1
DAFTAR ISI
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
LATAR BELAKANG
...............................................................
1
1.1. Latar Belakang ...................................................................
1
1.2. Landasan Hukum
.............................................................
6
1.3. Maksud dan Tujuan
..........................................................
7
1.4. Sistimatika Penulisa
..........................................................
7
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKB TAHUN 2013 ........................................................................
9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKB Tahun 2014 dan Capaian Renstra .............................................
9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPPKB ................................................................................................... 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPKB ......................................................................................... 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ..........................
11 18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................................................................
24
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
..................
32
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ....................................................................................... Tujuan dan Sasaran Renja BPPKB .................................... 3.2.
32 32
3.3. Program dan Kegiatan
32
.......................................................
9
PENUTUP
2
............................................................................................... 32
LAMPIRAN Tabel 1
Formulir Evaluasi Terhadap Hasi Renja SKPD Kabupaten/Kota Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Soppeng Semester I Tahun 2014
Tabel 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2014 Kabupaten Soppeng
Tabel 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Soppeng
Tabel 4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kabupaten Soppeng
Tabel 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Kabupaten Soppeng
Tabel 6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan perkiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Soppeng
3
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Penyusunan
Rencana
Kerja
(RENJA)
Tahun
2016
merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi,misi, persepsi, strategi seluruh aparat Pemerintahan
dalam
membina,
melayani,
dan
memfasilitasi
pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta
untuk
dapat
mengevaluasi
kinerja
SKPD
ditahun-tahun
sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD. RENJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN
SOPPENG
DAN
Tahun
2016
merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SOPPENG untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan
tahun 2016. Adapun
keberhasilan
dan
tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. 1.2 LANDASAN HUKUM Peraturan
perundang-undangan
yang
menjadi
dasar
dalam
penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah,
sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan; 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
5
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada
DPRD,
dan
Informasi
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
Penyelenggaraan
;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota; 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah; 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Daerah
Tahun
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Anggaran 2015;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
6
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun
2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah
Pemerintah Kabupaten Soppeng; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025; 35. Peraturan Daerah Kabupaten
Soppeng Nomor 3 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Kabupaten
Soppeng
36. Peraturan Daerah
Menengah
Daerah
Tahun 2011-2015;
Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; 37. Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 46/PER-BUP/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Untuk mengimplementasikan cita-cita yang dituangkan dalam visi serta pernyataan–pernyataan yang telah dirumuskan dalam misi oeganisasi, maka secara bertahap misalnya dalam kurun waktu
5 (lima) tahun
kedepan perlu ditetapkan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu dalam dimensi waktu tersebut ditetapkan tujuan yang merupakan kondisi yang
7
ingin diwujudkan dan tentunya berorentasi pada adanya peningkatan hasil. Berkenaan dengan hal itu, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender
di masyarakat .
2. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan , eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya. 3. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan dan peduli anak. 4. Meningkatkan pelaksanaan
peran
pemerintah
pembangunan
yang
dan
masyarakat
berwawasan
dalam
kependudukan
khususnya dalam program KB. 5. Memberdayakan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas. Sasaran adalah implementasi dari tujuan yang akan dicapai secara konkrit sesuai tahapan waktu yang telah ditetapkan dalam tujuan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng yakni : a. Meningkatnya
partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan
swasta, serta partisipasi angkatan kerja perempuan. b. Menurunnya ratio kekerasan dalam rumah tangga dan jumlah tenaga kerja dibawah umur. c. Meningkatnya pencapaian peserta KB Aktif, melalui berbagai kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, dan UPPKS. d. Meningkatnya
jaminan
ketersediaan
sarana
dan
prasarana
pelayanan KB, serta ketersediaan informasi data mikro keluarga yang akurat. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut :
8
BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKB TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKB Tahun 2014 dan Capaian Renstra Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKB Tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun 2015. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPPKB dan Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPPKB Berisikan
kajian
berdasarkan
terhadap
indikator
capaian
kinerja
yang
kinerja sudah
pelayanan
BPPKB
ditentukandalam
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPKB Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan
9
tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas BPPKB Kabupaten Soppeng Tahun 2015. 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan
kajian
terhadap
program
kegiatan
diusulkan
para
pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPPKB Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPPKB Kabupaten Soppeng Tahun 2015 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. 3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan
