DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ......................................................... 1.2 Landasan Hukum ..................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................. 1.4 Sistematika Penulisan ...............................................

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ..................................... 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ...... 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ..........................................................................

BAB III

BAB IV

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .. 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ....................................... 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota ........................................................ 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ........................................ 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis....................................... VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Visi, Misi dan Tata Nilai Pendidikan dan Kebudayaan... 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ...................................... 4.3 Strategi dan Kebijakan ...............................................

1 1 4 5 5 7 7 51 52 55 59 59 90 93 95 103 110 110 113 120

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

135

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN RPJMD

156

BAB VII

PENUTUP

167

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr Wb, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DISDIKBUD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2011 sampai dengan 2015 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai DISDIKBUD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih belum sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2011-2015 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi DISDIKBUD Kabupaten Bandung. Wassalamu’alaikum wr,wb. Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,

Drs. H. Agus Firman Zaini, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19640730 198305 1 001

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) salah satunya dapat dilakukan melalui upaya pembangunan pendidikan, sebagaimana dinyatakan menyatakan

dalam bahwa

Pasal

31

Undang-Undang

(1)

setiap

warga

negara

Dasar berhak

(UUD)

yang

memperoleh

pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan

dan

ketaqwaan

serta

ahlak

mulia

dalam

rangka

menghidupkan kecerdasan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 prosen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Demikian pula UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan

kehidupan

bangsa,

bertujuan

untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pemerintah telah menjabarkan mengenai rencana pembangunan jangka panjang untuk pembangunan pendidikan periode 2010-2015 yaitu untuk menguatkan pelayanan, menitik beratkan pada rasio kebutuhan dan kesediaan sarana dan prasarana pendidikan nasional menjadi optimal agar mutu pendidikan menjadi relevan dan berdaya

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung Tahun 2011-2015

1

Pendahuluan

saing dengan penggunaan strategi milestone peralihan fokus atau penekanan dari pembangunan aspek kuantitas kepada aspek kualitas. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa barat

Tahun

meningkatkan berimplikasi

2009-2013, layanan

mempunyai

pendidikan

meningkatnya

yang

Angka

keinginan

kuat

berkualitas

partisipasi

yang

Murni

untuk akan (APM)

SD/MI/Sederajat; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat dan

SMA/MA/SMK/Sederajat

sebagai

pengungkit

Rata-rata

Lama

Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) yang merupakan indikator Peningkatan Indeks Pendidikan, yang berpengaruh pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat. Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten yang memiliki daya topang pada aspek pendidikan, telah melaksanakan konsep pendidikan untuk semua (Education For All) yang menyentuh level usia masyarakat kabupaten Bandung dari nol sampai dengan angka harapan hidup. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Bandung diarahkan pada penuntasan wajar dikdas 9 tahun sebagai prioritas sampai dan diawali dengan perintisan dan penuntasan wajar 12 tahun dengan standar mutu yang semakin baik (kompetitif). Berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan misi ke-5, menuntut pembangunan pendidikan memfokuskan program pada pendidikan budi pekerti, pendidikan yang menggabungkan antara qolbu, akal dan jasadiah. Tidak hanya pendidikan yang sekedar menstransfer ilmu tapi juga membangun manusia yang memiliki karakter sehingga mutu lulusannya mampu menjadi tenaga kerja yang siap pakai, produktif, cerdas, berdaya saing serta memiliki iman dan taqwa. Terjadinya

dekadensi

moral

atau

penurunan

budi

pekerti

(akhlakul karimah) di kalangan anak-anak dan kelompok pemuda sebaya,

berpengaruh

terhadap

menurunnya

kualitas

pendidikan.

Demikian pula tuntutan masyarakat yang serba membutuhkan data dan informasi yang cepat, akurat, dan transparan, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal.


2

Pendahuluan

Untuk

memberikan

arahan

yang

jelas

dalam

mengatasi

permasalahan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Pendidikan dan Kebudayaan 2011-2015 yang diselaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Bandung jangka panjang

(RPJP).

Selain

itu

diselaraskan

pula

dengan

Kebijakan

Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah yang menekankan pada 3 pilar (tantangan utama) untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan 5 tahun kedepan yaitu: (1) Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing; (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik. Agar tujuan Rencana Strategis Pendidikan dan Kebudayaan dicapai dengan efektif maka pengembangan program perlu didasarkan pada persoalan-persoalan prioritas yang secara substantif memiliki peluang lebih besar untuk berkembang baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian visi Kabupaten Bandung (relegius, kultural dan berwawasan lingkungan) dipandang

perlu

mengembangkan

program-program

yang

bersifat

inovatif. Adapun sasaran pendidikan yang akan dijabarkan di Kabupaten Bandung mememiliki tiga unsur yang terdapat pada visi kabupaten Bandung

sebagai

daerah

yang

berbasis

religius,

kultural,

dan

berwawasan lingkungan. Ketiga visi tersebut mencakup ranah kognitif, afektif, dan

psikomotor. Pembangunan dan

pelaksanaan program

pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung periode 2011-2015 diharapkan menghasilkan insan-insan yang memiliki tingkat kecerdasan dan karakter yang berlandaskan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat mengembangkan potensi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki oleh setiap insan. Oleh karena itu perlu disusun kerangka program pendidikan yang utuh dan rinci dalam bentuk Rencana Strategis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung periode 2011-2015. B. Landasan Hukum


3

Pendahuluan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung disusun dengan mengacu pada: 1. Pancasila sebagai landasan idiil; 2. UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional; 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang

Nomor

25

tahun

1999

tentang

Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah; 5. Undang-undang Nomor 28 tahun l999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; 6. Undang-undang

Nomor

25

tahun

2000

tentang

Program

Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 – 2004; 7. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban

Keuangan

dalam

Pelaksanaan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 12. Perda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2001 – 2005; 13. Perda Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung. 14. Perda Nomor 8 Tahun

2005 tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah. 15. Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010


4

Pendahuluan

C. Maksud dan Tujuan Renstra Pendidikan disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh potensi kebijakan pembangunan pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung baik sektoral maupun lintas sektor berkenaan dengan fungsi-fungsi pendidikan. Renstra sebagai pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan pembangunan pendidikan dan Kebudayaan serta pelaksanaan pelayanan publik di daerah. Tujuan

penyusunan

Renstra

ini

adalah

merupakan

dasar

pembangunan pendidikan dan Kebudyaan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung tahun 2005-2010, hanya dibatasi pada kebijakan desentralisasi sesuai dengan semangat otonomi daerah. D. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2

Sumber Daya SKPD

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi Pelayanan SKPD 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih


5

Pendahuluan

3.3

Telaahan

Renstra

K/L

dan

Renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V

4.1

Visi, Misi dan Tata Nilai Pendidikan dan Kebudayaan

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


6

Gambaran Pelayanan Dinas Pendiidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

2.1

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 2 (1)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;

(2)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan sebagian bidang kebudayaan dan pariwisata;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 3 (1)

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;

(2)

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan;

7 Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung Tahun 2011-2015


(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a.

penetapan penyusunan rencana dan pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

program

kerja

b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; c.

penetapan Dinas;

rumusan

kebijakan

pelayanan

administratif

d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan; e.

penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

f.

penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g.

penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;

h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; i.

penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.

j.

penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;

k. evaluasi pelaksanaan kesekretariatan; l.

pelaporan pelaksanaan kesekretariatan;

tugas tugas

pengelolaan

pelayanan

pengelolaan

pelayanan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; n. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. (4)

Sekretariat, membawahkan : a.

Sub Bagian Penyusunan Program;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c.

Sub Bagian Keuangan.



Pasal 4 (1)

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;

(2)

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas; b. pengkoordinasian penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Dinas; c. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas; d. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; f.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. Pasal 5 (1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;

(2)

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;

b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;



c.

pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;

d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas; e.

penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

f.

pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;

g.

pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;

h. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor; i.

pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;

j.

penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;

k. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas; l.

penyusunan bahan penataan kelembagaan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;

m. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan pendokumentasian peraturan perundang – undangan;

dan dan

n. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian; o.

penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;

p. penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis / karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai; q.

penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;

r.

fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;

s.

penyusunan dan penyiapan pensiun dan cuti pegawai;

t.

pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah / janji pegawai;

pengurusan

administrasi

u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; v.




w. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Pasal 6 (1)

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;

(2)

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;

b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; c.

pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;

d. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil; e.

perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;

f.

pelaksanaan penatausahaan pendapatan dan belanja Dinas;

g.

pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;

pengelolaan

anggaran

h. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas; i.

pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;

j.

pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;



k. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas; l.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; n. pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. Paragraf 3 Bidang Data dan Informasi Pasal 7 (1)

Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

(2)

Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan data dan informasi pelayanan pendidikan yang meliputi pengolahan data, informasi serta evaluasi dan pelaporan pelayanan dasar pendidikan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi : a.

penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan data dan informasi pelayanan pendidikan;

b. penetapan rumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi bidang pendidikan; c.

penetapan rumusan kebijakan pemutakhiran data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional;

d. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah; e.

penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan TK, SD, SMP, SMU, SMK dan pendidikan nonformal;

f.

penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, SMU, SMK dan pendidikan nonformal;

g.

penetapan rumusan kebijakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan;

h. penetapan rumusan kebijakan rencana pengembangan teknologi informasi di tingkat satuan pendidikan;



i.

penetapan rumusan koordinasi pengumpulan dan pengolahan Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Pokok Sekolah dan Nomor Induk Tenaga Pendidik;

j.

pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi pelayanan pendidikan;

k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi pelayanan pendidikan; l.


m. pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan data dan informasi pelayanan pendidikan. (4)

Bidang Data dan Informasi, membawahkan : a. Seksi Pengolahan Data; b. Seksi Informasi; c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 8

(1) (2)

Seksi Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; Kepala Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengolahan data pelayanan pembangunan pendidikan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana dan program kerja operasional pengolahan data pelayanan pembangunan pendidikan;

b. pelaksanaan pengolahan pemutakhiran data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional; c.

pelaksanaan pengolahan data pelaksanaan ujian sekolah;

d. pelaksanaan pengolahan data pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan TK, SD, SMP, SMU, SMK dan pendidikan non formal; e.

pelaksanaan pengolahan data pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, SMU, SMK dan pendidikan non formal;

f.

pelaksanaan pengolahan data dampak penjaminan mutu satuan pendidikan;



g.

pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas pengolahan data pelayanan pembangunan pendidikan;

h. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas pengolahan data pelayanan pembangunan pendidikan; i.


j.

pelaksanaan koordinasi pengolahan data pelayanan pembangunan pendidikan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Pasal 9 (1) (2)

Seksi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi; Kepala Seksi Informasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi pembangunan pendidikan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Informasi menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan pengelolaan pendidikan;

rencana dan program kerja operasional dan pelayanan informasi pembangunan

b. pelaksanaan pengelolaan pembangunan pendidikan; c.

dan

pelayanan

informasi

pelaksanaan penyusunan pola pengembangan teknologi informasi pada satuan pendidikan;

d. pelaksanaan pengelolaan informasi Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Pokok Sekolah dan Nomor Induk Tenaga Pendidik; e.

pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi pembangunan pendidikan;

f.

pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi pembangunan pendidikan;

g.


h. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi pembangunan pendidikan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.



Pasal 10 (1)

Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2)

Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas evaluasi dan pelaporan pelayanan pendidikan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a.

penyusunan rencana dan program kerja operasional evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan;

b. pelaksanaan penyusunan rencana umum evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan; c.

pelaksanaan koordinasi terhadap pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan;

d. pengkoordinasian perumusan hasil pembangunan pelayanan pendidikan;

pelaksanaan

e.

pelaksanaan penyusunan dan penyampaian pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan;

f.

pelaksanaan pendidikan;

g.


evaluasi

pelaksanaan

tugas

laporan pelayanan

h. pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelayanan pendidikan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. Paragraf 4 Bidang TK dan SD Pasal 11 (1)

Bidang TK dan SD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

(2)

Kepala Bidang TK dan SD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pelayanan pendidikan TK dan SD yang meliputi kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga teknis kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;



(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang TK dan SD menyelenggarakan fungsi : a.

penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

b. penetapan rencana kebijakan dan operasional pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD sesuai dengan perencanaan kebijakan nasional dan provinsi; c.

penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

d. penetapan kebijakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin pada jenjang pendidikan TK dan SD berbasis keunggulan lokal; e.

penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan TK dan SD;

f.

penetapan kebijakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

g.

penetapan kebijakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

h. penetapan kebijakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; i.

penetapan kebijakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum pada jenjang pendidikan TK dan SD;

j.

penetapan kebijakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan TK dan SD;

k. penetapan kebijakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan TK dan SD; l.

penetapan kebijakan pengawasan penggunaan pelajaran pada jenjang pendidikan TK dan SD;

buku

m. penetapan kebijakan perencanaan kebutuhan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, peningkatan kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada jenjang pendidikan TK dan SD; n. pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; o.

pelaksanaan evaluasi tugas pada jenjang pendidikan TK dan SD;



p. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; q.

(4)

pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD.

Bidang TK dan SD, membawahkan : a. Seksi Kurikulum; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Tenaga Teknis Kependidikan.

Pasal 12 (1)

Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2)

Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Kurikulum menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana dan program kerja kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional kurikulum muatan lokal; c.

pelaksanaan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar TK dan kurikulum muatan lokal SD;

d. pemantauan pelaksanaan kurikulum nasional SD serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional SD; e.

pelaksanaan pengembangan soal ujian / penilaian hasil belajar peserta didik;

f.

pemantauan dan pengawasan nasional dan muatan lokal SD;

g.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal SD;

data

serap

kurikulum

h. pelaksanaan pengawasan soal – soal standar dari kurikulum nasional dan muatan lokal SD; i.

pelaksanaan penyebarluasan muatan lokal SD;

kurikulum

nasional

dan

j.

pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pada jenjang pendidikan TK dan SD;



k. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan kurikulum pada jenjang pendidikan TK dan SD; l.

pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan TK dan SD;

m. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pendidikan TK dan SD;

implementasi pada jenjang

n. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; o.

struktur

pelaksanaan pengelolaan peserta didik TK dan SD;

penerimaan

dan

satuan

perpindahan

p. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesiswaan serta bimbingan motivasi kepramukaan pada jenjang pendidikan SD; q.

pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bimbingan dan pengembangan serta pemberian motivasi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan SD;

r.

pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi kegiatan kompetisi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan SD;

s.

fasilitasi pelaksanaan pekan olah raga pelajar tingkat SD;

t.

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan TK dan SD;

u. pelaksanaan akreditasi pendidikan TK dan SD swasta; v.

pelaksanaan bina prestasi dan pengembangan pendidikan kesenian di sekolah;

w. pelaksanaan pergelaran kreativitas group kesenian pada sekolah; x.

pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

y.

pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

z.


aa. pelaksanaan koordinasi di bidang kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan TK dan SD dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. Pasal 13 (1)

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;



(2)

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan TK dan SD;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sarana dan prasarana jenjang pendidikan TK dan SD;

b. pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan jenjang pendidikan TK dan SD; c.

pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi meubelair, perbukuan, tanah dan bangunan pendidikan dan sarana pendukung pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. pengusulan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan pendidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; e.

pelaksanaan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan TK dan SD;

f.

pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan TK dan SD;

g.

pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan TK dan SD;

h. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan TK dan SD; i.

pelaksanaan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada jenjang pendidikan TK dan SD;

j.


k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; l.

pelaksanaan koordinasi sarana dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. Pasal 14

(1)

Seksi Tenaga Teknis Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;



(2)

Kepala Seksi Tenaga Teknis Kependidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas rencana kebutuhan, mutasi, perlindungan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Tenaga Teknis Kependidikan menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

b. penyiapan rencana kebutuhan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; c.

pelaksanaan rumusan kebijakan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

d. pelaksanaan pembinaan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; e.

pelaksanaan peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

teknis

f.

penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

tenaga

g.

fasilitasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

h. fasilitasi mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD; i.

pembinaan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

j.

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD;

k. fasilitasi pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan TK dan SD selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan; l.


m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; n. pelaksanaan koordinasi tenaga teknis kependidikan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.



Paragraf 5 Bidang SMP Pasal 15 (1)

Bidang SMP dipmpin oleh seorang Kepala Bidang;

(2)

Kepala Bidang SMP mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pelayanan pendidikan SMP yang meliputi kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga teknis kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan pada jenjang pendidikan SMP;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang SMP menyelenggarakan fungsi : a.

penetapan penyusunan rencana dan program pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan SMP;

kerja

b. penetapan kebijakan operasional pendidikan pada jenjang pendidikan SMP sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi; c.

penetapan kebijakan rencana operasional program pendidikan pada jenjang pendidikan SMP sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;

d. penetapan kebijakan pengelolaan dan pendidikan pada jenjang pendidikan SMP;

penyelenggaraan

e.

penetapan kebijakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin pada jenjang pendidikan SMP berbasis keunggulan lokal;

f.

penetapan kebijakan pendidikan berbasis pendidikan SMP;

g.

penetapan kebijakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan SMP;

penyelenggaraan dan pengelolaan keunggulan lokal pada jenjang

h. penetapan kebijakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan pada jenjang pendidikan SMP; i.

penetapan kebijakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan pada jenjang pendidikan SMP;

j.

penetapan kebijakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum pada jenjang pendidikan SMP;

k. penetapan kebijakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMP;



l.

penetapan kebijakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMP;

m. penetapan kebijakan pengawasan penggunaan pelajaran pada jenjang pendidikan SMP;

buku

n. penetapan kebijakan perencanaan kebutuhan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, peningkatan kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada jenjang pendidikan SMP; o.

pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan SMP;

p. pelaksanaan evaluasi tugas pada jenjang pendidikan SMP;

(4)

q.


r.

pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan SMP.

Bidang SMP, membawahkan : a. Seksi Kurikulum; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Tenaga Teknis Kependidikan.

Pasal 16 (1)


(2)

Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan SMP;


penyusunan rencana dan program kerja kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan SMP;


pelaksanaan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar pada jenjang pendidikan SMP;

d. pemantauan pelaksanaan kurikulum nasional SMP serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional SMP;



e.


f.

pemantauan dan pengawasan data serap kurikulum nasional dan muatan lokal pada jenjang pendidikan SMP;

g.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pada jenjang pendidikan SMP;

h. pelaksanaan pengawasan soal – soal standar dari kurikulum nasional dan muatan lokal pada jenjang pendidikan SMP; i.

pelaksanaan penyebarluasan kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan SMP;

nasional

j.

pelaksanaan koordinasi dan supervisi kurikulum pada jenjang pendidikan SMP;

pengembangan

k. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar kurikulum pada jenjang pendidikan SMP; l.

dan

struktur

pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan SMP;

m. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pendidikan SMP; n. pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan pada jenjang pendidikan SMP; o.

dan

implementasi pada jenjang tingkat

pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan peserta didik pada jenjang pendidikan SMP;

satuan

perpindahan

p. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesiswaan serta bimbingan motivasi kepramukaan pada jenjang pendidikan SMP; q.

pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bimbingan dan pengembangan serta pemberian motivasi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan SMP;

r.

pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi kegiatan kompetisi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan SMP;

s.

fasilitasi pelaksanaan pekan olah raga pelajar tingkat SMP;

t.

pelaksanaan pemberdayaan pendidikan SMP;

masyarakat

dalam

jenjang

u. pelaksanaan akreditasi pendidikan SMP; v.


w. pelaksanaan pergelaran kreativitas group kesenian pada sekolah; x.

pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan SMP;



y.

pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan SMP;

z.


aa. pelaksanaan koordinasi di bidang kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan SMP dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. Pasal 17 (1)


(2)

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMP;


penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMP;

b. pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan SMP; c.


d. pengusulan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan pendidikan pada jenjang pendidikan SMP; e.

pelaksanaan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMP;

f.

pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMP;

g.

pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMP;

h. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMP; i.

pelaksanaan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada jenjang pendidikan SMP;

j.




k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; l.


(1)


(2)

Kepala Seksi Tenaga Teknis Kependidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas rencana kebutuhan, mutasi, perlindungan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan SMP;


penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan SMP;

b. penyiapan rencana kebutuhan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan SMP; c.

pelaksanaan rumusan kebijakan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan SMP;

d. pelaksanaan pembinaan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan SMP; e.

pelaksanaan peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SMP;

teknis

f.

penyusunan rencana kebutuhan pendidik kependidikan pada jenjang pendidikan SMP;

tenaga

g.

fasilitasi pengangkatan dan penempatan pendidik tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SMP;

dan

dan

h. fasilitasi mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SMP; i.

pembinaan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SMP;

j.

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SMP;



k. fasilitasi pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SMP selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan; l.


m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; n. pelaksanaan koordinasi tenaga teknis kependidikan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Paragraf 6 Bidang SMU dan SMK Pasal 19 (1)

Bidang SMU dan SMK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

(2)

Kepala Bidang SMU dan SMK mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pelayanan pendidikan SMU dan SMK yang meliputi kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga teknis kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang SMU dan SMK menyelenggarakan fungsi : a.

penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

b. penetapan kebijakan operasional pendidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi; c.

penetapan kebijakan rencana operasional program pendidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;

d. penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK; e.

penetapan kebijakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin pada jenjang pendidikan SMU dan SMK berbasis keunggulan lokal;

f.

penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;



g.

penetapan kebijakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

h. penetapan kebijakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMU dan SMK; i.

penetapan kebijakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

j.

penetapan kebijakan pengawasan penggunaan pelajaran pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

buku

k. penetapan kebijakan perencanaan kebutuhan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, peningkatan kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada jenjang pendidikan SMU dan SMK; l.

pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

m. pelaksanaan evaluasi tugas pada jenjang pendidikan SMU dan SMK; n. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; o.

(4)

pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK.

Bidang SMU dan SMK, membawahkan : a. Seksi Kurikulum; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Tenaga Teknis Kependidikan.

Pasal 20 (1)


(2)

Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;


penyusunan rencana dan program kerja kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;




pelaksanaan penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

d. pemantauan pelaksanaan kurikulum nasional pada jenjang pendidikan SMU dan SMK serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional SMU dan SMK; e.


f.

pemantauan dan pengawasan data serap kurikulum nasional dan muatan lokal pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

g.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

h. pelaksanaan pengawasan soal – soal standar dari kurikulum nasional dan muatan lokal pada jenjang pendidikan SMU dan SMK; i.

pelaksanaan penyebarluasan kurikulum nasional muatan lokal pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

dan

j.

pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

k. pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan perpindahan peserta didik pada jenjang pendidikan SMU dan SMK; l.

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesiswaan serta bimbingan motivasi kepramukaan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

m. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bimbingan dan pengembangan serta pemberian motivasi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan SMU dan SMK; n. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi kegiatan kompetisi olah raga pelajar pada jenjang pendidikan SMU dan SMK; o.

fasilitasi pelaksanaan pekan olah raga pelajar pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

p. pelaksanaan akreditasi pendidikan SMU dan SMK; q.


r.

pelaksanaan pergelaran kreativitas group kesenian pada sekolah;



s.

pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

t.

pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

u. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; v.

pelaksanaan koordinasi di bidang kurikulum dan kesiswaan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK dengan sub unit kerja lain di lingungan Dinas. Pasal 21

(1)


(2)

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;


penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

b.

pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

c.


d.

pengusulan dan rehabilitasi sarana dan prasarana bangunan pendidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

e.

pelaksanaan analisis inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

f.

pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data inventarisasi sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

g.

pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;



h.

pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

i.

pelaksanaan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

j.


k.


l.


(1)


(2)

Kepala Seksi Tenaga Teknis Kependidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas rencana kebutuhan, mutasi, perlindungan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;


penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

b.

penyiapan rencana kebutuhan tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

c.

pelaksanaan rumusan kebijakan dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

d.

pelaksanaan pembinaan tenaga teknis kependidikan pada pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

e.

pelaksanaan peningkatan kualifikasi tenaga teknis kependidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

f.

penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

g.

fasilitasi pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

h.

fasilitasi mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;



i.

pembinaan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

j.

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK;

k.

fasilitasi pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SMU dan SMK selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

l.


m.


n.

pelaksanaan koordinasi tenaga teknis kependidikan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

Paragraf 7 Bidang Pendidikan Non Formal Pasal 23 (1)

Bidang Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

(2)

Kepala Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendidikan non formal yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat serta pembinaan kursus dan kelembagaan;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Pendidikan Non Formal menyelenggarakan fungsi : a.

penetapan penyusunan rencana pelayanan pendidikan non formal;

dan

program

b.

penetapan kebijakan operasional pendidikan non formal sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;

c.

penetapan kebijakan rencana operasional program pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;

d.

penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal;

e.

penetapan kebijakan sosialisasi kerangka struktur kurikulum pendidikan non formal;

dasar

kerja

dan



(4)

f.

penetapan kebijakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum pendidikan non formal;

g.

penetapan kebijakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan non formal;

h.

penetapan kebijakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan non formal;

i.

pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan non formal;

j.

penetapan kebijakan perencanaan kebutuhan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, peningkatan kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pendidikan non formal;

k.

penetapan rumusan kebijakan ijin pendirian kelembagaan pendidikan non formal;

l.

pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan non formal;

m.

evaluasi pelaksanaan tugas pendidikan non formal;

n.


o.

pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pendidikan non formal.

Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan : a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; b. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat; c. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

Pasal 24 (1)

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2)

Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan anak usia dini;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi :



a.

penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pendidikan pada pendidikan anak usia dini;

b.

penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

c.

pembiayaan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini;

d.

pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini;

e.

pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan kurikulum pendidikan anak usia dini;

f.

pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini ;

g.

pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;

h.

pengawasan pendayagunaan bantuan prasarana pendidikan anak usia dini;

i.

pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini;

j.

perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;

k.

pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini;

l.

peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;

m.

pembinaan dan pengembangan pendidik kependidikan pendidikan anak usia dini;

n.

pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

o.

fasilitasi bantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan anak usia dini;

p.

pelaksanaan pengelolaan pemberian perijian kelembagaan pendidikan anak usia dini;

q.

pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini;

r.

pelaksanaan evaluasi pencapaian standar pendidikan pada pendidikan anak usia dini;

s.

pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini;

struktur

sarana

dan

dan

tenaga

nasional



t.


u.


v.

pelaksanaan koordinasi pelayanan pendidikan pada pendidikan usia dini dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. Pasal 25

(1)

Seksi Pendidikan Kesetaraan dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

Pendidikan

Masyarakat

(2)

Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

b.

penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

c.

pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

d.

pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

e.

pengawasan penggunaan buku pelajaran kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

f.

perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

g.

pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

h.

peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

i.

pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

j.

pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat

pendidikan



selain karena alasan pelanggaran peraturan perundangundangan; k.

fasilitasi bantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

l.

pelaksanaan pengelolaan pemberian perijinan kelembagaan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

m.

pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

n.

pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

o.

pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

p.

penyusunan bahan rumusan kebijakan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat yang meliputi kesetaraan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan, pendidikan perempuan dan peningkatan budaya baca;

q.

penyusunan bahan rumusan kebijakan standar, kriteria dan pedoman pelayanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

r.

pelaksanaan bimbingan pelayanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat;

s.


t.


u.

pelaksanaan koordinasi pelayanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. Pasal 26

(1)

Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2)

Kepala Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :



a.

penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal;

b.

penyiapan bahan rumusan kebijakan pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal;

c.

penyusunan standar, pedoman dan prosedur pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal;

d.

pelaksanaan bimbingan pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal;

e.

pelaksanaan pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat dalam pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal;

f.

pelaksanaan pengelolaan pemberian perijinan kelembagaan kursus;

g.


h.


i.

pelaksanaan koordinasi pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan pendidikan non formal dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas. Paragraf 8 Bidang Kebudayaan Pasal 27

(1)

Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2)

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok memimpin mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kebudayaan yang meliputi pengembangan seni dan nilai budaya, pelayanan kebudayaan serta pengelolaan Benda Cagar Budaya;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi : a.

penetapan penyusunan kebudayaan;

rencana

induk pengembangan

b.

penetapan penyusunan rencana pengembangan kebudayaan;

c.

penetapan kebijakan dan koordinasi perlindungan HKI bidang kebudayaan;

dan

program

kerja



(4)

d.

penetapan kebijakan kabupaten / kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan / anugerah bagi insan / lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan;

e.

penetapan kebijakan kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan;

f.

penetapan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;

g.

penetapan kebijakan dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;

h.

penetapan kebijakan operasional perfilman;

i.

penetapan kebijakan di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman;

j.

pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kebudayaan;

k.

pelaksanaan evaluasi tugas di bidang pengembangan kebudayaan;

l.


m.

pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengembangan kebudayaan.

Bidang Kebudayaan, membawahkan : a. Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Kebudayaan; b. Seksi Pelayanan Kebudayaan; c. Seksi Pengelolaan Benda Cagar Budaya. Pasal 28

(1)

Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2)

Kepala Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Kebudayaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan dan pengembangan nilai – nilai kesenian dan nilai – nilai kebudayaan;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Kebudayaan menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan program dan rencana kerja pengembangan seni dan nilai kebudayaan;



b.

pelaksanaan pemberian rekomendasi dan standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang pengembangan seni dan nilai kebudayaan;

c.

pemberian rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri;

d.

penyusunan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba pengembangan seni dan nilai kebudayaan tingkat kabupaten;

e.

fasilitasi pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara;

f.

fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan seni dan nilai kebudayaan;

g.

pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni);

h.

fasilitasi pembentukan pengelolaan pusat pengembangan seni dan nilai kebudayaan;

i.

pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pengembangan seni dan nilai kebudayaan;

j.

penyusunan standarisasi profesi dan teknologi perfilman;

k.

penyusunan pola kerjasama di bidang perfilman;

l.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perfilman;

m.


n.


o.

pelaksanaan koordinasi pengembangan seni dan nilai kebudayaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

kegiatan

Pasal 29 (1)

Seksi Pelayanan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2)

Kepala Seksi Pelayanan Kebudayaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan dan pelayanan kebudayaan;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pelayanan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: a.

pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, meliputi penanaman nilai-nilai



tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat, pengembangan jaringan informasi kebudayaan, peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dan lembaga adat dan masyarakat serta advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat; b.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan kebudayaan yang meliputi pelaksanaan dan hasil kegiatan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat;

c.

pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern;

d.

fasilitasi pelaksanaan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang;

e.

fasilitasi pengembangan sumber daya kebudayaan;

f.

penyusunan kebijakan manusia kebudayaan;

g.

penyusunan kebijakan penelitian kebudayaan;

h.


i.


j.

pelaksanaan koordinasi pelayanan kebudayaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

pengembangan

sumber

daya

Pasal 30 (1)

Seksi Pengelolaan Benda Cagar Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2)

Kepala Seksi Pengelolaan Benda Cagar Budaya mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan Benda Cagar Budaya;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pengelolaan Benda Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi : a.

pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan membawa Benda Cagar Budaya;



b.

fasilitasi pelaksanaan seminar / lokakarya pengelolaan Benda Cagar Budaya;

c.

pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang pengelolaan Benda Cagar Budaya;

d.

pelaksanaan dan pengkoordinasian penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya /situs warisan budaya dunia;

e.

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan evaluasi registrasi Benda Cagar Budaya /situs dan kawasan;

f.

pelaksanaan pengusulan BUDAYA/situs kabupaten;

g.

pelaksanaan pengembangan dan pola kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan Benda Cagar Budaya /situs kabupaten;

h.

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya /situs kabupaten;

i.


j.


k.

pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pelestarian Benda Cagar Budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas

penetapan

BENDA

dan

CAGAR

Paragraf 9 Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan Pasal 31 (1)

Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

(2)

Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang sejarah dan kepurbakalaan yang meliputi peningkatan pemahaman sejarah dan purbakala;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan menyelenggarakan fungsi : a.

penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang sejarah dan kepurbakalaan;



(4)

b.

penetapan rumusan kebijakan di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;

c.

penetapan rumusan kebijakan di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;

d.

penetapan rumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah;

e.

penetapan rumusan kebijakan pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;

f.

penetapan rumusan kebijakan koordinasi penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan;

g.

penetapan rumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;

h.

penetapan rumusan kebijakan pengelolaan database dan sistem informasi geografi sejarah;

i.

penetapan rumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan pedoman kebijakan koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah;

j.

penetapan rumusan kebijakan pengelolaan museum kepurbakalaan;

k.

penetapan rumusan penelitian arkeologi;

l.

penetapan rumusan kebijakan pengembangan pemanfaatan museum dan kepurbakalaan;

m.

penetapan rumusan kebijakan koordinasi museum dan koleksi kepurbakalaan;

n.

penetapan rumusan kebijakan koordinasi penambahan dan penyelamatan koleksi museum dan kepurbakalaan;

o.

pelaporan pelaksanaan kepurbakalaan;

p.

pelaksanaan evaluasi kepurbakalaan;

q.


r.

pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang sejarah dan kepurbakalaan.

kebijakan

tugas tugas

di di

penerapan

dan

pedoman dan

registrasi

bidang

sejarah

dan

bidang

sejarah

dan

Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, membawahkan : a.

Seksi Sejarah;



b.

Seksi Purbakala. Pasal 32

(1)

Seksi Sejarah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2)

Kepala Seksi Sejarah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan nilai sejarah;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Sejarah menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana dan program kerja di bidang sejarah;

b.

penyusunan rumusan kebijakan di bidang sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;

c.

penyusunan rumusan kebijakan di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;

d.

penyusunan rumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah;

e.

penyusunan rumusan kebijakan pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;

f.

penyusunan rumusan kebijakan koordinasi penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan;

g.

penyusunan rumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;

h.

penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan database dan sistem informasi geografi sejarah;

i.

penyusunan rumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan pedoman kebijakan koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah;

j.


k.


l.

pelaksanaan koordinasi pelayanan nilai sejarah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas

penulisan



Pasal 33 (1)

Seksi Purbakala dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

(2)

Kepala Seksi Purbakala mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kepurbakalaan;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Purbakala menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana kepurbakalaan

dan

program

b.

penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan museum dan kepurbakalaan;

c.

penyusunan rumusan penelitian arkeologi;

d.

penyusunan rumusan kebijakan pengembangan pemanfaatan museum dan kepurbakalaan;

e.

penyusunan rumusan kebijakan koordinasi museum dan koleksi kepurbakalaan;

f.

penyusunan rumusan kebijakan koordinasi penambahan dan penyelamatan koleksi museum dan kepurbakalaan;

g.


h.


i.

pelaksanaan koordinasi pelayanan kepurbakalaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

kebijakan

kerja

di

penerapan

bidang

pedoman dan

registrasi

Paragraf 10 UPTD TK dan SD Pasal 34 (1)

UPTD TK dan SD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD;

(2)

Kepala UPTD TK dan SD mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan pendidikan pada TK dan SD;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala UPTD TK dan SD menyelenggarakan fungsi :



(4)

a.

penetapan rencana operasional pendidikan TK dan SD;

kegiatan

pelayanan

b.

pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pendidikan TK dan SD di wilayah kerjanya;

c.

pelaksanaan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional pelayanan pendidikan TK dan SD;

d.

pelaksanaan pemberian bahan rumusan pengelolaan administrasi kepegawaian pendidikan TK dan SD;

e.

pengkoordinasian pemberian dan penyampaian bantuan pelayanan pendidikan TK dan SD;

f.

penetapan rumusan kebijakan usulan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan TK dan SD;

g.

pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan TK dan SD;

h.


i.


j.

pelaksanaan koordinasi pelayanan pendidikan TK dan SD dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

kebijakan pelayanan

UPTD TK dan SD, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha. Pasal 35

(1)

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

(2)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan pelayanan pendidikan TK dan SD;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana operasional pelayanan pendidikan TK dan SD;

ketatausahaaan

b.

pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana UPTD;

c.

penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional pelayanan pendidikan TK dan SD;



d.

pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian pelayanan pendidikan TK dan SD;

e.

penyusunan dan pengkoordinasian pemberian dan penyampaian bantuan pelayanan pendidikan TK dan SD;

f.

penyusunan dan pengkoordinasian usulan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan pelayanan pendidikan TK dan SD;

g.


h.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 11 UPTD SMP Pasal 36 (1)

UPTD SMP dipimpin oleh seorang Kepala UPTD;

(2)

Kepala UPTD SMP mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan pendidikan SMP;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala UPTD SMP menyelenggarakan fungsi : a.

penetapan rencana pendidikan SMP;

operasional

kegiatan

pelayanan

b.

pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pendidikan SMP di wilayah kerjanya;

c.

pelaksanaan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional pelayanan pendidikan SMP;

d.

pelaksanaan pemberian bahan rumusan pengelolaan administrasi kepegawaian pendidikan SMP;

e.

pengkoordinasian pemberian dan penyampaian bantuan pelayanan pendidikan SMP;

f.

penetapan rumusan kebijakan usulan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan SMP;

g.

pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan SMP;

kebijakan pelayanan



(4)

h.

pelaksanaan fasilitasi pengelolaan ketatausahaan pada SMP;

i.


j.


k.

pelaksanaan koordinasi pelayanan pendidikan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

SMP

UPTD SMP, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;

Pasal 37 (1)


(2)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan pelayanan pendidikan SMP;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana operasional pelayanan pendidikan SMP;

ketatausahaaan

b.


c.

penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional pelayanan pendidikan SMP;

d.

pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian pelayanan pendidikan SMP;

e.

penyusunan dan pengkoordinasian pemberian penyampaian bantuan pelayanan pendidikan SMP;

f.

penyusunan dan pengkoordinasian usulan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan pelayanan pendidikan SMP;

g.

pelaksanaan fasilitasi pengelolaan ketatausahaan pada SMP;

h.


i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

dan



Paragraf 12 UPTD SMU dan SMK Pasal 38 (1)

UPTD SMU dan SMK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD;

(2)

Kepala UPTD SMU dan SMK mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan pendidikan SMU dan SMK;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala UPTD SMU dan SMK menyelenggarakan fungsi :

(4)

a.

penetapan rencana operasional pendidikan SMU dan SMK;

kegiatan

pelayanan

b.

pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pendidikan SMU dan SMK di wilayah kerjanya;

c.

pelaksanaan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional pelayanan pendidikan SMU dan SMK;

d.

pelaksanaan pemberian bahan rumusan pengelolaan administrasi kepegawaian pendidikan SMU dan SMK;

e.

pengkoordinasian pemberian dan penyampaian bantuan pelayanan pendidikan SMU dan SMK;

f.

penetapan rumusan kebijakan usulan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan SMU dan SMK;

g.

pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan SMU dan SMK;

h.

pelaksanaan fasilitasi pengelolaan ketatausahaan pada SMU dan SMK;

i.


j.


k.

pelaksanaan koordinasi pelayanan pendidikan SMU dan SMK dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

kebijakan pelayanan

UPTD SMU dan SMK, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha;



Pasal 39 (1)


(2)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan pelayanan pendidikan SMU dan SMK;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana operasional pelayanan pendidikan SMU dan SMK;

ketatausahaaan

b.


c.

penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional pelayanan pendidikan SMU dan SMK;

d.

pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian pelayanan pendidikan SMU dan SMK;

e.

penyusunan dan pengkoordinasian pemberian dan penyampaian bantuan pelayanan pendidikan SMU dan SMK;

f.

penyusunan dan pengkoordinasian usulan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan pelayanan pendidikan SMU dan SMK;

g.

pelaksanaan fasilitasi pengelolaan ketatausahaan pada SMU dan SMK;

h.


i.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Paragraf 13 UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Pasal 40

(1)

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD;

(2)

Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang



pelayanan dan pengembangan model program percontohan sanggar kegiatan belajar; (3)

(4)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini UPTD Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana operasional kegiatan pelayanan sanggar kegiatan belajar;

b.

pelaksanaan identifikasi kebutuhan belajar;

c.

pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat gemar belajar;

d.

pelaksanaan pelayanan dan pengembangan pembelajaran sanggar kegiatan belajar;

e.

pelaksanaan pembuatan berbagai percontohan sanggar kegiatan belajar;

f.

pelaksanaan penyajian data program sanggar kegiatan belajar;

g.


h.


i.

pelaksanaan koordinasi pelayanan sanggar kegiatan belajar dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

model

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha; Pasal 41

(1)


(2)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan pelayanan sanggar kegiatan belajar;

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan rencana operasional pelayanan sanggar kegiatan belajar;

ketatausahaaan

b.


c.

penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional pelayanan sanggar kegiatan belajar;



d.

pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian pelayanan sanggar kegiatan belajar;

e.

penyusunan dan pengkoordinasian pemberian dan penyampaian bantuan pelayanan sanggar kegiatan belajar;

f.


g.

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Paragraf 14 Jabatan Fungsional Pasal 42

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas TK, SD, SMA, SMK Penilik Pendidikan Masyarakat

SUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

SUBAG KEUANGAN

SUBAG PENYUSUNAN PROGRAM

1.

BIDANG DATA INFORMASI

BIDANG TK DAN SD

BIDANG SMP

BIDANG SMA DAN SMK

BIDANG PNFI

BIDANG KEBUDAYAA N

SEKSI EVALUASI & PELAPORAN

SEKSI KURIKULUM

SEKSI KURIKULUM

SEKSI KURIKULUM

SEKSI PAUD

SEKSI PENGEMBANGAN SENI DAN NILAI KEBUDAYAAN

SEKSI INFORMASI

SEKSI SARANA PRASARANA



SEKSI KESETARAAN & PENMAS

SEKSI PENGOLAHAN DATA

SEKSI TENAGA TEKNIS

SEKSI TENAGA TEKNIS

SEKSI TENAGA TEKNIS

SEKSI PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN

SEKSI PELAYANAN KEBUDAYAAN

BIDANG SEJARAH PURBAKALA

SEKSI SEJARAH

SEKSI PURBAKAL A

SEKSI PENGELOLAAN BENDA CAGAR BUDAYA



2.2 SUMBER DAYA KEBUDAYAAN

DINAS

PENDIDIKAN

DAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung memiliki sumber daya Manusia ; 1.

Pejabat Esselon II b 1 orang

2.

Pejabat Esselon III a 1 orang

3.

Pejabat Esselon III b 7 orang

4.

Pejabat Esselon IV a 23 orang

5.

Pengawas TK SD 169 orang

6.

Pengawas SMP 26 orang

7.

Pengawas SMK 4 orang

8.

Pengawas SMA 7 orang

9.

Penilik PNF 92 orang

10.

Staf 81 orang

11.

Kepala Sekolah SD 1578 orang

12.

Kepala Sekolah SMP 456 orang

13.

Kepala Sekolah SMA/SMK 269 orang

14.

Kepala Sanggar Keiatan Belajar 1 orang (SKB)

15.

Guru TK 1384 Orang

16.

Guru RA 1903 orang

17.

Guru SD 15434 orang

18.

Guru MI 1663 orang

19.

Guru SMP 7710 orang

20.

Guru MTS 3278 orang

21.

Guru SMA 3221 orang

22.

Guru SMK 2989 orang

23.

Guru MA 1526 orang

24.

Pamong Belajar 10 orang

25.

Tata Usaha Sekolah SMP,SMA dan SMK



2.3

KINERJA PELAYANAN KEBUDAYAAN

DINAS

PENDIDIKAN

DAN

Berdasarkan Perda Nomor 16 tahun 2008, kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Bidang Pendidikan : 1.

Penetapan

kebijakan,

pengaturan,

pengorganisasian,

pelayanan sistim pendidikan TK, SD, SDLB, SLTP, SMU, SMK 2.

Pengaturan, pengorganisasian pelayanan pendidikan TK, SD, SDLB, SLTP, SMU dan SMK

3.

Pencegahan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah

4.

Penetapan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan

5.

Penetapan

kebijakan

pelaksanaan

penerimaan

dan

pembinaan serta evaluasi kegiatan murid TK, SD, SDLB, SLTP, SMU, SMK sesuai pedoman yang ditetapkan 6.

Pelaksanaan

akreditasi

dan

pengembangan

standar

kompetensi siswa TK, SD, SDLB, SLTP, SMU, SMK atas dasar

estándar

minimal

kompetensi

yang

ditetapkan

Pemerintah 7.

Penetapan

kebijakan

dan

pelaksanaan

pembinaan

pengembangan karier serta peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kependidikan Pemerintah Swasta dan secara tepat sesuai dengan kebutuhan daerah 53 Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung Tahun 2011-2015


8.

Penetapan kurikulum local secara bijak dan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku dan pelaksanaan kurikulum Nasional

9.

Pengaturan,

pengendalian

dan

penilaian

pelaksanaan

proses belajar mengajar dan manajemen sekolah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan 10. Pengaturan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan hasil belajar tahap akhir sesuai pedoman yang ditetapkan 11. Penyusunan

rencana

dan

pelaksanaan

pengadaan,

pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan prasarana dan sarana termasuk pembangunan infra struktur sekolah negeri. 12. Pengaturan persyarataan pendirian dan penutupan sekolah negeri dan swasta 13. Pelaksanaan program kerja sama luar negeri dibidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan 14. Memfasilitasi dan mengawasi belajar jarak jauh atas dasar pengaturan dari Pemerintah 15. Memfasilitasi peran serta masyarakat dibidang pendidikan 16. Memfasilitasi komunikasi

pendayagunaan untuk

program

pengelolaan

teknologi

pendidikan

dan

pengembangan inovasi pendidik 17. Penetapan kurikulum lokal yang positif dan pelaksanaan 54 Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung Tahun 2011-2015


kurikulum Nasional serta pendidikan luar sekolah 18. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum lokal dan Nasional pendidikan Luar Sekolah 19. Pengaturan penilaian dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah. 20. Penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah dan peningkatan keterampilan 21. Pelaksanaan program kerjasama luar negeri dibidang pendidikan luar sekolah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah 22. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pembinaan serta pengembangan karier tenaga kependidikan luar sekolah 23. Pemberian izin dan pelaksanaan evaluasi pengembangan model program pendidikan luar sekolah 24. Pendayagunaan pelaksanaan

program

inovasi

teknologi

pendidikan

komunikasi untuk

dan

pengelolaan

pendidikan luar sekolah 25. Perencanaan kebutuhan, penempatan, pembinaan dan pengembangan karier tenaga teknis pembinaan pemuda dan olahraga 26. Penetapan pedoman pelaksanana kegiatan keolahragaan disekolah dan luar sekolah 27. Penetapan pedoman dan pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan 55 Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung Tahun 2011-2015


28. Memberdayakan kegiatan olahraga di sekolah dan luar sekolah serta pengembangan olahraga tradisional 29. Perencanaan kebutuhan, penempatan, pembinaan dan pengembangan

karier

tenaga

teknis

pembina

dan

pengembangan kebudayaan 30. Penetapan pedoman pelaksanaan kegiatan kebudayaan di sekolah dan luar sekolah 31. Penetapan pedoman dan pengembangan kebudayaan

2.4

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Perencanaan stategik instansi Pemerintah memerlukan intergrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun exsternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan Tantangan dan peluang yang dipergunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada, yakni : 

Tantangan 1. Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum memadai. 2. Penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kompetensi. 3. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan tidak memadai. 4. Pemahaman tenaga pendidik terhadap metode belajar belum memadai. 5. Belum meratanya penyebaran tenaga pengajar. 56



Disamping Analisis lingkungan internal kita pun harus menganalisis lingkunan eksternal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang (opportunities) dan ancaman (threats), antara lain sebagai berikut :  Peluang 1. Adanya kebijakan nasional dan daerah yang mengharuskan penyediaan dana sebesar 20 % bagi pendidikan. 2. Tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 3. Karakteristik masyarakat Kabupaten Bandung yang mendorong partisipasi masyarakat. 4. Adanya lembaga pemberdayaan masyarakat yang mendukung pendidikan luar sekolah. 

Kondisi Yang Diinginkan Setelah menganalisas Tantanga dan peluang yang ada, maka sangat perlu menentukan faktor kunci keberhasilan agar pelaksanaan Pembangunan Pendidikan agar bisa mencapai hasil yang maksimal. Faktor kunci keberhasilan tersebut merupakan implementasi Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam rangka ikut mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Bandung. Faktor penentu yang merupakan langkah strategis yang harus dilakukan adalah sebagai faktor kunci keberhasilan “Critical Succes Factor”, diantaanya sebagai berikut : 1. Meningkatkan pendidikan dan kegiatan keagamaan, kebudayaan dalam rangka pembentukan watak dan moral peserta didik serta segenap insan pendidikan. 2. Meningkatkan penerapan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MBS) dengan kebebasan seluasluasnya pada satuan pendidikan secara otonom mengembang segala potensi dan sumber daya yang dimiliki. 3. Meningkatkan angka partisipasi pada semua jenjang (APK dan APM) 4. Meningkatkan kualitas setiap jalur dan jenjang pendidikan dengan menitik beratkan pada 57



pengembangan kurikulum, proses pembelajaran sarana pendidikan , ketenagaan dan pendanaan. 5. Melaksanakan pelayanan administrasi pendidikan dengan berbasis pada pelayanan prima dengan mengedepankan ketepatan dan kecepatan akses data dan informasi. 6. Menata program keahlian dan pendidikan kejuruan dalam rangka memwujudkan sitem keahlian persiapan kerja dengan berorientasi pada kebutuhan pasar . 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Seni Budaya. 8. Menyediakan layanan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya pada semua jenjang. 9. Perluasan akses pendidikan dengan mengupayakan pembangunan dan rehabilitasi sekolah dengan mengacu pada standar minimum sarana prasarana. 10. Penataan dan Pemerataan penempatan tenaga guru dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kesejahteraan Berusaha meningkatkan profesionalisme, kompetensi, daya saing pendidik dan tenaga kependidikan serta mengupayakan Kesejahteraan dengan criteria kinerja dan tempat bertugas. 11. Menyiapkan dana oprasional sekolah pada semua jenjang pendidikan. 12. Berusaha meningkatkan kualitas lulusan pada semua jenjang pendidikan dan mengupayakan peningkatan daya serap lulusan ditingkat peguruan tinggi dan lapangan kerja. 13. Meningkatkan peran serta dan keikut sertaan siswa dalam kegiatan peningkatan mutu ditingkat provinsi dan atau nasional. 14. Pembentukan lembaga pendidikan non formal dan Informal. 15. Memaksimalkan peran dunia usaha/industry dan masyarakat pada umumnya. 16. Meningkatkan manajemen monitoring, evaluasi pengawasan. 17. Mengembangkan kegiatan seni budaya. 58 Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung Tahun 2011-2015


18. Meningkatkan aspek metal dan moral melalui system pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, khususnya melalui pendidikan agama, pendidikan jasmani dan, olahraga dan kesehatan, Pendidikan Budi pekerti dan kewarganegaraan serta ketrampilan. 19. Pengembangan kegiatan ekonomi produktif, ketrampilan dan keahlian sesuai kebutuhan pasar di kalangan pemuda melalui kegiatan kursus dan pelatihan. 20. Peningkatan wawasan kebangsaan dan kebudayaan daerah dalam rangka mencega ancaman desintegrasi bangsa, serta memupuk rasa kerja sama, demokratis dan saling menghargai. 21. Memberi perhatian dan penghargaan nyata kepada siswa dan Pembina olahraga dan kesenian berprestasi.


Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

VISI , MISI, DAN TATA NILAI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Visi

“Terselenggaranya layanan prima pendidikan dalam membentuk insan kamil yang mengedepankan nilai nilai budaya lokal dengan berorientasi global”. Layanan Prima adalah bermutu dalam memberikan keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan.

ketersediaan,

Insan kamil adalah : memiliki kapasitas intelektual dan tingkat spiritual yang tinggi serta konsisten dalam segenap tingkah laku dan perbuatan sehari-hari yang didasari dengan Iman kepada Allah yang mewujud dalam sikap taqwa. Nilai-nilai budaya lokal : budi pekerti yang luhur, kepribadian mengedepankan nilai-nilai budaya dan tatakrama sunda.

dengan

Berorientasi global : kompepetitif, adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, dan oreintasi masa depan. Bermutu proses dan bermutu produk; bermutu proses adalah pelayanan prima, sedangkan bermutu produk adalah insan kamil. Misi : 1.

Meningkatkan ketersediaaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan Kepastian/keterjaminan layanan pendidikan.

2.

Mengembangkan kebudayaan yang berkarakter dari dimensi estetika, logika, etika dan historika.

3.

Meningkatkan pencitraan publik transparansi dan akuntabilitas.

melalui

tatakelola,

Melalui :

o

Menumbuh-kembangkan potensi dasar keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan sejak usia

104 Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Bandung Tahun 2011-2015


o

o

o

o

o

o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

dini; Menumbuh-kembangkan potensi dasar keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan dasar; Menumbuh-kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan menengah; Menumbuh-kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan berkelanjutan; Menumbuh-kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan keaksaraan fungsional; Menumbuh-kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan TBM; Membina keimanan, ketaqwaan dan kemandirian masyarakat melalui pendidikan keluarga; Menumbuh-kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pengembangan seni-budaya daerah dan nasional; Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem perencanaan pendidikan dan kebudayaan; Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik kinerja kelembagaan pendidikan dan kebudayaan; Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem pengawasan pendidikan dan kebudayaan; Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem penilaian pendidikan dan kebudayaan; Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban pendidikan dan kebudayaan; Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem penganggaran pendidikan dan kebudayaan; Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem kerjasama dengan masyarakat pendidikan dan kebudayaan. Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik SIM pendidikan dan kebudayaan Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas,



o

o

o o o o o

keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem manajemen SDM. Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; Menumbuh kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui penanaman nilai-nalia luhur budaya lokal dan nasional, pembinaan karakter, dan budi pekerti bangsa Melalui revitalisasi budaya sunda dan implementasinya dalam pendidikan Melalui pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan seni dan nlai budaya local dan nasional. Melalui festival, pameran, apresiasi dan lomba seni dan budaya bangsa. Melalui inventarisasi, dokumentasi dan penulisan sejarah local dan nasional Melalui penelitian dan penanaman nilai-nilai kesejarahan local dan nasional

Tata Nilai Tata Nilai Dinas meliputi input values: nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam diri setiap pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, meliputi : (1) Amanah, (2) Profesional, (3) Antusias dan bermotivasi tinggi, (4) Bertanggung jawab dan mandiri, (5) Kreatif, (6) Disiplin, (7) Peduli dan menghargai orang lain, (8) Belajar Sepanjang Hayat; Process values: nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja (Kepemimpinan dan Manajemen yang Prima) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi keunggulan, meliputi : (1) Visioner dan Berwawasan, (2) menjadi teladan, (3) memotivasi (motivating), (4) mengilhami (inspiring), (5) memberdayakan, (6) membudayakan, (7) Taat azas, (8) koordinatif dan bersinergi dalam kerja tim, (8) akuntabel; dan Output values: nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh mereka yang berkepentingan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Pemerataan dan Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu) meliputi : (1) produktif (efektif dan efisien), (2) dapat dipercaya (andal), (3) responsif dan aspiratif, (4) antisipatif dan inovatif, (5) demokratis, berkeadilan dan inklusif.



4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TUJUAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD (Formal dan Non Formal), Pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan; Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua kecamatan; Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan; Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan . Terjaminnya pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan akuntabel. Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nalai luhur budaya dan sejarah baik lokal maupun nasional:

Melalui : o Memperluas kesempatan kepada seluruh anak usia dini (usia 0-6 tahun) untuk memperoleh PAUD (Formal dan Non Formal), agar anak dapat mengembangkan potensinya sehingga memiliki kesiapan untuk mengikuti Pendidikan Dasar. o Memperluas kesempatan bagi seluruh anak usia wajib belajar (AUWB) untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Dasar (usia 7-15 tahun) yang berkeadilan agar anak dapat mengembangkan potensinya, sehingga memiliki bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kehidupan di masyarakat; o Memperluas kesempatan bagi seluruh anak usia wajib belajar (AUWB) untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Menegah (usia 16-18 tahun) yang berkeadilan, sehingga memiliki bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk memperoleh pekerjaan tingkat menengah dalam lingkungan kehidupan di masyarakat; o Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Berkelanjutan, sehingga memiliki bekal keterampilan teknis untuk memperoleh pekerjaan dalam lingkungan kehidupan di masyarakat; o Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Keaksaraan Fungsional, sehingga memiliki bekal



o

o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

pengetahuan dan keterampilan untuk dapat meningkatkan penghasilan keluarga ; Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat golongan perempuan untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Kewanitaan dan kesetaraan jender; Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh sumber-sumber informasi dan sumber belajar; Memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan wawasan dan apresiasi tentang seni-budaya daerah dan nasional yang perlu dilestarikan dan dikembangkan; Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat menumbuh-kembangkan potensi seluruh anak usia dini sehingga memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar; Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Dasar, agar dapat menanamkan dan menguatkan dasardasar pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tingkat menengah, maupun sebagai bekal hidup di masyarakat ; Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan agar dapat nguatkan sikap dan keterampilan sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat; Membebaskan seluruh masyarakat dari buta huruf latin agar dapat membaca dan menulis, sehingga mendapat kesempatan untuk mengikuti perkembangan iptek yang fungsional bagi kehidupannya; Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Kepemudaan agar seluruh masyarakat golongan pemuda dapat menumbuh-kembangkan bakat dan minat sebagai bekal kehidupan sosial, ekonomi dan politik di masyarakat; Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing penyelenggaraan seluruh Taman Bacaan Masyarakat (TBM) agar dapat menumbuh-kembangkan kebiasan membaca dan mengikuti perkembangan iptek dan informasi lainnya dalam kehidupan; Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan informal agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sederajat dengan hasil persekolahan; Memperdalam wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kesenian dan kebudayaan daerah dan nasional, sehingga dapat menumbuh-kembangkan rasa kebanggaan sebagai anggota masyarakat dan bangsanya; Meningkatkan mutu sistem perencanaan pendidikan agar pelaksanaan pendidikan memiliki pedoman dan arah yang jelas, baik bagi para pengelola dan pelaksana, maupun bagi masyarakat pengguna pendidikan dan kebudayaan dalam pencapaiannya;



o

o

o

o

o

o

o

o

o

o o o o o o

Meningkatkan mutu kinerja seluruh lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan agar dapat melaksanakan pembangunan pendidikan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggungjawab, dan target-target pencapaian hasilnya, baik secara individu maupun kelompok; Meningkatkan mutu sistem pengawasan pendidikan agar seluruh pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tidak terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan, sehingga mendapat kepercayaan dan citra yang baik di hadapan masyarakat; Meningkatkan mutu sistem penilaian pendidikan agar seluruh tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat dicapai dengan efektif, efisien dan lebih produktif; Meningkatkan mutu laporan dan pertanggung-jawaban, agar setiap penyelenggaraan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat diketahui dan dipercaya sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga mendapat kepercayaan dan citra yang baik di masyarakat; Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, agar sesuai dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik satuan program dan peruntukkannya; Meningkatkan peranserta masyarakat, dunia perusahaan, dan stakeholders pendidikan lainnya sehingga seluruh masyarakat memiliki rasa kebersamaan dalam memikul tanggungjawab sebagai bagian dari subjek pembangunan pendidikan dan kebudayaan; Meningkatkan fungsi dan peran TIK dalam penyediaan dan pemrosesan data yang cepat, akurat sehingga setiap perumusan keputusan, kebijakan dan program pendidikan dan kebudayaan lebih fektif, efisien dan produktif; Meningkatkan mutu tata-kelola SDM kependidikan dan kebudayaan serta kepegawaian daerah agar memiliki pedoman yang terarah, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman; Meningkatkan mutu tata-kelola sarana, prasarana, perlengkapan, barang, dan aset-aset pendidikan milik negara/daerah agar dapat digali, digunakan dan dimanfaatkan lebih efektif dan efisien untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah; Memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nalai luhur budaya lokal dan nasional: Untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penelitian seni dan budaya lokal dan nasional: Untuk berpartisipasi menyelenggarakan festipal, pameran, lomba kesenian, dan budya lokal dan nasional: Penelitian situs dalam kaitannnya dengan objek pariwisata: Untuk mendapatkan informasi sejarah lokal dan nasional: Untuk mendapatkan penanaman nilai-nilai kesejarahan dan semangat juang kepahlawanan.



SASARAN 1.

PAUD o APK PAUD mencapai 30 % (Seluruh anak usia dini (0-6 tahun) di pelosok pedesaan dapat mengikuti PAUD ( formal dan non formal ), baik pada TK, RA maupun pada kel Bermain, Tempat Penitipan Anak (TPA),dan satuan pendidikan sejenis. o Sebaran kelembagaan PAUD ( formal dan non formal ) berkembang dengan merata pada setiap pelosok pedesaan; o Seluruh kelembagaan PAUD ( formal dan non formal ) menerapkan sistem pembelajaran yang membangun karakter ( kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, dan toleransi serta menyayangi sesama anak ); o Sekurang kurangnya 30 % memiliki kwalifikasi S1 PAUD/ PSIKOLOGI PENDIDIKAN

2.

PENDIDIKAN DASAR

o

APK anak usia wajib belajar (7-15 tahun) mencapai 112%, sehingga dapat menamatkan pendidikan dasar baik melalui Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Diniyah Wusto (MDW), Pendidikan Kesetaraan Paket A (setara SD) dan Paket B (setara SMP) Seluruh anak putus sekolah dan anak jalanan usia wajib belajar dapat menamatkan pendidikan dasar melalui Program Paket A dan B; Seluruh anak luar biasa dapat menamatkan pendidikan pada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan SLB Autis; Sekurang-kurangnya ada 2 SMP SBI Sekurang kurangnya ada 50 SMP SSN Sekurang kurangnya ada 13 SMP yang berunggulan lokal Sekurang-kurangnya ada 13 SMP yang mengembangkan Pendidikan berbudaya lingkungan. Sekurang-kurangnya ada 25 % kecamatan telah memiliki rasio pendidikan dan perserta didik SD 1: 20 sampai 1: 28 dan SMP sampai 1: 32. Sekurang kurangnya ada 50% SMP terakreditasi A Sekurang kurangnya ada 75% SMP telah menerapkan 8 standar pendidikan dengan kategori B Sekurang-kurangnya ada 75% SMP sudah menerapkan budaya mutu Semua Pengawas dan kepala SMP mengikuti Palatihan Profesional Berkelanjutan ( PPB )

o o

o o o o o

o o o o



3.

PENDIDIKAN MENENGAH

o

APK anak usia wajib belajar (16-18 tahun) mencapai 53% sehingga dapat menamatkan pendidikan menengah, baik pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Madrasah Diniyah Ulya (MDU), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Pendidikan kesetaraan Paket C; Sekurang-kurangnya 50% lulusan SMA melanjutkan ke PT Sekurang-kurangnya 70 lulusan SMK dapat bekerja atau berwirausaha Sekurang-kurangnya 20 % SMA dan SMK bersertifikat ISO 9001;2008 Semua SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan Sekurang-kurangnya memiliki 1 busness center untuk magang siswa SMK Sekurang-kurangnya ada 1 kompetensi keahlian di SMK yang dapat menjadi asembler suku cadang. Sekurang kurangnya ada 50% SMA dan SMK terakreditasi A Sekurang kurangnya ada 75% SMA dan SMK telah menerapkan 8 standar pendidikan dengan kategori B Sekurang kurangnya 75 % SMA dan SMK sudah menerapkan budaya mutu Semua Pengawas dan kepala SMA dan SMK mengikuti Palatihan Profesional Berkelanjutan ( PPB ) Semua SMA dan SMK memiliki rasio Pendidik dan peserta didik untuk SBI/RSBI 1: 30. Sekurang-kurangnya ada 50% SMA dan SMK memiliki rasio Pendidik dan peserta didik 1: 32.

o o o o o o o o o o o o

4.

PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

o o o

Semua lembaga pendidikan non formal sudah terakreditasi; Semua lulusan Paket B dapat melanjutkan ke Paket C Sekurang-kurangnya 30 % lulusan Paket C memiliki kompetensi kecakapan hidup ( PKH) Sekurang-kurangnya 25% lembaga pelatihan dan kursus menerapkan program kecakapan hidup ( PKH ) bersertifikasi kompetesi Sekurang-kurangnya 25 % Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dapat berkembang sampai ke tingkat RW di pelosok pedesaan; Ada 2 model Pendidikan informal (homeschooling) yang dikembangkan oleh masyarakat;

o o o



o o

Sekurang kurangnya 30 % di tiap kecamatan telah mengarusutamakan kesetaraan gender dalam pendidikan; Semua penilik dan penyelenggara PKBM mengikuti Palatihan Profesional Berkelanjutan ( PPB )

5.

KEBUDAYAAN DAN SEJARAH KEPURBAKALAAN

o

Sekurang-kurangnya ada 20 % siwa TK,SD,SMP,SMA,SMK memiliki wawasan dan apresiasi terhadap seni-budaya, kesejarahan, dan kepurbakalaan daerah dan nasional; Sekurang-kurangnya ada kesenian, kebudayaan daerah, dan sejarah kepurbakalaan di tiap kecamatan dapat digali dilestarikan dan dikembangkan melalui padepokan seni budaya, musium, taman-taman budaya daerah dan nasional; Ada 10% Jumlah dan jenis kelembagaan seni-budaya dapat berkembang sampai ke pelosok pedesaan; Sekurang-kurangnya ada 10 % setiap satuan pendidikan mengembangkan seni atau budaya sesuai dengan potensi daerahnya. Seluruh padepokan seni budaya, musium, taman-taman budaya daerah dan nasional dapat berfungsi sebagai lembaga penggali, pelestari dan pengembang kesenian dan kebudayaan, sehingga seluruh nilai-nilai kebudayaan daera dapat diapresiasi dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat;

o

o o o

6.

TATAKELOLA, AKUNTABILITAS, PENCITRAAN PUBLIK

o

Semua sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sudah berbasis data dan TIK sehingga dapat lebih aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel Semua tatakelola organisasi pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada standar dan spesifikasi kinerja yang jelas dan kualifikasi tugas pokok dan fungsi setiap kelembagaan satuan organisasi dan program pendidikan dan kebudayaan: Semua tatakelola pengawasan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen, dan prosedur pengawasan administratif dan pengawasan fungsional, pengawasan internal dan pengawasan eksternal, sehingga peran para pengawas, supervisor dan auditor dapat lebih produktif dan bermutu, transparan dan akuntabel ; Semua tatakelola evaluasi pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung didasarkan pada evaluasi input, proses, produk dan dampak program pendidikan dan kebudayaan secara menyeluruh dan sesuai dengan 8 standar pendidikan, sehingga peran dan fungsi para penilai

o

o

o

TRANSPARANSI

DAN



o

o

o

o

o

o

dan asesor pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif transparan dan akuntabel ; Semua tatakelola pelaporan dan pertanggungjawaban pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen, prosedur, media pelaporan dan pertanggungjawaban setiap aktivitas penyelenggaraan program pendidikan dan kebudayaan pada setiap jenjang kelembagaan satuan organisasi dan program pendidikan dan kebudayaan, sehingga setiap sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan senantiasa dapat diterima tanpa syarat ( WTP ) Semua tatakelola penganggaran pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada standar komponen dan aktivitas biaya modal dan biaya operasional administrasi dan manajemen pada setiap jenis, jalur dan jenjang kelembagaan satuan organisasi dan program pendidikan dan kebudayaan, sehingga pembiayaan programprogram pendidikan dan kebudayaan dapat lebih efektif dan efisien ; Semua tatakelola kerjasama kemitraan antar satuan pendidikan dan kebudayaan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat lainnya dalam pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasional kerjasama kelembagaan, sehingga terjalin sistem kerjasama kelembagaan pendidikan dan kebudayaan dengan stakeholder yang lebih erat dan harmonis ; Semua tatakelola infromasi pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasional proses pengelolaan data secara komprehensif dan integratif, sehingga fungsi dan peran SIM pendidikan dan kebudayaan dapat lebih cepat, akurat dalam mendukung keputusan-keputusan strategis ; Semua tatakelola ketenagaan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasional proses pengelolaan seluruh bidang garapan kepegawaian pendidikan dan kebudayaan, baik dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional, sehingga fungsi dan peran sistem manajemen pengembangan sumber daya manusia (PSDM) pendidikan dan kebudayaan dapat lebih efektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan Semua tatakelola sarana perlengkapan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasional proses pengelolaan seluruh sarana perlengkapan dan barang-barang milik negara/daerah dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan, sehingga fungsi dan peran sistem manajemen sarana, prasarana, administrasi dan manajemen pendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah dapat lebih efektif dan efisien ;



4.3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGI Strategi program pembangunan pendidikan tahun 2011-2015 pada tingkat nasional ialah penguatan pelayanan kelembagaan. Oleh karena itu, mulai Tahun 2011 sampai Tahun 2015, pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung, diarahkan pada penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan, di samping merintis wajib belajar pendidikan menengah (Wajar Dikmen 12 tahun). Penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikan pelayanan, diharapkan akan menjadi modal dalam menyiapkan pendidikan yang bermakna bagi masyarakat, sehingga memiliki keunggulan kompetitif pada tingkat lokal dan regional, terutama dalam: (1) Penguatan pelayanan lembaga-lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan; (2) Penguatan pelayanan kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan serta sarana penunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan; (3) Penguatan pelayanan administrasi dan manajemen pembanguan pendidikan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan. (4) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan (5) partisapasi masyarakat’ KEBIJAKAN

1.

Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Pada aspek pemerataan, harus diprioritaskan pada penguatan pelayanan bagi anak usia dini, perintisan wajar dikmen 12 tahun, dan pendidikan menengah pada setiap jenis kelembagaan satuan program pendidikan, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah.

a.

Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD ( formal dan non formal ), diprioritaskan pada pemerataan pelayanan kelembagaan PAUD pada tingkat RW, melalui program: 1) Pemerataan pelayanan kelembagaan PAUD nonformal dan berbasis keagamaan (TKA , RA, Kober, dan Pos PAUD) berbasis keunggulan dalam budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan;



2) 3) 4)

b.

Pemerataan gedung/kelas dan meubeler TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, Pesantren penyelenggara TPA/Kober/ Pos PAUD berbasis keunggulan; Pemenerataan peralatan edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD berbasis keunggulan; Pemerataan guru/pengasuh /pembimbing pada kelembagaan PAUD ( formal dan non formal ) berbasis keunggulan;

Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan kelembagaan pendidikan dasar dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan pelayanan SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan anak korban narkoba, MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka menjadi lembaga pendidikan dasar terpadu berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi dasar; 2) Pemerataan pelayanan pendidikan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar secara terpadu; 3) Pemerataan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan; 4) Pemerataan peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan; 5) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; 6) Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

c.

Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:



1) 2)

3)

4) 5) 6)

2.

Pemerataan pelayanan SMK/MAK, dan atau satuan SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu yang berbasis keunggulan; Pemerataan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan dalam seni-budaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi menengah; Pemerataan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan; Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan; Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa/kecamatan berprestasi dalam perintisan wajar dikmen; Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan menengah berbasis keunggulan.

Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, harus diprioritaskan pada penguatan pelayanan dalam proses pembelajaran dan pelatihan pada setiap kelembagaan satuan program pendidikan dan kebudayaan, sehingga memiliki lebih banyak keunggulan kompetitif serta memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

a.

Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD ( formal dan non formal ) , diprioritaskan pada penguatan relevansi kurikulum pada setiap satuan program PAUD, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan relevansi kurikulum PAUD ( formal dan non formal ) berbasis iman dan taqwa, budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai kebangsaan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan alat peraga edukatif (APE) dan sarana proses belajar/bermain PAUD berbasis keunggulan; 3) Peningkatan intensitas pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan PAUD;



4) 5) 6) 7) 8)

b.

Penguatan kompetensi ketenagaan PAUD (formal dan non formal) berbasis keunggulan; Penguatan mutu proses pembelajaran PAUD (formal dan non formal) berbasis TIK; Penguatan kreativitas dan inovasi peserta didik dan guru/pembimbing pada satuan PAUD ( formal dan non formal ) berbasis keunggulan; Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan PAUD ( formal dan non formal ) berbasis keunggulan; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan PAUD ( formal dan non formal ).

Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada penguatan relevansi kurikulum pada setiap satuan program pendidikan dasar, melalui program: 1) Penguatan relevansi muatan kurikulum pendidikan dasar berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, senibudaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan sarana pendidikan dasar berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan dasar; 4) Penguatan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; 5) Penguatan penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan; 6) Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/ustadz/tuto/TLD/laboran/pustakawan pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan dasar berbasis keunggulan; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar.

c.

Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:



1) 2)

3) 4) 5)

6) 7) 8)

3.

Penguatan dan pendalaman muatan kurikulum SMK/MAK, dan atau satuan SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu unggulan; Penguatan intensitas pendayagunaan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan; Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran berbasis keunggulan; Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan menengah; Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan guru/pelatih/ ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada pendidikan menengah berbasis keunggulan; Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan; Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan menengah berbasis keunggulan; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan menengah.

Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Aspek ini masih berkenaan dengan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan, yang diharapkan telah memiliki perangkat sistem yang memadai. Dalam periode tahun 2011-2015, harus sudah diprioritaskan pada programprogram yang bersifat pengembangan dan peningkatan mutu tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

a.

Perencanaan dan Program

Kebijakan dalam perencanaan dan program, diprioritaskan pada penguatan pelayanan sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang lebih aspiratif dan partisipatif, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan rencana-rencana strategis pada setiap bidang garapan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dan kebudayaan; 3) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan perencana pendidikan dan kebudayaan;



4)

b.

Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit perencana program pendidikan dan kebudayaan.

Organisasi Pelaksanaan Program Kebijakan dalam organisasi pelaksanaan program, diprioritaskan pada peningkatan kinerja dan produktivitas pelayanan organisasi pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Standar Kinerja Individu dan Kelembagaan satuan program pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur pelaksana program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan pendidikan dan kebudayaan.

Untuk terlaksananya kebijakan tersebut dilandasi dengan misi kemendiknas 2010-2014 yang dikemas dalam “misi 5K”, Kode

Misi

M1

Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan

M2

Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan

M3

Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan

M4

Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan

M5

Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan



Gambar 2 Hubungan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program VISI Terselenggaran ya layanan prima pendidikan dalam membentuk insan kamil yang mengedepanka n nilai nilai budaya lokal dengan berorientasi global.

MISI

TUJUAN

1. Meningkatkan -Tersedianya layanan ketersediaaan, pendidikan yang keterjangkauan, bermutu untuk PAUD, kualitas, pendidikan dasar, kesetaraan, dan pendidikan menengah, Kepastian/keterj pendidikan aminan layanan berkelanjutan, seni pendidikan. budaya, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan yang berbasis data dan SIM.

