasi kinerja UMKM dengan memperluas akses faktor produksi, modal, teknologi, dan pasar terutama pelaku UMKM. (5) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah b. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dilakukan melalui kebijakan umum lintas sektor seperti kemudahan untuk mendapatkan perumahan layak huni, pelayan kesehatan dan pendidikan, peningkatan akses terhadap sentra-sentra produksi dipedesaan, peningkatan daya saing tenaga kerja lokal, pembangunan lapangan usaha masyarakat khususnya di sektor pertanian, pemberdayaan usaha kerajinan rakyat dan industri rumah


49

tangga, maupun melalui kebijakan/program khusus seperti program PNPM Mandiri, BKPG, dan paket-paket kegiatan pembangunan infrastruktur desa pola padat karya. 3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006, bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan Aceh diikuti dengan pemberian sumber pendanaan dan pengelolaan keuangan yang tertib, taat asas, proporsional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, kewajaran, dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap tahunnya ruang lingkup pengelolaan keuangan Aceh meliputi : 1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi Aceh; 2. Kewajiban

Aceh

untuk

menyelenggarakan urusan

pemerintahan

Aceh,

melaksanakan pembangunan Aceh dan membayar tagihan pihak ketiga; 3. Pengelolaan pendapatan Aceh; 4. Pengelolaan belanja Aceh; 5. Pengelolaan pembiayaan Aceh yang meliputi aspek kekayaan Aceh yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah Aceh dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Aceh dan/atau kepentingan umum. Ruang lingkup pengelolaan keuangan dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan target capaian tahunan. Pengelolaan keuangan Aceh dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBA dengan mengacu kepada penyusunan anggaran berbasis kinerja berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBA tersebut lazimnya ditetapkan setiap tahun melalui Qanun Aceh. Berdasarkan ruang lingkup pengelolaan keuangan, dan dalam rangka efektifnya pencapaian sasaran pembangunan, maka arah dan kebijakan keuangan

Aceh tahun 2011 adalah sebagai berikut:


50

1. Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan daerah secara optimal sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Aceh dari masing-masing bahagian pendapatan Aceh sehingga kapasitas dan pemenuhan kebutuhan belanja Pemerintah Aceh bersifat lebih optimal dan mandiri; 3. Memberdayakan segenap potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan pendapatan Aceh. 3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan pendapatan Aceh berfokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA), yang dilakukan melalui upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi Aceh berkelanjutan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. PAA merupakan elemen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada publik. Agar arah kebijakan pendapatan Aceh tersebut dapat dicapai, ditetapkan beberapa strategi : 1.

Pemberdayaan segenap aparatur, dengan cara meningkatkan motivasi, disiplin dan etos kerja guna dapat meningkatkan kinerja;

2.

Meningkatkan koordinasi dengan segenap instansi/institusi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah baik di daerah maupun pusat serta antar provinsi;

3.

Memperluas pelayanan

jangkauan pajak

Aceh,

pelayanan, retribusi

dengan Aceh

dan

membuka

tempat-tempat

pendapatan

lainnya

di

kabupaten/kota sepanjang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Aceh; 4.

Sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak Aceh, retribusi Aceh, dan penerimaan lain-lain yang sah;

5.

Melakukan pendekatan yang intensif dengan berbagai pihak, baik dalam rangka peningkatan sumbangan pihak ketiga maupun penerimaan yang bersumber dari bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU);


51

6.

Mempercepat penetapan qanun yang mengatur tentang berbagai PAA yang belum ada pengaturannya; dan

7.

Reformasi pelayanan investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dalam rangka penciptaan perekonomian Aceh yang terbuka dan tanpa hambatan. Setiap tahun anggaran pengelolaan pendapatan Aceh lebih diprioritaskan

pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli Aceh dan penerimaan Aceh lainnya. Kebijakan pendapatan Aceh tahun 2007-2012 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan

yang

dapat

meningkatkan

penerimaan

Aceh.

Pertumbuhan

komponen pajak Aceh, retribusi Aceh, penerimaan dari zakat, bagian laba dan hasil Perusahaan Aceh. Namun pada tahun 2011 Pendapatan Asli Aceh (PAA) diperkirakan akan terjadi peningkatan. Pendapatan Aceh mengacu pada UU No. 11 tahun 2006 pasal 179 ayat (2), dimana pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Aceh, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Aceh terdiri dari pajak Aceh, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan

milik Aceh dan hasil penyertaan

modal Aceh, zakat dan lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Aceh (PAA) perlu didukung oleh prioritas pembangunan yang benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya memperluas basis Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA) selama ini sangat didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pada tahun 2011 daya beli masyarakat diperkirakan cenderung menurun sehingga kedua jenis Pendapatan Asli Aceh (PAA) ini juga diperkirakan tidak meningkat. Perkiraan PAA yang direncanakan tetap mengacu kepada ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Aceh merupakan bagian yang cukup berarti dari penerimaan PAA. Retribusi ini terkait dengan pengelolaan kepemilikan sumber daya alam yang dikuasai oleh


52

Pemerintah Aceh dan pungutan atas pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik dan luas berpengaruh secara positif terhadap peningkatan retribusi Aceh. Penetapan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh. Oleh karena itu, potensi ini perlu ditangani secara tepat dan manajemen yang baik untuk mengelolanya. Dana Perimbangan yang merupakan bagian dari pendapatan daerah terdiri atas: 1. Dana bagi hasil pajak, yaitu bagian dari: penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90%; penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 80%; dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21) sebesar 20% 2. Dana bagi hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain, yaitu: bagian dari kehutanan sebesar 80%;bagian dari perikanan sebesar 80%; bagian dari pertambangan umum sebesar 80%; bagian dari pertambangan panas bumi sebesar 80%; bagian dari pertambangan minyak sebesar 15%; dan bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30% 3. Dana Alokasi Umum (DAU) 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 5. Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. Dana Otonomi Khusus ditujukan untuk membiayai kegiatan pembangunan seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, perbaikan pendidikan, kehidupan sosial, dan kesehatan selain dari pada itu berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi; dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Dana Otonomi Khusus dapat dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka keistimewaan Aceh dan berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% dari


53

plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Program pembangunannya dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh. Penggunaan Dana Otonomi Khusus dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh. Selanjutnya untuk mengkoordinasikan tambahan Dana Bagi Hasil dan Dana Otonomi Khusus, Gubernur dapat membentuk satuan unit kerja. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah termasuk bagi hasil keuntungan yang diperoleh dari Perusahaan Daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan atas pelayanan oleh SKPA atau Unit Kerja lainnya, jasa giro dan lain-lain, dapat ditingkatkan melalui pembinaan dan sosialisasi yang intensif. Secara rinci Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Aceh tertera pada Tabel III.4.1.


54

TABEL III.4.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2008 s.d Tahun 2012 Realisasi No (1) 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

1.2 1.2.1 1.2.2

1.2.3 1.2.4 1.2.5

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.3.4 1.3.5

Jenis Pendapatan Daerah (2) Pendapatan asli daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Zakat Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana perimbangan Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan Sumber Daya Alam Lain Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

Tahun 2008

Tahun 2009

(3) 795.709.401.264

(4) 795.872.000.000

(5) 795.487.000.00

Proyeksi Pagu Indikatif Tahun 2011 (6) 844.836.950.000

476,975,000,000 12,705,574,475

476,975,000,000 13,264,165,424

476,975,000,000 13,000,000,000

500.823.750.000 13,650,000,000

525.864.937.500 14.332.500.000

50,012,500,000

74,512,000,000

74,512,000,000

81.963.200.000

90.159.520.000

1,836,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

9,000,000,000

12,000,000,000

254,180,326,789

228,120,834,576

228,000,000,000

239,400,000,000

251.370,000,000

775.001.250.000

2.262.058.000.000

1.551.798.666.664

1.681.343.631.496

1.781.836.005.378

182,271,090,000

184,902,812,475

223.590.261.984

245.949.288.182

270.544.217.001

148,207,960,525

63.877.510.680

63,877,510,680

63,877,510,680

557,327,160,000

509,686,227,000

621.431.612.000

758.974.450.634

834.871.895.697

35,403,000,000

48,189,000,000

30.356.900.000

1,371,072,000,000

612.542.382.000

612,542,382,000

612,542,382,000

3,728,282,000,000

3.897.383.463.500

3.597.142.898.000

Tahun 2010

7,000,000,000

Tahun 2012 (7) 893.726.957.500

4.760.000.000.000

5.236.000.000.000

34.517.959.000 -

-

-

-

-

-

3,590,142,898,000

3,728,282,000,000

3.849.806.840.000

4.760.000.000.000

5.236.000.000.000

-

-

13.058.673.500

-

-

5.167.853.549.264

6.786.212.000.000

6.244.669.130.164

7.286.180.581.496

7.911.562.962.878


55

3.4.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Aceh Pembiayaan Aceh merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Aceh tersebut meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Aceh terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 60 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Penerimaan Pembiayaan Aceh mencakup: a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA); b. Pencairan dana cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan; d. Penerimaan pinjaman Aceh; e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; f. Penerimaan piutang Aceh; g. Penerbitan obligasi Aceh. Kebijakan dalam menyertai Pembiayaan Aceh yang dapat ditempuh adalah optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.


56

Tabel III.4.2 Realisasi dari Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2008 S.d Tahun 2012 Realisasi No

1

Jenis Penerimaan Pembiayaan Daerah 2

3 1 1 3 1 2

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan

Tahun

Proyeksi Tahun

Tahun

Pagu

2008

2009

2010

3

4

5

Indikatif Tahun 2011 6

100.000.000.000

2,248,975,179,504

3,141,732,121,604

100.000.000.000

Tahun 2012

100.000.000.000

7

-

-

-

-

-

3 1 3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

-

-

-

-

3 1 4

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

-

-

-

3 1 5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

-

-

-

-

-

3 1 6

Penerimaan Piutang Daerah

-

-

-

-

-

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH (3.1.1 s.d 3.1.6)

2,248,975,179,504

3,141,732,121,604

100.000.000.000

100.000.000.000

100.000.000.000

3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Aceh Arah pengelolaan belanja Aceh diarahkan kepada peningkatan proporsi belanja yang berpihak untuk kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Alokasi anggaran belanja Aceh harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas serta penghematan yang dilakukan dengan cara penganggaran belanja yang mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan prioritas program/kegiatan. Kebijakan belanja Aceh tahun 2011 diperkirakan masih didominasi oleh belanja langsung berkisar sekitar 62,44%. Sedangkan untuk belanja tidak langsung berkisar 37,56%. Dilihat dari sisi jumlahnya, komponen belanja Aceh tahun 2011, sementara diperkirakan tidak mengalami pertumbuhan. Belanja Aceh yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan rencana belanja tahunan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah Aceh baik kegiatan operasional yang bersifat rutin maupun


57

pembangunan yang di laksanakan secara terpadu dan ditetapkan dengan qanun. Berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota

yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan ditetapkan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui perluasan lapangan kerja, pencapaian standar hidup minimal berdasarkan urusan wajib pemerintah Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja Aceh diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan Aceh sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh. Adapun klasifikasi belanja menurut fungsi ditetapkan: a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; b. Klasifikasi untuk tujuan keselarasan serta keterpaduan dalam

rangka

pengelolaan keuangan negara/daerah. c. Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan Pemerintah Aceh. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Aceh terdiri dari: 1) pelayanan umum; 2) ekonomi; 3) lingkungan hidup;

4)

perumahan dan fasilitas umum; 5) kesehatan; 6) pariwisata dan budaya; 7) agama; 8) pendidikan; serta 9) perlindungan sosial;


58

d. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Beberapa asumsi pokok yang akan mempengaruhi kebijakan belanja Aceh ke depan adalah: a. Perkiraan penerimaan pendapatan Aceh diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian Aceh dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan. b. Perkiraan kebutuhan belanja Aceh dapat mendanai program-program strategis Aceh dalam mendukung dan menjaga target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Aceh Tahun 2007 - 2012.


59

Tabel III.4.3 Realisasi dari Proyeksi (Pagu Indikatif ) Belanja Tidak Langsung Daerah Provinsi Aceh Tahun 2008 S.d Tahun 2012 Realisasi No

1

Jenis Belanja Tidak langsung

2

2

1

1

Belanja Pegawai

2

1

2

Belanja Bunga

2

1

3

Belanja Subsidi

2

1

4

Belanja Hibah

5

Belanja Bantuan Sosial

2

1

2

1 6*)

2

1 7*)

2

1

8

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1 s.d 2.1.8)

Proyeksi

Tahun

Tahun

Tahun

Pagu

2008

2009

2010

Indikatif Tahun 2011

3

4

5

6

7

914,253,355,518

941,680,956,184

493,799,270,320

834,803,158,805

-

-

-

7,149,183,000 459,449,224,759

224,579,435,000

768,631,372,349

552,073,731,149

870,717.481.446

Tahun 2012

-

1.000.000.000 535.010.068.270 629.717.462.700

-

-

-

535,010,068,270

535,010,068,270

629,717,462,700

629,717,462,700

695,670,662,236

400,000,000,000

300,000,000,000

300,000,000,000

300,000,000,000

28,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

150,000,000,000

150,000,000,000

10,000,000,000

50,000,000,000

50,000,000,000

50,000,000,000

50,000,000,000

2,004,123,098,705

2,620,032,938,913

2,536,445,012,416

2,578,980,886,488

2,606,408,487,154

3.4.3 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Aceh Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. Pengeluaran Pembiayaan Aceh mencakup: a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah Aceh; c. Pembayaran pokok utang;


60

d. Pemberian pinjaman; e. Pembayaran nilai nominal obligasi. Kebijakan dalam menyertai Pembiayaan Aceh yang dapat ditempuh adalah optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu. Selain itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan untuk pernyertaan modal (investasi) dan pembayaran utang pokok yang jatuh tempo. Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan di atas, adalah alternatif pembiayaan dari sisi penerimaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sisi pengeluaran. Alternatif penerimaan pembiayaan yang bisa dikembangkan, seperti: pinjaman daerah, penerbitan surat obligasi dan penjualan aset, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran hutang pokok yang akan jatuh tempo, ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan. Pemerintah Aceh dapat menerima hibah dari luar negeri dengan kewajiban memberitahukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Penerimaan hibah bersifat tidak mengikat secara politis baik terhadap Pemerintah maupun Pemerintah Aceh dan tidak mempengaruhi kebijakan Pemerintah Aceh tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan tidak bertentangan dengan ideologi negara. Dalam hal hibah mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah seperti hibah yang terkait dengan pinjaman dan yang mensyaratkan adanya dana pendamping, harus dilakukan melalui Pemerintah dan diberitahukan kepada DPRA. Pemerintah

Aceh

dapat

melakukan

penyertaan

modal/kerjasama

pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan. Penyertaan modal/kerjasama dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dilakukan divestasi atau dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Penyertaan modal/kerja sama tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan


61

anggaran yang timbul akibat penyertaan modal/kerja sama dicantumkan dalam APBA.

