1.1 Latar Belakang. 1.2 Landasan Hukum. 1.3 Maksud dan Tujuan. 1.4 Sistimatika Penulisan

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmad dan karunia Nya sehingga kami dapat

menyelesaikan

penyusunan

Rencana Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 - 2020. Rencana Strategis

ini disusun dengan memperhatikan aspirasi yang

berkembang di masyarakat, disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri, Program SKPD Propinsi Kalimatan Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016–2020. Selanjutnya Rencana sebagai

pedoman

dalam

Strategis

ini diharapkan dapat dijadikan

penyusunan

Rencana

Tahunan

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, agar kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil konsisten, terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan. Kami menyadari atas keterbatasan kemampuan dalam Penyusunan, maka dengan kerendahan hati kami mengharapkan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan dan penyesuaian lebih lanjut, dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Rencana Strategis ini.

RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU 2011 - 2015

i


i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar …………………………………………………………………. Daftar Isi ……………………………………………………………………….… Daftar Tabel ……………………………………………………………………..

i ii iii

BAB I

PENDAHULUAN ……………………………………………………. 1.1 Latar Belakang …………………………………………………. 1.2 Landasan Hukum ………………………………………………. 1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………. 1.4 Sistimatika Penulisan ………………………………………….

1 1 3 6 8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD ……………………………….. 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi …………………….... 2.2 Sumber daya SKPD …..………………………………………. 2.3 Kinerja pelayanan SKPD ……………………………..………. 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

12 12 31 38 42

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD …………………………………………...….. 3.2 Telaahaan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ………………………………………...... 3.3 Telaahan renstra kementrian dan renstra SKPD provinsi …. 3.4 Penentuan isu-isu strategis ……………………………………

44

BAB IV

BAB V

BAB VI

44 44 53 54

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN………………………………………………………….. 4.1. Visi dan misi SKPD ……………………………………………. 4.2. Tujuan dan sasaran …………………..................................... 4.3. Strategi dan kebijakan ………………………………………….

55 55 57 59

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF …………………………………………………………….

61

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ……………..…………………

66

BAB VII PENUTUP ……………………………………………………….…...


69

ii

DAFTAR TABEL

No.

Halaman Tabel 2.1 Data Status Kepegawaian …………………………………..

31

2. Tabel 2.2 Data Kwalifikasi Pendidikan Pegawai.................................

31

1.

3.

Tabel 2.3 Data Kenaikan Pangkat, Berkala, Karpeg, Karis /Karsu danDiklat kepemimpinan Pegawai ........................

32

4.

Tabel 2.4 Data Pangkat / Golongan Pegawai ...................................

32

5.

Tabel 2.5 Data Formasi Pegawai ......................................................

33

6.

Tabel 2.6 Data Inventaris ..................................................................

34

7.

Tabel 2.7 Realisasi Anggaran Belanja..............................................

35

8.

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan ..............

36

9.

Tabel 2.9 Penerbitan Dokumen dan Surat Keterangan kependudukan .…………………………………………………

10.

38

Tabel 2.10 Penerbitan Legalitas akta catatan sipil dan surat keterangan lainya ..…………………………………………

11.

Tabel 2.11 Target dan realisasi pelayanan ........................................

12.

Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja SKPD mengacu Tujuan dan Sasaran

39 40

RPJM 2011 – 2016 ............................................................

41

13.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah ..................................

58

14.

Tabel 5.1 Rencana program, Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif ................................................

15.

Tabel 6.1 Indikator kinerja dan cara penghitunganya .......................

16.

Tabel 6.2 Target pelayanan tahun 2016 – 2021 ...............................

17.

Tabel 6.3 Indikator SKPD yang mengacu pada Tujuan RPJM .........


63 66 67 68

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Delakang Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia sebagai negara terbesar ke empat dari jumlah penduduk setelah China, India dan USA, memiliki peran strategis dalam Pembangunan Nasional, sehingga dalam rangka aktualisasi dan

akurasi

data

serta

kelengkapan

kepemiliki

dokumen

kependudukan dan legalitas catatan sipil diperlukan pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara komprehensif,

untuk

mempercepat

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat. Berdasarkan pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa “Hal-hal Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undangundang” yang ditindaklanjuti dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan seperangkat peraturan pelaksanaanya, antara lain Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) , sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2010, maka Pemerintah dengan dudkungan DPR RI telah menetapkan program strategis

yang

merupakan

reformasi

mendasar

di

bidang

kependudukan dan pencatatan sipil dengan cara merubah pola pikir (mindset) dari aparat dan masyarakat. Dalam rangka memberikan jaminan status hukum perdata bagi penduduknya, penyediaan data kependudukan yang akurat guna mensukseskan pemilu dan pemilukada, penyediaan data statistic

yang

valid

untuk

perencanaan

diberbagai

bidang

pembangunan, dan dalam rangka membatasi ruang gerak terorisme yang akhir-akhir ini terus berkembang, maka

pembangunan

RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU 20112015 1

administrasi kependudukan merupakan tugas besar dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota, secara terkordinasi, konsisten dan berkesinambungan. .Atas dasar kepentingan dan kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2020 dimaksudkan

untuk

menjamin

kontinuitas

dan

konsistensi

program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaransasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan. Renstra

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2020 memuat visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi instansi, lingkungan strategis, dan faktorfaktor penentu keberhasilan, serta tujuan, sasaran, dan cara mencapainya, diharapkan dapat memberikan pedoman, arah, dan tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang. Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat

memenuhi

kehendak, aspirasi, dan

kebutuhan masyarakat (stakeholders). Renstra

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Kabupaten Tanah Bumbu ini secara umum memiliki tujuan memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi yang mampu menjawab

kemajuan,

perkembangan

dan

tantangan

jaman.

Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan;

menetapkan program dan sasaran kerja yang


terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun mendatang; memprediksi hambatan-hambatan yang terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi); serta memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak.

1.2 Landasan Hukum Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu periode 2016 – 2021 ini mengacu pada : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang=Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);


6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 7. Peraturan Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Dalam Pembangunan Daerah; 13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional; 15. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun

2008

Pengendalian

tentang dan

Tahapan

Evaluasi

tata

cara

Pelaksanaan

penyusunan, Rencana

Pembangunan Daerah; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 065-348

Dukcapil

Tahun

2015

Tentang

Petunjuk

Teknis

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2015; 20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/326/SJ. Tanggal 17 Januari 2014 perihal Larangan Pungutan Uang

dalam

Memberikan

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Tanda Nomor Perumahan dan Bangunan; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor.40 Tahun 2007); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025; 24. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/28/BPKAD/2016. Tentang Penetapan biaya perjalanan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Pegawai Negeri Sipil,Pegawai Tidak Tetap atau dengan nama sebutan lainnya yang disamakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;


1.3 Maksud dan Tujuan 1.3..1. Maksud Penyusunan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD)

Dinas

Kependudukan

dan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun untuk

mensinergikan

Pencatatan

Sipil

2016-2020 dimaksudkan

dinamika

dan

aspirasi

yang

berkembang di masyarakat dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam Negeri, Program dan Kegiatan SKPD

Propinsi

Kalimatan

Pembangunan Jangka Panjang

Selatan

dan

Rencana

(RPJP) Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2006 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah

Bumbu

Tahun 2016–2020, untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif,

efisien

dan

terpadu

yang

dapat

mendorong

terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Selanjutnya Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD)

Dinas

Kependudukan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

dan

Pencatatan

Sipil

2016-2020 dimaksudkan

juga untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020. 1.3..2. Tujuan Tujuan

penyusunan

Rencana

Strategis

SKPD

(RENSTRA SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :


1) Menjabarkan

visi,

misi,

agenda

pembangunan

dan

program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 untuk mewujudkan tercapainya visi, misi dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu; 2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh bagian unit kerja dilingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dalam menentukan prioritas program

dan

kegiatan

pembangunan

di

bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam SKPD, antar SKPD, antara

Pemerintah Kabupaten

dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; 4) Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja dilingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu; 5) Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dalam kurun waktu tahun 2016 samapai dengan tahun 2020. 1.

Sistimatika Penulisan Sistematika

penyusunan

RENSTRA

SKPD

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020, sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan


1.1

Latar Delakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3

Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.

1.4

Sistimatika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaran urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD

dalam

penyeleggaraan

mengemukakan

capaian-capaian

tugas

dan

penting

fungsinya, yang

telah

dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2..1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum

pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi


SKPD ditujukan untuk menunjukan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme) 2..2

Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber

daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha masih operasional 2..3

Kinerja Pelayanan SKPD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja

SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasikan oleh pemerintah. 2..4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra SKPD Kabupaten/Kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan

SKPD

pada

lima

tahun

mendatang, bagian mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi 3.1.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD


Pada bagian ini dikemukakan permasalahanpermasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3.

Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Propinsi. Bagian ini mengemukakan apa saja faktorfaktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ataupun Renstra SKPD Provinsi. 3.4.

Penentuan isu-isu strategis. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari

pelayanan

SKPD

yang

mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari : 3.4.1

Gambaran pelayanan SKPD

3.4.2

Sasaran

jangka

menengah

Renstra

jangka

menengah

Renstra

Kementerian 3.4.3

Sasaran

SKPD Provinsi. 3.4.4

Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan. 4.1. Visi dan Misi 4.2. Prioritas Kerja


4.3. Tujuan dan Sasaran 4.4. Strategi dan Kebijakan. BAB V

Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator

kinerja,

kelompok

sasaran,

dan

pendanaan indikatif. BAB VI Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung

pencapaian

tujuan dan

sasaran RPJMD. BAB VII Penutup


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu Nomor : 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Dinas Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai berikut : 2.1.2 Tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.1.1 Tugas Pokok :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan

di bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil “. 2.1.2 Fungsi : Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana tersebut di

atas

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kependudukan, Pencatatan

Sipil,

sesuai

dengan

kebijakan

yang

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; 2) Pengumpulan, pengolahan kependudukan

dan

dan

pengelolaan

pengelolaan

kependudukan dan pencatatan sipil; 3) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sistem administrasi; 4) Pengelolaan. Pembinaan

dan

data

administrasi sipil

pelayanan

dalam

informasi

kependudukan dan pencatatan sipil;

RENSTRA DINAS KEPENUDUKAN DAN CATATABN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU 20112015

5) Pemantauan

dan

evaluasi

kebijakan

pengendalian

kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, persebaran penduduk; 6) Pengelolaan urusan administrasi dan ketatausahaan. 2.1.3 Untuk menjabarkan Tugas pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menetapkan kependudukan,

kebijaksanaan Pencatatan

teknis Sipil

sesuai

dibidang dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku b. Menetapkan program kerja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijaksanaan teknis Dinas c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis serta pengawasan dan pengendalian penanganan masalah Kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian penyelengaraan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan serta mutasi dan administrasi penduduk e. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian dan penyelengaraan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian dan akta kelahiran, kematian, perubahan status anak dan kewarganegaraan f. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian dan penyelenggaraaan kegiatan pelayanan pada bidang pengelolaan informasi dan data kependudukan g. Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaaan h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas (4)

Unsur-unsur organisasi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari:


a. Sekretariat b. Bidang Kependudukan c. Bidang Pencatatan Sipil d. Bidang Penyuluhan dan Pengolahan Data

Sekretariat (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi

yang

meliputi

pembinaan

penyusunan

program dan rencana kerja dinas, keuangan, umum dan kepegawaian, keprotokolan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur organisasi. (2) Untuk menjabarkan Tugas Pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pengumpulan dan pengelolaan data

serta

penyusunan program kerja dan rencana kegiatan b. c. d. e.

dinas; Pengelolaan urusan keuangan; Pengelolaan urusan kepegawaian; Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; Pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan

protokol; f. Pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan. (3) Untuk menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, penataan, dokumentasi arsip dan penggandaan; b. Menyiapkan bahan dan penyusunan

rencana

kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU); c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, pengadaan,

penyimpanan,

inventarisasi,


pemeliharaan, distribusi dan penghapusan barang unit; d. Menyiapkan bahan administrasi

perjalanan dinas,

pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan; e. Menyiapkan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat,

kenaikan

gaji

berkala,

pemindahan,

pemberhentian dan pensiun; f. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan

disiplin,

pengawasan

melekat,

kesejahteraan, pemberian tanda jasa / penghargaan dan kedudukan hukum pegawai; g. Menyiapkan bahan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan absensi h. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; i. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk

teknis

kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; j. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi kegiatan dinas; k. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dokumentasi kegiatan dinas; l. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan kegiatan dinas; m. Menyiapkan bahan kooardinasi dengan unit kerja/ instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan dinas; n. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan o.

tugas; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secretariat memiliki unsur-unsur organisasi, sebagai berikut :


1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, penggandaan, rumah tangga dan perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian. Untuk menjabarkan Tugas Pokok sebagaimana tersebut diatas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut: (1) Menyusun rencana kerja sebagai pedoman

pelaksanaan

tugas dan kerja tahunan; (2) Melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan; (3) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU); (4) Melaksanakan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang berkenaan dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan kantor; (5) Melaksanakan penataan dan pendistribusian sarana alat kantor dan

keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur

organisasi unit; (6) Menyiapkan bahan

dan

melaksanakan

inventarisasi,

pemeliharaan, penghapusan barang/ aset unit; (7) Melaksanakan pelayanan administrasi, perjalanan dinas, akomodasi tamu, humas dan keprotokolan; (8) Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai; (9) Menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan,

pemberhentian dan

pensiun;


(10)

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugas; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan mengolah data, penyusunan program dan rencana kerja, laporan kegiatan dinas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas. Untuk menjabarkan Tugas Pokok sebagaimana tersebut diatas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: (1) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data; (2) Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja dinas; (3) Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan akuntabilitas dinas; (4) Menyusun rencana anggaran bulanan / triwulan dinas; (5) Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun pra rancangan anggaran satuan kerja (RASK) sebagai bahan rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran belanja negara; (6) Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung dinas; (7) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja dinas; (8) Melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan / kebutuhan kantor; (9) Menyiapkan bahan

dan

membuat

pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran; (10)Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran; (11) Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan; (12)Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.


3) Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan mengolah data berdasarkan hasil evaluasi, penyelamatan dan pemeliharaan arsip dalam bentuk dokumentasi serta pelaporan kegiatan dinas. Untuk menjabarkan Tugas Pokok sebagaimana tersebut diatas Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: (1) Meyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program evaluasi pengembangan kinerja kegiatan dan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2) Menyiapkan bahan dalam rangka melaksanakan program evaluasi pengembangan kinerja kegiatan dan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; (3) Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi terhadap sistem pelaksanaan kegiatan; (4) Menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan / dokumentasi yang benar, tertib, rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; (5) Menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian maupun kegiatan masing-masing bidang; (6) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas untuk dilaporkan kepada atasan atau satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja SKPD; (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. Bidang Kependudukan Bidang Kependudukan mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendataan dan administrasi


kependudukan

serta

melaksanakan

pelayanan

administrasi

kependudukan. Untuk menjabarkan Tugas Pokok sebagaimana tersebut diatas Bidang Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Penyusunan

program

penyelenggaraan

kependudukan; 2) Pelaksanaan hubungan pengendalian

serta

kerja,

dan

pelayanan

pengkoordinasian

mengevaluasi

dan

penyelenggaraan

kependudukan; 3) Pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran dan pencatatan kependudukan; 4) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas instansi terkait. Untuk menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut diatas Bidang Kependudukan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 1) Merencanakan kegiatan, mengatur dan mengevaluasi petunjuk pelaksanaan

dan

kependudukan; 2) Merencanakan mengepaluasi

teknis

dalam

oprasional pelaksanaan

/

pembinan

kegiatan kegiatan

administrasi

,mengatur

dan

pengumpulan

dan

pengolahan data kependudukan; 3) Merencanakan oprasional dan mengepaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan mutasi penduduk; 4) Melakukan pembinaan pengadaan

dan

terhadap

pengelolaan

pelaksanaan blanko

keluarga dan kartu tanda penduduk; 5) Merencanakan oprasional, mengatur

dan

kartu

kegiatan tanda

mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pelaksanaan program bidang kependudukan; 6) Merencanakan oprasional

mengatur

dan

mengepaluasi

pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam rangka pemberian akta


perkawinan ,akta perceraian, akta kelahiran, akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta surat keterangan / surat pengantar; 7) Melakukan pembinaan

terhadap

penyimpanan

dan

pemeliharaan dokumen arsip kependudukan; 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsinya

Bidang

Kependudukan memiliki unsur-unsur organisasi, sebagai berikut : 1) Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk mempunyai

tugas

menyiapkan

bahan

pembinaan

dan

koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendataan, pendaftaran dan pencatatan kependudukan serta menyusun program

dan

petunjuk

teknis

pembinaan

pelayanan

administrasi kependudukan. Untuk menjabarkan Tugas Pokok sebagaimana tersebut di atas Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda mempunyai Uraian tugas sebagai berikut: (1) Menghimpun, mengelola dan menganalisa data mengenai pencatatan sipil; (2) Menyiapkan bahan / blanko kartu keluarga dan katu tanda penduduk serta penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dalam rangka pelayanan pemberian kartu keluarga, kartu tanda penduduk; (3) Melaksanakan kegiatan pelayanan dalam rangka proses pembuatan surat-surat keterangan kependudukan seperti kartu keluarga, karta tanda penduduk; (4) Melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan tehadap pelayanan proses pemberiaan kartu keluarga, NIK, Kartu Tanda Penduduk;


(5) Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberian NIK, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk; (6) Membuat laporan kegiatan yang diteruskan ke sekretaris ; (7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. 2) Seksi Mutasi Penduduk Seksi Mutasi Penduduk mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan

penyelenggaraan

dan

kegiatan

koordinasi pendataan,

pelaksanaan

pendaftaran

dan

pencatatan kependudukan serta menyusun program dan petunjuk

teknis

pembinaan

pelayanan

administrasi

kependudukan. Untuk

menjabarkan

sebagaimana

tersebut

di

Tugas atas

Pokok

Seksi

dan

Mutasi

Fungsi

Penduduk

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: (1) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data mengenai mutasi penduduk; (2) Menyiapkan bahan pelaksanaan

dalam

serta

penyusunan

rangka

petujuk

penyelenggaraan

teknis

kegiatan

pendataan, pendaftaran dan pencatatan kependudukan dan mutasi penduduk; (3) melaksanakan kegiatan

pelayanan

dalam

rangka

penyelenggaraan kegiatan pendataan, pendaftaran dan pencatatan kependudukan dan mutasi penduduk; (4) melaksanakan evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan dalam

rangka

pembinaan

pelayanan

administrasi

kependudukan dan mutasi penduduk; (5) menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mutasi penduduk; (6) membuat laporan kegiatan yang diteruskan ke sekretaris badan;


(7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

3) Seksi Informasi dan Analisa Penduduk Seksi Informasi dan Analisa Penduduk mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan peningkatan pengelolaan pelayanan informasi dan penyusunan dokumentasi serta menyusun, menganalisa dan mengevaluasi program dan laporan analisa penduduk. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Seksi Informasi dan Analisa Penduduk mempunyai uraian tugas sebagai berikut: (1) menyiapkan bahan / data dalam rangka perumusan kebiijakan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program analisa penduduk; (2) menyusun rencana Penduduk; (3) menyusun

kegiatan

konsep-konsep

Informasi

kebijaksanaan

dan

Analisa

operasional

informasi keluarga dan analisa penduduk meliputi penilaian, pendokumentasian, pelayanan informasi dan pelaporan program serta analisa penduduk; (4) melaksanakan pengendalian penyusunan dan penjabaran petunjuk pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan informasi dan analisa penduduk; (5) menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya; (6) melaksanakan penilaian prestasi kerja para Kepala Seksi yang dibawahinya dan melakukan pengawasan melekat di lingkungan unit kerja yang dipimpinnya, secara terusmenerus, preventif maupun represif, agar seksi Informasi dan Analisis Penduduk dapat tercapai secara efektif dan efisien;


(7) menyampaikan

laporan

kepada

Kepala

Dinas

Kependudukan Pencatatan Sipil mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan; (8) membuat laporan kegiatan yang diteruskan ke sekretaris Dinas; (9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pencatatan Sipil serta mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pembuatan Akta Pencatatan Sipil. Untuk menjabarkan Tugas Pokok sebagaimana tersebut di atas Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) penyusunan

program

penyelenggaraan

dan

pelayanan

pencatatan sipil; 2) pelaksanaan hubungan kerja, pengkoordinasian, pengendalian serta mengevaluasi penyelenggaraan pencatatan Sipil; 3) pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran dan pencatatan Sipil; 4) penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam system administrasi kependudukan yang meliputi pencatatan kelahiran, pencatatatan lahir mati, pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian dan pencatatan peristiwa penting lainnya; 5) pelaksanaan koordinasi, kerjasama dengan dinas instansi terkait. 6) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Bidang Pencatatan Sipil mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 7) menghimpun, mengolah dan menganalisa data mengenai pencatatan sipil; 8) menyiapkan bahan penyusunan program / petunjuk teknis dan pembinaan serta pengendaliaan, pelayanan penerbitan dan pemberian akta perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahaan anak;


9) melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengelolaan blanko akta dalam

rangka

pelayanan

akta

perkawinaan,

perceraian,

kelahiran, kematiaan, pengakuaan dan pengesahaan anak; 10)melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendaliaan terhadap pelayanan akta perkawinan perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta surat keterangan/surat pengantar pencatatan sipil; 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pencatatan Sipil memiliki unsur-unsur organisasi, sebagai berikut : 1) Seksi Kelahiran dan Kematian; Seksi

Kelahiran

dan

Kematian

mempunyai

tugas

menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis administrasi kelahiran dan kematian serta mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pembuatan akta kelahiran dan kematian. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai uraian tugas sebagai berikut: (1) menghimpun, mengolah dan menganalisa data pencatatan sipil; (2) menyiapkan bahan penyusunan program/petunjuk teknis dan pembinaan serta pengendaliaan, pelayanan penerbitan dan pemberian akta kelahiran dan kematian; (3) melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengelolaan blanko akta dalam rangka pelayanan pemberiaan akta kelahiran dan akta kematian; (4) melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendaliaan terhadap pelayanan pemberiaan


kematian serta surat keterangan/surat pengantar pencatatan sipil; (5) menyiapkan bahan kerja sama dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyusunan program, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian terhadap pelayanan administrasi kelahiran dan kematian; (6) membuat laporan kegiatan yang diteruskan ke sekretaris dinas; (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2) Seksi Perkawinan dan Perceraian Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis administrasi kelahiran dan kematian serta mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pembuatan akta perkawinan dan perceraian. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai uraian tugas sebagai berikut: (1) menghimpun, mengolah dan menganalisa data mengenai pencatatan sipil; (2) menyiapkan bahan penyusunan program/petunjuk teknis dan pembinaan serta pengendaliaan, pelayanan penerbitan dan pemberian akta perkawinan dan perceraian; (3) melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengelolaan blanko akta dalam rangka pelayanan pemberiaan akta perkawinan dan perceraian; (4) melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendaliaan terhadap pelayanan pemberiaan


akta perkawinan dan perceraian serta surat keterangan/surat pengantar pencatatan sipil; (5) menyiapkan bahan kerja sama dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyusunan program, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian terhadap pelayanan administrasi perkawinan dan perceraian; (6) membuat laporan kegiatan yang diteruskan ke sekretaris dinas; (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

3) Seksi Pengesahan, Penguatan dan Adopsi Anak Seksi

Pengesahan,

Penguatan

dan

Adopsi

Anak

mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis administrasi kelahiran dan kematian serta mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pembuatan akta pengesahan, penguatan dan adopsi anak. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pengesahan, Penguatan dan Adopsi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: (1) menghimpun, mengolah dan menganalisa data mengenai pencatatan sipil; (2) menyiapkan bahan penyusunan program/petunjuk teknis dan pembinaan serta pengendaliaan, pelayanan penerbitan dan pemberian akta pengesahan, penguatan dan adopsi anak; (3) melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengelolaan blanko akta dalam rangka pelayanan pemberiaan akta pengesahan, penguatan dan adopsi anak; (4) melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendaliaan terhadap pelayanan pemberiaan akta pengesahan, penguatan dan adopsi anak serta surat keterangan/surat pengantar pencatatan sipil;


(5) menyiapkan bahan kerja sama dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyusunan program, pembinaan dan pengembangan

serta

pengendalian

terhadap

pelayanan

administrasi pengesahan, penguatan dan adopsi anak; (6) membuat laporan kegiatan yang diteruskan ke sekretaris dinas; (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. Bidang Penyuluhan dan Pengolahan Data Bidang Penyuluhan dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan Keluarga serta menyiapkan bahan pembinaan penyuluhan dan pengolahan data. Untuk menjabarkan Tugas Pokok sebagaimana tersebut di atas Bidang Penyuluhan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pengolahan data; 2) pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis peningkatan peran serta; 3) penyelenggaraan pelayanan penyuluhan dan pengolahan data; 4) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut Bidang Penyuluhan dan Pengolahan Data

mempunyai uraian tugas

sebagai berikut: 5) menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan di Bidang Penyuluhan dan Pengolahan Program; 6) menyiapkan bahan dalam rangka penyiapan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan peningkatan penyuluhan dan pengolahan data; 7) menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait di bidang penyuluhan dan pengolahan data;


8) menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan pengolahan data; 9) melakukan penilaian pengawasan terhadap prestasi kerja staf yang dibawahi; 10)melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya. Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsinya

Bidang

Penyuluhan dan Pengolahan Data memiliki unsur-unsur organisasi, sebagai berikut : 1) Seksi Penyuluhan Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan keluarga serta menyiapkan bahan pembinaan penyuluhan. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Seksi Penyuluhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: (1) menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan di Bidang Penyuluhan; (2) menyiapkan bahan dalam rangka penyiapan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan peningkatan penyuluhan; (3) menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait di bidang penyuluhan; (4) menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan evaluasi kegiatan penyuluhan; (5) melakukan penilaian pengawasan terhadap prestasi kerja staf yang dibawahi; (6) membuat laporan kegiatan yang diteruskan ke sekretaris dinas;


(7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. 2) Seksi Pengolahan Data Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis pengolahan data. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Seksi Pengolahan Data mempunyai uraian tugas sebagai berikut: (1) mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan bahanbahan hasil pelaksanaan pemgolahan data; (2) menyiapkan bahan untuk evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengolahan data; (3) melakukan penilaian pengawasan terhadap prestasi kerja staf yang dibawahi; (4) membuat laporan kegiatan yang diteruskan ke sekretaris dinas; (5) melaksankan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.


2.1.3

Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUFUNGSIONAL

SEKRETARI

SUB. BAGIAN PERENCANAA N& KEUANGAN

BIDANG PENYULUHAN & PENGOLAHAN DATA

SUB. BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIA N

BIDANG KEPENDUDUKAN

SUB. BAGIAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI

BIDANG PENCATATAN SIPIL

SEKSI

SEKSI KARTU

SEKSI KELAHIRAN

PENYUSUNAN

KELUARGA &

DAN KEMATIAN

DATA

KARTU TANDA

SEKSI

SEKSI MUTASI

SEKSI

PENGOLAHAN

PENDUDUK

PERKAWINAN DAN

DATA

PERCERAIAN

SEKSI INFORMASI

SEKSI

& ANALISA

PENGESAHAN,

PENDUDUK

PENGUATAN DAN

UPTD RENSTRA DINAS KEPENUDUKAN DAN CATATABN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU 20112015

2.2 Sumber Daya SKPD Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsi

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu didukung sumber daya sebagai berikut : 2.2.1 Sumber Daya Manusia Tabel 2.1 Data Status Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 – 2015 No .