STRATEGI (1) Penguatan pelayanan lembaga-lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan; (2) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan. (3) partisapasi masyarakat’ (4) Penguatan layanan lembaga pendidikan formal dan non formal (5) Penyediaan dana, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai berazaskan efektif, efisien dan berkeadilan

SASARAN 1.Terlaksananya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 2.Terlaksananya pendidikan formal dan Non Formal 3.Terlaksananya pendidikan bagi anak usia dini (PAUD) 4.Terlaksananya pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus (ABK). 5.Terlaksananya kesempatan mengikuti pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi 6.Terlaksanana peningkatan sarana

KEBIJAKAN 1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan 2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan 3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan 4. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan 5. Meningkatkan Kepastian/Keterjami nan Memperoleh Layanan Pendidikan

PROGRAM 1. Pemantapan Wajar Dikdas 9 Tahun 2. Peningkatan pendidikan menengah 3. Peningkatan Dan pembinaan pendidikan formal dan non formal. 4. Pengembangan Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) 5. Peningkatan RLS dan pengembangan Pendidikan Anak yang Berkebutuhan Khusus (ABK) 6. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan



dan prasarana pendidikan, serta sarana penunjang lainnya -Terjangkaunya (1) Penguatan layanan pendidikan pelayanan yang bermutu untuk lembaga-lembaga PAUD, pendidikan satuan program dasar, pendidikan pendidikan dan menengah, pendidikan kebudayaan; berkelanjutan, seni (2) Penguatan budaya, pengelolaan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi dan pendidikan dan manajemen kebudayaan yang pembanguan berbasis data dan SIM pendidikan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan. (3) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan (4) partisapasi masyarakat’

1. Terlaksananya program pembiayaan subsidi pemerintah 2. Terlaksananya program pengembangan Unit Sekolah Baru (USB)

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan 2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan 3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan 4. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan 5. Meningkatkan Kepastian/Keterja minan Memperoleh Layanan Pendidikan

1. Peningkatan layanan pembiayaan pendidikan 2. Pengembangan Sarana Prasarana



-Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan yang bermutu, untuk PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan berkelanjutan, seni budaya, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan yang berbasis data dan SIM

(1) Penguatan pelayanan lembaga-lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan; (2) Penguatan pelayanan kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan serta sarana penunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan; (3) Penguatan pelayanan administrasi dan manajemen pembanguan pendidikan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program

1.Terlaksananya PBM dengan pendekatan CTL dan LS berdasarkan prinsipprinsip MBS dan MBM 2.Terlaksananya Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 3.Terlaksananya pemberdayaan gugus sekolah, MGMP dan perluasan jaringan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan pendidikan 4.Terlaksananya sekolah standar nasional, skolah Berataraf Internasional dan sekolah yang mandiri

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan 2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan 3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan 4. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan 5. Meningkatkan Kepastian/Keterja minan Memperoleh Layanan Pendidikan

1. Pengembangan pelaksanaan PBM yang aktif, kreatif ,efektif, menyenangkan dan inovatif, dengan pendekatan CTL dan LS berdasarkan prinsip MBS dan MBM 2. Pengembangan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan 3. Pemberdayaan kelembagaan program pendidikan di setiap satuan pendidikan dan kebudayaan 4. Pengembangan sekolah standar nasional, sekolah bertaraf internasional dan sekolah mandiri 5. Pengayaan muatan lokal, kebudaaan daerah, pendidikan karakter dan budaya bangsa serta keagamaan.



pendidikan dan kebudayaan. (4) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan (5) partisapasi masyarakat’ -Tersedia dan (1) Penguatan terjangkaunya layanan pelayanan pendidikan lembagaberkelanjutan yang lembaga satuan berkesetaraan, program bermutu dan relevan pendidikan dan dengan kebutuhan kebudayaan; masyarakat; (2) Penguatan pelayanan kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan serta sarana penunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan; (3) Penguatan pelayanan administrasi dan

1. Terlaksananya peningkatan pemerataan fasilitas pendidikan 2. Terlaksananya pengarusutamaan kesetaraan gender 3. Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan 2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan 3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan 4. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan 5. Meningkatkan Kepastian/Keterjam inan Memperoleh Layanan Pendidikan

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 2. Peningkatan pemahaman pengarustamaan kesetaraan gender



manajemen pembanguan pendidikan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan. (4) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan (5) partisapasi

masyarakat’

-Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan . untuk PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan berkelanjutan, seni budaya, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan

(1) Penguatan pelayanan lembaga-lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan; (2) Penguatan pelayanan kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan serta

1. Terlaksananya tata kelola pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara menyeluruh sesuai dengan 8 standar naional pendidikan 2. Terlaksananya peningkatan peran serta dan kemitraan antar

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan 2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan 3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan 4. Meningkatkan

1. Pengembangan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan 2. Peningkatan peran serta dan kemitraan dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat 3. Pengembangan sistem informasi pendidikan dan kebudayaan yang



2. Mengembangkan kebudayaan yang berkarakter dari dimensi estetika, logika,

kebudayaan berbasis data dan SIM.

sarana penunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan; (3) Penguatan pelayanan administrasi dan manajemen pembanguan pendidikan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan. (4) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan (5) partisapasi masyarakat’

satuan pendidikan dan kebudayaan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat 3. Terlaksananya tata kelola sistem informasi pendidikan dan kebudayaan yang berbasis data dan SIM

Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan 5. Meningkatkan Kepastian/Keterjam inan Memperoleh Layanan Pendidikan

Tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nalai luhur budaya dan

(1) Penguatan pelayanan lembaga-lembaga satuan program pendidikan dan

1. Terlaksananya penguatan pelestarian budaya lokal 2. Terlaksananya

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan 2. Meningkatkan

berbasis data dan SIM

1. Penguatan pelestarian budaya lokal 2. Pengembangan nilai-nilai luhur



etika historika.

dan

sejarah baik lokal dan nasional untuk mempertahankan kelestarian budaya lokal dan mengembangkan budaya lokal untuk mendukung pembangunan pendidikan dan kepariwisataan

kebudayaan; (2) Penguatan pelayanan kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan serta sarana penunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan; (3) Penguatan pelayanan administrasi dan manajemen pembanguan pendidikan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan.

pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan sejarah baik lokal maupun nasional. 3. Terlaksananya peningkatan partisipasi kelembagaan seni budaya

Keterjangkauan Layanan Pendidikan 3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan 4. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan 5. Meningkatkan Kepastian/Keterjam inan Memperoleh Layanan Pendidikan

budaya dan sejarah baik lokal maupun nasional. 3. Peningkatan partisipasi kelembagaan seni budaya

(4) Perluasan dan pemerataan



3.Meningkatkan pencitraan publik melalui tatakelola, transparansi dan akuntabilitas

-Terjaminnya pengelolaan pendidikan yang bersih transfaran dan akuntabel untuk mewujudkan pencitraan yang lebih baik dalam pegelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.

akses pendidikan (5) partisapasi masyarakat’ (1) Penguatan pelayanan lembaga-lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan; (2) Penguatan pelayanan kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan serta sarana penunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dan kebudayaan; (3) Penguatan pelayanan administrasi dan manajemen pembanguan pendidikan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunan

1. Terlaksananya tata kelola penganggaran pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif dan efisien 2. Terlaksananya tata kelola ketenagaan dan sarana prasarana penunjang pendidikan dan kebudayaan yang bersih, transfaran dan akuntabel.

1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan 2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan 3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan 4. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan 5. Meningkatkan Kepastian/Keterjam inan Memperoleh Layanan Pendidikan

1. Peningkatan tatakelola sistem penganggaran pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif dan efisien 2. Pemerataan dan pengembangan kualitas ketenagaan dan sarana prasarana penunjang pendidikan dan kebudayaan yang bersih, transfaran dan akuntabel.



pendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan. (4) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan (5) partisapasi masyarakat’


Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Mengacu kepada : (1).

Agenda Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan Kabupaten Bandung 20112015, yaitu Penguatan Pelayanan dalam rangka Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Masyarakat terhadap pendidikan; Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing Pendidikan; serta Penguatan dalam Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Pendidikan yang berkualitas peningkatan mutu pendidikan dan Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung perlu dilakukan dengan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan dorongan guna memberikan kesatuan pandangan dalam merealisasikan pembangunan pendidikan periode 2006-2010.

(2)

Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tanggal 15 Mei 2006, tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan menurut urusan Pemerintahan Daerah. Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bandung Tahun 2011-

2015, dilaksanakan melalui 17 Program, terdiri atas 11 program pada fungsi pendidikan dan 6. program pada fungsi pelayanan setiap SKPD. Program pada fungsi pendidikan adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal , Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. Enam program pada fungsi pelayanan setiap SKPD, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,



Program Peningkatan disiplin Aparatur, Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kondisi umum pendidikan dan kebudayaan saat ini dan yang diharapkan tercapai pada tahun 2015 melalui program dan kegiatan pembangunan dapat terlihat dari Agenda Pembangunan sbb: Gambar 3

AGENDA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2015

No

A.

Misi

Sasaran Tahun 2025

Tujuan

Agenda Tahun 2011-2015 (Penguatan Pelayanan) Kebijakan

Program

Pemerataan pelayanan kelembagaan PAUD pada tingkat RW;

Pemerataan pelayanan kelembagaan PAUD nonformal dan berbasis keagamaan (TKA , RA, Kober, dan Pos PAUD) berbasis keunggulan dalam budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan

PEMERATAAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN PENDIDIKAN

A.1 Menumbuh-kembangkan . potensi dasar keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan sejak usia dini;

Memperluas kesempatan kepada seluruh anak usia dini (usia 0-6 tahun) untuk memperoleh PAUD, agar anak dapat mengembangkan potensinya sehingga memiliki kesiapan untuk mengikuti Pendidikan Dasar.

Seluruh anak usia dini (0-6 tahun) di pelosok pedesaan dapat mengikuti PAUD, baik pada Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak AlQur’an (TKA) Roudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (Kober), Pos PAUD (PAUD terintegrasi dengan POSYANDU);

Pemerataan gedung/kelas dan meubeler TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, Pesantren penyelenggara TPA/Kober/ Pos PAUD berbasis keunggulan;

Sebaran kelembagaan PAUD berkembang dengan merata pada setiap pelosok pedesaan;

Pemenerataan peralatan edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD berbasis keunggulan;

Jumlah dan sebaran kelembagaan PAUD Terpadu berbasis keunggulan bertaraf internasional berkembang sampai ke pelosok pedesaan;

Pemerataan guru/pengasuh /pembimbing pada kelembagaan PAUD berbasis keunggulan; Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan PAUD;

2.

Menumbuh-kembangkan potensi dasar keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan dasar;

Memperluas kesempatan bagi seluruh anak usia wajib belajar (AUWB) untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Dasar (usia 7-15 tahun) yang berkeadilan agar anak dapat mengembangkan potensinya, sehingga memiliki bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke

Seluruh anak usia wajib belajar (7-15 tahun) dapat menamatkan pendidikan dasar baik melalui Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Diniyah Wusto (MDW), Pendidikan Kesetaraan

Pemerataan pelayanan kelembagaan pendidikan dasar dalam rangka merintis wajib belajar 12 tahun;

Pemerataan pelayanan SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLBSMPLB satu atap, pusat pendidikan anak korban narkoba, MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka menjadi lembaga pendidikan dasar terpadu berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi



No

Misi

Tujuan jenjang yang lebih tinggi atau kehidupan di masyarakat;

Sasaran Tahun 2025


Paket A (setara SD) dan Paket B (setara SMP)

Program dasar;

Seluruh anak putus sekolah dan anak jalanan usia wajib belajar dapat menamatkan pendidikan dasar melalui Program Paket A dan B;

Pemerataan pelayanan pendidikan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar secara terpadu;

Seluruh anak luar biasa dapat menamatkan pendidikan pada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan SLB Autis;

Pemerataan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan

Seluruh anak korban narkoba usia wajib belajar dapat menamatkan pendidikan dasar pada pusat-pusat rehabilitasi yang menyelenggarakan pendidikan dasar;

Pemerataan peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan;

Jumlah dan sebaran kelembagaan pendidikan dasar terpadu berbasis keunggulan bertaraf internasional berkembang dengan merata sampai ke tingkat pedesaan;

Pemerataan guru/pelatih/ ustadz/tutor/ pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam perintisan wajar dikmen; Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.;

3.

Menumbuh-kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan menengah;

Memperluas kesempatan bagi seluruh anak usia wajib belajar (AUWB) untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Menegah (usia 16-18 tahun) yang berkeadilan, sehingga memiliki bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk memperoleh pekerjaan tingkat

Seluruh anak usia wajib belajar (16-18 tahun) dapat menamatkan pendidikan menengah, baik pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Madrasah Diniyah Ulya (MDU), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)

Pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun.

Pemerataan pelayanan SMK/MAK, dan atau satuan SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu yang berbasis keunggulan; Pemerataan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara



No

Misi

Tujuan menengah dalam lingkungan kehidupan di masyarakat;

Sasaran Tahun 2025


Pendidikan kesetaraan Paket C;

Program pendidikan menengah) berbasis keunggulan dalam seni-budaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi menengah;

Jumlah dan sebaran kelembagaan pendidikan menengah umum dan kejuruan berkembang dengan seimbang sesuai dengan tuntutan masyarakat;

Pemerataan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan;

Jumlah dan sebaran kelembagaan pendidikan menengah terpadu berbasis keunggulan bertaraf internasional dapat berkembang sampai ke tingkat kecamatan.

Pemerataan guru/pelatih/ ustadz/tutor/ pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan; Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam perintisan wajar dikmen; Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan layanan pendidikan menengah berbasis keunggulan;

4.

5.

Menumbuh-kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan tinggi;

Menumbuh-kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan berkelanjutan;

Memperluas kesempatan bagi seluruh anak lulusan pendidikan menengah untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Tinggi, sehingga memiliki kemampuan profesional dalam kehidupan masyarakat;

Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Berkelanjutan, sehingga memiliki bekal keterampilan teknis untuk memperoleh pekerjaan dalam lingkungan kehidupan di masyarakat;

Lulusan pendidikan menengah memiliki akses lebih mudah untuk mengikuti pendidikan tinggi, baik pada kelembagaan pendidikan tinggi lokal regional; Masyarakat dapat mengembangkan perguruan tinggi yang memiliki keunggulan keahlian sesuai dengan tuntutan masyarakat;

Masyarakat dapat meningkatkan keterampilan melalui Pendidikan Berkelanjutan; Jumlah Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha/ KBU), Magang, dan kursuskursus/pelatihan dan bimbingan belajar dapat

Pemerataan dan perluasan pelayanan kelembagaan pendidikan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung;

Memfasilitasi masyarakat dalam pendirian kelembagaan satuan pendidikan tinggi ke arah pengembangan pendidikan berbasis keunggulan dalam seniudaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur;

Pemerataan pelayanan program pendidikan berkelanjutan , bagi masyarakat;

Pemerataan kelompokkelompok sasaran program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan dalam seniudaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar/menengah;

Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak lulusan pendidikan menengah yang berprestasi untuk medapatkan layanan pendidikan tinggi;



No

Misi

Tujuan

Sasaran Tahun 2025


berkembang merata sampai ke tingkat pedesaan.

Program Pemerataan peralatan workshop, dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan; Pemerataan tutor/pelatih/ fasilitator dan TLD pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan;

6.

Menumbuh-kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan keaksaraan fungsional;

Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Keaksaraan Fungsional, sehingga memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan untuk dapat meningkatkan penghasilan keluarga ;

Seluruh masyarakat usia dewasa yang masih buta huruf dapat mengikuti Pendidikan keaksaraan;

7.

Menumbuh-kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan kepemudaan;

Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat golongan pemuda untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Kepemudaan, sehingga dapat mengembangkan bakat, minat, kreativitas dan inovasi sebagai kader pembangunan dalam bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik;

Seluruh masyarakat golongan pemuda dapat mengikuti Pendidikan kepemudaan, baik di lingkungan sekolah formal maupun nonformal;

8.

Menumbuh-kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender;

Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat golongan perempuan untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Kewanitaan dan kesetaraan jender;

Organisasi-organisasi kepemudaan (seperti OSIS, PMR, Kepramukaan, keprajuritan, kelompokkelompok pemuda sebaya, pertukaran remaja/pemuda, karang taruna/taruna karya, ikatan remaja/pemuda mesjid, dan kader pemuda penggerak/fasilitator pembangunan), dan lainnya yang sejenis) dapat berkembang sampai ke tingkat pedesaan; Seluruh kaum perembuan/wanita memiliki akses yang lebih mudah untuk mengikuti pendidikan kewanitaan, sehingga memiliki tingkat pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki; Jumlah dan jenis layan program pendidikan kewanitaan (Kelompokkelompok pemberdayaan wanita, kelompok wanita usaha, kelompok wanita kader pembangunan, dan pendidikan kewanitaan lain sejenis) dapat

Pemerataan pelayanan program pendidikan kepemudaan yang komprehensif ;

Pemerataan aktivitas kelompok-kelompok kepemudaan berbasis keunggulan dalam seniudaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar, serta nilai-nilai kebangsaan Pemerataan sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar generasi pada satuan program kepemudaan berbasis keunggulan; Pemerataan pembina/ pelatih/fasilitator pada program kepemudaanl berbasis keunggulan;

Pemerataan pelayanan program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender sampai ke tingkat RW pada setiap pedesaan;

Pemerataan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan wanita dan kesetaraan jender secara terpadu pada satuan pendidikan formal maupun nonformal berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta nilai-nilai kebangsaan; Pemerataan sarana peralatan, sumber belajar/ berlatih, media dan saluran komunikasi antar kelompok kewanitaan berbasis



No

Misi

Tujuan

Sasaran Tahun 2025


berkembang dengan merata sampai ke tingkat pedesaan;

9.

Menumbuh-kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasan TBM dan Perpustakaan Masyarakat;

Memperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh sumber-sumber informasi dan sumber belajar;

Masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber informasi dan sumber belajar melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakat;

Program keunggulan; Pemerataan pembina/ fasilitator dan TLD pada satuan program kewanitaan berbasis keunggulan;

Pemerataan pelayanan TBM dan Perpustakaan Masyarakat pada tingkat pedesaan;

Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakat dapat berkembang sampai ke tingkat RW di pelosok pedesaan;

Pemerataan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; Pemerataan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; Pemerataan pustakawan bagi TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan;

10.

Membina keimanan, ketaqwaan dan kemandirian masyarakat melalui pendidikan keluarga;

Memberikan fasilitasi kepada seluruh masyarakat agar supaya memahami tentang eksistensi pendidikan informal

Masyarakat dapat mehamami tentang eksistensi Pendidikan informal (homeschooling);

Fasilitasi dan pendampingan penyelenggara-an pendidikan informal;

11.

Menumbuh-kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pengem-bangan seni-budaya daerah dan nasional;

Memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan wawasan dan apresiasi tentang seni-budaya daerah dan nasional yang perlu dilestarikan dan dikembangkan;

Masyarakat memiliki wawasan dan apresiasi terhadap seni-budaya daerah dan nasional;

Pemerataan pelayanan program pengembang ankesenian dan kebudayaan sampai ke tingkat pedesaan;

Kesenian dan kebudayaan daerah dapat digali dilestarikan dan dikembangkan melalui padepokan seni budaya, musium, taman-taman budaya daerah dan nasional;

PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING

B.1

Meningkatkan potensi dasar kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan anak usia dini;

Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat menumbuh-kembangkan potensi seluruh anak usia dini sehingga memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar;

Seluruh program layanan pendidikan pada Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak AlQur’an (TKA), Roudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (Kober), Pos PAUD, dapat menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan, sehingga anak usia dini memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar;

Peningkatan jumlah gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih dan media pentas senibudaya daerah berbasis keunggulan; Peningkatan jumlah pembina/pelatih/fasilitato r dan pengembang senibudaya dan kebudayaan berbasis keunggulan;

Jumlah dan jenis kelembagaan senibudaya dapat berkembang sampai ke pelosok pedesaan; B.

Pemerataan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan kesenian dan kebudayaan daerah berbasis keunggulan;

Penguatan relevansi kurikulum pada setiap satuan program PAUD;

Program layanan pada

Penguatan relevansi kurikulum PAUD berbasis iman dan taqwa, budipekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai kebangsaan; Penguatan intensitas pendayagunaan alat peraga edukatif (APE) dan sarana proses belajar/bermain PAUD berbasis keunggulan; Peningkatan intensitas pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan PAUD; Penguatan kualifikasi,



No

Misi

Tujuan

Sasaran Tahun 2025


kelembagaan PAUD Terpadu berbasis keunggulan memiliki kemampuan untuk bersaing pada tingkat internasional;

Program kompetensi dan kapasitas kemampuan ketenagaan PAUD berbasis keunggulan; Penguatan mutu proses pembelajaran PAUD berbasis TIK; Penguatan kreativitas dan inovasi peserta didik dan guru/pembimbing pada satuan PAUD berbasis keunggulan; Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan PAUD berbasis keunggulan; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan PAUD;

2.

Meningkatkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan dasar;

Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Dasar, agar dapat menanamkan dan menguatkan dasar-dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tingkat menengah, maupun sebagai bekal hidup di masyarakat ;

Seluruh program pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Diniyah Wusto (MDW), Pendidikan Kesetaraan Paket A (setara SD) dan Paket B (setara SMP); Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan sekolah bagi anak korban narkoba dan anak berkebutuhan khusus, sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lulusannya memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tingkat menengah, maupun sebagai bekal hidup di masyarakat ;

Penguatan relevansi kurikulum pada setiap satuan program pendidikan dasar;

Seluruh kelembagaan satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan memiliki kemampuan untuk dapat bersaing pada tingkat internasional, sehingga lulusannya dapat melanjutkan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan bertaraf

Penguatan relevansi muatan kurikulum pendidikan dasar berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, senibudaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan; Penguatan intensitas pendayagunaan sarana pendidikan dasar berbasis keunggulan; Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan dasar; Penguatan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/ tutor/ pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; Penguatan penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan; Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/ustadz/tuto/TLD /laboran/pustakawan pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; Penyediaan biaya operasional peningkatan



No

Misi

Tujuan

Sasaran Tahun 2025


internasional;

Program mutu manajemen kelembagaan pendidikan dasar berbasis keunggulan; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar;

3.

Meningkatkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan menengah;

Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Menengah agar dapat menumbuhkembangkan dan menguatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tingkat tinggi, maupun sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat;

Seluruh program yang diselenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Madrasah Diniyah Ulya (MDU), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Pendidikan kesetaraan Paket C sangat selevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lulusannya memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat;

Penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah;

Seluruh kelembagaan pendidikan menengah berbasis keunggulan memiliki kemampuan untuk bersaing pada tingkat internasional, sehingga lulusannya banyak melanjutkan ke pendidikan tinggi bertaraf internasional, dan banyak bekerja pada lembaga-lembaga perusahaan bertaraf internasional;

Penguatan dan pendalaman muatan kurikulum SMK/MAK, dan atau satuan SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu unggulan; Penguatan intensitas pendayagunaan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan; Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan; Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan menengah; Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan guru/pelatih/ ustadz/tutor/ pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan; Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan; Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan menengah berbasis



No

Misi

Tujuan

Sasaran Tahun 2025


Program keunggulan; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan menengah;

4.

Menumbuh-kembangkan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui peningkatan daya saing pendidikan tinggi;

Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyeleggaraan Pendidikan Tinggi yang berdomisili di Kabupaten Bandung agar dapat memberikan manfaat yang berarti dalam meningkatkan mutu tingkat pendidikan tinggi masyarakat.

Seluruh kelembagaan pendidikan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung memberikan sumbangan yang signifikan dalam meningkatkan mutu tingkat pendidikan masyarakat.

Fasilitasi terhadap kelembagaan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung untuk melakukan kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi standar nasional maupun bertaraf internasional, melalui pengembang an program

Bantuan operasional manajemen pengembangan mutu pelayanan pendidikan;

Penguatan relevansi muatan kurikulum program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan;

Penguatan relevansi muatan kurikulum program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan;

Bantuan operasional manajemen peningkatan mutu SDM;

schoolsisters. 5.

Meningkatkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan berkelanjutan;

Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan agar dapat nguatkan sikap dan keterampilan sebagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat;

Seluruh program Pendidikan Berkelanjutan pada Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha/KBU), Magang , dan Kursuskursus/ pelatihan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lulusannya dapat bekerja baik pada sektor formal maupun informal; Seluruh program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan memiliki kemampuan untuk bersaing pada tingkat internasional, sehingga lulusannya dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan multinasional;

Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan; Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan berkenajutan; Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pelatih/tutor/ pamong belajar, TLD, dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan; Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar warga belajar dan tuto/pelatih/TLD pada satuan program pendidikan berkelanjutan; Penyediaan biaya operasional peningkatan



No

Misi

Tujuan

Sasaran Tahun 2025


Program mutu manajemen kelembagaan pendidikan berkenaljutan berbasis keunggulan; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan berkelanjutan;

6.

Meningkatkan kecerdasan, keterampilan, kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu dan relvansi pendidikan keaksaraan;

Membebaskan seluruh masyarakat dari buta huruf latin agar dapat membaca dan menulis, sehingga mendapat kesempatan untuk mengikuti perkembangan iptek yang fungsional bagi kehidupannya;

Seluruh program pendidikan keaksaraan fungsional bagi kelompok masyarakat usia dewasa sangat relevan dengan kebutuhan, sehingga lulusannya memiliki pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam meningkatkan penghasilan keluarganya (income

generating). 7.

Meningkatkan kecerdasan, keterampilan, kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu dan relvansi pendidikan kepemudaan;

Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Kepemudaan agar seluruh masyarakat golongan pemuda dapat menumbuh-kembangkan bakat dan minat sebagai bekal kehidupan sosial, ekonomi dan politik di masyarakat;

Seluruh program Pendidikan kepemudaan (OSIS, PMR, Kepramukaan, keprajuritan, kelompokkelompok pemuda sebaya, pertukaran remaja/pemuda, karang taruna/taruna karya, ikatan remaja/pemuda mesjid, dan kader pemuda penggerak/fasilitator pembangunan), sangat relevan dengan kebutuhan, sehingga lulusannya memiliki kemampuan untuk berkiprah dalam dunia sosial, ekonomi dan politik lokal, regional, nasional maupun internasional;

Penguatan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kepemudaan;

Penguatan relevansi muatan kurikulum program kepemudaan berbasis keunggulan; Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kepemudaan berbasis keunggulan; Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan kepemudaan unggulan; Penguatan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan berbasis keunggulan; Penguatan kreativitas/ inovasi pemuda dan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan; Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen pendidikan kepemudaan berbasis keunggulan; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kepemudaan;

8.

Meningkatkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan

Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing penyelenggaraan seluruh Pendidikan Kewanitaan agar dapat

Seluruh program Pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender (kelompok-kelompok pemberdayaan wanita,

Penguatan relevansi muatan kurikulum program

Penguatan relevansi muatan kurikulum program kewanitaan dan kesetaraan jender berbasis keunggulan;



No

Misi ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender;

Tujuan memberdayakan potensi, bakat dan minat kaum wanita/perempuan memiliki kesetaraan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di masyarakat;

Sasaran Tahun 2025 kelompok wanita usaha, kelompok wanita kader pembangunan, dan pendidikan kewanitaan lainnya yang sejenis) sangat relevan dengan kebutuhan, sehingga lulusannya memiliki kesetaraan dengan kaum pria dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik lokal, regional, nasional, maupun internasional;

Agenda Tahun 2011-2015 (Penguatan Pelayanan) Kebijakan pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender;

Program Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kewanitaan berbasis keunggulan; Peningkatan kemampuan dan intensitas pemelihara-an sarana perlengkapan pendidikan kewanitaan; Penguatan kompetensi fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan berbasis keunggulan; Penguatan kreativitas/ inovasi wanita dan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan; Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen pendidikan kewanitaan berbasis keunggulan; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kewanitaan;

9.

Meningkatkan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat;

Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing penyelenggaraan seluruh Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakat agar dapat menumbuh-kembangkan kebiasan membaca dan mengikuti perkembangan iptek dan informasi lainnya dalam kehidupan;

Seluruh Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakat sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaannya betulbetul dapat meningkatkan minat baca, pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat;

Penguatan pelayanan TBM dan Perpustakaan Masyarakat bagi aktivitas kehidupan masyarakat pedesaan;

Penguatan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; Penguatan intensitas pemeliharaan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pustakawan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan; Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar pustakawan TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada TBM dan Perpustakaan



No

Misi

Tujuan

Sasaran Tahun 2025


Program Masyarakat;

10.

Meningkatkan kecerdasar, kreativitas dan kemandirian masyarakat melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan keluarga;

Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan informal agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sederajat dengan hasil persekolahan;

Seluruh masyarakat dapat memahami tentang eksistensi pendidikan keluarga, sehingga keluargakeluarga penyelenggara homeschooling dapat menghasilkan lulusan yang setara dengan pendidikan formal;

Pengembangan sistem evaluasi penyeleng-garaan pendidikan informal;

11.

Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pengem-bangan mutu seni-budaya daerah dan nasional;

Memperdalam wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kesenian dan kebudayaan daerah dan nasional, sehingga dapat menumbuh-kembangkan rasa kebanggaan sebagai anggota masyarakat dan bangsanya;

Seluruh padepokan seni budaya, musium, taman-taman budaya daerah dan nasional dapat berfungsi sebagai lembaga penggali, pelestari dan pengembang kesenian dan kebudayaan, sehingga seluruh nilainilai kebudayaan daera dapat diapresiasi dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat;

Penguatan wawasan dan apresiasi tentang nilainilai seni budaya unggulan daerahnya;

Penguatan aktivitas pemberdayaan kesenian dan kebudayaan daerah berbasis keunggulan; Penguatan mutu gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih serta media pentas senibudaya daerah berbasis keunggulan; Penguatan regulasi media pentas seni-budaya unggulan daerah Penguatan kompetensi dan kemampuan pembina/pelatih/fasilitato r dan pengembang kesenian dan kebudayaan berbasis keunggulan; Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pengembang seni-budaya daerah berbasis keunggulan; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada kelembagaan penggali, pemelihara dan pelestari, serta pengembang senibudaya daerah;

C.

TATAKELOLA, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK

C.1 Meningkatkan mutu . keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem perencanaan pendidikan dan kebudayaan;

Meningkatkan mutu sistem perencanaan pendidikan agar pelaksanaan pendidikan memiliki pedoman dan arah yang jelas, baik bagi para pengelola dan pelaksana, maupun bagi masyarakat pengguna pendidikan dan kebudayaan dalam pencapaiannya;

Tatakelola perencanaan dan program pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan dengan efektif berdasar-kan prinsip, struktur, bidang garapan, pendekatan, metodologi, prosedur dan media komunikasi dan sosialisasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan, sehingga fungsi dan peran sistem perencanaan

Penguatan pelayanan sistem perencanaan pembanguna n pendidikan dan kebudayaan yang lebih aspiratif dan partisipatif;

Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan dan kebudayaan; Penguatan rencanarencana strategis pada setiap bidang garapan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dan kebudayaan; Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan perencana pendidikan dan kebudayaan;



No

Misi

Tujuan

Sasaran Tahun 2025


pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat lebih aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel. 2.

Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik kinerja kelembagaan pendidikan dan kebudayaan;

Meningkatkan mutu kinerja seluruh lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan agar dapat melaksanakan pembangunan pendidikan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggungjawab, dan target-target pencapaian hasilnya, baik secara individu maupun kelompok;

Tatakelola organisasi pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada standar dan spesifikasi kinerja yang jelas dan kualifikasi tugas pokok dan fungsi setiap kelembagaan satuan organisasi dan program pendidikan dan kebudayaan.

Program Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit perencana program pendidikan dan kebudayaan;

Peningkatan kinerja dan produktivitas pelayanan organisasi pendidikan dan kebudayaan;

Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Standar Kinerja Individu dan Kelembagaan satuan program pendidikan dan kebudayaan;

Penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur pelaksana program pendidikan dan kebudayaan; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan pendidikan dan kebudayaan;

3.

4.

Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem pengawasan pendidikan dan kebudayaan;

Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem penilaian pendidikan dan kebudayaan;

Meningkatkan mutu sistem pengawasan pendidikan agar seluruh pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tidak terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan, sehingga mendapat kepercayaan dan citra yang baik di hadapan masyarakat;

Meningkatkan mutu sistem penilaian pendidikan agar seluruh tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat dicapai dengan efektif, efisien dan lebih produktif;

Tatakelola pengawasan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen, dan prosedur pengawasan administratif dan pengawasan fungsional, pengawasan internal dan pengawasan eksternal, sehingga peran para pengawas, supervisor dan auditor dapat lebih produktif dan bermutu, transparan dan akuntabel.

Peningkatan efektivitas dan produktivitas sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan dan kebudayaan;

Tatakelola evaluasi pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung didasarkan pada evaluasi input, proses, produk dan dampak program pendidikan dan kebudayaan secara menyeluruh, sehingga peran dan fungsi para penilai dan asesor pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif transparan dan akuntabel.

Peningkatan efektivitas dan produktivitas sistem penilaian pembanguna n pendidikan dan kebudayaan;

Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan;

Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pengawas program pendidikan dan kebudayaan; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan dan kebudayaan; Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian program pendidikan dan kebudayaan;

Penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur penilaian programprogram pendidikan dan kebudayaan; Peningkatan



No

Misi

Tujuan

Sasaran Tahun 2025


Program kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan dan kebudayaan;

5.

6.

7.

Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban pendidikan dan kebudayaan;

Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem penganggaran pendidikan dan kebudayaan;

Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem kerjasama dengan masyarakat pendidikan dan kebudayaan.

Meningkatkan mutu laporan dan pertanggungjawaban, agar setiap penyelenggaraan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat diketahui dan dipercaya sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga mendapat kepercayaan dan citra yang baik di masyarakat;

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, agar sesuai dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik satuan program dan peruntukkannya;

Meningkatkan peranserta masyarakat, dunia perusahaan, dan stakeholders pendidikan lainnya sehingga seluruh masyarakat memiliki rasa kebersamaan dalam memikul tanggungjawab sebagai bagian dari subjek pembangunan pendidikan dan kebudayaan;

Tatakelola pelaporan dan pertanggungjawaban pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen, prosedur, media pelaporan dan pertanggungjawaban setiap aktivitas penyelenggaraan program pendidikan dan kebudayaan pada setiap jenjang kelembagaan satuan organisasi dan program pendidikan dan kebudayaan, sehingga setiap sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan senantiasa dapat diterima tanpa syarat.

Peningkatan pelayanan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pembanguna n pendidikan dan kebudayaan.

Tatakelola penganggaran pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada standar komponen dan aktivitas biaya modal dan biaya operasional administrasi dan manajemen pada setiap jenis, jalur dan jenjang kelembagaan satuan organisasi dan program pendidikan dan kebudayaan, sehingga pembiayaan programprogram pendidikan dan kebudayaan dapat lebih efektif dan efisien.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi pendayaguna -an anggaran biaya pendidikan dan kebudayaan;

Tatakelola kerjasama kemitraan antar satuan pendidikan dan kebudayaan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat lainnya dalam pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasional kerjasama kelembagaan, sehingga terjalin sistem kerjasama kelembagaan pendidikan dan kebudayaan dengan

Peningkatan peranserta masyarakat, dunia usaha, dan stakeholders pendidikan pembanguna n pendidikan dan kebudayaan

Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang POS pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan;

Penguatan kualifikasi, kompetensi tenaga penyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan. Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggung-jawaban

Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan dan kebudayaan;

Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran dan kebudayaan Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan dan kebudayaan; Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang POS kerjasama kelembagaan dengan stakeholders

Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan tenaga hubungan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan masyarakat;



No

Misi

Tujuan

Sasaran Tahun 2025


Program

stakeholder yang lebih erat dan harmonis. 8.

9.

10.

Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik SIM pendidikan dan kebudayaan.

Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem manajemen SDM.

Meningkatkan mutu keimanan, ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakat melalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistem pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Meningkatkan fungsi dan peran TIK dalam penyediaan dan pemrosesan data yang cepat, akurat sehingga setiap perumusan keputusan, kebijakan dan program pendidikan dan kebudayaan lebih fektif, efisien dan produktif;

Meningkatkan mutu tatakelola SDM kependidikan dan kebudayaan serta kepegawaian daerah agar memiliki pedoman yang terarah, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman;

Meningkatkan mutu tatakelola sarana, prasarana, perlengkapan, barang, dan aset-aset pendidikan milik negara/daerah agar dapat digali, digunakan dan dimanfaatkan lebih efektif dan efisien untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah;

Tatakelola infromasi pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasional proses pengelolaan data secara komprehensif dan integratif, sehingga fungsi dan peran SIM pendidikan dan kebudayaan dapat lebih cepat, akurat dalam mendukung keputusankeputusan strategis.

Peningkatan efektivitas dan produktivitas Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP) pendidikan dan kebudayaan

Tatakelola ketenagaan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasional proses pengelolaan seluruh bidang garapan kepegawaian pendidikan dan kebudayaan, baik dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional, sehingga fungsi dan peran sistem manajemen pengembangan sumber daya manusia (PSDM) pendidikan dan kebudayaan dapat lebih efektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Peningkatan efektivitas dan produktivitas Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan.

Tatakelola sarana perlengkapan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasional proses pengelolaan seluruh sarana perlengkapan dan barang-barang milik negara/daerah dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan, sehingga fungsi dan peran sistem manajemen sarana prasarana administrasi dan manajemen pendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah dapat lebih efektif dan efisien.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung operasional administrasi dan manajemen pembanguna n pendidikan dan kebudayaan

Penguatan fungsi dan peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan berbasis TIK Penguatan intensitas pemeliharaan sarana TIK Pendidikan dan kebudayaan Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga bidang SIM dan TIK ; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit SIM dan pemrosesan data; Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Grand Design Manajemen SDM pendidikan dan kebudayaan.

Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga bidang Manajemen SDM dikbud; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pengelola kepegawaian;

Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang POS manajemen sarana milik negara/daerah;

Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga administrasi sarana pendidikan dan kebudayaan; Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah;



Berkaitan dengan Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tanggal 15 Mei 2006, tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan menurut urusan Pemerintahan Daerah, makadapat disesuaikan sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran

Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini



Apresiasi bunda PAUD dan Gugus PAUD Manajemen Gugus inti, Imbas dan PKG PAUD Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan sarana dan prasarana bermain Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan perpustakaan sekolah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD Pengadaan meubelair sekolah Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah SD Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah Pelatihan kompetensi siswa berprestasi SMP Pembinaan SMP terbuka Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD dan SMP Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD Penyelenggraan paket A setara SD Penyelenggraan paket B setara SMP Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Penyediaan dana pengembangan sekolah dalam memenuhi SNP SMP Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa bidang sejarah dan purbakala Pembinaan sekolah model SD Ujian nasional SD, pembinaan gugus dan perpustakaan, bantuan siswa miskin dan bimtek pelajaran muatan lokal bahasa sunda Rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan alat pendidikan SMP Pengadaan sarana air bersih dan sannitasi Pengadaan meubelair sekolah SMP Pengadaan Tanah SD dan SMP Rehabillitasi sedang/berat taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir SMP Festival lomba seni dan olimpiade olah raga siswa Nasional Penyelenggaraan Pendidikan Ekstrakurikuler Pengadaan buku dan alat tulis siswa Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP Penggadaan Ruang Perpustakaan Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD (DAK) Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP (DAK) Pembangunan Laboratorium IPA SMP Sosialisasi Kurikulum 2013 Pengadaan Buku Pengayaan dan Referensi SD Pengadaan Tanah SMP



Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang Pendidikan Dasar

Program Pendidikan Menengah Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pemb. Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir SMA/SMK Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan Meubeler Sekolah Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi Ringan dan berat ruang kelas sekolah Rehabiitasi sedang/berat perpustakaan sekolah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu SMA/SMK (Rintisan wajar 12 tahun) Penyelenggaraan Paket C setara SMA Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMA/SMK Penyelenggaraan akreditasi Sekolah menengah Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah (lomba/olympiade) Pembinaan Anggota Paskibra Pembangunan Ruang Kelas Sekolah bagi SMKN Penyediaan Dana untuk Pengembangan SMA/SMK Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMA/SMK (DAK) Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SMA dan SMK BOS SMA/SMK Pembinaan Vokasional SMA/SMK Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMK (DAK) Pembinaan Anggota Paskibra Pengadaan peralatan laboratorium Kimia, Fisika, Biologi SMA Pengadaan Alat Peraga IPA SMA ( Luncuran) Pengadaan Alat Peraga IPA SMK ( Luncuran) Pengadaan Tanah SMA/SMK Program Pendidikan Non Formal Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pengembangan kebijakan pendidikan non formal Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal Perencanaan dan penyusunan pendidikan non formal Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Kegiatan Program Percontohan PAUDNI di UPTD SKB Kab. Bandung Pengembangan Kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan Inklusif



Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik SD Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD Pengembangan manajemen guru dan kepala sekolah SMP Lesson Study SMP Pelaksanaan sertifikasi pendidikan SMA/SMK Pelaksanaan sertifikasi pendidikan SMP Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SD Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SMP Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SMA/SMK Seleksi Kepala, Pengawas dan Guru Berprestasi SMA/SMK Lesson Study SMA Bimtek Calon Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK Diklat kepala Tata Usaha SMP/SMA/SMK Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan (Evaluasi dan Pelaporan) Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan (Data) Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan (Informasi) Sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan Survey/Pendataan/Penilaian Kondisi fisik sarana dan prasarana SD Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya Pengembangan sarana kebudayaan Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pengembangan nilai dan geografi sejarah Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala Pendukungan Kebijakan Sejarah dan Purbakala Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala



Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Fasilitas alat seni Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Festival Pagelaran Seni Tradisional Gelar Budaya Daerah


Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra ini. Sistem ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2011-2015 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksakan melalui kegiatan dan/atau program pendidikan dan kebudayaan setiap tahun berjalan disetiap satuan, jenjang, jenis dan jalur pendidikan . A. Prinsip Pelaksanaan. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasrkan prinsip-prinsip : (1) Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (3) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan); (4) pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal; (5) Komprehensif; (6) pelaksanaannya dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat; (7) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (8) berbasis indikator kinerja; (8) efektif dan efisien. B. Mekanisme Pelaksanaan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh unit utama di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi Sekretariat, Bidang, Seksi/Subag, UPTD TK/SD, UPTD SMP, UPTD SMA/SMK, dan Unit Teknis Pendidikan. C.

Indikator Kinerja Pendidikan dan Kebudayaan Indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam pemantauan dan evaluasi atau

pengukuran kinerja organisasi ini meliputi : 1.

Indikator masukan, antara lain mencakup kurikulum, siswa, dana, sarana dan prasarana belajar, data dan informasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, gedung sekolah, kelompok belajar, sumber belajar, motivasi belajar, kesiapan anak (fisik dan mental) dalam belajar, kebijakan dan peraturan serta perundangundangan yang berlaku.

149



2.

Indikaror proses, antara lain mencakup lama waktu belajar, kesempatan mengikuti pendidikan, jumlah yang putus sekolah, efektivitas

pembelajaran,

mutu proses pembelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan. 3.

Indikator keluaran, antara lain mencakup jumlah siswa yang lulus atau naik kelas, nilai rata-rata ujian, mutu lulusan yang naik kelas, dan jumlah siswa yang menyelesaikan pembelajaran/naik kelas berdasarkan jenis kelamin.

4.

Indikator dampak, yang antara lain berupa kemampuan/jumlah siswa yang melanjutkan sekolah, jumlah siswa yang bisa bekerja/mandiri, jumlah angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan, dan pengaruh para lulusan terhadap mutu angkatan kerja/lingkungan sosial, pran serta siswa dalam pembangunan lingkungan dan

pengaruh atau pmeran lulusan pendidikan dan pelatihan

terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Indikator kinerja yang diukur dalam pemantauan dan evaluasi yang menjadi indikator kunci parioritas untuk mengukur keberhadilan dalam mencapai target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bandung Tahun 2011-2015, adalah : Tabel 29 Indikator Kinerja Utama

No 1 2 3

4

IndikatorKinerjaUtama AngkaPartisipasiKasar (APK) SD/MI/SDLB/PAKET A/PPS setara SD AngkaPartisipasiMurni (APM) SD/MI/SDLB/PAKET A/PPS setara SD AngkaPartisipasiKasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/PAKET B/PPS setara SMP AngkaPartisipasiMurni (APM) SMP/MTs/SMPLB/PAKET B/PPS setara SMP

Target

KondisiA wal (2010)

2011

2012

2013

2014

2015

104,31

104,35

104,37

104,42

104,49

104,58

99,57

99,59

99,61

99,63

99,65

99,67

91,56

91,57

91,58

91,59

91,60

91,61

81,22

81,42

81,71

82,08

82,53

83,06

150



No

IndikatorKinerjaUtama

5

AngkaPartisipasiKasar (APK) SMA/MA/SMALB/PAKET C/PPS setara SMA AngkaPartisipasiMurni (APM) SMA/MA/SMALB/PAKET C/PPS setara SMA

6

Target

KondisiA wal (2010)

2011

2012

2013

2014

2015

54,04

54,15

54,36

54,69

55,13

55,68

41,50

41,60

41,75

41,94

42,25

42,65

7

AngkaMelekHurup (AMH)

98,41

98,53

98,65

98.91

98.92

98.93

8

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

9,02

9,15

9,21

9,38

9,49

9,60

9

IndekPendidikan

85,65

86,01

86,23

86,53

86,73

87,01

10

IPM

74,24

75,03

75,66

76,42

76,62

77,23

1.

Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan TK, SD dan SMP Kab. Bandung Tabel 30 Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan TK, SD dan SMP Kab.Bandung Tahun 2011-2015 NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU1. 1

APK TK/TKLB

IKU1. 2

APM SD/SDLB

IKU1. 3

PERSENTASE PESERTA DIDIK SD/SDLB PUTUS SEKOLAH PERSENTASE LULUSAN SD/SDLB YANG MELANJUTKAN KE SMP/SMPLB PERSENTASE SD MEMILIKI PERPUSTAKAAN PERSENTASE SD MEMILIKI SARANA KOMPUTER PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MEMILIKI SD SBI/RSBI

IKU1. 4

IKU1. 5 IKU1. 6 IKU1. 7

IKU1. 8 IKU1. 9

IKU1.10

PERSENTASE SD/SDLB MENERAPKAN KTSP DG BAIK PERSENTASE SD/SDLB BERSTANDAR SNP AKREDITASI MINIMAL B APK SMP/SMPLB

KONDISI AWAL (2010) 39,21

2011 (%) 39,58

39,74

39,88

40,01

40,25

103.33

103.34

103.35

103.36

103.37

103,38

0.000304

0.000228

0.000152

0.000076

0.000000

0.000000

78.312

83.734

89.156

94.578

95,489

956,224

31.375

31.4

31.425

31.45

31.475

33,625

0.069

0.119

0.169

0.219

0.269

0,682

1

1

1

1

2

40

60

80

100

100

100

50

60

70

80

90

92

91.56

TAHUN

91.57

2012 (%)

91.58

2013 (%)

91.59

2014 (%)

2015 %

92,24

91.62

151


3



NO IKU1.11

APM SMP/SMPLB

IKU1.12

PERSENTASE PESERTA DIDIK SMP/SMPLB PUTUS SEKOLAH PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI LAB. KOM/TIK

IKU1.13 IKU1.14

PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI LAB. IPA

IKU1.15

PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI PERPUSTAKAAN PERSENTASE KABUPATEN MEMILIKI SMP SBI/RSBI PERSENTASE SMP/SMPLB MENERAPKAN KTSP DENGAN BAIK

IKU1.16 IKU1.17

2.

KONDISI AWAL (2010)

TAHUN 2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 %

70.57

70.58

70.59

70.62

71,28

0.00288

0.00216

0.00144

0.00072

0,00064

0,00056

53.845

54.901

55.957

57.013

58.069

59,467

45.502

46.394

47.286

48.178

49.071

50,346

61.424

62.628

63.833

65.037

66.242

67,448

2

2

2

2

2

3

40

60

75

85

88

94

70.56

Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan SMA dan SMK Kab. Bandung Tabel 31 Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan SMA dan SMK Kab.Bandung Tahun 2011-2015

NO


IKU2.1

APK SMA/SMLB/SMK

IKU2.2

PERSENTASE SMA/SMLB YANG MEMILIKI EPERPUSTAKAAN PERSENTASE SMA/SMLB YANG MEMILIKI LABORATORIUM FISIKA, KIMIA, dan BIOLOGI. PERSENTASE SMA/SMLB YANG MEMILIKI LABORATORIUM MULTIMEDIA PERSENTASE SMA SBI/RSBI

IKU2.3

IKU2.4

IKU2.5 IKU2.6

IKU2.7

PERSENTASE KAB/KOTA MEMILIKI SMA BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL PERSENTASE SMA/SMLB BERWAWASAN PUP3B

KONDISI AWAL (2010)

TAHUN

54,04

2011 (%) 54,24

2012 (%) 54,68

2013 (%) 55,22

2014 (%) 55,72

2015 (%) 56,26

5

10

15

25

30

32

73.66

75.10

76.55

77.99

79.44

79,68

12.28

12.52

12.76

13.00

13.24

13,57

1

1

1

1

1

2

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

8

152



TAHUN

NO


KONDISI AWAL (2010)

IKU2.8

PERSENTASE SMA/SMLB MENERAPKAN KTSP DENGAN BAIK

40

50

70

85

91

94

1

1

2

2

2

6

15

17

20

25

35

37

70.71

72.10

73.48

74.87

76.26

76,52

2

2

5

5

10

12

25

25

30

35

40

44

15.33

17.33

19.33

21.33

23.33

25,26

1

1

2

2

2

3

0

1

1

2

2

3

40

50

70

80

90

92

PERSENTASE SMK BERSERTIFIKAT ISO 9001:2000/ 9001:2008

1

1

2

2

2

6

PERSENTASE SMK BERKEMITRAAN DG INDUSTRI KREATIF

25

30

35

40

50

60

IKU2.9 IKU2.10

IKU2.11

IKU2.12

IKU2.13

IKU2.14

IKU2.15 IKU2.17

IKU2.18

IKU2.19

IKU2.20

JUMLAH SMA/SMLB BERSERTIFIKAT ISO 9001:2008 PERSENTASE SMK MEMILIKI PERPUSTAKAAN YANG BERBASIS MULTIMEDIA. PERSENTASE SMK MEMILIKI BENGKEL KERJA SESUAI DENGAN STANDAR SARANA PRASARANA SMK PERSENTASE SMK MEMILIKI LABORATOIRUM SAINS YANG RELEVAN SESUAI STANDARD SARANA PRASARANA SMK PERSENTASE SMK MEMILIKI LABORATORIUM BAHASA SESUAI STANDARD SARANA PRASARANA SMK PERSENTASE SMK MEMILIKI LABORATORIUM MULTIMEDIA SESUAI STANDARD SARANA PRASARANA SMK PERSENTASE MEMILIKI SMK RSBI/SBI PERSENTASE SMK BERWAWASAN PUP3B

PERSENTASE SMK MENERAPKAN KTSP DENGAN BAIK

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

153



3.

Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Non Formal, Informal dan Paud Tabel 32

Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Non Formal, Informal dan Paud Tahun 2011-2015

NO


IKU3.1

APK PAUD NON FORMAL

IKU3.2

PERSENTASE SATUAN PAUD NONFORMAL BERAKREDITASI

IKU3.3

KONDISI AWAL (2010)

TAHUN

13.46

2011 (%) 13.56

2012 (%) 13.66

2013 (%) 13.76

2014 (%) 13.86

2015 (%) 14,26

0

2.5

5

7.5

10

15

APK PAKET A

0.56

0.57

0.58

0.58

0.57

0,75

IKU3.4

APK PAKET B

3.75

3.75

3.73

3.74

3.75

3,88

IKU3.5

APK PAKET C

1.99

2.05

2.11

2.17

2.22

2,48

IKU3.6

PERSENTASE BUTA AKSARA > 15 TAHUN

1.1

1.1

1.05

1.05

1,01

0,82

IKU3.7

PERSENTASE KECAMATAN YANG TELAH MEMILIKI PKBM

52

54

58

60

65

68

IKU3.8

PERSENTASE KECAMATAN YANG TELAH MEMILIKI TBM

15

15

20

20

25

35

IKU3.9

PERSENTASE REMAJA 1635TH TAK SEKOLAH MENGIKUTI PKH

0

0

0

0

2

3

PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYEDIAKAN LAYANAN FASILITASI HOMESCHOOLING

0

0

0

2

2

3

IKU 3.10

154



4.

