1.1. Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 6

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang...................................................................... 2 1.2. Landasan Hukum.................................................................. 4 1.3. Maksud dan Tujuan............................................................... 6 1.4. Sistematika Penulisan............................................................ 6

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD......................................................................... 7 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD................................................ 15 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.............. 16 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD............................................ 19 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...................... 19

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional....................................... 20 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD................................................. 21 3.3 Program dan Kegiatan............................................................. 22

BAB IV. PENUTUP 4.1 Kesimpulan........................................................................... 28 4.2 Saran.................................................................................. 28

RENCANA KERJA Tahun 2013

1


BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Pada tahun 2000, komitmen Internasional untuk mewujudkan sasaran pembangunan global telah disepakati dalam dokumen Millenium Declaration yang dituangkan sebagai MDGs (Millenium Development Goals). Perkembangan program KB dan Kesehatan reproduksi saat ini mencakup isu yang lebih luas, pula dengan tujuan untuk: a) Pemenuhan hak-hak reproduksi; b) Promosi, pencegahan dan penanganan masalah-masalah kesehatan reproduksi dan seksual; dan c) Kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi dan anak. Persoalan KB dan kesehatan reproduksi mencakup seluruh siklus kehidupan mulai bayi dalam kandungan sampai dengan usia lanjut. Dimasa lalu persoalan pengaturan kelahiran lebih banyak difokuskan pada perempuan, sehingga terkesan bahwa keluarga berencana adalah urusan perempuan saja. Data berbagai survei menunjukkan bahwa prevalensi pengguna kontrasepsi pria masih dibawah 2 %. Meskipun rendahnya pengguna kontrasepsi berkaitan pula dengan keterbatasan teknik kontrasepsi yang tersedia bagi pria. Angka ini menunjukkan bahwa kepedulian pria terhadap keluarga berencana masih tendah. Mengingat upaya pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) menjadi pendekatan umum pada setiap pembangunan nasional dan global maka kesetaraan gender dalam mengatur kelahiran adalah ciri pembaharuan program keluarga berencana. Kesetaraan dan keadilan gender dalam KB telah menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan program KB nasional. Pengendalian kelahiran melalui program KB

dan pembangunan lainnya

berhasil mencegah bertambahnya jumlah penduduk lebih kurang 30 juta jiwa. Dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan ini dapat dibayangkan betapa besar beban yang harus ditanggung pemerintah pusat dan daerah. KB tidak lagi mendasarkan pada pendekatan demografi belaka, tetapi juga memberikan perlindungan pada hak-hak reproduksi yang menjadi integral dari Hak Azazi Manusia (HAM). Penegakan HAM telah diperlakukan dalam pelayanan kontrasepsi dengan memakai pendekatan konseling dan kebebasan dalam memilih RENCANA KERJA Tahun 2013

2


kontrasepsi dan tidak mengenal target serta tidak ada paksaan dalam mencapai Perkiraan permintaan masyarakat terhadap pelayanan KB.

Begitu juga dengan Kebangkitan perempuan yang merupakan terminologi yang substansif bagi salah satu usaha dalam mencapai pembangunan nasional dengan melaksanakan peningkatan kualitas manusia termasuk didalamnya kualitas hidup perempuan dan anak juga seluruh masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Berbagai program pembangunan telah dilancarkan untuk mencapai tujuan tersebut, Namun pada saat yang sama peran perempuan untuk dapat berkontribusi positif kepada bangsa baik secara individual maupun kelembagaan belum dapat terealisasi secara optimal. Upaya integrasi pengarustumaan gender dalam segala bidang pembangunan juga telah menguat sejak era reformasi dalam tiga dasawarsa terakhir ini.

Saat ini perjuangan perempuan semakin kelihatan hasilnya, meski prinsip keadilan belum tercapai sepenuhnya hal ini ditandai dengan respon positif di bidang politik dengan 30 % kuota perempuan sebagai politisi. Dilain pihak hadirnya UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi pertanda adanya perhatian Negara terhadap hak asasi perempuan. Begitu juga dengan undang– undang Nomor 23 tahun 2002 yang mengatur tentang Perlindungan Anak merupakan bukti riil bahwa Indonesia berkomitmen memperjuangkan hak – hak anak . Untuk mewujudkan harapan ideal bagi masa depan anak, peran kaum ibu sangat berarti. Ia tidak hanya sebagai pihak yang melahirkan, menyusui, menjaga, melindungi tetapi pada saat bersamaan mampu memfasilitasi tumbuh kembang anak secara optimal.


3


B.

LANDASAN HUKUM Landasan hukum Rencana Kerja di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Dumai Tahun 2011-2015 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


4


7.

Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 Nomor : 0199/M PPN/04/2010 Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 13. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2009-2013.


5


C.

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai memiliki maksud untuk memberikan arah pada penyelenggaraan program-program Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Dumai Periode 2010 – 2015. Tujuan dari Rencana Kerja ini adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Dumai khususnya Kaum Perempuan Dan Anak dengan Kualitas Hidup yang setinggitingginya dengan lebih Sejahtera dan dilindungi Hak reproduksinya sehingga menjadi produktif serta mampu bersaing dan berkiprah dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Kota Dumai.

D.

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN RENCANA KERJA Tahun 2013

6


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana 1.

Kegiatan Penyediaan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Kegiatan ini terealisasi 99% dari anggaran yang telah dialokasikan. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa tersedianya alat kontrasepsi bagi masyarakat miskin sebanyak 350 set dengan realisasi target pencapaian 100%.

2.

Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan ini terealisasi 100 % dari anggaran dan dialokasikan untuk : Pembinaan KB ini meliputi pembinaan terhadap Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Bina Lingkungan Keluarga (BLK) dan IMP (institusi masyarakat pedesaan/ kelurahan),Pembinaan tersebut perlu dilakukan secara terpadu oleh tim pembina teknis. Adapun indikator keluaran dari kegiatan adalah terbitnanya kelompok BKB, BKR, UPPKS, BLK dan IMP yaitu 15 kelompok yang masing-masing kelompok bina sudah hasil penilaian tingkat kota Dumai. Diharapkan setelah akhir penilaian ini kelompok binaan mampu melakukan penyuluhan terhadap binaannya. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa Pembinaan Kelompok KB Tahun 2011 sebanyak 15 Kelompok Se – Kota Dumai dengan realisasi target pencapaian 100 % hal ini dapat dilihat dengan terpilihnya Kota Dumai sebagai

-

Pemenang Juara III Tingkat Nasional Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Mutiara Hati, Nurhuda Tk.Nasional Tahun 2011 dan Juara I Tingkat Propinsi Riau

-

Pemenang Juara I Keluarga Harmonis Tk.Propinsi Riau Tahun 2011 oleh Keluarga Mahatma Yusuf/Darwisah. Kel Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan telah dipertandingkan untuk tingkat nasional


7


-

Pemenang Juara I Tingkat Provinsi Riau Keluarga KB Lestari Kel. Jaya Mukti Kec.Dumai Timur Kota Dumai oleh Sariani/Amista dan telah dipertandingkan tingkat nasional, Pemenang Juara II Tingkat Provinsi Riau Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) oleh Amrianis S.Sos I,

-

Pemenang Juara I Lomba Kader Kelompok UPKKS Tingkat Kota Dumai oleh Mansah Dari Kec. Sungai Sembilan, Kel. Lubuk Gaung,

-

Pemenang Juara I Lomba Kader Intitusi Masyarakat Pedesaan IMP (SUBPPKBD) oleh Supina Dari Kec. Bukit Kapur Kel Bukit Kayu Kapur.