Status Kepegawaian

1. 2.

Tahun… (Orang) 2013

2014

2015

PNS

26

23

22

PTT

19

19

19

45

42

41

Jumlah

Sumber data : Laporan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No . 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tabel 2.2 Data Kwalifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 – 2015 Tahun… (Orang) Pendidikan Pegawai 2013 2014 2015 SD 0 0 0 SLTP 0 0 0 5 SMU 5 5 3 DIII 3 3 15 DIV/S1 14 13 3 S2 1 1 26 23 Jumlah 22


Tabel 2.3 Data Kenaikan Pangkat, Berkala, Karpeg, Karis/Karsu dan Diklat Kepemimpinan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Tahun 2013 – 2015


2013

Tahun… (Orang) 2014

2015

Kenaikan Pangkat

6

3

0

Kenaikan Berkala

15

8

11

3.

Memiliki Karpeg

26

23

22

4.

Memilki Karis/Karsu

24

21

20

5.

Mengikuti Diklat Kepemimpinan

11

9

11

No. 1. 2.

Uraian


No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12

Tabel 2.4 Data Pangkat / Golongan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah BumbuTahun 2013 – 2015 Tahun… (Orang Pangkat/Golongan 2013 2014 Pengatur / II.c 1 0 Pengatur Muda/II.a 2 3 Pengatur Muda 1 1 TK.I II.b

2015 0 3 0

Pengatur II.c

1

1

2

Pengatur Tk.I /II.d Penata Muda / III.a Penata Muda TK.I / III.b

0 3 3 6 6 1 2 1

0 1 1 6 7 2 1 0

0 0 2 4 8 2 0 1

27

23

22

Penata III.c Penata TK.I / III.d Pembina / Iva Pembina TK.I / IV.b Pembina Utama Muda Jumlah


Tabel 2.5 Data Formasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 No 1 2

Uraian Kepala Dinas Sekretaris

Jml

Pendidikan (PNS & PTT)

Jurusan

1 1

S.2 S.1

Managemen SDM. Bimbingan &


Konseling 3

Kabid Kependudukan

1

S.1

Komunikasi

4

Kabid Pencatatan Sipil

1

S.1

Administrasi Publik

5

Kabid Penyusunan & pengolahan data

1

D.III

Pertanian

6

Kasubag Umum dan Kepegawaian

1

SLTA

7

Kasubag Perenc.dan Keuangan

1

S.1

8

Kasubag Evaluasi dan Dokumentasi

1

SLTA

9

Kasi KK dan KTP

1

S.1

Ekonomi Manaj.

10

Kasi Mutasi Penduduk

1

S.1

Kesehatan Masy.

11

Kasi Informasi dan Analisa Penduduk

0

0

12

Kasi Kelahiran dan Kematian

1

S.1

Ekonomi Manaj.

13

1

S.1

Ilmu Komunikasi.

1

S.1

Kesehatan Masy.

15

Kasi Perkawinan dan Perceraian Kasi Pengesahan pengesahan dan adopsi anak Kasi Penyusunan

1

1

16

Kasi Pengolahan data

1

S.1

Sosek Pertanian

1

S.1

Akuntansi

1

S.1

Administrasi Neg.

1

S.1

Ekonomi Pemb.

1

S.1

Ilmu Hukum

1

D.III

Administrasi Niaga

6

SMA

IPA,IPS

14

17

Staf Sekretariat ( 11 Orang )

18

Staf Bidang Kependudukan ( 3 Orang )

1

S.1

2

SMA

19

Staf Bidang Pencatatan Sipil ( 8 Orang )

1

S.1

7

SMA

20

Staf Bidang Penyusunan dan Pengolahan Data (6 Orang)

2

S.1

4

SMA

JUMLAH

Ilmu Sosial

0

Ilmu Sosial

Pendidikan Islam IPA, IPS Ilmu Hukum IPA, IPS Informatika IPA, IPS

44


2.2.2 Inventaris Tabel 2.6 Data Inventaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 No

Jenis Inventaris

Jml (Unit)

Ket


. 1

Gedung Kantor

1

Pinjam

2

Kendaraan Roda 4

2

Baik

3

Kendaraan Roda 2

20

Baik

4

Personal Computer (PC)

41

Baik

5

Laptop

8

Baik

6

Printer

22

Baik

7

Modem

1

Baik

8

Router Sisco

1

Baik

79

Switch Sisco

1

Baik

10

Antena V-Sat

1

Baik

11

Handycam

2

Baik

12

Kamera Digital

3

Baik

13

Mesin Laminating

0

Baik

14

Telpon / Faximile

1

Baik

15

Mesin Genset

12

Baik

16

Pemotong KTP

0

Baik

17

Brankas

2

Baik

18

Meja Pelayanan

3

Baik

19

Kursi Tunggu Pelayanan

10

Baik

20

Meja Kerja

30

Baik

21

Kursi Kerja

30

Baik


2.2.3 Anggaran Tabel 2.7 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 - 2015


Jenis No

Angga

2011

ran

Tahun Anggaran (Rp.) 2012 2013 2014

2015

2.204.447.

2.178.317.

2.067.959.

682

751

688

Belanj 1

a Tidak Langs

1.449.101.

2.140.703.

919

324

1.829.465. 450

3.837.472. 600

3.351.539.

3.699.945.

2.314.879.

471

889

076

3.278.567.369

5.978.175.924

5.555.987

5.878.263

4.382.838

ung Belanj 2

a Langs ung Jumlah

.153 .640 Sumber data : Laporan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Belanja

Selanjutnya

anggaran dan realisasi pendanaan

pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat kami sajikan secara rinci Tahun Anggaran 2011

–

2015, sebagaimana tabel

berikut :


.764

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Anggaran pada tahun (Rp)

Realisasi Anggaran pada tahun (Rp)

Uraia n

Belanja Belanja tidak langsung Belanja langsung Belanja Belanja Pegawai Belanja barang & jasa Belanja Modal

Rasio Realisasi dan anggaran (%) 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

3.278.567.369

5.978.175.92 4

5.947.105.730

6.496.857.763

5.208.288.144

3.197.453.42 7

5.420.861.46 4

5.555.987.15 3

5.878.263.64 0

4.425.988.26 4

98

91

93

90

85

1.449.101.919

2.140.703.32 4

2.279.181.530

2.219.203.393

2.306.927.144

1.413.387.55 0

2.029.024.78 7

2.204.447.68 2

2.178.317.75 1

2.067.959.68 8

98

95

97

98

90

1.829.465.450

3.837.472.60 0

3.667.924.200

4.277.654.370

2.901.361.000

1.784.065.87 7

3.391.836.67 7

3.351.539.47 1

3.699.945.88 9

2.358.028.57 6

98

88

91

86

81

5.947.105.730

6.496.857.763

5.208.288.144

5.878.263.64 0 2.753.678.25 1

4.425.988.26 4 2.841.977.68 8

93

90

85

3.141.267.144

5.555.987.15 3 3.204.070.18 2

91

2.844.153.393

5.420.861.46 4 2.831.715.28 7

98

3.310.281.530

3.197.453.42 7 1.955.645.55 0

98

95

98

97

90

3.278.567.369 2.003.966.419

5.978.175.92 4 2.991.237.32 4

1.117.240.950

2.575.153.00 0

2.262.608.700

2.976.254.370

1.492.271.000

1.085.220.37 7

2.235.083.27 7

2.007.527.12 4

2.522.537.83 9

1.185.510.57 6

97

87

89

85

79

157.360.000

411.785.600

374.215.500

676.450.000

574750.000

156.587.500

354.062.900

344.389.847

602.047.500

398.500.000

99

86

92

89

69

RENSTRA DINAS KEPENUDUKAN DAN CATATABN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU 2011-2015

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan Anggaran Rumah Tangga Daerah,

melaksanakan Sosialisasi Peraturan

Perundang -

Undangan, mengelola database, dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam bentuk dokumen kependudukan dan legalitas akta pencatatan sipil, serta surat keterangan kependudukan lainya, sebagai berikut : Tabel 2.9 Penerbitan Dokumen dan Surat Keterangan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 - 2015

No

Tahun (Lembar)

Dokumen Kependudukan 2011

2012

2013

2014

2015

1

Kartu Keluarga (KK)

11.262

13.426

15.565

19.117

25.108

2

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

8.531

10.526

6.678

18.013

13.286

602

743

772

959

1685

3

2

5

9

3

3

2

5

9

3

3

2

5

9

3

3

2

5

9

3

3 4 5 6 7

Surat Keterangan Pindah Penduduk (SKPP) Surat Keterangan Susunan Keluarga (SKSKP) WNA Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTT) WNA Kartu Identitas Pendatang (KIP) WNA Biodata Pendatang WNA


Bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Tentang

Administrasi

Kependudukan

yang

lebih

menekankan pada mekanisme pelayanan kepada masyarakat dengan

istilah

“Stelsel

Aktif”

artinya

Pemerintah

lebih

mendekatkan diri kepada masyarakat dalam proses pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perekaman KTP


–el dilaksanakan di 10 Kecamatan dengan sistem off line, sedangkan pencetakannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian untuk Dokumen KK (Kartu Keluarga) dan Akta-Akta Pencatatan Sipil hasil pelayanan dilapangan diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melalui tahapan verifikasi dan pengarsipan berkas aktif. Semakin meningkatnya pentingnya

tingkat dokumen

kesadaran

masyarakat

kependudukan,

terhadap

arti

kinerja

dan

maka

profesionalisme aparatur pemerintah dituntut sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu. Tabel 2.10 Penerbitan Legalitas Akta Pencatatan Sipil dan surat keterangan lainya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 - 2015

No

1 2 3 4 5 6 7 3

Legalitas Pencatatan Sipil

Tahun (Lembar)

Kutipan Akta

2011 34.81

2012 5.07

2013 15.8

2014 10.8

2015 10.45

Kelahiran Kutipan Akta

8 2

6 7

69

58

7

Kematian Kutipan Akta

9

16

36

162

109

Perkawinan Kutipan Akta

217

252

84

0

0

1

2

0

418

173

0 0

0 1

Perceraian Surat Keterangan Kenal Lahir Pengakuan Anak Akta Adopsi Anak Akta Pengesahan

1.52 1.135 0 0 164

1992 0 0 17

5 0 0

111 71 47 Anak Sumber data : Laporan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2011 – 2015 kami sajikan berdasarkan data yang dapat kami peroleh, sebagai berikut ; 2.4.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD 2.4.1. Tantangan : 1) Kondisi geografis wilayah Tanah Bumbu yang relatif bergelombang dengan rentang wilayah yang cukup luas menjadi kendala dalam stabilitas system online. 2) Masih rendahnya tingkat pemahanan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil. 3) Kurangnya

sarana

prasarana,

khususnya

belum

tersedianya gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang representative dan definitive. 4) Kurangnya

Profesionalitas

aparat

pelaksana

dan

tenaga teknis yang terampil dalam pengoperasian SIAK baik di Kecamatan maupun di Kabupaten. 5) Belum adanya UPTD di Kecamatan. 2.4.2. Peluang : 1) Adanya Komitmen Kepala Daerah yang dituangkan surat pernyataan kesanggupan dan bertanggung jawab mensukseskan ditandatangani

program oleh

KTP

Bupati

dan

elektronik Ketua

yang DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu. 2) Dukungan perangkat keras dan lunak program SIAK dari Pemerintah dengan system online diseluruh kecamatan. 3) Adanya tenaga pendamping dari Pemerintah selama 3 bulan diawal pelaksanaan KTP elektronik.


4) Dokumen

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

dijadikan persyaratan Administrasi di berbagai instansi terkait. 5) Pelaksanaan

pelayanan

penerbitan

dokumen

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan System Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online dimungkinkan sampai di tingkat Desa/Kelurahan. 6) Adanya

aturan tentang penempatan tenaga PNS

disetiap desa sebagai Tenaga Registrasi Administarsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi pemasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain : 1) Prasarana gedung pelayanan pada DISDUKPENCAPIL belum memenuhi standar pelayanan publik, 2) Jumlah sumber daya aparatur teknis tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang dilayani, 3) Belum maksimalnya penyelenggaraan penerbitan dokumen kependudukan khususnya KTP-el dikarenakan persediaan ATK masih tergantung dengan Ditjen Adminduk. 3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih. 3.2.1 Visi dan Misi Pembangunan Tanah Bumbu pada RPJMD Tahun 20162020, merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2030, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan ketiga dari RPJP Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 ini, selain

menyelesaikan

isu

yang

bersifat

lokal,

juga

mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global. Seperti pertumbuhan penduduk, pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

RENSTRA DINAS KEPENUDUKAN DAN CATATABN SIPIL KABUPATEN TANAH BUMBU 20112015 44

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1.

Visi Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab

permasalahan

pembangunan

daerah

dan/atau

isu

strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, potensi, kondisi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, maka Visi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020, yaitu: “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)” Penjabaran makna dari visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: Maju mengandung makna: Menuju masyarakat yang memiliki pondasi ekonomi, sosial dan budaya lokal yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat


untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, daerah dan nasional maupun global. Sejahtera mengandung makna : Masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata, adil dan berkesinambungan dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi, serta kehidupan sosial budaya yang harmonis lahir maupun batin.

Berintelektual tinggi mengandung makna : Pembangunan

manusia

seutuhnya

yang

pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi

menguasai

ilmu

iman dan taqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5.2.

Misi Dalam rangka mewujudkan Visi maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan

penataan

dan

pengelolaan

pelabuhan

sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.


2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi

Kerakyatan

Melalui

Perluasan

Kesempatan

dan

Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta

memperhatikan

Kearifan

Lokal

Untuk

Menghadirkan

Kesejahteraan. 4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih. Tabel 5.1. Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu dengan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 Misi RPJMD 2016-2021

Misi RPJPD 2006-2025 Misi

2:

Membangun

perekonomian

dengan pola ekonomi kerakyatan yang berbasis

Misi 1: Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.

pertanian,

perdagangan

industri,

dengan

dan

dukungan

transportasi yang baik.

