Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI.. DAFTAR TABEL.. iii BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan

Halaman KATA PENGANTAR …………………………………………………………

i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………..

ii

DAFTAR TABEL ……………………………………………………………..

iii

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ……………………………………………. 1.2. Landasan Hukum …………………………………………. 1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………….. 1.4. Sistematika Penulisan …………………………………

1 1 2 4 4

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ……………………………………. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………… 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ………………… 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …..

5 22 34 39 46

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional …………………… 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD …………………………. 3.3 Program dan Kegiatan ……………………………………..

52 53 55

PENUTUP ……………………………………………………….

62

BAB III.

BAB IV.

ii

Tabel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Halaman

Ringkasan Capaian IKU Kegiatan APBD …………………………... Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun 2016 Provinsi Riau ……………………………….................. Target dan Capaian Peningkatan Produksi Kelapa Sawit, Karet, dan Kelapa ………………………………………………………………. Jumlah Produksi Kelapa Sawit Provinsi Riau Tahun 2013-2014 …… Jumlah Produksi Karet Provinsi Riau Tahun 2013-2014 …………… Jumlah Produksi Kelapa Provinsi Riau Tahun 2013-2014 ………..... Nilai Tukar Petani Perkebunan di Provinsi Riau Tahun 2014-2015... Unit Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Tahun 2014-2015 ……... Produksi Sagu Provinsi Riau Tahun 2013-2014 ……………………. Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2015 …………………………….. PNS Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Golongan ……... PNS Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Jabatan/Eselon .. PNS Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan ………………………………………………………….. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan …… Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014 ……………………………………………………. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2017 .................................. Usulan Program dan Kegiatan dari SKPD yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota ............................................................. Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Riau ……………………… Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 ………………………………………...

iii

5 6 12 13 14 15 16 17 18 20 30 31 31 32 33 40 48 53 57

1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh SKPD. Di sisi lain, Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang dalam fungsinya melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka pengembangan perkebunan ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

1

Sesuai dengan Undang-Undang N0. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional, secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat pemersatu bangsa. Sebagaimana dapat dilihat pembangunan perkebunan terbukti telah menjadi penggerak perekonomian wilayah. Data empiris menunjukkan munculnya pusat-pusat perekonomian baru. Namun demikian pembangunan perkebunan kedepan dihadapkan kepada berbagai tantangan, antara lain makin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi, terbatasnya ketersediaan benih tanaman perkebunan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, lemahnya kelembagaan petani, tekanan globalisasi dan liberasi pasar, isu lingkungan dan lain sebagainya. Sejalan dengan semangat reformasi, perencanaan dan penganggaran dasar serta otonomi daerah, Dinas Perkebunan dituntut untuk mengubah pola manajemen pembangunan dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan pengendali pelaksanaan program pembangunan perkebunan. Program dan kegiatan pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta maupun stake holders (pemangku kepentingan) lainnya. Berdasarkan kerangka pikir diatas, Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2017. Dokumen Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPJMD dan RKPD Provinsi Riau serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Riau 2014-2019. Sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perkebunan, maka Renja Dinas Perkebunan Provinsi Riau ditujukan untuk mewujudkan Visi Dinas Perkebunan Provinsi Riau yaitu “Kebun untuk kesejahteraan masyarakat”. Dokumen ini disusun dengan maksud untuk mengefektifkan dan mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2017 sehingga tujuan pembangunan perkebunan dan tujuan pelayanan publik dapat tercapai. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2017 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain: 1.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor 112; 2

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;

4.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

108

Tahun

2000

tentang

Tata

Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau; 12. Perda No.9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025; 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau; 14. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Riau 2014-2019; 15. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017; 16. Rencana Strategis (Renstra) Disbun Provinsi Riau tahun 2014-2019.

3

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2017 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang selanjutnya dituangkan dalam RKA Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Adapun tujuan kegiatan penyusunan renja SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah: 1.

Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

2.

Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

3.

Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 ini mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV. Penutup

4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.1.1. Capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu (2015) dan Capaian Renstra Pada tahun 2015, Dinas Perkebunan telah menetapkan 5 sasaran strategis yang berisi 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU). Berdasarkan capaian IKU tahun 2014 (terlampir), dari 5 IKU tersebut terdapat 3 IKU yang memiliki capaian 100% atau lebih, dan 2 IKU yang memiliki capaian kurang dari 100%. Tabel 1. Ringkasan Capaian IKU Kegiatan APBD Tingkat capaian

Jumlah IKU

< 100 % Jumlah

Persentase 2

40.00

3

60,00

5

100,00

Secara umum berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, tingkat capaian >100%. Namun bila dilihat secara lebih rinci dari indikator kinerja utama masih ada komponen yang melampui target, yaitu komoditi kelapa sawit dan karet. Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Riau selama tahun 2014 (N-2) dan perkiraan target tahun 2015 (N-1). Capaian pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.

5

Tabel 2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Riau SKPD : Dinas Perkebunan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

Urusan Bidang Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

3

Jumlah surat yang terkirim

4

15.000 surat

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD tahun 2015

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2016

9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2016 Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1.200

2.807

5.614

200.00%

2.807

9.621

64.14%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 bln

12

12

12

100.00%

12

12

100.00%

3

60 unit

10

8

8

100.00%

8

26

43.33%

5.166

5.166

5.000

96.79%

3.866

14.032

70.16%

12

12

12

100.00%

12

12

100.00%

9 jenis

6

7

7

100.00%

7

9

100.00%

30 jenis

25

24

24

100.00%

25

30

100.00%

8 jenis

7

7

7

100.00%

7

8

100.00%

3 jenis

2

2

2

100.00%

2

2

66.67%

23 jenis

18

19

19

100.00%

18

19

82.61%

10 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan 11 Penyediaan bahan bacaan dan Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan peraturan perundangundangan yang disediakan

18 jenis

10

12

12

100.00%

13

12

66.67%

4 jenis

3

12

3

25.00%

1

7

175.00%

12 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan layanan makan dan minum yang disediakan

12 bln

12

12

12

100.00%

12

12

100.00%

4 5 6 7 8

Jumlah bulan rekening telp terbayar Jumlah KWh listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas perizinan kendaraan yang dipelihara dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi Jumlah materai yang keuangan disediakan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan layanan kebersihan Penyediaan jasa perbaikan Jenis peralatan kerja yang peralatan kerja diperbaiki Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang disediakan Penyediaan barang cetakan dan Jenis barang yang dicetak penggandaan

Target Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra SKPD Tahun 2018

Jenis barang yang digandakan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan

20.000 buah 12 bln

Catatan

12

Kode

1


2

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


3

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Jumlah konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan


4

12 kab/kota


5


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)



9

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

12

12

100.00%

12

12

100.00%

100 kali

30

32

42

131.25%

20

92

92.00%

14 Penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah bulan layanan keamanan

12 bln

12

12

12

100.00%

12

12

100.00%

15 Penyediaan jasa informasi dan publikasi dan kehumasan SKPD

jenis informasi dan publikasi yang tersedia

12 jenis

4

4

4

100.00%

7

15

125.00%

16 Penyediaan administrasi kepegawaian

Jumlah bulan layanan administrasi kepegawaian

12 bln

12

12

12

100.00%

12

12

100.00%

-

0.00%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan Mebeleur 3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan jumlah paket mebeleur yang diadakan Jumlah jenis alat yang dipelihara rutin

4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Jumlah paket gedung yang Kantor direhab 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah jenis alat dan oerlengkapan kantor yang disediakan

12 jenis

5 paket 15 jenis 3 paket 12 jenis

8

12

12

100.00%

6

12

100.00%

1

-

-

0.00%

1

2

40.00%

6

10

10

100.00%

6

15

100.00%

-

-

-

0.00%

1

1

33.33%

-

18

10

55.56%

8

18

150.00%

-

0.00%

547

76.93%

-

0.00%

10

17.24%

-

0.00%

0.00% Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan

711 stel

187

128

180

140.63%

180

0.00% Jumlah aparatur/pegawai yang diikutkan pendidikan dan pelatihan

58 orang

-

7

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun akhir tahun 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah rencana kerja yang disusun

0.00%

10

0.00%

Catatan

20 dokumen

2

2

2

100.00%

4

8

40.00%

20 dokumen

1

1

1

100.00%

4

6

30.00%

12

Kode

1


2

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Pelatihan Petani dan Aparatur Perkebunan


3

Jumlah kelompok tani yang dilatih Jumlah aparatur perkebunan yang dilatih Jumlah asosiasi/klpk tani kab/kota yang dibina

3 Penilaian Kelompok Tani Perkebunan

Jumlah kelompok tani yang dinilai

4 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 1 Pengembangan Kebun Sagu Rakyat

Jumlah kelompok tani /usaha pengolahan yang dikembangkan

Luas lahan sagu yang dikembangkan Jumlah Dokumen Pemantapan CPCL

3 Penyedia Alat Pengolah Hasil Perkebunan 4 Promosi Produk Perkebunan 5 Pembinaan Usaha Pengolahan Produk Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1 Penyediaan Agensia Pengendali Hayati untuk Pengendalian OPT Perkebunan

4


5


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)


Jumlah kab/kota yang dibina pasca panennya Jumlah klpk tani yang mendapat sertifikat jaminan mutu Jumlah alat pengolah sagu yang disediakan Jumlah jenis expo yang diikuti Jumlah unit usaha pengolahan yang dibina


9

11=(10/4)

-

0.00%

175 klpk

30

52

52

100.00%

45

127

72.57%

317 org

-

65

60

92.31%

100

160

50.47%

-

12

12

100.00%

9

21

35.00%

600 klpk

-

220

220

100.00%

110

330

55.00%

96 klpk

-

24

24

100.00%

24

48

50.00%

-

0.00%

580

580

23.38%

60 asosiasi

2.481 Ha

-

4 dokumen

1

1

1

100.00%

-

2

50.00%

12 kab/kota

12

12

12

100.00%

12

12

100.00%

10 klpk

3

2

2

100.00%

2

7

70.00%

5 unit

-

-

-

0.00%

1

1

20.00%

10 jenis expo

8

3

3

100.00%

10

10

100.00%

62 unit

-

5

5

100.00%

15

20

32.26%

-

-

0.00%

40

40

20.00%

-

0.00%

40

40

20.00%

Jumlah Tricoderma sp yg disediakan

200 kg

-

Jumlah Metarrizhium sp yg disediakan

200 kg

-

Catatan

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

0.00%

2 Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Pembinaan Pascapanen Produk Perkebunan 2 Pembinaan Mutu Hasil Produk Perkebunan


12

Kode

1


2


3

Jumlah Beauveria bassiana.sp yang disediakan 2 Dem-farm Pengembangan Komoditi Lada (Pemeliharaan) 3 Den-Farm Pengendalian Kebakaran Lahan dan kebun


4

200 kg


5


Target

Realisasi

6

7

-


Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)


9

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11=(10/4)

-

0.00%

40

40

20.00%

Jenis pemeliharaan denfarm komoditi lada Jumlah kab/kota yang mendpat sosialisasi pengendalian kebakaran lahan & kebun

15 jenis

2

2

2

100.00%

10

14

93.33%

12 kab/kota

-

-

-

0.00%

4

4

33.33%

4 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Jumlah kab/kota tempat dan Pemeliharaan Alat-Alat kegiatan bimtek Mekanisasi Perkebunan yang Telah Diserahkan ke Masyarakat

12 klpk

12

12

12

100.00%

11

35

291.67%

12

12

12

100.00%

20

44

35.20%

-

0.00%

1.000.000

1.000.000

20.00%

5 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan

6 Pembangunan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Frekwensi pengawasan benih perkebiunan Jumlah sertifikat benih unggul bermutu yang dikeluarkan Luas kebun koleksi

1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan 2 Peremajaan Kebun Karet Rakyat

Luas lahan tan. Karet yg diremajakan Jumlah Dokumen Pemantapan CPCL

3 Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat Luas lahan tan. Kelapa yg diremajakan Jumlah Dokumen Pemantapan CPCL 4 Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat

Luas lahan tan. Klp. swt diremajakan

5 Divesifikasi Tanaman Kakao pada Perkebunan Rakyat

Jumlah Dokumen Pemantapan CPCL Luasan tan. Kakao yang didiversifikasi Jumlah Dokumen Pemantapan CPCL

125 kali 5.000.000 lembar

-

3 Ha

-

-

-

0.00%

3

3

100.00%

20 laporan

4

4

4

100.00%

4

12

60.00%

-

-

-

0.00%

700

700

13.86%

1

1

1

100.00%

-

2

66.67%

-

-

-

0.00%

1.080

1.080

72.92%

1

1

1

100.00%

-

2

66.67%

-

-

-

0.00%

437

437

61.46%

1

1

1

100.00%

-

2

66.67%

-

-

-

0.00%

105

105

25.30%

1

1

1

100.00%

-

2

66.67%

5.051 ha 3 dokumen 1.481 Ha 3 dokumen 711 Ha 3 dokumen 415 Ha 3 dokumen

Catatan

12

Kode






Target 1

2

6 Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet dan Kakao

7 Penggantian Bibit Palsu Kelapa Sawit dengan Bibit Unggul Bersertifikat

3

6

7

8=(7/6)

9

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11=(10/4)

230.000 batang

-

-

-

0.00%

30.000

30.000

13.04%

jumlah batang bibit karet yang disediakan jumlah batang bibit kakao yang disediakan Jumlah Dokumen Pemantapan CPCL

327.000 batang

-

-

-

0.00%

27.000

27.000

8.26%

320.000 batang

-

-

-

0.00%

20.000

20.000

6.25%

1

1

1

100.00%

-

2

66.67%

-

-

-

0.00%

400

-

0.00%

3 dokumen

1

1

1

100.00%

-

2

66.67%

300 perusahaan

24

30

30

100.00%

42

96

32.00%

132 perusahaan

22

10

10

100.00%

30

62

46.97%

-

200

-

0.00%

300

300

18.75%

40

40

40

100.00%

40

120

60.00%

1

1

1

100.00%

1

3

60.00%

60 lokasi

12

12

12

100.00%

12

36

60.00%

1.182 orang

300

500

432

86.40%

250

982

83.08%

5 pertemuan

1

1

1

100.00%

1

3

60.00%

3 jenis

3

3

3

100.00%

3

3

100.00%

15

-

35

0.00%

40

90

37.29%

1

1

1

100.00%

2

200.00%

Luas penggantian bibit klp.sawit

Luasan lahan pengendalian OPT Jumlah petani yg ikut sekolah lapang Laporan Pantauan data Hot Spot 12 Kab/ Kota

13 Pembinaan Petugas Hama Penyakit Jumlah lokasi pembinaan dan Cadangan Pestisida untuk petugas pengamat hama Penanganan Darurat penyakit 14 Pembinaan Penangkar Benih dan Sosialisasi Pemberantasan Bibit Unggul Palsu 15 Koordinasi Pembangunan Perkebunan antara Provinsi Riau dengan Kab/Kota 16 Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Penyusunan Profil Perkebunan 17 Rehabilitasi Jalan Produksi

5


Realisasi

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2016

Jumlah batang bibit sawit yang disediakan

Jumlah Dokumen Pemantapan CPCL 8 Pembinaan Usaha Perkebunan Jumlah perusahaan yg dibina/dinilai 9 Penertiban Izin Usaha Perkebunan Jumlah unit usaha yang ditertibkan 10 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan 11 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Perkebunan 12 Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

