A. Latar Belakang. B. Maksud dan Tujuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang T untutan masyarakat atas terwujudnya good governance telah mendorong adanya konsekuensi logis perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara profesional termasuk didalamnya jajaran Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal sebagai instansi yang melakukan pengawasan internal Pemerintahan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penyusunan Laporan Tahunan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan kinerja Inspektorat Jenderal yang telah dicapai secara transparan dan optimal melalui pemanfaatan sumber daya Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien. Laporan diharapkan akan menjadi wahana informasi yang dapat memahami secara utuh mengenai Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2012 melalui penyajian kondisi dan perkembangan masing-masing unsur Inspektorat Jenderal yang terdiri dari sub unit kerja Inspektorat I, II, III, IV dan V serta Sekretariat Inspektorat Jenderal yang merupakan satu kesatuan yang utuh.

Hasil Pengawasan dan pekembangan tindak lanjutnya disajikan dalam Laporan Tahunan serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dimaksudkan agar diperoleh informasi mengenai kendala dan keberhasilan yang telah dicapai serta saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2012 adalah : 1. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan Inspektorat Jenderal selama Tahun 2012;

Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012

1

2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Inspektorat Jenderal selama Tahun 2012 sebagai bahan penyempurnaan untuk pelaksanaan program kerja pada tahun yang akan datang; 3. Mendapatkan umpan balik (feed back) untuk merumuskan strategi dalam pelaksanaan program kerja tahun yang akan datang.

C. Ruang Lingkup Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Semester II Tahun 2012 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mencakup hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

D. Visi dan Misi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Tahun Anggaran berpedoman pada visi dan misi Inspektorat Jenderal, yaitu : Visi Inspektorat Jenderal: “Terwujudnya pengawasan intern yang professional dan handal untuk mendorong pelayanan transportasi yang handal, bersaing dan member nilai tambah” Misi Inspektorat Jenderal: Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan fungsional di bidang tranportasi, meliputi: 1. 2.

3. 4.

Mewujudkan Aparatur Perhubungan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); Meningkatkan kinerja Aparatur perhubungan melalui ketaatan dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja Aparatur Perhubungan; Meningkatkan kualitas, efektivitas dan peran APIP; Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.


2

SUMBER DAYA MANUSIA

BAB II

S

ampai dengan tanggal 31 Desember 2012, jumlah pegawai Inspektorat Jenderal adalah sebanyak 270 orang yang tersebar pada unit - unit kerja yang ada di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sebagian besar pegawai berada pada unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu sebanyak 99 pegawai (36,67 %), distribusi pegawai Inspektorat berdasarkan bagian adalah :

PEGAWAI ITJEN Sesitjen Perencanaan Irjen Kepeg&Hukum

IR V IR IV

Keu & TU IR III IR II

IR I Analisa & TL LHA

Keterangan : Posisi 31-12-2012

Penjelasan secara lebih lengkap mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal adalah : A. Total Pegawai 1. Berdasarkan Jabatan Sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah Pejabat Fungsional Auditor yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh unit kerja Inspektorat Jenderal. Pejabat Fungsional Auditor tersebar pada 5 Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012

3

Inspektorat dengan jumlah keseluruhan 117 Auditor. Distribusi pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan adalah :

PEGAWAI ITJEN Struktural 8%

Staf 46%

Auditor 43% Fungsional Lainnya 3%

2. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah golongan III sebanyak 159 pegawai (58,89%) sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dengan ijazah S-1/D-IV adalah yang terbanyak dengan jumlah 145 pegawai (53,70%). Untuk tingkat pendidikan terendah, masih terdapat pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki ijazah Sekolah Dasar sebanyak 2 pegawai (0,74%) dan ijazah SLTP sebanyak 2 pegawai (0,74%).

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Golongan 1%

1% 22%

1% 1% 13%

18% Gol I

S-3 20%

11%

S-1/D-4

Gol II

D-3

Gol III 59%

Gol IV

S-2

SLTA 53%

SLTP SD


4

3. Jenis Kelamin Berdasarkan jenis kelamin dari total 270 pegawai Inspektorat Jenderal, 175 pegawai (69,63 %) adalah pegawai laki-laki.

Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan 30%

Laki-Laki 70%

B. Fungsional Auditor Jika dibandingkan dengan jumlah Auditor tahun 2011 yaitu sebanyak 114 orang, pada tahun 2012 jumlah Auditor mengalami kenaikan sebanyak 3 orang (2,63%). Berdasarkan jabatan, Auditor terbagi menjadi Auditor Utama, Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Pelaksana Lanjutan, dan Pelaksana. Sebagian besar auditor Inspektorat Jenderal adalah Auditor Pertama dengan jumlah 41 orang (35,04%). Rincian komposisi Auditor adalah sebagai berikut :

Auditor 0% 4% 0%

10%

Utama 34%

Madya Muda Pertama Penyelia

35%

Pelaksana Lanjutan 17%

Pelaksana


5

BAB III

ANGGARAN

ada Tahun Anggaran 2012, alokasi anggaran untuk Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 78.279.226.000,- jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 3,66 % jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, Kementerian/Lembaga yang melakukan hasil optimalisasi anggaran belanja dapat menggunakan hasil optimalisasi anggaran belanja tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Pada tahun 2011 Inspektorat Jenderal telah melakukan optimalisasi anggaran belanja, yakni ada sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan kontrak dari suatu kegiatan dengan target sasarannya yang tercapai sehingga Inspektorat Jenderal mendapatkan reward atau penghargaan. Penghargaan tersebut berupa sisa dana tahun anggaran 2011 yang dapat digunakan pada tahun anggaran 2012, yakni sebesar Rp. 500.000.000,- menjadi Rp. 78.779.226.000,-.

P

Salah satu Intruksi Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2012 tentang Langkah-Langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran adalah agar para Kementerian atau Lembaga melakukan penghematan anggaran belanja dengan besaran sesuai dengan hasil sidang kabinet paripurna tanggal 31 Maret 2012. Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Inspektorat Jenderal melakukan revisi DIPA. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S.163/MK.02/2012 tanggal 7 Maret 2012 tentang Pemotongan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN Pembangunan Tahun Anggaran 2012, pagu Inspektorat Jenderal mengalami pemotongan sebesar Rp. 9.680.181.000,- atau 12,37 % menjadi Rp. 69.099.045.000,-. TABEL ANGGARAN TAHUN 2012 No 1. 2. 3.

Jenis Belanja Pegawai Barang Modal TOTAL

Pagu Awal (Rp) 14.336.336.000 61.485.890.000 2.457.000.000 78.279.226.000

Pagu Setelah Revisi (Rp) 14.322.515.000 52.319.530.00 2.457.000.000 69.099.045.000


6

Penjelasan secara lengkap mengenai anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2012 adalah sebagai berikut: A. Jenis Belanja Inspektorat Jenderal pada tahun 2012 mengalokasikan belanja pegawai sebanyak Rp. 14.322.515.000,-; belanja barang sebanyak Rp. 52.319.530.000,dan belanja modal sebanyak Rp. 2.457.000.000,- dengan total anggaran Rp. 69.099.045.000,Modal 3%

Pegawai 21%

Barang 76%

B. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2012 1. Realisasi DIPA Itjen Tahun 2012

ANGGARAN TAHUN 2012 Rp70.000.000.000,00 Rp60.000.000.000,00 Axis Title

Rp50.000.000.000,00 Rp40.000.000.000,00 Rp30.000.000.000,00 Rp20.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 Rp0,00

Pegawai Barang Modal Total Anggaran Rp14.322.51 Rp52.319.53 Rp2.457.000 Rp69.099.04 Realisasi Rp13.547.75 Rp43.589.65 Rp2.040.932 Rp59.178.34

Realisasi Anggaran Rp.59.178.343.209,Rp.69.099.045.000,-

Itjen per 31 (85,64 %)

Desember 2012 adalah dari total anggaran


sebesar sebesar 7

2. Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas PKPT per Inspektorat

Anggaran dan Realisasi 2012 Rp7.000.000.000,00 Rp6.000.000.000,00

Axis Title

Rp5.000.000.000,00 Rp4.000.000.000,00 Rp3.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 Rp1.000.000.000,00 Rp0,00

IR I IR II IR III IR IV IR V Anggaran Rp6.015.144 Rp5.680.085 Rp5.820.814 Rp5.470.322 Rp5.990.626 Realisasi Rp5.588.562 Rp5.433.948 Rp4.789.837 Rp4.552.185 Rp4.996.885

3. Realisasi Belanja Modal

Anggaran & Realisasi Rp1.600.000.000 Rp1.400.000.000

Axis Title

Rp1.200.000.000 Rp1.000.000.000 Rp800.000.000 Rp600.000.000 Rp400.000.000 Rp200.000.000 Rp0

Alat Bantu Audit

Anggaran

Rp250.000.000

Aplikasi Perkantoran Rp1.500.000.000

Realisasi

Rp213.174.876

Rp1.162.041.700

Kendaraan Operasional Rp707.000.000 Rp665.715.500


8

SARANA DAN PRASARANA

BAB IV

U No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ntuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang penting. Berikut adalah sarana dan prasarana Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang mengalami perkembangan selama tahun 2012 sampai dengan posisi 31 Desember 2012 : Jenis Barang

Komputer (PC) Printer TV Alat penghancur kertas Kursi besi/metal Meja rapat Mesin Absensi LCD Projector/Infocus Laptop Scanner

2011

2012

Perubahan

128 169 10 30 900 7 0 18 207 26

128 171 12 30 914 7 5 19 207 26

0 +2 +2 0 +14 0 +5 +1 0 0

Untuk mendukung mobilisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, sampai dengan 31 Desember 2012 aset kendaraan bermotor yang dimiliki adalah berupa sepeda motor sebanyak 15 buah dan mobil sebanyak 25 buah (dua buah diantaranya rusak berat).