Misi 3: Mengembangkan prasarana dan sarana

yang

layak

bagi

kehidupan

selaras dengan kelestarian alam dan lingkungan

yang

pembangunan

dapat kabupaten

mendukung secara

berkesinambungan.


Misi 2: Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.

Misi

2:

Membangun

perekonomian

Misi 3: Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.

Misi 3: Mengembangkan prasarana dan

dengan pola ekonomi kerakyatan yang berbasis

pertanian,

perdagangan

industri,

dengan

dan

dukungan

transportasi yang baik.

sarana

yang

layak

bagi

kehidupan

selaras dengan kelestarian alam dan lingkungan

yang

pembangunan

dapat

mendukung

kabupaten

secara

berkesinambungan. Misi 4: Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

Misi

1:

Membentuk

Sumberdaya

Manusia yang bermutu dan handal pada berbagai

bidang,

aspek,

lapisan

masyarakat dan wilayah dengan fokus mendasar kesehatan,

pada

moral

keAgamaan,

pendidikan,

keberdayaan

sosial budaya, keamanan, dan politik. Misi 5: Mewujudkan pemerintahan daerah Misi 5: Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.

dan kehidupan berpolitik yang tertib hukum

untuk

menjamin

berjalannya

prinsip good governance.

5.3.

Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning), yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi,


“apa yangingin dicapai “apa yg dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)

“apa yang ingin diubah

misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan

Apa yg digunakan dalam bekerja

yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Hubungan kinerja, dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 5.2. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah Visi/Misi

Hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome

Dampak (Impact) Tujuan/ Sasaran

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output

Program

Hasil (Outcome) Keluaram Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan input

Kegiatan

(Output)

Dari gambaran diatas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai penting rujukan Sumberdaya yangperan memberikan kontribusisebagai dalam menghasilkan output Input utama

dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

secara

keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut: Tabel 5.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pada Misi Pertama RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

Kinerja pada awal Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Kinerja Target Capaian Kinerja Sasaran

period

RPJMD

e RPJMD

Pada Akhir

2016

2017

2018

2019

(2015)


2020

Pertumbuhan Ekonomi Mewujudkan Tanah Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata

Bumbu

sebagai

pusat

ekonomi maritim

Terwujudnya

PDRB

Ekonomi

Transportasi

Maritim

Pergudangan

%

3,0

3,4

3,8

4,2

4,8

5,3

5,3

%

5,9

6,2

6,5

6,8

7,1

7,4

7,4

%

3,3

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,2

Orang

52.163

55.3

56.8

58.4

59.9

61.4

42

73

05

36

68

Sektor dan

PDRB Sub Sektor Perikanan Mewujudkan pembangunan industri kepariwisataan yang

selaras

Berkembang

dengan

nya Industri

Jumlah Kunjungan

kehidupan

pariwisata

Wisatawan

beragama,

daerah

sosial

61.468

budaya

yang

berakar

pada

nilai-nilai

luhur

Tabel 5.3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pada Misi Kedua RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Kinerja pada Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

awal

Kinerja Target Capaian Kinerja Sasaran

period

Pada Akhir RPJMD

e

Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri

Mewujudkan

Meningkatnya

PDRB

Ekonomi Daerah

sektor

industri

berbasis

industri

ekonomi

Perdagangan

kerakyatan

dan

PDRB

sektor

Sektor

RPJMD

2016

2017

2018

2019

2020

%

7,5

7,9

8,3

8,7

9,1

9,5

9,5

%

6,5

6,9

7,3

7,7

8,1

8,5

8,5

Perdagangan


Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional

PDRB Meningkatnya Mengembangka

sektor

n

pertanian

Agribisnis

Nilai Tukar Petani (NTP)

berbasis potensi wilayah

sektor

pertanian

%

17,2

Indeks

99,03

186,59

Meningkatkan

Ketersediaan

Kilokal/

Ketahanan

Bahan

Perkap

Pangan

Utama

Pangan

ita

17,7

18,2

18,7

19,2

19,7

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

3

3

3

3

3

216,

237,

258,

279,

300,

36

48

60

72

84

19,7

99,03

300,84

Tabel 5.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pada Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

Kinerja

Kinerja pada Misi

Pengelolaan

Tujuan

Indikator Kinerja

RPJMD

RPJMD

2016

2017

2018

2019

2020

67,77

Berkurangnya

Indeks

66 ≤

66 ≤

66 ≤

74 <

74 <

lingkungan

tingkat

Lingkungan

x≤

x≤

x≤

x≤

x≤

≤ 82

Sumber Daya Alam

yang

pencemaran,

Hidup

74

74

74

82

82

(Baik)

dan

berkualitas

kerusakan

(cuk

(cuk

(cuk

(Bai

(Bai

lingkungan

up)

up)

up)

k)

k)

Daya yang

indeks

awal periode

Mewujudkan

Sumber

Kualitas

Satuan

Pada Akhir

Pemanfaatan

Ekonomi

dan

Sasaran

Target Capaian Kinerja Sasaran


74 < x

berkelanjutan,

Tingkat kekritisan

berwawasan

lahan

Lingkungan

serta

2,71

Ha

69.696

Titik

258

abrasi pantai

Ha

3215

RTH terbangun

Ha

1.208

Ha

11.545

%

51,94

Luas

memperhatikan Kearifan

%

Berkurangnya

Lokal

potensi

Untuk Menghadirkan

Titik

kerawanan

Kesejahteraan.

bencana alam

Terwujudnya Lahan RTH

Wilayah

Rawan Kebanjiran Kebakaran

(Hot Spot)

2,58

2,45

2,33

2,20

2

2

1212

1214

1216

1220

1220

11.8

12.1

12.4

12.8

13.1

60

75

90

05

20

53,6

55,8

58,1

60,3

62,6

0

5

0

5

0

1.21 0

Pemanfaatan Sumber

Luas

lahan

untuk

pertanian

yang

Meningkatkan

Sumber Energi

beririgasi

Pengelolaan

dan Pertanian

Air

Sumber

Daya

13.120

Daya

Air

Meningkatnya

Persentase

Akses

Rumah

dan

Tangga

Ketersediaan

berakses

air

Air Bersih

bersih

kawasan

Tertatanya

cakupan

permukiman

kawasan

lingkungan sehat

berbasis

pemukiman

yang aman dan

lingkungan

berbasis

didukung

lingkungan

prasarana

62,60

Meningkatkan

%

Tabel 5.5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pada Misi Keempat RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Kinerja

Kinerja pada Misi

Tujuan

Menyelenggarakan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.

Sasaran

Mewujudkan

Meningkatnya

sistem

Akses Layanan

pendidikan

Pendidikan

yang

merata,

Indikator Kinerja

Angka

Rata-rata

Lama Sekolah

Satuan

Ratarata


Pada

awal

Akhir

periode

RPJMD

RPJMD

2016

2017

2018

2019

2020

7,38

7,56

7,71

7,85

8,00

8,14

8,14

11,42

11,5

11,7

11,9

12,0

12,2

12,25

5

2

0

7

5

berkeadilan dan saing global

berdaya secara

Meningkatnya

Angka

Kualitas

Lama Sekolah

Harapan

Ratarata

Layanan Pendidikan


Meningkatnya Derajat

Usia

Kesehatan

Hidup

Harapan

Tahun

69,19

69,1

69,3

69,4

69,5

69,6

9

1

2

4

5

85,9

87,3

88,7

90,2

91,6

0

4

7

1

4

0

0

0

0

1

33,8

41,3

48,8

56,4

63,9

1

4

8

1

5

69,65

Masyarakat

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Meningkatnya

Indek

pemberdayaan

Pemberdayaan

perempuan

Gender (IPG)

Indek

84,10

s

91,64

dan perlindungan

Kota Layak Anak

Kota

0

1

%

28,26

%

8,44

8,12

7,80

7,48

7,16

6,84

6,84

Cabor

3

3

4

5

6

7

7

Tidak

Tida

Tida

Tida

Tida

Tida

Ada/Ti

k

k

k

k

dak

Ada

k Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

anak Meningkatnya penanggulanga n Penyandang Masalah

PMKS

yang

tertangani

63,95

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatkan kualitas angkatan kerja yang

berdaya

Tingkat

Terserapnya angkatan kerja

pengangguran terbuka

saing Meningkatkan

Meningkatnya

Jumlah

Atlet

peran pemuda

presetasi

daerah

yang

dalam

pemuda dalam

berprestasi pada

pembangunan

pembangunan

tingkat nasional

Meningkatkan Mewujudkan

kualitas

Toleransi

kehidupan beragama, berbangsa dan berbudaya

dan

Pembinaan

Konflik

antar

umat beragama

Umat

Tidak Ada

beragama

Tabel 5.6. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pada Misi Kelima RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Kinerja

Kinerja pada Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Meningkatnya

Tata

Kinerja

Pemerintahan

Kelola

menerapkan

Pemerintah

Berbasis

Government

Daerah

Government

e-

SKPD

periode

RPJMD

LKj

yang e-

(Laporan

Pada Akhir

RPJMD Menyelenggarakan Tata Kelola Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih.


awal

%

67,74

Indeks

CC (50)

2016

2017

2018

2019

74,1

80,6

87,0

93,5

9

5

9

5

B

BB

BB

BB


2020

100

100

A

A

Kinerja)

(60-

(70-

(70-

(70-

(80-

70)

80)

80)

80)

90

WTP

WTP

WTP

80,8

82,2

8

5

(80-90

Terwujudnya pemerintahan yang

bersih

Opini BPK

Opini

WTP

WTP

Indeks

75,38

76

WTP

WTP

dan bebas KKN Meningkatnya kulitas

Indeks Kepuasan

pelayanan

Masyarakat

78,1 3

79,5

82,25

publik Desa Meningkatnya kinerja pemerintahan desa

dengan

pelaporan keuangan

baik

(berdasarankan hasil

72,9 %

audit

105/144

110/

115/

120/

130/

144/

144/14

144

144

144

144

144

4

inspektorat dan/ata BPK)

Tugas

pokok

dan

fungsi

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu sangat relevan dalam rangka merealisasikan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, khususnya pada misi ke lima yaitu : “menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik,efektif

dan

bersih” dengan Tujuan “Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah” dan Sasaran yang ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” yang bertujuan terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat. 3.3.

Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu yang diimplementasikan dalam Renstra SKPD tahun 2016-2020 telah mengakomodasi Renstra Kementrian Dalam Negeri dengan 3

( tiga ) program


Strategis Nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu : 1) Tertib database Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2) Tertib Nomor Induk Kependudukan. 3) Tertib dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 3.4.

Penentuan Isu-Isu Strategis 3.4.1. Gambaran pelayanan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki ruang pelayanan yang memadai sesuai dengan standar yang ditetapkan, hal ini menghambat proses kelancaran pelayanan dan kenyamanan layanan kepada masyarakat dikarenakan ruang pelayanan yang kurang luas. Tingginya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan, maka volume masyarakat yang dilayani tidak sebanding dengan jumlah pegawai teknis yang melayani. Tingginya mobilitas penduduk Kabupaten Tanah Bumbu mengakibatkan fluktuasi Data Agregat Kependudukan selalu bergerak. 3.4.2. Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam rangka tertib administrasi kependudukan ada 3 program strategis nasional antara lain adalah sistem pelayanan kepada masyarakat yang berazaskan “stelsel aktif”, penyelengaraan pelayanan Dokumen Kependudukan dan. Pencatatan Sipil berbasis NIK serta akurasi dan validasi Data Base Kependudukan. Pada sasaran jangka menengah program strategis nasional, dalam implementasi ke daerah sistem pelayanan pemerintah dituntut pro aktif kelapangan dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 3.4.3. Sasaran jangka menengah Renstra SKPD Provinsi.


Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bagian Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Propinsi Kalimantan Selatan sampai saat ini ditangani oleh pejabat setingkat Eselon III dengan 3 Sub Bagian, dilingkungan Biro Pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan. Sasaran jangka menengah Renstra SKPD Provinsi adalah kepemilikan akta kelahiran berbasis NIK dari umur 0 tahun sampai dengan 18 tahun. Target tahun 2020 seluruh penduduk sudah memiliki akta kelahiran


BAB IV VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Selaras dengan Visi Nasional“ Tertib Administari Kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk berkualitas“ dan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 yang ke lima“ Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih ” dengan sasaran yang ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah

Bumbu

sesuai

dengan

tugas

pokok

dan

fungsinya

menetapkan Visi dan Misi Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut : 4.1.1. Visi “Mewujudkan

kuantitas

dan

Administrasi

Kependudukan

kualitas

pelayanan

berbasis

teknologi

informasi” Pernyataan

Visi

di

atas

bermakna,

bahwa

administrasi

Kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib adalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berlandaskan pada aturan yang mempunyai kekuatan hukum. Administrasi Kependudukan dapat memberikan pelayanan terbaik adalah suatu wujud yang konkrit dari upaya pengelelolaan dan pemberiaan pelayanan terbaik, bermutu

dan

berkualitas

kepada

masayarakat,

sehingga

pelayanannya menjadi lebih murah, lebih baik dan lebih cepat sehingga masyarakat menjadi puas. 4.1.2. Misi Dalam upaya mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :


55

Misi Pertama : “Meningkatkan cakupan kepemilikan Administrasi Kependudukan” Misi

ini

mengandung

makna

bahwa

kepemilikan

dokumen

kependudukan bagi masyarakat sangatlah penting, dua dokumen sebagai identitas dan legalitas penduduk, hampir sebagian besar digunakan untuk urusan publik baik swasta maupun pemerintahan. Setiap penduduk berhak mendapatkan dokumen kependudukan dan pemerintah berkewajiban mempasilitasi dan menerbitkan dokumen kependudukan. Misi Kedua : “Meningkatkan

Pengelolaan

sistem

informasi

Administrasi

Kependudukan ( SIAK )’ Misi ini mengandung makna bahwa dalam proses pemberian pelayanan dokumen kependudukan harus berbasis teknologi informasi, yang diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi penduduk maupun instansi pelaksana. Sistem yang dibangun oleh Kementerian

Dalam

Negeri

dalam

pelayanan

perlu

perlu

dikembangkan untuk dapat berintegrasi dengan instansi terkait, dan mampu memberikan dampak baik bagi masyarakat dan pemerintah. 4.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.