4


Jumlah penangkar benih yang dibina Jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan Jenis Dokumen yang disusun Jumlah km Jalan Produksi yang direhabilitasi Jumlah dokumen perencanaan

3 dokumen 400 Ha

1.600 Ha

200 org

5 laporan

242 km

1 dokumen

Catatan

12

Kode

1


2


3

18 Normalisasi Saluran Drainase pada Jumlah km Saluran drainase Areal Perkebunan Rakyat yang dinormalisasi

19 Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Pupuk/Pestisida 20 Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Lahan Pengembangan Perkebunan melalui Pemanfaatan GIS 21 Pembangunan Water Management di Kawasan Perkebunan

Jumlah dokumen perencanaan Jumlah lokasi pembinaan pupuk dan pestisida Buku dokumen data laporan potensi lahan perkebunan jumlah unit sekat kanal yang dibangun

Jumlah dokumen perencanaan 22 Intensifikasi Tanaman Perkebunan Jumlah luas lahan tanaman perkebunan yang diintensifikasi 23 Penyediaan Alat Mekanisasi Jumlah unit alat mekanik Perkebunan perkebunan yang disediakan 24 Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan PerkebunanProvinsi Riau 25 Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan

Jumlah dokumen masterplan yang disusun Jumlah koordinasi dlm penanganangangguan usaha perkebunan


4

150 km


5


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)

20

18

0.00%



9

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

15

11=(10/4)

53

35.33%

2

200.00%

1 dokumen

1

1

1

100.00%

12 kab/kota

12

12

12

100.00%

12

12

100.00%

5 dokumen

1

1

1

100.00%

1

3

60.00%

-

0.00%

45

45

24.46%

1

100.00%

184 unit

1 dokumen

-

-

1

1

100.00%

-

-

-

0.00%

200

200

50.00%

-

-

-

0.00%

1

1

9.09%

1 dokumen

-

-

-

0.00%

1

1

100.00%

12 kab/kota

12

12

12

100.00%

11

12

100.00%

400 Ha

11 unit

Catatan

12

Akuntabilitas

merupakan

suatu

bentuk

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2016. 2.1.2. Review Hasil Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kinerja Evaluasi dan analisis kinerja memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan pada tahun lalu (tahun 2015) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2016) yang mengacu pada APBD tahun berjalan. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian target indikator pada sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2015 mempedomani evaluasi hasil Renja tahun 2015 yang telah dilaksanakan. a.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya produksi komoditas utama perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kelapa) dengan Indikator kinerja jumlah produksi komoditas utama perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja ini digunakan data statistik perkebunan Povinsi Riau tahun 2013 dan 2014, karena data statistik teraktual yang tersedia secara nasional, provinsi dan kabupaten adalah data minus 1 dari tahun berjalan (n-1). Berdasarkan data perkebunan Provinsi Riau tahun 2014, produksi kelapa sawit mencapai 7.561.293 ton CPO, produksi karet sebesar 367.261 ton karet kering dan kelapa 421.654 ton kopra. Untuk lebih jelasnya target dan capaian produksi kelapa sawit, karet dan kelapa secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Target dan Capaian Peningkatan Produksi Kelapa Sawit, Karet dan Kelapa No.

Indikator Kinerja

Target (Ton)

Capaian

Persentase

(Ton)

Capaian

Jumlah produksi Komoditi utama perkebunan 1

Kelapa Sawit

7.573.546

7.561.293

99,84%

2

Karet

354.298

367.260

103,66%

3

Kelapa

404.108

421.655

104,34%

12

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pencapaian dari target indikator sasaran startegis dalam upaya meningkatkan produksi komoditas utama perkebunan (kelapa sawit, karet dan kelapa) tidak tercapai secara keseluruhan. Produksi komoditas kelapa sawit tercapai sebesar 99,84% dari target yang ditetapkan. Sedangkan komoditas karet dan kelapa telah tercapai masing-masing sebesar 103,66% dan 104,34%. Adapun data produksi kelapa sawit, karet dan kelapa kabupaten/kota se Provinsi Riau disajikan pada Tabel 4, 5 dan 6. Tabel 4. Jumlah Produksi Kelapa sawit Provinsi Riau tahun 2013-2014 No

Kabupaten/Kota

Kelapa sawit/ ton/thn 2013

2014

Peningkatan/

Persenta

Penurunan

se

1

Kampar

1.337.727

1.328.777

-8.950

-0.67

2

Rokan Hulu

1.172.003

1.173.743

1.740

0.15

3

Pelalawan

1.157.006

1.247.740

90.734

7.84

4

Indragiri Hulu

443.880

427.755

-16.125

-3.63

5

Kuantan Singingi

161.548

166.127

4.579

2.83

6

Bengkalis

441.879

400.387

-41.492

-9.39

7

Rokan Hilir

877.677

806.251

-71.426

-8.14

8

Dumai

75.127

79.883

4.756

6.33

9

Siak

925.010

950.008

24.998

2.70

10

Indragiri Hilir

704.346

705.888

1.542

0.22

11

Pekanbaru

30.467

30.666

199

0.65

12

Kep. Meranti

-

-

-

-

TOTAL

7.326.670

7.317.225

-9.445

Dilihat dari Tabel 4 yang menunjukkan tingkat produksi kelapa sawit pada tahun 2013 dan 2014, kabupaten yang paling besar mengalami persentase penurunan produksi kelapa sawit yang paling besar adalah Bengkalis (-9,39%), disusul Kabupaten Rokan Hilir (-8,14%), Kabupaten Indragiri Hulu (-3,63 %), Kabupaten Kampar (-0,67%). Namun beberapa kabupaten ada yang mengalami peningkatan produksi, yaitu Kabupaten Pelalawan (7,84 %), Kota Dumai (6,33%), Kabupaten Kuantan Singingi (2,83%), Kabupaten Siak (2,7%), Kota Pekanbaru (0,65%), Kabupaten Indragiri Hilir (0,22%), dan Kabupaten Rokan Hulu (0,15%). Terjadinya penurunan produksi pada 4 (empat) kabupaten ini disebabkan karena banyaknya kebun yang mengalami gangguan produksi akibat terbakar dan semakin banyaknya tanaman yang rusak. 13

Tabel 5. Jumlah Produksi Karet Provinsi Riau tahun 2013-2014 No

Kabupaten/Kota

Karet/ton/thn 2013

Peningkatan/

2014

Penurunan

Persentase

1

Kampar

75.484

77.556

2.072

2.74

2

Rokan Hulu

54.718

55.703

985

1.80

3

Pelalawan

39.982

40.349

367

0.92

4

Indragiri Hulu

48.303

43.086

-5.217

-10.80

5

Kuantan Singingi

71.149

79.561

8.412

11.82

6

Bengkalis

21.408

21.258

-150

-0.70

7

Rokan Hilir

24.714

23.990

-724

-2.93

8

Dumai

1.524

1.716

192

12.60

9

Siak

7.039

10.495

3.456

49.10

10

Indragiri Hilir

3.552

3.931

379

10.67

11

Pekanbaru

588

388

-200

-34.01

12

Kep. Meranti

9.438 357.899

9.227 367.260

-211 9.361

-2.24

TOTAL

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa produksi karet secara rata-rata mengalami peningkatan dari perbandingan data produksi pada tahun 2013 dan 2014. Dari 12 kabupaten/kota terdapat 7 (tujuh) kabupaten yang mencapai peningkatan produksi yaitu Kabupaten Siak (49,10%), Kota Dumai (12,60%), Kabupaten Kuantan Singingi (11,82%), Kabupaten Indragiri Hilir (10,67%), Kabupaten Kampar (2,74%), Kabupaten Rokan Hulu (1,80%), dan Kabupaten Pelalawan (0,92%). Sedangkan 5 (lima) kabupaten lainnya Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan produksi karet. Hal ini disebabkan banyaknya tanaman tua rusak dan kemungkinan lainnya seperti alih komoditas atau penggunaan lainnya.

14

Tabel 6. Jumlah Produksi Kelapa Provinsi Riau tahun 2013-2014 No

Kabupaten/Kota

Kelapa/ton/thn 2013

Peningkatan/

2014

Penurunan

Persentase

1

Kampar

626

563

-63

-10,06

2

Rokan Hulu

595

595

-

0,00

3

Pelalawan

17.226

17.312

86

0,50

4

Indragiri Hulu

584

296

-288

-49,32

5

Kuantan Singingi

2.093

1.800

-293

-14,00

6

Bengkalis

11.193

7.551

-3.642

-32,54

7

Rokan Hilir

4.645

4.632

-13

-0,28

8

Dumai

907

908

1

0,11

9

Siak

894

1.238

344

38,48

10

Indragiri Hilir

360.959

359.372

-1.587

-0,44

11

Pekanbaru

9

9

-

0,00

12

Kep. Meranti

27.349

27.379

30

0,11

TOTAL

427.080

421.655

-5.425

Pada Tabel 6 yang menunjukkan perbandingan produksi kelapa antara tahun 2013 dan 2014. Dapat dilihat bahwa produksi kelapa secara rata-rata mengalami penurunan, namun ada beberapa kabupaten capaian produksinya mengalami peningkatan yaitu Kabupaten Siak (38,48%), Kabupaten Pelalawan (0,5%0), Kabupaten Kepulauan Meranti (0,11%) dan Kota Dumai (0,11%). Sedangkan Kabupaten yang capaian produksi kelapanya menurun adalah Kampar, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Siak, Indragiri Hilir dan Dumai. Penyumbang terbesar penurunan produksi kelapa Provinsi Riau adalah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan sentra produksi kelapa di Riau. Hal ini disebabkan banyaknya tanaman tua dan tanaman rusak yang diakibatkan karena intrusi air laut sehingga perlu penanganan khusus. b.

Sasaran strategis 2: Meningkatnya penerapan teknologi perkebunan dengan indikator kinerja persentase peningkatan penggunaan teknologi perkebunan.

Pada sasaran strategis ini ditetapkan target indikator kinerja tahun 2015 sebesar 61,00%. Persentase

penerapan

teknologi

pertanian/perkebunan

diukur

dengan

cara

membandingkan jumlah petani yang menggunakan teknologi pertanian/perkebunan (KK) dengan jumlah petani perkebunan yang ada di Provinsi Riau. Sedangkan petani yang menggunakan teknologi pertanian/perkebunan merupakan jumlah petani yang pernah

15

dilakukan pembinaan dan petani yang ada di Provinsi Riau yang pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Realisasi pencapaian target indikator kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat pada data

statistik

tahun

2014.

Jumlah

petani

yang

menggunakan

teknologi

pertanian/perkebunan sebanyak 641.710 KK, sedangkan jumlah petani pekebun sebanyak 1.046.900 KK. Sehingga persentasi petani pengguna teknologi pertanian/perkebunan diperoleh sebesar 61,30% (Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2015). Kenaikan jumlah petani pengguna teknologi disebabkan oleh meningkatnya kegiatan pembinaan kepada petani dan kelompok tani perkebunan, serta meningkatnya jumlah petani yang menerima bantuan pada tahun 2015. c.

Sasaran strategis 3: Meningkatnya kesejahteraan petani perkebunan dengan indikator kinerja Nilai Tukar Petani (NTP Perkebunan).

Target nilai tukar petani yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD pada tahun 2015 adalah 97,47. Untuk mengetahui tingkat capaian NTP perkebunan diperoleh dari data BPS Provinsi Riau tahun 2014 dan 2015 yang disajikan pada Tabel 6.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tabel 7. Nilai Tukar Petani Perkebunan di Provinsi Riau Tahun 2014-2015 Nilai Tukar Peningkatan/ Petani Kabupaten/Kota Persentase Penurunan 2014 2015 97.38 93.43 -3.95 95.94 Januari 96.29 93.64 -2.65 97.25 Pebruari 98.17 95.60 -2.57 97.38 Maret 97.96 94.20 -3.76 96.16 April 95.90 92.08 -3.82 96.02 Mei 95.11 93.39 -1.72 98.19 Juni 95.56 90.43 -5.13 94.63 Juli 93.37 87.15 -6.22 93.34 Agustus 91.72 86.57 -5.15 94.39 September 93.45 88.68 -4.77 94.90 Oktober 93.77 89.39 -4.38 95.33 Nopember 91.64 89.92 -1.72 98.12 Desember 95.03 91.21 -3.82 95.98 NTP rerata

16

Dilihat dari Tabel 7 tersebut, NTP yang dapat dicapai adalah sebesar 91,21 atau 95,98% dari NTP 97,47 yang ditargetkan. Ditinjau dari pencapaian NTP, angka tersebut tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2014, NTP tahun 2015 menurun sebesar 3,82%. Permasalahan yang dihadapi petani/pekebun pada akhir-akhir ini antara lain harga produk hasil perkebunan yang cenderung menurun sedangkan harga sarana produksi cenderung meningkat sehingga NTP tidak dapat mencapai angka yang ditargetkan. d.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya pemasaran hasil poduksi pertanian/perkebunan dengan indikator kinerja : Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan.

Target peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis perkebunan adalah 29 unit usaha. Jumlah unit usaha yang telah dibina sampai dengan tahun 2014 sebanyak 29 unit, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 33 unit usaha pengolahan hasil perkebunan. Secara rinci jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada Tabel 7.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tabel 8. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Tahun 2014-2015 Unit Usaha Peningkatan Kabupaten/Kota Persentase /Penurunan 2014 2015 Kampar 5 6 1 120,00 Rokan Hulu 8 9 1 112,50 Pelalawan 3 3 100,00 Indragiri Hulu 4 5 1 125,00 Kuantan Singingi 5 6 1 120,00 Bengkalis Rokan Hilir Dumai Siak Indragiri Hilir 3 3 100,00 Pekanbaru Kep Meranti 2 2 100,00 TOTAL 29 33 4

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan yang dibina mencapai target yang ditetapkan sebanyak 33 unit atau 113,79 % dari 29 unit usaha yang ditargetkan. Ada penambahan unit usaha pengolahan hasil yang dibina sebanyak 4 unit, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu dan

17

Kabupaten Kuntan Singingi. Pada ke-4 unit usaha tersebut selain pembinaan, juga diberikan bantuan alat pengolahan hasil perkebunan. e.

Sasaran strategis 5: Meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator kinerja jumlah produksi pangan dari perkebunan komoditas sagu (ton).

Target jumlah produksi pangan komoditas perkebunan yang ditetapkan yaitu sagu sebesar 269.786 ton. Sebagai sumber data untuk melihat capaian dipergunakan data statistik perkebunan yang tersedia, dan secara nasional data statistik perkebunan dimaksud adalah data n-1. Oleh karena itu untuk mengukur capaian tahun 2015 dipergunakan data statistik perkebunan tahun 2014. Dari data tahun 2014 diperoleh angka realisasi produksi sagu yaitu sebesar 340.197 ton (126,10 %) atau lebih besar 26,10 % dari target yang ditetapkan. Dari 5 (lima) kabupaten penghasil sagu, terdapat 2 kabupaten penyumbang produksi sagu terbesar yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak. Secara rinci produksi sagu per kabupaten di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tabel 9. Produksi Sagu Provinsi Riau Tahun 2013-2014 Produksi (ton) Peningkatan/ Kabupaten/Kota Penurunan 2013 2014 Kampar Rokan Hulu Pelalawan 914 9915 1 Indragiri Hulu Kuantan Singingi Bengkalis 5.889 1.607 -4.282 Rokan Hilir Dumai Siak 19.904 46.764 26.860 Indragiri Hilir 7.457 7.452 -5 Pekanbaru Kep Meranti 91.981 283.459 191.478 TOTAL 126.145 340.197 214.052

Persentase 0,11 - 72,71 134,,95 - 0,07 208,17

Dilihat dari Tabel 9, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada kenaikan produksi yang signifikan, yaitu sebesar 214.052 ton (169,69%). Kontribusi kenaikan produksi sagu ini berasal dari 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan dan Siak. Sedangkan 2 kabupaten lainnya yaitu Indragiri Hilir dan Bengkalis mengalami penurunan produksi masing-masing sebesar 0,07% dan 72,71%.