9

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

BAB V

D

alam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong peningkatan kinerja yang akuntabel Inspektorat Jenderal pada tahun 2012 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan yaitu sejumlah 5 (lima) kegiatan yang terbagi menjadi 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

Berikut adalah hasil pencapaian kinerja, permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal : A. Program dan Realisasi 1. Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas. Sedangkan Audit Pengadaan Barang dan Jasa merupakan audit untuk memperoleh kenyakinan bahwa pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2012 Inspektorat Jenderal memprogramkan Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap 604 Auditi (91,79%) dari total 658 Auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam realisasinya teraudit sebanyak 602 Auditi (99,97%), realisasi audit tidak mencapai 100% karena ada 2 (dua) auditi yang tidak dilaksanakan audit kinerja atau audit pengadaan barang/jasa, yakni Perwakilan Kementerian Perhubungan di Washington DC dan Tokyo. Rincian realisasi pelaksanaan audit adalah sebagai berikut:

150

112

112 113

113

126

126

137 137

100

114 116

50 0 IR I

IR II

IR III

Program

IR IV

IR V

Realisasi


10

Keterangan :  IR I (Inspektorat I) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Itjen, Ditjen Perhubungan Darat, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi NAD, Sumut, DKI Jaya, DIY, NTB, Kalsel, dan Sulut.  IR II (Inspektorat II) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Jatim, Bali, Kalbar, Sulteng, dan Papua.  IR III (Inspektorat III) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara, UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Jambi, Bengkulu, Lampung, Babel, Jabar, Kalteng, Sulsel, dan Maluku.  IR IV (Inspektorat IV) denganlingkup pengawasan : Kantor Pusat Badan Litbang, PSDM Perhubungan, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Sumsel, Jateng, Kaltim, NTT, Sultra dan Malut.  IR V (Inspektorat V) dengan lingkup pengawasan : Sekretariat Jenderal, Ditjen Perkeretaapian, dan Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Sumbar, Riau, Kepri, Banten, Gorontalo, Sulbar, dan Papua Barat.

Realisasi pelaksanaan audit berdasarkan sub sektor adalah :

400 300 200 100 0

Realisasi Program

Program Realisasi

Pelaksanaan hari audit pada tahun 2012, mencapai 81 % atau 16.180 hari dari total rencana 19.875. Realisasi hari audit terendah adalah pada Inspektorat III yaitu hanya 79,37 %, yang direncanakan sebanyak 3975 hari audit, terealisasi sebanyak 3155 hari audit dan yang tertinggi yaitu Inspektorat II dan IV yaitu 82,89 % yang direncanakan sebanyak 3975 hari audit dan teralisasi sebanyak 3295 hari audit, Rekapitulasi hari audit selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:


11

3975 4000

3975 3295

3230

3500

3975

3975

3975 3295

3155

3220

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 IR I

IR II

IR III Program

IR IV

IR V

Realisasi

2. Audit dengan Tujuan Tertentu Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) mencakup audit yang tidak termasuk dalam Audit Kinerja, meliputi antara lain Audit Perencanaan dan Manfaat, Audit Pelayanan Publik, Audit Investigasi, Audit Khusus, Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2012 Inspektorat Jenderal memprogramkan 3 (tiga) ADTT yaitu: Audit Keselamatan Transportasi, Audit Perencanaan dan Manfaat, serta Audit Pelayanan Publik, dengan rincian sebagai berikut :

NO

JENIS AUDIT

FOKUS AUDIT Transportasi Darat

1.

Audit Keselamatan Transportasi

Transportasi Laut Transportasi Udara Transportasi Perkeretaapian Pengadaan Pengujian Kendaraan Bermotor Pengoperasian Jembatan Timbang

2.

Audit Perencanaan dan Manfaat

Pengadaan Kapal Laut Ditjen Perhubungan Laut Angkutan Laut Perintis Prasarana Diklat (METI PROJECT)

3.

Audit Pelayanan Publik

Perijinan pada Ditjen Perhubungan Udara


12

Pelaksanaan ADTT tahun 2012 adalah sebagai berikut : NO

PENANGGUNG JAWAB

AUDIT KESELAMATAN TRANSPORTASI

AUDIT PERENCANAAN DAN MANFAAT

1

1.

Inspektorat I

3

2.

Inspektorat II

2

3.

Inspektorat III

1

4.

Inspektorat IV

5.

Inspektorat V

1

Jumlah

7

AUDIT PELAYANAN PUBLIK

1 1

2

1

Rincian pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di atas adalah sebagai berikut : NO 1.

JENIS AUDIT Audit Keselamatan Transportasi Darat

NAMA ADTT Audit terhadap Layanan Penerbitan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) pada Dinas Perhubungan provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.

WAKTU PELAKSANAAN 12 – 16 Maret 2012

Audit terhadap Layanan Penerbitan Buku Uji pada : Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, Kota Bekasi, Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Garut, UPT PKB Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

12 – 16 Maret 2012

Audit terhadap Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pelabuhan Penyeberangan pada Lintas Penyeberangan : Merak-Bakauheni, Ujung-Kamal, KetapangGilimanuk, Lembar-Padangbai

6 – 10 Juni 2012

2.

Audit Keselamatan Transportasi Laut

Audit Keselamatan Pelayaran pada : Kantor Pusat Ditjen Hubla (Setditjen, Direktorat Perkapalan & Kepelautan, Direktorat KPLP, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, Direktorat Lalin dan Angkutan Laut), Mahkamah Pelayaran, KNKT, Syahbandar Tanjung Perak, Syahbandar Tanjung Priok, Syahbandar Belawan Medan, Syahbandar Makassar, Adpel Palembang, Adpel Bitung, Adpel Pontianak, Adpel Banten dan Kanpel Batam.

27 April, 29 Mei, 26 Juni, dan 13 Agustus 2012

3

Audit Keselamatan Transportasi Udara

Audit Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, yang meliputi : GSE (Ground Support Equipment), X-Ray (Cabin dan Cargo)/ PK-PPK License Personil, Sterilisasi area bandara, Ram check yang dilaksanakan oleh Direktorat KUPPU dan Otoritas Bandara Peralatan pada 20 Bandar Udara.

3 – 7 Juli 2012


13

4.

Audit Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

Audit Keselamatan Perkeretaapian pada Kantor Pusat Direktorat Keselamatan dan Uji petik pada 9 Daerah Operasi PT. KAI di Jawa dan Divisi Regional II PT. KAI Sumatera Barat.

27 April 2012

5.


Audit Pengadaan Maritime Education & Training Improvementpada : Kantor Pusat BPSDM, Ditjen Perhubungan Laut, BP3IP Jakarta, STIP Jakarta, BP2IP Surabaya, BP2IP Barombong, PIP Semarang, dan PIP Makasar.

19 Januari – Pebruari 2012

6.


Audit terhadap Pembangunan Terminal Penumpang dan Manajemen PO pada : Terminal type A Kuningan Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Banjarbaru Kalimantan Selatan, Simbuang Sulawesi Barat; Terminal type B Kabupaten Ogan Ilir; Perusahaan Otobus di Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat

4 – 8 September 2012

7.

Audit Pelayanan Publik

Audit tentang Perijinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang mencakup: perijinan di bidang kebandarudaraan, keamanan penerbangan, kenavigasian, angkutan udara, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara; Direktorat Bandar Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Angkutan Udara dan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.

4 – 9 September 2012

3

Selain 3 (tiga) ADTT diatas, juga diprogramkan Audit Khusus, yakni audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit, permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan Audit Khusus bersifat pre memory (PM). Realisasi pelaksanaan Audit Khusus tahun 2012 adalah sebagai berikut : WAKTU PELAKSANAAN

NO.

NAMA AUDIT KHUSUS

1.

Audit terhadap Pembangunan Jalan Railbus Solo (Purwosari – Wonogiri) pada Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa

4 s.d. 5 Januari 2012

2.

Audit terhadap Pengaduan Adanya Pungutan Liar tentang Pelayanan Perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan pada Kantor Otoritas Pelabuhan I Belawan Propinsi Sumatera Utara

11 s.d. 12 Juni 2012


14

3.

Pelaksanaan Belanja Modal 2011 pada Bandara Wamena dan Balai Diklat Penerbangan Jayapura.

29 Pebruari s.d. 7 Maret 2012

4.

Dugaan Pelanggaran Izin Operasi Kapal Asing AHTS Posh Healer dan AHTS Towing Vessel pada Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut dan Kantor UPP Sanggata Kalimantan Timur. Dugaan Pungutan Liar/KKN pada Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut.

5 s.d. 14 Maret 2012

5.

1 s.d. 14 Maret 2012

6.

Dugaan Penyimpangan Biaya Wajib Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut dan Biwi Maritime Training Center Bali.

7.

Pembangunan Fasilitas Carocok Painan

Laut

29 Oktober s.d. 4 Nopember 2012

8.

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pasean (Madura) UPP Branta untuk TA 2009, 2011 dan 2012.


9.

Pembangunan Kenavigasian pada Pulau Soibus dan Mamburat dan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Tg. Tembaga pada Disnav kelas I Surabaya dan Adpel Probolinggo.


10.

Proses Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) pada Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Tengah.

7 s.d. 11 Mei 2012

11.