56

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020 berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut : 4.4.1

Misi Pertama : “Meningkatkan

cakupan

kepemilikan

Administrasi Kependudukan Tujuan

: Meningkatkan

tertib

administrasi

kependudukan. Sasaran

: Meningkatnya Kepemilikan identitas & Legalitas kependudukan

4.4.2

Misi Kedua

:

“Meningkatkan

Pengelolaan

sistem

Administrasi

informasi

Kependudukan ( SIAK )’ Tujuan

:

Meningkatkan sistem dan jaringan informasi

kependudukan

yang

terintegrasi.

Sasaran

:

Meningkatnya

database

kependudukan yang valid.

4.3. Strategi dan Kebijakan Upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan menuju

tertib Administrasi Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil yang berbasis teknologi Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperlukan perubahan yang mendasar,


57

terencana, dan terukur dengan cara menyusun strategi dan arah kebijakan Teknis Pelaksanaan. Adapun Strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2016-2020, sebagai berikut : Strategi : 1. Penyebarluasan informasi kependudukan pada media cetak dan elektronik. 2. Koordinasi secara intens kepada aparatur desa. 3. Bimtek/pelatihan aparat Dukcapil. Kebijakan :

Penerapan peraturan dan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya

tujuan,

sasaran

jangka

menengah

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2020 disajikan dalam tabel berikut ;


58

BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN Pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2020 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatankegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan diuraikan sebagai berikut :

5.1. Indikasi Rencana Program dan Kegiatan 1)

Program pelayanan administrasi perkantoran (1)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

(2)

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

(3)

Penyediaan jasa administrasi keuangan

(4)

Penyediaan jasa kebersihan kantor

(5)

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

(6)

Penyediaan jasa non PNS

(7)

Penyediaan alat tulis kantor

(8)

Penyediaan barang cetakan dan pengandaan

(9)

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

(10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


61

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

3) Program peningkatan disiplin aparatur (1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4) Program penataan administrasi kependudukan (1) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan (2) Peningkatan

pelayanan

publik

dalam

bidang

kependudukan (3) Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil (4) Sosialisasi kebijakan kependudukan (5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5.2. Kebutuhan Pendanaan Dalam

rangka

mewujudkan

visi, misi dan pencapaian

program dan kegiatan diperlukan dukungan alokasi dana, baik untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Adapun pagu indikatif anggaran yang direncanakan dalam 5 tahun kedepan kami sajikan dalam table berikut : :


62


63

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dalam menetapkan indicator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu mengacu kepada tugas pokok dan fungsi SKPD. serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016 - 2020, sebagai berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja cara perhitunganya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu N0 1.

2. 3.

4

Indikator

Rumus

Rasio keluarga ber KK per satuan keluarga Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk

Jumlah keluarga yang memilki KK Jumlah keluarga

Rasio bayi berakte kelahiran Rasio penduduk berakte kematian

Jumlah penduduk usia > 17 yang berKTP Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah

Jumlah bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran Jumlah keseluruhan bayi lahir Jumlah penduduk berakte kematian Jumlah keseluruhan penduduk meninggal

Adapun target dan realisasi pelayanan sebagai data pendukung dan target capaian indicator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2020, sebagai berikut :


66


67

BAB VII PENUTUP

Pembangunan di Bidang Administrasi Kependudukan merupakan landasan bagi pembangunan di berbagai bidang lainya, sehingga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu maka pembangunan

Administrasi

Kependudukan

merupakan

tugas

dan

tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sejak dari perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan.

Saat ini kondisi pengelolaan administrasi kependudukan belum sebagaimana yang diharapkan, sehingga Pemerintah Pusat memilki komitmen yang serius untuk melakukan pembenahan mendasar menuju pelayanan prima, pemahaman dan kesadaran masayarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan

data base kependudukan

yang valid dan akuntabel.

Dalam rangka pembenahan pengelolaan administrasi kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu menyusun rencana strategis 2016 – 2020 yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan visi, misi dan program strategis Kementerian Dalam Negeri di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan adanya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 secara konsisten, terarah, efektif, efisien, terpadu


68

dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih terukur dan akuntabel. Harapan

kami

semoga

Rencana

Strategis

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan penyediaan data statistik untuk bahan perencanaan pembangunan di berbagai bidang, yang bermuara

kepada

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

Kabupaten Tanah Bumbu.


69

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s/d 2020 NO (1) 1

TUJUAN (2) 1.Meningkatkan tertib administrasi kependudukan. 2.Meningkatkan sistem dan jaringan informasi kependudukan yang terintegrasi.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(3) (4) 1.Meningkatnya 1. Penerbitan KK Kepemilikan identitas & Legalitas 2. Penerbitan KTP-el kependudukan 3. Penerbitan Akta Kelahiran 2.Meningkatnya 4. Penerbitan Akta database kependudukan Kematian yang valid. 5. Penerbitan Akta Perkawinan

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN ( % ) 2016

2017

2018

2019

2020

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

28.45

32.41

36.29

40.31

44.09

7.09

8.52

9.94

10.89

12.33

76.92

66.26

60.65

57.69

56.36

15.65

18.37

20.35

21.06

22.45

2.01

2.05

1.87

1.77

1.60

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s/d 2020

NO (1)

TUJUAN

SASARAN

(2) (3) 1.Meningkatkan 1.Meningkatnya tertib administrasi Kepemilikan kependudukan. identitas & Legalitas kependudukan 2.Meningkatkan sistem dan jaringan informasi kependudukan yang terintegrasi.

2.Meningkatnya database kependudukan yang valid.

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (lembar)

INDIKATOR SASARAN

2016

2017

2018

2019

2020

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9

1. Penerbitan KK

27.193

31.287

35.382

39.672

42.924

2. Penerbitan KTP-el

14.685

17,605

20.548

22.172

24.842

3. Penerbitan Akta Kelahiran

4.454

4.014

3.828

3.813

3.845

4. Penerbitan Kutipan Akta Kematian

207

278

348

394

450

94

96

87

83

75

5. Penerbitan Akta Perkawinan

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2020 No

(1)

Indikator

(2)

Target Capaian Setiap Tahun (%)

Kondisi Kinerja Awal RPJM Tahun 2016 (%)

2016

2017

2018

2019

2020

Kondisi Kinerja Akhir RPJM Tahun 2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Rasio keluarga ber KK per-satuan keluarga

103.65

28.45

32.41

36.29

40.31

44.09

90

2

Rasio penduduk ber KTP per-satuan penduduk

135.32

7.09

8.52

9.94

10.89

12.33

90

3

Rasio bayi berakte kelahiran per-satuan bayi lahir

80.21

76.92

66.26

60.65

57.69

56.36

90

4

Rasio penduduk meninggal berakta kematian per-satuan penduduk meninggal

21.25

15.65

18.37

20.35

21.06

22.45

80

5

Rasio pasangan berakte perkawinan persatuan pasangan kawin

138.49

2.01

2.05

1.87

1.77

1.60

90

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2020 No

Indikator

(1)

(2)

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Awal RPJM Tahun 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kondisi Kinerja Akhir RPJM Tahun 2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0.036

0.028

0.023

0.018

0.012

1

1

Rasio keluarga ber KK per satuan keluarga (Versi KK dengan NIK)

2

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (versi KTP elektronik)

0.23

0.20

0.18

0.10

0.05

1

3

Rasio bayi berakte kelahiran

0.11

0.1

0.09

0.07

0.05

1

4

Rasio pasangan berakte perkawinan

0.12

0.12

0.11

0.10

0.10

0.9

Keterangan : 1 2 3

Keluarga wajib KK tahun 2010 yang telah memilki KK sebanyak 32 % dan diproyeksikan 2012 sebanyak 67 %, namun dengan adanya program KK menggunakan NIK definitif tahun 2012, maka harus diganti dan diasumsikan belum memiliki KK Penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP nasional akhir 2010 sebanyak 47 % dan diproyeksikan 2012 sebanyak 77 %, namun dengan adanya program KTP elektfronik tahun 2012 maka harus dganti KTP elektronik dan diasumsikan belum memilki KTP Rasio bayi berakte kelahiran belum ada data yng valid sebelum SIAK online berfungsi dan conek dengan komputer prosesing pencatatan sipil, sehingga masih menggunakan asumsi target penerbitan akta kelahiran untuk umum (tidak hanya untuk bayi yang baru lahir)

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 S/D 2020 Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

(1)

Program dan Kegiatan

Kode

(4)

(5)

2019

2020

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Lokasi

Rp (000)

Rp (000)

%

Rp (000)

(11)

(12)

(13)

(14)

(16)

(17)

(20)

59%

7,636,411,923

79%

7,795,111,593

100%

8,034,878,103

100%

38,442,205,972

BELANJA TIDAK LANGSUNG

19%

3,026,078,680

39%

3,308,648,673

59%

3,308,648,673

80%

3,308,648,673

100%

3,308,648,673

100%

16,260,673,372

BELANJA LANGSUNG

20%

4,520,349,900

39%

4,120,727,100

58%

4,327,763,250

79%

4,486,462,920

100%

4,726,229,430

100%

22,181,532,600

100%

16,240,006,900

1.10

1.10

10

10

10

01

01

Penyediaan jasa 02 komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening kantor

01

Penyediaan jasa pemeliharaan 06 dan perizinan kendaraan dinas/operasio nal

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

19%

60

110

3,104,373,000

38%

3,071,477,600

58%

3,225,051,350

78%

(15)

Rp (000)

7,429,375,773

1.10

(9)

Rp (000)

(10)

Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran

(8)

Rp (000)

39%

Program pelayanan administrasi perkantoran

(7)

2018

7,546,428,580

Kepuasan masyarakat mendapatkan pelayanan

(6)

2017

20%

Terselenggaran ya pelayanan administrasi yang transparan dan terukur

(3)

2016

BELAJA

Meningkatkan pengelolaan admnistrasi yang efektif dan efisien.

(2)

Indikator Sasaran

Data Indikator Capaian Kinerja Program pada (outcome) dan Tahun Kegiatan Awal (output) Perencana an

3,328,615,370

100%

3,510,489,580

(21)

(22)

12

60,789,000

12

164,160,000

12

172,368,000

12

180,986,400

12

190,035,700

60

768,339,100

Tanah Bumbu

22

198,490,000

22

167,400,000

22

175,770,000

22

184,558,500

22

193,786,400

110

920,004,900

Tanah Bumbu

1.10

10

01

07


tersedianya jasa administrasi keuangan

60

12

180,048,000

12

183,348,000

12

192,515,400

12

202,141,170

12

212,248,230

60

970,300,800

Tanah Bumbu

1.10

10

01

08


tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor

60

16

11,454,000

16

11,454,000

16

12,026,700

16

12,628,100

16

13,259,450

80

60,822,250

Tanah Bumbu

1.10

10

01

Penyediaan terbayarnya jasa 09 jasa perbaikan perbaikan peralatan kerja peralatan kerja

270

31

12,120,000

31

23,620,000

31

24,801,000

31

26,041,050

31

27,343,100

155

113,925,150

Tanah Bumbu

1.10

10

01

10 alat tulis

Tersedianya alat tulis kantor

60

12

73,840,000

12

165,079,300

12

173,333,200

12

112,301,500

12

129,147,000

60

653,701,000

Tanah Bumbu

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

60

12

18,000,000

12

18,000,000

12

18,900,000

12

27,375,750

12

31,482,100

60

113,757,850

Tanah Bumbu

60

12

9,702,000

12

9,702,000

12

10,187,100

12

14,755,500

12

16,968,800

60

61,315,400

Tanah Bumbu

Penyediaan kantor

1.10

1.10

10

10

01

Penyediaan barang 11 cetakan dan pengandaan

01

Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat 12 listrik/peneran listrik kantor gan bangunan kantor

meningkatkan disiplin aparatur

meningkatnya keseragaman disiplin aparatur busana kerja hari-hari tertentu

1.10

10

01

Penyediaan peralatan dan 13 perlengkapan kantor

1.10

10

01

22

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Jumlah rapatrapat dan konsultasi luar daerah

1.10

10

01

19


Tersedianya jasa tenaga non-pns

Rapat-rapat Jumalah rapat koordinasi dan 22 rapat koordinasi konsultasi dalam daerah dalam daerah

1.10

10

01

1.10

10

03

1.10

10

03

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian 05 Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

127

153

489,970,000

153

833,785,300

153

875,474,500

153

919,668,200

153

965,651,600

765

4,084,549,600

Tanah Bumbu

465

75

1,320,000,000

75

429,079,000

75

450,532,950

75

473,059,600

75

496,712,600

375

3,169,384,150

Luar Daerah

1,300

364

611,880,000

364

947,600,000

364

994,980,000

364

1,044,729,000

364

1,096,965,450

1820

4,696,154,450

Tanah Bumbu

1,075

180

118,080,000

180

118,250,000

180

124,162,500

180

130,370,600

180

136,889,150

900

627,752,250

Tanah Bumbu

13%

18,000,000

33%

27,200,000

29,988,000

100%

31,487,400

100%

135,235,400

50

18,000,000

51

27,200,000

29,988,000

51

31,487,400

254

135,235,400

Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur

Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

235

55%

51

28,560,000

28,560,000

77%

51

Tanah Bumbu

Mening katkan Meningkatnya sarana prasarana efektivi tas dan aparatur efisiensi kinerja aparatur