18

2.1.3. Akuntabilitas Keuangan APBD 2.1.3.1. Pagu Anggaran Berdasarkan DPA tahun 2015 No.2.01.2.01.02 tanggal 27 Februari 2015, Dinas Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 87.469.473.086,- terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 18.278.473.086 dan belanja langsung sebesar Rp 69.191.000.000,- yang digunakan untuk membiayai 10 program dan 64 kegiatan Dinas Perkebunan. Melalui DPPA Dinas Perkebunan tahun 2015 No.2.01.2.01.02 tanggal 15 Desember 2015 jumlah anggaran belanja Dinas Perkebunan menjadi Rp 37.676.506.086,terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 18.278.473.086,- dan belanja langsung sebesar Rp 19.398.033.000,- untuk membiayai 66 kegiatan dari 10 program. 2.1.3.2. Penyerapan Anggaran Berdasakan DPPA Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2015, dari pagu anggaran yang ditetapkan, penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 28.181.627.892,- (74,80%) terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 16.472.400.046,(90,12%) dan belanja langsung sebesar Rp 11.709.227.846,- (60,36%). Dengan demikian anggaran yang telah dialokasikan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 9.494.878.194,(25,20%) yang merupakan anggaran yang tidak digunakan karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan, adanya efisiensi penggunaan anggaran terutama pada kegiatan yang pekerjaannya dilaksanakan oleh pihak ke-3 dan efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Realisasi fisik dan keuangan per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 9.

19

Tabel 10. Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2015 NO

NAMA PROGRAM / KEGIATAN

PAGU

REALISASI % Fisik 61.65

2.772.000.000

Keuangan 1.708.901.919

20.000.000 750.000.000

18.800.000 438.380.024

94.00 58.45

100 100

0.10 3.87

250.000.000

194.029.750

77.61

100

1.29

4

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

25.000.000

19.200.000

76.80

100

0.13

5 6

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

230.000.000 70.000.000

145.277.400 27.815.000

63.16 39.74

100 50

1.19 0.18

7 8 9

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

105.000.000 80.000.000 65.000.000

103.633.600 79.490.000 33.637.300

98.70 99.36 51.75

100 100 55

0.54 0.41 0.18

175.000.000 20.000.000

171.882.000 17.100.000

98.22 85.50

100 100

0.90 0.10

30.000.000

30.000.000

100.00

100

0.15

A.

Program Pelayanan Administrasi

1 2 3

10 11 12 13

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

Ttb

165.000.000

92.748.700

56.21

60

0.51

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa keamanan kantor

375.000.000

151.531.745

40.41

80

1.55

137.000.000

136.360.000

99.53

100

0.71

200.000.000

-

-

0

0.00

17

Penyediaan jasa sosialisasi informasi publikasi dan kehumasan SKPD Penyediaan Administrasi Kepegawaian

75.000.000

49.016.400

65.36

100

0.39

B. 18 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor

777.600.000 227.600.000 150.000.000

574.733.000 217.680.000 135.876.000

73.91 95.64 90.58

100 100

0.00 1.17 0.77

20 21

Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

200.000.000 100.000.000

151.292.000 -

75.65 -

100 0

1.03 0.00

22

100.000.000

69.885.000

69.89

85

0.44

C.

Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

492.000.000

315.689.300

64.16

23 24 25

Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Pembinaan fisik dan mental aparatur

181.000.000 181.000.000 130.000.000

109.676.500 105.295.600 100.717.200

60.59 58.17 77.47

100 100 100

0.93 0.93 0.67

D.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

100.000.000

1.139.000

1.14

100.000.000 243.950.000

1.139.000 186.077.000

1.14 76.28

10

0.05

14 15 16

26 E. 27 28 29 30 31 32 J. 33

34

Penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Aparatur Perkebunan Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan Penilaian Kelompok Tani Perkebunan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Peremajaan, pengembangan dan Pembangunan Kebun Sagu Rakyat Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Pembinaan Fasilitasi Usaha Pengolahan Produk Perkebunan

43.950.000

43.387.000

98.72

100

0.23

200.000.000 2.888.500.000 2.100.000.000

142.690.000 1.869.935.815 1.214.758.200

71.35 64.74 57.85

100

1.03

65.4

7.08

250.000.000 238.500.000 300.000.000

215.426.115 214.229.900 225.521.600

86.17 89.82 75.17

100 100 99.12

1.29 1.23 1.53

175.000.000

116.485.800

66.56

175.000.000

116.485.800

66.56

1.607.000.000

1.379.295.800

85.83

250.000.000

192.341.000

76.94

20

0.00 70

0.63

97.6

1.26

Sambungan… NO

NAMA PROGRAM / KEGIATAN

35 36 37

Pembinaan Pasca Panen Produk Perkebunan Fasilitasi Promosi Produk Perkebunan Pembinaa Mutu Hasil Produk Perkebunan

G. 38

43

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Penyediaan Agensi Pengendali Hayati Untuk Pengendalian OPT Perkebunan Dem-farm Pengembangan Komoditi Lada ( Pemeliharaan ) Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan Pemeliharaan Alat Alat Mekanisasi Perkebunan yang telah diserahkan ke Masyarakat Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dem-farm Pengendalian OPT Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

44 45 46

Peremajaan Kebun Karet Rakyat Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat

47 48

Diversifikasi Tanaman Kakao di 2 Kabupaten Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet dan Kakao

49

Penggantian Bibit Kelapa Sawait Palsu dengan Bibit Unggul Bersertifikat Pembinaan Usaha Perkebunan

39 40

41 42 H.

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

65 66

PAGU

REALISASI % Fisik 84.37 100 89.42 100 88.38 100

450.000.000 550.000.000 357.000.000

Keuangan 379.649.500 491.797.300 315.508.000

Ttb 2.32 2.84 1.84

1.700.000.000 400.000.000

896.179.100 51.680.500

52.72 12.92

25

0.52

350.000.000

190.385.000

54.40

80

1.44

350.000.000

191.709.000

54.77

70

1.26

350.000.000

340.908.600

97.40

100

1.80

250.000.000 8.641.983.000

121.496.000 4.660.791.112

48.60 53.93

50

0.64

350.000.000

129.745.000

37.07

50.24

0.91

474.758.000 114.290.000 303.690.000

316.537.500 70.710.000 172.085.000

66.67 61.87 56.66

67 62 57

1.64 0.37

507.100.000 808.690.000

62.710.000 342.750.700

12.37

20.94 45

0.55 1.88

68.060.000

43.850.000

42.38 64.43

75.19

0.26

750.000.000

270.326.006

36.04

53

2.05

550.000.000 200.000.000

213.563.306 159.132.700

38.83 79.57

39 85

1.11 0.88

250.000.000 250.000.000

151.293.700 214.098.100

60.52 85.64

90 95

1.16 1.22

350.000.000

155.129.500

44.32

45

0.81

300.000.000

256.655.500

85.55

90

1.39

250.000.000

228.876.000

91.55

100

1.29

450.000.000

407.270.700

90.50

100

2.32

350.000.000

219.050.000

62.59

100

1.80

365.395.000 300.000.000

265.027.000

88.34

0 100

0.00 1.55

350.000.000

-

0

0.00

500.000.000

411.852.200

82.37

82.75

2.13

350.000.000

326.380.000

93.25

100

1.80

100 15

1.29 0.15

Penertiban Izin Usaha Perkebunan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Perkebunan Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Pembinaan Petugas Hama Penyakit dan Cadangan Pestisida untuk Penanganan Darurat Pembinaan Penangkar Benih dan Sosialisasi Pemberantasan Bibit Unggul Palsu Koordinasi Pembangunan Perkebunan antara Provinsi Riau dengan Kab/Kota Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Penyusunan Profil Perkebunan Rehabilitasi Jalan Produksi SID Pembangunan Water Management pada Kawasan Perkebunan Normalisasi Saluran Drainase pada Areal Perkebunan Rakyat Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Pupuk/Pestisida Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Lahan Pengembangan Perkebunan melalui Pemanfaatan GIS Penyediaan Pestisida Pengadaan Mesin Pompa Air untuk Pengendalian Kebakaran Lahan JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

250.000.000 200.000.000

230.248.200 13.500.000

92.10 6.75

19.398.033.000 18.278.473.086

11.709.227.846 16.472.400.046

60.36 90.12

71.71 100.00

TOTAL

37.676.506.086

28.181.627.892

74.80

85.43

21

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.2.1. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Gubernur Riau tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau, maka Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang perkebunan sesuai dengan kewenangan provinsi serta tugas majerial dan teknis lingkup Dinas Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Riau Tahun 2015, maka sesuai dengan Pasal 3 dari peraturan tersebut Kepala Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi: 1.

Pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada Dinas Perkebunan;

2.

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada Dinas Perkebunan;

3.

Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Dinas Perkebunan;

4.

Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat mengacu pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau No.28 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Adapun tugas dan fungsi masing-masing unit Eselon III pada Dinas Perkebunan sebagai berikut: a.

Sekretariat Dinas Perkebunan

Tugas Sekretaris Dinas perkebunan adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada subbagian yang dibawahinya serta membantu kepala dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis.

Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi: 1.

Pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada Subbagian yang dibawahinya;

2.

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada Subbagian yang dibawahinya;

3.

Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Subbagian yang dibawahinya;

4.

Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

22

b.

Bidang Perlindungan

Tugas Bidang Perlindungan Perkebunan adalah mengkoordinasikan menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi dibawahnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perlindungan menyelenggarakan fungsi: 1.

Pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;

2.

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;

3.

Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;

4.


Adapun tugas pada seksi-seksi dibawah Bidang Perlindungan, antara lain: 1.

Memfasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan;

2.

Menginventarisir masalah gangguan usaha perkebunan;

3.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan kasus gangguan usaha perkebunan;

4.

Melaksanakan pengamatan, identifikasi pemetaan dan pengendalian serta analisis dampak kerugian usaha fenomena iklim wilayah Provinsi.

5.

Melakukan pemantauan dan pelaporan di bidang gangguan usaha perkebunan;

6.

Melaksanakan kegiatan bimbingan evaluasi, monitoring dan pengawasan pengamanan perkebunan;

7.

Melakukan pemantauan rutin terhadap lokasi rawan kebakaran lahan dan kebun melalui pemantauan Hot Spot (Titik Api);

8.

Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun oleh masyarakat;

9.

Meningkatkan kewaspadaan semua pihak terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan kebun melalui peringatan dini dan himbauan baik kepada pihak perusahaan maupun kabupaten/kota se Provinsi Riau;

10. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pembukaan lahan dengan tujuan agar semua pihak meningkatkan keterlibatan dalam upaya penanggulangan kebakaran lahan dan kebun; 11. Melakukan penyuluhan mengenai bahaya dan upaya pencegahan kebakaran, pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning), perangkat perundangan-undangan, upaya penegakan hukum dan lain-lain, baik kepada masyarakat, petani maupun pihak perusahaan yang terlibat dalam pembukaan lahan;

23

12. Melakukan kegiatan inventarisasi kebakaran untuk mendata kejadian kebakaran yang terjadi guna melakukan pembinaan dan mengambil tindakan yang tepat sebagai upaya penanggulangan sekaligus mengklarifikasi sebab-sebab terjadinya kebakaran; 13. Melaksanakan pengamatan, identifikasi pemetaan dan pengendalian serta analisis dampak kerugian usaha fenomena iklim wilayah provinsi; 14. Melakukan pencegahan dini dan pemantauan kebakaran lahan dan kebun; 15. Melaksanakan bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim wilayah provinsi; 16. Melaksanakan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena

dan

rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi; 17. Melaksanakan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah provinsi 18. Melaksanakan penyediaan dukungan pengendalian eradikasi tanaman perkebunan dan bagian tanaman wilayah provinsi; 19. Melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT. c.

Bidang Pengembangan Perkebunan

Tugas

Bidang

Pengembangan

Perkebunan

adalah

mengkoordinasikan

dan

menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan mempunyai fungsi: 1.


2.


3.


4.


Adapun tugas pada seksi-seksi dibawah Bidang Perlindungan, antara lain: 1.

Melakukan kegiatan penyusunan pedoman usaha budidaya perkebunan rakyat;

2.

Memfasilitasi pemberian rekomendasi untuk usaha budidaya perkebunan rakyat:

3.

Melakukan kegiatan penyusunan program budidaya perkebunan rakyat;

4.

Melakukan kegiatan penyusunan pedoman pembinaaan usaha budidaya perkebunan besar;

5.

Melakukan kegiatan penyusunan program budidaya perkebunan besar;

6.

Melakukan kegiatan teknis di bidang pengembangan usaha perkebunan. 24

d.

Bidang Sarana dan Prasarana

Tugas Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan adalah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan menyelenggarakan fungsi: 1.


2.


3.


4.

Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

Adapun tugas pada seksi-seksi dibawah Bidang Sarana dan Prasarana, antara lain: 1.

Melakukan bimbingan dan pemantauan tentang pemanfaatan pengelolaan lahan dan air;

2.

Menyusun pedoman pemanfaatan lahan dan air untuk pembangunan perkebunan

3.

Menyusun standar penggunaan air dalam pengelolaan lahan;

4.

Melakukan bimbingan dan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida;

5.

Menyusun pedoman penggunaan pupuk dan pestisida

6.

Melakukan bimbingan dan pengawasan penggunaan peralatan dan mesin untuk perkebunan;

7.

Menyusun standar penggunaan alat dan mesin untuk perkebunan

e.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi: 1.


2.


3.


4.

Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya 25

Adapun tugas pada seksi-seksi dibawah Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan, antara lain: 1.

Melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil;

2.

Menyusun pedoman pembiayaan usaha pengolahan hasil-hasil perkebunan;

3.

Memberikan fasilitasi rekomendasi peningkatan kapasitas, produktivitas dan efisiensi pengolahan hasil perkebunan;

4.

Membentuk kelembagaan petani dan kelompok unit usaha untuk menghasilkan produk olahan hasil perkebunan yang sesuai permintaan pembeli atau pasar;

5.

Menyediakan skim kredit khusus atau skim pembiayaan alternatif (tanpa agunan bagi petani skala kecil) untuk pengadaan alsin pascapanen dan usaha pengolahan hasil perkebunan;

6.

Memfasilitasi dan memberikan rekomendasi (akses petani kepada sumber permodalan dan kemampuannya memanfaatkan permodalan) pembiayaan usaha pengadaan alat panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan kepada lembaga pembiayaan;

7.