3. Kegiatan Pendataan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kelembagaan Organisasi Perempuan Kegiatan ini terealisasi 99% dari anggaran yang telah dialokasikan. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa meningkatnya akurasi data dan informasi dan tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat sebanyak 55000 KK, dengan realisasi target pencapaian 100% dari target sasaran.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Kegiatan Advokasi Dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Pada Tahun 2011, Kegiatan Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bertujuan untuk meningkatkan akses dan kwalitas pengelolaan dan pelayananan PIK Remaja dalam rangka peningkatan pencapaian tujuan PIK Remaja. Indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) sebanyak 60 org, terealisasi 100% dari anggaran dan realisasi target pencapaian 100%. Program Pelayanan Kontrasepsi 1. Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Kegiatan ini terealisasi 100% dari anggaran yang telah dialokasikan dengan realisasi target pencapaian 100%, yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB kegiatan ini terbagi dalam 4 momen yaitu kegiatan pelayanan IBI KB Kes, TNI Manunggal KB, Bhayangkara KB Kes dan PKK KB Kes. RENCANA KERJA Tahun 2013

8


Indikator hasil yg diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Terselenggaranya Pelayanan KB Kesehatan yang diselaraskan dengan agenda nasional seperti IBI KB Kesehatan selama 3 (tiga) bulan yang diawali pada bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2011, dilanjutkan dengan TNI Manunggal KB Kesehatan yang dimulai pada bulan Mei selama 3 (tiga) bulan, dilanjutkan dengan Bhayangkara KB Kesehatan yang berpuncak pada bulan Oktober dan selanjutnya PKK KB Kesehatan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2011, Persentase tercapainya peserta KB aktif dan KB baru 100%.

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program

Peningkatan

Peran

Serta

Dan

Kesetaraan

Gender

Dalam

Pembangunan. 1. Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera Kegiatan ini terealisasi 100 % dari anggaran yang telah dialokasikan. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa meningkatnya keluarga sehat dan sejahtera di kota Dumai dan terlaksananya Program Terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga

sehat sejahtera (P2WKSS) di kota Dumai, dengan

sasaran sebanyak 75 orang dengan dengan realisasi target pencapaian 70%. Untuk kota Dumai pada tahun 2011 telah dilakukan pembinaan

di lima (5)

kecamatan se-kota Dumai dengan peringkat :

1. Kelurahan Purnama kec. Dumai Barat 2. Kelurahan Kampung Baru kec. Bukit Kapur 3. Kelurahan Jaya Mukti Kec. Dumai Barat 4. Kelurahan Guntung kec. Medang Kampai dan Kelurahan Purnama diunggulkan maju mewakili kota Dumai untuk ajang tingkat Provinsi tahun 2011 dalam lomba P2WKSS dan mendapatkan prestasi yang sangat memuaskan dengan menjadi Juara I Lomba P2WKSS tingkat Provinsi Riau tahun 2011 dan mendapatkan penghargaan dan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian RENCANA KERJA Tahun 2013

9


Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Hari Ibu tahun

2011

di

Jakarta.

2.

Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Kegiatan ini terealisasi 100 % dari anggaran yang telah dialokasikan. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa terselenggaranya Pembinaan P2WKSS di tingkat Kecamatan dan Kelurahan se – Kota Dumai dengan realisasi target pencapaian 70% dengan pembinaan sebanyak 40 kelompok. Untuk kota Dumai pada tahun 2011 telah dilakukan pembinaan

di lima (5)

kecamatan se-kota Dumai dengan peringkat : 1. Kel. UP2K Anggrek, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat 2. Kel. UP2K Kecubung, Kelurahan Gurun Panjang, Kec. Bukit Kapur 3. Kel. UP2K Sri Rejeki, Kelurahan Pelintung, Kec. Medang Kampai 4. Kel. UP2K Kencana,Kelurahan Tanjung Penyebal, Kec. Sungai Sembilan

dan Kel. UP2K Batrem Jaya, Kelurahan Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur diunggulkan maju mewakili kota Dumai untuk ajang tingkat Provinsi tahun 2011 dalam lomba UP2K tahun 2011 dan mendapatkan penghargaan dari Gubernur Riau pada Hari Ibu sebagai Juara II Lomba P2WKSS tingkat Provinsi Riau tahun 2011.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak Kegiatan ini terealisasi 80.6% dari anggaran yang telah dialokasikan melalui kegiatan– kegiatan : 1. Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat Dalam Pelakasanaan PUG Bagi Perempuan. Kegiatan ini terealisasi 100 % dari anggaran yang telah dialokasikan. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa terselenggaranya Pembinaan Rutin terhadap Kader KBPPPA, perlombaan cerdas cermat dan Penyuluhan Kader KBPPPA, Kader mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat realisasi target pencapaian 85 %.


10


Untuk kota Dumai pada tahun 2011 telah dilakukan pembinaan penyuluhan kader KBPPPA tahun 2011 se-kota Dumai dengan peringkat : 1. Dwi Chayarni (SUB PPKBD Kel Buluh Kasap) 2. Eka Irianti (PPKBD Kel Basilam Baru) 3. Misirah (PPKBD Kel Bangsal Aceh) 4. Afriani (PPKBD Kel Teluk Binjai) 2.

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A). Kegiatan ini terealisasi 41 % dari anggaran yang telah dialokasikan. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa terlaksananya fasilitasi pendampingan kasus bagi anak dan perempuan di kota Dumai sebanyak 28 kasus anak dengan realisasi target pencapaian 65%.

3.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kegiatan ini terealisasi 95 % dari anggaran yang telah dialokasikan. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa terlaksananya Workshop Kota Layak Anak pada SKPD di kota Dumai dengan realisasi target pencapaian 100%.

4.