penjelasan
mengenai
:
faktor
yang
menjadi
bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. BAB IV PENUTUP Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKBPP TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKKB Tahun 2014 dan Capaian Renstra Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor:
93/Per-Bup/IX/2008
Tentang Tugas Fungsi Dan Rincian
Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas ; membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
penyelenggaraan
pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kewenangannya bedasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Soppeng
Tahun 2014 dituangkan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2014. Pada tahun 2014 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Soppeng Kab. Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun Realisasi tahun anngaran 2014 adalah sebagai berikut: A. Belanja Tidak Langsung Belanja
tidak
langsung
adalah
belanja
yang
diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS termasuk didalamnya tunjangan gaji 13 yang dibayarkan pada PNS lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Soppeng yang dainggarkan sebesar Rp.3.500.429.915,- dan terealisasi sebesar Rp.3.501.409.099,- atau 100,03% B. Belanja Langsung a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan
10
(sepuluh)
Kegiatan
dan
jumlah
anggaran 11
Rp.406.764.785,- dapat terealisasi Rp. 393.732.031,- atau 96,80%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut: a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, hasil yang dicapai adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta jaringan internet sebagai sarana dalam pembuatan laporan Online Program KKB. b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional, hasil yang dicapai adalah beroperasinya kendaraan dinas/operasional baik bagi pejabat struktural maupun bagi Petugas Lapangan KB (PLKB). c. Penyediaan jasa administrasi keuangan, hasil yang dicapai adalah
terlaksanana
administrasi
keuangan
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan KB, yang berupa honor bendahara
pengeluaran
serta
pembantu
bendahara
pengeluaran, honor pengurus barang dan penyimpan barang serta honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan dan Pejabat pengadaan barang. d. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, hasil yang dicapai adalah terpeliharanya kebersihan kantor. e. Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor, hasil yang dicapai adalah tersedianya penerangan
kantor
untuk
memperlancar
pelaksanaan
program dan kegiatan f. Penyediaan peralatan rumah tangga, hasil yang dicapai adalah pengadaan piring makan, gelas minum, kompor gas dengan regulator, dan lemari dapur 2 pintu. g. Penyediaan
bahan
perundang-undangan, tersedianya
bahan
bacaan hasil bacaan
dan
yang
peraturan
dicapai
untuk
adalah,
meningkatkan
pengetahuan dan wawasan pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB h. Penyediaan bahan logistik kantor, hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan bakar gas untuk pemenuhan sarana dalam memenuhi makan minum pegawai. 12
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, hasil yang dicapai adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan secara intern dan ekstern Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Soppeng j. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, hasil yang dicapai adalah tersedianya alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, jilid, honor pramubakti serta makan-minum pegawai untuk mengoptimalisasi pelayanan ketatausahaan. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasanan Aparatur Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 6 (enam) kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 198.142.000,-
dapat
terealisasi sebesar Rp. 177.906.450,-
atau 89,79%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan peralatan gedung kantor, hasil yang dicapai adalah Pengadaan Mesin ketik manual, AC 1 PK dan laptop. b. Pengadaan Mebeleur, hasil yang dicapai adalah Pengadaan lemari arsip 2 buah, meja kerja untuk pejabat Eselon II 1 unit, Eselon III 5 Unit dan eselon IV 6 Unit, kursi kerja untuk pejabat eselon II 1 unit, Eselon IV 5 unit. c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, hasil yang dicapai
adalah
terpeliharanya
gedung
kantor
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Soppeng. d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, hasil yang dicapai adalah terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional aparat Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Soppeng. e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, hasil yang dicapai adalah rehabilitasi Toilet Kepala Badan. f. Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi, hasil yang dicapai adalah upgrade aplikasi keuangan daerah yang berupa aplikasi
perencanaan
anggaran
dan
aplikasi
realisasi
keuangan. 13
c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program
ini
didukung
kepegawaian
dengan
7.500.000,-, Kegiatan
dengan alokasi
kegiatan anggaran
Pembinaan sebesar
Rp.
belum dapat direalisasikan pada
tahun 2014, Kegiatan ini berupa penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional tertentu (Penyuluh KB) dan kegiatan ini tetap akan dilanjutkan pada tahun 2015 dan diusahakan akan dilaksanakan secepatnya. d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini didukung dengan kegiatan Bimbingan teknis implementasi
peraturan
perundang-undangan
dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 5.535.000,- atau 73,80%, hasil yang dicapai adalah terlaksananya bintek aplikasi keuangan bagi pembantu bendahara pengeluaran. e) Program Peningkatan Pengembangan Sisten Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Terlaksanya program ini didukung oleh dua kegiatan dengan
jumlah
anggaran
Rp.16.138.000,-
dan
dapat
direalisasikan sebesar Rp. 15.501.600,- atau 96,06%, Adapun implementasi kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, hasil yang dicapai adalah tersusunnya laporan realisasi kegiatan selama 4 triwulan, tersusunnya RKA, DPA, DPPA SKPD, Tersusunnya LAKIP, LKPJ dan LPPD sebagai wujud pengukuran hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Soppeng tahun 2014. -
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, hasil yang dicapai adalah tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Soppeng tahun 2014. 14
f) Program
Penguatan
Kelembagaan
pengarusutamaan
gender dan anak. Terlaksananya
Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan gender dan Anak dengan 3 (tiga) kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 113.887.500,- dapat terealisasi Rp.109.083.800,- atau 95,78%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut: a. Fasilitasi
Pengembangan
Pemberdayaan
Perempuan
Pusat
Pelayanan
(P2TP2),
hasil
Terpadu
yangdicapai
adalah terlaksananya pertemuan pengurus P2TP2A, sebagai bahan
evaluasi
kegiatan
kelompok
P2TP2A
dalam
menanggulangi KDRT yang terdiri dari KTP (kekerasan terhadap perempuan) dan KTA (kekerasan terhadap anak) di Kabupaten
Soppeng.
