Halaman BAB I
: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ......................................................................... 1.2. Landasan Hukum ..................................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan................................................................... 1.4. Sistematika Penulisan ..............................................................
1 3 3 3
BAB II
: GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi......................... 5 2.2. Sumberdaya Bagian Administrasi Pembangunan ................... 7 2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan .......... 12 2.4. Tantangan dan Peluang .......................................................... 12
BAB III
: ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi ..................... 3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis......................................................
13 13 14
: VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi ...........................................................................................
15
4.2. Misi .......................................................................................... 4.3. Tujuan dan Sasaran ................................................................ 4.4. Strategi .................................................................................... 4.5. Kebijakan .................................................................................
15 17 18 18
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .............
20
: INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ........
24
: PENUTUP ......................................................................................
25
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
i
1.1.
Latar Belakang Pelaksanaan
otonomi daerah telah mendorong manajemen pembangunan
daerah yang berorientasi pada tata kepemerintahan yang baik (good governance) dalam kerangka menciptakan nilai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Good Governance lebih menekankan pada interaksi berbagai peran di antara berbagai pelaku pembangunan di daerah, baik itu masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah daerah dengan diatur oleh tiga pilar utama, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi serta adanya peraturan (rule of law) yang jelas. Secara umum beberapa perubahan penting pada lingkungan strategis pemerintahan yang perlu mendapat perhatian adalah: 1. Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2. Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Berlakunya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik KKN; 4. PP Nomor 108/2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretaris Daerah; 8. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indek Kinerja Utama (IKU); 9. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015. Perubahan lingkungan di atas mengharuskan setiap Lembaga Pemerintah untuk melakukan
berbagai
penyesuaian
terutama
yang
mengarah
kepada
terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Ketatapemerintahan yang baik
1
diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, di mana kebijakan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, yang berprinsip pada demokrasi, partisipasi masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan
akuntabel, PP Nomor
108/2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis Daerah (Renstrada) atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya. Dokumen ini selain berfungsi sebagai dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah. Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana strategis yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu (biasanya 3 sampai 5 tahun) dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala) yang ada atau mungkin timbul. Dokumen yang dihasilkan dari perencanaan strategis disebut ”Rencana Strategis” atau Renstra. Rencana Strategis diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan rencana strategis memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi. Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis organisasi. Dokumen ini menjabarkan potret permasalahan organisasi (Bagian Administrasi Pembangunan) serta
indikasi
daftar
program
dan
kegiatan
dalam
upaya
memecahkan
permasalahan secara terencana dan bertahap untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.
2
1.2.
Landasan Hukum 1.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4.
TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dari praktikpraktik KKN;
5.
PP Nomor 108/2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8.
Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretaris Daerah.
1.3.
Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama 5 tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan setiap tahun.
1.4.
Sistematika Penulisan Sistematika
penulisan
Rencana
Strategis
Bagian
Adminsitrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini sebagai berikut :
3
Daftar Isi Kata Pengantar BAB I
PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan 2.2. Sumberdaya Bagian Administrasi Pembangunan 2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan 2.4. Tantangan dan Peluang BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
3.2.
Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015
3.3.
Penentuan isu-isu Strategis
BAB IV VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi Bagian Administrasi Pembangunan
4.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Administrasi Pembangunan
4.3.
Strategi dan Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KINERJA,
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP
4
2.1.
Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yaitu melaksanakan pedoman dan
petunjuk
teknis
Pembinaan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
administrasi
pembangunan. Disamping itu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
A. Tugas Pokok Bagian Administrasi Pembangunan 1. Melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan, program dan petunjuk teknis, penghimpunan,
pengolahan
data
dan
mengkoordinasikan
serta
mengevaluasi kegiatan di bidang administrasi pembangunan; 2. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
B. Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan 1. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan tahunan pembangunan daerah; 2. Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya; 3. Pengumpulan bahan, pengolahan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya.
5
STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN MALANG
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KASUBAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KASUBAG PENGENDALIAN
KASUBAG PENYUSUNAN PELAPORAN
S T A F
S T A F
S T A F
S T A F
S T A F
S T A F
S T A F
S T A F
S T A F
S T A F
S T A F
S T A F
S T A F
6
2.2.