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG Kegiatan ini terealisasi

100% dari anggaran yang telah dialokasikan. Adapun

indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa terlaksananya RAKORNIS PPRG Bagi SKPD Se-Kota Dumai yang di hadiri oleh perwakilan tiap SKPD sebanyak 50 orang dengan realisasi target pencapaian 100%.

5.

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender Kegiatan ini terealisasi 84 % dari anggaran yang telah dialokasikan. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa tersedianya media informasi yang komunikatif dan efektif dengan realisasi target pencapaian 100%.


11


Realisasi pencapaian Renstra tahun 2011 adalah sebagai berikut : 

Tingkat Pencapaian Program Keluarga Berencana

Tingkat pencapaian Program Keluarga Berencana dapat dilihat pada table 1 berikut :

No

INDIKATOR

KEGIATAN

1

PENCAPAIAN

2

1

3

Penyediaan KB dan Alat

Tersedianya alat kontrasepsi

Kontrasepsi Bagi Keluarga

bagi masyarakat miskin

TARGET

REALISASI

4

5

80%

100%

90%

100%

70%

100%

Miskin

2

Pembinaan Keluarga Berencana

Termotivasinya kelompok KB untuk mensukseskan program KB dan KS

3



Pendataan Keluarga, Keluarga

Tersedianya data demografi,

Berencana dan Kelembagaan

Individu, KB dan tahapan

Organisasi Perempuan

keluarga

Tingkat Pencapaian Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Tingkat pencapaian Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dapat dilihat pada table 2 berikut : No

KEGIATAN

1 1

2 1 Pembinaan KIE tentang kesehatan reproduksi (KRR)


INDIKATOR

TARGET

REALISASI

3

4

5

Persentase terbinanya remaja

75%

100%

PENCAPAIAN

melalui kelompok PIK-KRR

12




Tingkat Pencapaian Program Pelayanan Kontrasepsi KB

Tingkat pencapaian Program Pelayanan Kontrasepsi KB dapat dilihat pada table 3 berikut :

No

INDIKATOR

KEGIATAN

1

PENCAPAIAN

2

1

TARGET

REALISASI

4

5

100%

100%

100%

100 %

3

Pelayanan Pemasangan

Terbinanya kelompok KB di

Kontrasepsi KB

masyarakat : 15 Klpk Terbinanya Akseptor KB Aktif : 33.123 Aksp



Tingkat Pencapaian Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Tingkat pencapaian Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dapat dilihat pada tabel 4 berikut : No

KEGIATAN

1 1

INDIKATOR PENCAPAIAN

2

3

Penyuluhan bagi ibu rumah

Terselenggaranya

tangga dalam membangun

Pembinaan P2WKSS Di

keluarga sejahtera

Kecamatan Dan Kelurahan

TARGET

REALISASI

4

5

80%

100%

30%

100%

di Kota Dumai 2

Bimbingan manajemen

Meningkatnya Pendapatan

usaha bagi perempuan

Usaha perempuan guna

dalam mengelola usaha

mendukung ekonomi keluarga


13




Tingkat Pencapaian Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak.

Tingkat pencapaian Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak dapat dilihat pada tabel 5 berikut : No

KEGIATAN

1 1

INDIKATOR PENCAPAIAN

2

3

Pembinaan Lembaga

Meningkatkan persentase

Masyarakat dalam

media informasi yang

pelaksanaan PUG bagi

terarah dan terpadu

TARGET

REALISASI

4

5

70%

100%

50%

65%

50%

100%

40%

100%

70%

100%

perempuan

2

Fasilitasi Pengembangan

Meningkatkan persentase

Pusat Pelayanan Terpadu

media informasi yang

Pemberdayaan Perempuan

terarah dan terpadu

(P2TP2A) 3

Peningkatan Kapasitas dan

Meningkatnya pengetahuan

Jaringan kelembagaan

dan keamanan tenaga kerja

pemberdayaan perempuan

perempuan

dan anak

4

Evaluasi Pelaksanaan PUG

Meningkatnya pelaksanaan Anggaran responsif gender di Kota Dumai

5

Pengembangan Sistem

Meningkatnya peran serta

Informasi Gender

masyarakat dalam masalah perlindungan anak


14


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kemampuan untuk memberikan pelayanan Keluarga Berencana sangat tergantung dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang mendukung pelaksanaan program KB, yaitu :  Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) : 33 Unit Tersebar pada setiap Kelurahan di Kota Dumai  Sub PPKBD ( Tingkat RT ) :

200 Unit

Terdapat pada tingkat RT di Kota Dumai

Menurut data BPS Kota Dumai Tahun 2008, Jumlah Akseptor KB Aktif di Kota Dumai berjumlah 10.500 Jiwa dengan rincian alat kontrasepsi berupa IUD (2.58%), MO (2.33%), Implant (5.38%), Suntikan (46.52%), Pil (36.41%) dan Kondom (3.35%). Sedangkan Jumlah Akseptor KB baru sebanyak 14.442 Jiwa dengan rincian alat kontrasepsi berupa IUD (1.62%), MO (0.90%), Implant (3.03%), Suntikan (53.45%), Pil (36.85%) dan Kondom (1.44%).

Pembiayaan pembangunan keluarga berencana merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk ikut menentukan keberhasilan pembangunan terutama di bidang KB , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang bagi daerah meningkatkan alokasi dana perimbangan untuk pembangunan daerah.

Jumlah perempuan di Kota Dumai Dari data BPS Tahun 2008 menyebutkan angka 118.040 jiwa berkisar 49.85 % dari jumlah penduduk Kota Dumai. Sedangkan jumlah anak menurut data tahun 2008 menyebutkan angka 102.439 jiwa yang berkisar dari umur 0 – 19 tahun.


15


Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) berdasarkan hasil pendataan Keluarga Tahun 2009 tercatat sebanyak 56.332 WUS, sedangkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 37.937 pasangan dari jumlah WUS yang ada. Dilihat dari jumlah PUS menurut umur isteri terdiri dari golongan umur <20 Tahun sebanyak 680 pasangan (2,09%), usia 20-29 tahun sebanyak 11.143 pasangan (32,06%) dan usia 30-49 tahun tercatat sebanyak 26.114 pasangan (65,85%) dari 37.937 Pasangan Usia Subur yang terdata. Jumlah peserta KB sebanyak 21.671 akseptor dari jumlah PUS sebanyak 37.937 pasangan. Peserta KB tersebut dilayani melalui jalur pelayanan pemerintah sebanyak 8.502 dan melalui jalur pelayanan swasta sebanyak 13.169. Berdasarkan Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2009 di Propinsi Riau, jumlah PUS bukan peserta KB sebanyak 16.266 dari jumlah PUS sejumlah 37.937 pasangan. PUS bukan peserta KB sebanyak 16.266 pasangan yang terdiri dari Ibu Hamil sebanyak 1.689, ingin anak segera sebanyak 3.366, ingin anak ditunda sebanyak 5.223 dan tidak ingin anak lagi sebanyak 5.988 dari jumlah PUS yang bukan peserta KB.