Kegiatan
ini
juga
berhasil
melaksanakan sosialisasi KDRT di delapan kecamatan dengan jumlah peserta 240 orang atau 30 orang per kecamatan. b. Peningkatan
Kapasitas
Jaringan
Kelembagaan
Pemberdayaan Perempuan dan anak, hasil yang dicapai adalah Pemilihan Duta Anak Soppeng yang ikut serta dalam pemilihan duta anak tingkat Nasional. Hasil lain yang dicapai adalah terlaksananya pertemuan Forum Anak Daerah “LATEMMAMALA” dengan agenda penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan oleh Forum Anak Daerah “LATEMMAMALA”. c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, hasil yang dicapai adalah
pelaksanaan
pengumpulan
pendataan
data-data
terpilah
statistik di
gender
semua
atau
Instansi
Pemerintah dan Swasta yang ada di Kabupaten Soppeng, selain itu juga dari Kegiatan ini dibuat satu Dokumen Kegiatan yang sangat penting yaitu Profil Statistik dan Indikator Gender Kabupaten Soppeng Tahun 2014.
15
g)
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan Kegiatan : Terlaksananya Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
dengan 3 (tiga)
kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 129.862.500,- dapat terealisasi
Rp.
121.427.000,-
atau
93,50%,
dengan
implementasi kegiatan sebagai berikut: a. Pembinaan organisasi perempuan, hasil yang dicapai adalah pembinaan organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita, Bhyangkari dan Persit yang diikuti 100 orang dari pengurus Kabupaten. -
Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga
Sejahtera,
hasil
yang
dicapai
adalah
terlaksananya pembinaan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) di Desa Tetewatu
Kecamatan
Liliriaja,
serta
terlaksananya
sosialisasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI) di Kecamatan Lilirialu. Untuk Tahun ini hanya focus pada pembinaan sementara
lomba
nanti
diikuti
pada
tahun
2015
mendatang, jadi lokasi P2WKSS tetap di laksanakan di Desa Tetewatu Kecamatan Lilirilau. h)
Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan : Terlaksananya Program Keluarga Berencana dengan 4 Kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 1.086.039.000,- dapat terealisasi
Rp.
745.460.800,-
atau
68,64%,
dengan
implementasi kegiatan sebagai berikut: a. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, hasil yang dicapai adalah terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi keluarga miskin di delapan kecamatan, melalui kegiatan Bakti Sosial TNI Manunggal KB-Kesehatan. b. Pelayanan KIE, hasil yang dicapai adalah terlaksananya koordinasi dengan Pokja Wartawan yang diharapkan dapat 16
meliput semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Soppeng. Selain itu kegiatan ini juga menghasilkan brosur-brosur yang
lebih
memperkenalkan
keberadaan
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Soppeng. c. Promosi pelayanan Khiba, hasil yang dicapai adalah promosi program KB melalui pemutaran Film di delapan kecamatan atau 16 (enam belas) lokasi pemutaran film. d. Pengadaan
Sarana
menggunakan pendamping
dan
Anggaran dari
APBD
Prasarana DAK
KB
Tahun
sebesar
10%.
yang
2014,
mana beserta
Adapun
yang
dihasilkan dari kegiatan ini yaitu pengadaan computer, printer, modem masing-masing sebanyak 12 unit dan Laptop 2 unit, pembangunan sebanyak 2 paket, yaitu
Balai PLKB Kecamatan
Kecamatan Liliriaja dan Ganra.
Sementara satu paket kegiatan tidak dilaksanakan padahal sudah dianggarkan adalah pengadaan mobil fungsional Pengatar Akseptor KB, ini disebabkan anggaran yang dimasukkan di DPA lebih kecil dari harga mobil, jadi solusi yang diambil adalah anggarannya dikembalikkan dan diusahakan dianggarkan ulang di tahun 2015. i)
Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan Kegiatan : Terlaksananya Program Pelayanan Kontrasepsi dengan 2 (dua) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 107.383.215,- dapat terealisasi
Rp.