Indikator Kinerja Utama Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tabel. 33

Indikator Kinerja Utama Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2011-2015

NO IKU4.1

IKU4.2

IKU4.3

IKU4.4 IKU4.5

IKU4.6

IKU4.7

IKU4.8

IKU4.9

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSENTASE GURUTK/TKLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S1/D-4 PERSENTASE PENDIDIK PAUD NON FORMAL BERKUALIFIKASI AKADEMIK S1/D-4 PERSENTASE GURU TK/TKLB FORMAL BERSERTIFIKAT PENDIDIK PERSENTASE GURU TK/TKLB MENGIKUTI PPB PERSENTASE TUTOR PAUD NON FORMAL MENGIKUTI PPB PERSENTASE TK/TKLB YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PERSENTASE GURU SD/SDLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4 PERSENTASE GURU SD/SDLB BERSERTIFIKAT PENDIDIK PERSENTASE GURU SD/SDLB MENGIKUTI PPB

TAHUN

KONDISI AWAL (2010)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

10.4

10.6

10.10

10.50

10.90

12,44

2,9

3,2

3,6

3,9

4,02

6,65

5.54

5.74

5.94

6,21

6.82

7,23

0

0,5

01,25

1,50

2,25

2,67

0,25

0,50

0,75

2,25

2,50

2,75

0,25

0,50

0,75

2,25

2,50

2,75

41.065

41.08

41.095

41.11

41.44

42,56

30.712

48.034

65.356

82.678

94,44

95,62

0

0,5

01,25

1,50

2,25

3,45

155



NO


IKU 4.10

PERSENTASE TUTOR PAKET A MENGIKUTI PPB

IKU4.11

PERSENTASE SD/SDLB YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PERSENTASE GURU SMP/SMPLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S1/D4 PERSENTASE GURU SMP/SMPLB BERSERTIFIKAT PENDIDIK PERSENTASE GURU SMP/SMPLB MENGIKUTI PPB PERSENTASE TUTOR PAKET B MENGIKUTI PPB

IKU4.12

IKU4.13

IKU4.14 IKU4.15

TAHUN

KONDISI AWAL (2010)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

2015 (%)

0,25

0,50

0,75

2,25

2,50

3,66

5

10

25

50

75

76

79.104

84.328

89.552

94.776

96,224

97,512

44.928

58.696

72.464

86.232

91,03

92,12

42,327

56,289

70,361

83,473

84,111

85,322

12,54

24,50

44,75

54,25

75,25

75,546

156



5.

Indikator Kinerja Utama Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tabel 34 Indikator Kinerja Utama Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2011-2015

76

2011 (%) 77

2012 (%) 77

TAHUN 2013 (%) 78

2014 (%) 79

2015 (%) 80

IKU5.2

LAPORAN KEUANGAN UNITUNIT UTAMA TERINTEGRASI/TERKONSOLID ASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

100

100

100

100

100

100

IKU5.3

PERSENTASE SATUAN KERJA YANG TINGKAT KEHADIRAN PEGAWAINYA TIDAK KURANG DARI 99% (BASIS : OH)

95

98

99

100

100

100

IKU5.4

PERSENTASE BIDANG, UPTD, DAN SATUAN PENDIDIKAN TERKONEKSI SECARA DARING (ONLINE)

25

35

50

50

75

78

IKU5.5

TINGKAT PENERAPAN EADMINISTRASI DI LINGKUNGAN DISDIKBUD (PERSEN)

0

25

50

50

75

80

IKU5.6

SISTEM REMUNERASI BERBASIS KINERJA DITERAPKAN DI LINGKUNGAN DISDIKBUD

0

0

100

100

100

100

IKU5.7

PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN YANG DISAHKAN OLEH BUPATI PADA BULAN PERTAMA SETIAP TAHUNNYA (TANPA BLOKIR)

0

1

2

2

3

3

IKU5.8

PERSENTASE PENGOLAHAN DATABASE, INFORMASI, DAN EVALUASI PELAPORAN YANG BERBASIS TIK

52

64

68

75

80

82

NO


IKU5.1

SKOR LAKIP DISDIKBUD

KONDISI AWAL (2010)

157



IKU5.9

PERSENTASE EVALUASI 8 STANDAR PENDIDIKAN PADA SETIAP SATUAN PENDIDIKAN

15

25

30

35

40

45

158


Penutup

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Tahun 20112015 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai 7 (tujuh) tujuan strategis, yang dituangkan dalam 13 Program Pembangunan Pendidikan dan dituangkan dalam 138 (seratus tiga puluh delapan) kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten/APBD Provinsi/ dan APBN. Jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan stándar kompetensi lulusan; stándar isi; stándar proses; stándar pendidik dan tenaga kependidikan; stándar sarana dan prasarana; stándar pengelolaan; stándar pembiyaan; dan stándar penilaian pendidikan. Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara komulatif adalah sebesar 94,77 %, terdiri dari Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung 91,10%; Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung 95,97 %; Secara umum, meskipun pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan akuntabiltas keuangan telah mendorong capaian kinerja sasaran komulatif dan capaian kinerja tujuan komulatif, sehingga kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dapat dikatagorikan tercapai dengan baik, sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan penganggaran, proses pelaksanaan dan pemahaman dari seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang penerapan manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan yang dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan berkapabilitas tinggi.


Penutup

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr Wb, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2011 sampai dengan 2015 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai DISDIKBUD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih belum sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukanmasukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2011-2015 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi BPMPD Kabupaten Bandung. Wassalamu’alaikum wr,wb. Soreang,

Februari 2014


Tabel.5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, dan PENDANAAN INDIKATIF SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG PERIODE RPJMD : TAHUN 2011 - 2015

Tujuan / Misi

Sasaran

Indikator Sasaran

(1) Meningkatnya kualitas SDM Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten bandung

(2) Meningkatnya kemampuan pegawai di dinas pendidikan dan kebudayaan Kab. Bandung

(3) Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

Meningkatnya kualitas SDM Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten bandung

Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran


Kode

Program / Kegiatan

(4)

(5) Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (7)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 target (8) 37950

2012 Rp (9) 5,250,551,750

target (10) 37950

2013 Rp

(11) 5,354,954,910

target (12) 36724

2014 Rp

target

(13) 4,719,271,269

(14) 36724

Rp (15) 5,222,099,210

target (16) 36724

Unit Kerja SKPD Penanggungja wab

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2015

target

Rp (17) 5,411,180,000

Rp

Lokasi

(18) 5,222,248,558

(19) 25,958,057,139

(20) Disdikbud

(21) kab. Bandung

1

01

01

Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

01

01

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan tenaga Sumber Daya Air dan Listrik perbaikan listrik(OB) ------------------------------Jumlah penyediaan listrik, air (Bulan)

15 ----------------12

73,620,000

15 -----------------12

41,100,000

39 ----------------12

39,150,000

39 -------------12

189,150,000

39 -------------12

39,150,000

39,150,000

382,170,000

Disdikbud

kab. Bandung



01

01

01

05

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah penyediaan tenaga Kebersihan (OB) ------------------------------- Jumlah peralatan/bahan kebersihan (jenis)

48 ----------------19

62,000,000

48 -----------------19

66,644,250

48 ----------------19

150,000,000

48 -------------19

125,000,000

48 -------------19

100,000,000

100,000,000

503,644,250

Disdikbud

kab. Bandung




01

01

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan (orang)

8,100,000

8,100,008

40,500,000

Disdikbud

kab. Bandung




01

01

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah penyediaan alat kantor kebersihan (kantor)

19

204,976,610

19

200,978,610

19

204,978,610

19

270,258,772

19

204,978,000

270,258,848

1,086,170,602

Disdikbud

kab. Bandung




01

01

01

10

Penyediaan alat tulis Kantor

Jumlah ATK (jenis)

14

295,660,050

14

295,660,050

14

546,445,400

14

296,925,620

14

295,660,000

296,925,676

1,730,351,120

Disdikbud

kab. Bandung




01

01

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan pengadaan (kantor)

15

143,003,900

15

143,003,900

15

393,709,249

15

148,969,150

15

143,003,000

148,969,210

971,689,199

Disdikbud

kab. Bandung




01

01

01

12

Penyediaan Komponen Jumlah penyediaan alat-alat Instalasi Listrik/ Penerangan listrik (bulan) Bangunan Kantor

7

4,512,500

7

4,512,500

7

4,512,500

7

4,512,500

7

4,512,000

4,512,528

22,562,000

Disdikbud

kab. Bandung




01

01

01

13

Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Disdikbud kab dan UPTD

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan (bulan)

5

253,867,490

5

424,907,500

5

590,452,600

5

450,111,000

5

437,311,000

450,111,020

2,156,649,590

Disdikbud

kab. Bandung




01

01

01

15

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Jumlah Bahan Bahan Bacaan (bulan)

12,000,000

12,000,048

60,000,000

Disdikbud

kab. Bandung




01

01

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah penyediaan makanan dan minuman (HOK)




01

01

01

18

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat Rapat koordinasi (bulan)




01

01

01

19

Kegiataan Penyediaan tenaga Jumlah Peningkatan pendukung teknis dan Kesejahteraan pendidik dan administrasi perkantoran tenaga kependidikan TKK ( orang)




01

01

01

20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan SKPD, UPTD dan Satuan Kerja Pendidikan (Bulan)




Pemuktahiran Data Pegawai

Jumlah pemutahiran data pendidik dan tenaga kependidikan (orang)


meningkatkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




Pengadaan Mobil Jabatan

Jumlah pengadaan mobil jabatan (unit)

01

01

01

01

02

02

04

2

12

8,100,000

12,000,000

2

12

8,100,000

12,000,000

2

12

8,100,000

12,000,000

2

12

8,100,000

12,000,000

2

12

31016

592,663,300

31016

581,486,600

31016

581,486,600

31016

546,975,760

31016

581,486,000

547,099,824

2,884,098,260

Disdikbud

kab. Bandung

1474

982,750,000

1474

982,750,000

1474

846,200,000

1474

696,550,000

1474

982,750,000

696,555,896

4,491,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

13

205,200,000

13

192,000,000

13

192,000,000

13

192,000,000

13

192,000,000

192,000,052

973,200,000

Disdikbud

kab. Bandung

2,410,230,000

2,281,565,028

10,566,022,118

Disdikbud

kab. Bandung

-

90,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

6,522,338,450

Disdikbud

kab. Bandung

-

Disdikbud

kab. Bandung

502,935,000

Disdikbud

kab. Bandung

5280

2,412,197,900

5280

2,401,811,500

4030

1,060,236,310

4030

2,281,546,408

4030

90,000,000

56

710,584,650

56

1,290,350,520

24

1,606,175,890

60

2

1,966,439,390

502,935,000

58

948,788,000

254

2

Tujuan / Misi

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(4)

(1) Meningkatnya kualitas SDM Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten bandung

(2) meningkatkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai

(3) Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran




Program / Kegiatan

(5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Jumlah pemeliharaan bangunan gedung (kantor)

01

01

02

22


01

01

02

23

Pembangunan gedung kantor Jumlah Pembangunan gedung kantor (unit)



01

01

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas jabatan dan operasional (unit)




01

01

02

42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Jumlah rehabilitasi bangunan gedung kantor (unit)


meningkatkatnya pemenuhan operasional perkantoran


01

01

05

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR




01

01

05

03




01

01

05




01

01

05


meningkatkatnya pengembangan pemenuhan sistem pelaporan keuangan

Prosentase pengembangan pemenuhan sistem pelaporan keuangan

01

01

06

01

01

06



2012 Rp (9) 288,335,950

target

2013 Rp

2014

target

Rp

target

(10) 36

(11) 519,413,240

(12)

(13)

(14) 39

1

330,000,000

1

300,000,000

Rp (15) 982,414,390

target

Rp

(16) 39

(17) 548,788,000

target (18) 150

2

Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Bersekolah Kasar APK Pendidikan Anak Usia Dini

01

01

Rp

Lokasi

(19) 2,338,951,580

(20) Disdikbud

(21) kab. Bandung

630,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

18

190,461,000

18

244,830,000

18

548,788,390

18

250,000,000

18

250,000,000

90

1,484,079,390

Disdikbud

kab. Bandung

2

231,787,700

1

196,107,280

5

757,387,500

1

231,090,000

1

150,000,000

10

1,566,372,480

Disdikbud

kab. Bandung

-

Disdikbud

kab. Bandung

Jumlah peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

135

330,000,000

409

671,520,000

946

828

754,890,000

247

300,000,000

2565

2,804,335,000

Disdikbud

kab. Bandung

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah kursus kursus singkat bagi PNS (orang)

135

330,000,000

135

300,000,000

165

304,800,000

247

554,890,000

247

300,000,000

929

1,789,690,000

Disdikbud

kab. Bandung

05

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Jumlah peningkatan aparatur pemerintah (orang)

144

168,020,000

781

443,125,000

581

200,000,000

1506

811,145,000

Disdikbud

kab. Bandung

06

Rakerda Disdikbud

Jumlah yang mengikuti Rakerda (orang)

130

203,500,000

130

203,500,000

Disdikbud

kab. Bandung

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

JUMLAH PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2

58,000,000

2

90,000,000

90,000,000

10

418,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah Laporan Keuangan (dokumen)

2

58,000,000

2

90,000,000

90,000,000

10

418,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

-

Disdikbud

kab. Bandung

-

Disdikbud

kab. Bandung

9,864,924,209

Disdikbud

02

747,925,000

2

2

90,000,000

90,000,000

2

90,000,000

2

90,000,000

2

2

BELANJA LANGSUNG PROGRAM : Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda



2015

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

15

Angka Partisipasi Kasar APK Pendidikan Anak Usia Dini

30

1,038,900,367

40

2,517,830,242

31.34

1,688,748,000

31

2,309,722,800

32.16

2,309,722,800

164.62

kab. Bandung

01

01

15

07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain

Jumlah Pembangunan sarana bermain

01

01

15

18

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

01

01

15

57

Pelatihan Kompetensi Tenaga Jumlah Peserta Pelatihan pendidik Kompetensi Tenaga Pendidik (orang)

170

48,448,000

165

228,448,000

01

01

15

59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

880

527,800,000

880

1,451,300,000

01

01

15

62

Pengembangan Kurikulum Bahan ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan anak usia dini

165

29,812,000

217

114,812,000

01

01

01

01

15

15

63

65

Jumlah Pengadaan APE luas dan dalam (lembaga)

Jumlah peserta Penyelenggaraan PAUD di Kab. Bandung (orang) Jumlah peserta Pengembangan bahan ajar dan model pembelajaran PAUD (orang)

62

432,840,367

65

647,659,125

17 124

150,000,000

400

75

Jumlah peserta bimbingan teknis pos PAUD dan lembaga (orang)

01

01

15

68

pendataan PAUD

Jumlah peserta pendataan PAUD (orang)

550,000,000 53,292,800

1,596,430,000 525,400,000

71 175

2604 100

550,000,000

286

2,350,499,492

Disdikbud

53,292,000

809

431,928,800

Disdikbud

6,138,260,000

Disdikbud

875,024,000

Disdikbud

1,596,430,000 55,000,000

12492 1237

kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung

kab. Bandung

150

bimbingan teknis pos PAUD dan lembaga

175

355

Jumlah peserta Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini (orang)

67

48,448,000

5524

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

15

Disdikbud kab. Bandung

71

966,300,000

Jumlah peserta Koordinasi dan Kerjasama PAUD (orang)

01

170,000,000

2604

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

01

-

485

50,000,000

465

50,000,000

465

55,000,000

465

55,000,000

1880

210,000,000


50,000,000

150

50,000,000


574,000,000

75

574,000,000

Disdikbud

51,443,900

Disdikbud

kab. Bandung 165

51,443,900

165

kab. Bandung

Tujuan / Misi

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda

Meningkatnya Program Wajib Penduduk Bersekolah Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(5) bimbingan teknis GURU PAUD

(6) Jumlah bimbingan teknis GURU PAUD (lembaga)


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011

2012

2013

2014

target

Rp

target

Rp

target

target

Rp

target

Rp

target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) 62

(13) 1,500,000,000

(14)

(15)

(16)

(17)

(18) 62

(19) 1,500,000,000

(20) Disdikbud

620

780

650,000,000

Disdikbud

300

100,000,000

Disdikbud

300,000,000

120

600,000,000

5,000,000,000

954

5,000,000,000

Disdikbud

-

Disdikbud

2,362,022,181,044

Disdikbud

Rp

01

01

15

69

01

01

15

70

apresiasi Bunda PAUD dan Guugus PAUD

Jumlah apresiasi Bunda PAUD dan Guugus PAUD (orang)

160

150,000,000

01

01

15

71

sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Pada Tutor PAUD

Jumlah sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Pada Tutor PAUD (orang)

300

100,000,000

01

01

15

72

Manajemen Gugus Inti, Imbas dan PKG PAUD

Jumlah Peserta Manajemen Gugus Inti, imbas dan PKG PAUD (orang)

60

300,000,000

01

01

15

73

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bantuan Gubernur)

Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bantuan Gubernur) (lembaga)

01

01

16

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN



2015

60

954

500,000,000

Rp

402,353,695,474

104.37

316,948,452,413

104.42

153,744,422,993

104.49

171,228,502,164

104.52

1,317,747,108,000

522.11

kab. Bandung

APM SD dan sederajat

99.57

99.59

99.61

99.65

99.67

498.09

Disdikbud

kab. Bandung

APK SMP dan sederajat

91.56

91.57

91.59

91.6

91.61

457.93

Disdikbud

kab. Bandung

APM SMP dan sederajat

81.22

81.44

81.6

82

82.25

408.51

Disdikbud

kab. Bandung

-

Disdikbud

kab. Bandung

-

Disdikbud

kab. Bandung

8

7,570,675,000

Disdikbud

5

480,000,000

Disdikbud

19,352,928,200

Disdikbud

kab. Bandung

01

Pembangunan Gedung Sekolah

01

01

16

02

Pembanguana Rumah Kepala Jumlah Pembanguana Rumah Sekolah, guru dan Penjaga Kepala Sekolah, guru dan sekolah Penjaga sekolah (unit)

01

01

16

03

Penambahan ruang kelas sekolah SD

Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah Dasar SD (unit)

01

01

16

04

Pembangunan Ruang serba guna/ aula

Jumlah Pembangunan Ruang Serbaguna/AULA

-

Disdikbud

01

01

16

05

Pembangunan rumah dinas Jumlah Pembanunan Rumah Kepala Sekolah,guru,Penjaga Dinas Kepala Sekolah, Guru, Sekolah Penjaga sekolah

-

Disdikbud

01

01

16

07

Pembangunan sarana dan prasarana bermain

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana bermain (unit)

909,816,000

Disdikbud

01

01

16

8

pembangunan serba guna/aula

Jumlah pembangunan serba guna/aula (unit)

-

Disdikbud

01

01

16

09

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir

Jumlah pembanunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir (unit)

3

12,319,222,693

Disdikbud

01

01

16

12

235,646,200,754

Disdikbud

01

16

14

Jumlah pembangunan sekolah Jumlah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (unit)

17

01

Pembangunan perpustakaan sekolah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

01

01

16

15

Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa

Jumlah pengadaan buku buku dan alat tulis siswa (exsp)

140000

1,243,640,000

01

01

16

18

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa (Unit)

14

5,410,000,000

01

01

16

19

Pengadaan Mebeulair Sekolah

Jumlah pengadaan mebelair sekolah (unit)

21

61,000,000

01

01

16

23

Rehabilitasi Sedang/berat ruang kelas sekolah DAKSD(APBN dan pendamping

Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat ruang kelas sekolah DAKSD(APBN dan pendamping (unit)

01

01

16

25

Pembangunan RKB Rehab dan Alat Pendidikan DAK 2012 SMP (penunjang)

01

01

16

42

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SD

Jumlah Pembangunan RKB Rehab dan Alat Pendidikan DAK 2012 SMP (penunjang) (unit) Jumlah sedang/berat rumah dinas kepala sekolah guru dan penjaga sekolah (unit)

43

kab. Bandung

104.31

16

16

kab. Bandung

APK SD dan sederajat

01

01

(21) kab. Bandung

kab. Bandung

01

01

Lokasi

Jumlah Pembanunan Ruang Kelas Baru (RKB) (unit)

3

3,588,250,000

3

3,282,425,000.00

5

480,000,000.00

6

1,633,346,600.00

2

700,000,000

kab. Bandung

kab. Bandung 10

1,193,346,600

5

1,075,000,000

6646

9,214,535,000.00

10

6,236,700,000

6677


10

495,000,000

25

144,056,659,354

3,633,765,000

1,736,406,500

17

88,481,941,400

7

272,090,000

146,000

1,243,640,000

5

190,750,000

87

640,990,000

540

19

65,000,000.00

3

30

179,656,000

3,190,056,193

15

500,160,000.00

65

3,086,380,000

191

10

1,496,550,000

54

3,160,850,000

152

9,180,651,000

Disdikbud

456080

4,084,435,000

Disdikbud

31

6,020,400,000

Disdikbud

408

5,265,430,000

Disdikbud

540

115,833,421,000

8

1,096,550,000.00

15

592,036,000

130

5,155,675,000.00

170080

1,597,155,000.00

6

135

209,825,000.00

2,049,000,000.00

6

135

209,825,000

2,049,000,000

115,833,421,000

1

501,797,900

7

1,050,000,000

6

130,702,100

6

232,400,800

29

3,811,380,000.00

514,500,000

465,440,000

165,000,000

68

2

30

1

48

2,199,500,000.00

7

1,056,000,000

15

2,607,797,900

Disdikbud

60

2,223,000,000

139

8,419,367,900

Disdikbud

kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung

kab. Bandung

kab. Bandung

Pemeliharaan rutin /Berkala bangunan sekolah

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah (unit)

-

Disdikbud

Pemeliharaan rutin /Berkala berkala ruang kelas sekolah

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah (unit)

-

Disdikbud

kab. Bandung kab. Bandung

Tujuan / Misi

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)

Program / Kegiatan


(5) (6) Rehabilitsi sedang/berat Jumlah Rehabilitasi rumah rumah dinas kepala dinas kepala sekolah, guru sekolah,guru,penjaga sekolah dan penjaga (unit)



2012 Rp (9) 4,090,321,020

2013

target

Rp

target

(10) 38

(11) 4,658,596,070

(12) 5

2014 Rp (13) 1,202,595,000

01

01

16

44

01

01

16

46

Rehabilitasi sedang/Berat ruang kelas sekolah

01

01

16

47

Rehabilitasi sedang/Berat Jumlah rehabilitasi Laboratorium dan Praktikum laboratorium dan praktikum Sekolah sekolah (unit)

1

60,000,000

01

01

16

50

Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Serba guna/Aula

Jumlah Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Serba guna/Aula (unit)

1

200,000,000

1

01

16

58

Pelatihan kompetensi Siswa berprestasi SD

Jumlah Peserta pelatihan kompetensi Siswa Berprestasi SD (orang)

01

01

16

58

Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik

Jumlah kompetensi tenaga kependidikan (orang)

Jumlah Rehabilitasi ruang kelas sekolah (unit)

target (14) 15

Rp (15) 1,193,000,000

target (16) 38



2015 Rp (17) 1,193,000,000

66,000,000

target (18) 105

Rp (19) 12,337,512,090

(20) Disdikbud

1

66,000,000

Disdikbud

2

126,000,000

Disdikbud

1

200,000,000

Disdikbud

858

283,100,000

Disdikbud

476

147,000,000

Disdikbud

1 1

60,000,000

200

76,100,000

276

70,000,000

276

70,000,000

276

77,000,000

200

77,000,000

(21) kab. Bandung kab. Bandung

kab. Bandung

66,000,000

106

Lokasi


kab. Bandung

01

01

16

61

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Terlaksanannya SMP kompetensi siswa berprestasi SMP (unit)

01

01

16

62

Pelatihan penyusun kurukulum

Jumlah pelatihan penyusun kurikulum (orang)

01

01

16

63

Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

Jumlah Siswapenerima BOS SD,SMP(siswa)

Pembinaan SMP terbuka

Jumlah Pembinaan SMP Terbuka (sekolah)

20

Pemyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS

Jumlah Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD dan SMP (sekolah)

39

746,100,000

01

01

16

66

20

405,000

1,636,809,500

212,381,702,000

1,636,809,500

67

Penyelenggaraan Paket A setara SD

Jumlah Kejar Paket A Setara SD (WB)

640

137,885,000

01

01

16

68

Penyelenggaraan Paket B setara SMP

Jumlah Kejar Paket B Setara SMP (WB)

550

1,802,150,000

01

01

16

69

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar

Jumlah pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan dasar (wb)

60324

Pembinaan Minat bakat dan kreativitas siswa SD

Jumlah Pembinaan minat bakat dan kreatifitas (orang)

70

53788

22,994,350,000

578150

14,687,617,375

54000

27,500,000

23,000,000,000

328

1659795

1,679,309,500

Disdikbud

-

Disdikbud

295,050,038,068

Disdikbud


40

500,000,000

32

25,000,000

32

27,500,000.00

40

44,000,000

164

2,233,309,500

Disdikbud

32

40,000,000

32

44,000,000.00

103

830,100,000

Disdikbud

2380

673,325,200

Disdikbud

kab. Bandung

1,268,244,781,000

Disdikbud

kab. Bandung

4,381,495,150

Disdikbud

kab. Bandung

16

16

21,986,368,693

276

kab. Bandung

01

01

568857

15,000,000

kab. Bandung

01

01

32

390,925,000

540

141,962,000

400

2220

697,050,000

2340

39327

1,348,844,000

24150

122,962,000

400

135,258,200.00

400

135,258,000

1,111,110,000

2960

1,163,471,000.00

2500

1,263,471,000,000

400,000,000

2425

972,363,150.00

2600

1,269,363,000

10570 128826

kab. Bandung

165700

1,541,500,000

165700

463,289,000

1457

513,200,000

1538

712,370,000.00

1657

564,520,000

336052

3,794,879,000


01

01

16

72

Penyebarluasan dan Jumlah penyebarluasan dan Sosiaisasi berbagai informasi sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar pendidikan dasar (orang)