Di Kota Dumai, jumlah keluarga yang di data pada tahun 2009 sebanyak 49.116 keluarga, yang terbagi berdasarkan Pentahapan Keluarga Sejahtera sebagai berikut: 1.

Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 4.642 (12,24%) 2.

Keluarga Sejahtera I sebanyak 11.509 (27,5%)

3.

Keluarga sejahtera II sebanyak 12.989 (26,67%)

4.

Keluarga Sejahtera III sebanyak 15.295 (26,76%)

5.

Keluarga Sejahtera III Plus sebanyak 4.680 (6,83%)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD Setelah dilakukan analisa situasi bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman maka dapat disintesakan bahwa isu strategis yang dihadapi adalah :


16


1. KERJASAMA LINTAS SEKTORAL Masalah KB, Perempuan Dan Anak merupakan masalah yang komplek dan terintegrasi yang tidak terlepas dari berbagai faktor sehingga upaya pemecahannya harus secara strategis melibatkan sektor terkait. Pengalaman menunjukkan kerja sama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan belum membuahkan hasil yang optimal. Sehingga untuk dapat mencapai masyarakat sejahtera dan berkualitas tersebut sangat dibutuhkan koordinasi secara sektoral berdasarkan azas kemitraan dan kerja sama.

2. SUMBER DAYA MANUSIA Pemberlakuan otonomi daerah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif yang mampu berkompetisi serta bertanggung jawab dan mempunyai pemikiran dalam menghadapi persaingan serta tantangan global di masa depan. Kondisi tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung berjalannya otonomi daerah dalam meningkatkan masyarakat sejahtera dan berkualitas serta mengahadapi era persaingan bebas sebagai akibat globalisasi yang menimbulkan adanya pengaruh negative dari luar.

3. KETERJANGKAUAN DAN MUTU PELAYANAN Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih belum maksimal. Pemerataan sarana dan prasarana serta pendistribusian tenaga penyuluh dalam upaya pemerataan keterjangkauan pelayanan masyarakat Dumai masih perlu ditingkatkan, khususnya agar dapat menjangkau daerah-daerah sulit. Untuk dapat memberikan pelayanan masyarakat yang bermutu guna mewujudkan visi dan misi maka masih diperlukan penyesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. RENCANA KERJA Tahun 2013

17


4. PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM KERJA Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang bagi daerah meningkatkan alokasi dana perimbangan untuk pembangunan daerah. Disadari bahwa alokasi dana pembangunan di daerah lebih memprioritaskan pada pembangunan fisik termasik infrastruktur maupun pembangunan perekonomian. Pembiayaan pembangunan Di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kurang mendapatkan alokasi dana yang memadai, hal ini dikarenakan hasil dan dampak dari pembangunannya tidak dapat diukur secara kasat mata dalam kurun waktu yang relatif singkat. Keadaan ini merupakan suatu ancaman terhadap upaya peningkatan derajat kehidupan masyarakat, untuk itu sangat dibutuhkan dukungan politis dan pembiayaan dari pemerintah daerah, lintas sektor dan swasta khususnya biaya operasional dalam upaya pelayanan kepada masyarakat (Public Good), seperti Kelembagan Perempuan, Kader KDRT .

Sesuai dengan Tujuan Umum Pembangunan Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Berkualitas Dan Keikutsertaan Seluruh Keluarga Dalam Program Keluarga Berencana Dengan Melindungi Hak Reproduksi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan & Anak Melalui Kesetaraan Gender yang juga dapat turut menunjang pembangunan Kota Dumai, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu dirumuskan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan.

Beberapa faktor seperti Jumlah tenaga pelayan masih yang belum mencukupi, Sarana transportasi untuk operasional yang masih kurang, Anggaran yang belum optimal, Belum ada Juknis yang mengatur program dan Belum dimaksimalkannya kemitraan yang ada menjadi masalah yang kompleks didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Dumai. Sehingga perlu di cari solusi yang efektif dan efisien agar tercapainya pelayanan yang maksimal, antara lain :


18


1. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan tenaga bertambah, dan tingkat kesulitan untuk menjangkau daerah sulit berkurang dengan sarana transportasi yang tersedia. 2. Dengan adanya kerjasama dan kemitraan diharapkan program kerja akan terealisasi secara optimal. 3. Dengan perkembangan IPTEK diharapkan Informasi dan data akan dapat diperoleh lebih akurat dan akuntabel. 4. Dengan otonomi daerah diharapkan peningkatan anggaran untuk Program Kerja Di Bidang KB, PP Dan PA. 5. Menyediakan tenaga, sarana, dan anggaran yang memadai untuk melaksanakan pelayanan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak guna mencegah pengaruh negatif globalisasi. 6. Mengoptimalkan penggunaan anggaran bagi mendukung PEMDA terhadap pembangunan masyarakat khususnya keluarga.

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Pada awal perencanaan dengan mengacu pada Renstra Badan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2011-2015, di tahun 2013 direncanakan untuk melaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kegiatan. Namun dengan mempertimbangkan perkembangan permasalahan yang ada di ruang lingkup Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang dihadapi dan berdasarkan evaluasi kegiatan pada Tahun 2011, maka tidak menutup kemungkinan akan bertambah untuk menunjang visi dan misi Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sendiri.

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pada musrenbang tingkat kecamatan maupun kota tidak terdapat usulan kegiatan

yang merupakan tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai merupakan kegiatan yang menjawab kepentingan masyarakat di bidangnya. RENCANA KERJA Tahun 2013

19


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pada renstra 2010-2015, dengan mempertimbangkan faktor penentu keberhasilan ditetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merata. 2. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) professional yang cukup untuk melaksanakan program kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai 3. Terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan Reproduksi bagi masyarakat Kota Dumai 4. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai peraturan perundang – undangan dan kwebijakan pembangunan terutama di bidang politik, Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi dan hukum di Kota Dumai. 5. Terintegrasinya kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kota Dumai 6. Terwujudnya 5 (lima) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan yang responsif gender dan peduli anak. 7. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data gender dan anak. 8. Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di Kota Dumai.

Adapun Sasaran Pembangunan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat diuraikan sesuai dengan:


20


1.

Meningkatnya jumlah akseptor KB dengan menyediakan pelayanan KB yang bermutu ,terjangkau dan merata.

2.

Pelayanan Keluarga Berencana yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam program KB

3.

Adanya kesadaran masyarakat untuk membangun keluarga sejahtera dan berkualitas melalui Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

4.

Adanya perlindungan bagi hak reproduksi individu

5.