Menumbuh kembangkan industri pengolahan hasil perkebunan di pedesaan dalam upaya meningkatkan daya saing dan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

8.

Melakukan pengembangan dan pembinaan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar;

9.

Melaksanakan analisa kebutuhan PKS dan pembinaan serta evaluasi PKS tanpa kebun;

10. Melaksanakan

penyusunan pedoman mutu hasil perkebunan dan penyebaran

informasi serta penerapan teknologi pasca panen pengolahan hasil perkebunan; 11. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan aplikasi teknologi ramah lingkungan dan penanganan lingkungan dalam seluruh kegiatan produksi perkebunan di bidang pengolahan 12. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan produksi hasil perkebunan sesuai standarisasi mutu produk dan sistem jaminan halal dan jaminan mutu produk yang sesuai dengan prefensi konsumen; 13. Memberikan fasilitasi rekomendasi penggunaan teknologi perbaikan mutu pengolahan hasil perkebunan; 14. Melaksanakan penyusunan dan pencetakan bahan informasi mutu dan standarisasi serta diseminasi SNI dan sistem jaminan mutu; 15. Menyediakan informasi harga komoditas dan produk hasil perkebunan; 16. Melaksanakan

pengembangan

promosi

dan

pengembangan

pasar

melalui

penyelenggaraan promosi, iklan layanan masyarakat dan fasilitasi perbaikan label/kemasan produk olahan; 26

17. Melaksanakan pengembangan pasar produk hasil perkebunan melalui kegiatan riset pasar, pelayanan informasi pasar, promosi dan diplomasi, mengembangkan infrastruktur dan sistem pemasaran yang efektif dan adil; 18. Melakukan pembinaan dan pelatihan Petugas Informasi Pasar (PIP), pembuatan bahan sosialisasi PIP dan buletin Info Pasar. 19. Menyusun pedoman pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil perkebunan; 20. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan harga pasar produk hasil perkebunan. f.

Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, terdiri dari: 1.

UPT Benih Perkebunan

Kepala UPT Benih Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang benih komoditi perkebunan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, tugas manajerial dan teknis. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 2, Kepala UPT Benih Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a.

Penyusunan kebijakan benih komoditi perkebunan antar Kabupaten/Kota;

b. Pelaksanaan kegiatan teknis benih perkebunan, pembinaan dan pengembangan benih perkebunan; c.

Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;

d. Pemantauan benih impor wilayah provinsi; e. 2.

Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan.

UPT Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Perkebunan

Kepala UPT Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang operasional Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Perkebunan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 6, Kepala UPT Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan kegiatan teknis dan non teknis operasional Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Perkebunan

b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada Dinas Perkebunan Povinsi Riau

27

c.

Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya Perkebunan

d. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan

3.

e.

Pelaksanaan pelayanan masyarakat

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

UPT Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan

Kepala UPT Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi perkebunan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 10, Kepala UPT Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a.

Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan;

b. Penyusunan peta potensi sasaran pengujian kualitas tanah, air, daun, batang, bunga, buah dan bahan tanaman lain untuk pengembangan perkebunan; c.

Pelaksanaan pengujian kualitas tanah, air, daun, batang, bunga, buah dan bahan tanaman lain untuk bahan rekomendasi pengembangan perkebunan;

d. Pelaksanaan kerjasama pengkajian dan penerapan teknologi perkebunan dan pendayagunaan hasilnya; e.

Penyusunan bahan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Kepala Dinas terkait dengan pemilihan bahan tanaman, pemupukan, pengendalian hama penyakit, pemanenan hasil dan penyimpanan;

f.

Pelaksanaan koordinasi dengan pejabat eselon III lingkup Dinas Perkebunan;

g.

Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota;

h. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;

4.

i.

Pelaksanaan pelayanan masyarakat;

j.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

UPT Laboratorium Hayati

Kepala UPT Laboratorium Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang operasional pengelolaan laboratorium hayati, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 14,

Kepala UPT

Laboratorium Hayati menyelenggarakan fungsi: a.

Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk teknis operasional pengelolaan laboratorium hayati;

b. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan laboratorium hayati;

28

c.

Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan areal serangan hama penyakit tanaman perkebunan;

d. Penyusunan peta potensi serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan; e.

Pelaksanaan pengembangan musuh alami yang diperlukan untuk pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan;

f.

Pelaksanaan uji coba penerapan hasil pengembangan musuh alami di lapangan;

g.

Penyusunan bahan rekomendasi penerapan musuh alami di suatu daerah pengembangan komoditas perkebunan binaan yang akan dikeluarkan oleh kepala dinas;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan perusahaan dan lembaga penelitian hama penyakit tanaman perkebunan baik swasta maupun pemerintah; i.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

j.

Pelaksanaan koordinasi dengan pejabat eselon III lingkup Dinas Perkebunan;

k.

Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota;

l.

Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;

m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat; n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 5.

UPT Mekanisasi Perkebunan

Kepala UPT Mekanisasi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi perkebunan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal,

Kepala UPT Mekanisasi

Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran pengembangan mekanisasi perkebunan;

b. Pelaksanaan penelitian keteknikan perkebunan; c.

Pelaksanaan perekayasaan, rancang bangun dan modifikasi desain, model serta prototype alat mesin perkebunan;

d. Pelaksanaan pengembangan model dan sistem mekanisasi perkebunan; e.

Pelaksanaan analisis kebijakan mekanisasi perkebunan;

f.

Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis dibidang mekanisasi perkebunan;

g.

Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi perkebunan;

h. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi hasil penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi perkebunan; i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

29

6.

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 22, Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a.

Penyusunan rencana teknis operasional pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;

b. Pelaksanaan kebijakan operasional pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan; c.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;

d. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan; e.

Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan petani pekebun;

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2.2. Data Jumlah Pegawai (Sumber Daya Manusia) a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Bedasarkan Golongan Bila diklasifikasikan kedalam tingkatan golongan, maka sebagaimana terlihat pada Tabel 13, Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau terbanyak berada pada golongan III, atau sejumlah 97 orang (72,93%). Tabel 11. PNS Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Golongan No.

GOLONGAN

JUMLAH

1.

Golongan IV

23 Orang

2.

Golongan III

97 Orang

3.

Golongan II

11 Orang

4.

Golongan I

2 Orang JUMLAH

133 Orang

Sumber: Laporan Tahunan Disbun Provinsi Riau Tahun 2015 b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan/Eselon Dari sejumlah 133 orang pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau; 11 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, 6 Kepala UPT, serta 27 orang dengan jabatan eselon IV dan sisanya sebanyak 94 orang adalah staf.

30

Tabel 12. PNS Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Jabatan/Eselon No.

JABATAN/ESELON

JUMLAH

1.

Eselon II

1 Orang

2.

Eselon III

11 Orang

3.

Eselon IV

27 Orang

4.

Staf/Non Struktural

94 Orang JUMLAH

133 Orang

Sumber: Laporan Tahunan Disbun Provinsi Riau Tahun 2015 c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Jika melihat pada tingkat pendidikan aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Riau, maka komposisi pegawai dengan pendidikan Sarjana/Strata 1 yang terbanyak yaitu berjumlah 60 orang atau sekitar 47,79% dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan sumber daya aparatur yang sudah baik, meski tetap akan terus ditingkatkan. Tabel 13. PNS Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan NO.

JABATAN/ESELON

JUMLAH

%

1.

Strata 3

- Orang

-

2.

Strata 2

22 Orang

10,25

3.

Strata 1

60 Orang

45,79

4.

Diploma 3

3 Orang

1,28

5.

Diploma 1

2 Orang

1,18

5.

Sekolah Menengah Umum

38 Orang

32,33

6.

Sekolah Menengah Pertama

4 Orang

4,48

7.

Sekolah Dasar

4 Orang

4,48

133 Orang

100,00

JUMLAH

Sumber: Laporan Tahunan Disbun Provinsi Riau Tahun 2015 Selain jenjang pendidikan formal, dalam kaitannya untuk penjenjangan jabatan aparatur, sebagian pegawai telah mengikuti pelatihan penjenjangan dimulai dari Diklatpim IV sampai dengan Diklatpim II.

31

Tabel 14. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan NO.

PELATIHAN PENJENJANGAN

JUMLAH

1.

Diklatpim II

7 Orang

2.

Diklatpim III

29 Orang

3.

Diklatpim IV

26 Orang JUMLAH

62 Orang

Sumber: Laporan Tahunan Disbun Provinsi Riau Tahun 2015 Pada Tabel tersebut terlihat bahwa untuk pelatihan penjenjangan yang terbanyak telah diikuti adalah Diklatpim IV, yang telah diikuti 26 orang pegawai Dinas Perkebunan, atau sejumlah 16,25% dari total pegawai Disbun Provinsi Riau yang mengikuti pelatihan penjenjangan. 2.2.3. Perlengkapan Kantor Dalam kaitannya untuk mendukung pekerjaan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau didukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) seperti Komputer, Printer, Mesin Scanner dan Fotocopi, kendaraan dinas, ruang kerja di setiap Bidang maupun Sekretariat hingga jaringan WiFi untuk mempermudah akses informasi global serta GIS. 2.2.3. Capaian Kinerja SKPD Berdasarkan Indikator Kinerja Capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau menggambarkan pengukuran terhadap pencapaian target dari setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang telah ditetapkan. Pengukuran ini tidak didasari pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) karena Dinas Perkebunan merupakan satuan kerja yang melaksanakan urusan pilihan bukan urusan dasar/wajib sehingga tidak memiliki SPM tersendiri. Pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 15.

32

Tabel 15. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau SKPD: Dinas Perkebunan Provinsi Riau SPM/Standar NO Indikator Nasional 1 2 3 1 Jumlah produksi sagu (ton) 2

Produktivitas komoditi perkebunan (kg/ha/tahun) Kelapa sawit Karet Kelapa

-

3

Tingkat penerapan teknologi pertanian/perkebunan (%)

-

4

Nilai Tukar Petani (NTP)

5

Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan (unit usaha)

IKK 4 -

Tahun 2014 5 196.786

Target Renstra SKPD Tahun 2015 Tahun 2016 6 7 269.786 318.347

Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Analisis 8 9 10 11 12 13 340.632 340.196 366.032 373.353 377.086 -

-

3.937,00 1.052,06 1.288,72

3.957,00 1.062,58 1.301,60

4.390,00 1.073,21 1.314,62

4.091,00 1.083,94 1.327,77

3.937,00 1.117,00 1.327,77

3.752,00 1.122,00 1.290,50

3.789,52 1.133,22 1.303,41

3.827,42 1.144,55 1.316,44

-

60,5

61,0

61,5

62,0

61,0

61,3

61,7

62,01

-

-

-

96,80

97,47

98,23

99,07

95.03

91,21

95,05

96,10

-

-

-

14

29

44

59

29

33

35

37

-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Penyusunan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Riau 2017 ini dilakukan secara berjenjang mulai dari RKPD Provinsi Riau tahun 2017 yang berpedoman terhadap RPJMD Rahun 2014-2019. Dalam RPJMD dituangkan visi dan misi pembangunan daerah yang merupakan visi dan misi Gubernur terpilih Provinsi Riau. Visi dan misi ini menunjukkan arah pembangunan yang mecerminkan upaya pengembangan potensi maupun penanganan permasalahan pembangunan sehingga mampu meningkatkan peran dan menguatkan posisi strategis Provinsi Riau. Visi, misi dan program Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil KDH) terpilih dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen pembangunan daerah 5 (lima) tahunan. RPJMD periode tahun 20142019 juga merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) Provinsi Riau 2005-2025.

Dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang

daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2019: “Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja

serta

pemantapan aparatur”. Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan 9 misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2019. Dalam rangka mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi, dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Perkebunan Provinsi Riau akan mendukung terlaksananya Misi 7, yaitu: memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan hasil analisis dari aspek gambaran pelayanan dan kajian terhadap Renstra K/L, RTRW dan KLHS ditentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang menjadi isu-isu strategis dalam pembangunan perkebunan di Provinsi Riau. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan. Dengan mencermati gambaran pelayanan Dinas Perkebunan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut: A. Kekuatan (strenghts): 1.

Tersedianya Sumberdaya manusia

2.

Tersedianya peraturan/per UU an

3.

Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis, kebijakan

34

4.

Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan sarana produksi)

5.

Tersedianya komoditas perkebunan untuk pemenuhan pangan

B. Kelemahan (weakness): 1.

Penanganan pengembangan budidaya tanaman yang belum sesuai standar

2.

Penanganan infrastruktur, prasarana & sarana perkebunan yang belum optimal

3.

Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil perkebunan yang belum optimal

4.

Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) dan penanganan gangguan usaha dan kebakaran lahan yang belum menjangkau seluruh wilayah

5.

Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi & pengawasan mutu benih

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa peluang dan tantangan. Dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut: A. Peluang (opportunities): 1.

Potensi sumberdaya perkebunan masih dapat ditingkatkan

2.

Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri

3.

Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif

4.

Meningkatnya kebutuhan bahan pangan

5.

Komitmen pemerintah dalam mitigasi dan antisipasi perubahan iklim

B. Tantangan (threats): 1.

Produksi/Produktivitas perkebunan masih rendah

2.

Persaingan pemanfaatan sumberdaya lahan

3.

Kurangnya infrastuktur, sarana dan prasarana produksi

4.

Isu Lingkungan hidup dan globalisasi

5. Kesejahteraan petani/pekebun masih rendah Dari uraian faktor internal dan eksternal tersebut kemudian dijabarkan kedalam penetapan program dan pemilihan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau selama periode 5 (lima) tahunan dan program kegiatan tahunan (Renja) yang dirumuskan untuk memecahkan segala permasalahan yang ada pada pembangunan perkebunan di Provinsi Riau. Perumusan program dan kegiatan merupakan upaya bersama yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan instansi yang menangani perkebunan di kabupaten/kota sehingga di dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan perkebunan dapat terwujud. Selain itu juga dilakukan sinergi program 35

pembangunan perkebunan dengan pusat melalui Kementerian Pertanian sebagai upaya mencapai kinerja pembangunan perkebunan yang lebih baik. Tugas pokok Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perkebunan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dan menyelenggarakan

fungsi:

perumusan

kebijakan

teknis

bidang

perkebunan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan; pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi tersebut, terdapat permasalahan-permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil analisis dari aspek gambaran pelayanan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 1. Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan Pada dasarnya, produksi perkebunan dipengaruhi oleh produktivitas dan luasan areal tanam. Produktivitas tanam ini juga harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengembangan produktivitas. Hal-hal yang menyebabkan produktivitas yang rendah antara lain: a.

Kebun dengan kondisi tanaman tua dan rusak (TTR) cukup luas;

b.

Belum optimalnya peggunaan benih unggul bermutu/ bersertifikat serta sarana produksi lainnya

c.

Kurang tersedianya benih bermutu di masyarakat;

d.

Belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar;

e.

Pengendalian OPT belum dilakukan secara terpadu dan ramah lingkungan;

f.

Adanya gangguan usaha dan konflik perkebunan;

g.

Dukungan penerapan teknologi budidaya yang rendah;

h.

Terbatasnya SDM petani dan petugas lapangan;

i.

Budaya dan perilaku petani lokal yang tidak kompetitif;

j.

Perubahan iklim.