Produkti vitas kinerja aparatur mening kat 1.10

10

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.10

10

02

24 rutin/berkala

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

5%

24,000,000

27%

100,000,000

50%

105,000,000

75%

110,250,000

100%

115,762,500

100%

455,012,500

1

24,000,000

1

100,000,000

1

105,000,000

1

110,250,000

1

115,762,500

5

455,012,500

42.91

922,049,500

61.02

969,151,900

80.03

13

307,140,000

13

322,497,000

13

338,621,850

13

206,560,000

55,259

216,888,000

60,685

227,732,400

65,177

Pemeliharaan Jumlah 2

pemeliharaan

gedung kantor gedung kantor

Meningkatkan Meningkatnya tertib administrasi kepemilikan kependudukan identitas & legalitas kependudukan

Dokumen kependuduka n

1.10

1.10

1.10

10

10

10

15

Program penataan administrasi kependuduk an

Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudu kan

15

Pengolahan dan Jumlah simdes penyusunan 06 yang diserahkan laporan ke desa informasi kependudukan

15

Peningkatan pelayanan Jumlah dokumen 07 publik dalam kependudukan yang diterbitkan bidang kependudukan

25.68

72

25

164,816 45,108

1,373,976,900

235,128,000

694,370,000 51,235

1,017,609,550

100

1,068,489,950

Tanah Bumbu

100%

5,351,277,800

355,552,950

77

1,558,939,800

Tanah Bumbu

239,119,000

277,464

1,584,669,400

Tanah Bumbu

1.10

10

15

Peningkatan kapasitas aparat 10 kependudukan dan catatan sipil

Sosialisasi 1.10

10

15

11 kebijakan

Jumlah peserta pelatihan petugas regisrasi adm. Kependudukan desa

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan

750

150

119,657,500

150

85,500,000

150

89,775,000

150

94,263,700

150

98,976,900

3,790

1660

296,933,900 1660

312,562,000

1660

329,190,100

1660

345,649,600

1660

362,932,000

1

10,801,800

1

11,342,000

1

11,909,100

488,173,100

Tanah Bumbu

8,300

1,647,267,600

Tanah Bumbu

5

72,227,900

Tanah Bumbu

750

kependudukan

Monitoring, 1.10

10

15

14 evaluasi dan

pelaporan

Jumlah dokumen evaluasi dan rencana kerja yang dibuat

5

1

27,887,500

1

10,287,500

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 S/D 2015 Target Renstra SKPD Tahun ke 2 No

1

Realisasi Renstra SKPD Tahun ke 2

Rasio Capaian Renstra SKPD pada Tahun 2

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Rasio keluarga ber KK per satuan keluarga

√

-

-

9.74

12.94

16.91

19.48

25.19

116.10

107.24

96.31

106.12

100

116.10

111.11

104.88

105.28

103.65

2

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

√

-

-

2.43

2.79

2.77

5.52

6.12

156.45

172.44

115.39

153.3

101.76

156.45

164.90

148.38

150.37

135.32

3

Rasio bayi berakta kelahiran per satuan bayi lahir

√

-

-

66.53

94.56

93.31

86.18

65.55

63.96

95.57

85.29

71.55

63.97

82.84

83.78

82.12

4

Rasio penduduk ber akta kematian per satuan penduduk meninggal

√

-

-

0.28

0.92

1.11

11.9

14.34

100

100

100

13.79

18.27

100

100

100

25.37

5

Rasio pasangan ber akta perkawinan per satuan pasangan kawin

-

-

√

3.37

2.42

2.59

2.28

2.42

107.28

100

182.35

237.73

107.28

104.23

128.76

152.58

77.50

76.36

80.21

21.25

138.49

Target KK

KTP

lahir

mati

kawin

9,700

5,453

3,053

2

151

Realisasi

12,520

16,160

18,013

25,108

22,220

38,380

56,393

81,501

6,104

5,787

11,750

13,055

11,557

17,344

29,094

42,149

4,521

4,759

4,446

3,691

7,574

12,333

16,779

20,470

7

9

116

186

9

18

134

320

109

119

106

110

260

379

485

595

11,262

13,426

15,565

19,117

25,108

24,688

40,253

59,370

84,478

116.10

111.11

104.88

105.28

103.65

8,531

10,526

6,678

18,013

13,286

19,057

25,735

43,748

57,034

156.45

164.90

148.38

150.37

135.32

1,953

4,321

4,059

3,446

2,641

6,274

10,333

13,779

16,420

63.97

82.84

83.78

82.12

80.21

2

7

9

16

34

9

18

34

68

100.00

100.00

100.00

25.37

21.25

162

109

217

252

84

271

488

740

824

104.23

128.76

152.58

138.49

107.28

s/d (%)

s/d (%)

s/d (%)

s/d (%)

s/d (%)

Tabel 6,2

Target dan Realisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 - 2015 No

Jenis Pelayanan

Target Pelayanan Pada Tahun (lembar)

Realisasi Pelayanan Pada Tahun (lembar)

Capaian Pelayanan Pada Tahun (%)

2011

2012

2013

2014

2015

s/d 2015

2011

2012

2013

2014

2015

s/d 2015

2011

2012

2013

2014

2015

s/d 2015

1

Penerbitan Kartu Keluarga

9,700

12,520

16,160

18,013

25,108

81,501

11,262

13,426

15,565

19,117

25,108

84,478

116.10

107.24

96.32

106.13

100

103.65

2

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

5,453

6,104

5,787

11,750

13,055

42,149

8,531

10,526

6,678

18,013

13,286

57,034

156.45

172.44

115.40

153.30

101.77

135.32

3

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

3,053

4,521

4,759

4,446

3,691

20,470

1,953

4,321

4,059

3,446

2,641

16,420

63.97

95.58

85.29

77.51

71.55

80.21

4

Penerbitan Kutipan Akta Kematian

2

7

9

116

186

320

2

7

9

16

34

68

100.00

100

100.00

13.79

18.28

21.25

5

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

151

109

119

106

110

595

162

109

217

252

84

824

107.28

100

182.35

237.74

76.36

138.49

Target 12,520 16,160 22,220 38,380

18,013 56,393

25,108 81,501

Realisasi 11,262 13,426 15,565 24,688 40,253 116.10 111.11 104.88

KK

9,700

19,117 59,370 105.28

25,108 84,478 103.65

KTP

5,453

6,104 11,557

5,787 17,344

11,750 29,094

13,055 42,149

10,526 19,057 156.45 164.90

6,678 25,735 148.38

18,013 43,748 150.37

13,286 57,034 135.32

lahir

3,053

4,521 7,574

4,759 12,333

4,446 16,779

3,691 20,470

1,953

4,321 6,274 82.84

4,059 10,333 83.78

3,446 13,779 82.12

2,641 16,420 80.21

2

7 9 100.00 100.00

9 18 100.00

16 34 25.37

34 68 21.25

162

217 488 128.76

252 740 152.58

84 824 138.49

8,531

63.97 mati

kawin

2

7 9

9 18

116 134

186 320

151

109 260

119 379

106 485

110 595

109 271 107.28 104.23

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 S/D 2010

No

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

Target SPM

(3)

Target IKK

(4)

Target Indikator Lainnya (5)

Target Renstra SKPD

Tahun ke

Realisasi Renstra SKPD ke

2008

2009

2010

2008

2009

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

0.38

0.38

-

0.08

0.23

0.38

0.13

0.16

2

Rasio penduduk berakte kelahiran

0.24

0.24

-

0.04

0.12

0.24

0.04

0.12

3

Rasio pasangan berakte nikah

0.44

-

0.10

0.24

0.44

0.23

0.29

4

Kepemilikan KTP

5

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

6

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

tidak ada

7

Penerapan KTP nasional berbasis NIK

belum

8

Penerbitan KK tanpa NIK

88%

_

87%

87%

88%

4.85%

_

1.66%

3.31%

4.85%

15,000

5,000

5,000

15,000

89%

89%

1.52%

3.11%

2,654

2,014

Keterangan : 1. Data yang tersedia mulai tahun 2008, sesuai dengan pembentukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun

en Tanah Bumbu

h Bumbu

ealisasi Renstra SKPD ke

aten Tanah Bumbu

Tahun

Rasio Capaian Renstra SKPD pada Tahun

2010

2008

2009

2010

(11)

(12)

(13)

(14)

0.47

168%

203%

122%

0.27

98%

219%

109%

0.35

242%

143%

80%

102%

101%

102%

5.97%

92%

94%

123%

27,357

53%

40%

182%

90%

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 S/D 2010

Uraian

(1) PENDAPATAN DAERAH

Anggaran pada Tahun

(Rp.)

Realisasi Anggaran padaTahun

(Rp.)

Rasio Realisasi dan Anggaran pada Tahun

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

274,880,000

288,030,000

239,280,000

255,772,500

167,417,500

147,222,500

93%

58%

62%

274,880,000

288,030,000

239,280,000

255,772,500

167,417,500

147,222,500

93%

58%

62%

2,202,419,500

2,382,986,050

2,314,043,050

1,608,267,323

1,863,837,939

1,576,269,685

73%

78%

68%

230,700,000

200,300,000

473,600,000

189,050,000

194,650,000

398,850,000

82%

97%

84%

230,700,000

200,300,000

473,600,000

189,050,000

194,650,000

398,850,000

82%

97%

84%

Pendapatan Asli Daerah Hasil pajak daerah Hasil retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya BELANJA DAERAH

Belanja Tidak Langsung belanja pegawai belanja bunga belanja subsidi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

belanja hibah belanja bantuan sosial belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa belanja tak terduga Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

Pencairan dana cadangan Hasil penjuaalan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan piutang daerah Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah

total

1,971,719,500

2,182,686,050

1,840,443,050

1,419,217,323

1,669,187,939

1,177,419,685

72%

76%

64%

889,750,000

875,780,000

858,865,500

652,355,000

668,175,000

712,160,000

73%

76%

83%

72%

55%

96%

87%

1,005,904,500

1,068,076,050

1,262,217,350

733,757,323

774,307,939

696,670,185

73%

76,065,000

439,130,000

192,960,200

33,105,000

421,355,000

167,439,500

44%

Rata-rata pertumbuhan

(Rp.)

Anggaran

realisasi

(11)

(12)

(35,600,000)

(108,550,000)

(35,600,000.00)

(108,550,000.00)

(124,754,775)

(15,998,819)

151,850,000

104,900,000

151,850,000

104,900,000

(11)

(12)

(276,604,775)

(120,898,819)

(130,792,250)

(64,622,500)

128,156,425

(18,543,569)

58,447,600

67,167,250

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s/d 2015 NO (1) 1

TUJUAN (2) Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan

(3) Meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan

(4) 1. pembangunan SIAK

2. pembangunan infrastruktur SIAK 2

3

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN ( Rp.000 )

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

Mewujudkan aparatur : Meningkatkan yang professional kualitas aparatur dalam mengelola data base yang berkualitas

jumlah petugas registrasi desa yang mengikuti pembekalan teknis kependudukan dan catatan sipil

Mewujudkan tertib Meningkatnya dokumen Kependudukan kepemilikan dokumen (untuk menjamin status kependudukan hukum perdata bagi Warga Negara)

1. jumlah masyarakat memiliki KTP nasional

2011

2012

2013

2014

2015

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

10 unit PC SIAK

perangkat e-KTP 10 Kecamatan (bantuan pusat)

software SIMDES 4

software SIMDES 48

software SIMDES 99

_

_

4 Unit

48 Unit

99 Unit

-

150

150

###

150

30000

30000

20000

0

0

0

90000

20000

15000

15000

2. jumlah masyarakat memiliki e-KTP 3. jumlah masyarakat yang memiliki KK tanpa NIK 15,000

15,000

-

-

50,000

86,000

15,000

15,000

20,000

###

-

4. jumlah masyarakat yang memiliki KK dengan NIK 5. jumlah Anak yang memiliki akta kelahiran 6. jumlah pasangan yang memiliki akta perkawinan

jumlah penerbitan dokumen :

150

60,150

150

200,150

150

146,150

10,000

###

10,000

20,000

150

45,150

150

45,150

496750

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 S/D 2015

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

(1) Meningkatka n pengelolaan administrasi kependuduk an

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Meningkatkan 1. pembangunan sarana SIAK prasarana untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan


Kode

(4)

(5) penataan administrasi kependudukan

1

10

1

Mewujudkan Meningkatkan aparatur kualitas yang aparatur professional dalam mengelola data base yang berkualitas

jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis kependudukan dan catatan sipil

Mewujudkan tertib dokumen Kependuduk an (untuk menjamin status hukum perdata bagi Warga Negara)

1. jumlah masyarakat memiliki KTP

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

2. jumlah masyarakat yang memiliki KK 3. jumlah Anak yang memiliki akta kelahiran

1

10

10

(6)

15

15

pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan

terlaksananya SIMDES di setiap Desa

peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

terlaksananya pembekalan petugas registrasi administrasi kependudukan tingkat desa

11

3 kali

1

10

15

8

1

10

15

12

sosialisasi kebijakan terlaksananya kegiatan kependudukan sosialisasi kebijakan kependudukan

15

monitoring, evaluasii terlaksananya kegiatan dan pelaporan monitoring, evaluasi dan pelaporan 14

10

2014

2015

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

70%

-

peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1

2013

Target

(7)

60%

6

2012

persentase penduduk yang memiliki kelengkapan dokumen kependudukan

15

2. pembangunan infrastruktur SIAK

2011

Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun Awal (outcome) dan Kegiatan Perencanaan (output) (2010)

413,097,000 84%

_

_

1,910,985,000

_

79%

1,333,470,000

96%

1,193,450,000

100%

233,155,000

4

626,225,000

44

270,750,000

51

1 kali

96,500,000

2 kali

241,984,000

3 kali

89,065,000

4 kali

137,625,000

5 kali

60,150

254,942,000

200,150

1,277,486,000

146,150

467,190,000

45,150

516,980,000

45,150

1

61,655,000

terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan 110,716

_

_

_

2

137,430,000

20,930,000

3

133,910,000

17,080,000

4

242,770,000

25,325,000

5

Program pelayanan Pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang prima perkantoran 1.10