Proses Lelang Pengadaan Peralatan Salvage pada Bandar Udara Hang Nadim yang Berindikasi Kerugian Negara (joint dengan BPKP) pada Direktorat Keamanan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara.

12 s.d. 20 Juni 2012

12.

Pengaduan masyarakat terkait dugaan KKN dalam seleksi penerimaan calon taruna 2012, jabatan rangkap dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pejabat pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.

8 s.d. 12 Oktober 2012

13.

Pengaduan Masyarakat Tentang BPSDM Perhubungan pada : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, BP3IPJakarta, PIP Semarang, BP2IP Surabaya, Adpel Tanjung Priok Jakarta, Adpel Tanjung Emas Semarang dan Adpel Tanjung Perak Surabaya.

19 Januari s.d. 3 Pebruari 2012

14.

Pengadaan 18 Unit Pesawat Latih dan 2 Unit Simulator Jenis Sayap Tetap TA. 2007 s.d 2009 pada STPI Curug.

9 s.d. 14 Maret 2012

15.

Penerimaan PNBP pada Kantor Adpel Kelas II Tanjung Balai Karimun dan Kantor Adpel Kelas III Sungai Pakning

10 s.d. 16 April 2012

16.

Dugaan Korupsi Pembangunan Terminal dari Type B Ke Type A pada Terminal Regional Simbuang Provinsi Sulawesi Barat.

9 s.d. 14 Maret 2012

Pelabuhan

27 September s.d. 5 Oktober 2012


15

3. Reviu Reviu dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil reviu dituangkan dalam “Pernyataan Telah Direviu” (Statement of Reviu) yang digunakan sebagai dasar pembuatan “Pernyataan Tanggung Jawab“ (Statement of Responsibility) oleh Menteri Perhubungan yang berisi pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai SAP. Pada TA. 2012 diprogramkan reviu Laporan Keuangan Triwulan I, Semester I dan Triwulan III di Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B), Laporan Keuangan Semester I di Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) dan Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan di Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B). Rincian kegiatan reviu yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : No

Kegiatan

Bulan

Lokasi

1.

Reviu LK Tahunan Tingkat UAKPA/B

2011

Januari, Februari

Surabaya, Semarang

3.

Reviu LK Tahunan 2011 Tingkat UAPA/B (Kementerian Perhubungan)

Februari

Bandung

4.

Reviu LK Triwulan I Tahun 2012 Tingkat UAKPA/B

April

NTB, NTT

6.

Reviu LK Semester I Tahun 2012 Tingkat UAKPA/B

Juli

DKI Jakarta

8.

Reviu LK Semester I TA. 2012 Tingkat UAPPA/B -E1 Semester I TA. 2012

Juli

Bogor, DKI Jakarta, Surabaya, Bandung dan DI Yogyakarta

9.

Reviu LK Semester I TA. 2012 Tingkat UAPA/B (Kementerian Perhubungan)

Juli

Bogor

10.

Reviu LK Triwulan III Tahun 2012 Tingkat UAKPA/B

Oktober

Makassar, Pekanbaru, Manokwari & Palangkaraya

Keterangan

SOR LK tahun 2011 tanpa paragraf penjelas

SOR dengan paragraf penjelas, diketahui adanya ketidaksesuaian jumlah aset menurut LK dengan LBMN


16

4. Evaluasi Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2012 terdiri atas : a. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Penyelenggaraan SPIP baik di tingkat instansi maupun tingkat aktivitas, secara menyeluruh dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan besar yaitu : Persiapan (penyusunan peraturan/kebijakan penyelenggaran SPIP, pembentukan Satgas, sosialisasi bagi seluruh pegawai, Diklat bagi Satgas, dan pemetaan); Pelaksanaan (pembangunan infrastruktur, internalisasi dan pengembangan berkelanjutan); dan Pelaporan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal melakukan pengawas intern dalam penyelenggaran SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan masih berada tahap Persiapan yaitu telah ditetapkannya Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP di Unit Eselon I, sosialisasi kepada sebagian pegawai, dan Diklat bagi Satgas Penyelenggaraan SPIP. Pada Tahun 2012, Inspektorat Jenderal memprogramkan untuk melakukan sosialisasi tentang kriteria evaluasi SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP pada seluruh Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Mengingat belum semua tahapan penyelenggaraan SPIP di Kementerian Perhubungan terlaksana, Inspektorat Jenderal belum dapat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal berupaya mendorong seluruh Unit Kerja Entitas Eselon I dapat secara bertahap melaksanakan SPIP.


17

b. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Evalusi LAKIP dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Pada Tahun 2012, Inspektorat Jenderal menjadualkan pelaksanaan evaluasi terhadap LAKIP tahun 2011 dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan setelah penyampaian LAKIP 2011 dan PK 2012 (Maret 2012) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Biro Perencanaan dan sebelum Kementerian PAN dan RB melakukan Evaluasi LAKIP dan PK di lingkungan Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi LAKIP 2011 dan PK 2012 Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada bulan Oktober dan Desember 2012 yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Perhubungan, sebagaimana tabel berikut: NO.

KEGIATAN

PELAKSANA

1.

Evaluasi LAKIP 2011 dan PK 2012 Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Inspektorat I

2.

Evaluasi LAKIP 2011 dan PK 2012 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Inspektorat II

3.

Evaluasi LAKIP 2011 dan PK 2012 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Inspektorat III

4.

Evaluasi LAKIP 2011 dan PK 2012 Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Inspektorat IV

5.

Evaluasi LAKIP 2011 dan PK 2012 Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Inspektorat V

Berdasarkan kriteria diatas, diperoleh Hasil Evaluasi LAKIP masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut : Nilai Per Komponen No.

UNIT KERJA

Perencanaan Kinerja (45%)

Pengukuran Kinerja (30%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen. Perhubungan Darat Ditjen. Perhubungan Laut Ditjen. Perhubungan Udara Ditjen. Perkeretaapian Badan Pengembangan SDM Perhubungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

40,04 35,02 38,38 37,20 38,29 38,81 43,07 38,50

24,68 27,48 23,85 21,78 23,82 22,95 26,02 21,45


Pelaporan Kinerja (25%) 20,42 19,58 20,83 19,17 21,25 20,42 20,42 20,00

18

NILAI (100%) 85,14 82,08 83,07 78,14 83,36 82,17 89,50 79,95

5. Pemantauan Hasil Audit Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan pelaksanaan rekomendasi dalam LHA. Jenis kegiatan pemantauan hasil audit yang dilaksanakan pada tahun 2012 meliputi : a. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit dilaksanakan dengan aktif yaitu melalui program pemantauan langsung kepada Obyek Audit yang telah melewati batas waktu pelaksanaan tindak lanjut (2 bulan setelah tanggal SPT Inspektorat Jenderal). Posisi 31 Desember 2012 dari hasil audit Inspektorat Jenderal pada UPT/Satker dan Kantor Pusat Kementerian perhubungan secara total terdapat sebanyak 3.826 temuan, dimana telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 366 temuan, dalam proses sebanyak 1640 temuan, dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.820 temuan, dengan rincian sebagai berikut : 940

2000 1500

885

1000 500 0

0 3 2

37 14 0 Sekjen Itjen

Darat

Tuntas

202 99 89 Laut

464 519 116

64

75 36 48

102 83 23

0 1 24

Udara Kereta Diklat Litbang api

Proses

belum di TL

b. Pemantauan dan Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan BPKP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Audit terhadap auditi di Lingkungan Kementerian Perhubungan tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, namun dilakukan juga oleh Aparat Pengawasan Fungsional diluar Kementerian Perhubungan, seperti BPK-RI dan BPKP. Pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI dan BPKP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan melalui koordinasi dengan BPK-RI dan BPKP. Pada tahun 2012, telah dilakukan pada Semester I dan Semester II. Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012

19

Pelaksanaan Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil audit dari Aparat Pengawasan Fungsional diluar Kementerian Perhubungan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1) Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) posisi s.d HAPSEM II Tahun 2012 di lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat sebanyak 432 rekomendasi, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak 256 rekomendasi, sedangkan sebanyak 103 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan selesai, serta sebanyak 73 rekomendasi belum ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut :

0 21

140 15 64

120

100

54

80 60 44

40

1 2 5

0 0 0

20

111 2 0 37

7 41

0 0 5

1 9 13

0 Sekjen

Itjen

Darat

Selesai

Laut

Udara

Belum Selesai

Kereta Api

Diklat

Stimulus Fiskal

Belum di TL

2) Koordinasi yang dilakukan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah mengenai tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPKP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Posisi sampai dengan triwulan III Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

60 50 40 30 20 10 0 Sisa Tuntas

Darat 3

Laut 43

Kereta Api 1

7

15

0


20

6. Pengawasan Lainnya dan Kegiatan Lainnya a. Sosialisasi Preventif KKN dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Sosialisasi Preventif KKN dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan terbaru yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dan pembangunan ZI menuju WBK kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT)/ Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2012, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Preventif KKN dan Pembangunan ZI mnuju WBK dan WBBM di 5 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Barat dan Sumatera Barat. Dengan rincian sebagai berikut: NO

Nama Provinsi

Jumlah Peserta

1

Sumatera Utara

71 Orang

2

Sulawesi Selatan

67 Orang

3

Maluku Utara

45 Orang

4

Sumatera Barat

31 Orang

5

Kalimantan Barat

37 Orang

Tempat & Tanggal pelaksanaan Hotel Grand Swiss-Belhotel Medan 17 Oktober 2012 Hotel Aston Makassar 13 Nopember 2012 Bela International Hotel Ternate 22 Nopember 2012 Hotel Pangeran Beach Padang 13 Desember 2012 Hotel Kapuas Palace Pontianak 20 Desember 2012


21

Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bertepatan dengan acara Rapat Koordinasi Kementerian Perhubungan Tahun 2012, Kementerian Perhubungan telah melakukan Pencanangan Zona Integritas. Pencanangan Zona Integritas dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 12 Desember 2012, disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta perwakilan dari KPK dan Ombudsman. Pencanangan tersebut menjadikan Kementerian Perhubungan urutan ke-14 yang mencanangkan Pembangunan Zona Integritas dari 34 Kementerian yang ada. Pencanangan Zona Integritas yang dilaksanakan pada 12 Desember 2012 merupakan seremoni yang penting untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa Kementerian Perhubungan telah siap untuk menerapkan prinsip-prinsip integritas secara transparan, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.