Adanya sarana mobilitas pembinaan keluarga berencana.

6.

Adanya Kemitraan dengan leading sector dalam usaha peningkatan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga melalui Asosiasi Kelompok Usaha

7.

Berkurangnya

masalah–masalah kesehatan reproduksi dikalangan usia

remaja/sekolah. 8.

Adanya program keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.

9.

Terwujudnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak serta peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan.

10. Meningkatnya program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 11. Adanya data dan informasi mengenai

Keluarga, Keluarga Berencana dan

Kelembagaan Organisasi perempuan yang akurat dan akuntabel. 12. Terlaksananya monitoring dan evaluasi program kerja yang berkelanjutan

PROGRAM DAN KEGIATAN



Program Pelayanan Administrasi perkantoran Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran pada Badan Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.



Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


21


Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai



Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai.



Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai



Program Keluarga Berencana 1. Meningkatnya perlindungan hak reproduksi individu 2. Meningkatnya Pelayanan KIE 3. Meningkatnya pembinaan Keluarga Berencana 4. Meningkatnya program kesehatan reproduksi remaja 5. Meningkatnya pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB 6. Pengadaan Alat Kontrasepsi 7. Pemutakhiran data keluarga, KB Dan Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Anak Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan ini bertujuan untuk menikatkan partisipasi kelompok masyarakat terhadap program KB dan KS dan mengendalikan angka kelahiran yang terjadi di Kota Dumai. RENCANA KERJA Tahun 2013

22


Pembinaan KB ini meliputi pembinaan terhadap Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Bina Lingkungan Keluarga (BLK) dan IMP (institusi masyarakat pedesaan/ kelurahan), Pembinaan tersebut perlu dilakukan secara terpadu oleh tim pembina

teknis.

Adapun indikator keluaran dari kegiatan adalah terbitnanya kelompok BKB, BKR, UPPKS, BLK dan IMP yaitu 15 kelompok yang masing-masing kelompok bina sudah hasil penilaian tingkat kota Dumai. Diharapkan setelah akhir penilaian ini kelompok binaan mampu melakukan penyuluhan terhadap binaannya



Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Kegiatan Advokasi Dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Kegiatan Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bertujuan untuk meningkatkan akses dan kwalitas pengelolaan dan pelayananan PIK Remaja dalam rangka peningkatan pencapaian tujuan PIK Remaja serta menumbuh kembangkan minat dan bakat anak remaja.



Program Pelayanan Kontrasepsi

1. Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Kegiatan ini bertujuan dalam meningkatkan prevalensi peserta KB akit dan KB Baru di Kota Dumai.

2. Kegiatan Penyediaan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Kegiatan ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan / permintaan masyarakat miskin untuk alat dan obat kontrasepsi sehingga meningkatnya pencapaian peserta KB dalam waktu jangka panjang.



Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

1. Kegiatan fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar sekolah. RENCANA KERJA Tahun 2013

23


Kegiatan ini bertujuan dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sosialisasi antar remaja serta terjalin dengan baik kerja sama antar kelompok PIK remaja.



Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1. Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas keluarga yang lebih baik

2. Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelompok Keluarga Kegiatan ini bertujuan meningkatkan peran institusi masyarakat dalam mendukung program KB.



Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1.

Pelatihan Ketrampilan teknis dalam mendidik anak

2.

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak

3.

Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.



Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak. 1. Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan 2. Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 3. Pengembangan Sistem Informasi Gender 4. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :


24


1. Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat Dalam Pelakasanaan PUG Bagi Perempuan. Realisasi kegiatan ini berupa terselenggaranya Pembinaan Rutin terhadap Kader KBPPPA, perlombaan cerdas cermat dan Penyuluhan Kader KBPPPA, Kader mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan dan menurunkan kasus-kasus yang terjadi pada perempuan dan anak. Realisasi kegiatan berupa terlaksananya fasilitasi pendampingan kasus bagi anak dan perempuan di kota Dumai.

3. Kegiatan Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang konsep gender.

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang layak untuk di tempati oleh anak – anak sebagai penerus kehidupan berbangsa dengan mewujudkan Dumai sebagai Kota Layak Anak. Realisasi kegiatan ini berupa terlaksananya Workshop Kota Layak Anak pada SKPD di kota Dumai.

5. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PUG Realisasi kegiatan berupa terlaksananya RAKORNIS PPRG Bagi SKPD Se-Kota Dumai yang di hadiri oleh perwakilan tiap SKPD,

6. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender


25


Realisasi kegiatan berupa tersedianya media informasi yang komunikatif dan efektif sehingga terwujudnya media informasi yang terarah dan terpadu bagi program KB, PP dan PA Kota Dumai.



Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan. 1. Sosialisasi dan Advokasi perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 2. Sosialisasi Sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Orientasi Pencatatan dan Pelaporan KDRT Kegiatan ini bertujuan dalam mengurangi angka kejadian kasus perempuan dan anak, serta meningkatkan perlindungan bagi kehidupan perempuan dan anak di kota Dumai



Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 1. Meningkatnya pelatihan perempuan di bidang usaha ekonomi produktif perempuan (UP2K) 2. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 3. Pameran hasil karya perempuan dalam pembangunan 4. Pembinaan dan peningkatan pemberdayaan perempuan 5. Pembinaan organisasi perempuann kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 6. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :


26


1. Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera Kegiatan berupa meningkatnya keluarga sehat dan sejahtera di kota Dumai dan terlaksananya Program Terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) di kota Dumai. 2. Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha Kegiatan in bertujuan meningkatkan pendapatan hasil usaha produktif perempuan guna

meningkatkan

keluarga

sejahtera.

Kegiatan

ini

terwujud

berupa

terselenggaranya Pembinaan UP2K di tingkat Kecamatan dan Kelurahan se – Kota Dumai. 3.

Kegiatan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender. Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya pemahaman masyarakat tentang konsep gender dalam pembangunan


27


BAB IV PENUTUP

I. KESIMPULAN Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kota Dumai tahun 2012

ini disusun sebagai pedoman

operasional dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat untuk meningkatnkan pelayanan bagi masyarakat Kota Dumai.

Dengan adanya

rencana kerja ini, diharapkan program kerja pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Kota Dumai menjadi tepat sasaran dan lebih efektif. Menyadari

bahwa

banyak

faktor

yang

mempengaruhi

penyelenggaraan

pembangunan tersebut, maka dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini perlu dukungan politis dari pemerintah daerah, Lintas Sektoral, Peran Serta Masyarakat dan Pihak Swasta.

II. SARAN Kerja sama lintas sektoral sangat penting, karena sebagian dari masalah yang terkait dengan KB, Perempuan Dan Anak merupakan masalah yang komplek dan terintergrasi yang tidak terlepas dari berbagai kebijaksanaan Nasional, Pemerintah Daerah dan sektor lain, sehingga upaya pemecahannya harus secara strategis melibatkan sektor terkait.