Sumberdaya Bagian Administrasi Pembangunan Secara Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan memiliki struktur organisasi terdiri dari 1 ( satu ) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan yang membawahi 3 ( tiga ) Sub. Bagian dengan tugas pokok dan fungsinya masingmasing sebagai berikut : a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan; b. Sub Bagian Pengendalian; c. Sub Bagian Penyusunan Laporan.
Sub Bagian sebagaimana yang dimaksud di atas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
1. Sub. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas : a. Menyusun konsep program kerja Sub. Bagian Administrasi Pembangunan untuk acuan pelaksanaan Tugas; b. Mengumpulkan, mengolah bahan-bahan dan menganalisa data untuk penyusunan kebijakan pelaksanaan program pembangunan daerah yang dibiayai
dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah,
bantuan
pembangunan dan dana pembangunan lainnya; c. Menghimpun, mengolah bahan dan menganalisa data usulan proyek dengan skala prioritas sesuai dengan jumlah anggaran yang ditetapkan; d. Menyusun konsep pedoman pelaksanaan pembentukan panitia lelang di lingkup dinas /instansi di lingkungan Pemerintah Derah; e. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan; f.
Menyususn konsep pedoman Pengelolaan Anggaran Pembangunan dan Belanja daerah sebagai acuan dalam melaksanakan proyek pembangunan;
g. Membuat
laporan
secara
periodik
kepada
atasan
sebagai
pertanggungjawaban sebagai masukan; h. Meneliti dan menyempurnakan hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan; i.
Menyusun mekanisme pelaksanaan program pembangunan daerah yang dibiayai
dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah,
bantuan
pembangunan dan dana pembangunan lainnya; 7
j.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Sub. Bagian Pengendalian mempunyai tugas : a. Menyusun konsep program kerja Sub. Bagian Pengendalian untuk acuan pelaksanaan tugas; b. Menghimpun
bahan
–
bahan
untuk
pengevaluasian
pelaksanaan
pembangunan yang biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya; c. Melaksanakan pengendalian program pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya serta penyiapan saran penyempurnaannya; d. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku; e. Meneliti, menyempurnakan dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan; f.
Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier pegawai;
g. Meneliti bahan persyaratan pengajuan pelaksanaan proyek di lingkungan Pemerintah Daerah; h. Memantau perkembangan pelaksanaan pembangunan yang berkoordinasi dengan instansi terkait agar secepat mungkin dapat diketahui dan dikendalikan penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan; i.
Menganalisa data administrasi perencanaan dan pelaksanaan sebagai bahan informasi bagi atasan dalam pengendalian;
j.
Mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
k. Menyusun
konsep
laporan
pelaksanaan
kegiatan
sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan atas tugas yang dibebankan; l.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Sub Bagian Penyusunan Pelaporan mempunyai tugas : a. Menyusun konsep program kerja Sub. Bagian Penyusunan Pelaporan untuk acuan pelaksanaan tugas;
8
b. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program pembangunan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya; c. Menyususn laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; d. Menyusun konsep laporan pelaksanaan program pembangunan daerah secara
periodik,
baik
bulanan,
triwulan
dan
tahunan
sebagai
pertanggungjawaban tugas Sub. Bagian Penyusunan Pelaporan; e. Menghimpun laporan realisasi fisik dan keuangan anggaran pembangunan dari unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; f.
Meneliti, menyempurnakan dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan;
g. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier pegawai; h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya; 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsi
Bagian
Administrasi Pembangunan, sesuai struktur organisasi yang ditetapkan dan didukung dengan tersedianya jumlah pegawai, sarana dan prasarana kelembagaan, Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari 17 Orang pegawai dengan latar belakang pendidikan yang berbeda adapun pendidikan strata dua ( S-2 ) berjumlah 3 Orang, strata satu ( S-1) berjumlah 10 Orang, pendidikan SLTA berjumlah 3 Orang, pendidikan SD berjumlah 1 Orang.
9
Tabel 1. Komposisi Pegawai berdasar Golongan/Pangkat NO
GOLONGAN
Jumlah
1.