2. Ketersediaan dan pemanfaatan lahan Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan distribusinya yang tidak merata mengakibatkan daya dukung lahan terlampaui. Kondisi demikian menimbulkan terjadinya kompetisi pemanfaatan yang kurang sehat bagi kepentingan multi sektoral yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kasus gangguan usaha perkebunan. Disisi lain, sebagian lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman 36

perkebunan belum diusahakan dalam usaha dan hamparan yang ekonomis sehingga dapat mengurangi efisiensi dan efektifitas usaha yang pada gilirannya mengurangi nilai tambah bagi petani. Hal-hal yang perlu dicermati berhubungan dengan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, meliputi: a.

Perubahan RTRW yang belum tuntas;

b.

Sebagian lahan masih berstatus dalam hutan;

c.

Komitmen pengusaha yang masih perlu didukung kebijakan.

3. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk Salah satu permasalahan yang dialami oleh perkebunan yang dikelola oleh masyarakat adalah mutu hasil produk rendah yang disebabkan terkontaminasi dengan kotoran dan benda-benda asing lainnya serta pengeringan kurang sempurna. Hal ini menyebabkan harga yang diterima petani rendah sehingga merugikan petani dan kalah bersaing di pasar internasional. Hal-hal yang perlu dicermati

berhubungan dengan nilai tambah dan daya saing produk adalah

penanganan pasca panen, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perkebunan. 4. Akses Pekebun Terhadap Sumber Permodalan Lemahnya permodalan masih merupakan kendala yang dihadapi petani dalam memulai atau mengembangkan usahanya sehingga harus meminjam ke pihak lain. Sulitnya mengakses permodalan kepada perbankan atau lembaga keuangan resmi lainnya menyebabkan petani mencari pinjaman modal kepada para pemilik modal yang umumnya adalah pedagang hasil perkebunan dengan sistem ijon sehingga petani tidak leluasa menjual hasil panennya. Sebagian pekebun meminjam modal kepada rentenir dengan bunga pinjaman yang tinggi. Meskipun Pemerintah telah menyediakan kredit melalui skim kredit program kredit program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RE), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit komersial lainnya, namun fasilitas kredit tersebut pada kenyataannya masih sulit diakses oleh pekebun. Hal ini disebabkan, antara lain: a.

Petani belum dapat memenuhi persyaratan administrasi perbankan;

b.

Resiko agribisnis perkebunan yang cukup tinggi;

b.

Belum tersedianya lembaga keuangan dan perbankan yang khusus bergerak dibidang perkebunan;

c.

Belum tersedianya lembaga penjamin resiko usaha perkebunan.

37

5. Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Jumlah dan kualifikasi sumberdaya manusia yang menangani bidang perkebunan masih sangat terbatas dan kurang memadai ditambah kurangnya pengetahuan dan ketrampilan petani dan petugas lapangan perkebunan sehingga akan menghambat perkembangan perkebunan ke depan.

Masalah kelembagaan juga menjadi

tantangan yang serius karena belum optimalnya kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan kelompok petani dan belum sempurnanya infrastruktur yang menunjang sistem distribusi dan transportasi hasil perkebunan rakyat. 6. Isu Lingkungan Hidup dan Globalisasi Isu lingkungan hidup dan globalisasi yang menjadi perhatian, antara lain: a.

Perubahan iklim Berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia menghasilkan produk sampingan yang disebut dengan gas rumah kaca khususnya dari kegiatan yang menggunakan bahan bakar fosil (minyak) seperti proses industri dan transportasi.

Gas rumah kaca yang utama yang dihasilkan dari kegiatan

tersebut adalah gas CO2, Metan (CH4), dan Nitrogen Dioksida (N2O). Sebagai akibat terakumlasinya gas rumah kaca di dalam atmosfir maka dapat meningkatkan suhu rata-rata atmosfir. Meningkatnya suhu mengakibatkan terjadinya perubahan pola tekanan sirkulasi udara, laju penguapan serta pergeseran musim hujan dan musim kemarau. Terjadinya perubahan iklim akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap sektor pertanian. Perubahan iklim tidak hanya berpengaruh dalam proses produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian, tetapi juga akan mempengaruhi keseimbangan alam yang menyebabkan berubahnya populasi dan tingkat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) tertentu.

Dampak

perubahan iklim juga mengakibatkan kebakaran, kekeringan dan kebanjiran. Kebakaran lahan dan kebun merupakan kejadian yang berulang setiap tahun karena kurangnya kesadaran masyarakat dan tingginya biaya untuk membuka lahan tanpa bakar. b.

Liberalisasi pasar global Sebagai salah satu fenomena globalisasi, isu liberalisasi pasar global atau liberalisasi

perdagangan

semakin

marak

setelah

disetujui

ditandatanganinya kesepakatan General Agreement on Tariff

dan

and Trade

(GATT)-putaran Uruguay oleh 122 negara anggota termasuk Indonesia pada tanggal 15 April 1994. Pada pertemuan tersebut disetujui pula perubahan nama GATT menjadi World Trade Organization (WTO).

Pentingnya

perdagangan bebas antar negara, maka negara-negara pada suatu kawasan 38

dengan kesamaan potensi dan kebutuhan maupun hubungan geografis dan tradisional terdorong untuk membentuk kelompok/kawasan perdagangan bebas (free trade area) seperti AFTA (Asean Free Trade Area), NAFTA (North America Free Trade Area), APEC (Asia Pasific Economic Cummunity), Uni Eropa (European Union), ACFTA (Asean-China Free Trade Area). Sebagai bagian dari tatanan perekonomian dunia, Indonesia yang menganut sistem

ekonomi terbuka harus ikut melaksanakan perdagangan bebas.

Komitmen mengenai hal itu dimanifestasikan dalam bentuk keikutsertaan Indonesia pada AFTA, APEC, ACFTA dan WTO. Secara umum komitmen negara-negara yang terlibat liberalisasi pasar global adalah menghilangkan secara bertahap hambatan tarif dan sebagai gantinya menerapkan hambatan non tarif dalam mekanisme ekspor-impor. Meskipun hambatan tarif dapat diatasi secara bertahap, namun Agribisnis Indonesia akan menghadapi masalah yang lebih berat, yaitu hambatan non tarif berupa hambatan teknis seperti isu mutu produk, isu lingkungan, isu intelectual property right, isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan isu ketenagakerjaan. Liberalisasi pasar global juga berimplikasi pada hilangnya batas-batas geografis suatu negara sehingga memungkinkan penguasaan sumberdaya oleh pihak asing/negara lain melalui perusahaan global, aliansi strategis dan perusahaan multi nasional. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD 2017 dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan perkebunan. Analisis kebutuhan diperoleh dengan cara menguraikan semua hasil usulan yang disampaikan melalui tahapan Rapat Koordinasi Teknis yang telah dilaksanakan antara Provinsi Riau dengan Kabupaten Kota yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat fisik (utama) pembangunan Perkebunan. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pendanaan indikatif untuk pembangunan perkebunan yang ada pada Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan pendanaan yang telah direncanakan secara bersama dengan kabupaten kota. Pada Rancangan Awal RKPD jumlah pagu indikatifnya sebesar Rp. 52.015.032.000, sedangkan pada Analisis Kebutuhan

sebesar

Rp.

101.938.205.000.

Selisih

antara

keduanya

sebesar

Rp.-(49.923.172.490). Hal ini bearti terjadi kekurangan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan perkebunan tahun 2017 untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah di bidang perkebunan yang bersumber dari APBD Provinsi Riau. Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 16. 39

Tabel 16 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Provinsi Riau SKPD: Dinas Perkebunan Provinsi Riau Rancangan Awal RKPD KODE

(1) 2 2 01 2 01 01 2 01 2.01.02 01

Program/Kegiatan (2) URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

(3)

(4)

(5)

(6)

Provinsi Riau Jumlah surat 1.500 dan paket yang surat dikirim

2 01 2.01.02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pekanbaru

2 01 2.01.02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Pekanbaru

2 01 2.01.02 01 115 penyediaan administrasi kepegawaian

Pekanbaru

2 01 2.01.02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pekanbaru

2 01 2.01.02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pekanbaru

(7) URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi 30.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

(8)

(9)

(10)

(11)

Provinsi Riau Jumlah surat dan paket yang dikirim

1.500 surat

30.000.000

70.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pekanbaru

5 jenis alat tulis kantor

70.000.000

8 jenis barang cetakan barang dan cetakan penggandaan

70.000.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Pekanbaru

8 jenis barang cetakan

70.000.000

Terlaksananya 1 paket penyediaan administrasi kepegawaian Tersedianya 1 paket komponen instalasi listrik/peneran Jumlah unit 15 unit

75.000.000 penyediaan administrasi kepegawaian

Pekanbaru

1 paket

75.000.000

40.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pekanbaru

40.000.000

30.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pekanbaru

40.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Pekanbaru

1 paket komponen instalasi listrik yang disediakan Jumlah unit 15 unit peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah jenis 1 Paket

Jumlah jenis alat tulis kantor disbun yang diadakan Tersedianya

5 jenis alat tulis kantor

peralatan rumah tangga yang Tersedianya 1 Paket bahan bacaan dan peraturan perundangTersedianya 10.000

2 01 2.01.02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Pekanbaru

2 01 2.01.02 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

Pekanbaru

2 01 2.01.02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

makanan dan box minuman (makan box Provinsi Riau Terlaksananya 12 rapat-rapat kab/kota, koordinasi dan dan konsultasi ke instansi Pekanbaru Tersedianya 13 orang

2 01 2.01.02 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Program/Kegiatan

petugas keamanan kantor

Jumlah jenis alat tulis kantor disbun yang diadakan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah jenis

30.000.000

40.000.000

bahan bacaan yang disediakan

180.000.000 Penyediaan Makanan Dan Minuman

Pekanbaru

Jumlah box makanan dan snack

10.000 box

600.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Provinsi Riau Jumlah orang 160 OP perjalanan yang dilaksanakan

600.000.000

300.000.000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Pekanbaru

300.000.000

Jumlah petugas 13 orang keamanan kantor

180.000.000

Catatan Penting (12)

Rancangan Awal RKPD KODE

(1) 2 01 2.01.02 01

Program/Kegiatan

Lokasi


Indikator Kinerja

Target Capaian

(4) Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi Tersedianya

(5) 2 jaringan telp, 1 paket daya 1 website,

(2) 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

(3) Pekanbaru

2 01 2.01.02 01 22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD

Pekanbaru

2 01 2.01.02 01

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pekanbaru

2 01 2.01.02 01

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pekanbaru

2 01 2.01.02 01

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pekanbaru

2 01 2.01.02 01

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Pekanbaru

Jumlah jenis 10 jenis peralatan kerja alat yang diperbaiki

Pekanbaru

Jumlah pengadaan mebeleur

2 01 2.01.02 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Perkebunan

2 01 2.01.02 02 43 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Pekanbaru

2 01 2.01.02 02

Pekanbaru

Terlaksananya 100 unit pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terlaksananya 1 Paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 30 unit Jumlah

2 01 02 Program Peningkatan Sarana dan 2 01 2.01.02 02 10 Pengadaan Mebeleur

7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2 01 2.01.02 02 80 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 01 03 2 01 2.01.02 03

Program Peningkatan Disiplin 4 Pengadaan Pakaian Korpri

Pekanbaru

Pekanbaru

sarana 1 paket informasi, informasi internet,hostin Jumlah unit 25 unit kendaraan yang dipelihara Terlaksananya 12 bulan penyediaan jasa administrasi Terlaksananya 3 kantor penyediaan dinas jasa kebersihan

40 unit

perlengkapan gedung kantor yang Jumlah unit 80 unit peralatan dan perlengkapan kantor yang Jumlah stel 180 Stel pakaian KORPRI dan kelengkapanny

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian (10) 2 jaringan telp, 1 paket daya listrik 1 website,

Kebutuhan Dana (Rp)

(6) (7) 800.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

(8) Pekanbaru

(9) Jumlah bulan rekening telp terbayar

165.000.000 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD

Pekanbaru

165.000.000

400.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pekanbaru

Jumlah jenis bahan sosialisasi 1 paket dan publikasi informasi kehumasan Jumlah unit 25 unit kendaraan yang dipelihara

Pekanbaru

Jumlah materai 12 bulan yang disediakan

35.000.000

Pekanbaru

Jumlah unit 3 kantor gedung kantor dinas yang dijaga kebersihananny Jumlah jenis 10 jenis peralatan kerja alat yang diperbaiki

400.000.000

Pekanbaru

Jumlah pengadaan mebeleur

40 unit

150.000.000

Perkebunan

100 unit

100.000.000

35.000.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 400.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

60.000.000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Program Peningkatan Sarana dan 150.000.000 Pengadaan Mebeleur

100.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pekanbaru

1.000.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Pekanbaru

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dirawat Jumlah unit

180.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pekanbaru

gedung yang direhabilitasi sedang/berat Jumlah

500.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pekanbaru

Program Peningkatan Disiplin 200.000.000 Pengadaan Pakaian Korpri

Pekanbaru

(11) 800.000.000

400.000.000

60.000.000

1 Paket

1.000.000.000

30 unit perlengkapan gedung kantor yang disediakan Jumlah unit 80 unit peralatan dan perlengkapan kantor yang

180.000.000

Jumlah stel 180 Stel pakaian KORPRI dan kelengkapannya

200.000.000

500.000.000



Program/Kegiatan

(1) 2 01 2.01.02 03

(2) 8 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya

2 01 05 2 01 2.01.02 05

Program Peningkatan Kapasitas 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Lokasi

(4) Jumlah stel pakaian melayu yang disediakan

pekanbaru

Terlaksananya 10 Orang pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya 170 orang pembinaan fisik dan mental

2 01 06 2 01 2.01.02 06

Program Peningkatan Pengembangan 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Pekanbaru

2 01 2.01.02 06

5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Pekanbaru

2 01 15 2 01 2.01.02 15

Program Peningkatan Kesejahteraan 6 Pelatihan Petani dan Aparatur Perkebunan

2 01 2.01.02 15


2 2

2 2

2

(5) 180 Stel

Jenis laporan 4 keuangan yang Dokumen tersusun sesuai permendagri Jumlah 4 dokumen Dokumen

Provinsi Riau Jumlah kelompok petani dan aparatur Provinsi Riau Jumlah

asosiasi/kelom pok tani yang 01 2.01.02 15 8 Penilaian Kelompok Tani Perkebunan Provinsi Riau dibina, Jumlah kab/kota penilaian kelompok tani 01 16 Program Peningkatan Ketahanan 01 2.01.02 16 50 Pembangunan Kebun Sagu Rakyat Kepulauan Jumlah hektar Meranti, pembangunan Indragiri sagu rakyat 01 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Hilir 01 2.01.02 17 14 Pembinaan dan Fasilitasi Usaha Provinsi Riau Jumlah unit Pengolahan Produk Perkebunan usaha yang dibina pengolahan 01 2.01.02 17 15 Pembinaan Pascapanen Produk Provinsi Riau Jumlah lokasi Perkebunan

Target Capaian

(3) Pekanbaru

2 01 2.01.02 05 12 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Pekanbaru

