BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. B. Maksud dan Tujuan

S

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam perjuang untuk melakukan reformasi disegala bidang telah membuahkan hasil sebagai dasar perubahan mengenai bidang pemerintahan, hal tersebut antara lain diwujudkan dengan TAP MPR Nomor : XI/MPR/1999, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah menegaskan tekad semua komponen Bangsa Indonesia untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan yang didasarkan pada prinsip Good Governance, sebagai langkah tindak lanjut dari TAP MPR dan Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semangat reformasi yang selama ini tetap menggelora terselenggaranya Pemerintahan yang lebih baik dalam membangun Indonesia yang penuh tantangan dan persaingan. Untuk itu segenap penyelenggara Negara perlu mengembangkan sikap dan perilaku baru yang lebih bersih, professional dan bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang akan ditempuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan pada tiap instansi masing-masing. Untuk penerapan dan pengembangan sistem pertanggung jawaban, semua pejabat publik atau lebih dikenal dengan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diharapkan dapat merubah citra para Penyelenggara Negara agar lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan pada dasarnya dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, oleh karenanya setiap Instansi Pemerintah wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan memberdayakan segala sumber daya yang ada.

B. Maksud dan Tujuan. 1. Maksud. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau merupakan perpaduan sumber daya dan langkah-langkah yang mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

1

S


Program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya pelayanan yang prima. 2. Tujuan. Rencana Kerja ini bertujuan untuk memberikan arah untuk unit kerja di secretariat Daerah Kabupaten Lamandau, dalam melaksanakan program secara optimal untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan. C. Landasan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dengan berlandaskan kepada perauran perundang-undangan : 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 8(delapan) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah; 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. PP Nomor 38 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Wajib dan Pilihan; 6. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau. D. Ruang Lingkup. Rencana Kerja (RENJA) ini hanya memuat usulan strategis unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur Staf dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan.

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

2

S


BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

Kondisi Umum Pelayanan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2004, kemudian mengalami perubahan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kelembagaan, Sruktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, dan kemudian mengalami perubahan kembali yang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau, merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau. Dengan kedudukan sebagai unsur staf secara struktural pelaksanaan tugasnya berdasarkan kebijakan/petunjuk Bupati Lamandau. Kebijakan dimaksud dijabarkan dengan program dan kegiatan sesuai bidang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau mempunyai tugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Dalam

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

3

S


melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1.

Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah

2.

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

3.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi dan Tata Laksana Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Lamandau Nomor : 12 Tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Peraturan Bupati Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.

2.1.2. Organisasi 2.2. Sekretaris Daerah 2.3. Asisten Sekretaris Daerah : 1) Asisten Pemerintahan dan Kesra 2) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam 3) Asisten Administrasi Umum 2.4. Bagian, terdiri dari 1) Bagian Administrasi Pemerintahan 2) Bagian Administrasi Kesra dan Kamasyarakatan 3) Bagian Hukum 4) Badian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam 5) Bagian Administrasi Pembangunan 6) Bagian Organisasi 7) Bagian Humas dan Protokol

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

4

S


8) Bagian Umum d. Staf Ahli, terdiri dari : a) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik b) Staf Ahli Bidang Pemerintahan c) Staf Ahli Bidang Pembangunan d) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM e) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT: Bagian Administrasi Pemerintahan membawahi Sub Bagian : a) Sub Bagian Pemerintahan umum b) Sub Bagian Otonomi daerah dan Pemerintahan Desa c) Sub Bagian Kependudukan dan Hubungan Kerjasama Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan membawahi Sub Bagian : a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat b) Sub Bagian Bina Sosial dan Kemasyarakatan Bagian Hukum membawahi Sub Bagian a) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum b) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan c) Sub Bagian Bantuan Hukum ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA membawahi Sub Bagian: a) Sub Bagian Perekonomian b) Sub Bagian Sumber Daya Alam c) Sub Bagian Bina Produksi, Budidaya dan Promosi Bagian Administrasi Pembangunan membawahi Sub Bagian : a) Sub Bagian Bina Penyusunan Program b) Sub Bagian Pengendalian dan Pembangunan c) Sub Bagian Pengkajian, Analisis dan Pelaporan ASISTEN ADMINISTRASI UMUM Bagian Organisasi membawahi Sub Bagian : a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