Golongan IV/a (Pembina)
1
2.
Golongan III/d (Penata Tk. I)
3
3.
Golongan III/c (Penata)
4
4.
Golongan III/b (Penata Muda Tk. I)
2
5.
Golongan III/a (Penata Muda)
1
6.
Golongan II/b (Pengatur Muda Tk. I)
2
7.
Golongan II/a (Pengatur Muda)
1
JUMLAH
14
Tabel 2. Komposisi Pegawai berdasar Pendidikan NO
PENDIDIKAN
Jumlah
1.
Strata 2 (S-2)
4
2.
Strata 1 (S-1)
6
3.
SLTA
3
4.
SD
1 JUMLAH
14
Tabel 2. Komposisi Pegawai berdasar Eselon NO
ESELON
Jumlah
1.
Eselon III
1
2.
Eselon IV
3
JUMLAH
4
10
2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang a. Gedung. Saat ini Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang menempati Ruangan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan rincian ruangan sebagai berikut : a.
Ruang Kerja Kepala Bagian
: 1 Unit
b.
Ruang Kerja Kasubag
: 1 Unit
c.
Ruang Kerja Staf
: 1 Unit
Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang menempati gedung di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Malang seluas : 84 m2, kondisi ini sudah cukup ideal sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat mendatangkan unit-unit lain untuk koordinasi, namun demikian masih diperlukan adanya perluasan ruangan untuk mendukung kenyamanan bekerja bagi aparat Bagian Administrasi Pembangunan. b. Peralatan Penunjang a.
Jumlah komputer yang ada di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang sebanyak 11 (sebelas) buah, 3 (tiga) Note Book, 6 (enam) buah printer, sehingga kondisi secara umum sarana penunjang kerja sudah sangat memadai.
b.
Kendaraan roda-4 sebanyak 2 (dua) buah dan kendaraan roda 2 sebanyak 4 (empat) buah masih cukup baik kondisinya sehingga cukup menunjang tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang.
c.
Meja, kursi yang ada sekarang ini masih cukup baik kondisinya, sedangkan ruangan masih belum representatif, sehingga diperlukan adanya
perluasan
guna
mendukung
kinerja
aparat
Bagian
Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang untuk dapat bekerja lebih optimal.
11
c. Anggaran Tahun 2006 - 2010 Adapun anggaran untuk kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan dalam pelaksanaan kinerja dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : No. Tahun Anggaran
2.3.
Jumlah Anggaran
1.
Tahun 2006
Rp.
445.000.000,00
2.
Tahun 2007
Rp.
639.800.000,00
3.
Tahun 2008
Rp.
1.153.354.000,00
4.
Tahun 2009
Rp.
950.000.000,00
5.
Tahun 2010
Rp.
950.000.000,00
Keterangan
Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Pembangunan (Tabel terlampir)
2.4.
Tantangan dan Peluang a. Peluang a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan . b. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program. c. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan. d. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif.
pelaksanaan
b. Tantangan a. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang di lakukan oleh sebagian masyarakat. b. Masih kurang tegas dan kurang jelasnya peraturan perundangan yang berlaku. c. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi pelaksana teknis di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang. d. Masih kurangnya pemahaman terhadap makna desentralisasi maupun demokratisasi. e. Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat, yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri. f. Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan dibidang pembangunan, sehingga menganggu proses penyelesaiannya. 12
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan baik kelembagaan organisasional maupun program/kegiatan perencanaan pembangunan dalam
pelayanan publik Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten
Malang, antara lain : a. Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menentukan kebutuhan yang prioritas. b. Masih kurangnya koordinasi antar SKPD dikarenakan belum adanya kepahaman tentang tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan c. Adanya sistem mutasi yang tidak terencana sehingga sangat berpengaruh terhadap proses penyelesaian kegiatan SKPD. d. Adanya sistem penempatan pegawai yang kurang memperhatikan kompetensi (Kemampuan, Ketrampilan serta Kecakapan) dalam bidangnya.