103.42.700,-
atau
96,80%,
dengan
implementasi kegiatan sebagai berikut: a. Pelayanan Konseling KB,
hasil yang dicapai adalah
terlaksananya Bulan Bakti IBI – KB – Kes dengan melakukan pelayanan KB di delapan kecamatan khusus untuk pelayanan Kontrasepsi metode jangka panjang dimana dari kegiatan ini akan mendapatkan peserta KB baik yang merupakan peserta KB baru maupun peserta KB 17
pemasangan
ulang
dan
juga
yang
ganti
cara
dari
penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek berubah menjadi pengguna alat kontrasepsi jangka panjang. b. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB, hasil yang dicapai adalah terlaksananya Bhayangkara KB-Kes atau kerjasama dengan Pihak POLRI dalam menggalang peserta KB, yang mana kegiatan pelayanan ini dilaksanakan di delapan kecamatan,
dan
tentunya
memberikan
hasil
yang
menggembirakan dengan banyaknya akseptor KB baru yang dihasilkan. j)
Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dan Pelayanan KB/KR yang mandiri Terlaksananya
Program
Pembinaan
Peran
Masyarakat dan Pelayanan KB/KR yang mandiri
Serta
dengan 3
(tiga) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp. 192.888.500,- dapat terealisasi
Rp.
190.836.100,-
atau
98,94%,
dengan
implementasi kegiatan sebagai berikut: a. Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB, hasil yang dicapai adalah terlaksananya pertemuan rutin Institusi Masyarakat serta pemberian operasional kepada Institusi Masyarakat Khususnya PPKBD (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) yang berjumlah 210 orang dari 70 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Soppeng, sehingga nantinya
PPKBD
dapat
bekerja
dalam
menggerakan
masyarakat di wilayah kerjanya untuk ikut dalam program KKB. b. Pengolahan Data dan Informasi Program KB, hasil yang dicapai adalah tersusunnya 1 buah dokumen tahapan Keluarga sejahtera tahun 2014, dimana datanya didapat melalui pendataan keluarga yang dilaksanakan di 70 desa/kelurahan.
Register
yang
dihasilkan
adalah 18
pentahapan Keluarga Sejahtera sebagai bahan perencanaan di tahun-tahun mendatang. Dari pendataan ini akan tergambar bagaimana kondisi kecamatan ditinjau dari PUS, sasaran kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) serta sasaran UPPKS begitupun juga akan terlihat angka Unmeed need yang menjadi sasaran garapan program KB. c. Koordinasi Pengelolaan Program, hasil yang dicapai adalah tersusunnya
satu
buah
dokumen
program
kegiatan
Kependudukan dan KB tahun 2014. k) Program
Penyiapan
Tenaga
Pendamping
kelompok
Bina
Keluarga. Terlaksananya Program Penyiapam Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
dengan 1 Kegiatan dan jumlah
anggaran Rp. 50.292.000,- dapat terealisasi Rp.49.647.300,atau 98,72%, dengan implementasi kegiatan sebagai berikut: -
Pelatihan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan hasil yang dicapai adalah terlaksananya pertemuan bagi Kader BKB sebanyak 100 orang peserta yang
nantinya
mengaktifkan
diharapkan
kader
tribina
kelompok
BKB
di
ini
bisa
wilayahnya
masing-masing. Pertemuan ini dilaksanakan di delapan kecamatan dengan menghadirkan kader-kader yang ada di kecamatan tersebut. c. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 1. SPM Bidang KB dan KS Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
Bidang
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga
Sejahtera di Kabupaten/Kota, maka Badan Pemberdayaan Perempuan khususnya di Bidang KB memiliki target kinerja yang harus dicapai dalam SPM tersebut. Adapun Jenis pelayanan 19
dasar yang dilaksanakan adalah : A. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS). 1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah 20 tahun mencapai 3,65 % pada tahun 2014. Dimana jumlah PUS dibawah 20 tahun sebanyak 1.453 dari 39.782 PUS, ini mengalami sedikit penurunan, karena capaian di tahun 2013 yang lalu adalah 3,74%, mudah-mudahan di tahun 2015 yang merupakan periode akhir renstra akan dicapai 3,5% yang memang sesuai dengan target SPM. 2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif. Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2014 cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif sebesar 72.33% , dimana Peserta KB aktif sebanyak 28.773 dari PUS
sebanyak
39.782,
capaian
ini
mengalami
penurunan di tahun 2013 dimana capaian tahun tersebut
sebesar
74,68,
namun
hal
ini
tidak
berpengaruh signifikan, karena sebenarnya target SPM memang hanya 65%. 3. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need). Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet Need) pada tahun 2014 mencapai 16,82%, Dimana jumlah PUS yang Ingin Anak Tunda (IAT) dan yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) sebanyak 6.693 dari 39.782 PUS, capaian ini masih sangat jauh dari target kinerja, karena yang diharapkan Unmet need adalah sebesar 5%, sementara capaian di tiga tahun terakhir masih diatas 10%. 20
4. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB. Hingga tahun 2014 cakupan PUS anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB mencapai 66,74%, yaitu 1.425 yang ber-KB dibanding jumlah anggota BKB sebanyak 2.135 keluarga yang berstatus PUS, untuk tahun 2014 ini capaian tidak memenuhi target yaitu 70%, ini disebabkan banyaknya kelompok BKB yang tidak aktif melakukan pertemuan
rutin,
sehingga
diharapkan
tahun depan kelompok BKB bisa lebih diaktifkan sehingga target dapat direalisasikan. 5. Cakupan anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ber-KB. Jumlah anggota UPPKS yang berstatus PUS sebanyak 849, sedangkan yang ber-KB sebanyak
728 peserta,
sehingga mencapai 85,75%. Di lihat dari target memang belum mencapai target karena target untuk indikator ini adalah 87%, sementara capaian hanya 85,75, namun kedepan kelompok UPPKS dapat digerakkan kembali, minimal dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka sendiri. 6. Ratio
Petugas
Berencana/Penyuluh
Lapangan Keluarga
(PLKB/PKB) 1 petugas di setiap
Keluarga Berencana
Desa/Kelurahan.
Ratio PLKB/PKB tahun 2014 sebesar 0.54 dimana Jumlah PLKB/PKB sebanyak 32 orang, sedangkan jumlah
Desa/Kelurahan
di
Kabupaten
Soppeng
sebamyak 70, artinya 1 orang PLKB membawahi wilayah kerja antara 2 hingga 3 Desa/Kelurahan. 7. Ratio
Pembantu
Pembina
Keluarga
Berencana
(PPKBD) 1 (satu) petugas disetiap Desa/Keluarahan. Ratio PPKBD dan Jumlah Desa/Kelurahan sudah mencapai 1:1 atau 100 %, dimana dalam setiap desa/kelurahan sudah terdapat 1 PPKBD. 21
B. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi. 8. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan
masyarakat
tahun
2014
mencapai 100%. Penyediaan (pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran) alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah merupakan upaya penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) sebesar 30 % untuk keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera I, kekeurangannya dipenuhi oleh pelayanan swasta sebesar 40 %, dan sekitar 30 % oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi. C. Penyediaan Informasi Data Mikro 9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga telah mencapai 100 %
pada tahun 2014, karena
pendataan keluarga dilaksanakan setiap tahun sehingga setiap Desa/Kelurahan mempunyai R/I/KS. D. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi. 10.
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi
untuk memenuhi permintaan masyarakat. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan
masyarakat
tahun
2013
mencapai 100%. Penyediaan (pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran) alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah merupakan upaya penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) sebesar 30 % untuk keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera I, kekeurangannya dipenuhi oleh pelayanan swasta sebesar 40 %, dan sekitar 30 % oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi. 22
E. Penyediaan Informasi Data Mikro 11.
Cakupan
penyediaan
informasi
data
mikro
keluarga disetiap Desa/Kelurahan. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga telah mencapai 100 %
pada tahun 2013, karena
pendataan keluarga dilaksanakan setiap tahun sehingga setiap Desa/Kelurahan mempunyai R/I/KS. 2. SPM BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan
dan Anak Korban
Kekerasan, dimana dalam SPM ini masih ada yang belum tercapai karena harus bekerjasama dengan Instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kejaksaan, Pengadilan dan Polres. AdapunSPM Bidang Lapayan
Terpadu
bagi
Perempuan
dan
Anak
Korban
Kekerasan adalah : a. Cakupan perempuan dan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih
dalam
unit
pelayanan
terpadu,
dimana
capaiaannya adalah 100%, dimana semua korban kekerasan yang melapor dalam unit layanan terpdu ditangani oleh petugas. b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
layanan
bantuan
hukum,
dimana
capaiannya juga 100%, artinya semua korban yang melapor akan mendapatkan layanan bantuan hukum. 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPPKB Keberhasilan program KB tidak terlepas dari pengaruh situasi kondisi masalah kependudukan Kabupaten Soppeng saat ini dan telah menunjukkan hasil – hasilnya yang semakin menggembirakan dengan karakteristik potensi, permasalahan, tantangan dan peluang 23
yang ada. Sasaran program kegiatan tahun 2014 telah terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya. Secara
umum
BPPKB
Kabupaten
Soppeng
telah
merumuskan permasalahan pembangunan keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan sebagai berikut: a.