744

1,000,000,000

744

1,000,000,000

Disdikbud

01

01

16

73

Penyediaan beasiswa transisi Jumlah penerima penyediaan transisi (ok)

250

250,000,000

250

250,000,000

Disdikbud

01

01

16

75

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah dalam memenuhi SNP SMP

Jumlah penyediaan dana pengembangan sekolah dalam memenuhi SNP SMP (orang)

550

550,000,000

Disdikbud

01

01

16

79

Penyediaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP negeri Propinsi

Jumlah penerima bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP negeri Propinsi (orang)

18,247,832,500

Disdikbud

01

01

01

01

16

16

80

81

kab. Bandung

275

275,000,000

275

275,000,000


440441

440,441

kab. Bandung

18,247,832,500

Pembinaan Minat Bakat dan Jumlah Minat Bakat dan Kreativitas siswa bidang Kreatifitas siswa bidang sejarah dan purbakala sejarah dan purbakala (orang)

450

Pembinaan Sekolah Model SD Jumlah peserta Pembinaan Sekolah Model SD (orang)

477

150,000,000

450

150,000,000

450

570,000,000

450

165,000,000

1800

1,035,000,000


336,000,000

155

155,875,000

155

238,600,000

155

248,600,000

942

979,075,000

Disdikbud

kab. Bandung

Tujuan / Misi

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Ujian Nasional SD , Pembinaan gugus dan perpustakaan, Bantuan siswa miskin bimtek pelajaran muatan unit bahasa sunda

01

01

16

82

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6) Jumlah peserta Ujian Nasional SD, Pembinaan gugus dan perpustakaan, bantuan siswa miskin bintek pelajaran muatan unit bahasa indonesia (orang)



2012

target

Rp

target

(8)

(9)

(10) 125093

2013 Rp (11) 655,050,000

01

16

83

Rehabilitasi Ruang Kelas dan Jumlah rehabilitasi ruang Pengadaan Alat Pendidikan kelas dan pengadaan alat SMP pendidikan (unit)

189

26,190,923,000

01

01

16

85

Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas SD Penunjang 2012

Jumlah Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas SD Penunjang 2012

640

3,159,093,300

01

01

16

86

Pengadaan Sarana Air bersih dan Sanitasi

Jumlah Sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi (unit)

1

116,610,000

01

16

87

Pengadaan Mebeulair sekolah Jumlah mebelair SMP (unit) SMP

01

01

16

88

Pengadaan Tanah SD dan SMP

Jumlah Tanah SD dan SMP (unit)

2

01

01

16

89

Pembanguna Perpustakaan Sekolah SD Penunjang DAK

172

873,608,300

01

01

16

91

Rehabillitasi sedang/berat taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir SMP

Jumlah Pembanguna Perpustakaan Sekolah SD Penunjang DAK (unit) Jumlah Rehabilitasi taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP (unit)

7

954,093,500

01

16

92

01

16

93

Festival lomba seni dan olimpiade olah raga siswa Nasional Penyelenggaraan Pendidikan Ekstrakurikuler

Jumlah Festival lomba seni olimpiade olahraga siswa Nasional (jenis) Jumlahpeserta penyelenggaraan Pendidikan Ekstrakulikuler (orang) Jumlah Buku dan Alat Tulis siswa (orang)

01

01

16

94

Pengadaan buku dan alat tulis siswa

01

01

16

95

Pengadaan Alat Pembelajaran Jumlah Alat Cinema (unit ) ala cinema edutaiment e. school dan cloud compputing system concept untuk SMP Disdikbud (Bangub) Sekolah Satu Atap Jumlah Sekolah Satu Atap (unit)

Rp

target

(12) 65890

(13) 650,000,000

(14) 65890

Rp (15) 715,000,000

target

Rp

(16) 65890

(17) 715,000,000

target (18) 322763

3

5

450,000,000

103,000,000

12

22

1,095,000,000

1,163,300,000

2

5

495,000,000

113,300,000

206

28,230,923,000

640

3,159,093,300

33

1,496,210,000

10

37,500,000

3

1,055,000,000

2

55,000,000

17

1,422,210,000

Disdikbud

kab. Bandung

4

4,295,396,255

4

2,200,000,000

14

9,156,341,255

Disdikbud

kab. Bandung

172

10

1,401,250,000

18

20

772,625,000

20

276

220,325,000

276

1,673,775,000

10

1,083,775,000

45

123157

1,000,000,000

70

9,000,000,000

16

97

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP

Jumlah Ruang Kelas SMP (unit0

01

01

16

98

pengembangan pembelajaran Jumlah pembelajaran karakter bangsa SMP karakter bangsa SMP (Bangub) (bangub) (unit)

5

pemberdayaan TK/SD satu atap (bangub)

Jumlah pemberdayaan TK/SD satu atap (bangub) (unit)

4

pemberdayaan SMP satu atap (bangub)

Jumlah pemberdayaan SMP satu atap (bangub) (unit)

3

Jumlah Penerimaan penyelenggaraan SMP Satu Atap (orang)

01

16

102

Bantuan untuk penyelenggaraan SMP Terbuka

01

01

16

103

Pengembangan Pembelajaran Jumlah Pengembangan Karakter Bangsa SD (Bangub) Pembelajaran Karakter Bangsa SD (Bangub)

01

01

16

104

rehabilitasi ruang SD untuk 25 ruang (bangub)

01

01

16

105

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP

Disdikbud

575,987,500

275,000,000

20

575,987,000

80

2,448,224,500

Disdikbud

276

275,000,000

1104

1,020,325,000

Disdikbud

kab. Bandung

107200

1,046,250,000

93475

1,020,355,000

323832

3,066,605,000

Disdikbud

2

1,100,000,000

72

10,100,000,000

Disdikbud

-

Disdikbud

kab. Bandung

-

Disdikbud

kab. Bandung

kab. Bandung

01

01

5,112,893,500

kab. Bandung

01

100

873,608,300

kab. Bandung

Jumlah Pengadaan Perangkat Penunjang Uji Coba Ujian SMP (unit)

16

Disdikbud

1,286,945,000

250,000,000

Pengadaan Perangkat Penunjang Uji Coba Ujian SMP

01

kab. Bandung

4

523,625,000

96

01

Disdikbud

2

20

16

99

(21)

274,710,000

276

01

16

Lokasi

kab. Bandung

01

01

(20) Disdikbud

1,374,000,000

Pengembangan pembelajaran Jumlah Pembelajaran Karakterr Bangsa SD Karakter Bangsa SD (unit)

01

Rp (19) 2,735,050,000

kab. Bandung

01

01

target



2015

kab. Bandung

01

01

2014

108

13

11,000,000,000

3,381,400,000

108

1

100,000,000

2

36,000,000

6

4,006,000,000

20

11,000,000,000

7,487,400,000

Disdikbud

106,000,000

Disdikbud

kab. Bandung 70,000,000

7


4

40,000,000


24,000,000

3

26,400,000

6

50,400,000


134

407,600,000

120

45,000,000

Jumlah rehabilitasi ruang SD untuk 25 ruang (bangub) (unit)

12

1,000,000,000

Jumlah alat praktik dan peraga siswa SMP (unit)

13

81,750,000

2

1

30,000,000

100,000,000

10

1,000,000,000

1

110,000,000

134

407,600,000

122

75,000,000

12

1,000,000,000

25

1,291,750,000


Tujuan / Misi

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4) 01


Meningkatnya Meningkatnya RLS Penduduk Bersekolah SD/SMP/SMA

01

16

Program / Kegiatan

106


(5) Penambahan ruang kelas sekolah SD (Dana pendamping bangub) untuk bangunan SD dan RKB

(6) Jumlah Penambahan ruang kelas sekolah SD (Dana pendamping bangub untuk bangunan SD dan RKB (unit)



2012

target

Rp

target

(8)

(9)

(10) 5

2013 Rp (11) 1,111,269,050

2014



2015

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18) 5

Rp (19) 1,111,269,050

(20) Disdikbud

Lokasi

(21) kab. Bandung

01

01

16

107

Pengadaan Ruang Perpustakaan

Jumlah Ruang Perpustakaan (unit)

2

01

01

16

108

Pembangunan Perpustakaan sekolah SD dan SMP ( DAK Luncuran )

Jumlah perpustakaan Sekolah SD dan SMP ( DAL Luncuran )(unit)

48

43

480,000,000

1

5,000,000,000

95,000,000

1

1

104,500,000

2

104,500,000

6,851,500,000

6

48.52

784,000,000

Disdikbud

11,851,500,000

Disdikbud

kab. Bandung

kab. Bandung

01

01

16

109

Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD (DAK)

Jumlah Perpustakaan Sekolah SD ( DAK ) (unit)

01

01

16

110

Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP (DAK)

Jumlah Perpustakaan Sekolah SMP (DAK) (paket)

5,000,000,000

916

29,345,120,600

916

60,055,049,600

1875

94,400,170,200

Disdikbud

1

42,511,313,000

1

34,377,078,400

2

76,888,391,400

Disdikbud

01

01

16

111

Pengadaan Peralatan pendidikan jasmani untuk sekolah dasar (SD) Kabupaten bandung

Jumlah Peralatan pendidikan jasmani untuk sekolah dasar (SD) kabupaten bandung (unit)

137

2,000,000,000

137

2,000,000,000

Disdikbud

01

01

16

112

Alat Peraga Ipa Untuk Sekolah dasar kabupaten bandung

Jumlah alat peraga Ipa Untuk Sekolah dasar kabupaten bandung (unit)

348

3,000,000,000

348

3,000,000,000

Disdikbud

01

01

16

113

Bantuan Sarana Pembelajaran IPA melalui pengembangan bidang astronomi SMP

Jumlah Sarana Pembelajaran IPA Melalui Pengembangan Bidang astronomi SMP (unit)

221

11,250,000,000

221

11,250,000,000

Disdikbud


kab. Bandung

kab. Bandung

kab. Bandung

01

01

16

114

Bantan sarana pembelajaran berbasisis teknologi informmasi dan multimedia SMP

Jumlah Sarana Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan multimedia SMP (unit)

38

12,600,000,000

38

12,600,000,000

Disdikbud

01

01

16

115

Pembinaan SMP terbuka (BANGUB)

Jumlah SMP terbuka (BANGUB) (unit)

16

785,638,400

16

785,638,400

Disdikbud

kab. Bandung

Pengadaan PSBK

Jumlah SMP terbuka (BANGUB) (unit)

1

98,000,000

1

98,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Dalam Memenhi standar Pendidikan Nasional Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir

Jumlah penerima Dana pengembangan sokolah dalam memenuhi standar pendidikan nasional (unit) Jumlah taman, Lapangan Upacara, dan Fasilitas Parkir (unit)

4

305,075,000

4

305,075,000

Disdikbud

2,673,300,000

Disdikbud

7

375,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

1

104,500,000

Disdikbud

kab. Bandung

01

01

16

116

01

01

16

117

01

01

16

118

Pembangunan Ruang kelas baru SMP

Jumlah ruang Kelas Baru SMP (unit)

01

01

16

120

Pembangunan Laboratorium IPA SMP

Jumlah Labolaturium IPA SMP (unit)

01

01

16

121

Sosialisasi Kurikulum 2013

Jumlah peserta sosialisasi Kurikurum 2013 (orang)

01

01

16

122

Pengadaan Buku Pengayaan dan Referensi SD

Jumlah Buku Pengayaan dan Referensi SD (paket)

01

01

16

123

01

01

16

124

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pengajaran Alat Kesenian Tradisional Sekolah Dasar Pengadaan Alat Pembelajaran Interaktif Berbasis Komputer SD

Jumlah peserta peningkatan mutu Pendidikan dan Pengajaran Alat Kesenian Tradisional Sekolah Dasar (kegiatan) Jumlah Alat Pembelajaran Interaktip Berbasis Komputer SD (kegiatan

01

01

16

125

Pengadaan Tanah SMP

Jumlah Tanah

01

01

16

126

Penyelenggaraan SSN

Jumlah SSN

01

01

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

17

kab. Bandung

kab. Bandung 28

7

2,673,300,000

375,000,000

1

1

APK SMA dan sederajat

48.74

54.09

APM SMA dan sederajat

37.81

41.5

23,160,501,000

54.2

32,180,710,500

41.84

54.36

90,596,465,998

41.94

Disdikbud

2,071,600,684

1

2,071,600,684

Disdikbud

4,165,000,000

1

4,165,000,000

Disdikbud

4,400,000,000

1

4,400,000,000

Disdikbud

700,000,000

1

700,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

1,080,000,000

1

1,080,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

-

Disdikbud

54.5

kab. Bandung

325,217,930,824

Disdikbud

Pembangunan Gedung Sekolah

Jumlah Gedung Sekolah (unit)

1

2,285,516,000

3

1,069,925,000

3

1,250,110,640

01

01

17

03

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Jumlah Ruang Kelas Sekolah (unit)

5

1,100,000,000

3

1,500,000,000

2

3,560,000,000

Pembangunan ruang Serba guna/aula

Jumlah Ruang Serba guna/aula (unit)


kab. Bandung

kab. Bandung

107,018,703,326

42

01

04

1,300,000,000

1

17

17

300

1

1

kab. Bandung

1,300,000,000

1

01

01

104,500,000

300

01

01

28

55

72,261,550,000

272.15

209.53

42.25

kab. Bandung

Disdikbud

kab. Bandung

-

Disdikbud

kab. Bandung

5

2,006,501,000

12

6,612,052,640

Disdikbud

2

616,000,000

25

11,545,216,819

Disdikbud

kab. Bandung 13

4,769,216,819

kab. Bandung 2

1,105,000,000

2

1,105,000,000


Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan / Misi

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan


(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboraturium bahasa,kkomputer,IPA,IPS,D an lain-lain.

(6) Jumlah Laboraturium dan Ruang Pratikum Sekolah (Laboraturium bahasa,komputer,IPA,IPS,Dan lain-lain. (sekolah)

Pemb. Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir SMA/SMK Pembangunan Sarana Air Bertsih dan Sanitary

Jumlah Taman,lapangan Upacara dan fasilitas parkir SMA/SMK (sekolah) Jumlah sarana Air Bersih dan Sanitary(unit)

2

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan Sekolah

1

180,000,000

36077

280,000,000

10

900,000,000

01

01

17

05

01

01

17

09

01

01

17

14

01

01

17

15

Pengadan buku-buku ddann Jumlah Buku-buku dan Alat alat tuliis siswa Tulis Siswa

01

01

17

18

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Jumlah Alat Praktik dan peraga siswa (unit)

(7)

2011 target (8) 4

2012 Rp

target

(9) 965,000,000

(10) 6

2013 Rp (11) 810,000,000

2014



2015

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18) 10

Rp (19) 1,775,000,000

(20) Disdikbud

Lokasi

(21)

kab. Bandung

33

3,020,000,000

220,000,000

7

2,133,993,000

20

1,000,000,000

1

385,000,000

10

2,738,993,000

Disdikbud

20

1,000,000,000

Disdikbud

180,000,000

Disdikbud

1 31000

285,000,000

33750

660,700,000

36077

313,500,000

136904

1,539,200,000

Disdikbud

5

275,000,000

5

275,000,000

53

4,470,000,000

Disdikbud

kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung

kab. Bandung

01

01

17

19

Pengadaan Meubeler Sekolah Jumlah meubeler Sekolah (unit)

01

01

17

20

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

01

01

17

44

Rehabilitasi Ringan dan berat Jumlah Ringan Dan Berat ruang kelas sekolah Ruang Kelas Sekolah (unit)

1

01

17

45

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Jumlah sedang/berat ruang Kelas sekolah

15

412,800,000

Jumlah Perlengkapan Sekolah (unit) 3

1,609,700,000

16

1,780,000,000

10

1,230,000,000

2

37,500,000

3

41,250,000

3

41,250,000

23

532,800,000

Disdikbud

kab. Bandung

3

230,000,000

3

16,500,000

3

16,500,000

25

2,043,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

2

297,000,000

2

297,000,000

17

3,433,700,000

Disdikbud

-


01

01

17

49

Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula

Jumlah Sedang/berat Ruang Serba Guna/aula (unit)

01

01

17

53

Rehabiitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

Jumlah Sedang/berat perpustakaan Sekolah (unit)

01

01

17

58

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Jumlah Penyusun Kurikulum (orang)

725

341

1

180,000

24,830,000

804

550,000,000

441

450,000,000

2

264,993,366

2

264,993,366

Disdikbud

1

198,000,000

1

198,000,000

3

396,180,000

Disdikbud

207

473,000,000

207

495,000,000

2384

1,992,830,000

Disdikbud

01

17

61

Penyediaan bantuan operasionl manajemen mutu (BOMM)

Jumlah Bantuan Operasional manajemen mutu (BOMM) (orang)

01

01

17

62

Penyediaan Bea Siswa Bagi Siswa Tidak Mampu

Jumlah Siswa Tidak Mampu

01

01

17

63

Penyelenggaraan Paket C setara SMA

Jumlah peserta Paket C Setara SMA

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu SMA/SMK (Rintisan wajar 12 tahun)

Jumlah beasiswa bagi keluarga tidak mampuSMA/SMK (Rintisan Wajar 12 tahun)

Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Jumlah Materi belajar mengajar dengan menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi (unit)

-

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Jumlah Kelembagaan Sekolah dan Manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (orang)

01

17

64


kab. Bandung

01

01

kab. Bandung

1580

7,092,875,000

918,650,000

8243

2100

8,334,600,000

914,226,000

-

2600

905,188,000

900

3230

3,318,060,000

2080

995,706,800

2080

9,168,060,000

995,706,000

9484

24,595,535,000

3230

3,318,060,000

Disdikbud

10440

4,729,476,800

Disdikbud

-

Disdikbud

kab. Bandung

kab. Bandung

kab. Bandung


246

103,000,000

1185

1,107,650,000

370

356,598,000

420

520,000,000

450

550,000,000

2671

2,637,248,000

Disdikbud

kab. Bandung

1

01

17

65

Penyediaan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah

Jumlah Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah (unit)

1

124,340,000

1

01

17

67

penyebarluasan dan informasii berbagai informasi berbaggai pendidikan menengah

Jumlah penyebarluasan dan informasii berbagai informasi berbaggai pendidikan menengah

1

170,000,000

01

01

17

68

Penyelenggaraan akreditasi Sekolah menengah

Jumlah Akreditasi Sekolah Menengah(orang)

1

42,402,000

2

166,742,000

Disdikbud

2

340,000,000

Disdikbud

450

151,919,750

Disdikbud

kab. Bandung 1

170,000,000

kab. Bandung 50

33,610,000

100

37,360,000

100

38,547,500

200

42,402,250

kab. Bandung


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan / Misi

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan


(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Pengadaan Penunjang Pembelajaran SMA ala Cinema Editainment E-School managemen Cloud Computing System Concept

(6) Jumlah Penunjang Pembelajaran SMA ala Cinema Editainment E-School Managemen Cloud Computing System Concept (unit0

Revitalisasi Peralatan Pendidikan SMA Teknis Automotif,listrik,Elektronika m Kabupaten Bandung

Jumlah Peralatan Pendidikan SMA teknis Automotif,Listrik,Elektronika m kabupaten bandung (unit)

-

Pemberian Hadiah Dana Stimulan Juara Vokasional 2010

Jumlah Hadiah Dana Stimulan Juara Vokasional 2010 (kegiatan)

-

Disdikbud

4760

6,538,000,000

Disdikbud

136

2,010,187,450

Disdikbud

450

1,000,000,000

Disdikbud

01

01

17

69

01

01

17

70

Penyuluhan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Jumlah Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah (unit)

01

01

17

71

Pembinaan Anggota Paskibra

Jumlah Anggota Paskibra (orang)

01

01

17

72

Pemberian Hadiah Dana Stimulan Juara Vokasional 2010

Jumlah Sedang/berat Ruang kelas sekolah SMA/SMK (orang)

(7)

2011

2012

2013

2014


2015

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19) -

(20) Disdikbud

Lokasi

(21)

kab. Bandung


kab. Bandung 40

50

5,000,000,000

300,000,000

560

500,000,000

1880

500,000,000

2280

538,000,000

34

386,949,500

34

386,949,500

34

810,644,450

400

700,000,000

34

425,644,000


kab. Bandung

01

01

17

73

pembangunan gedung sekolah SMK

Jumlah pembangunan gedung sekolah SMK (unit)

01

01

17

74

Rehabilitasi Sedang/berat ruang kelas SMA/SMK

Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat ruang kelas SMA/SMK (lokal)

28

1,200,000,000

28

1,200,000,000

01

01

17

75

pembangunan ruang kelas baru

Jumlah pembangunan ruang kelas baru (unit)

18

5,980,000,000

18

5,980,000,000

Pembangunan Ruang Kelas Sekolah bagi SMKN

Jumlah Ruang Kelas Sekolah Bagi SMKN (unit)

7

Pembangunan gedung sekolah

Jumlah Gedung Sekolah (unit)

Pembangunan ruang kelas bagi SMAN

01

01

17

76

1

300,000,000

1

300,000,000



8,672,793,236

Disdikbud

kab. Bandung

-

Disdikbud

kab. Bandung

Jumlah Ruang Kelas bagi SMAN

-

Disdikbud

kab. Bandung

Pembangunan ruang kelas sekolah bagi SMKN

Jumlah Riuang kelas sekolah bagi SMKN (unit)

-

Disdikbud

kab. Bandung

Jumlah Dana Untuk Pengembangan SMA/SMK (unit)

5

432,000,000

Disdikbud

01

01

17

77

Penyediaan Dana untuk Pengembangan SMA/SMK

01

01

17

78

01

01

17

01

01

17

4,030,000,000

7

4,030,000,000

5

612,793,236

19 0

2

150,000,000

1

117,000,000

2

165,000,000

Rehabilitas sedang berat Jumlah Sedang berat bangunan pendidikan lainnya bangunan pendidikan lainnya SMA/SMK SMA/SMK (unit)

1

300,000,000

1

300,000,000

Disdikbud

79

Pemagaran sekolah menengah atas/kejuruan

Jumlah Sekolah Menengah atas/kejuruan (unit)

6

1,495,000,000

6

1,495,000,000

Disdikbud

80

Pembangunan ruang kelas bagi SMA Negri (Bantuan Gubernur Luncuran)

Jumlah Ruang Kelas Bagi SMA Negri (Bantuan Gubernur Luncuran) (unit)

25

7,774,495,758

25

7,774,495,758

Disdikbud

Peningkatan mutu pendidikan

Jumlah Mutu Pendidikan (unit)

-

Disdikbud

Penyediaan dana untuk Pengembangan SMA/SMK

Jumlah Dana Untuk Pengembangan SMA/SMK (unit)

-

Disdikbud

Rehabilitasi sedang berat

Jumlah Sedang berat (unit)

-

Disdikbud

63,756,512,000

Disdikbud

265

2,000,000,000

Disdikbud

202

1,034,581,600

Disdikbud

200

320,112,000

Disdikbud

108,715,996,000

Disdikbud

kab. Bandung

40

2,200,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

28

17,234,113,600

Disdikbud


kab. Bandung

01

01

17

81

Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMA/SMK (DAK)

Jumlah Perpustakaan Sekolah SMA/SMK (DAK) (unit)

1

01

01

17

82

Peningkatan Mutu Pendidikan

Jumlah mutu pendidikan (orang)

265

2,000,000,000

01

01

17

83

Bimbingan Teknis Kurikulum Jumlah Teknis Kurikulum 2013 SMA dan SMK 2013 SMA dan SMK (unit)

200

339,181,600

01

01

17

85

Sosiallisasi dan Bimbingan Teknis BOS SMA/SMK

Jumlah peserta Bimbingan Teknis B0S SMA/SMK (unit)

200

320,112,000

01

01

17

85

BOS SMA/SMK

Jumlah Penerima BOS SMA/SMK (orang)

01

01

17

86

Pembinaan Vokasional SMA/SMK

Jumlah Vokasional SMA/SMK (orang)

40

2,200,000,000

01

01

17

87

Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMK (DAK)

Jumlah Perpustakaan Sekolah SMK (DAK) (kegiatan)

17

16,684,113,600

7500

54,232,783,000

10,850,000,000

1

2

76500

9,523,729,000

2

695,400,000

52,221,700,000

76500

11

45,644,296,000

550,000,000

160500

kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung

kab. Bandung


Tujuan / Misi

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Pembinaan Anggota Paskibra

(6) Jumlah Anggota Paskibra (orang)



Meningkatnya penduduk melek huruf

Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik

Meningkatnya AMH



2012

2013

2014

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19) -

2

12,926,585,000

Disdikbud

2

2,317,898,000

Disdikbud

941,207,000

1

941,207,000

Disdikbud

2,500,501,805

3

2,500,501,805

Disdikbud

kab. Bandung

-

Disdikbud

kab. Bandung

-

Disdikbud

kab. Bandung

708,235,829,400

Disdikbud

-

Disdikbud

kab. Bandung

-

Disdikbud

kab. Bandung

808

674,563,550,000

Disdikbud

527

677,170,000

Disdikbud

424

3,220,734,400

Disdikbud

14,534,453,000

Disdikbud

01

17

88

01

01

17

91

Pengadaan peralatan laboratorium Kimia, Fisika, Biologi SMA

Jumlah Peralatan laboraturium Kimia, Fisika, Biologi SMA (1 kegiatan)