10

01

2,236,802,447

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10

1.10

1.10

10

10

10

01

01

01

08


terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dengan baik


Ruangan kerja yang bersih dan nyaman

1.10

10

01

Penyediaan jasa perbaikan peralatan 09 kerja

1.10

10

01

Penyediaan alat tulis Alat tulis kantor Kantor tercukupi 10 kantor Penyediaan barang cetakan dan pengandaan

1.10

10

01

1.10

10

01

21%

1,715,868,600

19%

2,298,992,700

21%

3,893,963,370

100%

48,415,797

27

10,080,000

29

10,800,000

13

4,800,000

14

5,280,000

16

263,765,800

8

97,784,500

10

118,020,000

25

284,150,000

27

310,750,000

30

31,495,500

15

5,811,400

15

5,884,600

21

8,300,000

23

9,130,000

26

1,728,000

3

12,750,000

9

40,300,000

27

126,750,000

30

139,425,000

32

63,702,400

8

43,494,900

10

49,487,300

36

185,038,700

22

115,273,620

24

182,372,100

15.000 KK 15.000 kutipan akta kelahiran 150 kutipan akta perkawinan 30.000 ktp nasional

86.000 KK 20.000 kutipan akta kelahiran 150 487,055,000 kutipan akta perkawinan 20.000 ktp nasional

525,389,000

10.000 KK 20.000 kutipan akta kelahiran 150 kutipan akta perkawinan

1,673,935,750

10.000 KK 20.000 kutipan akta kelahiran 150 kutipan akta perkawinan

32

6,300,000

32

6,270,000

35

14

329,365,000

33

757,939,000

37

Peralatan kantor yang siap pakai

Blanko kepen dudukan dan akta-akta pencatatan sipil tercukupi

11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1,244,118,450

tersedianya jasa telepon, surat kabar, dan majalah

02

07

16%

50.000 KK 15.000 kutipan akta kelahiran150 251,352,150 kutipan akta perkawinan 30.000 ktp nasional

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tyercukupi

12

-

-

-

-

-

Penyediaan peralatan Peralatan dan perlengkapan dan perlengkapan kantor kantor cukup 1.10

10

01

13

230,452,850

7

149,245,500

9

212,423,700

Penyediaan makanan dan minuman 1.10

10

01

Uang makan dan minum cukup

17

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10

10

01

18

1.10

10

01

19


193,275,000

100

91,000,000

-

-

-

-

-

-

-

765,195,000

15

363,950,000

22

549,548,000

19

473,600,000

21

521,950,000

23

441,400,000

15

203,650,000

15

202,200,000

22

298,950,000

23

321,505,000

26

15,000,000

100

15,000,000

Koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksana

Honor tenaga non PNS terbayar

Penyediaan jasa sewa Rumah jabatan bagi pejabat gedung kantor dan rumah eselon II tersedia jabatan 20

10

01

1

10

-

1.10

10

03

-

28

40,150,000

10

02

1.10

10

02

05

1.10

10

02

24

-

-

26

37,150,000

22

32,505,000

25

29

9,600,000

34

11,000,000

37

29

9,600,000

34

11,000,000

37

tersedianya seragam khusus Olahraga Dinas

Pelayanan administrasi kependudukan cepat dan akurat

6

1.10

-

Kegiatan Olahraga berjalan dengan baik

05


BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

-

03

Peningkatan Disiplin Aparatur

-

Koordinasi dan konsultasi dalam daerah terlaksana

22

Peningkatan Disiplin Aparatur

-

Pengadaan kendaraan dinas / operasional

lancarnya kegiatan operasional kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

Kendaraan operasional kantor yang siap pakai

474,500,000

1.10

-

24

46

192,210,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

-

898,100,000

01

120,175,000

10

370,260,500

1.10

10

14

79,201,000

2

33,375,000

28

400,000,000

55

787,000,000

5

70,000,000

10

198,182.000

16

86,800,000

14

74,500,000

21

111,100,000

23

122,210,000

25

5,048,374,947

15

3,237,424,617

23

5,988,355,519

19

6,761,316,265

21

7,720,977,292

22

782,550,000

17

1,407,959,167

18

1,887,001,919

20

2,240,353,565

22

2,430,508,922

24

4,265,824,947

13

1,829,465,450

27

4,101,353,600

19

4,520,962,700

20

5,290,468,370

21

Lembar 1 dari 3

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2015

Lokasi Rp (000)

Target

Rp (000)

(17)

(18)

(19)

1,680,744,100

6,531,746,100

840,125,000

183,320,500

467,410,000

162,031,100

27,857,500

99

5 kali

1,970,255,000

748,494,500

496,750

5

2,984,008,000

737,796,100

91,192,500

(20)

4,368,086,382

100%

13,567,229,502

5,808,000

100

341,825,000

100

10,043,000

100

39,169,000 Tanah Bumbu

153,367,500

100


126,800,982

100


1,925,000,000

171.000 kk 90.000 kutipan akta kelahiran 750 kutipan akta perkawinan 80.000 ktp


1,152,529,500

4,862,731,900

Tanah Bumbu

Jakarta

6,897,000

100

19,467,000

Tanah Bumbu

833,732,900

100

2,282,706,100

Tanah Bumbu

100

91,000,000

574,145,000

100

2,483,193,000

luar daerah

354,711,500

100

1,381,016,500

Tanah Bumbu

100

15,000,000

Tanah Bumbu

35,755,500

100

145,560,500

Tanah Bumbu

12,100,000

100

32,700,000

12,100,000

100

32,700,000

274,431,000

-

100

Tanah Bumbu

1,959,416,000

-

140,000,000

100

1,430,375,000

Tanah Bumbu

134,431,000

100

529,041,000

Tanah Bumbu

8,459,526,296

100

32,167,599,989

2,673,559,814

100

10,639,383,387

5,785,966,482

100

21,528,216,602

Tabel 6.1 Target Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s/d 2015 Target Pelayanan Tahun 2011-2015 (Lembar) No

Jenis Pelayanan

(1)

(2)

Kondisi Kinerja Awal RPJM (Awal Tahun 2011)

2011

2012

2013

2014

2015

Kondisi Kinerja Akhir RPJM (Akhir Tahun 2015)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Kepemilikan KTP Nasional

2

Penerbitan KTP Elektronik (berbasis NIK)

3

Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

4

Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

5

Penerbitan KK dengan NIK

-

6

Penerbitan Akta Perkawinan

7

Penerbitan KK tanpa NIK Jumlah

64,293

30,000

30,000

20,000

-

-

80,000

belum

-

90,000

20,000

15,000

15,000

140,000

18,478

15,000

15,000

20,000

###

20,000

90,000

-

50,000

86,000

10,000

10,000

156,000

588

150

150

###

150

150

750

27,357

15,000

15,000

-

###

-

30,000

110,716

60,150

200,150

146,150

45,150

45,150

496,750

belum Sudah Ada

Keterangan : 1, Data base SIAK on line akan dilaksanakan tahun 2012, sehingga data yuang digunakan untuk mebuat target kinerja pelayanan masih merupakan asumsi-asumsi yang belum valid 2

Dengan program E-KTP tahun 2012, maka KK akan diganti dengan KK menggunakan NIK yang definitif dan KTP Nasional diganti dengan KTP elektronik

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015 NO

INDIKATOR

2011

2012

2013

2014

2015

0.61

0.84

0.81

0.95

1

1

rasio penduduk berKTP persatuan penduduk

2

rasio bayi berakta kelahiran

1

1

1

1

1

3

rasio pasangan berakte nikah *)

1

1

1

1

1

4

kepemilikan ktp

61%

84%

81%

95%

100%

5

kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

347

355

397

552

650

6

ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

ada

ada

ada

ada

ada

7

penerapan KTP Nasional berbasis NIK

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

2011

2012

2013

2014

2015

*) data perkawinan non muslim

NO 1

TAHUN jumlah penduduk

2010

298,179

305,825

313,471

321,307

329,340

2

wajib ktp

196,142

203,665

208,553

213,558

218,683

3

wajib akta kelahiran

124,600

130,153

161,940

184,042

214,078

4

penduduk yang memiliki akta kelahiran

103,585

108,661

124,530

177,379

214,078

5

telah menikah*) Target

588

150

300

450

600

750

6

telah memiliki akta nikah *) non muslim akumulasi

588

750

1,021

1,509

2,147

2,935

7

telah memiliki akta nikah *) non muslim

588

162

271

488

638

788

8

ber kk

60,000

70,000

86,000

88,000

91,000

120,096

170,446

167,949

201,876

218,683

1,953

4,321

4,059

jumlah ktp yang diterbitkan jumlah bayi lahir per tahun

18478

4392

* untuk tahun 2013 per 30 Juni

Target Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s/d 2015 Tanget Pelayanan Tahun 2011-2015 (Lembar) No

Jenis Pelayanan


2011

2012

2013

2014

2015


(1) 1 2 3 4 5 6

(2)

(3) 27,357 64,293 68,807 588 188,272

(4)

(5) 15,000 30,000 15,000 150 60,075

(6) 15,000 30,000 50,000 90,000 15,000 150 200,150

(7)

(8)

(9) 84,714 218,586 91,000 210,000 207,614 1,776 609,797

Penerbitan KK tanpa NIK ### ### Penerbitan KTP Nasional ### ### Penerbitan KK dengan NIK ### 20,000 11,000 Penerbitan KTP Elektronik ### 50,000 40,000 Penerbitan Akta Kelahiran ### 20,000 ### Penerbitan Akta Perkawinan ### ### 150 Jumlah Penerbitan Dokumen ### 90,150 71,150 Keterangan : 1. Data base SIAK on line akan dilaksanakan tahun 2012, sehingga data yuang digunakan untuk mebuat target kinerja pelayanan masih merupakan asumsi-asumsi yang

belum valid 2.

Dengan program E-KTP tahun 2012, maka KK akan diganti dengan KK menggunakan NIK yang definitif dan KTP Nasional diganti dengan KTP elektronik

No

Sasaran

-1

Program/ Kegiatan

-2

Indikator Kinerja

-3

meningkatkan sarana penataan administrasi dan prasarana untuk kependudukan menunjang pelayanan administrasi kependudukan

Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan

-4

-5

K

meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

2012

2013

-7

-8

-9

Rp

K

Rp

K

Rp

K

2014 -10 Rp

K

persentase penduduk yang memiliki kelengkapan dokumen kependudukan

terlaksananya SIMDES di setiap Desa

100%

_

77.98

6,531,746,100

99

peningkatan kapasitas terlaksananya pembekalan aparat kependudukan dan petugas registrasi catatan sipil administrasi kependudukan meningkatkan kualitas tingkat desa 3 kali aparatur

peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

2011 -6

60%

pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan

Target Renstra SKPD kabupaten/kotaTahun ke-

Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan

5 kali

1,970,255,000

183,320,500

_

413,097,000

_

1 kali

87.59

_

96,500,000

2 kali

1,910,985,000

91.83

1,333,470,000

96.59

233,155,000

4

626,225,000

44

89,065,000

4 kali

241,984,000

3 kali

terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan 110,716

496,750

2,984,008,000

60,150

254,942,000

1

61,655,000

sosialisasi kebijakan kependudukan

terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan

5

5

737,796,100

monitoring, evaluasii dan pelaporan

terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

_

100%

91,192,500

Faktor pendorong pencapaian kinerja: Faktor penghambat: Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:

_

200,150

2

146,150

1,277,486,000

137,430,000

20,930,000

3

467,190,000

133,910,000

17,080,000

45,150

4

Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:

......................., tanggal ................... KEPALA SKPD .................. KAB/KOTA .................................... ( )

Evaluasi Terhadap Hasil Renstra SKPD Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupeten Tanah bumbu Periode 2011-2013 Realisasi Capaian Tahun ke-

2014

2015

2011

2012

2013

2014

-10

-11

-12

-13

-14

-15

Rp

K

Rp

1,193,450,000

100.00

1,680,744,100

270,750,000

51

840,125,000

137,625,000

5 kali

183,320,500

516,980,000

242,770,000

25,325,000

45,150

5

K

Rp

411,017,000

_

-

96,500,000 1 kali

K

Rp

K

Rp

K

1,696,961,250

75,025,000

230,353,000

1,200,000

126,796,600 2 kali

254,232,000

1,204,991,650

57,525,000

162,031,100

60,285,000

118,645,000

16,300,000

_

16,175,000

-16 Rp

K

Rp

0

467,410,000

27,857,500

2015

0

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

ggal ...................

......... ..................... )

Rasio Capaian pada Tahun ke-

K

Unit Penang-gung Jawab

2011

2012

2013

2014

-17

-18

-19

-20

Rp

K

Rp

K

Rp

K

99%

89%

6%

0

99%

0.19%

100%

52%

0%

100%

94%

12%

98%

86%

12%

0

77%

0%

66%

83%

5%

2015 -21 Rp

K

Rp

-22

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 S/D 2015

Target Kinerja Program Kode


Indikator Kinerja Data Capaian Program (outcome) pada Tahun Awal dan Kegiatan Perencanaan (output)

2011 %

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Mening katkan pengelo laan admi nistrasi yang efektif dan efisien.