Pengalaman menunjukkan kerja sama lintas sektor masih banyak yang belum membuahkan hasil yang optimal. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih intensif dalam menggali sumber daya dan pendanaan baik melalui Anggaran Pemerintah Kota, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) dan Peran Serta Masyarakat.


28


Melalui Dukungan berbagai pihak diharapkan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2013 ini dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, Amin.

KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Drs. H . AMIRUDDIN, MM Pembina Tk.I NIP. 196005131981011002


29


2.2 KINERJA PELAYANAN SKPD

Kondisi Kondisi

Kinerja NO

Indikator

pada awal

Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

periode

Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun

pada akhir periode

RPJMD

RPJMD

1

2

3

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

60%

65%

70%

5%

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

75%

80%

80%

80%

4%

3%

2%

2%

2%

50%

60%

70%

75%

87%

87%

10%/thn

15%/thn

20%/thn

25%/thn

30%/thn

30%/thn

80%

85%

90%

95%

100%

100%

70%

75%

80%

82%

87%

87%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

250KK /

500KK /

250KK /

250KK /

150 KK /

150 KK /

5 Kel

10 Kel

5 Kel

5 Kel

3 Kel

3 Kel

40%

55%

65%

70%

75%

75%

-

-

-

-

30%

30%

20%

25%

30%

30%

30%

30%

80%

60%

40%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Cakupan Sasaran Pus Menjadi Peserta KB Aktif Cakupan PUS Yang Ingin BerKB tidak terpenuhi (Unmet Need)

7%

Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang ber-KB

4%

Cakupan Penyediaan Alat Dan 4

Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi permintaan

5%/thn

masyarakat Ratio Petugas Lapangan 5

KB/Penyuluh KB (PKB) 1 Petugas

70%

di setiap 2 Kelurahan 6

7

8

9

10

11

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

50%

Ketersediaan Data Dan Informasi Yang lengkap dan akurat

35%

Jumlah Keluarga Yang Dibina Dalam Program P2WKSS

250KK/5 Kel

Persentase Masyarakat yang Memahami Konsep Gender

25%

Persentase Perempuan yang Duduk dalam Jabatan Politik

6%

Persentase Perempuan Pada Jabatan Publik

15%

Penurunan Kasus terhadap 12

Perempuan Dan Anak.

31 Kasus

- Kasus KDRT - Kasus Traficking


0 Kasus

30

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai Kondisi Kondisi

Kinerja NO

Indikator

pada awal

Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

periode

Kinerja

Target Capaian Setiap Tahun

pada akhir periode

RPJMD

RPJMD Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

80%

60%

40%

20%

0%

0%

80%

60%

40%

20%

0%

0%

0%

15%

30%

45%

60%

75%

75%

33%

48%

65%

90%

100%

-

-

0%

25%

50%

75%

100%

-

-

15%

25%

40%

55%

100%

-

-

0%

25%

50%

75%

100%

-

-

15%

30%

45%

60%

70%

75%

80%

- Kasus Pornografi

21 Kasus

- Kasus Anak

26 Kasus

Persentase Peran Serta SKPD yang 13

Menunjang Persiapan Kota layak Anak

14

Jumlah Kelompok : -Kelompok BKB -Kelompok BKR

-Kelompok BKL -Kelompok PIK REmaja/ Mahasiswa 15

Persentase Kelompok UP2K Yang Dibina


31

2013

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2013

RENCANA TAHUN 2013 KODE

1 1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

4

5

6

7

8

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

2 URUSAN WAJIB RUTIN PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

CATATAN PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014 TARGET KEBUTUHAN CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 9

10

1

12

001

1

12

001 001 Penyediaan Jasa Surat menyurat

Jumlah surat terkirim selama 1 tahun

Kota Dumai

95%

66.399.190

APBD

Kebutuhan Administrasi Perkantoran

95%

73.039.109

1

12

001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Dumai

100%

131.340.000

APBD


100%

144.474.000

1

12

001 003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 1 tahun Peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Dumai

100%

79.999.733

APBD


100%

87.999.706

1

12

001 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Kota Dumai

100%

79.002.000

APBD


100%

86.902.200

1

12

001 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kebersihan Kantor KB, PP DAN PAI

Kota Dumai

100%

22.550.000

APBD


100%

24.805.000

1

12

001 009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik

Kota Dumai

100%

29.260.000

APBD


100%

32.186.000

1

12

001 010 Penyediaan Alat tulis kantor

Tersedianya Alat tulis kantor selama 1 tahun

Kota Dumai

100%

166.113.503

APBD


100%

182.724.853

1

12

001 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan

Kota Dumai

100%

145.274.305

APBD


100%

159.801.736

1

12

001 013 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 tahun

Kota Dumai

100%

154.374.000

APBD


100%

169.811.400

1

12

001 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Terpenuhinya kebutuhan buku perundang - undangan untuk meningkatkan pelayanan administrasi

Kota Dumai

90%

14.300.000

APBD


90%

15.730.000

1

12

001 017 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum selama 1 tahun

Kota Dumai

100%

48.477.000

APBD


100%

53.324.700

1

12

001 018 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Fasilitas pendukung perjalanan dinas aparatur

Kota Dumai

90%

324.984.000

APBD


90%

357.482.400

1

12

001 020 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor

Pelayanan pengamanan Kantor Badan KB, PP dan PA

Kota Dumai

100%

22.550.000

APBD


100%

24.805.000

1

12

002 022 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

100%

134.227.500

APBD


100%

147.650.250

1

12

006 001 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Badan KB, PP Dan Kota Dumai PA Penyusunan Renja Badan KB, PP Dan PA Tahun 2013 Kota Dumai

100%

82.482.840

APBD


100%

90.731.124

1

12

001 015 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan komputer

Kota Dumai

100%

13.200.000

APBD


100%

14.520.000

1

12

001 017 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pemeliharaan komputer dan printer dalam 1 tahun Pengembangan dan Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan Aparatur

Kota Dumai

90%

93.500.000

APBD


90%

102.850.000

1

12

001 018 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan

Terlaksanananya konsolidasi aparatur

Kota Dumai

90%

71.500.000

APBD


90%

78.650.000

1

12

003 002 Pengadaan pakaian Dinas Harian

Pengadaan Pakaian Dinas

Kota Dumai

100%

58.624.500

APBD


100%

64.486.950

1 1

12

1

12

15

1

12

15

PROGRAM : Keluarga Berencana KEGIATAN : 04 Promosi dan Pelayanan KB

Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang ber-KB

Kota Dumai

70%

114.224.000

APBD

75%

125.646.400

1

12

15

05 Pembinaan Keluarga Berencana

Cakupan PUS Yang Ingin BerKB tidak terpenuhi (Unmet Need) Kota Dumai Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PKB) 1 Petugas di Kota Dumai setiap 2 Kelurahan