22

b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Aksi (Kormonev AP-KKN) Kementerian Perhubungan

Pencegahan

KKN

Sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) adalah membentuk Kelompok Kerja Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS-PK) yang beranggotakan seluruh Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Kelompok kerja tersebut bertugas untuk melakukan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi (kormonev) aksi pencegahan KKN (AP-KKN) Kementerian Perhubungan. Kegiatan kormonev AP-KKN Kementerian Perhubungan yang direncanakan pada tahun 2012 antara lain meliputi koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksaaan AP-KKN Unit Kerja Eselon I, uji petik terhadap pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan kegiatan Kormonev AP-KKN Kementerian Perhubungan Tahun 2012 antara lain adalah: 1) Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan AP-KKN Unit Kerja Eselon I (Juli 2012), dengan hasil sebagai berikut: a) Pada posisi Oktober 2012 pejabat yang telah melaksanakan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian Perhubungan kepada KPK sebagai berikut : jumlah wajib lapor 1.275 orang : telah melapor 968 orang (75,9%); jumlah dalam pengolahan 134 orang (10,5%); dan belum melaporkan dan belum diproses 307 orang (24,07%); dan telah diumumkan dalam Berita Negara 834 orang (65,4%). b) Adanya peningkatan terhadap hasil penilaian LAKIP tahun 2011 dan Penetapan Kinerja tahun 2012 Kementerian Perhubungan. Berdasarkan penilaian dari Menteri PAN dan RB melalui surat No. B/3331/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 perihal hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, LAKIP tahun 2011 Kementerian Perhubungan telah memperoleh nilai sebesar 65,5 dengan kategori Akuntabilitas Kinerja “B”.


23

c)

Program Penyempurnaan sistem pelayanan publik sektor perhubungan, dengan rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) antara lain : (1) Berdasarkan hasil penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) tahun 2012 yang dilaksanakan oleh KPK, Kementerian Perhubungan memperoleh peringkat tertinggi dari 5 (lima) besar dengan nilai 7,65 dengan urutan sebagai berikut : Tabel peringkat Penilaian PIAK PERINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA 1 Kementerian Perhubungan 2 Kementerian Perdagangan 3 Kementerian ESDM 4 Kementerian Dalam Negeri 5 Kementerian Kehutanan

NILAI PIAK 7,65 7,49 7,23 6,99 6,99

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

d)

Pejabat Eselon I sampai dengan Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Pengelola Anggaran seluruhnya telah menandatangani Pakta Integritas. Pada tanggal 17 September 2012 telah dilaksanakan penganugrahan penghargaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan kinerja terbaik di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu : Kantor Syahbandar Pelabuhan Belawan, Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dan Bandar Udara Cilik Riwut Palangkaraya Kalimantan Tengah. Penyempurnaan Sistem seleksi penerimaan Calon Taruna Pendidikan pembentukan Kementerian Perhubungan. Pendaftaran dan pengumuman penerimaan Calon Taruna di BPSDM Perhubungan berbasis online sistem. Telah dilaksanakan Assesment terhadap seluruh pejabat Eselon II dan Eselon III dan di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka seleksi dan Promosi Jabatan. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat telah disusun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kegiatan Dalam rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut :


24

(1)

(2)

Pada tanggal 12 Desember 2012 telah dicanangkan ZONA INTEGRITAS menuju WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) di lingkungan Kementerian Perhubungan oleh Menteri Perhubungan, disaksikan oleh perwakilan dari KPK RI, MENPAN dan RB serta OMBUSDMAN RI (ORI); Dalam rangka melaksanakan INPRES 17 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Rencana Aksi Implementasi Keterbukaan Pemerintah/ Open Government (OG), Ditjen Kereta Api telah melaporkan pelaksanaan Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Transportasi Kereta Api (S1P1A13) kepada UKP4.

e)

Terkait dengan pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada tahun 2012 Kementerian Perhubungan telah memperoleh penghargaan Organisation Transformer dari LKPP sebagai Unit Kerja yang melayani E-Procurement dengan akselerasi tinggi (senilai Rp. 9 Triliun).

f)

Terkait dengan pelaksanaan Inpres Nomor I tahun 2012 tentang Program Prioritas Percepatan Pembangunan Nasional Yang dipantau oleh TIM UKP4, Kementerian Perhubungan bertanggung jawab terhadap 3 (tiga) prioritas Nasional, yaitu:  Prioritas Nasional 6 (PN6) : Infrastruktur;  Prioritas Nasional 7 (PN7) : Iklim Usaha dan Iklim Investasi;  Prioritas Nasional 10 (PN10) : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik. Penilaian Evaluasi Inpres Nomor I Tahun 2012 menurut UKP4 adalah sebagai berikut :  27 ( dua puluh tujuh) Renaksi memuaskan, yaitu8 (delapan) Renaksi Perhubungan Darat, 7 (tujuh) Renaksi Perhubungan Laut, 3 (tiga) Renaksi Perhubungan Udara, 8 (delapan) Renaksi Perkeretaapian, dan 1 (satu) Renaksi BPSDMP.  9 (Sembilan) Renaksi mengecewakan, yaitu 4 (empat) Renaksi Perhubungan Laut, 3 (tiga) Renaksi Perhubungan Udara, dan 2 (dua) Renaksi Perkeretaapian.

g)

Terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penilaian terhadap dokumen usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi, Kementerian Perhubungan menduduki peringkat 11 dari 25


25

Kementerian dan Lembaga yang dinilai oleh Tim Teknis Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). h)

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Perhubungan dengan melaksanakan aksi : (1) Sosialisasi SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan; (2) Melaksanakan Bimbingan Teknis SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan; (3) Membentuk satgas pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2) Melakukan Uji Petik Pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 (Oktober 2012); 3) Menetapkan dan mengirimkan pengisian PIAK tahun 2012 ke KPK yang diwakili 3 Unit Utama (setingkat Eselon I) yaitu Sekretariat Jenderal, BPSDM Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. PIAK bertujuan untuk mengukur apakah instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi. Sesuai hasil penilaian KPK, sebagai peringkat pertama PIAK adalah Kementerian Perhubungan dengan nilai 7,65 dengan rincian penilaian Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (8,23), BPSDM Perhubungan (7,36), Direktorat Jenderal Perkeretaapian (7,36).

c. AP-KKN Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, setiap unit kerja Eselon I wajib melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja Eselon I telah melakukan upaya tersebut melalui Kelompok Kerja AP-KKN Inspektorat Jenderal. Program kerja dan Realisasi AP-KKN Inspektorat Jenderal tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1) Strategi pertama (pencegahan), terdiri dari program kerja : (a) Peningkatan kinerja layanan kepemerintahan, dengan realisasi kegiatan adalah :  Penandatangan Pakta Integritas bagi para pejabat dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) pegawai; Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012

26

  



Penyusunan LAKIP 2011 dan Penetapan Kinerja 2012 Eselon I dan II Inspektorat Jenderal; Penerapan Sistem Informasi Pengawasan (SIP) di lingkungan ITJEN; Pembuatan SOP Manajemen Kinerja (pelayanan internal) sebanyak 8 (delapan) SOP dengan 1 (satu) SOP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Inspektur Jenderal No. SK.68/KP.802/ITJEN-2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Usulan Perjalanan Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan 7 (tujuh) SOP yang masih dalam tahap finalisasi yaitu SOP BMN, penilaian dan penetapan angka kredit, PNS dan DUK, pengumpulan dan pengukuran data kinerja di lingkungan Itjen, analisis laporan hasil pemeriksaan BPK-RI dan BPKP, penyusunan RKA/KL, serta pengelolaan surat masuk, surat keluar, dan takah; Uji petik terhadap pelaksanaan audit sebagai masukan untuk perbaikan kinerja organisasi yang dilaksanakan di 6 (enam) Propinsi yaitu Propinsi Maluku, Propinsi Gorontalo, Propinsi Banten, Propinsi Papua, Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Maluku Utara dengan jumlah total responden sebanyak 142 orang.

Rincian pelaksanaan uji petik terhadap pelaksanaan audit adalah sebagai berikut : NO 1.

TANGGAL 29 Oktober s.d. 2 Nopember 2012

               

UPT/SATKER Bandara Udara sentani Adpel Jayapura Distrik Navigasi Jayapura ATKP Jayapura Adpel Ambon Distrik Navigasi Ambon UPP Tulehu Satker LLAJ Prop. Maluku Syahbandar Pelabuhan Belawan Otbandara Polonia Medan Satker Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Utara Distrik Navigasi Belawan ATKP Medan Bandara Jalaluddin Gorontalo Adpel Gorontalo UPP Anggrek


27

2.