Terseleng garanya pelayanan adminis trasi yang transpa ran dan terukur

Kepua san ma syarakat menda patkan pelaya nan

(7)

(8)

5,048,374,947 782,550,000 4,265,824,947 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.10

1.10

1.10

10

10

10

01

Pelayanan administrasi perkantoran yang prima

01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber 02 daya air dan listrik

Pasokan listrik, air, dan jasa komunikasi tercukupi

01

Penyediaan jasa Laporan admi nistrasi administrasi keuangan keua ngan baik dan 07 tertib Penyediaan jasa 08 kebersihan kantor

Ruangan kerja yang bersih dan nyaman

1.10

10

01

1.10

10

01

Penyediaan jasa 09 perbaikan peralatan kerja

Peralatan kantor yang siap pakai

1.10

10

01

Penyediaan alat tulis 10 kantor

Alat tulis kantor Kantor tercukupi

Rp (000)

%

(9)

(10)

27

%

(11)

(12)

10,080,000

29

10,800,000

13

8

97,784,500

10

###

25

31,495,500

15

5,811,400

15

5,884,600

21

1,728,000

3

12,750,000

9

40,300,000

27

63,702,400

10

43,494,900

11

49,487,300

24

###

3,237,424,617

Rp (000)

5,988,355,519

48,415,797

15 17 13 16

2013

23 18 27 21

2,236,802,447

(1) BELAJA

2012

1407959167

1,829,465,450

1,887,001,919 4,101,353,600 1,715,868,600

Indikator Sasaran

Sasaran

1,244,118,450

Tujuan

19 20 19 19

1.10

1.10

(1)

(2)

(3)

10

10

01

01

(4)

11

Penyediaan barang cetakan dan pengandaan

Blanko kepen dudukan dan aktaakta pencatatan sipil tercukupi

Penyediaan Komponen komponen instalasi instalasi listrik/penerangan listrik/penerangan 12 bangunan kantor bangunan kantor tyercukupi

1.10

10

01

(5) (6) Penyediaan peralatan Peralatan dan dan perlengkapan perlengkapan kantor 13 kantor cukup

1.10

10

01

17

Penyediaan makanan Uang makan dan dan minuman minum cukup

1.10

10

01

Rapat-rapat koordinasi Koordinasi dan dan konsultasi ke luar konsultasi keluar 18 daerah daerah terlaksana

1.10

10

01

Penyediaan jasa non 19 PNS

01

Penyediaan jasa sewa Rumah jabatan bagi gedung kantor dan pejabat eselon II tersedia 20 rumah jabatan

1.10

1.10

10

10

01

###

Rapat-rapat koordinasi dan 22 konsultasi dalam daerah

Honor tenaga non PNS terbayar

Koordinasi dan konsultasi dalam daerah terlaksana

-

(7)

5

-

(8)

230,452,850

13

###

10

-

-

(9) ###

### ### 91,000,000

###

7

-

30

(10)

(11)

(12)

19

###

21

-

-

-

### 15

###

22

###

19

15

###

15

###

21

441,400,000

15,000,000 ### 15,000,000

-

-

-

-

29

-

40,150,000

-

21

1.10

Meningkat Mening kan kwalitas katnya kom aparatur petensi aparatur

(1) Meningkatk an ke pemili kan do kumen kependu dukan dan akurasi data base

(2) Meningkatnya ke pemilikan Dokumen Kependu dukan dan validitas data base

Aparatur menguasi peraturan perun dang undangan

(3) Dokumen kependu dukan tertib dan data base valid

10

10

02

02

1.10

10

05

1.10

10

05

(4)

1.10

1.10

10

10

05

Pengadaan kendaraan lancarnya kegiatan dinas / operasional operasional kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / 24 operasional

01

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pelayanan administrasi kependudukan tertib dan benar

Pendidikan dan pelatihan formal

Kapasitas aparatur meningkat

(5) Program penataan administrasi kependudukan

(6) Semua pendu duk memiliki dokmen kependudkan dan data base akuntabel

15

15

Kendaraan operasional kantor yang siap pakai

Pengolahan dan penyusunan laporan 06 informasi kependudukan

79,201,000

###

48

2

33,375,000

26

###

58

16

86,800,000

14

74,500,000

21

###

28,690,000 ### 52,075,000

(7)

23

474,500,000

6

120,175,000

02

(8)

6

(9)

-

-

-

-

-

-

(10)

27

(11) 1,910,985,000

1.10

10

Pelayanan administrasi kependudukan cepat dan akurat

52,075,000

1.10


413,097,000

Produkti vitas kinerja aparatur mening kat

30

370,260,500

Meningkatnya efektivi tas dan efisiensi kinerja aparatur

03

28,690,000

Mening katkan sarana prasaramna apa ratur yang re preseta tif

10

1,630,072,000

1.10

Tersedia pakaian Pengadaan Pakaian olah raga 05 Khusus dan Hari-Hari Tertentu

(12)

20

Database SIAK lengkap dan terkini 252,350,000

-

10

###

25

base

1.10

1.10

10

10

15

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang 07 kependudukan

15

Peningkatan kapasitas Meningkatnya aparat kependudukan kwakitas pengelola dan catatan sipil admintrasi 10 kependudukan.

Sosialisasi kebijakan kependudukan 1.10

10

15

11

1.10

10

15

14

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Semua masyarakat memiliki dokumen kependudukan

Kesadaran ma syarakat memili ki dokumen ke pendudukan meningkat Tersedianya laporan yaang tertib dan akurat

###

8

### 13

99,495,500

-

10

-

###

42

96,500,000

31

61,655,000

21

23

###

###

18

10

### 21

20,930,000

19

iatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif endudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 S/D 2015 Lembar 1 dari 3 Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Rp (000)

%

(13)

(14)

Rp (000)

%

(15)

(16)

7,720,977,292 2,430,508,922 5,290,468,370

4,800,000

14

5,280,000

282,500,000

27

8,300,000

23

126,750,000

30

104,794,200

26

3,482,537,620

21 22 20 21

1,929,773,200

6,518,601,765 2,209,553,565 4,309,048,200

2015

###

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Rp (000)

%

(17)

(18)

22 24 21 23

8,459,526,296 2,673,559,814 5,785,966,482

16

5,808,000

100 100 100 100

100

Lokasi

Rp (000) (19)

(20)

29,666,277,975 8,349,975,873 21,316,302,102 12,203,089,252

2014

3,830,791,382

2013

36,768,000

Tanah Bumbu

30

###

100

26

10,043,000

100

39,169,000

Tanah Bumbu

###

32

###

100

472,592,500

Tanah Bumbu

###

29

###

100

439,851,002

Tanah Bumbu

9,130,000

###

Tanah Bumbu

354,739,000

37

5,700,000

33

40

###

6,270,000

37

(13)

(14)

(15)

(16)

234,990,000

23

###

25

-

-

-

100

###

6,897,000

(17)

100

(18) ### 100

-

-

###

Jakarta

18,867,000

Lembar 2 dari 3 (19) (20) ###

Tanah Bumbu

100

91,000,000

Tanah Bumbu

474,500,000

21

###

23

###

100

2,484,093,000

luar daerah

293,150,000

23

###

26

###

100

###

Tanah Bumbu

-

29,550,000

-

24

-

32,505,000

-

26

-

35,755,500

100

15,000,000

Tanah Bumbu

100

137,960,500

Tanah Bumbu

5

111,100,000

23

70,000,000

###

100

100

###

100

###

25

###

100

529,041,000

Tanah Bumbu

52,075,000

luar daerah

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

100

31

###

(16)

24

34

(17) 1,680,744,100

23

(15) 1,615,720,750

1,381,175,000

610,920,000

(14)

Tanah Bumbu

9

-

(13)

33,100,000

2,059,416,000

13

12,100,000

###

(18)

100

100

52,075,000

887,000,000

37

Lembar 3 dari 3 (19) (20) 7,001,721,850

9

11,000,000

274,431,000

33

192,210,000

998,100,000

10,000,000

2,447,950,000

Tanah Bumbu

539,080,000

17

509,344,750

15

80,185,000

22

170,000,000

24

133,910,000

23

###

25

17,080,000

28

25,325,000

31

### 100

3,048,262,750

Tanah Bumbu

100

Tanah Bumbu / 771,989,500 Luar Daerah

100

642,327,100

Tanah Bumbu

27,857,500 100

91,192,500

Tanah Bumbu

183,320,500

###

Target Pelayanan Dinas Kependuduk Tahun No (1)

Kinerja Jenis Pelayanan Awal RPJM (Awal (2) (3)

Target Pelayanan T 2011 (4)

2012 (5)

1

Kepemilika

64,293

30,000

30,000

2

Penerbita n KTP Elektronik (berbasis NIK)

belum

-

170,244

3

Kepemilik an Akta Kelahiran per 1000 penduduk

18,478

85,147

5,125

4

Ketersedia an database kependud ukan skala provinsi

5 6 7

Penerbitan Penerbitan Penerbitan

belum Sudah Ada

588 27,357

60,000 150 15,000

10,000 150

_ Keterangan : 1, Data base SIAK on line akan dilaksanakan tahun 2012, sehingga data yuang digunakan untuk mebuat t 2

Dengan program E-KTP tahun 2012, maka KK akan diganti dengan KK menggunakan NIK yang definiti

Tabel 6.1 Target Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 S/D 2015 Target Pelayanan Tahun 2011-2015 (Lembar) 2013 2014 (6) (7)

30,000

-

15,493

16,139

14,810

19,030

16,000 150 -

2,000 150 -

, sehingga data yuang digunakan untuk mebuat target kinerja pelayanan masih merupakan asumsi-asumsi yang belum valid

ganti dengan KK menggunakan NIK yang definitif dan KTP Nasional diganti dengan KTP elektronik

paten Tanah Bumbu

sih merupakan asumsi-asumsi yang belum valid

dengan KTP elektronik


2015 (8)

(9)

-

154,293

16,807

218,683

16,217

158,807

3,000 150 -

91,000 1,338 42,357

daftar kecamatan dan desa tempat dilaksanakannya SIMDES No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kecamatan batulicin simpang empat kusan hilir karang bintang sungai loban angsana satui kusan hulu mantewe Kuranji Jumlah

Jumlah Desa 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 29

Tabel 6.1 Target Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s/d 2020 Target Pelayanan Tahun 2016-2020 (Lembar) No

Jenis Pelayanan


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

218.586

0

0

0

0

11,952

13,147

13,804

14,494

15,218

1

Kepemilikan KTP Nasional

2

Penerbitan KTP Elektronik (berbasis NIK)

3

Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk

4

Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

5

2016

2017

2018

2019

207.614

660

681

692

709

ada

ada

ada

ada

ada


22447

23,569

24,747

25,984

26,763

6


1776

7

Penerbitan Akta Kelahiran

65000

120

10000

135

10500

170

10500

230

10500

Jumlah

Keterangan : Database SIAK Online telah dilaksanakan sejak tahun 2013. 1 Dengan Program e-KTP tahun 2012, maka KK telah diganti dengan KK yang menggunakan NIK yang definitif dan KTP Nasional diganti dengan KTP elektronik 2

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2020 NO

INDIKATOR

2016

2017

2018

2019

2020

1

rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk

2

rasio bayi berakta kelahiran

1

1

1

1

1

3

rasio pasangan berakte nikah *)

1

1

1

1

1

4

kepemilikan KTP

82%

83%

83%

83%

82%

5

kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

660

681

692

709

718

6

ketersediaan database kependudukan skala kabupaten

ada

ada

ada

ada

ada

7

penerapan KTP Nasional berbasis NIK

sudah

sudah

sudah

sudah

sudah

*) data perkawinan non muslim

NO

TAHUN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

jumlah penduduk

298,179

305,825

313,471

321,307

329,340

2

wajib ktp

196,142

203,665

208,553

213,558

218,683

3

wajib akta kelahiran

124,600

130,153

161,940

184,042

214,078

4

penduduk yang memiliki akta kelahiran

18,478

103,585

108,661

124,530

177,379

214,078

5

telah menikah*) Target

588

167

300

494

645

797

6

telah memiliki akta nikah *) non muslim akumulasi

588

750

1,021

1,509

2,147

2,935

7

telah memiliki akta nikah *) non muslim

588

162

271

488

638

788

60,000

70,000

86,000

88,000

91,000

120,096

170,446

167,949

201,876

218,683

1,953

4,321

4,059

5,103

8

ber kk jumlah ktp yang diterbitkan jumlah bayi lahir per tahun

4,392

Target Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s/d 2020

No

Jenis Pelayanan


(2)

(1)

Tanget Pelayanan Tahun 2016-2020 (Lembar)

2016

2017

2018

2019

2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Penerbitan KK tanpa NIK

84.714

0

0

0

0

0

2

Penerbitan KTP Nasional

218.586

0

0

0

0

0

3


91

23,569

24,747

25,984

26,763

27,030

4

Penerbitan KTP Elektronik

210

13,147

13,804

14,494

15,218

15,978

5

Penerbitan Akta Kelahiran

207.614

5000

5000

7000

10,000

10,000

6

Penerbitan Akta Kematian

0

15

20

25

30

35

7


1.776

120

135

170

230

250

8

Penerbitan Akta Perceraian

0

2

2

2

2

2

9

Penerbitan Akta Adopsi Anak

0

1

1

1

2

3

Penerbitan Akta Pengesahan Anak

0

40

45

46

47

50

10

11

Penerbitan Akta Pengakuan Anak

0

Jumlah Penerbitan Dokumen

1

1

1

1

1

41,895

43,755

47,723

52,293

53,349

Keterangan : 1. Data base SIAK on line akan dilaksanakan tahun 2012, sehingga data yuang digunakan untuk mebuat target kinerja pelayanan masih merupakan asumsi-asu

belum valid 2.

Dengan program E-KTP tahun 2012, maka KK akan diganti dengan KK menggunakan NIK yang definitif dan KTP Nasional diganti dengan KTP elektronik Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2020

No

Indikator

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2015

1

2

3

Target Capaian Setiap Tahun

2016 4

2017 5

2018 6

2019 7

2020 8

0.036

0.028

0.023

0.018

0.012

1

Rasio Keluarga ber KK per satuan keluarga

2

Rasio penduduk ber KTP-el per satuan penduduk

0.23

0,20

0.18

0,10

0.05

3

Rasio bayi ber Akta kelahiran

0.11

0.1

0.094

0.075

0.05

4

Rasio Pasangan ber Akta Perkawinan

0.12

0.12

0.11

0,10

0,10

2020


(8)

(9)

0

-

15,978

59,494 718

ada

ada

27,030

104,524 250

11000

3,460

905 52,500 220,883


(9) 128,093 72,641 37,000 125 905 10 8 228

5 239,015

asumsi-asumsi yang

nik

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2020 9 1 1 1 0.9

1.1 Latar Belakang. 1.2 Landasan Hukum. 1.3 Maksud dan Tujuan. 1.4 Sistimatika Penulisan

Recommend Documents