3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015 Sebagai salah satu Bagian yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah yang
berperan
sebagai
supporting
staf
maka
peran
Bagian
Administrasi
Pembangunan dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Malang (MADEP MANTEB) adalah dengan “Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing” yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan Ujian Nasional Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta, diharapkan dengan diselenggarakannya Ujian Nasional tersebut Pemerintah Kabupaten Malang bisa mempunyai sumber daya manusia ataupun khususnya Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkualitas dan mumpuni.
13
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis a. Pelayanan prima dalam bidang administrasi pembangunan. Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang administrasi pembangunan, maka sudah tentu Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani stakeholder. Pelayanan
prima ini diharapkan bisa
menimbulkan kepuasan (satisfaction) bagi pihak-pihak yang tekait dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang. b. Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang. Keberadaan aparatur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan bidang administrasi pembangunan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah usaha untuk melaksanakan standar operasional prosedur dalam bidang administrasi pembangunan.
14
4.1.
Visi Visi Bagian Administrasi Pembangunan merupakan cara pandang jauh kedepan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan dan sekaligus menentukan arah perjalanan yang hendak dicapai dimasa depan nantinya. Visi tersebut digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai yang dianut seluruh anggota organisasi Bagian Administrasi Pembangunan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu penetapan Visi adalah hal yang sangat penting sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran pimpinan dan staf. Visi Bagian Administrasi Pembangunan :
“ Terwujudnya penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan yang akuntabel. ”
Untuk mewujudkan visi tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan merumuskan misi yang menggambarkan amanah apa yang harus dituntaskan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.
4.2.
Misi Misi Bagian Administrasi Pembangunan :
“ Sebagai pengendali administrasi proyek yang tertib dan transparan serta professional dalam pelaksanaan program-program pembangunan Kabupaten Malang.”
Misi tersebut merupakan pernyataan cita-cita secara prospektif tentang aspek-aspek fungsional sebagai tugas Bagian Administrasi Pembangunan. Misi adalah merupakan penjabaran terhadap visi sebagaimana tersebut pada uraian diatas. 15
Dengan pernyataan yang sudah melekat pada misi itu, maka pihak Pemerintah Daerah
menuntut
pada
Bagian
Administrasi
Pembangunan
untuk
mengimplementasikan secara nyata di masa mendatang. Dalam misi tersebut, adalah mengandung maksud bahwa : Konsep-konsep penugasan ( Tanggung jawab ) yang harus dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal. Pertimbangan itu sekaligus menguatkan eksistensi misi Bagian Administrasi Pembangunan yang diharapkan dapat terwujud dengan baik. Misi Bagian Administrasi Pembangunan itu juga didahului oleh pertimbangan rasionalitas, percepatan perubahan dan kebutuhan pelaksanaan Otonomi Daerah, yakni:
1). Dibutuhkan adanya pedoman kerja yang jelas untuk melaksanakan program pembangunan di daerah, secara teknis dengan adanya pedoman yang praktis dan jelas maka dalam mengimplementasikan program pembangunan daerah makin tertib, terarah, benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Sistematik kinerja seperti ini dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka pelaksanaan program – program pembangunan di daerah agar lebih professional. 2) Kinerja di daerah membutuhkan institusi pengendalian yang baik agar berbagai bentuk
penyimpangan
sehubungan
dengan
penggunaan
biaya
yang
dialokasikan untuk program-program pembangunan dapat diminimalisasi. Institusi pengendalian yang berada di bawah tanggung jawab Bagian Administrasi Pembangunan ini akan mampu berjalan dengan baik jika masingmasing pejabat mau menghargai arti pentingnya potensi dan kemandirian yang menjadi konsekuensi logis pelaksanaan Otonomi Daerah. 3) Pelaksanaan poin (2) dapat membuahkan hasil bagi pembangunan dan masa depan daerah, sebab pelaksanaan itu sama dengan dituntut untuk melakukan efisiensi di berbagai sektor pembangunan. Program-program pembangunan yang sulit dikontrol, tidak jelas sasarannya dan diperkirakan kecil manfaatnya, sementara akibat buruk dari sulitnya
diminimalisir, maka
hal itu dapat
ditangguhkan atau ditiadakan.