Tabel III.4.4 Realisasi dari Proyeksi (Pagu Indikatif ) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2008 S.d Tahun 2012

No

1

Realisasi

Proyeksi

Jenis Pengeluaran Pembiayaan daerah

Tahun

Tahun

Tahun

2008

2009

2010

2

3

4

-

Pembentukan dana cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Pagu Indikatif Tahun 2011

Tahun 2012

5

6

7

-

-

-

-

175,000,000,000

82,600,000,000

150,000,000,000

50,000,000,000

10,000,000,000

3 2

1

3 2

2

3 2

3

Pembiayaan Pokok Utang

-

-

-

-

-

3 2

4

Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

-

-

-

3 2

5

Pembayaran Kegiatan Lanjutan

200,000,000,000

-

-

-

-

375,000,000,000

82,600,000,000

150,000,000,000

50,000,000,000

10,000,000,000

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH ( 3.2.1 s.d 3.2.4 )


62

3.4.4 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Aceh TABEL III.4.5 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2008 - Tahun 2012 Realisasi No

(1) 1

1.1

Proyeksi

Uraian Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Pagu Indikatif Tahun 2011

Tahun 2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2) PENDAPATAN DAERAH

6,918,764,844,913

6,786,212,000,000

6.244.669.139.164

7.286.180.581.496

7.911.562.962.878

Pendapatan asli daerah

721,708,102,681

795,872,000,000

795,487,000,000

844.836.950.000

893.726.957.500

464,317,354,502

476,975,000,000

476,975,000,000

500.823.750.000

525.864.937.500

12,201,890,114

13,264,165,424

13,000,000,000

13,650,000,000

14.332.500.000

1.1.1

Pajak daerah

1.1.2

Retribusi daerah


63

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Visi dan Misi pemerintah Aceh 2007-2012, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Tujuh Prioritas Pemerintah Aceh di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan

untuk

menjamin implementasi dari 7 prioritas Pemerintah Aceh yaitu: (1) Penguatan pemerintahan, politik dan hukum; (2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan; (3) Pembangunan dan

pemeliharaan

infrastruktur

pendukung

investasi;

(4)

Pembangunan

pendidikan yang bermutu dan merata; (5) Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas (6) Pembangunan agama, sosial dan budaya; (7) Penanganan dan pengurangan resiko bencana. 1) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan. Sebagaimana isu permasalahan dan tantangan utama dibidang ekonomi makro

yaitu

masih

rendahnya

pertumbuhan

ekonomi,

tingginya

tingkat

pengangguran dan kemiskinan jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, maka prioritas

dan

sasaran

utama

pembangunan

bidang

ekonomi

adalah

sebagai berikut : a. Pertumbuhan Ekonomi : pertumbuhan ekonomi Aceh (harga konstan) pada tahun 2011 diharapkan dapat tumbuh secara berkualitas dengan migas 1,01,5 persen, dan tanpa migas 5,5-6,0 persen. Pertumbuhan tersebut diharapkan berdasarkan terjadinya peningkatan nilai PDRB total menjadi 37,0 – 37,5 trilliun berdasarkan harga konstan, dan 77,0 – 77,5 trilliun berdasarkan harga berlaku. Pengertian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang meliputi pro-growth, pro-poor, dan pro-job. Dengan demikian target pertumbuhan tersebut diharapkan


64

sekaligus dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang terjadi melalui pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, mendorong terciptanya lapangan kerja dan kemudahan usaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan fokus sasaran adalah masyarakat yang berada di pedesaan. b. Tingkat Pengangguran : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terjadi di Aceh pada tahun 2011 diharapkan dapat ditekan menjadi 8,0 persen. c. Tingkat Kemiskinan : jumlah penduduk miskin di Aceh diharapkan mampu direduksi hinggga tinggal sekitar 800.000 orang pada kondisi akhir tahun 2011, atau menjadi 18,0 persen dari total jumlah penduduk Aceh. d. Tingkat inflasi : tingkat inflasi yang terjadi di Aceh rata-rata selama tahun 2011 ditargetkan adalah hanya 3,0 persen, baik bila dihitung di Kota Banda Aceh, maupun di Kota Lhokseumawe. Agar sasaran utama dari prioritas pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan penanggulangan kemiskinan diatas dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun 2011 ditempuh melalui beberapa kebijakan sebagai berikut : 1. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan Peningkatan produksi pertanian dan perikanan diarahkan fokus kepada peningkatan hasil komoditi unggulan daerah baik secara kuantitas, maupun kualitas. Di sektor tanaman pangan peningkatan mutu dan hasil produksi terhadap komoditi padi, kedelai, dan jagung melalui perluasan areal tanam, optimasi lahan, modernisasi alsintan, penggunaan bibit unggul, pengaturan jarak tanam, pengolahan tanah dan pemanfaatan pupuk organik, optimalisasi sumber air untuk pengairan, penaggulangan hama dan penyakit, serta penanganan pasca panen. Di sektor perikanan dengan upaya modernisasi peralatan tangkap serta armada penangkapan, optimalisasi lahan tambak dan sumber daya perairan darat, optimalisasi sumber benih dan bibit ikan unggul, penyediaan pakan, penyediaan dan pengembangan sarana pengawetan dan pengolahan hasil ikan. Dibidang perkebunan sasaran utama adalah pemeliharaan dan rehabilitasi areal perkebunan


65

rakyat, pengembangan perkebunan rakyat komoditi unggulan tujuan ekspor, peningkatan mutu produk olahan. Dibidang peternakan sasarannya adalah meningkatkan jumlah populasi ternak besar melalui sistem IB dan pengembangan padang

pengembalaan,

meningkatkan

produksi

telur

untuk

mengurangi

ketergantungan dari daerah lain, penyediaan pakan dan pengembangan hijauan makanan ternak (HMT), dan penanggulangan penyakit ternak. 2. Pembangunan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Publik Pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana ekonomi publik sasarannya adalah pengembangan jalan usaha tani, jalan akses produksi, pasar induk, pasar tradisional, pasar kuliner, pasar hewan, pasar ikan, pusat promosi kerajinan, rumah potong hewan, pelabuhan perikanan, Pusat Pendaratan Ikan (TPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan fasilitasi Kawasan Industri. 3. Peguatan Sistem Penyuluhan Pertanian serta Kelembagaan Petani dan Nelayan Penguatan sistem penyuluhan dimaksudkan sebagai upaya percepatan aplikasi teknologi termasuk inovasi baru di bidang pertanian dan perikanan, yaitu malalui peningkatan sarana penyuluhan dan SDM penyuluh serta peningkatan mutu dan frekwensi kegiatan penyuluhan. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan penyuluhan, penguatan kelembagaan petani merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kegiatan penyuluhan, termasuk dengan tujuan penguatan kelembagaan sistem pemasaran lingkup tani dan nelayan. 4. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Peningkatan kompetensi tenaga kerja sasaran utamanya adalah para pemuda putus sekolah sehingga tersedianya tenaga kerja siap pakai baik untuk kebutuhan daerah, maupun

pemenuhan permintaan luar negeri.

Sedangkan

tenaga kerja yang sedang menganggur ditingkatkan kemampuan skill sesuai dengan

bakat dan

permintaan pasar

melalui pelatihan

kompetensi dan

pemagangan. Peningkatan kompetensi juga diikuti oleh upaya peningkatan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja melalui pengembangan Balai Latihan Kejuruan (BLK).


66

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah serta Perkoperasian Pemberdayaan

UMKM

dan

perkoperasian

diarahkan

dalam

rangka

peningkatan kompetensi usaha dan iklim usaha yang kondusif melalui peningkatan manajemen usaha, peningkatan akses terhadap permodalan dan pemasaran bagi UMKM termasuk usaha industri rumah tangga.

Tidak kalah pentingnya adalah

upaya peningkatan kemitraan usaha baik dengan dunia usaha lainnya, maupun dengan lembaga-lembaga keuangan. Sedangkan pengembangan perkoperasian sasaran utamanya adalah penumbuhan dan pengembangan koperasi di lingkup petani dan nelayan. 2) Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi Pendukung Investasi Prioritas dan sasaran tahun 2011 Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Energi adalah sebagai berikut : a. Pembangunan Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan dan jembatan lebih diarahkan kepada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan transportasi barang dan jasa serta membuka keterisolasian wilayah melalui penanganan jalan nasional yang belum tembus sepanjang 10 km dan jalan propinsi sepanjang 65 km. b. Pembangunan Keciptakaryaan Diprioritaskan pada pembangunan rumah dhuafa, pembangunan prasarana air bersih, pengelolaan persampahan, pembangunan drainase perkotaan dan perdesaan, serta pembangunan fasilitas umum lainnya. Disamping itu pada tahun 2011 dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). c. Pembangunan Sumber Daya Air Diarahkan dalam upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan dan partisipatif untuk mewujudkan system irigasi yang handal dalam mendukung ketahanan pangan, pemanfaatan sumber daya air secara efesien, kelestarian sumber-sumber air, serta pengamanan pantai dan pengendalian banjir.


67

d. Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Dititikberatkan pada peningkatan, pengembangan dan pelayanan secara terpadu

disektor

pembangunan penyediaan

perhubungan

sektor

pos

peralatan

dan untuk

darat,

laut

dan

telekomunikasi pengendalian

udara.

Sedangkan

dititikberatkan

pada

penyelelenggaraan

telekomunikasi, pengembangan jaringan komunikasi informasi transportasi yang mampu terjangkau di seluruh wilayah Aceh, dan pembinaan terhadap penggunaan telekomunikasi dan pengembangan hobi bidang elektronika (seperti ARARI dan RAPI), pengembangan informasi pedesaan dan terbentuknya kelompok informasi dan komunikasi masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sadar informasi untuk meningkatkan kualitas hidup, peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi yang prima dan terpadu, dan menciptakan komunikasi yang efektif dan efesien terhadap penyelenggaraan transportasi. e. Pembangunan Lingkungan Hidup Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada kegiatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA), peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup, peningkatan pengendalian polusi, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. f. Pembangunan Pertambangan dan Energi Diarahkan pada penyediaan listrik yang cukup bagi rumah tangga dan industri, pembangunan industri pertambangan yang ramah lingkungan, penyediaan

listrik

di

daerah-daerah

terpencil

(PLTMH,

PLTS)

dan

penyediaan dan pengendalian kualitas air tanah secara efesien dan berkelanjutan. 3) Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar Pendidikan yang bermutu merupakan hak asasi setiap warga masyarakat, apapun kondisi dan dimanapun domisilinya. UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 216 (1) mengamanatkan bahwa “Setiap


68

penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Peningkatan akses dan mutu PAUD/ECCD masih terkendala dengan ketersediaan lembaga PAUD yang masih minim dan hanya terkonsentrasi di daerah perkotaan. Minimnya jumlah PAUD formal berkontribusi terhadap rendahnya capaian APK penduduk usia 4-6 tahun pada lembaga PAUD. Untuk mengatasi kondisi ini, Pemerintah Aceh berupaya menambah jumlah lembaga PAUD formal berupa TK Pembina di kabupaten dan TK Negeri di setiap kecamatan. Disamping itu juga diupayakan pengembangan lembaga PAUD non formal berbasis masyarakat dengan menyediakan dana stimulus rintisan dan pengembangan PAUD. Keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun perlu diimbangi dengan peningkatan terhadap akses Pendidikan Menengah (SMA/MA dan SMK) dan untuk mencapai target Pendidikan Universal 12 Tahun. Upaya Peningkatan akses terhadap layanan Pendidikan Menengah akan ditempuh dengan penambahan jumlah SMA/MA dan SMK berbasis keunggulan lokal. Disamping itu, Dayah yang selama ini dianggap sebagai salah satu lembaga pendidikan alternatif non formal, perannya semakin ditingkatkan dan bahkan kini dapat disetarakan dengan pendidikan formal. Akreditasi Dayah merupakan salah satu upaya legalisasi lembaga dayah sebagai lembaga pendidikan formal yang bermutu. Penyediaan sarana dan prasarana yang bermutu juga dibarengi dengan penyediaan Pendidik (guru) dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi. Pada saat ini, jumlah Pendidik berkualifikasi dan layak mengajar mencapai 51,65%, namun demikian penyebarannya tidak merata (lebih terkonsentrasi di daerah-daerah perkotaan), lebih banyak pada mata pelajaran tertentu, serta tidak memiliki profesionalitas yang tinggi. Upaya peningkatan mutu dan profesionalitas guru

ditempuh

melalui percepatan

sertifikasi

guru

dan

kepala

sekolah,

peningkatan kualifikasi pendidikan (minimal S1/D4), serta peningkatan pelatihanpelatihan.