3% 90%

SDA 89.100.000

APBD APBD

2% 95%

98.010.000

100%

318.026.720

APBD

100%

0 349.829.392

KEGIATAN :

URUSAN WAJIB KB DAN KS

Dilakukan setiap tahun karena agenda nasional Jumlah PKB 8 Orang

1

12

15

07 Pendataan Keluarga


Kota Dumai

1

12

17

1

12

17

PROGRAM : Pelayanan Kontrasepsi KEGIATAN : 02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB (Juga didaerah sulit)

Cakupan Sasaran Pus Menjadi Peserta KB Aktif

Kota Dumai

75%

430.161.655

APBD

Dilakukan setiap tahun karena agenda nasional

80%

473.177.821

1

12

17

03 Pengadaan ALKON

Cakupan Penyediaan Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi permintaan masyarakat

Kota Dumai Kota Dumai

20%/thn

25.047.000

APBD

Sesuai dengan Kebutuhan permintaan masyarakat

25%/thn

27.551.700

1

12

16

12

16

PROGRAM : Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) KEGIATAN : 01 Role Model, Pembinaan dan Penilaian kelompok BKB, BKR dan PIK Remaja

Kelompok Yang dibina dan dibentuk : -Kelompok BKB -Kelompok BKR

Kota Dumai

1

90% 75%

118.588.250

APBD

Penilaian Tk. Propinsi/Pusat setiap tahun

100% 100%

130.447.075

Page 1

2013

Dan Mahasiswa

1

12

23

1

12

23

PROGRAM : Penyiapan Tenaga Pendampingan Kelompok BKB KEGIATAN : 01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok BKB Di Kecamatan PROGRAM : Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KEGIATAN : Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di

1 1

11

1

11

16

1

11

16

1 1 1 1

11 11 11 11

19 16 16 16

1

11

17

1

11

17

1

11

17

1

11

17

1

11

18

1

11

18 18

-Kelompok BKL -Kelompok PIK Remaja/ Mahasiswa

55% 75%

100% 100%


Kota Dumai

80%

93.500.000

APBD

Penilaian Tk. Propinsi/Pusat Klpk BKB setiap tahun

82%

102.850.000

Meningkatnya pengetahuan, skill dan sosialisasi antar remaja

Kota Dumai

100%

121.000.000

APBD

Menjalin kerjasama antar kelompok PIK remaja

100%

133.100.000

Persentase Peran Serta SKPD yang menunjang Persiapan Kota Layak Anak (KLA)

Kota Dumai

45%

135.638.250

APBD

Mendukung RPJMN

60%

149.202.075

Persentase Persentase Persentase Persentase

Kota Kota Kota Kota

70.446.200 82.676.880 101.502.423 288.211.000

APBD APBD APBD APBD

126.193.100

APBD

77.325.111 93.469.750

APBD APBD

125.075.280

APBD

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak KEGIATAN : 06 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan perlindungan perempuan dan Anak (KLA, HANI) 02 Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender 02 Fasilitasi Pengembangan P2TP2A 07 Evaluasi Pelaksanaan PUG 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender

PROGRAM : Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dan Anak KEGIATAN : 01 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak (Sosialisasi UU Traficking, Perlindungan Anak & Pornografi ) 06 Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Kasus KDRT, Traficking dan Pornografi 08 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan (Pendampingan kasus dan Pelayanan Konseling

peningkatan pengetahuan kader KBP3A kasus yang didampingi Masyarakat yang memahami Media Informasi yang komunikatif dan efektif

Dumai Dumai Dumai Dumai

65%

Penurunan Kasus terhadap Perempuan dan Anak seperti : - Kasus KDRT - Kasus Traficking - Kasus Pornografi - Kasus Anak

Kota Dumai Kota Dumai

40%

Persentase Perempuan yang duduk dalam Persentase Perempuan Pada Jabatan Publik Jumlah Keluarga Yang Dibina Dalam Program P2WKSS Persentase Kelompok UP2K Yang Dibina

Kota Dumai 30% Kota Dumai 250 KK/ 5 Kel

Pendampingan Kasus pada perempuan dan anak 65%

Menekan angka kejadian kasus perempuan dan anak

77.490.820 90.944.568 111.652.665 317.032.100

20%

138.812.410

Dilakukan setiap tahun karena agenda nasional

30% 250 KK/ 5

85.057.622 102.816.725

Penilaian Tk. Propinsi/Pusat Klpk BKB setiap tahun

70%

137.582.808

kepada Klien Bermasalah)

1

11

1

11

18

PROGRAM : Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan KEGIATAN : 01 Pembinaan Organisasi Perempuan 03 Terlaksananya Prgram terpadu P2WKSS guna Mewujudkan Keluarga Sehat dan Sejahtera 04 Bimbingan manajemen usaha bagi Perempuan dalam mengelola usaha (UP2K)

Page 2

Kota Dumai

60%

2013

60.362.900

66.399.190

119.400.000

131.340.000

72.727.030

79.999.733

66.060.000

72.666.000

19.503.600

21.453.960

26.600.000

29.260.000

151.012.275

166.113.503

132.067.550

145.274.305

140.340.000

154.374.000

12.000.000

13.200.000

44.070.000

48.477.000

295.440.000

324.984.000

19.503.600

21.453.960

122.025.000

134.227.500

74.984.400

82.482.840

53.295.000

58.624.500

152.826.750

168.109.425

Page 3

2013

103.417.930

113.759.723

123.307.500

135.638.250

262.010.000

288.211.000

84.972.500

93.469.750

Page 4

TABEL Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2011 Kota Dumai

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Kode

1 1 1 1 1 1 1

12 12 12 01 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

2 Urusan Wajib Bidang Urusan KB dan KS 12 Program Keluarga Berencana 12 01 Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 01 02 Kegiatan Promosi dan Pelayanan KB Di 5 Kecamatan 01 03 Kegiatan Pengadaan ALKON Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

3

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2010 (n- Target Renja SKPD Tahun 3) 2011 (n-2)

4

5

6


75%

60%

Cakupan PUS Yang Ingin BerKB tidak terpenuhi (Unmet Need)

3%

7%

Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang ber-KB Cakupan Penyediaan Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi permintaan masyarakat

Realisasi Renja SKPD Tahun 2011 (n-2)

Tingkat Realisasi (%)

7

8=(7/6)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Program dan Kegiatan 2012 Realisasi Capaian (Renja SKPD tahun Program dan n-1) Kegiatan s/d tahun berjalan 2012 (tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