16
4) Bagian
Administrasi Pembangunan dapat menjadi unsur
struktural
dan
fungsional yang strategis, sebab tugas-tugas yang dipercayakan menyangkut implementasi Otonomi Daerah secara makro, yaitu ada
Sub. Bagian
Administrasi Pembangunan, Sub. Bagian Pengendalian dan Sub. Bagian Penyusunan
dan
Pelaporan
yang
berhubungan
erat
dengan
masalah
penggunaan sumberdana daerah. Kewibawaan daerah, yang tergantung pada implementasi program-program
pembangunannya adalah ditentukan oleh
kemampuan dan kemauan SDM (Capabilitas SDM).
4.3.
Tujuan dan Sasaran Berkaitan dengan upaya mencapai misi yang sudah dibahas sebelumnya, maka pembahasan ini difokuskan pada tujuan dan sasaran seperti dibawah ini :
a. Tujuan Sebagaimana
dijelaskan
sebelumnya,
Administrasi Pembangunan Kabupaten Malang
bahwa adalah
tujuan
Bagian
berpijak pada
pencapaian misi, maka untuk mencapai sasaran tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi lingkup Pemerintah Kabupaten, sehingga kinerjanya meskipun bermacam-macam, tetapi
tetap pada misi dan visinya.
Tujuan ini
juga
mengisyaratkan tentang program jangka panjang, yakni lebih dari satu tahun, sebab dalam pelaksanaan program kerja
itu
dibutuhkan adanya keahlian
akurasi (ketepatan), dalam mengolah dan menyajikan data administrasi, tujuan ini nantinya juga menjadi arah perjalanan Unit Kerja yang dibawahinya. Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Malang yang
sejalan
dengan misinya adalah sebagai berikut: “Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan aparatur serta memantapkan pelayanan administrasi sesuai prosedur”.
17
b. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun atau dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Titik
utama
sasaran
adalah
pelaksanaan
,
alokasi,
distribusi
pemanfaatan seluruh sumberdaya (Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana) dan kapabilitas organisasi yang mengarah pada hasil yang nyata. Mengenai sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang adalah : ” Terwujudnya Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar SKPD ”.
4.4.
Strategi Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan bidang pembangunan Kabupaten Malang selama lima tahun kedepan. Maka Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malang, sebagai berikut : 1. Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu; 2. Integrasi, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai tujuan bersama; 3. Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu; 4. Simplikasi, adalah upaya perumusan produk dan kebijakan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
4.5.
Kebijakan Memantapkan sistem kepegawaian dan sistem pengawasan dalam mencapai pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab dan disiplin dengan pola karir yang mengacu prestasi kerja dan kemampuan professional, peningkatan pelayanan dan pemantapan administrasi yang didukung sarana dan prasarana yang memadai. 18
Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN
No.
Tujuan
Sasaran
Meningkatkan
Terwujudnya
kualitas
pelayanan Sinergitas
Indikator Sasaran
Tertib
Target Kinerja Sasaran Tahun (%) 2011
2012
2013
2014
2015
20
20
20
20
20
dan administr
kepada masyarakat koordinasi yang asi dan aparatur serta dinamis memantapkan
SKPD
antar pembang unan
pelayanan administrasi
sesuai
prosedur
19
Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Pembangunan disusun sebagai pedoman dalam melakukan tugas menghadapi tantangan pelaksanaan tugas dimasa mendatang dengan melibatkan semua stakeholders dengan memperhatikan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang terus berkembang dalam era otonomi dan globalisasi, sehingga memerlukan pengamatan serta analisa yang tepat. Analisa menjadi sangat
penting
artinya
dalam
mengaplikasikan
berbagai
persoalan-persoalan
pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Oleh karena itu Renstra-SKPD diharapkan mampu memberikan arahan, dorongan dalam pelaksanaan kegiatan operasional bagi setiap pelaksanaan Bagian Administrasi Pembangunan dalam mencapai tujuan sebagaimana visi dan misi yang telah disepakati.
Malang,
2014
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Ir. DWI SISWAHYUDI, MT Pembina NIP 19641015 199803 1 004
25