69

4) Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Pembangunan kesehatan merupkan upaya untuk memenuhi salah satu hak rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2002 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota. Bidang Kesehatan di Aceh menunjukkan peningkatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, kondisi daerah yang semakin kondusif dan peningkatan anggaran pembangunan kesehatan memberi arah yang lebih menunjang, usahausaha didalam peningaktan pelayanan publik disektor kesehatan mulai dari pelayanan dasar sampai dengan pelayanan rujukan terus mendapat pembenahan. Faktor lain yang juga menjadi perhatian adalah penyediaan fasilitas kesehatan diseluruh kecamatan dengan kondisi bangunan yang cukup memadai baik fasilitas pelayanan dasar maupun rujukan, dan juga diimbangi dengan penyediaan tenaga kesehatan yang cukup pada fasilitas yang telah tersedia. 5) Pembangunan Syariat Islam, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Pembangunan Syariat Islam di Aceh telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Syariat Islam dan pelaksanaannya diatur pada BAB XVII mulai Pasal 125 sampai dengan Pasal 137. Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2011 dalam pelaksanaan Syariat Islam lebih dititik beratkan pada peningkatan pemahaman kesadaran pelaksanaan Syariat Islam, pemahaman yang akan dilakukan berupa sosialisasi berupa qanunqanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan Syariat Islam. Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai sebuah lembaga tinggi daerah yang


70

independen, berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah dan DPRA serta bermitra kerja dalam pengambilan kebijakan di daerah. Untuk mendukung pelaksanaan Syari’at Islam yang berjalan secara kaffah di Aceh, Baitul Mal Aceh juga bertugas sebagai pembina dan pengatur regulasi terhadap pengelolaan dan penyaluran zakat dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 kewenangan baitul Mal meliputi pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama dan masalah perwalian atau yang lebih dikenal sebagai amil plus. Pembangunan sektor budaya dan pariwisata di Aceh sangat potensial untuk dikembangkan. Aceh yang memiliki beragam khazanah sejarah budaya yang khas dan unik, juga kondisi alam yang indah dan asri. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan. 6) Penciptaan Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Penyehatan Birokrasi Pemerintahan. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintah yang bersih (Clean Government) sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penciptaan tata pemerintahan yang baik dan bersih, serta penyehatan birokrasi pemerintahan merupakan salah satu agenda dalam pembangunan daerah Aceh. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin

kelancaran,

keserasian

dan

keterpaduan

tugas

dan

fungsi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 7) Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana Adapun

upaya-upaya

yang

akan

dilakukan

tahun

2011

dalam

Prioritas

Penanganan dan Penguranan Resiko Bencana antara lain : a.

Melanjutkan pembangunan/perkuatan bangunan pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai baik yang menggunakan


71

bronjong ataupun steel sheet pile yang tersebar pada beberapa sungai yang mengancam pemukiman penduduk. b.

Pembangunan pengaman pantai berupa tanggul air asin pada beberapa lokasi pantai yang mengalami abrasi dan pengerukan/normalisasi muara yang mengganggu aktivitas penduduk.

c.

Melakukan penanganan darurat terhadap jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam yang mungkin akan terjadi.

d.

Melanjutkan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam melalui kegiatan, yaitu :  Pelatihan Tim reaksi cepat mitigasi dan pengurangan resiko bencana di 4 kabupaten/kota dan Taruna Penanggulangan Bencana (TAGANA)  Penyebarluasan

informasi

bencana

alam

guna

meningkatkan

kewaspadaan masyarakat terhadap bencana di 5 Kabupaten/Kota.  Memberikan bantuan darurat bagi korban bencana alam. 2. Sasaran Pembangunan Persoalan dan dimensi pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi akan bertambah banyak, sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah Aceh harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah Aceh bersikap realistis, dengan tidak membuat sasaran-sasaran yang sejak semula disadari tidak bisa dipenuhi. Sejumlah indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Banyak faktor yang bersifat eksogen (di luar kendali pemerintah) akan mempengaruhi

capaian

tersebut.

Faktor

eksogen,

dapat

mempermudah

pencapaian atau sebaliknya ia dapat pula menyebabkan sasaran yang ingin dicapai tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi sebagian. Misalnya, kenaikan harga komoditas energi dapat mempunyai dampak positif terhadap pencapaian sasaran Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2011

72

pertumbuhan ekonomi mengingat Indonesia masih tergolong sebagai negara produsen dan pengekspor energi netto. Sebaliknya, bencana alam seperti gelombang panas El Nino seperti yang terjadi sebelum krisis ekonomi tahun 1997 dapat menghambat upaya peningkatan produksi pangan dan berperan terhadap kenaikan tingkat kemiskinan pada saat itu. Meskipun kemungkinan terjadinya faktor eksogen tersebut tidak dapat diperkirakan dengan pasti, beberapa perubahan dapat dimitigasi dan diubah ke arah yang menguntungkan dengan kebijakan yang tepat. Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Aceh berdasarkan UUPA, diikuti dengan pemberian sumber pendanaan kepada Pemerintah Aceh, maka keuangan daerah harus diarahkan pengelolaannya secara tertib, taat azas sesuai peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.


73


74

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ACEH Pada tahun 2011 telah dirumuskan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan yang akan diagendakan dalam pembangunan Aceh yaitu : 1.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.

2.

Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber Daya Energi Pendukung Investasi.

3.

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Belajar.

4.

Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan.

5.

Pembangunan Syari’at Islam, Sosial dan Budaya.

6.

Penciptaan Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Penyehatan Birokrasi Pemerintahan.

7.

Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana. Dari Ketujuh program prioritas diatas sifatnya adalah komprehensif, yaitu

kesemuanya sama pentingnya dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Ketujuh program tersebut dijabarkan kembali dalam bentuk tabel yang menjelaskan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, dan SKPA penanggungjawab dan keterkaitan dengan 7 prioritas dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5 berikut.


85


85


85

BAB VI PENUTUP Rencana

Kerja

Pemerintah

Aceh

(RKPA)

Tahun

2011

merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2007-2012. Dari pelaksanaan dokumen Perencanaan Jangka Menengah 2007-2012, RKPA Tahun 2011 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 dari RPJM, dengan demikian RKPA Tahun 2011 bersifat sangat strategis, karena tingkat keberhasilan dari rencana ini akan menentukan pula keberhasilan dari kepemimpinan Kepala Pemerintah Aceh priode

2007-2012.

RKPA Tahun 2011 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun 2011 termasuk didalamnya penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan RAPBA Tahun 2011. Dalam dokumen RKPA memuat seluruh program dan kegiatan secara komprehensif

yang akan

dilaksanakan di wilayah Pemerintahan Aceh dimana

pelaksana program tidak hanya oleh Pemerintah Aceh, tetapi juga Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pembiayaan untuk pelaksanaan program dimungkinkan bukan hanya dari APBD Pemerintah Aceh, tetapi juga APBN, BLN dan pembiayaan yang berasal dari dunia usaha dan swadaya masyarakat. Program-program dalam dokumen RKPA merupakan program-program pembangunan yang memiliki keterkaitan (linkages) lintas wilayah dan lintas sektor, sehingga memerlukan dukungan koordinasi lintas pelaku (stakeholders) yang

lebih

luas.

Oleh

karena

itu

dalam

pelaksanaan

program

perlu

dipertimbangkan kondisi objektif baik internal maupun eksternal secara lebih menyeluruh. Dengan demikian RKPA harus menjadi acuan bagi instansi dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di unitnya masing-masing. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2011, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2011

197

program/kegiatan dengan sebaiknya-baiknya dengan menerapkan prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam aksinya, maka Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

GUBERNUR ACEH

IRWANDI YUSUF


197

TABEL 4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Provinsi Aceh NO

PRIORITAS Prioritas 1

SASARAN PEMBANGUNAN 1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat akibat tumbuhnya perekonomian dengan migas 0,050 - 0,75 dan tanpa Migas 5,0 - 6,0 %

2. Meningkatnya PDRB perkapita menjadi 19 juta dengan Migas dan 14,5 juta secara Tanpa Migas

NAMA PROGRAM 1

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2

Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja

3

1.050.000.000 79.500.000.000

SKPA PENANGGUNG JAWAB Bappeda Disnaker & Mobduk

14.750.000.000

Disnaker & Mobduk

208.000.000

Disnaker & Mobduk

891.000.000

Disnaker & Mobduk

6.735.000.000

Badan Investasi dan Promosi

350.000.000


1.300.000.000


273.360.000

Biro Adm. Pembangunan Setda Aceh

145.440.000


510.936.000


1.300.527.300

Biro Ekonomi Setda Aceh

13 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

247.295.000


14 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

300.000.000


15 Pelayanan Kesehatan Masyarakat

500.000.000

Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

4

3. Menurunnya angka penggangguran menjadi 7 - 7,5 %

5

4. Menurunnya presentase penduduk miskin sehingga menjadi 802.064 orang atau sekitar 16 - 17 %

6

5. Meningkatnya arus distribusi barang sehingga angka inflasi dapat ditekan menjadi 3 % baik di Banda Aceh maupun Lhokseumawe

7 8

6. Sektor pertanian dan perikanan dapat tumbuh mencapai 7-8 %

PAGU INDIKATIF

9

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

10 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana 12 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

16 Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan 17 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 18 Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 19 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 20 Penanggulangan Kemiskinan

74

38.540.000.000

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

656.411.250.000

Badan Pemberdayaan Masyarakat

27.827.809.000


4.497.200.000


30.225.601.000


NO

PRIORITAS

SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM 21 Pengembangan Diversivikasi Tanaman 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian 23 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 24 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 25 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 26 Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 27 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 28 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

PAGU INDIKATIF

SKPA PENANGGUNG JAWAB

5.000.000.000 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 261.500.000.000 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 21.014.838.000 109.857.938.000 1.124.975.000 3.062.619.000

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan

1.000.000.000

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

322.864.000.000

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

29 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

400.000.000

Dinas Kelautan dan Perikanan

30 Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

270.000.000


50.000.000


32 Pengembangan Budidaya Perikanan

8.950.000.000


33 Pengembangan Perikanan Tangkap

2.350.000.000


175.000.000


35 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1.100.000.000


36 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.000.000.000

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

20.000.000.000

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

31 Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

34 Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

37 Pengembangan Sentra-sentra Industri

75

NO

PRIORITAS

SASARAN PEMBANGUNAN

Prioritas 2

1. Terbangunnya jalan dan jembatan, terpeliharanya jalan dan jembatan, perencanaan teknis jalan dan jembatan, tersedianya biaya operasional penanggulangan darurat, kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam. Terbangunnya saluran lingkungan, terbangunnya jalan lingkungan, pengembangan sistem distribusi Air minum, pembangunan sarana dasar peribadatan, pembangunan islamic centre, rehabilitasi rumah masyarakat dhuafa.

1

Program pembangunan jalan dan jembatan

2

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

4

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

2. Terbangunnya jaringan irigasi, rehabilitasi/terpeliharanya jaringan irigasi, optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, terbangunnya embung, terbangunnya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, dan terbangunnya prasarana pengaman pantai.

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

6

3. Terbangunnya Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan, rehabilitasi terminal, pengaturan lalu lintas, tunjangan pejabat dan jamaah haji. Terbangunnya prasarana terminal angkutan penumpang, terbangunnya halte, terbangunnya sarana pelabuhan dan dermaga angkutan laut, terbangunnya prasarana bandar udara beserta fasilitas penunjangnya, Tersedianya sarana dan fasilitas pos dan telekomunikasi, tersedianya fasilitas rambu lalu lintas, marka jalan, Guardrail, Delineator, dan terbangunnya Gedung pengujian kenderaan bermotor dan gedung pengujian kendaraan. 4. Lancarnya komunikasi, informasi, dan media massa melalui terbangunnya alat jaringan komunikasi di kab/kota, tersedianya PNS yang dapat mengoperasikan sistem informasi dan tehnologi informasi, tersosialisasinya sistem informasi diseluruh Kab/kota. Tersebarluasnya informasi melalui penyelenggaraan pemerintah daerah, penyuluhan kepada masyarakat, dialog, konsultasi, media tradisional. Tersedianya data anak yatim, data dalam bentuk visualisasi, data SMS masyarakat pada database centre Gubernur, serta data bencana alam. Tersedianya informasi e-Goverment, SMS centre Gubernur dan Bencana Alam. 5. Terbangunnya sumur bor, Pembangunan PLTMH, Pemantauan aktivitas gunung api, percepatan pemanfaatan Panas, Bumi Selawah Agam.