2

Indikator Kinerja


pembinaan pascapanen produk

45 Kelompo k 5 asosiasi petani, 1 paket kegiatan 12 kab/kota

250 ha

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan

(6) (7) 200.000.000 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

(8) Pekanbaru

(9) (10) Jumlah stel 180 Stel pakaian melayu yang disediakan

(11) 200.000.000

pekanbaru

Jumlah pegawai 10 Orang yang diikutkan diklat

100.000.000

100.000.000 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Pekanbaru

Jumlah aparatur 170 orang yang dibina fisik dan mental

100.000.000

Jenis laporan 4 keuangan yang Dokumen tersusun sesuai permendagri no 4 Jumlah dokumen Dokumen perencanaan yang disusun

60.000.000

Program Peningkatan Kapasitas 100.000.000 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan 60.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 150.000.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Program Peningkatan Kesejahteraan 2.300.000.000 Pelatihan Petani dan Aparatur Perkebunan 2.010.000.000 Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan

Pekanbaru

Pekanbaru

Provinsi Riau Jumlah kelompok petani dan aparatur Provinsi Riau Jumlah

asosiasi/kelomp ok tani yang 300.000.000 Penilaian Kelompok Tani Perkebunan Provinsi Riau dibina, Jumlah kab/kota penilaian kelompok tani Program Peningkatan Ketahanan 1.400.000.000 Pembangunan Kebun Sagu Rakyat Kepulauan Jumlah hektar Meranti, pembangunan Indragiri sagu rakyat Program Peningkatan Pemasaran Hasil Hilir

15 Unit usaha

500.000.000 Pembinaan dan Fasilitasi Usaha Pengolahan Produk Perkebunan

12 kab/kota

700.000.000 Pembinaan Pascapanen Produk Perkebunan

Provinsi Riau Jumlah unit usaha yang dibina pengolahan Provinsi Riau Jumlah lokasi pembinaan pascapanen produk

150.000.000

45 Kelompok

2.300.000.000

5 asosiasi petani, 1 paket kegiatan 12

2.010.000.000

300.000.000

kab/kota

2.403 ha

15 Unit usaha

500.000.000

12 kab/kota

700.000.000



Program/Kegiatan

(1) (2) 2 01 2.01.02 17 19 Pembinaan Mutu Hasil Produk Perkebunan 2 01 2.01.02 17 27 Penyediaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan 2 01 2.01.02 17 29 Promosi Produk Perkebunan

2 01 18 Program Peningkatan Penerapan 2 01 2.01.02 18 10 Dem-farm Pengembangan Komoditi Lada (Pemeliharaan) 2 01 2.01.02 18 11 Dem-farm Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 2 01 2.01.02 18 14 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan 2 01

2 01

2 01 2 01

Lokasi

Indikator Kinerja

(3) (4) Provinsi Riau Terlaksananya pertemuan, sosialisasi dan pembinaan Provinsi Riau Jumlah unit alat pengolahan Provinsi Riau produk Jumlah expo yang diikuti

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Program/Kegiatan

(5) 4 pertemua n

(6) (7) 700.000.000 Pembinaan Mutu Hasil Produk Perkebunan

1 unit

700.000.000 Penyediaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan

11 expo

900.000.000 Promosi Produk Perkebunan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

(8) (9) (10) Provinsi Riau Jumlah 4 pertemuan, pertemuan sosialisasi dan pembinaan Provinsi Riau Jumlah unit alat 1 unit pengolahan produk perkebunan Provinsi Riau Jumlah expo 11 expo

Kebutuhan Dana (Rp) (11) 700.000.000

700.000.000

900.000.000

yang diikuti

Provinsi Riau Jumlah hektar 2 ha pemeliharaan kebun demontration Provinsi Riau Jumlah paket 1 paket Demfarm pengendalian 12 kab/kota kebakaran Terlaksananya 12

pengawasan kab/kota peredaran dan sertifikasi 2.01.02 18 30 Pembangunan Kebun Koleksi Kebun Jumlah hektar 3 ha Tanaman Perkebunan Koleksi pemeliharaan Disbun di kebun koleksi Kec. 2.01.02 18 9 Penyediaan Agensia Pengendali Hayati Provinsi Riau tanaman Jumlah paket 1 Paket untuk Pengendalian OPT Perkebunan agensia hayati yang disediakan 19 Program Peningkatan Produksi 2.01.02 19 10 Divesifikasi Tanaman Kakao pada Indragiri Luas lahan 100 ha Perkebunan Rakyat Hilir diversifikasi tanaman kakao

2 01 2.01.02 19 11 Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet dan Kakao

Provinsi Riau Jumlah bibit sawit, karet, kakao

229.000 batang

2 01 2.01.02 19 13 Pembinaan Usaha Perkebunan

Provinsi Riau Jumlah perusahaan yg dibina, dinilai dan dievaluasi 12 kab/kota Jumlah unit

85 perusahaa n

2 01 2.01.02 19 14 Penertiban Izin Usaha Perkebunan

Pagu Indikatif (Rp)

30 unit usaha usaha perkebunan yg ditertibkan

Program Peningkatan Penerapan 200.000.000 Dem-farm Pengembangan Komoditi Lada (Pemeliharaan) 200.000.000 Dem-farm Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 500.000.000 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Provinsi Riau Jumlah hektar pemeliharaan kebun demontration Provinsi Riau Jumlah paket

12 kab/kota

225.000.000 Pembangunan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan

Kebun Koleksi Disbun di 480.000.000 Penyediaan Agensia Pengendali Hayati Kec. Provinsi Riau untuk Pengendalian OPT Perkebunan Program Peningkatan Produksi 1.175.000.000 Divesifikasi Tanaman Kakao pada Perkebunan Rakyat 2.500.000.000 Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet dan Kakao 700.000.000 Pembinaan Usaha Perkebunan

250.000.000 Penertiban Izin Usaha Perkebunan

Indragiri Hilir

2 ha

200.000.000

1 paket Demfarm pengendalian kebakaran Frekuensi lahan 12 pengawasan kab/kota benih

200.000.000

Jumlah hektar pemeliharaan kebun koleksi tanaman Jumlah paket

3 ha

225.000.000

1 Paket

480.000.000

500.000.000

agensia hayati yang disediakan Luas lahan diversifikasi tanaman kakao

150 ha

1.762.500.000

Provinsi Riau Jumlah bibit sawit, karet, kakao

500.000 batang

5.458.515.000

Provinsi Riau Jumlah perusahaan yg dibina, dinilai dan dievaluasi 12 kab/kota Jumlah unit

85 perusahaa n

700.000.000

30 unit usaha

250.000.000

usaha perkebunan yg ditertibkan



Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

(1) (2) (3) 2 01 2.01.02 19 15 Pengendalian Organisme Pengganggu 4 kab/kota Tanaman (OPT) Perkebunan

(4) Jumlah areal pengendalian OPT

2 01 2.01.02 19 17 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Perkebunan

12 kab/kota

2 01 2.01.02 19 19 Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

12 kab/kota

2 01 2.01.02 19 20 Pembinaan Petugas Hama Penyakit dan Cadangan Pestisida untuk Penanganan Darurat

12 kab/kota

2 01 2.01.02 19 21 Pembinaan Penangkar Benih dan 12 kab/kota Sosialisasi Pemberantasan Bibit Unggul Palsu 2 01 2.01.02 19 22 Koordinasi Pembangunan Perkebunan 12 kab/kota antara Provinsi Riau dengan Kab/Kota 2 01 2.01.02 19 24 Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Penyusunan Profil Perkebunan 2 01 2.01.02 19 25

2 01 2.01.02 19 27

2 01 2.01.02 19 28

2 01 2.01.02 19 29

Target Capaian (5) 300 ha

6 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

2 01 2.01.02 19 67 Pembangunan Water Management di Kawasan Perkebunan

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

(6) (7) (8) 500.000.000 Pengendalian Organisme Pengganggu 4 kab/kota Tanaman (OPT) Perkebunan

(9) Jumlah areal pengendalian OPT

(10) 300 ha

(11) 500.000.000

Jumlah petani 40 petani yang dilatih

300.000.000 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Perkebunan

12 kab/kota

Jumlah petani yang dilatih

40 petani

300.000.000

Laporan/data hotspot kebakaran lahan Jumlahdan lokasi

700.000.000 Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

12 kab/kota

12 kab/kota

1 dokumen laporan, 1 paket 12

700.000.000

300.000.000 Pembinaan Petugas Hama Penyakit dan Cadangan Pestisida untuk Penanganan Darurat

Laporan/data hotspot kebakaran lahan dan kebun dan Jumlah lokasi pembinaan petugas pengamat Jumlah lokasi

kab/kota

1 dokumen laporan, 1 paket 12

pembinaan kab/kota petugas pengamat Jumlah lokasi 12 Lokasi pembinaan kelompok produsen Jumlah 1 pertemuan yang difasilitasi Jumlah buku

pertemua n koordinas 300 buah

statistik perkebunan, Rehabilitasi Jalan Produksi Provinsi Riau profil Jumlah 30 km panjang jalan produksi yang Normalisasi Saluran Drainase pada Provinsi Riau direhabilitasi Jumlah 30 km Areal Perkebunan Rakyat panjang saluran drainaselokasi yang 12 Lokasi Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan 12 kab/kota Jumlah Pupuk/Pestisida pembinaan, pengawasan, pemantauan Inventarisasi dan Identifikasi Potensi 12 kab/kota Jumlah dan 1 Paket Lahan Pengembangan Perkebunan melalui Pemanfaatan GIS

2 01 2.01.02 19

12 kab/kota


jenis kegiatan pemetaan 12 kab/kota spasial Jumlahlahan 1 pertemuan pertemua evaluasi yang n, 4 dilaksanakan, laporan Provinsi Riau Jumlah canal 50 canal bloking, bloking saluran dan embung yang

350.000.000 Pembinaan Penangkar Benih dan 12 kab/kota Sosialisasi Pemberantasan Bibit Unggul Palsu 475.000.000 Koordinasi Pembangunan Perkebunan 12 kab/kota antara Provinsi Riau dengan Kab/Kota 400.000.000 Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Penyusunan Profil Perkebunan 8.100.000.000 Rehabilitasi Jalan Produksi

2.760.000.000 Normalisasi Saluran Drainase pada Areal Perkebunan Rakyat

12 Lokasi pembinaan kelompok produsen Jumlah benih 1 pertemuan yang pertemuan difasilitasi koordinasi

12 kab/kota

Jumlah buku 300 buah statistik perkebunan, Provinsi Riau profil Jumlah panjang 104.5 km jalan produksi yang Provinsi Riau direhabilitasi Jumlah panjang 200 km

500.000.000 Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Lahan Pengembangan Perkebunan melalui Pemanfaatan GIS

12 kab/kota

saluran drainase yang dinormalisasi Jumlah lokasi 12 Lokasi pembinaan, pengawasan, pemantauan Jumlah dan jenis 1 Paket

450.000.000 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

12 kab/kota

kegiatan pemetaan spasial Jumlahlahan

450.000.000 Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan 12 kab/kota Pupuk/Pestisida

4.750.000.000 Pembangunan Water Management di Kawasan Perkebunan

pertemuan evaluasi yang Provinsi Riau dilaksanakan, Jumlah canal bloking, saluran dan embung yang dibangun

1 pertemuan , 4 laporan 100 canal bloking

300.000.000

350.000.000

475.000.000

400.000.000

28.215.000.000

18.400.000.000

450.000.000

500.000.000

450.000.000

9.500.000.000



Program/Kegiatan

(1) (2) 2 01 2.01.02 19 68 Intensifikasi Tanaman Perkebunan

2 01 2.01.02 19 69 Penyediaan Alat Mekanisasi Perkebunan 2 01 2.01.02 19

7 Peremajaan Kebun Karet Rakyat

2 01 2.01.02 19 72 Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan 2 01 2.01.02 19

JUMLAH

8 Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat

Lokasi

Indikator Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

(3) Rokan Hulu

(4) (5) Jumlah hektar 50 ha intensifikasi lahan Provinsi Riau perkebunan Jumlah unit 28 unit alat mekanisasi perkebunan Kampar 100 ha, Rokan Hulu 100 ha , Kuantan 12 kab/kota

Jumlah hektar 500 ha lahan tanaman karet yang diremajakan Jumlah jenis 1 laporan laporan penanganan kasus Jumlah hektar 504 ha

Indragiri Hilir 354 ha, lahan tanaman Kep. Meranti kelapa yang 150 ha diremajakan

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan

(6) (7) 520.000.000 Intensifikasi Tanaman Perkebunan

1.200.000.000 Penyediaan Alat Mekanisasi Perkebunan 6.029.440.000 Peremajaan Kebun Karet Rakyat

300.000.000 Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan 2.155.592.000 Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat

52.015.032.000

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

(8) Rokan Hulu

(9) (10) Jumlah hektar 225 ha intensifikasi lahan Provinsi Riau perkebunan Jumlah unit alat 28 unit mekanisasi perkebunan Kampar 100 ha, Rokan Hulu 100 ha , Kuantan 12 kab/kota

Jumlah hektar lahan tanaman karet yang diremajakan Jumlah jenis

950 ha

1 laporan laporan penanganan kasus gangguan Indragiri Jumlah hektar 510 ha Hilir 354 ha, lahan tanaman Kep. Meranti kelapa yang 150 ha diremajakan

Kebutuhan Dana (Rp) (11) 2.340.000.000

1.200.000.000

11.455.936.000

300.000.000

2.181.254.000

101.938.205.000


Adanya kekurangan kebutuhan pendanaan perkebunan ini, diharapkan dapat dipenuhi melalui sumber-sumber pendanaan lain seperti APBD kabupaten/kota, APBN, pembiayaan agribisnis/perbangkan dan pendanaan yang berasal dari sektor privat seperti bantuan swasta dan petani secara swadaya. Dengan sinergi pendanaan yang optimal antar pihak terkait, dapat meningkatkan ketercapaian sasaran dan target pembangunan perkebunan di Provinsi Riau tahun 2017. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Proses penyampaian usulan program dan kegiatan pembangunan perkebunan dilakukan dengan memenuhi mekanisme perencanaan yang diatur dalam regulasi yang ada. Secara garis besar rencana jangka menengah pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014-2019. Penyusunan rencana tahunan (2017) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dilakukan dengan tahapan-tahapan yang menyesuikan dengan mekanisme perencanaan daerah. Setelah penetapan pagu indikatif Dinas Perkebunan tahun 2017, dilakukan tahapan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau tahun 2016. Pada Rakornis dihimpun dan dilakukan pembahasan data usulan tiap kabupaten/kota yang merupakan rekapitulasi usulan dari unit-unit di bawah kabupaten/kota seperti kecamatan, desa, maupun kelompok tani perkebunan. Mekanisme ini dilakukan demi penyusunan perencanaan yang tertata dengan baik dan lebih verifikatif sehingga terpenuhi data perencanaan yang sinkron antar pihak sesuai dengan regulasi yang mengatur mekanisme perencanaan di daerah. Kelompok tani yang mengusulkan kegiatan untuk memperoleh pendanaan APBD Provinsi harus melalui verifikasi dan rekomendasi dari Dinas Perkebunan atau yang menangani perkebunan di kabupaten/kota setempat yang dilengkapi dengan dokumen administrasi yang ditentukan seperti proposal usulan dan lain sebagainya. Usulan program dan kegiatan juga berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, dimana pada proses ini SKPD terkait diharuskan melakukan verifikasi usulan kegiatan yang disampaikan melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pokok Pikiran DPRD yang merupakan bagian dari Aplikasi E-Planning Pemerintah Provinsi Riau. Pada proses penelaahan pokokpokok pikiran DPRD juga harus memperhatikan kesesuaian dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari SKPD Dinas Perkebunan. Pada proses verifikasi dan validasi data usulan, terdapat berbagai macam usulan kegiatan yang berasal dari kabupaten/kota sehingga perlu dilakukan penyelasarasan usulan tersebut dengan program dan kegiatan yang telah disusun secara jangka menengah dan jangka

46

pendek (tahunan) terutama dalam hal penentuan sasaran dan target serta pendanaan indikatif tiap kegiatan yang bisa dilaksanakan pada tahun 2017. Setelah melalui proses pembahasan dan penajaman usulan kegiatan dari semua stakeholders (pemangku kepentingan), maka disusun usulan program dan kegiatan tahun 2017 yang akan dibahas pada Forum SKPD dan Pra Musrenbang Provinsi Riau. Pada proses ini dijabarkan dan dirumuskan semua usulan dari kabupaten/kota dan pihak lain untuk dimasukkan kedalam rencana kerja. Usulan rencana kerja tersebut memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan pendanaan yang ada sesuai dengan pagu indikatif yang ditentukan. Daftar Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan dari SKPD yang membidangi perkebunan dapat dilihat pada Tabel 17.