5 s.d. 9 Nopember 2012

          

UPT Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo Satker Pengembangan LLAJ Gorontalo KSOP Banten BP2IP Tangerang Balai Kalibrasi Otoritas Bandara Soekarno Hatta STPI Curug Bandara Babullah Adpel Ternate Satker Pengembangan LLASDP Maluku Utara Satker Pengembangan LLASDP Maluku Utara

(b)

Akses publik terhadap informasi penanganan pengaduan masyarakat yang telah dilaporkan, dengan realisasi kegiatan:  Penerapan fasilitas SMS pengaduan berbasis WEB melalui e-mail pengaduan Itjen ([email protected]);  Pemberian pelayanan informasi kepada publik dengan mengirimkan surat Inspektur Jenderal No. HM.006/1/3/Itjen2012 tanggal 15 Pebruari 2012 perihal Penyampaian Permohonan Buku/Peraturan Perundang-Undangan tentang kebijakan di bidang perhubungan, guna menjawab permohonan dari Inspektorat Pemprov Jawa Barat yang menyampaikan surat permohonan buku/peraturan perundang-undangan tentang kebijakan di bidang perhubungan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan melalui surat Nomor 188/1747/Inspt tanggal 30 Desember 2011.

(c)

Pelaporan laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN) sesuai Kepmenhub Nomor KM. 23 Tahun 2006, dengan realisasi kegiatan :  Pengisian dan pelaporan LHKPN (Form A) oleh 16 (enam belas) pejabat;  Monitoring Pejabat dan Auditor yang belum dan telah menyampaikan LHKPN kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk diteruskan ke KPK;  Pemberian peringatan terhadap Pejabat di lingkungan Itjen Kemenhub yang belum melaporkan LHKPN.


28

(d)

Penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk memperkuat mekanisme pengawasan, dengan realisasi kegiatan melaksanakan 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

(e)

Reformasi birokrasi, dengan realisasi kegiatan :  Pemantauan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal melalui Tim Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;  Pelaporan Implementasi SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dan disampaikan kepada Menteri Perhubungan sesuai surat No. UM.007/28/4/ITJEN-2012tanggal 11 April 2012 perihal Laporan Hasil Evaluasi SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2012;  Kampanye anti korupsi melalui media banner dan stiker, di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dan beberapa Bandara dan Kantor Administrator Pelabuhan di beberapa Propinsi di Indonesia.

(f)

Kerjasama dengan Lembaga Anti korupsi dengan melakukan evaluasi dan penyampaian PIAK Unit Kerja Eselon I kepada KPK pada bulan April tahun 2012.

2) Strategi kedua (penegakan hukum), terdiri dari program kerja : a) Peningkatan kinerja layanan kepemerintahan, dengan realisasi kegiatan pemberian reward and punishment, reward Satyalancana Karya Satya 30 (tiga puluh) tahun diberikan untuk 4 (empat) pegawai dan Satyalancana Karya Satya 20 (dua puluh) tahun untuk 5 (lima) pegawai. Pemberian punishment berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan kepada 1 (satu) pegawai Inspektorat Jenderal sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. SK 249 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara DS, NIP. 19620828 198203 1 001 TMT 12 September 2012; b) Meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi antara lembaga audit/pengawasan internal dan eksternal belum dapat terealisasi.


29

3) Strategi ketiga (peraturan perundang-undangan), strategi ini tidak dilaksanakan oleh kelompok kerja AP-KKN Inspektorat Jenderal dikarenakan bukan merupakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal, melainkan Biro Hukum dan KSLN Sekretariat Jenderal. 4) Strategi keempat (kerjasama internasional dan penyelematan asset hasil korupsi), terdiri dari program kerja : a) Kerjasama dengan Lembaga Anti Korupsi, yakni dengan melaksanakan MoU antara Itjen dengan PPATK belum dapat terealisasi; b) Meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi antara Lembaga Audit/Pengawasan Internal dan Eksternal dengan Lembaga Penegak Hukum, dengan melakukan tindaklanjut terhadap hasil audit BPK, BPKP, dan Itjen. 5) Strategi kelima (pendidikan dan budaya anti korupsi), terdiri dari program kerja : a) Penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintahan termasuk memperkuat mekanisme pengawasan, dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) “Audit Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui EProcurement” yang diikuti 113 (seratus tiga belas) peserta; b) Melaksanakan pelatihan SDM dalam rangka penyelamatan asset hasil korupsi melalui kegiatan kerjasama dengan institusi terkait dalam rangka pelatihan SDM, realisasi pelaksanaan kegiatan adalah 4 (empat) MoU, terdiri dari : 





Perjanjian kerjasama antara Itjen Kemenhub dengan Pusdiklat Pengawasan BPKP No. SM. 108/1/6/Itjen-2012 dan No. KEP-215/DL/4/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Penyelenggaraan Diklat SPIP dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Pegawai di lingkungan Itjen Kemenhub; Keputusan Bersama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI dengan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan No. KEP095/PP/2012 dan No. SM.50/SM.107/ITJEN/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Penyelenggaraan Diklat Akuntansi Kementerian Negara/Lembaga Kelas Kerjasama Diklat di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan TA. 2012; Surat Keputusan Bersama antara Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Kepala Pusat Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012

30



Pengembangan SDM Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan No. SK.70/SM.107/ITJEN-2012 dan No. SM.001/9/SK.12 PPSDMPD 2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Audit Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Surat Keputusan Bersama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Badan Pengembangan SDM Perhubungan No. SK.87/SM.107/ITJEN-2012 dan No. SM.101/SM.108/ PPSDML-2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Audit Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal.

6) Strategi keenam (mekanisme pelaporan), yaitu akses publik terhadap Informasi Penanganan Aduan yang telah dilaporkan, dengan realisasi berupa Penerapan Fasilitas SMS Pengaduan berbasis WEB sehingga pengaduan via portal sudah diintegrasikan ke dalam email : [email protected].

d. Koordinasi Pengawasan Pada Tahun 2012, Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi dengan: 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri : Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dimaksudkan untuk menyelaraskan jadwal pengawasan yang dituangkan dalam peta pengawasan yang merupakan kesepakatan bersama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan Bawasda/ Inspektorat Provinsi, untuk menghindari pengawasan yang berulang maupun tumpang tindih pada TA 2012. Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 September 2012 di Jakarta 2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Inspektorat Provinsi/Badan Pengawas Daerah) dengan menghadiri Rakorwasda (Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah) di Nusa Tenggara Timur pada tanggal 5 - 7 September 2012 dan di Propinsi Banten pada tanggal 31 Desember – 1 November 2012. Rakorwasda bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan maupun pemeriksaan yang berulangulang terhadap obyek audit yang sama oleh beberapa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di daerah. Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012

31

e. Bimbingan Teknis (Bimtek)

Dalam rangka berbagi ilmu teknis audit sektor perhubungan, menyamakan persepsi tentang tata cara pengawasan di bidang Perhubungan, serta terbentuknya sinergi pengawasan antara APIP Pusat dan daerah, pada tahun 2012, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Sektor Perhubungan di 5 (lima) provinsi yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya Barat. Bimtek Audit Sektor Perhubungan tersebut terdiri dari Perhubungan Darat, Laut, dan Udara. Rincian pelaksanaannya sebagai berikut : No 1 2 3 4 5

Nama Provinsi Nusa Tenggara Barat Kalimantan Barat Maluku Maluku Utara Irian Jaya Barat

Jumlah Peserta 52 Orang 53 Orang 48 Orang 52 Orang 48 Orang

Tanggal pelaksanaan 7-9 Februari 2012 5-7 Maret 2012 9-11 April 2012 8-10 Mei 2012 4-6 Juni 2012

Selain pelaksanaan Bimtek sesuai program kerja, pada tahun 2012 ini telah dilaksanakan Bimtek Audit Sektor Perhubungan Darat di satu Kabupaten, yakni Kabupaten Tasikmalaya. Bimtek Audit Sektor Perhubungan Darat di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2012 dengan jumlah peserta 42 (empat puluh dua) orang. Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012

32

f.

Pembinaan Pengawasan Kegiatan Pembinaan Pengawasan bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah menunjukkan kinerja terbaik dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip 3E+ 1K (Efektif, Efisien, Ekonomis dan Ketaatan). Kegiatan ini merupakan upaya Inspektorat Jenderal untuk merubah paradigma yang selama ini terkesan sebagai watchdog menjadi konsultan dan quality assurance. Melalui kegiatan ini diharapkan UPT yang terpilih sebagai UPT dengan Kinerja Terbaik dapat menjadi contoh bagi seluruh UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk selalu memberikan kinerja yang terbaik. Kegiatan Penilaian UPT dengan Kinerja Terbaik dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan serta Biro Kepegawaian dan Organisasi terhadap seluruh UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit, Aspek Kinerja (Tugas dan Fungsi, Keuangan dan SDM) serta Aspek Pelayanan Publik (Visi, Misi dan Motto Pelayanan, Sistem, Standar dan Prosedur Pelayanan, SDM Pelayanan, Sarana dan Prasarana Pelayanan). Penilaian dilakukan dalam 4 tahapan, meliputi :  Tahap I : Analisis terhadap Laporan Hasil Audit Tahun 2010 dan 2012 dan selanjutnya dipilih 15 UPT dengan nilai teratas.  Tahap II : Dari 15 UPT yang telah lolos pada Tahap I selanjutnya dilakukan analisis terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit. Dari hasil analisis tersebut ditetapkan 9 UPT teratas. 9 UPT yang lolos Tahap II yaitu : BP2TD Palembang, PIP Makassar, Bandara Tjilik Riwut, Otoritas Bandara Wilayah I Soekarno Hatta, Otoritas Bandara Wilayah III Surabaya, Otoritas Bandara Wilayah IV Bali, Syahbandar Pelabuhan Belawan, Distrik Navigasi Tanjung Priok dan Distrik Navigasi Benoa  Tahap III : Terhadap 9 UPT tersebut, dilakukan peninjauan lapangan / On the spot oleh Tim terpadu. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai bulan juni s.d Juli 2012  Tahap IV : Penetapan UPT dengan Kinerja Terbaik. Penetapan dilakukan berdasarkan hasil penilaian oleh tim terpadu sesuai kriteria yang telah ditetapkan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012