NAMA PROGRAM

PAGU INDIKATIF


897.226.440.000

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya

2.196.150.000


33.694.060.000


3.195.810.000


31.144.310.000


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

5.204.900.000


7

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

5.051.150.000


8

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

84.068.320.000


9

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

3

10 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 11 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 12 Program Pengembangan Perumahan

76.250.000


778.970.000


73.210.000


74.913.950.000


13 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya

445.712.783.500

Dinas Pengairan

14 Program Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

240.950.000.000

Dinas Pengairan

16 Program Kerjasama Pembangunan

1.912.000.000

Bappeda

17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

700.000.000

Bappeda

18 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

3.587.000.000

Bappeda

19 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 20 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 21 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 22 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 23 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

76

12.540.575.000

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika

570.000.000


4.441.739.000


157.628.057.800


2.174.000.000


NO

PRIORITAS

SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM 24 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 25 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

16.094.488.000

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika

652.850.000

28 Program Kerjasama informasi dengan Mass Media

605.000.000


29 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.152.000.000

Bappedal

30 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk. Hidup

5.253.997.349

Bappedal

10.890.255.000

Bappedal

32 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.

1.381.000.000

Bappedal

33 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingk Hidup.

2.683.000.000

Bappedal

224.000.000

Bappedal

1.083.000.000

Bappedal

428.784.000


34 Program peningkatan pengendalian polusi 35 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 36 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 37 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

668.800.000

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika

17.227.782.000

Distamben

38.458.000.000

Distamben

39 Pengembangan Migas

1.160.300.000

Distamben

40 Program Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana

1.100.000.000

38 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

1. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan Islami baik formal maupum non formal hingga kepedesaan, daerah terpencil dan kepulauan

9.863.000.000


26 Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 27 Program Pengembangan Data dan Statistik

31 Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Prioritas 3

PAGU INDIKATIF

1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

44.591.000.000

Dinas Pendidikan

2

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

685.850.000.000

Dinas Pendidikan

3

Pendidikan Menengah

365.600.000.000

Dinas Pendidikan

77

NO

PRIORITAS

SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM

PAGU INDIKATIF


2. Meningkatkan APK/APM pada semua jenjang pendidikan (APK PAUD 23.00%,APM SD/MI/SDLB 95%, APK SMP/MTs/SMPLB 97% dan APK SMA/MA/SMALB/antar kab/kota (disparitas APK PAUD 24,34%, disparitas SD/MI/SDLB 7,84%)sebesar 7.21,SMA/MA/SMK sebesar 7.11),

4

Pendidikan Non Formal

21.986.900.000

Dinas Pendidikan

5

Pendidikan Luar Biasa

6.997.000.000

Dinas Pendidikan

6

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.400.000.000

Dinas Pendidikan

7

Manajemen Pelayanan Pendidikan

4.541.571.840

Dinas Pendidikan

3. Meningkatkan persentase jumlah guru berkualifikasi S1/D4 menjadi 55,07%,menyelenggarakan sekolah bertaraf internasional (SMP 8 unit, SMA 21 unit) Meningkatkan ratio jumlah murid SMA/MA:SMK menjadi 70:30

8

Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi serta Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

62.000.000.000

Dinas Pendidikan

9

Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah

226.500.000.000

Dinas Pembinaan Pendidikan Dayah

10 Pemberdayaan Santri

10.000.000.000


4. Meningkatkan kegemaran dan minat baca masyarakat melalui pemb.perpustakaan umum kab/kota,perpustakaan desa dan penyediaan buku dan bahan bacaan sekitar 60%

11 Pembinaan Managemen Dayah

38.500.000.000


5. Memperluas dan meningkatnya kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan non formal

6. Prosentase peserta pelatihan keterampilan hidup (life skill training) terhadap lulusan SMP/MTs atau SMA/MA/SMK yang tidak melanjutkan turun menjadi 10 %

12 Penelitian dan Pengembangan

4.500.000.000


13 Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

400.000.000

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

14 Pendidikan Menengah

450.000.000


15 Pendidikan Non Formal

200.000.000


16 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

744.300.000


17 Manajemen Pelayanan Pendidikan 18 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 19 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

3.532.282.000 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 19.850.000.000 Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat 200.000.000

biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

20 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama

9.200.000.000 Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


22 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1.542.500.000

Badan Arsip dan Perpustakaan

23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

453.500.000


24 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

360.000.000


25 Peningkatan SDM Kearsipan

410.000.000


16.230.000.000


26 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

78

NO

PRIORITAS

SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM

Prioritas 4

1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat (sampai ke desa) 50 %

1

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2

Upaya Kesehatan Masyarakat

2. Tersedianya pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu 30%

3

3. Menurunnya angka kematiaan bayi dari 40/1000 lahir hidup menjadi 38/1000 lahir hidup, menurunkan angka kematian ibu dari 224/100.000 menjadi 220/100.000 kelahiran hidup, umur harapan hidup di Provinsi NAD laki-laki 68 menjadi 68,5 tahun dan perempuan 69 m

4

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Perbaiakan Gizi Masyarakat

1.500.000.000

Dinas Kesehatan

5

Pengembangan Lingkungan sehat

1.000.000.000

Dinas Kesehatan

6

Pencengahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

1.800.000.000

Dinas Kesehatan

7

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

PAGU INDIKATIF


4.050.000.000

Dinas Kesehatan

11.500.000.000

Dinas Kesehatan

850.000.000

Dinas Kesehatan

550.000.000

Dinas Kesehatan

61.100.000.000

Dinas Kesehatan

124.000.000.000

Dinas Kesehatan

551.444.166.000

Dinas Kesehatan

11 Peningkatan Pelayanan anak balita

300.000.000

Dinas Kesehatan

12 Peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia

300.000.000

Dinas Kesehatan

13 Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak

300.000.000

Dinas Kesehatan

8.000.000.000

Dinas Kesehatan

15 Upaya Kesehatan Masyarakat

11.000.000.000

Dinas Kesehatan

16 Upaya Kesehatan Peorangan

1.000.000.000

Dinas Kesehatan

17 Sumber Daya kesehatan

3.500.000.000

Dinas Kesehatan

18 Pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan

60.000.000.000

Dinas Kesehatan

19 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

12.377.328.044

RSU Zainal Abidin

575.853.600

RSU Zainal Abidin

21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RS

2.077.547.200

RSU Zainal Abidin

22 Program pemeliharaan sarana & prasarana Rumah sakit

6.338.248.820

RSU Zainal Abidin

8

Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Pustu dan Jaringannya 9 Pengadaan Peningkatan Perbaikan sarana dan prasarana RS/RSJ 10 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

14 Kebijakan dan Manajemen Pembangunan kesehatan

20 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat

23 Program Pelayanan Medis 24 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis 25 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 26 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 27 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 28 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Rumah Sakit

79

22.467.651.097

RSU Zainal Abidin

9.940.841.361

RSU Zainal Abidin

783.189.501

RSU Zainal Abidin

589.260.000

Rumah Sakit Jiwa

1.400.000.000

Rumah Sakit Ibu dan Anak

23.240.000.000


NO

PRIORITAS

SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM 29 Program Pemeliharaan Sarana/Prasarana Rumah Sakit 30 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 31 Program Peningkatan Kesehatan anak balita 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak 33 Program Pelayanan Penunjang Medis /Non Medis.

Prioritas 5

PAGU INDIKATIF


370.000.000


3.500.000.000


45.000.000


45.000.000


2.000.000.000


1. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi syariat Islam

1

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

800.000.000

Bappeda

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam sehari-hari Meningkatnya kemampuan aparatur dalam memberi contoh teladan yg baik

2

Program Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam

300.000.000

Bappeda

3

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak

16.486.234.300 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

27.557.008.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembanggunan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.211.422.100 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 550.000.000 Dinas Sosial

7

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

32.700.000.000

Dinas Sosial

8

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar

245.150.000.000

Dinas Sosial

3. Menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (anak Terlantar,penyandang cacat, wanita rawan sosial ekonomi, fakir miskin, gelandangan/pegemis)

4. Peningkatan penanganan di bidang kesejahteraan sosial 5. Meningkatnya angka GDI (Gender Development Indeks) dan GEM (Gender Empowerment Measurement)

6

9

10 Program Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Trauma

6. Meningkatnya kemandirian/keterampilan masyarakat di daerah terpincil

11 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

7. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat rentan/ penyandang masalah sosial perlindungang hukum korban tindak kekerasan

12 Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya 13 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

8. Terlayaninya para penyandang cacat,trauma dan lansia, terbina anak nakal anak jalanan/terlantar dan korban narkoba 30%, menurunnya tingkat kekerasan terhadap anak bawah umur, terhindarnya pemuda/pelajar/mahasiswa dari penyalah gunaan NAPZA,

14 Program Pengembangan Nilai Budaya 15 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 16 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

80

18.400.000.000

Dinas Sosial

8.500.000.000

Dinas Sosial

15.200.000.000

Dinas Sosial

2.600.000.000

Dinas Sosial

5.210.000.000

Dinas Sosial

4.295.000.000

Disbudpar

26.643.737.145

Disbudpar

3.300.000.000

Disbudpar

NO

PRIORITAS

SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM

9. Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga diseluruh kabupaten/kota 25% meningkatnya prestasi olahraga daerah pembinaan organisasi cabang olahraga terlaksananya event olahraga, meningkatnya kemitraan pembinaan olahraga,

17 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 18 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 19 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

PAGU INDIKATIF


150.000.000

Disbudpar

4.800.000.000

Disbudpar

26.350.000.000

Disbudpar

10. Pembinaan organisasi olahraga, terlaksananya event olahraga, meningkatnya kemitraan pembinaan olahraga,pembinaan kegiatan kepemudaan, terbinanya organisasi kepemudaan/kemasyarakatan

20 Program Pengembangan Kemitraan

1.200.000.000

Disbudpar

21 Program Pengembangan Nilai Budaya

1.580.000.000

Sekretariat MAA

22 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya,Adat dan Adat Istiadat

1.734.160.000

Sekretariat MAA

11. Meningkatnya ketentraman, ketertiban tatanan hidup masyarakat, pemahamam wawasan kebangsaan, pembinaan organisasi sosial masyarakat

23 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Adat dan Adat Istiadat

2.443.500.000

Sekretariat MAA

24 Program Pengembangan Kerja sama Pengelolaan Kekayaan Budaya, Adat dan Adat istiadat 25 Bidang Kepemudaan dan Olahraga Program Pengembangan dan Keserasian Pemuda

5.120.000.000

Sekretariat MAA

230.000.000

Dinas Pemuda dan Olahraga

26 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3.875.000.000


27 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

1.400.000.000


53.445.000.000


95.000.000.000


28 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 29 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 30 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 31 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 32 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 33 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 34 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 35 Pendidikan Politik Masyarakat 36 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 37 Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 38 Program Peningkatan PelayananInformasi, Komunikasi, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat

81

1.618.694.950 682.800.987 694.958.244 150.000.000 300.000.000 5.637.324.600 1.292.517.470

Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat

1.488.765.332.782

Satpol PP dan WH

572.602.051.075

Satpol PP dan WH

NO

PRIORITAS

SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM 39 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

PAGU INDIKATIF 167.600.000.000

SKPA PENANGGUNG JAWAB Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

40 Program Pagelaran Seni Budaya Daerah


41 Program Pelayanan Kesehatan Aparatur


42 Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Non Aparatur


43 Program Pembinaan Anak Terlantar


44 Program Pemberdayaan Fakir Miskin


45 Program Pemberdayaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan


46 Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga


47 Program Pembinaan Pemberdayaan Perempuan 48 Program Pagelaran Seni Budaya Aceh

1.250.000.000 Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat 182.175.400 Kantor Perwakilan Medan

49 Program peningkatan sarana

32.082.789.000

Kantor Penghubung Pemerintah Aceh

50 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

58.329.750


51 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

50.000.000


52 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah

400.000.000


53 Program Pagelaran Seni Budaya Daerah

450.000.000


54 Program Peraturan perundang-undangan 55 Peningkatan Sarana dan Prasarana 56 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 57 Pembinaan Syariat Islam

841.330.000

Dinas Syariat Islam

13.830.734.500

Dinas Syariat Islam

365.500.000

Dinas Syariat Islam

22.263.979.916

Dinas Syariat Islam

58 Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan

3.027.527.590

Dinas Syariat Islam

59 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah 60 Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.783.878.800

Dinas Syariat Islam

700.000.000

MPU

61 Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama

10.150.000.000

62 Program

82

4.108.602.828

MPU Badan Baitul Maal

NO

PRIORITAS

Prioritas 6

SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM

PAGU INDIKATIF


63 Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan

2.698.236.458

Badan Baitul Maal

1. Menurunkan kasus pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin pegawai, penyalahgunaan wewenang dan KKN 2. Meningkatnya kinerja Sumberdaya manusia aparatur dan kelembagaan pemerintah

1

1.850.000.000

Bappeda

725.000.000

Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh

3. Meningkatnya pelayanan terhadap anggota dewan, tercapainya penyerapan aspirasi masyarakat melalui input publik dalam perbaikan kualitas pelayanan

3

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

11.925.000.000


4

4.100.000.000


4. Terselenggaranya sosialisasi/advokasi hukum dan pembahasan qanun serta terlaksananya program-program pemerintah

5

Program Penataan Penguasaan,Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu

1.750.000.000


3.225.000.000


5. Terlaksananya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 2 kab/kota dan persiapan pemilu 2009

7

Program Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Program Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan Sipil

24.225.000.000


6. Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik & bersih berdasarkan prinsip amanah, transparan, disiplin, akuntabel dan tertib administrasi, terbinanya tata kelola arsip daerah, meningkatnya kualitas SDM Aparatur sebesar 20%

8

46.627.000.000


500.000.000


7. Terlaksananya Implementasi Qanun No.5/2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Daerah Provinsi NAD

10 Program Penataan Peraturan Perundangundangan

6.345.987.200

Biro Hukum dan Humas Setda Aceh

11 Program Pengembangan Kerjasama Informasi dengan Media Massa

3.000.000.000

Biro Hukum dan Humas Setda Aceh

12 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

712.383.600


13 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

138.000.000


14 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

222.840.000


15 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

200.000.000

Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

350.000.000

2

6

9

Program Kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Internasional Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan Kelembagaandan Aparatur Program Pembinaan dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban

17 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.040.000.000

Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan RakyatSetda Aceh Biro Organisasi

18 Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejateraan Aparatur

1.150.000.000

Biro Organisasi Setda Aceh

19 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

5.655.000.000

Biro Umum dan Protokol Setda Aceh

270.705.600

Kantor Perwakilan Medan

1.350.000.000

Sekretariat DPRA

16 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

20 Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 21 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

83

NO

PRIORITAS

SASARAN PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM


22 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

26.464.370.000

Sekretariat DPRA

23 Program Penataan Peraturan Perundangundangan

450.000.000

Sekretariat DPRA

24 Program Peningkatan Pembinaan,Pengembangan dan kesejahteraan

1.035.000.000

Sekretariat DPRA

25 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

8.235.523.700

Inspektorat Aceh

26 Program Fasilitas Pindah Purna Tugas

165.000.000

BKPP

27 Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur

14.873.474.770

BKPP

28 Program Pendidikan Kedinasan

20.498.520.000

BKPP

29 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

14.483.360.000

BKPP

30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

22.091.000.000

BKPP

31 Program

100.000.000.000

KIP/KPUD ACEH

32 Program Peningkatan Pelayanan Publik

1.790.000.000

BP2T

33 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan Bidang Penananaman Modal

3.437.500.000

BP2T

34 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11.945.243.250

Setda Aceh

294.750.000

Setda Aceh

36 Program Pengembangan Data/Informasi

5.050.000.000

Bappeda

37 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4.826.000.000

Bappeda

35 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaporan

Prioritas 7

PAGU INDIKATIF

1. Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam.