47

Tabel 17. Usulan Program dan Kegiatan dari SKPD yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota Provinsi Riau SKPD: Dinas Perkebunan Provinsi Riau No.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/ Volume

Catatan

1

2

3

4

5

6

1. KABUPATEN INDRAGIRI HULU 1 Peremajaan kebun karet rakyat Kec. Seberida Kec. Rakit Kulim Kec. Kelayang Kec. Peranap Kec. Batang Gangsal Kec. Rengat Barat Kec. Batang Peranap 2 Peremajaan kebun kelapa sawit Kec. Seberida Kec. Rakit Kulim Kec. Kelayang Kec. Peranap Kec. Batang Gangsal Kec. Rengat Barat Kec. Batang Peranap 3 Penyediaan bibit kelapa sawit, karet dan kakao

4 Rehabilitasi jalan produksi 5 Normalisasi saluran drainase pada areal perkebunan rakyat 6 Pengadaan alat mekanisasi perkebunan 2. DUMAI 1 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

2 Penyediaan sarana produksi perkebunan

3.

Pembangunan Water Management di Kawasan Perkebunan

3. KEPULAUAN MERANTI 1 Perluasan tanaman sagu 2 Pengembangan jalan pertanian 4. KUANTAN SINGINGI 1 Pelatihan petani dan aparatur perkebunan

Luas kebun karet yang diremajakan

Luas kebun kelapa sawit yang diremajakan

100 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 100 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha

Jumlah batang bibit Kec. Seberida Kec. Rakit Kulim Kec. Kelayang Kec. Peranap Kec. Batang Gangsal Kec. Rengat Barat Kec. Batang Peranap Indragiri Hulu Indragiri Hulu Indragiri Hulu

Bukit Kapur, Sungai Sembilan, Medang Kampai Bukit Kapur, Sungei Sembinan, Medang Kampai Dumai

Panjang jalan produksi Panjang saluran Jumlah unit alat mekanisasi

Jumlah batang bibit

1.000 btg 1.000 btg 1.000 btg 1.000 btg 1.000 btg 1.000 btg 1.000 btg 6 km 10 km 1 unit

13.500 btg 32.500 btg

Jumlah paket saprodi

50 ha

Dumai

100

Dumai

1 paket

Bukit Kapur, Sungai Sembilan, Medang Kampai Dumai Selatan, dan Sungai Sembilan

Jumlah unit water management

Kepulauan Meranti Kepulauan Meranti

Luas tanaman sagu Panjang jalan pertanian

Kuantan Singingi Kuantan Singingi

Jumlah petani yang dilatih

3 unit 5 km

Kuantan Singingi

2.103 ha 81 km

60 org 30 org 60 org

2 Pembinaan mutu hasil produk perkebunan

Kuantan Singingi

Jumlah petani yang dibina

3 Pembinaan petugas hama penyakit dan cadangan pestisida untuk penanganan darurat 4 Peremajaan dan pembangunan pengembangan kebun karet rakyat 5 Pembangunan jalan produksi

Kuantan Singingi

Jumlah paket

2 paket

Kuantan Singingi

Luas lahan karet yang diremajakan Panjang jalan produksi

200 ha

Kuantan Singingi

30 org

15 km

No. 1

Program/Kegiatan

2 6 Pembangunan saluran drainase pada areal perkebunan

Lokasi 3 Kuantan Singingi

7 Penyediaan bibit kelapa sawit, karet dan kakao

Indikator Kinerja 4 Panjang saluran drainase

Jumlah batang bibit

Besaran/ Volume

Catatan

5

6

50.000 btg 30.000 btg

8 Pengadaan Motor grader

Kuantan Singingi

Jumlah unit

1 unit

9 Pembangunan Water Manajemen (Embung)

Kuantan Singingi

Jumlah unit water management

5 unit

10 Pengadaan Sarana Produksi Perkebunan (handsprayer dan herbisida)

Kuantan Singingi

Jumlah unit utk ha kebun

227 Ha

11 Pengadaan Peralatan Kebakaran Lahan dan Hutan

Kuantan Singingi

1 Paket

12 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL_PHT) Perkebunan

Kuantan Singingi

Jumlah paket peralatan karlahut Jumlah peserta SLPHT

5. ROKAN HILIR 1 Pengadaan Bibit Karet

25 orang

Jumlah batang bibit

3 Pengadaan Kelapa Dalam

Kec. Simpang Kanan Kec. Bangko Kec. Rimba Melintang Kec. Bagan Sinembah Kec. Bangko Kec. Batu Hampar Kec. Kubu Babussalam Kec. Kubu Kec. Pasir Limau Kapas Kec. Bangko Pusako Kec. Balai Jaya Kec. Simpang Kanan Kec. Bangko Pusako

Jumlah batang bibit

256 Ha 44 Ha 410 Ha 800 Ha 90 Ha 89 Ha 145 Ha 110 Ha 40 Ha 96 Ha 130 Ha 40 Ha 10 Ha

4 Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik

Kec. Simpang Kanan

Jumlah unit UPPO

2 Unit

5 Pembangunan jalan produksi

Panjang jalan produksi

6 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Kec. Pasir Limau Kapas Kec. Bagan Sinembah Kec. Bangko Pusako Kec.Sinaboi Kec. Bagan Sinembah Raya Kec. Balai Jaya Rokan Hilir

Luas areal pengendalian

1 Km 6 Km 5 Km 1 Km 6 Km 2 Km 100 Ha

7 Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP)

Rokan Hilir

Panjang irigasi

20 Km

Desa Sekodi Kec. Bengkalis Desa Sekodi Kec. Bengkalis Kec. Rupat/Rupat Utara Bengkalis

Panjang jalan produksi Panjang saluran drainase Jumlah petani yang dibina Jumlah petani yang dibina

5 Km 4,578 m 25 orang 30 orang

Kec. Mandau dan Pinggir

Jumlah petani yang dibina

30 orang

Kab. Indragiri Hilir

500 Ha

150 Ha

2 Pengadaan Bibit Sawit

6. KABUPATEN BENGKALIS 1 Peningkatan Jalan Usaha Tani 2 Normalisasi saluran drainase 3 Pelatihan Teknis Budidaya Tebu untuk Petugas 4 Pelatihan Teknis Pengenalan Benih/Bibit tanaman yang bersertifikat Bagi Petugas 5 Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Utama pada Tanaman Kelapa Sawit 7. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 1 Peremajaan Kebun Kelapa Dalam

Jumlah batang bibit

2 Pembangunan Kebun sagu


Luas lahan kelapa yang diremajakan Luas lahan sagu

3 Diversifikasi kakao pada tanaman kelapa


Luas lahan diversifikasi

4 Pengadaan alat pengolah sagu


Jumlah unit alat pengolah

5 Pengendalian OPT Perkebunan


Jumlah paket bahan

300 Ha

1 unit

No. 1

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2 - Pengadaan Tetratichus - Pengadaan Feromon - SLPHT Kelapa 6 Rehabilitasi/Peningkatan jalan produksi



7 Normalisasi Saluran


Panjang saluran drainase

8 Pengadaan Exavator


Jumlah unit

5 unit

9 Pembangunan pintu air (pintu klep) permanen


Jumlah unit

10 unit

Kec. Kerumutan Kec. Pelalawan Kec. Kerumutan Kec. Pelalawan Kec Kerumutan Kec. Pelalawan Kec. Kerumutan Kec. Pelalawan

Jumlah ha penggantian bibit

Kec. Rambah Kec. Rambah Hilir Kec. Rambah Samo Kec. Kepenuhan

Luas lahan karet yang diremajakan

2 Penyediaan Bibit Kakao

Kec. Rambah Kec. Rambah Samo Kec. Tambusai

Jumlah batang bibit

3 Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan

Kec. Rambah Kec. Rambah Samo Kec. Bangun Purba Kec. Tandun Kec. Tambusai

Luas lahan pengendalian

25 Ha 25 Ha 25 Ha 25 Ha 25 Ha

4 Rehabilitasi Jalan Produksi

Kec. Rambah Kec. Rambah Samo Kec. Rambah Hilir Kec. Bangun Pirba


4 Km 4 Km 4 Km 3 Km

5 SID dan Pembangunan Water Management pada kawasan Perkebunan

Kec. Rambah Samo

Dokumen SID

1 Km

6 Normalisasi Saluran Darinase pada Areal Perkebunan Rakyat Kec. Rambah Samo Kec. Bangun Purba

Panjang saluran drainase

1 Km 1 Km

7 Pengadaan alat mekanisasi perkebunan

Kec. Rambah Hilir

Jumlah unit

8 intensifikasi tanaman perkebunan

Kec. Ujung Batu Kec. Tandun Kec. Kabun

Luas lahan yang diintensifikasi

9 Pembinaan kelembagaan Petani Perkebunan

Kec. Rambah Samo Kec. Rambah Hilir

Jumlah kelompok tani yang dibina

4 desa 4 kecamatan 6 desa 6 kecamatan 5 desa 5 kecamatan 5 desa 5 kecamatan 5 desa 5 kecamatan

Luas lahan karet yang diremajakan Luas lahan sawit yang diremajakan Panjang jalan produksi Jumlah unit Jumlah unit Jumlah unit

8. KABUPATEN PELALAWAN 1 Penggantian Bibit Palsu Kelapa Sawit 2 Pengembangan Kelapa Sawit 3 Bloking Kanal Lahan Perkebunan 4 Jalan Produksi

9. ROKAN HULU 1 Peremajaan Kebun Karet Rakyat

10. KABUPATEN ROKAN HULU 1 Peremajaan kebun karet 2 Peremajaan Kebun Sawit 3 Pembuatan jalan produksi perkebunan 4 Pengadaan alat fermentasi biji kakao 5 Pengadaan gunting tanaman kakao 6 Pengadaan kendaraan transportasi pengangkut hasil produksi perkebunan 7 Pengadaan bibit kakao 8 Pengadaan bibit sawit 9 Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis

3

4

Besaran/ Volume

pengendali OPT

Jumlah ha lahan pengembangan kelapa sawit Jumlah canal bloking Panjang jalan produksi

Jumlah batang Jumlah batang Jumlah petani yang dilatih

5 500 pupa 200 saset 1 kelompok 15 km 100 Km

200 Ha 100 Ha 50 Ha 50 Ha 4 Km 4 Km 4 Km 4 Km

25 Ha 25 Ha 25 Ha 25 Ha 5.000 btg 5.000 btg 5000 btg

1 kelompok 25 Ha 25 Ha 25 Ha 8 Kelompok 8 Kelompok

200 Ha 300 Ha 15,5 Km 50 unit 250 bh 5 unit 45.000 btg 13.800 btg

Catatan 6

No. 1

Program/Kegiatan 2 - Pelatihan budidaya tanaman kakao - Pelatihan dinamika kelompok tani - Sekolah lapangan pengendalian hama terpadu (SLPHT)

Lokasi 3 4 desa 4 kecamatan 6 desa 6 kecamatan 5 desa 5 kecamatan

Indikator Kinerja 4

11. KOTA PEKANBARU 1 Pengadaan bibit tanaman kelapa 2 Pengadaan bibit tanaman kakao

Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru

Jumlah batang bibit Jumlah batang bibit

12. KABUPATEN SIAK 1 Penyediaan Hand Mangel

Kabupaten Siak

Desa Merempan Hulu Desa Merempan Hilir Desa bunga Raya Desa Mempura Kecamatan Pusako Kecamatan Pusako Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Kecamatan Sungai Apit Kecamatan Sabak Auh

2 3 4 5 6

Pembangunan PKS mini Pembangunan Jalan Produksi Penyediaan Bibit Kelapa Hybrida Penyediaan Bibit Kakao Unggul Penggantian/Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Masyarakat

Kabupaten Siak Kabupaten Siak Kabupaten Siak Kabupaten Siak Kabupaten Siak

Besaran/ Volume 5 120 org 180 org 150 org

4.000 btg 6.000 btg

4 unit

4 unit 70 Km 1.000 btg 14.000 150.000 btg

Catatan 6

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan nasional dalam pembangunan tercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sebagaimana diketahui bahwa arahan umum RPJMN 2015-2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan Sembilan Agenda Prioritas Nawacita. Arah pembangunan perkebunan Provinsi Riau diselaraskan dengan arah pembangunan nasional selain berpedoman terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan perkebunan di daerah memiliki keterkaitan atau link and match dengan pembangunan nasional. Mengacu pada pemikiran tersebut, maka dalam penyusunan arah pembangunan perkebunan Tahun 2017 disamping berpedoman pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019, juga diselaraskan dengan arah pembangunan nasional melalui RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019. Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional khususnya pembangunan perkebunan yang dikaitkan dengan arah kebijakan daerah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Kebijakan pembangunan daerah yang terkait dengan arah

52

pembangunan perkebunan tahun 2017 tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau. Tabel 18. Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Riau Nama SKPD: Dinas Perkebunan Provinsi Riau No.

Kebijakan Nasional

Sumber

(1) (2) 1 Peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional melalui peningkatan agroindustri dengan sasaran komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, teh dan kopi 2 Peningkatan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi melalui peningkatan kedaulatan pangan 3 Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing 4 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

(3) Direktorat Jenderal Perkebunan

Keterangan (4)

Direktorat Jenderal Perkebunan

RKPD Provinsi Riau 2017 RKPD Provinsi Riau 2017

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 2017 Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2014 Dinas Perkebunan Provinsi Riau merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Riau yang melaksanakan salah satu urusan pilihan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perkebunan. Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang perkebunan sesuai dengan kewenangan Provinsi dan tugas dinas teknis lingkup Dinas Perkebunan.

53

Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kepemerintahan daerah, maka disusun dokumen perencanaan, program-program kegiatan. Mengingat pada saat menyususun Renja awal ini sedang dibahas rancangan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2014-2019. Pada dasarnya Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2014-2019 tidak banyak mengalami perubahan terutama visi yang diusung masih tetap sama dengan periode sebelumnya, yaitu “Terwujudnya kebun untuk kesejahteraan masyarakat Riau”. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Perkebunan Provinsi Riau menetapkan misi pembangunan perkebunan jangka menengah tahun 2014-2019 sebagai berikut : 1.

Mewujudkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perkebunan.

2.

Meningkatkan nilai tambah produk perkebunan dan akses terhadap informasi pasar.

3.

Memfasilitasi untuk peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

4.

Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan SDM dan kelembagaan perkebunan

5.

Memberikan dukungan untuk terwujudnya ketahanan pangan melalui pengembangan tanaman perkebunan penghasil bahan pangan.

Dalam rangka mewujudkan visi melalui misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan pembangunan perkebunan adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan produksi pertanian/perkebunan.

2.

Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.

3.

Meningkatnya penerapan teknologi perkebunan pada kelompok tani.

4.

Meningkatnya kesejahteraan petani melaui pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan perkebunan.

5.

Meningkatnya ketahanan pangan.

Sedangkan sasaran pembangunan perkebunan yang ingin dicapai pada akhir tahun 2019 sebagai berikut : 1.

Terwujudnya peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

2.

Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.

54

3.

Terwujudnya peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.

4.

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan petani.

5.

Terwujudnya ketahanan pangan dari produk perkebunan.

3.3. Program dan Kegiatan Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses perencanaan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Sesuai hasil analisis terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dan pembangunan perkebunan di Provinsi Riau serta memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Riau, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan perkebunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut : a.

Program Utama:

Dalam rangka mewujudkan misi ke-7 dari RPJMD Provinsi Rian Tahun 2014-2019, maka program pembangunan perkebunan di Provinsi Riau sebagai berikut: 1.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

3.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

4.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

5.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

b.

Program Pendukung:

Untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi, maka ditetapkan program sebagai berikut: 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 55

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penjabaran rincian rencana kegiatan tiap program pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 19.

56

Tabel 19. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Provinsi Riau Nama SKPD : Dinas Perkebunan Provinsi Riau Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1 2 2 2

01 01

01

2

01

2.01.02

01

URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

01

2.01.02

01

2

01

2.01.02

01

2

01

2.01.02

2

01

2

Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target capaian kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting

Target capaian Kebutuhan Dana/Pagu kinerja Indikatif

Jumlah surat dan paket yang Provinsi Riau dikirim

1.500 surat

30.000.000

APBD

-

40.000.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis alat tulis kantor Pekanbaru disbun yang diadakan

5 jenis

70.000.000

APBD

-

80.000.000

11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan Pekanbaru dan penggandaan

8 jenis

70.000.000

APBD

-

75.000.000

01 115 penyediaan administrasi kepegawaian

Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian

Pekanbaru

12 bulan

75.000.000

APBD

-

80.000.000

2.01.02

01

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan

Pekanbaru

17 jenis

40.000.000

APBD

-

45.000.000

01

2.01.02

01

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah unit peralatan rumah Pekanbaru tangga yang disediakan

15 unit

30.000.000

APBD

-

40.000.000

2

01

2.01.02

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Jumlah jenis bahan bacaan Perundang-Undangan yang disediakan

Pekanbaru

3 jenis

40.000.000

APBD

-

50.000.000

2

01

2.01.02

01

17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

Jumlah box makanan, minuman dan snack

Pekanbaru

10.000 box

180.000.000

APBD

-

185.000.000

2

01

2.01.02

01

18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah Orang Perjalanan yang dilaksanakan

Provinsi Riau

160 OP

600.000.000

APBD

-

700.000.000

2

01

2.01.02

01

19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Jumlah petugas keamanan kantor

Pekanbaru

13 orang

300.000.000

APBD

-

350.000.000

2

01

2.01.02

01

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah bulan rekening telp terbayar

Pekanbaru

12 bulan

800.000.000

APBD

-

849.999.988

Jumlah KWh listrik

500.000 KWH

-

2

01

2.01.02

01

22 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD

Jumlah jenis bahan sosialisasi Pekanbaru dan publikasi kehumasan

10 jenis

165.000.000

APBD

-

170.000.000

2

01

2.01.02

01

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan yang dipelihara

Pekanbaru

25 unit

400.000.000

APBD

-

450.000.000

2

01

2.01.02

01

7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah materai yang disediakan

Pekanbaru

3.800 buah

35.000.000

APBD

-

40.000.000

2

01

2.01.02

01

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah bulan layanan kebersihan

Pekanbaru

3 kantor dinas

400.000.000

APBD

-

4.500.000.000


KODE

2

01

2.01.02

01

2

01

02

2

01

2.01.02

02

2

01

2.01.02

02

2

01

2.01.02

02

2

01

2.01.02

02

2

01

2.01.02

02

2

01

03

2

01

2.01.02

03

2

01

2.01.02

03

2

01

05

2

01

2.01.02

2

01

2.01.02


Lokasi

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki

Pekanbaru

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Mebeleur

Jumlah pengadaan mebeleur Pekanbaru

Target capaian kinerja 10 jenis alat



Sumber Dana APBD

-

70.000.000

40 unit

150.000.000

APBD

-

155.000.000

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah unit perlengkapan Perkebunan Gedung Kantor gedung yang dipelihara 43 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah unit gedung kantor Pekanbaru yang direhabilitasi 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung Pekanbaru kantor yang diadakan

100 unit

100.000.000

APBD

-

120.000.000

1.000.000.000

APBD

-

3.000.000.000

30 unit

180.000.000

APBD

-

190.000.000

80 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 unit

Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Pekanbaru

80 unit

500.000.000

APBD

-

549.999.999

Jumlah stel pakaian KORPRI dan kelengkapannya yang disediakan

Pekanbaru

180 Stel

200.000.000

APBD

-

250.000.000

8 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah stel pakaian melayu yang disediakan

Pekanbaru

180 Stel

200.000.000

APBD

-

250.000.000

05

1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

pekanbaru

10 Orang

100.000.000

APBD

-

110.000.000

05

12 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

Jumlah aparatur/pegawai yang diikutkan diklat Jumlah senam yang dilaksanakan

Pekanbaru

44 kali

100.000.000

APBD

-

110.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Pengadaan Pakaian Korpri

01

06

2

01

2.01.02

06

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2

01

2.01.02

06

5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2

01

15

2

01

2.01.02

Jumlah pertemuan ceramah agama yang dilaksanakan

12 kali

-

Jumlah laporan keuangan Pekanbaru yang tersusun sesuai permendagri no 54 tahun 2010 Jumlah dokumen Renja yang Pekanbaru disusun

1 Dokumen

60.000.000

APBD

-

70.000.000

1 Dokumen

150.000.000

APBD

-

155.000.005

APBD

-

APBD

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 6 Pelatihan Petani dan Aparatur Perkebunan Jumlah kelompok tani yang dilatih

Provinsi Riau

45 Kelompok

2.300.000.000

Jumlah aparatur perkebunan yang dilatih 01

2.01.02


60.000.000

2

2

Catatan Penting

15


Jumlah asosiasi/kelompok tani yang dibina

2.750.000.000

Provinsi Riau

5 asosiasi petani

2.010.000.000

APBD

-

1.400.000.000


KODE


Lokasi

Jumlah laporan kegiatan pembinaan dan pengawalan program pembiayaan usaha perkebunan untuk program peremajaan Jumlah dokumen penelitian Baldit petani 2

01

2.01.02

15

2

01

16

2

01

2.01.02

2

01

17

2

01

2.01.02

17

2

01

2.01.02

17

2

01

2.01.02

2

01

8 Penilaian Kelompok Tani Perkebunan

Jumlah kab/kota penilaian kelompok tani

Target capaian kinerja 1 dokumen



Sumber Dana

12 kab/kota


-

1 dokumen Provinsi Riau

Catatan Penting

300.000.000

APBD

-

330.000.000

1.400.000.000

APBD

-

1.500.000.000

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 16

Jumlah hektar pembangunan Kepulauan Meranti, Indragiri sagu rakyat Hilir

250 ha

Jumlah unit usaha yang Provinsi Riau dibina pengolahan produknya

15 Unit usaha

500.000.000

APBD

-

550.000.000

15 Pembinaan Pascapanen Produk Perkebunan

Jumlah lokasi pembinaan pascapanen produk perkebunan

12 kab/kota

700.000.000

APBD

-

800.000.000

17

19 Pembinaan Mutu Hasil Produk Perkebunan

Jumlah pertemuan, sosialisasi Provinsi Riau dan pembinaan mutu produk petani yang dilaksanakan

4 pertemuan

700.000.000

APBD

-

750.000.000

2.01.02

17

27 Penyediaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan

Jumlah unit alat pengolahan produk perkebunan

Provinsi Riau

1 unit

700.000.000

APBD

-

800.000.000

2 2

01 2.01.02 01 18

17

29 Promosi Produk Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Jumlah expo yang diikuti

Provinsi Riau

11 expo

900.000.000

APBD

-

950.000.000

2

01

2.01.02

18

10 Dem-farm Pengembangan Komoditi Lada Luas lahan pemeliharaan Provinsi Riau (Pemeliharaan) kebun demontration farming tanaman lada

2 ha

200.000.000

APBD

-

250.000.000

2

01

2.01.02

18

1 paket

200.000.000

APBD

-

300.000.000

2

01

2.01.02

18

11 Dem-farm Pengendalian Kebakaran Lahan Jumlah paket Demfarm Provinsi Riau dan Kebun pengendalian kebakaran lahan dan kebun 14 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Frekuensi pengawasan benih 12 kab/kota Benih Perkebunan perkebunan

60 kali

500.000.000

APBD

-

550.000.000

2

01

2.01.02

18

30 Pembangunan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan

3 ha

225.000.000

APBD

-

300.000.000

2

01

2.01.02

18

9 Penyediaan Agensia Pengendali Hayati untuk Pengendalian OPT Perkebunan

Luas lahan pemeliharaan Kebun Koleksi Disbun di Kec. kebun koleksi tanaman Tambang, Kampar perkebunan Jumlah APH yang disediakan Provinsi Riau

100 kg

480.000.000

APBD

-

500.000.000

2

01

19

2

01

2.01.02

Luas lahan diversifikasi tanaman kakao

100 ha

1.175.000.000

APBD

-

2.000.000.000

19

50 Pembangunan Kebun Sagu Rakyat Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 14 Pembinaan dan Fasilitasi Usaha Pengolahan Produk Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 10 Divesifikasi Tanaman Kakao pada Perkebunan Rakyat

Provinsi Riau

Indragiri Hilir


KODE

2

01

2.01.02

19


11 Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet dan Jumlah bibit sawit Kakao Jumlah bibit karet

Lokasi Provinsi Riau

Target capaian kinerja 40.000 batang


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.500.000.000

Sumber Dana APBD

50.000 batang

Jumlah bibit kakao

84.000 batang

Catatan Penting

-

Target capaian Kebutuhan Dana/Pagu kinerja Indikatif 3.000.000.000

-

2

01

2.01.02

19

13 Pembinaan Usaha Perkebunan

Jumlah perusahaan yg dibina, Provinsi Riau dinilai dan dievaluasi

85 perusahaan

700.000.000

APBD

-

800.000.000

2

01

2.01.02

19

14 Penertiban Izin Usaha Perkebunan

12 kab/kota

30 unit usaha

250.000.000

APBD

-

300.000.000

2

01

2.01.02

19

15 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan

Jumlah unit usaha perkebunan yg ditertibkan Jumlah areal pengendalian OPT

4 kab/kota

300 ha

500.000.000

APBD

-

550.000.000

2

01

2.01.02

19

300.000.000

APBD

-

350.000.000

01

2.01.02

19

17 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Jumlah petani yang dilatih 12 kab/kota Terpadu (SL-PHT) Perkebunan 19 Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Jumlah laporan/data hotspot 12 kab/kota Lahan dan Kebun kebakaran lahan dan kebun

40 petani

2

1 dokumen

700.000.000

APBD

-

800.000.000

2

01

2.01.02

19

20 Pembinaan Petugas Hama Penyakit dan Cadangan Pestisida untuk Penanganan Darurat

Jumlah lokasi pembinaan 12 kab/kota petugas pengamat hama/penyakit dan cadangan pestisita

12 kab/kota

300.000.000

APBD

-

385.000.000

2

01

2.01.02

19

21 Pembinaan Penangkar Benih dan Sosialisasi Pemberantasan Bibit Unggul Palsu

Jumlah lokasi pembinaan kelompok produsen benih dan sosialisasi pemberantasan bibit palsu

12 Lokasi

350.000.000

APBD

-

375.000.000

2

01

2.01.02

19

475.000.000

APBD

-

500.000.000

01

2.01.02

19

Jumlah pertemuan koordinasi 12 kab/kota yang difasilitasi Jumlah buku statistik 12 kab/kota perkebunan, dan profil perkebunan

1 pertemuan

2

22 Koordinasi Pembangunan Perkebunan antara Provinsi Riau dengan Kab/Kota 24 Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Penyusunan Profil Perkebunan

300 buah

400.000.000

APBD

-

445.000.000

2

01

2.01.02

19

25 Rehabilitasi Jalan Produksi

Panjang jalan produksi yang direhabilitasi

Provinsi Riau

30 km

8.100.000.000

APBD

-

10.000.000.000

2

01

2.01.02

19

27 Normalisasi Saluran Drainase pada Areal Perkebunan Rakyat

Panjang saluran drainase yang dinormalisasi

Provinsi Riau

30 km

2.760.000.000

APBD

-

3.100.000.000

2

01

2.01.02

19

28 Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Pupuk/Pestisida

Jumlah lokasi pembinaan, pengawasan, pemantauan pupuk dan pestisida

12 kab/kota

12 Lokasi

450.000.000

APBD

-

550.000.000

2

01

2.01.02

19

500.000.000

APBD

-

550.000.000

01

2.01.02

19

Jumlah dan jenis kegiatan 12 kab/kota pemetaan spasial lahan perkebunan Jumlah jenis pelaporan yang 12 kab/kota disusun

1 Paket

2

29 Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Lahan Pengembangan Perkebunan melalui Pemanfaatan GIS 6 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

4 laporan

450.000.000

APBD

-

475.000.000

Jumlah pertemuan evaluasi yang dilaksanakan

1 pertemuan

12 kab/kota

-

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan perkebunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan tahunan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2014-2019 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan perkebunan di Provinsi Riau. Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan pembangunan perkebunan. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanan program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Perkebunan, Forum SKPD Provinsi Riau, dan tahapan Musrenbang Daerah tahun 2016 guna merumuskan perencanaan tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2017 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renja ini mengikat secara kelembagaan sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2017 yang berpedoman dan tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Renja 2017 ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana secara berkesinambungan oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perkebunan Provinsi Riau sehingga akan diperoleh pencapaian target program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

62

Dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan perkebunan harus dilakukan lebih intensif di dalam koordinasi antar instansi yang terkait agar hasil pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat bagi petani perkebunan juga memberikan manfaat untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kompetitif. Selanjutnya, agar masyarakat turut berperan aktif dalam pelaksanaan perencanaan yang yang telah disusun secara bersama, maka proses perencanaan dilakukan dengan menghimpun usulan dan masukan dari masyarakat Provinsi Riau secara bertahap dan berjenjang.

63

Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI.. DAFTAR TABEL.. iii BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan

Recommend Documents