33

Berikut adalah peringkat UPT dengan Kinerja Terbaik : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

NAMA UPT Syahbandar Pelabuhan Belawan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Bandara Tjilik Riwut BP2TD Palembang Otoritas Bandara Wilayah I Soekarno Hatta Otoritas Bandara Wilayah III Surabaya Otoritas Bandara Wilayah IV Bali Distrik Navigasi Benoa Distrik Navigasi Tanjung Priuk

PERINGKAT I II III Nominasi Nominasi Nominasi Nominasi Nominasi Nominasi

Penyerahan penghargaan kepada UPT dengan Kinerja Terbaik bertepatan dengan perayaan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September 2012. Peringkat I, II dan III diberikan langsung oleh Bapak Menteri Perhubungan pada Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional. Sedangkan Nominasi UPT dengan Kinerja Terbaik diberikan langsung oleh Bapak Wakil Menteri Perhubungan setelah Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional di Ruang Brawijaya Gedung Karsa Lantai VI Kementerian Perhubungan.


34

g. Pengawasan Percepatan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Utara Jawa Kegiatan pengawasan percepatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara jawa dilakukan untuk memantau dan mendorong percepatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara jawa dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Percepatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara jawa ini dimaksudkan untuk meningkatan pelayanan moda transportasi kereta api. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut, pada tahun 2012 terdiri atas : 1) Melakukan pemantauan terhadap proses percepatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara jawa; 2) Menjadi mitra bagi Satuan Kerja (Satker) terkait pembangunan jalur ganda tersebut, khususnya untuk konsultasu pelaksanaan pekerjaan; 3) Melakukan kerjasama/koordinasi dengan BPKP/LKPP; 4) Melakukan pengawasan pada setiap pekerjaan fisik; 5) Melaporkan hasil pengawasan secara berkala.

h. Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Setiap awal tahun anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Rapat Dinas dalam rangka penetapan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan, serta Materi Pembahasan Komisi terkait dengan penyempurnaan beberapa peraturan intern sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan serta dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2012. Rapat Dinas Inspektorat Jenderal tahun 2012 diselenggarakan pada bulan Januari 2012 dengan agenda kegiatan pemaparan program kerja masing-masing Unit Kerja Eselon II (Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III, IV, dan V) di lingkungan Inspektorat Jenderal, penetapan kebijakan pengawasan tahun 2012, PKPT dan materi pembahasan komisi. Materi komisi meliputi : 1) Kebijakan Pengawasan dan Penetapan Auditi berdasarkan Risk Based Audit; 2) Penyusunan Petunjuk Teknis Pendampingan Penyusunan RKA-KL; 3) Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Itjen; 4) Penyusunan Juklak Permenhub Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenhub; Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012

35

5) Penyempurnaan Peraturan Irjen tentang Standar Audit, Penyusunan PKA, KKA, NHA, dan LHA, Pemantauan TL LHA, Pelaksanaan Audit Khusus dan Pedoman Perjalanan Dinas; 6) Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Selain paparan tersebut di atas, kegiatan Rapat Dinas tahun 2012 Inspektorat jenderal dilaksanakan melalui paparan dari beberapa narasumber sebagai pembekalan dan tambahan wawasan bagi seluruh pegawai Inspektorat Jenderal. Materi dari narasumber adalah : 1) Kebijakan, Sasaran dan Program Kerja Kementerian (Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan) 2) Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelasanaan Pengawasan (Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan) 3) Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap kegiatan pembangunan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan) 4) Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Pendampingan Bantuan Hukum terhadap Indikasi Terjadinya Penyimpangan dalam pengelolaan Keuangan Negara (BPKP) 5) Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (Deputi SDM Aparatur MENPAN RB)

i.

Evaluasi Pengawasan Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan semester I Tahun 2012, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Evaluasi Program Kerja Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2012 pada tanggal 25 s.d. 27 Juli 2012 di Hotel Lor In Sentul, Bogor. Pelaksanaan Evaluasi terdiri atas : 1) Pembekalan dari Narasumber : Sosialisasi Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pan dan RB, Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi di Kementerian Hukum dan HAM oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenhum dan HAM, serta audit e-procurement oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenhub 2) Hasil evaluasi kinerja semester I tiap-tiap unit kerja Eselon II 3) Mapping kegiatan semester II agar tidak terjadi tumpang tindih dan terdapat peningkatan kinerja pada semester II Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012

36

j.

Pra Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Tahun 2012 dan penyusunan Kebijakan Pengawasan tahun anggaran 2013 serta pembahasan materi-materi lain yang dapat menunjang tugas dan fungsi organisasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Pra Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Tahun 2012 pada tanggal 6 s.d. 8 Desember 2012 di Hotel Arion Swiss-Belhotel, Bandung. Pra Rapat Dinas diikuti 98 (sembilah puluh delapan) orang peserta, yang terdiri dari Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Inspektur dan Kapok, Perwakilan Auditor dari masingmasing Inspektorat, Para Kabag dan Kasubag, serta Perwakilan Staf dari Inspektorat dan Sekretariat Itjen. Kegiatan Pra Radin ini meliputi pemaparan hasil evaluasi kinerja tahun 2012 (posisi per 30 Nopember 2012) dari tiap-tiap unit kerja Eselon II dan rencana kegiatan untuk untuk tahun 2013. Selain itu, terdapat pembahasan materi-materi penunjang tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern Kementerian Perhubungan. Pembahasan materi dilakukan melalui sidang komisi. Materi tersebut meliputi: 1) Kebijakan Pengawasan dan Pedoman Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas TA 2013; 2) Penyempurnaan Peraturan Irjen tentang Standar Penyusunan PKA, KKA, dan NHA Itjen Kemenhub; 3) Pedoman Telaahan Sejawat di Lingkungan Itjen Kemenhub; 4) Penyempurnaan Peraturan Irjen tentang Mekanisme Penanganan Audit Khusus; 5) Penyempurnaan Peraturan Irjen tentang Juklak Permenhub Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenhub.

k. Pemantauan Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru Pemantauan angkutan bertujuan untuk memberikan masukan serta umpan balik (feed back) sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dan optimalisasi pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Disamping itu, monitoring juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan berjalan.


37

1) Pemantauan Angkutan Lebaran Pemantauan Angkutan Lebaran Tahun 2012 (1433 H) oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi, yang terbagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) titik simpul, yaitu: a) Sebelum Lebaran No. 1.

Provinsi DKI Jakarta Banten

2.

DKI Jakarta Banten

3.

DKI Jakarta Jawa Barat

4. Jawa Tengah

5.

Jawa Timur

Lokasi Terminal Bus Kampung Rambutan Stasiun KA Gambir Pelabuhan Penyeberangan Merak Terminal Bus Pulo Gadung Stasiun KA Pasar Senen Bandara Soekarno Hatta Terminal Bus Bekasi Pelabuhan Tanjung Priok Terminal Bus Baranangsiang Stasiun KA Bandung Stasiun KA Tawang Pelabuhan Tanjung Emas Bandara Ahmad Yani Stasiun Pasar Turi Pelabuhan Tanjung Perak

Pelaksanaan 13-18 Agustus 2012

13-18 Agustus 2012

13-18 Agustus 2012

13-17 Agustus 2012

13-17 Agustus 2012

b) Setelah Lebaran No.

Provinsi

1.

Lampung

2.

Jawa Barat

3.

Jawa Barat

4.

Jawa Barat

5.

Jawa Tengah

6.

Jawa Tengah

7.

Jawa Tengah

8.

D.I. Yogyakarta

Lokasi Terminal Bus Rajabasa Pel.Penyeberangan Bakauheni Bandara Radin Inten II Terminal Bus Leuwi Panjang Terminal Bus Cicaheum Stasiun KA Bandung Terminal Bus Cileunyi Terminal Bus Harjamukti Stasiun KA Cirebon Terminal Bus Terboyo Stasiun KA Poncol Terminal Bus Tirtonadi Stasiun KA Solo Balapan Bandara Adi Sumarmo Terminal Bus Purwokerto Stasiun KA Purwokerto Terminal Bus Jombor Stasiun KA Lempuyangan Bandara Adi Sucipto

Pelaksanaan 21-25 Agustus 2012

21-25 Agustus 2012 21-25 Agustus 2012 21-25 Agustus 2012 21-25 Agustus 2012

21-25 Agustus 2012

21-25 Agustus 2012

21-25 Agustus 2012


38

9.

D.I. Yogyakarta

10.

Jawa Timur

Terminal Bus Giwangan Terminal Bus Wonosari Stasiun KA Tugu Terminal Bus Purabaya Bungurasih Bandara Juanda

21-25 Agustus 2012

21-25 Agustus 2012

2) Pemantauan Angkutan Lebaran Haji Pemantauan Angkutan Lebaran Haji Tahun 2012 (1433 H) oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan di 12 (dua belas) provinsi, yang terbagi menjadi 12 (dua belas) titik simpul, yaitu: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Embarkasi Banda Aceh Medan Batam Padang Palembang Jakarta Solo Surabaya Banjarmasin Balikpapan Makassar

12.