1

Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang

404.520.000


2. Terlaksananya Early Warning Vulkanologi dan Tsunami.

2

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

800.565.500


3. Tersedianya sumber air bersih dan listrik dalam masa tanggap darurat bencana

3

Program Penanggulangan Bencana Alam dan Mitigasi Bencana

4

Program Pengendalian Banjir

84

2.000.000.000 biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat 1.003.272.000.000

Dinas Pengairan

No. *)

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan

(1)

(2)

Indikator Kinerja Prioritas (3)

Capaian Program Tolok Ukur (4)

Keluaran Kegiatan Target (5)

Tolok Ukur (6)

Hasil Kegiatan Target (7)

Tolok Ukur (8)

Target (9)

Pagu Indikatif

Lokasi

SKPA Penanggung Jawab

(10)

(11)

(12)

BIDANG PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Prioritas 1

Pengembangan Diversivikasi Tanaman - Pengadaan Pestisida (Stok Brigade)

- Cadangan Benih Daerah (CBD) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian a. Pengadaan Alat Berat dan Mesin Pertanian - Traktor 4WD Sedang

5.000.000.000

Terkendalinya serangan hama & penyakit tanaman

1 Paket

Tersedianya pestisida

1 Paket

Berkurangnya area serangan HPT

1 Paket

1.000.000.000

23 Kab/kota

Dinas Pertanian Aceh

Mengantisipasi luas tanam pada daerah bencana alam

1 Paket

Tersedianya benih pada daerah bencana alam

1 Paket

Terjaganya produksi tanaman Pangan

1 Paket

4.000.000.000

23 Kab/kota


Prioritas 1

261.500.000.000

Terlaksananya tanam serentak

2.500 Ha

Tersedianya alat pengolah

- Hand Traktor


5.000 Ha

Memperbaiki kualitas beras

2.000 Ha

Tersedianya alat pengolah tanah Tersedianya alat pasca panen

1.000 Unit

- Power Threser

- Com Sheiler

Memperbaiki kualitas jagung

2.000 Ha

Tersedianya alat pasca panen

- Cultivator


1.000 Ha

Tersedianya alat pengolah tanah

- Linning saluran pola padat karya

Mengurangi rembesan air pada saat distribusi

200.000 Meter

Tersedianya saluran air yang permanen

200.000 Meter

Lancarnya penyaluran air ke areal pertanaman

- Jalan usaha tani pola padat karya

Mempercepat pengangkutan saprodi dan hasil panen

200.000 meter

Tersedianya jalan usaha tani

200.000 meter

- Optimalisasi lahan pola padat karya

Meningkatnya produksi tanaman pangan dan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Pekebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan a. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Tanaman Pangan - Jagung

3.000 Ha

Termanfaatnya lahan tidur

200 Unit

Mempercepat proses

2.500 Ha

80.000.000.000

10 kab

Dinas Pertanian

Mempercepat proses pengolahan tanah Mempercepat proses pengolahan hasil panen

5.000 Ha

40.000.000.000

10 kab

2.000 Ha

2.000.000.000

10 kab

Dinas Pertanian Aceh Dinas Pertanian Aceh

200 Unit

Mempercepat proses pengolahan

2.000 Ha

3.000.000.000

5 kab


200 Unit

Mempercepat proses pembuatan bedeng

1000

3.000.000.000

10 kab


5.000 Ha

50.000.000.000

15 Kab


Lancarnya penyaluran saprodi dan pengangkutanhasil panen

5.000 Ha

70.000.000.000

15 kab


Bertambahnya luas baku lahan

9.000 Ton

13.500.000.000

10 kab


200 Unit

3.000 Ha

Prioritas 1

60.000.000.000

Berkembangannya kws sentra produksi Jagung

40.000 Ha

Tersedianya Saprodi Jagung

- Padi

Berkembangannya kawasan sentra produksi Padi

140.000 Ha

Tersedianya Saprodi Padi

- Kedele

Berkembangannya kawasan sentra produksi Kedele

80.000 Ha

Tersedianya Saprodi Kedele

179

800 ton

Meningkatnya Produksi Jagung

132.000 ton

16.000.000.000

5 Kab


3.500 ton

Meningkatnya Produksi Padi

588.000 Ton

22.000.000.000

10 Kab


3.200 ton

Meningkatnya Produksi Kedele

104.000 Ton

12.000.000.000

5 Kab


No. *)


Indikator Kinerja Prioritas

- Kacang Tanah

b. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Hortikultura - Rambutan - Kentang

- Jeruk Keprok

- Langsat Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Tolok Ukur Berkembangannya kawasan sentra produksi K. Tanah

Target 20.000 Ha

Berkembangannya kawasan sentra produksi Rambutan

400 Ha

Berkembangannya kawasan sentra produksi Kentang

25 Ha

Berkembangannya kawasan sentra produksi jeruk Keprok

400 Ha

Tersedianya bibit Jeruk Keprok

40.000 Btg

Meningkatnya Produksi Jeruk Keprok

40.000 Btg

Berkembangannya kawasan sentra

400 Ha

Tersedianya bibit Langsat

40.000 Btg

Meningkatnya Produksi Langsat

40.000 Btg

Lokasi


Tolok Ukur Tersedianya Saprodi K. Tanah

Target 2.000 ton

Tolok Ukur Meningkatnya Produksi K. Tanah

Target 24.000 Ton

5.000.000.000

4 kab


Tersedianya bibit Rambutan

40.000 Btg

Meningkatnya Produksi Rambutan

40.000 Btg

1.400.000.000

10 Kab


25 Ton

Meningkatnya Produksi Kentang

25 Ton

800.000.000

2 Kab


1.400.000.000

2 Kab


1.400.000.000

10 Kab


Tersedianya bibit Kentang

Prioritas 1

34.261.400.000

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

14.021.000.000

Dinas pertanian

Pengelolaan Produksi Tanaman kacangkacangan dan umbi-umbian

11.161.500.000

Dinas pertanian

Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan

1.809.000.000

Dinas pertanian

Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman

2.300.600.000

Dinas pertanian

Penguatan perlindungan tanaman dari gangguan OPT dan DFI

3.419.000.000

Dinas pertanian

1.550.300.000

Dinas pertanian

Dukungan manajemen dan teknis lainnya Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

Prioritas 1

9.918.000.000

Dukungan manajemen dan teknis lainnya

1.096.000.000

Dinas pertanian

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan

2.200.000.000

Dinas pertanian

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran dan biofarmak berkelanjutan

3.455.000.000

Dinas pertanian

450.000.000

Dinas pertanian

Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi Lainnya.

1.330.000.000

Dinas pertanian

Pengembangan sistem perlindungan Tanaman Hortitukultura.

1.387.000.000

Dinas pertanian

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hias berkelanjutan

180

No. *)

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Industri Hilir , Pemasaran dan Eskpor Hasil Pertanian


Capaian Program Tolok Ukur

Keluaran Kegiatan Target

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Lokasi

Target

Prioritas 1


7.400.000.000

Pengembangan Penanganan Pasca panen Pertanian

1.600.000.000

Dinas pertanian

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

3.300.000.000

Dinas pertanian

Pengembangan Mutu dan standarisasi Pertanian

1.100.000.000

Dinas pertanian

1.400.000.000

Dinas pertanian

Pengembangan Pemasaran Domestik Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Prioritas 1

70.793.500.000

Perluasan Areal Pertanian Pengelolaan air untuk Pertanian Pengembangan pengelolaan lahan pertanian Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya saing

Prioritas 1

25.764.000.000 9.290.500.000 35.376.500.000

Dinas pertanian Dinas pertanian Dinas pertanian

362.500.000

Dinas pertanian

9.005.320.000

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

7.204.820.000

Dinas pertanian

Pengembangan Reorientasi Pendidikan Pertanian

1.550.500.000

Dinas pertanian

250.000.000

Dinas pertanian

Pemantapan sistem Pelatihan Pertanian Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan hayati

Prioritas 1

5.658.600.000

Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati

5.658.600.000

Dinas pertanian

DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Prioritas 1

18.784.480.000

Pendataan Masalah Peternakan

Pemetaan Penyakit dan Produksi Hewan Ternak

Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan Penyakit Menular dan Gangguan reproduksi pada ternak

Peningkt. Pengendalian penyakit hewan menular.dan gangguan reproduksi pada ternak

100%

Pemetaan Penyakit & Produksi Hewan Ternak

Tersedianya obat dan pemb. Puskeswan

181

1 Keg.

5000 ekor,

Peta Peny. Dan Pet Prod. Ternak

2 unit

1.300.000.000

Terkendalinya peny.hewan menular

60%

7.971.900.000

23 kab/kota

Dinas Kesehatan Hewan & Peternakan Dinas Kesehatan Hewan & Peternakan

No. *)





Tolok Ukur


Tolok Ukur

Penanggulangan Kasus Flu Burung

Peningkt.pengendalian dan penanggulangan FB

Tersedianya sarana penanggulangan Flu Burung

1 Paket

Terkendalinya kasus Flu Burung

Diagnosa Penyakit Hewan dan Peningkatan Mutu Genetik

Peningkt.pemeriksaan spesimen utk diagnosa penyakit

Tersedianya bahan kimia, serum, obat-obatan, hormon,alat kedokteran dan lab/klinik

1 Paket

Terlaksananya pemeriksaan spesimen dan diagnosa penyakit

Pagu Indikatif Target


80%

1.607.600.000

23 kab/kota

Dinas Kesehatan Hewan & Peternakan

10000 sampel

6.000.280.000

23 kab/kota


Penanggulangan Penyakit endemik pada Ternak

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Lokasi

1.904.700.000

Prioritas 1


98.199.566.000

Pembibitan dan Perawatan Ternak

Peningkatan pembibitan & perawatan ternak

Tersedianya bibit ternak, HMT dan perkandangan

15.000 ekor

Meningkatnya ketersediaan bibit ternak

10%

5.283.758.000

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Peningkatan populasi ternak

Tersebarnya bibit ternak untuk dikembangkan

50.000 ekor

Terdistribusinya bibit ternak

20%

20.000.000.000

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Peningkt. Pengembangan agribisnis peternakan

Tersedianya bakalan ternak untuk diusahakan

50 paket

Berkembangnya agribisnis peternakan

20%

19.781.860.000

Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Monev dan laporan program pemb. Peternakan

Terlaksananya monev dan pelaporan program pembangunan peternakan

1 Keg.

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan

Peningkatan fasilitas kawasan agropolitan

Terbangunnya kws agropolitan

1 kawasan

Tersedianya sarana dan prasarana

Pengembangan Kawasan Ayam Ras Petelur

Peningkt.sarana & prasarana kawasan peternakan ayam ras petelur

Tersedianya sarana & prasarana kwsn peternakan ayam ras petelur

5 kawasan

Terpenuhinya kebutuhan pasar terhadap permintaan telur ayam

20%

Pembangunan Kebun Rumput HMT dan Padang Penggembalaan

Peningkt. Pengembangan kebun HMT dan padang

Tersedianya sumber

5 kawasan

Terpenuhinya kebutuhan HMT untuk pakan ternak

20%

Tersedianya evaluasi dan laporan pelaksanaan program pemb. Peternakan

1 Keg.

A.Besar (Pulo Aceh)