Angka Kelahiran (TFR) yang mengalami peningkatan dari 1,89 pada tahun 2010 meningkat menjadi 2,3 Tahun 2014.
e.
Masih rendahnya frekuensi penyelenggaraan Advokasi dan KIE yang lebih terbuka oleh TOGA/TOMA
f.
Pembinaan jumlah Peserta KB Aktif
dari laporan Pengendalian
Lapangan yang mencapai 76,70%. g.
Kualitas pelayanan KB yang masih rendah, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.
h.
Unmet need masih tinggi (12,79 %)
i.
Angka peserta KB yang Drop Out (DO) masih tinggi.
j.
Peningkatan
kualitas
Pusat
Informasi
konsultasi
Remaja
(PIK-Remaja ) di 8 Kecamatan menjadi 24 Kelompok. k.
Petugas lapangan KB PLKB dan PKB berkurang (1:2 desa), idealnya 1:1 PLKB
l.
Pemahaman dan pengamalan remaja tentang KB dan KRR masih rendah, sehingga usia kawin pertama yang berumur di bawah 20 tahun masih cukup tinggi.
m. Pemahaman masyarakat tentang gender masih rendah n.
Pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak masih rendah
o.
Kasus kekerasan terhadap anak yang masih tinggi.
p.
Tidak adanya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
q.
Kasus KDRT masih tinggi Analisis permasalahan di atas menjadi dasar penentuan
sasaran pokok dalam rencana kegiatan pembangunan keluarga berencana tahun 2015. 24
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPPKB Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut: a. Tugas Pokok : Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Soppeng bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
tugas
mempunyai
;
membantu
Bupati
dalam
membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang
menjadi
tanggung
jawabnya
sesuai
kewenangannya
bedasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. b. Fungsi : Sedangkan Fungsinya adalah : a. Perumusan
kebijakan
tehnis
dibidang
Pelaksanaan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; b. Pemberian
dukungan
daerah dibidang
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana; c. Pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
dibidang
Pelaksanaan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
KB
Kabupaten Soppeng Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Soppeng mempunyai peran dan posisi penting, baik dalam upaya menyukseskan 25
Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi BPPKB Kabupaten Soppeng. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut, muncul berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh belum optimalnya penggunaan kekuatan yang dimiliki dan tidak dapat mengatasi kelemahan
yang
ada.Disamping
itu
adanya
ketidakmampuan
memanfaatkan peluang yang ada serta tidak tanggap terhadap ancaman.Oleh
karena
itu
diperlukan
adanya
identifikasi
dan
perumusan terhadap masalah yang dihadapi. Identifikasi
dan
perumusan
permasalahan
serta
issu
strategis
diperlukan untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat menjadi penghambat dan berpengaruh terhadap kinerja BPPKB Kabupaten Soppeng. Identifikasi masalah diuraikan berdasarkan beberapa unsur yang dianggap memiliki pengaruh yang saling berhubungan.Permasalahan tersebut adalah : a. Sumber Daya Manusia Jumlah
dan
pelaksanaan
kualitas tugas-tugas
sumber
daya
administrasi
aparatur
dalam
perkantoran yang
berbasis Tehnologi dan Informasi masih sangat rendah, sihingga masih memerlukan tambahan Pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. b. Meningkatnya Jumlah Penduduk Selama kurun waktu 5 (lima) tahun jumlah penduduk Kabupaten Soppeng meningkat sebesar 2,1 %, hal ini merupakan salah indikator keberhasilan/ketidakberhasilan BPPKB dan juga merupakan tantangan dalam pelaksanaan program KB kedepan. c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemahaman masyarakat
tentang bentuk tindak kekerasan
khususnya terhadap perempuan dan anak masih sangat rendah, hal ini dapat kita lihat dari jumlah korban KDRT yang terlapor dan ditindaklanjuti hanya 8 kasus pada tahun 26
2010,padahal banyak kasus yang sebenarnya termasuk kasus KDRT. d. Sisitem pencatatan dan pelaporan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA) belum berjalan secara kontinyu dan optimal. Sistem pencatatan dan pelaporan tentang korban KDRT belum berjalan secara kontinyu dan optimal, hal ini disebabkan belum berfungsinya dengan baik Posko-Posko KDRT yang ada di Tingkat Desa/Kelurahan. e. Belum
lengkapnya
database
dibidang
pemberdayaan
perempuan untuk digunakan sebagai informasi perumusan kebijakan
,
penyusunan
program.kegiatan
perlindungan
perempuan dan anak. Tidak tersedianya Profil Gender pada Bidang Pemberdayaan Perempuan
untuk dipergunakan dalam
pengambilan
kebijakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini disebabkan tidak tersedianya data dan informasi yang lengkap pada masing-masing instansi terkait. f. Peranan Instirusi Masyarakat dalam pelaksanaan program KB belum optimal. Belum optimalnya peranan Institusi Masyarakat khususnya Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD, hal ini sangat berpengaruh pada pencapaian program dan kelancaran proses pencatatan dan pelaporan. g. Penyampaian informasi secara langsung (wawan muka) dalam Program KB relatif menurun. Kurangnya frekwensi wawan muka yang dilaksanakan oleh Petugas
Keluarga
pencapaian
hasil
Berencana
sangat
program,
hal
ini
berpengaruh
pada
disebabkan
oleh
meningkatnya aktifitas masyarakat. h. Aktifitas keluarga dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Lansia (BKL) belum maksimal. Dari 70 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Soppeng, 27
kelompok BKR yang terdaftar dan aktif sebanyak 58 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 933 keluarga.Sedangkan kelompok BKL hingga tahun 2010, yang terdaftar sebanyak 70 kelompok, namun yang aktif hanya 26 kelompok dengan jumlah
anggota
sebanyak
1.217
keluarga.Hal
ini
menunjukkan belum maksimalnya aktifitas keluarga dalam kegiatan BKR dan BKL. i. Forum-forum pembinaan di lini lapangan tidak berjalan secara optimal. Tidak berjalannya secara optimal forum-forum pembinaan di lini lapangan yang akan berdampak pada pencapaian Akseptor KB Baru dan Akseptor KB Aktif. j. Sarana dan Prasarana dalam pelayanan KB masih kurang. Masih kurangnya sarana dan prasarana khususnya dalam pelayanan Keluarga Berencana sangat berpengaruh pada keberhasilan pencapaian program. Dalam hal ini baik sarana dan prasarana pelayanan yang ada di klinik KB seperti IUD KIT, Implant
KIT, Obgyn Bad,, maupun penyediaan alat dan
obat kontrasepsi. k. Dukungan Anggaran di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana baik dari Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Daerah, masih kurang. Terbatasnya dukungan dana
pada BPPKB Kabupaten
Soppeng berdampak pada terbatasnya jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dana APBD Tingkat II, APBD Tingkat I, APBN, dan maupun DAK. Disamping menghadapi kelemahan diatas, kita juga harus memecahkan permasalahan yang ada seperti : 1) Masih tinggi dan bervariasinya angka kelahiran antar wilayah, 2) Bervariasinya angka pemakaian kontrasepsi,
3) Masih tinggi
dan bervariasinya
angka Unmet Need, 4) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja
dan
PUS
tentang
Keluarga
Berencana
dan
kesehatan
reproduksi. 28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2015 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, Tugas pokok dan fungsi Badan
Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng dalam mewujukan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Soppeng. Tujuan yang tertuang dalam visi BKBPP harus dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sebagai berikut: 1. Rencana Kerja Tahun 2016 merupakan bagian dari Perencanaan Strategis Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Soppeng dalam upaya pencapaian kinerja selama 5 tahun. 2. Rencana Kerja 2016 ini merupakan kelanjutan daripada capaian kinerja tahun 2015 3. Rencana Kerja 2016 adalah alat ukur sekaligus pedoman pelaksanaan kegiatan yang sudah digariskan dalam rencana stategis
Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana Kabupaten Soppeng yang didasarkan kepada situasi, kondisi, dan potensi Badan. 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPPKB Untuk mengimplementasikan cita-cita yang dituangkan dalam Visi serta pernyataan-pernyataan yang telah dirumuskan dalam Misi organisasi, maka secara bertahap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu ditetapkan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu dalam dimensi waktu tersebut ditetapkan tujuan yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan dan tentunya berorientasi pada adanya peningkatan hasil. 29
Berkenaan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat. 2. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dari berbagai
tindak
diskriminasi,
kekerasan,
termasuk
upaya
eksploitasi,
dan
pencegahan
dan
penanggulangannya . 3. Meningkatkan
kualitas
peran
dan
kemandirian
lembaga dan organisasi perempuan dan peduli anak . 4. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. 5. Menggalang
kemitraan
dalam
upaya
peningkatan
kesejahteraan, kemandirian, dan ketahanan keluarga. 6. Memberdayakan
masyarakat
untuk
membangun
keluarga kecil berkualitas. Sasaran adalah implemtasi dari tujuan yang akan dicapai secara konkrit sesuai tahapan waktu yang telah ditetapkan dalam tujuan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut , dirumuskan Sasaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Soppeng adalah : 1. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat . 2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dan keseimbangan. 3. Meningkatnya Peserta KB Baru. 4. Meningkatnya Peserta KB Aktif. 5. Menurunnya unmet need. 6. Menurunnya usia kawin muda 7.