Asal Jemaah

Jml Kloter 13 19 23 20 21 136 89 80 16 15

Jml Jemaah 4.216 8.234 9.778 7.343 7.273 59.982 32.912 36.104 4.993 5.277

Sulsel, Gorontalo, Sultra, Maluku, Maluta, Sulbar, Papua, Papua Barat

40

14.788

NTB Jumlah

15 487

4.494 195.394

NAD Sumut Riau, Kepri, Jambi, Kalbar Jambi, Bengkulu, Sumbar Sumsel, Babel Lampung, DKI, Banten, Jabar Jateng, DIY, Kalteng Jatim, Bali, NTT Kalsel, Kalteng Kaltim, Sulteng, Sulut

Lombok

3) Pemantauan Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru Tahun 2013 Pemantauan Angkutan Natal 2012 dan Tahun Baru Tahun 2013 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dilaksanakan di 6 (enam) Provinsi yaitu Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terbagi menjadi 9 (sembilan) titik simpul, yaitu : a) Angkutan Natal 2012 No.

Provinsi

1.

Maluku

2.

Sulawesi Utara

3.

Nusa Tenggara Timur

Terminal Bandara Pattimura Adpel Ambon Bandara Sam Ratulangi Adpel Manado Bandara Eltari Kupang

Tanggal Pelaksanaan 21-25 Desember 2012 21-25 Desember 2012 21-25 Desember 2012


39

b) Angkutan Tahun Baru 2013 No. 1. 2. 3.

l.

Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat Daerah Istimewa Yogyakarta

Terminal Bandara Ngurah Rai Denpasar Bandara Internasional Lombok Bandara Adi Sucipto Stasiun Tugu

Tanggal Pelaksanaan 27 -30 Desember 2012 27 -30 Desember 2012 27 -30 Desember 2012

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pada Tahun 2012 telah ditetapkan 11 (sebelas) Peraturan yang telah ditetapkan yaitu:

No Nama Peraturan 1. Peraturan Inspektur Jenderal No.SK.22/KP.803/Itjen-2012 2. Peraturan Inspektur Jenderal No.SK.19/PS.317/Itjen-2012 3. Peraturan Inspektur Jenderal No.SK.17/UM/001/Itjen-2012 4.

Peraturan Inspektur Jenderal No.SK.24/KP.801/Itjen-2012

5.

Peraturan Inspektur Jenderal No. SK.16/KP.80p1/Itjen2012 Peraturan InspekturJenderal No. SK.21/KU.001/Itjen-2012

6.

7.

8.

Peraturan InspekturJenderal No. SK.18/PS.316/Itjen-2012

Peraturan InspekturJenderal No.SK.20/KP.802/Itjen-2012 9. Peraturan InspekturJenderal No. SK.23/KP.803/Itjen-2012 10. Peraturan Inspektur Jenderal No. 224/UM.104/Itjen-2012 11. Peraturan Inspektur Jenderal No. SK. 68/KP.802/Itjen-2012

Perihal Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kemenhub TA 2012 Mekanisme Audit Khusus Pedoman , Penyusunan, dan Penyimpanan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jendral Kementerian Perhubungan Pedoman Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenhub Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan KM. 60 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenhub Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Dini Dalam Rangka Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Unit Kerja Kementerian Perhubungan Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit di Lingkungan Itjen Kemenhub Standart Audit Itjen Kemenhub Pedoman Penyusunan SOP Pada Itjen Kemenhub Penertiban Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Inspektorat Jenderal Standar Operasional Prosedur Operasional Usulan Perjalanan Dinas Itjen Kemenhub


40

m. SOP Inspektorat Jenderal Pada Tahun 2012, Inspektorat Jenderal membuat 8 (delapan) SOP, dengan 1 (satu) SOP yang telah ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.68/KP.802/ITJEN-2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang SOP Usulan Perjalanan Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan 7 (tujuh) SOP masih dlam finalisasi, yakni : 1) SOP BMN 2) SOP penilaian dan penetapan Angka Kredit 3) SOP Pegawai Negeri Sipil dan Daftar Urut Kepegawaian 4) SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal 5) SOP analisis laporan hasil pemeriksaan BPK-RI dan hasil Pemeriksaan BPKP 6) SOP Penyusunan RKAKL 7) SOP pengelolaan surat masuk, surat keluar dan takkah.

n. Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal diadakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta agar tercipta peningkatan kapabilitas, akuntabilitas, serta efektifitas dan efisiensi pengelolaan kebijakan di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 38 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal memiliki tugas antara lain : 1) Menetapkan kebijakan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal; 2) Menyampaikan usulan dokumen dan road map Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal kepada Tim Reformasi Birokrasi Kementerian perhubungan; 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal; 4) Melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal kepada Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2012, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal antara lain : 1) Program manajemen perubahan dengan kegiatan :


41

a) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan yang berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.85/KP.801/ITJEN-2012 tentang Tim Manajemen Perubahan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; b) Sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi melalui pelaksanaan Sosialisasi Kendali Mutu Audit APIP, dan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal. 2) Program Penataan Tata Laksana dengan kegiatan : a) Menyusun SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi; b) Membangun dan mengembangkan e-government, antara lain melalui pembangunan Master Plan dan Blue print (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) Itjen Kemenhub, membangun aplikasi peta audit online Itjen Kemenhub; dan mengembangkan aplikasi tindak lanjut hasil audit Itjen Kemenhub. 3) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, dengan kegiatan : a) Analisis jabatan dan evaluasi jabatan; b) Assessment individu berdasarkan kompetensi; c) Pembangunan/pengembangan database pegawai meallui pemutakhiran SIK; d) Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi melalui diklat fungsional dan teknis serta pelatihan kantor sendiri. 4) Program penguatan pengawasan dengan kegiatan peningkatan peran APIP sebagai quality assurance dan consulting melalui pelaksanaan Reviu laporan keuangan Unit Eselon I dan monitoring; 5) Program Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PMPRB online yang meliputi : a) Masing-masing Eselon I telah menunjuk Assesor; b) Telah dilaksanakan Pendampingan oleh Kemenpan-RB, pembuatan dan pembagian password kepada Assesor pada tanggal 17 Desember 2012; c) Telah ditentukan Jumlah Responden masing-masing Eselon I dengan total sebanyak 416 (empat ratus enam belas) responden; d) Inspektur Jenderal telah mengirimkan permohonan akun responden ke Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi/Ketua UPRBN Kementerian Perhubungan sesuai surat Nomor : KP. 805/1/1/ITJEN-2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Permohonan Akun Responden Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012

42

o. Kajian Analisis dan Evaluasi Jabatan Inspektorat Jenderal Kajian analisis dan evaluasi jabatan Inspektorat Jenderal merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia (SDM) Inspektorat Jenderal. Kegiatan analisis dimaksudkan untuk mendapatkan uraian jabatan guna memberikan kepastian bagi seluruh pegawai atau pemangku jabatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga dapat diketahui apa yang dikerjakan,dihasilkan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, serta kinerja pegawai dapat terukur dengan jelas. Sedangkan kegiatan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui nilai atau bobot tanggung jawab dari suatu jabatannya sehingga dapat menentukan SDM yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut sekaligus menjadi salah satu sumber dalam menentukan job grading di Inspektorat Jenderal. Pelaksanaan kegiatan analisis jabatan dan evaluasi jabatan dilakukan melalui beberapa tahap, yakni : 1) Persiapan, yang meliputi : a) Pembentukan tim, tim ini bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan dan sebelum melaksanakan tugasnya anggota tim dibekali dengan pelatihan atau pembekali analisis jabatan sehingga memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk melakukan kegiatan analisis jabatan; b) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam analisis dan evaluasi jabatan, termasuk para pimpinan yang unit kerjanya akan dianalisis; c) Mendapatkan gambaran tentang fungsi, arus proses, dan struktur organisasi yang akan dianalisis; d) Inventarisasi pekerjaan dan tenaga kerja yang ada sekarang. 2) Pelaksanaan lapangan, yang meliputi : a) Pengumpulan data, dilakukan melalui kuesioner, wawancara, pengamatan langsung, dan referensi. b) Pengolahan data dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan untuk menghasikan rumusan analisis jabatan serta uraian bobot masing-masing jabatan dan peringkat jabatan. c) Verifikasi data, yang merupakan pengujian kembali hasil olahan data, untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dengan realitas pekerjaan di unit organisasi yang dianalisis.


43

d) Penyempurnaan hasil olahan, merupakan perbaikan berdasarkan masukan yang diperoleh dari unit organisasi yang dianalisis berdasarkan verifikasi data, termasuk juga editing olahan data. 3) Pengesahan hasil analisis jabatan dan evaluasi jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2012, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tahapan dari kegiatan Analis dan Evaluasi Jabatan, antara lain : 1) Tahapan persiapan dilakukan dengan membentuk tim berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor : SK. 52/KP.804/ITJEN-2012 tentang Tim Analisi dan Evaluasi Jabatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Tim tersebut melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan gambaran dan inventarisasi pekerjaan dan tenaga kerja; 2) Tahapan pelaksanaan lapangan dilakukan terhadap 24 Jabatan Struktural, 7 Jabatan Fungsional Auditor, 2 Jabatan Fungsional Arsiparis, 38 Jabatan Fungsional Umum, dengan hasil sebagai berikut :  Uraian jabatan;  Nomenklatur organisasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;  Titelatur jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum;  Rumusan tugas, fungsi dan uraian jenis kegiatan;  Satuan hasil kerja dan waktu penyelesaian;  Spesifikasi jabatan (job specification) atau persyaratan jabatan;  Peta jabatan.

p. Seminar Pengawasan Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal dalam bidang Pengawasan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP). Seminar Pengawasan pada tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012 di Aula Fatahillah Hotel Jayakarta Jakarta Pusat dengan judul seminar Sosialisasi Kendali Mutu Aparat Pengawasan interen Pemerintah dan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kredit. q. Peningkatan SDM Inspektorat Jenderal Dalam rangka meningkatan kompetensi aparat pengawasan, pada tahun 2012 Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terdiri atas : Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012

44

No 1. 2.