Dinas Kesehatan Hewan &

A.Besar, Pidie,Bireuen, A.Barat, A.Besar, A.Utara,Bireuen, A.Selatan

Dinas Kesehatan Hewan & Peternakan Dinas Kesehatan Hewan & Peternakan

200.000.000

Provinsi


5.000.000.000

Provinsi


20.000.000.000

A.Besar, A.Timur Dinas Kesehatan A.Tengah, Singkil Hewan & Peternakan

2.990.160.000 A.Besar,A.Timur,Be Dinas Kesehatan ner Meriah, dan Hewan &

bibit untuk pengemPembangunan Kawasan Peternakan Terpadu

Peningkt. Kawasan peternakan terpadu

Terbentuknya kawasankawasan peternakan terpadu

5 kawasan

Terlaksananya pengembangan kawasan peternakan terpadu

20%

20.000.000.000

Perencanaan Pembangunan Peternakan

Kualitas perencanaan pembangunan peternakan

Tersedianya dokumen perencanaan dan data statistik peternakan

3 dokumen

Terlaksananya pembangunan peternakan berdasarkan acuan yang ada

20%

908.730.000

Peningkatan Kegiatan Inseminasi Buatan IB

Peningkatan kelahiran dan mutu genetik ternak

Tersedianya bahan,alat & perlengkapan IB

182

20.000 ds

Meningkatnya kebuntingan ternak

10000 ekor

4.035.058.000

Lhokseumawe A. Dinas Kesehatan Besar, Pidie Hewan & Peternakan

Provinsi


23 kab/kota


No. *)

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan




Tolok Ukur


Tolok Ukur


Prioritas 1

Peningkt. Promosi hasil produksi peternakan unggulan daerah

Tersedianya sarana promosi pada berbagai event eksebhisi, pameran dan promosi

Pengolahan Informasi, Permintaan

Peningkatan

Tersedianya operasional pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan

Magang Pelaku Usaha di Unit Pengolahan Produk Peternakan

Peningkt.Kualitas pelaku usaha peternakan

Tersedianya tempat kegiatan magang pelaku usaha peternakan

3 Paket

Terlaksananya keg. promosi produksi peternakan unggulan daerah

3 Paket

Terlaksananya operasional pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan 1 Keg

Terlaksananya magang pelaku usaha

20%

Pembangunan sarana dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan

300.800.000

Surabaya,Jakarta Dinas Kesehatan Hewan & Peternakan

229.900.000

Provinsi


295.200.000

Semarang


Aceh Besar


20.000.000.000 Prioritas 1

Penyuluhan Penerapan Tehnologi Peternakan Tepat Guna

Program Pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyedian pangan hewani yang


20.825.900.000

Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Lokasi

159.904.172.000 Peningkt. Pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)

Tersedianya sarana, prasarana, subjek dan objek pemanfaatan TTG

Prioritas 1

1 Paket

Terlaksananya kegiatan penyuluhan penerapan TTG

1 Tahun

292.172.000

67.906.000.000

Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal

8.327.000.000

Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumberdaya lokal

39.710.000.000

Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal



1.767.000.000


226.000.000


Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan

9.318.000.000


Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan

8.558.000.000


Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis

183

No. *)

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Program dan Rencana Aksi Kesinambungan Rekonstruksi Aceh 2010 - 2012




Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Lokasi

Target

Prioritas 1


11.900.000.000

Rumah Dinas Kepala Laboratorium dan Staff

700.000.000


Pelayanan Inseminasi Buatan

200.000.000


Pembangunan Poskeswan dan Gudang, Fasilitas IB

4.000.000.000


Pembangunan Pasar Hewan

3.500.000.000


Pembangunan tempat/Rumah Pemotongan Hewan

3.500.000.000


BIDANG KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Prioritas 1

1.710.000.000

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)

Kesejahteraan Petani

100%

Tersedianya upah kerja dan agro input bagi petani

Pelatihan Training of Trainer (TOT) Pemandu SL-PHT

Peningkatan SDM Petugas Lapang

100%

Terlaksananya Pelatihan Pemandu Lapang

Pengendalian Hama Bron tispa pada Tanaman Kelapa

Peningkatan Produktifitas Tanaman Kelapa Rakyat

100%

Tersedianya bahan/musuh alami dan agroinput Operasional pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan

Fasilitasi Pengendalian OPT Perkebunan

Peningkatan Produktivitas Tanaman Kelapa, Kakao dan Karet Rakyat

100%

Tersedianya agroinput pelaksanaan demplot pengendalian OPT

Pengendalian dan Pemantapan alih Teknologi PHT

Menurunnya serangan OPT Perkebunan

100%

Terlaksananya Alih Teknologi Pengend. Hama Terpadu Pada Tanaman Kakao Pada 150 org petani

184

4 Kab.

Petani mampu & mau menerapkan pengelolaan kbn secara terpadu Operasional pelaksanaan SL-PHT

4 Kab.

670.000.000

Aceh Utara Aceh Timur Nagan Raya Aceh Barat

Dishutbun Aceh

60 Orang

Terciptanya Ptgs Lapang yang mampu memandu SLPHT

60 Orang

75.000.000

Banda Aceh

Dishutbun Aceh

350 ha

Terlaksananya pengendalian hama Bontispa pada Tanaman kelapa

350 ha

365.000.000

Aceh Timur

Dishutbun Aceh

3 komoditi

Terlaksananya pelaksanaan demplot pengendalian OPT Klp kakao dan karet

3 komoditi

600.000.000

Provinsi

Dishutbun Aceh

100%

Meningkatnya SDM petani kakao sebanyak 150 orgMeningkatnyaSDM petani karet sebanyak 50 org

100%

3.250.000.000 2.000.000.000 Kab. Pidie, Nagan Raya, Bireuen, A.Besar, A.Teng, A.Timur, A. Jaya, Pidie Jaya, Aceh Utara dan Bener Meriah

Dishutbun Aceh

No. *)



Capaian Program Tolok Ukur Meningkatnya SDM Petani dalam Pengendalian OPT


Meningkatnya Produktifitas, kualitas

Peningkatan Sumber Daya Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan

Penanganan Pasca Panen & Pengolah Hasil Tanaman Perkebunan mampudilakukan dengan berbagai metodemetode yang lebih efisien dan efektif.

Tolok Ukur Terlaksananya Alih Teknologi Pengend. Hama Terpadu Pada Tanaman Karet Pada 50 org petani


Terlaksananya pengamatan OPT Perkebunan

100%

Meningkatnya mutu hasil & keragaman produk perkebunan.Mempromosikan produk-produk olahan perkebunan

Tolok Ukur Terdatanya Penyebaran dan Faktor yg mendukungPerkembangan OPT pd Tanaman


100%

Meningkatnya SDM Petani, Pelaku Usaha/Petugas ttg Pasca Panen .Pengolahan Hasil Terpromosinya Produkproduk Perkebunan.

100%

Prioritas 1

100%

Bangunan Pameran Mempromosikan produk2 olahan perkebunan

Pembangunan kebun kelapa sawit rakyat

Berkembangnya areal kelapa sawit

100%

Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat

Terlaksananya Pel.

- Peningkatan SDM Petugas Penilai Kebun

Provinsi/B. Aceh Jember Batam

Dishutbun Aceh

Dishutbun Aceh

1.000.000.000

Terpromosinya hasil Perkebunan unggulan daerah Meningkatnya penjualan hasil2 perkebunan Terciptanya peluang ekspor Meningkatnya Pendapatan Petani

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Pekebunan

600.000.000

650.000.000

Promosi atas hasil Produksi/Perkebunan unggulan daerah


Meningkatnya hsl Perbanyakan Agensia Hayati Beauveria bassiana,

Pengembangan Komoditi perkebunan dalam rangka pemberdayaan komunitas daerah terpencil Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Lokasi

100%

Terpromosinya produk2 olahan perkebunan/kehutanan Terjaringnya investor/buyer baik dalam maupun luar neg

100%

1.000.000.000

Provinsi/B.Aceh Jakarta Batam Singapura/Penang

Dishutbun Aceh

Kebun Kelapa Sawit

10.000 ha

Tersedianya Kebun Klp. Sawit Masyarakat Miskin dan Tersedianya Lapangan Kerja

10.000 ha

158.196.000.000 100.000.000.000

8 Kabupaten

Dishutbun Aceh

100%

Terlaksananya Pelatihan Petugas Penilai/Pencacah Usaha Perkebunan

35 Orang

Meningkatnya SDM Petugas dan Keseragaman dalam Penilaian usaha perkebunan

35 Orang

24.396.000.000

LPP Yogyakarta

Dishutbun Aceh

100%

Bibit ungul, bermutu dan bersertifikatKebun benih bermutu dan bersertifikat Kelembagaan benih yang terstruktur Operasional pengawasan peredaran benih oleh PBT

100%

Petani mudah memperoleh bibit bermutu Persamaan persepsi PBT dan Pelaku benih Beredarnya benih/bibit unggul bersertifikat di Aceh Meningkatnya produksi dan produtivitas tanaman perkebunan

100 %

31.000.000.000

22 Kab/Kota

Dishutbun Aceh

Prioritas 1

Petugas Penilai/Pencacah usaha Perkebunan Meningkatnya SDM Petugas & Keseragaman dalam Penilaian Usaha Perkebunan Meningkatnya SDM Petugas yang Bersertifikat

Pengembangan usaha perbenihan,Penyediaan Bibit dan Pengawasan Peredaran Benih Bagi Petani

Tersedianya benih/ bibit tanaman perkebunan unggul,bermutu dan bersertifikat Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

185

No. *)



Tolok Ukur Tersedia sarana & prasarana produksi perkebunan Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan produksi langsat

Pengembangan sarana dan prasarana Perkebunan / Pertanian

Program Peningkatan Produksi Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan

Capaian Program

Keluaran Kegiatan Target 100%

Tolok Ukur Tersedianya sarana produksi yang tepat bagi petani Rantai pemasaran yg lebih sederhana Harga yang lebih terjangkau Operasional pengaw.peredaran sarana produksi oleh petugas

Hasil Kegiatan Target 100%

Tolok Ukur Petani memperoleh sarana produksi (pupuk,obatan, dan alsin) dengan tepat Terbinanya kelembagaan prasarana dan sarana produksi (kios saprodi)

Pagu Indikatif Target 100 %

Prioritas 1

2.800.000.000

Lokasi


22 Kab/Kota

Dishutbun Aceh

425.000.000

Sinkronisasi dan koordinasi Pengawalan Revitalisasi

Terkoordinasinya Keg. Revitalisasi Pemb. Perkebunan Perc.Perusahaan di Bid. usaha Pemb.sebagai Mitra Pengembangan dalam Pemba. kebun, Pengolahan & Pemasaran Hasil

100%

Terlaksananya Pertemuan Koord. Revitalisasi.Pemb. Perkebunan Terbangunnya Komitmen antara Pengusaha, Pemerintah, Perbankan & Petani Perkebunan dalam Pemb. Perkebunan.

40 Orang

Percepatan Pengembangan Perkebunan Rakyat melalui Perluasan atau Rehabilitas

40 Orang

175.000.000

Provinsi/B.Aceh

Dishutbun Aceh

Sosialisasi Permentan No. 26/Permentan /OT.140/2/2007

Seiring dengan Pesatnya Perkembangan Pembangunan Perkebunan perlu adanya Informasi tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

100%

Tersosialisasinya Permentan No. 26/Permentan /OT.140/ 2/ 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

40 Orang

Terinventaris dan tertibnya Perizinan usaha Perkebunan

40 Orang

250.000.000

Provinsi/B.Aceh

Dishutbun Aceh

2.917.984.650

Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya dan Aceh Barat

Dishutbun Aceh

4.278.829.650

Aceh Besar, Singkil, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Pidie, A. Jaya, Bireuen dan Aceh Barat

Dishutbun Aceh

Program Pemanfaatan potensi sumber usaha Perkebunan daya hutan

Prioritas 1

Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

13.696.814.300

Lahan masyarakat di sekitar kws hutan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

5%

- Budidaya Lebah Madu - Budidaya Jernang - Pemeliharaan dan Penanaman Rotan Kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman

Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani hak

10%

Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu secara lestari dan komersil

350 ha,

Pengembangan Hutan Tanaman dengan pola tumpang sari

640 ha

2 lokasi

Berkembangnya budidaya jernang, lebah madu dan Rotan oleh masy sekitar hutan.