Terlayani dan terbinanya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.
8. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam kegiatan bina keluarga dan usaha ekonomi produktif. 9. Meningkatnya jumlah petugas KB dan Institusi Masyarakat. 10. Tersedianya informasi data mikro keluarga. 30
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Soppeng sebagai leading sektor dalam hal penanganan kasus KDRT, Perlindungan anak, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Soppeng melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiatan rutin SKPD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan. Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2016 yang dituangkan dalam renja 2016 disusun sebagai upaya untuk mendukung
pemerintah
daerah
untuk
mencapai
visi-misi
pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPPKB
Kabupaten Soppeng.
Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Secara umum program dan kegiatan BPPKB kabupaten Soppeng pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan peralatan rumah tangga f. Penyediaan
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundang-undangan . 31
g. Penyediaan Logistik kantor h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah i. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran j. Penyediaan Biaya Umum
dan Administrasi Pelaksanaan
Pengadaan barang dan Jasa 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: a. Pengadaan peralatan gedung kantor b. Pengadaan mebeleur c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : a. Pembinaan Kepegawaian 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan: a. Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan 5. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan: a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan: a. Fasilitasi
pengembangan
pusat
pelayanan
terpadu
pemberdayaan perempuan (P2TP2) b. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 32
c. Peningkatan
kapasitas
dan
jaringan
kelembagaan
Hidup
Perlindungan
pemberdayaan perempuan dan anak 7. Program
Peningkatan
Kualitas
Perempuan Kegiatan: a. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan 8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan: a. Pembinaan Organisasi Perempuan b. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender c. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 9. Program Keluarga Berencana Kegiatan: a. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin b. Pelayanan KIE c. Promosi pelayanan KHIBA d. Pengadaan sarana dan prasarana KB 10. Program Pelayanan Kontrasepsi Kegiatan: a. Pelayanan Konseling KB b. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB c. Pelayanan KB Medis Operasi 11.Program Pembinaan Perna Serta Masyarakat dan Pelayanan KB/KR yang Mandiri Kegiatan: a. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB b. Pengolahan data dan informasih program KB c. Koordinasi pengelolaan program 33
12.Program pembangunan pusat pelayanan informasi dan konseling (KRR) Kegiatan: a. Fasilitasi forum pelayanan (KRR) bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah.a 13.Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kegiatan: a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 13.
Program
pengembangan
model
operasional
BKB-posyandu-PADU Kegiatan: a. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU b. Penyusunan
strategi
pengembangan
model
operasional
BKB-Posyandu-PADU tingkat kecamatan c. Pembentukan
model
operasional
BKB-operasional
BKB-Posyandu-PADU di desa, Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 terlampir
34
BAB IV PENUTUP Rencana kerja tahun 2016 Badan dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Soppeng merupakan kegiatan yang
bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan yang selanjutnya dibuat strategi untuk mengatasi masalah yang terjadi sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan Sumber dana realisasi tahun anggaran 2016 berasal dari APBD dan APBN yang di gunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam pembangunan. Pelaksanaan topuksi merupakan upaya pengembangan system akuntabilitas kinerja intansi pemerintah di usahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah. Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan dan proposional.upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai baik teknis maupun non teknis, dengan renstra dan rencana kerja 2016 diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas
kinerja
pemerintah
dengan
melihatkan
stockholder
sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan. Secara umum keberhasilan program KB dan pemberdayaan perempun
telah
memberikan
kontribusi
untuk
pembangunan
di
Kabupaten Soppeng. Walaupun dengan keterbatasan anggaran sehingga masih banyak yang perlu ditingkatkan. Penduduk tanpa pertumbuhan atau Net Reproduksi Rate samadengan satu (NRR = 1) tahun 2016 akan tercapai bila Total Fertility Rate (TFR) berada pada anggka 2,10 sehingga rata-rata kelahiran di Indonesia hanya 2 orang anak, kondisi ini akan terwujud apabila seluruh keluarga ikut KB dan memakai alat kontrasepsi. Tentunya untuk 35
mewujudkan tujuan tersebut diperlukan anggaran serta kebijakan dari pemerintah yang cukup besar untuk mendukung program dan kegiatan Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2016
ini. Diharapkan penyusunan rencana
Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Watansoppeng, 05 Agustus 2015 Kepala Perempuan
Badan dan
Pemberdayaan KB
Kabupaten
Soppeng,
Drs. A. FITHRATUDDIN Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. : 19631231 198903 1 203
36