3.

4.

5. 6.

7.

PROGRAM Pelatihan Teknis Audit ASDP Pelatihan Teknis Audit Perkapalan dan Kepelautan Pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Pelatihan Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pelatihan Fungsional SPIP Pelatihan dan Sosialisasi Sistem Administrasi Perkantoran Pelatihan Kantor Sendiri

REALISASI PELAKSANAAN Pelatihan Teknis Audit ASDP 2 – 7 Juni 2012 dengan 30 Peserta Pelatihan Teknis Audit 3 – 12 September Pengukuran, Pendaftaran dan 2012 Kebangsaan Kapal Pelatihan Akuntansi 9 – 13 April 2012 Kementerian Negara/Lembaga Kelas Kerjasama Pelatihan Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pelatihan Fungsional SPIP Pelatihan dan Sosialisasi Sistem Administrasi Perkantoran dengan 35 peserta Penerbitan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Layanan Penerbitan Buku Uji Audit Perencanaan dan Manfaat Prasarana Diklat Maritime Education Training Improvment Keamanan dan Keselamatan Penerbang Perijinan di Lingkungan Perhubungan Udara Pembangunan Terminal Penumpang dan Manajemen Otobus (PO) Pelatihan E-Procurement Teknik Audit Perkeretaapian dan Petunjuk Teknis Pembahsan RKA-KL (4 PKS)

1 – 7 Maret 2012

30 Januari – 3 Pebruari 2012 30 Mei – 2 Juni 2012

6 Maret 2012 7 Maret 2012 5 Juni 2012

2 Juli 2012 2 Juli 2012 30 Agustus 2012

28, 29 Agustus & 8 Oktober 2012 2 - 5 Oktober 2012


45

Selain itu, Inspektorat Jenderal juga telah melaksanakan Assesment Pegawai untuk mengukur kompentensi pegawai dalam menduduki suatu jabatan/posisi dalam Organisasi kerja. Inspektorat Jenderal melaksanakan dua kegiatan assesment yang terdiri dari : 1) Fit and Proper Test Pegawai Inspektorat Jenderal diselenggarakan bagi pegawai Inspektorat Jenderal yang akan mengikuti Diklat pembentukan Auditor Ahli dan Terampil pada tanggal 17 – 19 Januari 2012, diikuti oleh 57 (lima puluh tujuh) Pegawai. 2) Assesment bagi Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan diselenggarakan melalui Kerjasama dengan Management Assesment Centre (MAC) BPKP tentang Jabatan Fungsional Auditor Peran Ketua Tim dan Pengendali Teknis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan, dilaksanakan pada tanggal 30 April s.d. 9 Mei 2012, diikuti oleh 50 (lima puluh) Pegawai.

l.

Penerbitan Jurnal Penerbitan jurnal tahun 2012 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, yakni sebanyak 2 (dua) kali. Jurnal yang pertama di terbitkan dengan tema pembangunan Zona Integritas menuju pelayanan Publik yang prima kemudian tema jurnal yang kedua adalah UPT Kinerja Terbaik.

m. Penunjang Kegiatan Pengawasan Sebagai salah satu upaya penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal, pada tahun 2012 telah dilakukan pengembangan terhadap aplikasi Penunjang Sistem Informasi Pengawasan (SIP), yang terdiri antara lain : 1) SIP (Sistem Informasi Pengawasan), merupakan suatu Sistem Informasi Induk yang berfungsi mengintegrasikan seluruh aplikasi pengawasan baik aplikasi utama maupun aplikasi pendukung yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal. 2) SIAU (Sistem Informasi Audit), merupakan Aplikasi Utama dari Sistem Informasi Pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.


46

3) Multimedia Data Content, berfungsi sebagai pendukung terpusat terhadap kebutuhan aplikasi lain yang membutuhkan layanan data-data multimedia untuk peraturan terkait pelaksanaan tugas, berita dan kegiatan pada Inspektorat Jenderal. 4) SIMKEU (Sistem Informasi Keuangan), merupakan aplikasi pendukung proses penggunaan keuangan negara terkait dengan anggaran internal Inspektorat Jenderal. 5) Peta Audit Online, merupakan aplikasi yang menyajikan proses dan hasil audit yang telah dilakukan sesuai dengan target dan capaian rencana audit sesuai Jakwas berdasarkan wilayah audit dalam bentuk peta. 6) SMS Gateway, merupakan aplikasi pendukung yang berfungsi untuk koordinasi internal dan eksternal. 7) Website Itjen, berfungsi sebagai aplikasi pendukung dalam memberikan Informasi kepada publik terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

B. Permasalahan dan Upaya Pemecahan 1. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Jenderal selama melaksanakan program kerja dan kegiatan tahun 2012, antara lain : a. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Pengawasan masih kurang, kegiatan pengawasan yang cukup banyak tidak seimbang dengan SDM yang dimiliki sementara dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak diadakan penambahan pegawai (rekruitmeen pegawai) serta kualitas SDM yang ada juga masih perlu ditingkatkan agar kualitas hasil audit dapat optimal. b. Komposisi auditor belum ideal dikarenakan jumlah Auditor Ahli Madya (40 orang) lebih besar dari Auditor Ahli Muda (20 orang) menyebabkan terjadi penurunan peran dalam pembentukan tim audit, seperti yang semestinya berperan sebagai Dalnis turun menjadi Ketua Tim, dan yang seharusnya menjadi Ketua Tim berperan sebagai anggota. c.

Pelaksanaan Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan masih memiliki kendala, antara lain : 1) Terjadi keterlambatan penyelesaian LHA (lebih dari 14 hari kalender yang telah ditetapkan) sehingga LHA juga terlambat diterima oleh Auditi.


47

2) Masih terdapat Auditi yang belum memahami proses pelaksanaan tindak lanjut ataupun Auditi yang kurang memperdulikan pelaksanaan tindak lanjut LHA. 3) Kewenangan penyelesaian rekomendasi berada di Kantor Pusat Direktorat/Badan terkait sehingga memerlukan waktu dalam proses penuntasan rekomendasi LHA. d. Terdapat hambatan dalam mencapai lokasi Auditi, seperti terbatasnya sarana transportasi, dan jadwal transportasi padat pada hari tertentu/tidak ada jadwal transportasi, serta adanya kondisi cuaca burun pada bulan tertentu di lokasi tertentu. e. Ruang kerja belum memadai sehingga mengurangi optimalisasi kerja. f.

Ada kegiatan yang belum dapat terlaksana secara optimal, yakni pelaksanaan evaluasi SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut dikarenakan belum semua Unit Kerja Eselon I menerapkan SPIP.

2. Upaya Pemecahan Upaya pemecahan masalah yang dilakukan Inspektorat Jenderal, antara lain: a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dilakukan dengan beberapa cara, yakni : 1) Merencanakan penambahan tenaga auditor, baik pengangkatan auditor dari tenaga secretariat ataupun penambahan pegawai melalui rekruitmen pegawai pada tahun 2013 mendatang. 2) Melakukan assessment terhadap auditor untuk mengetahui kebutuhan pelatihan dan pendidikan sehingga dapat diprogramkan pelatihan dan pendidikan sesuai kebutuhan. b. Sosialisasi kebijakan senantiasa dilakukan dan disesuaikan dengan setiap kebijakan terbaru, termasuk juga sosialisasi berkenaan dengan pelaksanaan SPIP dan Kormonev AP-KKN. c.

Penyusunan laporan setiap kegiatan, termasuk juga laporan hasil audit dilakukan tepat waktu dan dikenakan sanksi jika terjadi keterlambatan. Laporan kegiatan yang dilakukan akurat, akuntabel dan tepat waktu sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi.

d. Renovasi ruang kerja telah diprogramkan untuk menambah kapasitas ruang kerja yang memadai sehingga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan bekerja dan kinerja pegawai secara menyeluruh. Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2012

48

BAB VI

KESIMPULAN

L L

aporan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2012 merupakan laporan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di Kementerian Perhubungan. Selama Tahun 2012, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dengan realisasi angggaran mencapai Rp.59.178.343.209,- (85,64 %). Hasil dari kegiatan utama Inspektorat Jenderal adalah berupa kegiatan audit di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan temuan sebanyak 3.826 temuan, selesai ditindaklanjuti sebanyak 366 temuan, dalam proses sebanyak 1.640 temuan, dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.820 temuan. Laporan tahunan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alat untuk menilai kinerja Inspektorat Jenderal yang menggambarkan pelaksanaan keseluruhan kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2012. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal didukung dengan Sumber daya Manusia yang selalu berkembang baik secara kuantitatif dan kualitatif, sarana dan prasarana yang prima, dukungan dana yang mencukupi serta sistem dan kebijakan yang mendukung. Keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tidak semuanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan tersebut, sudah dan sedang diupayakan untuk penyelesaiannya sehingga diharapkan terdapat peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun depan.


49

A. Latar Belakang. B. Maksud dan Tujuan

Recommend Documents