350 ha,

Terbangunnya hutan tanaman tumpang sari

640 ha

2 lokasi

- Pemeliharaan - Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Rehabilitasi hutan dan lahan

6.500.000.000 Prioritas 1

Kegiatan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Dishutbun Aceh

1.000.000.000 Menanam kembali lahan kritis dan terbukanya kembali lapangan pekerjaan

100%

Pembinaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Aceh

Prioritas 1

100%

Terarahnya/terawasi dan terlaksananya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan

100%

1.000.000.000

45.220.000.000

186

Se-Aceh

Dishutbun Aceh

No. *)



Capaian Program Tolok Ukur Terlaksannya Perlindungan Hutan & Pengawasan Hutan

Kegiatan Pembinaan PAMHUT, Pengamanan Hutan dan Operasi Illegal Logging

Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA

Tersedianya data dan informasi SDH spasial dan non spasial (penutupan lahan, data dasar)

Keluaran Kegiatan Target 100%

100%

Tolok Ukur Tersedianya Sarana & prasarana Tersedianya potensi SDM Terlaksananya Operasi Illegal Logging, illegal Timber Trade dan pengendalian kebakaran hutan serta penyelesaian kasus-kasus hukum bidang kehutanan

Tersusunnya NSDH Aceh

Hasil Kegiatan

Lokasi


45.000.000.000

Se-Aceh

Dishutbun Aceh

220.000.000

Provinsi

Dishutbun Aceh

Pagu Indikatif

Target 100%

Tolok Ukur Tertanganinya kasus-kasus gangguan terhadap hutan

Target 100%

100%

Adanya data dan informasi SDH yang lebih akurat

100%

- Inventarisasi SDA Program Perencanaan dan pengembangan hutan

Prioritas 1

2.036.000.000

Kegiatan pemantapan dan pengendalian kawasan hutan

Adanya kepastian hukum kawasan hutan

100%

Terpeliharanya tapal batas kawasan hutan

100%

Mantapnya status kawasan hutan

100%

1.390.000.000

A. Tamiang, Langsa, A.Utara, Bireuen, A.Jaya, dan A. Besar

Dishutbun Aceh

Identifikasi perambahan Kawasan Hutan di Hulu DAS Tamiang

Adanya kepastian letak potensi pengembangan hutan

100%

Terwujudnya kepastian letak batas kawasan hutan Terpetaknya letak lokasi perambahan hutan

100%

Terpasangnya titik kontrol batas kawasan hutanTerpasangnya tanda batas kawasan hutan

100%

646.000.000

A. Tamiang, Langsa, A.Utara, 'Bireuen, A.Jaya, dan A. Besar

Dishutbun Aceh

Program Pendukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

Prioritas 1

440.200.000

Prioritas 1

8.108.100.000

Penyuluhan Kehutanan Program Pningkatan Pemanfaatan hutan Produksi

440.200.000

Pemantauan pemanfaatan hutan produksi dan pembinaan ganis wasganis phpl Pembinaan, pengawasan dan pengendalian phpl Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis pemberdayaan Masyarakat

Prioritas 1

Dishutbun Aceh

869.100.000

Dishutbun Aceh

70.180.000.000

Prioritas 1

Dishutbun Aceh

12.465.000.000

Penembangan pengelolaan konservasi sumber daya alam Pembinaan pengawasan dan pengedalian konservasi keaneka ragaman hayati dan perlindungan hutan Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

7.239.000.000

70.180.000.000

Perencanaa pengembangan kelembagaan dan evaluasi daerah aliran sungai Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Dishutbun Aceh

Prioritas 1

187

11.600.000.000

Dishutbun Aceh

865.000.000

Dishutbun Aceh

844.600.000

Dishutbun Aceh

No. *)





Tolok Ukur


Tolok Ukur


Pembinaan Pengawasan dan pengendalian pemantapan kawasan hutan Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Lokasi

844.600.000

Prioritas 1

SKPA Penanggung Jawab Dishutbun Aceh

9.360.250.000

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim

61.600.000

Dishutbun Aceh

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar

2.750.000.000

Dishutbun Aceh

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan

3.997.510.000

Dishutbun Aceh

Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan

645.170.000

Dishutbun Aceh

Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan

905.970.000

Dishutbun Aceh

1.000.000.000

Dishutbun Aceh

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Prioritas 1

30.000.000.000

Pengembangan pengelolaan lahan pertanian

30.000.000.000

Dishutbun Aceh

BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Prioritas 2

17.227.782.000 Terbina dan Meningkatnya Pengendalian Program Energi dan Sumberdaya Mineral

Kegiatan-Kegiatan pada Distamben

Tercapainya Sinkronisasi dan Kegiatan Energi dan Sumber Daya Mineral

Terindentifikasinya dan terevaluasinya program dan kegiatan

Kegiatan-Kegiatan pada Distamben

Tercapainya kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat

Bimbingan Teknis Pengelolaan PLTMH untuk masyarakat

Terpeliharanya Kelangsungan PLTMH yang telah diserahkan Pengelolaan kepada masyarakat

Daerah - Daerah Yang Telah Terbangun PLTMH

Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Bagi Masyarakat yang tidak terjangkau listrik PLN

Pengembangan Teknologi Sistem

Terpenuhinya Data dan Informasi di Bidang Pertambangan dan Energi

Data-data Sumber Daya Mineral dan Energi

Data dan Informasi

188

Terlaksananya Monitoring Peningkatan sumberdaya dan Evaluasi Kegiatan energi dan sumberdaya Energi mineral Menghasilkan data dan laporan kegiatan yang bermanfaat

Penyediaan data dan laporan kegiatan

Daerah - Daerah Yang Badan pengelolaan PLTMH Telah Terbangun PLTMH yang telah terbangun

Data base dan Sistem Informasi Pertambangan dan Energi

Pengembangan data dan Informasi

Laporan

400.000.000

23 Kab/Kota

Distamben

Data dan Laporan

100.000.000

23 Kab/Kota

Distamben

4 Lokasi

200.000.000

Provinsi

Distamben

Terlaksananya Pengembangan data dan Informasi Pertambangan dan Energi

300.000.000

Banda Aceh

Distamben

No. *)

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Rapat Kerja Teknis


Capaian Program Tolok Ukur Meningklatnya Efektifitas dan Program Kerja dan Kegiatan Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral

Keluaran Kegiatan

Target Tolok Ukur Aparatur Pemerintah Terlaksananya Koordinasi Bidang pertambangan dan Program dan Kegiatan Energi Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral

Penertiban dan Inventarisasi Usaha Pertambangan Tanpa Izin (Ilegal Mining)

Terlaksananya dan Inventarisasi Usaha Pertambangan Tanpa Izin (Ilegal Mining)

Kab/Kota yang ada Terindentifikasi Adanya PETI

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Usaha Pertambangan Lintas Sektor

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Usaha Pertambangan Lintas Sektor

23 Kab/Kota

Pembahasan dan Publikasi Draft Rancangan Qanun Pertambangan Mineral dan Batubara /Sosialisasi Qanun

Terlaksananya Sosialisasi Qanun Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Pengawasan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air

Terlaksananya Pengambilan dan pemanfaatan Air tanah dan Air Permukaan

Penyelidikan Air tanah dengan Metode Geolistrik

Terlaksananya penyelidikan Air Lokasi rencana pemboran tanah dengan Metode Geolistrik air tanah

Tersedianya data resistivity pada lokasi rencana pemboran

Peningkatan Kualitas Air Tanah

Terlaksanaya Peningkatan Kualitas air Tanah

Peningkatan Kualitas Air Tanah Data Peningkatan Kualitas Air tanah

Survey Potensi Emas Placer di Wilayah Sungai Seunagan Wilayah Sungai Woyla

Terlaksananya Survey Potensi Emas Placer

Penurapan Mata Air

Terlaksananya Penurapan Mata Air

Pemboran Air Tanah

Terlaksanaya Pemboran Air Tanah

Pemetaan Kerentanan Air Tanah untuk Pengembangan Wilayah kab/Kota Skala 1 : 50.000

Konservasi Air Tanah

Perbaikan dan Pemeliharaan Sumur Bor dan Sumur Pantau Air Tanah

23 Kab/Kota

Daerah yang memiliki potensi air tanah tetapi kualitasnya jurang baik Potensi Emas Placer

Daerah yang memiliki potensi air tanah yang bersumber dari mata air

Kegiatan Penambangan yang Tanpa Izin Ke Penambangan Yang Berizin

Target Tercapaianya Keselarasan Program Kerja dan Kegiatan Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral

Terlaksananya inventarisasi sumur gali, sumur bor dan sumur pantau serta mata air

Tolok Ukur Jumlah peningkatan keselarasan program dan kegiatan pertambangan, energi dan sumberdaya mineral 23 kab/kota

Semua yang Ilegal menjadi Penambangan Tanpa Izin Legal Sesuai Perundang menjadi Penambangan Undangan yang Berlaku dengan Izin

Daerah-daerah yang telah dibangun sumur bor, sumur pantau dan mata air serta daerah sumur gali yang rentan terhadap pencemaran Diperoleh posisi akuifer pada lokasi rencana pemboran

Lokasi


175.000.000

Banda Aceh

Distamben

223.782.000

5 Kab/kota

Distamben

267.000.000

23 Kab/Kota

Distamben

47.000.000

Banda Aceh

Distamben

23 Kab/Kota

100.000.000

23 Kab/Kota

Distamben

100 titik

450.000.000

23 kab/Kota

Distamben

50 orang

Distamben

Hasil Kegiatan

Tersedianya database terkini tentang kondisi air tanah dan diperoleh data yang berkelanjutan (Time series data)

Diperoleh spesifikasi teknis yang sesuai pada lokasi rencana pemboran

Pagu Indikatif

Target Peningkatan Keselarasan Program dan Kegiatan Pertambangan Energi dan Sumberdaya Mineral 5 Kab/kota

Diperoleh Data Kualitas Air Tanah

Data dan Laporan

1.000.000.000

Tersedianya Data Potensi Emas Placer

2 Wilayah sungai Kab. Diperoleh Data potensi emas Aceh Barat & Nagan Raya Placer

Data dan Laporan

350.000.000

2 Wilayah sungai Kab. Aceh Barat & Nagan Raya

Distamben

Tersedianya air Bersih Bagi masyarakat

3 Lokasi Kab. Nagan Raya, Bak Penampungan Air Tanah Aceh Barat Daya, Bener yang Berasal dari Mata Air Meriah

3 Lokasi di Kab. Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Bener Meriah

1.500.000.000

3 Lokasi Kab. Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Bener Meriah

Distamben

23 Kab/Kota

Distamben

2 lokasi di Calang dan Langsa

Distamben

Daerah yang tidak memiliki Pemenuhan kebutuhan air sumber air bersih dari air bersih untuk masyarakat permukaan belum terjangkau jaringan PDAM

Tersedianya air bersih untuk masyarakat

Pembangunan sumur bor

50 titik

Kab/Kota yang akan melaksa-nakan pengembangan wilayah

Acuan Penyusunan RTRK

2 lokasi di Calang dan Langsa

Tersedianya Peta Kerentanan air tanah untuk Pengembangan Wilayah

Terlaksananya Perbaikan dan Pemeliharaan sumur Bor dan Sumur Pantau Air Tanah

Sumur Bor yang telah berkurang fungsinya / tidak berfungsi lagi

Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat

Tersedianya air bersih untuk masyarakat

Berfungsinya Kembali Sumur Bor dan Sumur Pantau

15 titik

500.000.000

15 titik

Distamben

Pengadaan Peta Dasar Topografi Digital

Terlaksanaya Pengadaan Peta Dasar Topografi

Adanya Peta Dasar Topografi Digital

93 Lembar Peta

75.000.000

23 Kab/Kota

Distamben

Tersedianya Alat Ukur Sipat datar

Peta Dasar untuk Survey Sumber Daya Mineral dan Energi Tersedianya Peralatan Pengukuran untuk Kegiatan Penambangan

23 Kab/Kota

Pengadaan Alat Ukur Sipat Datar (water pass)

Peta Dasar Topografi Digital Skala 1 : 50.000 Wilayah Aceh Labaroto-rium Geologi dan Sumber Daya Mineral

1 Unit

90.000.000

Banda Aceh

Distamben

189

1 Unit Water Pass

Water Pass

Peta

10.000.000.000

1.000.000.000

No. *)



Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Terlaksananya Pemetaan Pendataan geologi terpadu Tata ruang wilayah yang Geologi Terpadu Dalam Rangka untuk pengembangan mempertimbangkan aspek Pengembangan Wilayah Skala 1 wilayah geologi : 250.000 Tersedianya Alat Detektor Labaroto-rium Geologi dan Indikasi Adanya Mineral Logam Logam Sumber Daya Mineral

Pemetaan Geologi Terpadu Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Skala 1 : 250.000

Pengadaan Alat Detektor Logam

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Inventarisasi Data Potensi Energi Perdesaan

Capaian Program

Hasil Kegiatan Target 1 lokasi

23 Kab/Kota

Tolok Ukur Tersedianya Database Geologi terpadu untuk pengembangan wilayah Detektor Logam

Lokasi


Target laporan

350.000.000

1 lokasi di Pidie Jaya

Distamben

1 Unit

100.000.000

Banda Aceh

Distamben

Prioritas 2

38.458.000.000 Terlaksanaya Inventarisasi Potensi Energi Perdesaan

Daerah-Daerah yang tidak Tersedianya Data Potensi terjangkau Jaringan Listrik Energi PLN

Daerah-Daerah yang tidak Data Potensi Energi terjangkau Jaringan Listrik PLN

Pembinaan Pelaksanaan Program Konservasi Energi

Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Program Konservasi

Aparatur Pemerintah Masyarakat Mengetahui Cara Kab/kota di Wilayah Aceh Hemat Energi

Meningkatnya Terselenggaranya Sosialisasi Pengetahuan Masyarakat Konservasi Energi Tentang Hemat Energi

Pengawasan dan Inventarisasi Kelistrikan Non PLN

Terlaksanaya Pengawasan dan Iventarisasi Kelistrikan Non PLN

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Kota Banda Aceh

Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Kota Banda Aceh

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PLTS Ibukota Kabupaten/Kota

Terlaksananya dan Pemasangan Lampu Jalan PLTS Ibukota Kabupaten / Kota

Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Perdesaan

Terlaksanaya Jaringan Distribusi Listrik Perdesaan

Pembangunan PLTMH

Terlaksananya Pembangunan PLTMH

Pemetaan Desa yang Belum Terjangkau Jaringan Listrik PLN

Terlaksananya Desa yang Belum Desa-Desa Yang Belum Tersedianya Peta Desa yang Terjangkau Jaringan Listrik PLN Terjangkau Jaringan Listrik Belum Terjangkau Jaringan PLN Listrik PLN

Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)