1

3,026,585,000

1

9,900,000,000

01

01

17

92

Pengadaan Alat Peraga IPA SMA ( Luncuran)

Jumlah Alat Peraga IPA SMA ( Luncuran ) (kegiatan)

1

2,141,207,000

1

176,691,000

01

01

17

93

Pengadaan Alat Peraga IPA SMK ( Luncuran)

Jumlah Alat Peraga IPA SMK ( Luncuran )(kegiatan)

1

01

01

17

95

Pengadaan tanah SMA/SMK

(unit)

3

01

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

18

Angka melek huruf (AMH)

98.41

98.48

2,244,020,000

98.84

4,622,322,000

98.76

10,186,196,000

98.76

685,038,476,400

99

6,144,815,000

493.84

18

01

Pemberdayaan tenaga pendiidik non formal

Jumlah peserta sosialisasi pemberdyaan tenaga Pendidik non formal (orang)

01

01

18

02

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Jumlah bantuan operasional pendidikan non formal (lembaga)

465

51,670,000

01

01

18

03

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

Jumlah Pendidikan Kursus dan Kelmbagaan (orang)

240

181,850,000

01

01

18

04

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Jumlah Pendidikan Keaksaraan (orang)

01

01

18

05

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Jumlah Pendidikan Kecakapan Hidup (lembaga)

01

01

18

06

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Jumlah sarana dan Prasarana pendidikan non pormal (unit)

01

01

18

08

Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal

01

01

18

09

01

01

18

12

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

01

01

18

14

Kegiatan Program Percontorangan PAUDNI di UPTD SKB Kab. Bandung

01

01

18

15

Peninggkatan mutu pendidikan Non formal dan Informal

01

01

18

16

Pengadaan perangkat penunjang pendidikan nonn formal dan informal lembaga komputer dan bahasa

Jumlah perangkat Penunjang Prndidikan Non Formal dan informal lembaga komputer dan bahasa (lembaga)

58

1,375,500,000

250

350,000,000

62

625,500,000

32

485,000,000

250

672,150,000,000

250

688,050,000

kab. Bandung

3200

1,070,500,000

32

4000

25

515,000,000

25

1

425,000,000

1

Jumlah peserta pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal (orang) Pengembangan Kurikulum Jumlah peserta Kurikulum bahan ajar dan model Bahan ajar dan Model pembelajaran pendidikan non pembelajaran pendidikan non formal formal

485,000,000

1,026,126,000 375,000,000

1,285,000,000

1000

3,725,000,000

60

1,535,384,400

60

11660

4,615,327,000

11660

1,000,500,000

50

412,500,000

175

2,678,000,000

Disdikbud

4

220,000,000

11

2,850,000,000

Disdikbud

781

1,274,000,000

Disdikbud

1405

967,922,000

Disdikbud

260

300,000,000

Disdikbud

39

320,000,000

Disdikbud

25

375,000,000

50

1

200,000,000

4

720,000,000

781

1,274,000,000

533,500,000

4,097,500,000

31520

500

725,696,000

331

83,265,000

Jumlah peserta Publikasi dan Sosialisasi

10

200,000,000

250

100,000,000

jumlah kurikulum Program Perontorangan PAUDNI di UPTD SKB Kab. Bandung yang dihasilkan (Jenis) Jumlah Mutu pendidikan non

13

100,000,000

13

110,000,000

75,696,000

331

83,265,000


kab. Bandung

13

110,000,000

500

1,000,000,000

500

1,000,000,000

Disdikbud

52

2,150,000,000

52

2,150,000,000

Disdikbud

formal dan informal (orang)


kab. Bandung

01

18

17

Pendidikan inklusif

Jumlah peserta pendidikan inklusif (orang)

100

200,000,000

100

200,000,000

Disdikbud

01

18

18

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan kesetaraan

Jumlah peserta publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan

150

50,000,000

150

50,000,000

Disdikbud

01

01

18

20

Pengembangan Kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan Inklusif

Jumlah Kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan inklusif (orang0

293

500,000,000

Disdikbud

293

500,000,000


kab. Bandung

01

01

18

21

Pembuatan Inklusif Center

Jumlah pembuatan Inklusif Center (unit)

1

2,200,000,000

1

2,200,000,000

Disdikbud

01

01

18

22

Pameran Hari Aksara Internasional Tk. Jawa Barat

Pameran Hari Aksara Internasional Tk. Jawa Barat (kegiatan)

1

750,000,000

1

750,000,000

Disdikbud

-

Disdikbud

31,724,253,200

Disdikbud

Persentase guru yang berkualifikasi D4/S1

kab. Bandung

kab. Bandung 243

01

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

kab. Bandung

kab. Bandung

01

20

kab. Bandung

kab. Bandung

01

01


01

01

Lokasi

(20) Disdikbud

01

01



2015

71.5

6,554,865,000

72.81

4,640,508,000

73.25

7,026,214,000

73.5

9,572,885,200

75

3,929,781,000

366.06


kab. Bandung

Tujuan / Misi

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)

Program / Kegiatan


(5) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

(6) Jumlah peserta pelatihan Sertifasi Pendidikan (orang)



2012 target

Rp

target

Rp

target

(10) 2567

(11) 102,805,000

(12) 2300

(13) 102,805,000

(14) 2100

(15) 113,085,500

20

01

01

01

20

03

Pelatihan Bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Jumlah peserta pelatihan Bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (orang)

01

01

20

04

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Jumlah kelompok kerja guru (KKG)

525

227,000,000

150

01

01

20

07

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Jumlah peserta pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (orang)

135

307,785,000

322

Pengembangan sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap profesi penidik Pengembangan Mutu dan Kualitas program Pendidikan dan Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD

Jumlah peserta pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap propesi Pendidik Jumlah Mutu dan(orang) kualitas program Pendidik dan Tenaga kependidikan SD (orang)

01

01

01

01

20

20

20

08

09

10

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Rp

target

Rp

target

Rp

(16) 2300

(17) 113,085,000

(18) 9517

(19) 498,030,500

(20) Disdikbud

1457

1,721,000,000

Disdikbud

983,000,000

Disdikbud

2,881,400,750

Disdikbud

713

1,000,000,000

744

721,000,000

180,000,000

507

180,000,000

165

198,000,000

165

198,000,000

1512

914,382,500

155

817,992,500

145

420,620,750

145

420,620,000

902

-

Disdikbud

2,844,450,000

310

300,095,500

367

200,095,000

88

330,104,500

88

330,104,000

1053

4,004,849,000


1

21569

120,000,000

120,000,000

2,989,380,000

600

1,014,000,000

22169

4,003,380,000


01

20

14

Pengembangan Manajemen Guru dan Kepala Sekolah

Jumlah manajemen guru dan Kepala Sekolah (orang)

744

674,460,000

744

412,500,000

744

782,000,000

744

825,000,000

2976

2,693,960,000

Disdikbud

01

01

20

15

Lesson study SMP dan SMA/SMK

Jumlah lesson study SMP dan SMA/SMK (orang)

2600

642,000,000

1600

200,000,000

1600

305,000,000

1600

330,000,000

7400

1,477,000,000

Disdikbud

01

01

20

16

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMA/SMK

Jumlah Sertifikasi Pendidikan SMA/SMK (orang)

150

850

152,175,750

Disdikbud

01

01

20

17

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMP

Jumlah sertifikasi pendidikan SMP (orang)

01

01

20

18

Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan SD

Jumlah kinerja Guru (PKG) Dan Pengembangan kepropesian Berkelenjutan (PKB) (orang)

100

Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan(PKB) SMP

Jumlah kinerja guru (PKG) Dan Pengembangan kepropesian Berkelenjutan (PKB) SMP (orang)

77

01

01

01

20

20

19

20

01

01

20

22

01

01

20

23

Operasional dan Insentif Tim Teknis Guru Daerah Terpencil Lesson study SMA

Jumlah Operasional dan Insentif Tim Teknis Guru Daerah Terpencil (orang) Teselenggarnya Study SMA (orang)

01

01

20

24

Pendidikan lanjutan bagi Jumlah Pendidikan Lanjutan pendidik PAUD untuk bagi pendidik PAUD untuk memenuhi standar kualifikasi memenuhi standar kualifikasi (orang)

36,232,500

300

39,855,750

300

39,855,000

200

100,000,000

600

110,000,000

600

110,000,000

1400

320,000,000

Disdikbud

750

200,621,500

165

493,473,000

165

521,873,000

1180

1,689,189,500

Disdikbud


2100

102,972,500

2100

113,269,750

2100

113,269,000

6377

432,483,750


32,473,500

Jumlah seleksi kepala, Pengawas dan guru Berprestasi SMA/SMK (orang)

30

102,972,500

30

Seleksi Kepala , Pengawas dan Guru Berprestasi SMA/SMK

100

kab. Bandung

95,267,000

21

20

473,222,000

131

20

01


190

01

01

kab. Bandung

Penilaian Kinerja Guru (PKG) Jumlah kinerja guru (PKG) dan Pengembangan Dan Pengembangan Keprofesian kepropesian Berkelenjutan Berkelanjutan(PKB) (PKB) SMA/SMK (orang) SMA/SMK

01

kab. Bandung

kab. Bandung 200

01

01

(21) kab. Bandung

kab. Bandung

1

Jumlah Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap profesi penidik (Bangub Jabar 2011) (orang)

Lokasi

kab. Bandung

Jumlah sistem pemetaan (unit)

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap profesi penidik (Bangub Jabar 2011)



2015

(9) 66,250,000

01

01

2014

Rp

01

01

2013

72,597,500

200

72,597,500

320

189,857,250

320

79,857,000

1030

414,909,250


150

95,267,000

329

102,293,700

329

104,793,000

939

397,620,700

Disdikbud

32,473,500

Disdikbud

505

320,000,000

Disdikbud

90

200,000,000

Disdikbud

kab. Bandung 30

225

100,000,000

90

200,000,000

140

110,000,000

140

110,000,000


kab. Bandung

Bintek Calon Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK

Jumlah peserta Bintek Calon Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK (orang)

321

1,023,705,500

449

3,425,750,000

770

4,449,455,500

Disdikbud

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK

Jumlah peserta penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK (orang)

300

486,100,000

300

486,100,000

Disdikbud

Seleksi dan Bimbingan Teknis Calon Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK

Jumlah peserta seleksi dan bimbingan Teknis calon Kepala Sekolah

230

808,175,000

230

808,175,000

Disdikbud

kab. Bandung



Tujuan / Misi

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Uji kompetensi Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK

(6) Jumlah peserta uji kompetensi Kepala sekolah SD/SMP/SMA/SMK (orang)

Bintek Pengawas SD/SMP/SMA/SMK

Jumlah pesertta Bintek Pengawas SD/SMP/SMA/SMK (orang)



2012

2013

target

Rp

target

Rp

target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) 135

2014 Rp (13) 687,150,000

target

Rp

target

Rp

target

(14)

(15)

(16)

(17)

(18) 135

Terwujudnya pelestarian budaya sunda

(20) Disdikbud

Lokasi

(21)

174

200,000,000

174

200,000,000

Disdikbud

1,347,900,000

Disdikbud

kab. Bandung

01

01

20

31

Diklat Kepala Tata Usaha SMP/SMA/SMK

Jumlah peserta Diklat Kepala Tata Usaha SMP/SMA/SMK (orang)

633,325,000

01

01

20

32

Habit Reading

Jumlah peserta Habit Reading (orang)

845

1,000,000,000

845

1,000,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

01

01

20

33

Kesamaftaan Disdikbud

Jumlah Kesamaftaan Disdikbud (orang)

160

404,000,000

160

404,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

-

Disdikbud

kab. Bandung

231,198,562,825

Disdikbud

1,836,278,000

Disdikbud

01

01

22

01

01

22

01


Rp (19) 687,150,000

kab. Bandung

714,575,000

633,325,000

0 Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda



2015

01

22

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 01

02

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Persentase satuan pendidikan yang memiliki akreditasi A tahun berkenaan Jumlah Prosentase Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan (laporan)

Pelaksanaan Kerjasama Jumlah Pelaksanaan secara kelembagaan dibidang Kerjasama Secara pendidikan Kelembagaan dibidang pendidikan (exsp)

11.85

3,013,643,525

3

106,870,000

11.86

3

38,855,782,000

215,000,000

13.89

3

73,096,826,000

523,408,000

13.9

3

108,940,311,300

633,500,000

13.91

7,292,000,000

65.41

3

357,500,000

15

620

200,000,000

780

220,000,000

780

250,000,000

780

440,000,000

2960

1,110,000,000


01

22

04

Sosialisasi dan Advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

Jumlah sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintahan di bidang pendidikan

7000%

157,000,000

75

295,000,000

70

268,400,000

3171

495,853,500

70

324,500,000

3456

1,540,753,500

Disdikbud

01

01

22

07

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

Jumlah peserta penerapan sistem dan inpormasi manajemen pendidikan (orang)

74

124,103,525

74

310,000,000

186

325,000,000

75

385,000,000

75

385,000,000

484

1,529,103,525

Disdikbud

55

01

22

10

sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan

Jumlah peserta sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan

01

01

22

11

survey/pendataan/penilaian kondisi fisik sarana dan prasarana SD

Jumlah pelaksana survey/pendataan/penilaian kondisi fisik sarana dan prasarana SD

kab. Bandung

kab. Bandung

01

01

kab. Bandung

kab. Bandung


55

220,000,000

75

287,800,000

78

596,375,000

78

330,000,000

341

1,661,175,000

Disdikbud

75

515,000,000

75

150,000,000

75

220,000,000

75

220,000,000

300

1,105,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

kab. Bandung

01

01

22

12

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

Jumlah Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

1

774,400,000

1

774,400,000

Disdikbud

01

01

22

13

Prolegda Perda SPM Kabupaten Bandung

Jumlah Prolegda Perda SPM Kabupaten Bandung

1

300,000,000

1

300,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

01

01

22

14

Sanitasi Award

Jumlah kegiatan Sanitasi Award

1

1,800,000,000

1

1,800,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

01

01

22

15

Musrenbang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah kegiatan Musrenbang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1

245,150,000

1

245,150,000

Disdikbud

0

-

Disdikbud

17

01

15

17

01

15

01

kab. Bandung

PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Nilai-nilai budaya NILAI BUDAYA yang dilestariakan

10

810,335,000

15

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

25

121,000,000

84

Jumlah penerima Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah (orang/lembaga)

kab. Bandung

14,965,391,000

1,225,000,000

20

27,401,109,000

25

43,276,194,000

30

1,567,500,000

100

88,020,529,000

Disdikbud

155

1,225,000,000

155

1,647,500,000

155

1,347,500,000

574

5,566,000,000

Disdikbud


kab. Bandung

17

01

15

02

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

Jumlah Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya (orang)

17

1

15

06

pembangunan gedung kesenian

Jumlah gedung kesenian (unit)

17

01

15

05

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya

Jumlah Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya (kegiatan)

17

01

15

08

Pembangunan Gedung Kesenian (luncuran)

Jumlah Pembangunan Gedung Kesenian (luncuran) (unit)

93 93

1

161,700,000

1

39,875,000

1

276,334,000


276,334,000

25,524,775,000 1

290,000,000

3

25,726,350,000

Disdikbud

1

290,000,000

Disdikbud

2

13,822,341,000

Disdikbud


1

121,825,000

1

13,700,516,000

kab. Bandung


Tujuan / Misi

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Renovasi Situs Cikondang dan Penataan Makam Bupati

(6) Jumlah Renovasi Situs Cikondang dan Penataan Makam Bupati (unit)



17

01

15

09

Pengembangan Sarana Kebudayaan

Jumlah Pengembangan Sarana Kebudayaan (jenis)

17

01

15

10

Sayembara gedung kebudayaan

Jumlah Nama Gedung Kebudayaan (buah)

17

01

15

11

Sarana dan Prasarana Gedung Kesenian

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kesenian (unit)

17

01

15

12

Pembangunan Plaza Kesenian Jumlah Pembangunan Plaza (Bantuan Gubernur) Kesenian (Bantuan Gubernur) (unit)

17

01

15

13

Pembangunan Gedung Science Centre

17

01

16

17

01

16

01

16

02

17

01

16

03

17

01

16

04

01

16

05

Fasiiliitasi Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah Fasiiliitasi Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya (paket) Jumlah Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno(orang/buku)

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18) 1

(19) 405,810,000

(20) Disdikbud

24

630,000,000

Disdikbud

1

175,000,000

1

1

Pengembangan nilai dan geografis sejarah

Jumlah Pengembangan nilai dan geografis sejarah (orang)

Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka

Jumlah Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka (buah)

17

01

16

09

Perumusan kebijakan sejarah Jumlah Pengembangan nilai dan purbakala dan geograpis sejarah (orang)

17

01

16

10

Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

Jumlah Pengelolaan karya cetak dan karya rekam (buah)

Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam pengellolaan sejarah dan kepurbakalaan

Jumlah Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam pengellolaan sejarah dan kepurbakalaan

17

01

16

13

Pengembangan Database sistem informasi sejarah dan purbakala

Jumlah Pengembangan Database sistem informasi sejarah dan purbakala (kegiatan)

17

01

16

14

Pendukungan Kebijakan Sejarah dan Purbakala

Jumlah Pendukungan Kebijakan Sejarah dan Purbakala (buah)

17

01

16

15

Fasilitas Alat Seni

Jumlah Fasilitas Alat Seni (jenis)

17

01

16

16

Sosialisasi UU Cagar Budaya

Jumlah peserta Sosialisasi UU Cagar Budaya kegiatan(orang)

17

01

16

17

Pembinaan Seniman dan Budayawan

Jumlah Kegiatan Pembinaan Seniman dan Budayawan (kegiatan)

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

200,000,000

Jumlah keragaman budaya yang dilestarikan

8

1

1

289,000,000

15

1

3,575,000,000

50,000,000

210,000,000

8

220,000,000

175,000,000

1

10

Rp

405,810,000 8

20

8,245,000,000

18

220,000,000

25

1

5,000,000,000

Disdikbud

1

22,361,000,000

Disdikbud

1

13,767,694,000

Disdikbud

-

Disdikbud

21,627,822,400

Disdikbud

270,000,000

Disdikbud

5,000,000,000

22,361,000,000

13,767,694,000

8,468,822,400

30

1,050,000,000

100

19

Lokasi


kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung

32

30,000,000

174,000,000

3

08

17

Rp

(10)

Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, museum dan peninggalan bawah air (buah)

07

01

target

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, museum dan peninggalan bawah air

16



2015

(9)

50

16

17

2014

Rp

Jumlah Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya unit daerah (orang)

01

12

2013

(8)

Jumlah Kebijakan yang dihasilkan (buah)

01

16

2012

target

Penyusunan kebijakan pengelolaan budaya lokal/daerah Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya unit daerah

17

01

(7)


Jumlah Pembangunan Gedung Science Centre (unit)

17

17


01

17

17


PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA


460

80,000,000

4

550,000,000

1

400,000,000

75

70,000,000

124

350,000,000

7617

555,000,000

1400

2,174,000,000

1

55,000,000

8114

1

1649

1,270,000,000

Disdikbud

400,000,000

2,768,000,000


60,000,000

24

1,000,000,000

24

249,200,000

24

994,442,500

13

605,000,000

88

2,908,642,500


390

1300

175,000,000

1,570,000,000

6,460,800,000

Disdikbud

8270

1

3,400,800,000

600,000,000

2

2,687,500,000

390

197,500,000

8270

783

600,000,000

Disdikbud

700

695,000,000

2000

2,265,000,000

Disdikbud

-

Disdikbud


kab. Bandung

8695

330,000,000

4134

115,000,000

8695

469,000,000

4134

126,500,000

25658

0

1,040,500,000

Disdikbud

-

Disdikbud

kab. Bandung

kab. Bandung

1

25,000,000

2

60,000,000

10

300,000,000

4

2

66,000,000

15

451,000,000

Disdikbud

405,000,000

5434

363,879,900

5588

1,068,879,900

Disdikbud

2

200,000,000

4

585,000,000

6

785,000,000

Disdikbud

1000

500,000,000

1

340,000,000

1001

840,000,000

Disdikbud

1

500,000,000

1

500,000,000

Disdikbud

-

Disdikbud

7,122,672,008

Disdikbud

kab. Bandung 150

10

321,000,000

15

300,000,000

768,137,000

20

2,352,685,000

25

2,733,600,000

25

947,250,008

95

kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung kab. Bandung


Tujuan / Misi

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program / Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

(6) Jumlah Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah(lingkungseni)

Fasilitasi Penyelenggaraan festival budaya daerah

Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan festival budaya daerah (lingkungseni)

17

01

17

01

17

01

17

05

17

01

17

06

Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya unit

Jumlah Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya unit (orang)

17

01

17

08

Festival Pagelaran seni tradisional

Jumlah Festival Pagelaran seni tradisional (lingkungseni)

17

01

17

09

Gelar Budaya Daerah

17

01

17

10

Seleksi Paduan Suara SMA/SMK


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011 target

2012 Rp

target

2013 Rp

target

2014 Rp

target


2015 Rp

target

target

Rp

Rp


(8) 8

(9) 160,000,000

(10) 8

(11) 375,000,000

(12) 41

(13) 593,000,000

(14) 85

(15) 800,000,000

(16) 85

(17) 718,300,000

(18) 227

(19) 2,646,300,000

(20) Disdikbud

31

161,000,000

31

10,000,000

31

382,857,000

31

556,600,000

31

27,500,000

155

1,137,957,000

Disdikbud

Lokasi

(21) kab. Bandung

kab. Bandung 164

200,000,000

164

748,666,000

164

340,000,000

11

183,137,000

11

183,137,000

11

537,000,000

Jumlah Gelar Budaya Daerah (orang)

11

320,025,000

1

500,000,000

Jumlah Seleksi Paduan Suara SMA/SMK (orang)

156

125,000,000

492

1,288,666,000

Disdikbud

201,450,000

44

1,104,724,000

Disdikbud

8

12

820,025,008

Disdikbud

kab. Bandung

156

125,000,000

Disdikbud

kab. Bandung

kab. Bandung 11

Soreang, 27 Februari 2014 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung,

Drs.H. AGUS FIRMAN ZAINI, Msi NIP. 19640730 198305 1 001

kab. Bandung

TIM PENYUSUN RENSTRA

Pengarah : 1. KepalaDinasPendidikandanKebudayaanKabupaten Bandung 2. KepalaBidang SMA/SMK 3. KepalaBidang SMP 4. KepalaBidang SD 5. KepalaBidang PNFI 6. KepalaBidang Data Informasi 7. KepalaBidangSeniBudaya 8. KepalaBidangSejarahdanPurbakala Penanggungjawab:KepalaDinasPendidikandanKebudayaanKabupaten Bandung SekretarisDinasPendidikandanKebudayaanKabupaten Bandung Ketua:KaSubag Program Sekretaris :KaSubagUmumdanKepegawaian Anggota: 1. KepalaSeksiTenagaTeknis SD 2.KepalaSeksiSaranadanPrasarana SD 3. KepalaSeksiKurikulum SD 4. KepalaSeksiTenagaTeknis SMP 5.KepalaSeksiSaranadanPrasarana SMP 6. KepalaSeksiKurikulum SMP 7. KepalaSeksiTenagaTeknis SMA/SMK

8.KepalaSeksiSaranadanPrasarana SMA/SMK 9. KepalaSeksiKurikulum SMA/SMK 10. KepalaSeksi PAUD 11. KepalaSeksiKesetaraandanPendidikanMasyarakat 12. KepalaSeksiPembinaanKursusdanKelembagaan 13.KepalaSeksiInformasi 14. KepalaSeksiEvaluasidanPelaporan 15. KepalaSeksiInformasi 16. KepalaSeksiSejarah 17. KepalaSeksiPurbakala 19. KepalaSeksiPengenalanNilaisenidanBudaya 20. KepalaSeksiPelayananKebudayaan 21. KepalaSeksiPengenalan Benda CagarBudaya

TIM PENYUSUN RENSTRA Penanggungjawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Pengarah : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung 2. Kepala Bidang SMA/SMK 3. Kepala Bidang SMP 4. Kepala Bidang SD 5. Kepala Bidang PNFI 6. Kepala Bidang Data Informasi 7. Kepala Bidang Kebudayaan 8. Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Ketua : Kepala Sub. Bag. Penyusunan Program Sekretaris : Kepala Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Anggota: 1. Kepala 2. Kepala 3. Kepala 4. Kepala 5. Kepala 6. Kepala 7. Kepala 8. Kepala 9. Kepala 10. Kepala 11. Kepala 12. Kepala 13. Kepala 14. Kepala 15. Kepala 16. Kepala 17. Kepala 18. Kepala 19. Kepala 20. Kepala

Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi

Tenaga Teknis Kependidikan SD Sarana dan Prasarana SD Kurikulum SD Tenaga Teknis Kependidikan SMP Sarana dan Prasarana SMP Kurikulum SMP Tenaga Teknis Kependidikan SMA/SMK Sarana dan Prasarana SMA/SMK Kurikulum SMA/SMK Pendidikan Anak Usia Dini Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Informasi Evaluasi dan Pelaporan Pengolahan Data Sejarah Sarana Purbakala Pengembangan Seni & Nilai Pelayanan Kebudayaan Pengelolaan Benda Cagar Budaya

DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

Recommend Documents