9

10

11=(10/4)

65%

70%

0%

0%

5%

4%

0%

0%

70%

4%

50%

60%

0%

0%

20% / tahun

5% / tahun

10% / tahun

20% / tahun

0%

0%

90%

70%

80%

90%

0%

0%

80%

50%

70%

80%

0%

0%

100%

100%

75%

100%

0%

0%

250 KK / 5 Kel

250 KK / 5 Kel

250 KK / 5 Kel

500 KK / 10 Kel

0 KK

0 KK

65%

25%

40%

55%

0%

0%

30%

15%

20%

25%

0%

0%

40%

31 Kasus

80%

60%

0%

0%

Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PKB) 1 Petugas di setiap 2 Kelurahan

1 1 01 1 01 02

Urusan Wajib Bidang Urusan KB dan KS Program Penyiapan Tenaga Perndampingan Kelompok BKB


1 01 02 01 Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok BKB Di Kecamatan 1 1 01

Urusan Wajib Bidang Urusan KB dan KS

1 01 03 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 01 03 01 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender 1 1 01

Urusan Wajib Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan

1 01 04

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan



Kegiatan Terlaksananya Prgram terpadu P2WKSS sehingga 1 01 04 01 meningkatkan Keluarga Sehat dan Sejahtera 1 1 01 1 01 04 1 01 04 01

Urusan Wajib Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Kegiatan Workshop Pengarusutamaan Gender Bagi Masyarakat

1 1 01


Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender dalam 1 01 04 Pembangunan 1 01 04 01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 1 1 01


1 01 04

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A)

Kegiatan Sosialisasi UU Traficking Sosialisasi UU Perlindungan Anak 1 01 04 01 Sosialisasi UU Pornografi Pelatihan Pendampingan kasus anak 1 01 04 01

Kegiatan Workshop persiapan Kota Layak Anak (KLA), Peringatan Hari Anak Nasional, Pelatihan Teknik Mendidik Anak 1 1 01


1 01 04

Program Advokasi Komunikasi Informasi Dan Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi

Kegiatan Role Model, Pembinaan dan Penilaian kelompok BKB, BKR 1 01 04 01 dan PIK Remaja Dan Mahasiswa

1 1 01


1 01 04

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kegiatan Administrasi Kelompok UP2K dan meningkatnya permodalan 1 01 04 01 ekonomi perempuan



Penurunan Kasus Terhadapa Perempuan dan Anak

Kasus KDRT Kasus Traficking

0%

0 Kasus

0%

0%

0%

0%

Kasus Pornografi

40%

21 Kasus

80%

60%

0%

0%

Kasus Anak

40%

26 Kasus

80%

60%

0%

0%

45%

0%

15%

30%

0%

0%

Persentase Peran Serta SKPD Yang Menunjang Persiapan Kota Layak Anak

Meningkatnya Kelompok BKB, BKL dan PIK Remaja 90%

33%

48%

65%

0%

0%

Jumlah Kelompok BKR

75%

0%

25%

50%

0%

0%

Jumlah Kelompok BKL

55%

15%

25%

40%

0%

0%

Jumlah Kelompok PIK Remaja / Mahasiswa

75%

0%

25%

50%

0%

0%

60%

15%

30%

45%

0%

0%

Jumlah Kelompok BKB

Persentase Kelompok UP2K yang dibina

TABEL Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2011 Kota Dumai Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

3


Lokasi

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2010 (n-3)

4

Target Renja SKPD Tahun 2011 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2011 (n-2)

Tingkat Realisasi (%)

5

6

7

8=(7/6)

75%

60%

3%

7%

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Program Realisasi Capaian dan Kegiatan Program dan Tingkat Capaian 2012 (Renja SKPD Kegiatan s/d Realisasi Target tahun n-1) tahun berjalan Renstra (%) 2012 (tahun n-1)

9

10

11=(10/4)

65%

70%

0%

0%

5%

4%

0%

0%

Cakupan PUS Yang Ingin BerKB tidak terpenuhi (Unmet Need) 70%

4%

50%

60%

0%

0%

20% / tahun

5% / tahun

10% / tahun

20% / tahun

0%

0%

90%

70%

80%

90%

0%

0%

80%

50%

70%

80%

0%

0%

100%

100%

75%

100%

0%

0%

250 KK / 5 Kel

250 KK / 5 Kel

250 KK / 5 Kel

500 KK / 10 Kel

0 KK

0 KK


65%

25%

40%

55%

0%

0%


30%

15%

20%

25%

0%

0%

40%

31 Kasus

80%

60%

0%

0%

Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang ber-KB Cakupan Penyediaan Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi permintaan masyarakat Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PKB) 1 Petugas di setiap 2 Kelurahan




Kasus KDRT Kasus Traficking

0%

0 Kasus

0%

0%

0%

0%

Kasus Pornografi

40%

21 Kasus

80%

60%

0%

0%

Kasus Anak Persentase Peran Serta SKPD Yang Menunjang Persiapan Kota Layak Anak

40%

26 Kasus

80%

60%

0%

0%

45%

0%

15%

30%

0%

0%

90%

33%

48%

65%

0%

0%

Meningkatnya Kelompok BKB, BKL dan PIK Remaja Jumlah Kelompok BKB Jumlah Kelompok BKR

75%

0%

25%

50%

0%

0%

Jumlah Kelompok BKL

55%

15%

25%

40%

0%

0%

Jumlah Kelompok PIK Remaja / Mahasiswa

75%

0%

25%

50%

0%

0%

Persentase Kelompok UP2K yang dibina

60%

15%

30%

45%

0%

0%

Tabel …………. (nomor tabel sesuai dengan kebutuhan) Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ………………….. Provinsi/Kabupaten/Kota ……………….

No

Indikator

SPM/standar nasional

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tahun ….. Tahun …… Tahun ……. Tahun …… Tahun ….. Tahun ….. Tahun ….. Tahun ….. (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (tahun n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Catatan Analisis (13)

Tabel ….. (nomor sesuaikan kebutuhan) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun ………… Provinsi/Kabupaten/Kota …………..* Nama SKPD : …………………………… Rancangan Awal SKPD No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pagu Program/ Indikatif Kegiatan (Rp. 000) (6) (7)

Lembar……………dari……………… Hasil Analisis Kebutuhan Kebutuha Catatan Indikator Target lokasi Penting n Dana Kinerja Capaian (Rp. 000) (8) (9) (10) (11) (12)

Tabel ….. (nomor sesuaikan kebutuhan) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun …………….. Provinsi/Kabupaten/Kota ………….. Nama SKPD : …………………………… No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

Besaran/ Volume (5)

Catatan (6)

1.1. Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 6

Recommend Documents