Terlaksananya Pengembangan Panas Bumi Seulawah Agam

Kelanjutan Turbin Arun

Pengembangan Energi Listrik

Program Pengembangan Migas Pengawasan dan Pemantauan Distribusi BBM dan Gas

Pagu Indikatif

23 Kab/Kota

Terpasangnya PLTS di Ibu Kota Kab/Kota

Jaringan Distribusi Listrik Tersedianya Jaringan Distribusi untuk Kab/Kota Listrik Perdesaan

daerah-Daerah yang Memiliki potensi Pembangunan PLTMH

Panas Bumi Seulawah Agam

Banda Aceh

100.000.000

5 Kab/Kota

Distamben

1 Kegiatan

100.000.000

Banda Aceh

Distamben

Data Kelistrikan Non PLN

Data dan Laporan

200.000.000

23 Kab/Kota

Distamben

Jalan - Jalan Dalam Kota Banda Aceh

Lampu Jalan

Banda Aeh

3.800.000.000

Banda Aceh

Distamben

5 Kab/Kota

PLTS

5 lokasi

8.500.000.000

5 Kab/Kota

Distamben

3 Kab/Kota

Jaringan Distribusi Listrik

3 lokasi

17.458.000.000

3 Kab/Kota

Distamben

1 kab/Kota

PLTMH

1 Lokasi

5.000.000.000

1 kab/Kota

Distamben

10 Kab/Kota

Distamben

Kab. Aceh Besar

Distamben

Banda Aceh

Distamben

Depot, 23 Kab/Kota

Distamben

Terinventarisasinya Listrik Non Adanya Data Inventarisasi PLN Listrik Non PLN

Jalan - Jalan yang belum Terpasangnya Lampu Jalan di terpasang Lampu Jalan Kota Banda Aceh

Jalan-jalan Kab/Kota

Data dan Laporan

Terbangunnya PLTMH

Terfasilitasi Koordinasi Percepatan Pemanfaatan Panas Bumi Seulawah Agam Terselenggarnya Rapat Kelanjutan Turbin Arun

10 Kab/Kota

Peta Desa yang Belum Terjangkau Jaringan Listrik PLN

Peta

1 kegiatan

Pengembangan Panas Bumi Untuk Pembangunan PLTU Seulawah Agam

1 kegiatan

1 Keg

Dapat berlanjutnya pemanfaatan turbin Arun

1 Paket

Prioritas 2

2.500.000.000

200.000.000

1.160.300.000 360.300.000

Tertibnya Penyaluran BBM untuk Masyarakat

Penyalur dan Penjual Eceran BBM

Adanya Laporan Data BU, K3L, Distribusi BBM dan Koordinat SPBU untuk Pengambilan Kebijakan

3 Kab/Kota

Adanya Data BU, K3L, Distribusi BBM dan Peta Letak SPBU

Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Migas

Terlaksananya Pemantauan kegiatan Hulu Migas

6 Kab/Kota

Laporan Data Kegiatan Usaha Hulu Migas

6 Kab/Kota

Adanya Data Kegiatan Hulu Migas

Laporan

100.000.000

3 Kab/Kota

Distamben

Persiapan Pembentukan BP Migas Aceh (Advokasi Migas)

Tersedianya PP Migas Aceh, Qanun tentang Pengelolaan Migas Aceh

PP, Rancangan Qanun Migas Aceh

PP Migas Aceh dan rancangan Qanun tentang Pengelolaan Migas Aceh


Adanya Suatu Regulasi Tentang Pengelolaan Migas Aceh yang Telah Disepakati Bersama Antara pemerintah dan Pemerintah Aceh


500.000.000

Banda Aceh

Distamben

190

Data dan Laporan

600.000.000

No. *)



Tolok Ukur

Pengawasan Elpiji

Program Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana Pemantauan Aktivitas Gunung Api

Capaian Program

Terlaksananya Pengawasan Elpiji

Keluaran Kegiatan Target 1 Paket

Tolok Ukur Terlaksanaya Pengawasan Elpiji


23 Kab/Kota

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Lokasi


23 Kab/Kota

Distamben

Target

Data Pendistribusian Elpiji

Laporan

Tersedianya Data Akurat Perkembangan Aktivitas Gunung Api

Gunung Seulawah Agam, Peut sago & Burni Telong

75.000.000

Kab. Aceh Besar, Pidie & Bener Meriah

Distamben

Prioritas 2

200.000.000

1.100.000.000 Terlaksananya Pemantauan Aktivitas Gunung Api

Gunung Api yang Terdapat Terawasinya Aktivitas Gunung Tiga (3) Gunung Api di Aceh Api di Aceh

Distamben

Monitoring dan Inventarisasi Kawasan Rawan Bencana Geologi

Terlaksanaya Monitoring dan inventarisasi Kawasan Rawan Bencana Geologi

23 Kab/Kota

Tersedia data Base Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

23 Kab/Kota

Jumlah Daerah rawan Bencana Alam Geologi Termonitor dan Terinventarisasi

23 Kab/Kota

150.000.000

23 Kab/Kota

Distamben

Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Listrik untuk Korban Bencana Alam Provinsi Aceh

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Air bersih dan listrik untuk Korban Bencana alam provinsi Aceh

23 Kab/Kota

Terlaksananya Penanggulangan Bencana

23 Kab/Kota

Terpenuhinya Air Bersih dan Listrik Dalam Kondisi Tanggap Darurat

23 Kab/Kota

875.000.000

23 Kab/Kota

Distamben

Terberdayakannya kel. ekonomi masyarakat pesisir

100%

Sabang, A. Utara

DKP

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Prioritas 1

Kel. Masy. pesisir

100%

Berkembangnya usaha ekonomi produktif

100%

Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

400.000.000 400.000.000

Prioritas 1

Terkendalinya SDKP

100%

Terbinanya masyarakat pengawas SDKP

100%

Sumberdaya yang berkelanjutan

100%

270.000.000

Membentuk dan memperkuat kel. masyarakat dlm pengelolaan sumberdaya

50.000.000

Prov

DKP

Sosialisasi manfaat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

50.000.000

Prov

DKP

170.000.000

Sbg, Absr, Pidie,Bire,A.Utr, Lhok,

DKP

Bireun, B. Mrh,

DKP

Pengawasan dan penertiban ilegal fishing

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan bibit ikan unggul

Prioritas 1

Berkembangnya usaha budidaya

100%

Tersedia dan

100%

terkelolanya sarana dan prasarana budidaya perikanan

Pengadaan calon induk ikan unggulan

Tersedianya benih ikan (Mas, Nila, Gurami, Kerapu)

100%

9.650.000.000 3.000.000.000

500.000.000

Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar

1.000.000.000

Pengembangan kawasan pendederan ikan unggulan

150.000.000

191

A. Tgh, A. Tggr, G. Lues, Sim Bireun, B. Mrh A. Tgh, A. Tggr, G. Lues, Sim Bireun, B. Mrh A. Tgh, A. Tggr, G. Bireun, B. Mrh A. Tgh, A. Tggr, G. Lues

DKP DKP

DKP

No. *)





Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Lokasi

Target

Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau

2.000.000.000


A.Jy, N.Ry, A.Brt, Abdya, A. Sltn, A.Singk,Sim Bireuen

DKP

Peningkatan kawasan untuk pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya

300.000.000

Simeulue

DKP

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

300.000.000

Bireun, B. Mrh A. Tgh, A. Tggr, G. Lues, Sim

DKP

Pembinaan dan pengembangan perikanan

2.000.000.000 A Jy, Abdya, N.Ry, A.Brt, A.Singk, Sim, B Mrh, A Tgh, A.Tggr

DKP

Meningkatkan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) melalui fasilitas sarana dan prasarana kantor

250.000.000 Bireun, A. Tgh, A. Tggr, Sim

DKP

Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Penyakit Ikan

150.000.000

6 Kab/Kota

DKP

Sbg, A.Utr, Pidie, Sim

DKP

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Prioritas 1

Peningkatan daya jelajah dan produktifitas nelayan

100%

Peningkatan teknologi dalam upaya mencapai daya jelajah dan produktifitas nelayan

100%

Meningkatnya kemampuan ekonomi nelayan

52.100.000.000

Pengadaan alat bantu operasional penangkapan ikan

1.000.000.000

Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap

1.000.000.000 A.Utr, Lhok, A.Tmr, A.Tmg, Lgs

Pendampingan kepada kelompok nelayan perikanan tangkap

100.000.000

Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

50.000.000.000 Prioritas 1

Berkembangnya sistem penyuluhan perikanan

100%

Kajian, Pelatihan dan Pendidikan Penyuluhan Perikanan

100%

Terlaksananya penyuluhan perikanan

100%

Kajian sistem penyuluhan perikanan Memberikan peluang pendidikan kepada penyuluh melalui pendidikan formal dan informal Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Prov

Terbentuknya sarana distribusi ikan

100%

Cool box, keranjang dan sarana prasarana pengolahan

Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium (LPPMHP) sesuai dengan SOP dan GLP

100%

Meningkatnya Prasarana produk perikanan

100%

DKP

Banda Aceh Prov.

DKP DKP

Banda Aceh

DKP

900.000.000

300.000.000

192

DKP

175.000.000

75.000.000 100.000.000

Prioritas 1

DKP

No. *)





Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Lokasi

Target


Peningkatan kapasitas kelembagaan ; operasional pusat jaringan usaha dan investasi (PUSJUI) serta peningkatan upaya pemasaran hasil perikanan dan kelautan.

500.000.000 A.Tmr, A.Tmg, Lgs, A. Jy, Sim

DKP

Temu Usaha Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan Pengusaha dan Temu Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)

100.000.000

6 Kab/Kota

DKP

6 Kab/Kota

DKP

Program Peningkatan Kesadaran dan Hukum Dalam Pendayagunaan

Prioritas 1

150.000.000

Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

150.000.000 Prioritas 1

250.000.000

Pengembangan sistem pengawasan dan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautandan perikanan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

250.000.000

Prioritas 1

9.533.700.000

Prioritas 1

32.738.740.000

Pendidikan Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

9.533.700.000

DKP

DKP

Pengelolaan Sumber daya ikan (SDI)

992.310.000

DKP

Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan,alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan

752.880.000

DKP

28.966.360.000

DKP

Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan

192.880.000

DKP

Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil

1.538.540.000

DKP

Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan

Peningkatan dokumen manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

295.770.000 Prioritas 1

21.100.000.000

Pengembangan Sistem produksi pembudidayaan ikan

1.900.000.000

DKP

Pengembangan sistem pembenihan ikan

1.000.000.000

DKP

450.000.000

DKP

8.000.000.000

DKP

Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan

193

No. *)





Tolok Ukur


Tolok Ukur


Lokasi


Pengembangan sistem usaha prasarana dan sarana pembudidayaan ikan

3.550.000.000

DKP

Pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya

5.000.000.000

DKP

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

1.200.000.000

DKP

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Prioritas 1

2.215.950.000

Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan

75.000.000

DKP

517.000.000

DKP

Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan

1.025.000.000

DKP

Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan

103.950.000

DKP

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Ditjen P2HP)

495.000.000

DKP

Fasilitasi pengembangan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Prioritas 1

3.850.600.000

Pelayanan usaha dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Ditjen KP3K) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Prioritas 1

3.303.000.000

DKP

547.600.000

DKP

541.300.000

Peningkatan operasional pengawasan sumber daya perikanan

361.300.000

DKP

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Dijen P2SDKP)

180.000.000

DKP

194

No. *)





Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Lokasi

Target


BIDANG INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UKM Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Prioritas 1

1.000.000.000

Perencanaan & Pengembangan UKM

300.000.000

23 Kab/Kota

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

700.000.000

23 Kab/Kota

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Prioritas 1

750.000.000

Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Program Pengembangan Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Disperindagkop& UKM Disperindagkop& UKM

750.000.000

Prioritas 1

23 Kab/Kota

Disperindagkop& UKM

19.900.000.000

Pengembangan kebijakan & program peningkatan ekonomi lokal

8.000.000.000

Disperindagkop& UKM

Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Koperasi

8.000.000.000

Disperindagkop& UKM

500.000.000

Disperindagkop& UKM

3.400.000.000

Disperindagkop& UKM

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Prioritas 1

700.000.000

Pelatihan manajemen pengelola Koperasi/ KUD

200.000.000

Disperindagkop& UKM

Penyelenggaraan/ pelatihan kewirausahaan

500.000.000

Disperindagkop& UKM

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Prioritas 1

200.000.000

Perluasan pasar melalui pameran dan promosi dagang Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Prioritas 1

3.950.000.000

Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor

2.000.000.000

Pengembangan kluster produk ekspor

750.000.000

Pengembangan ekspor daerah

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Disperindagkop& UKM

200.000.000

1.200.000.000

Prioritas 1

11.150.000.000

195

5 Kab/kota

Provinsi

Disperindagkop& UKM Disperindagkop& UKM Disperindagkop& UKM

No. *)





Tolok Ukur

Pembangunan/pengadaan sarana perdagangan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah Program Perlindungan Konsumen dan Pengemanan Perdagangan

Prioritas 1

Target

Tolok Ukur


Disperindagkop& UKM

800.000.000

Disperindagkop& UKM

700.000.000

Prioritas 1

laut kepada 30 kelompok usaha

umumnya laut

Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah

2.000.000.000

Prioritas 1

23 Kab/Kota

Disperindagkop& UKM

Disperindagkop& UKM

300.000.000

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penataan Industri

300.000.000 Prioritas 1

Disperindagkop& UKM

20.000.000.000

Fasilitasi pembinaan industri kecil dan Menengah Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Disperindagkop& UKM

4.190.000.000 2.190.000.000

Program Pengembangan SentraSentra Industri Potensial


10.350.000.000

Pembangunan IKM : industri pengolahan minyak atsiri, kopi, hasil perikanan, makanan khas aceh dan kemasan, industri kerajinan

Program Penataan Struktur Industri

Lokasi

700.000.000

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Hasil Kegiatan

20.000.000.000 Prioritas 1

Disperindagkop& UKM

55.000.000.000

Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

55.000.000.000

196

Disperindagkop& UKM

DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika... 5

Recommend Documents