5

S


b) Sub Bagian Tatalaksana, Perpustakaan dan Arsip c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian Bagian Humas dan Protokol membawahi Sub Bagian : a) Sub Bagian Penyaringan Informasi dan Penyiaran b) Sub Bagian Pemberitaan, Publikasi, Data dan Dokumentasi c) Sub Bagian Protokol Bagian Umum membawahi Sub Bagian : a) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha b) Sub Bagian Perlengkapan c) Sub Bagian Keuangan

2.1.3.Aparatur dan Sarana Pendukung Aparatur Jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau keadaan 1 Juli 2011 adalah 102 orang, selengkapnya disajikan dalam bentuk tabel berikut ini: Tabel 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan Keadaan 1 Juli 2011

No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

1.

SD/sederajad

1

2.

SLTP/sederajad

9

3.

SLTA/Sederajad

50

4.

Sarjana Muda/ DIII

7

5.

D-IV

4

6.

S-1

36

7.

S-2

2 Jumlah

Keterangan

Termasuk Damkar

PNS

Termasuk Bupati Dan wakil Bupati

109

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

6

S


Tabel 2 : Jumlah pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan golongan Keadaan 1 Juli 2011 No.

Pangkat dan Golongan

Jumlah

1.

Pejabat Negara:

2

2.

- Bupati - Wakil Bupati Pembina Utama (IV/e)

-

3.

Pembina Utama Madya (IV/d)

2

4.

Pembina Utama Muda (IV/c)

2

5.

Pembina Tingkat I (IV/b)

10

6.

Pembina (IV/a)

6

7.

Penata Tingkat I (III/d)

-

8.

Penata (III/c)

5

9.

Penata Muda Tk. I (III/b)

9

10.

Penata Muda (III/a)

14

11.

Pengatur Tk. I (II/d)

1

12.

Pengatur (II/c)

6

13.

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

3

14.

Pengatur Muda (II/a)

42

15.

Juru Tk. I (I/d)

-

16.

Juru (I/c)

8

17.

Juru Muda Tk. I (I/b)

-

18.

Juru Muda (I/a)

1

Jumlah

Keterangan

Termasuk PNS Damkar

109

Tabel 3 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Manurut Tingkat Jabatan kedaan 31 Januari 2010 No.

Tingkat Jabatan

Jumlah

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

Keterangan

7

S


1.

Pejabatan Negara :

2

2.

- Bupati - Wakil Bupati Eselon II.a

-

3.

Eselon II.b

3

4.

Eselon III.a

8

5.

Eselon IV.a

14

6.

Staf Ahli Bupati

5

7.

Staf / Pelaksana

77

Jumlah

2.2.

Termasuk PNS Damkar

109

Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra Sekretariat Daerah Amanat Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah perlu menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM). Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004, dalam menyusun perencanaan pembangunan digunkan lima pendekatan secara stimulant, yaitu : 1. Pendekatan politik, dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka program – program yang ditawarkan oleh kandidat kepala daerah khususnya kandidat yang terpilih pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan. 2. Pendekatan teknotratik, perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan karangka berpikir ilmiah yang secara metodologis dapat dipertanggujawabkan.

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

8

S


3. Pendekatan partisipatif yang mensyaratkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan ( stakeholder ) terhadap pembangunan. 4. Pendekatan Top-Down (Atas – Bawah ) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program dari pemerintahan diatasnya. 5. Pendekatan Botom Up ( Bawah – Atas ) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya. Hasil proses penyusunan rencana pembangunan Top Down dan Bottom Up diselaraskan melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang. Selain hal tersebut diatas, untuk menyusun Rencana Kerja Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau perlu diselaraskan dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi, Arah dan Kebijakan yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau agar program dan kegiatan yang tersusun sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 2.2.1.Visi dan Misi 1.

Visi

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2013 dirumuskan sebagai berikut

“

TERWUJUDNYA

PELAYANAN

PUBLIK,

ADMINISTRASI

DAN

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK “ 2.

Misi

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

9

S


Dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau kedepan, maka dirumuskan misi sebagai berikut “ MELAKSANAKAN SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN DAN KEPEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH “ C. Sasaran 1. Meningkatnya administrasi kepemimpinan yang baik dan professional 1.1. Terlaksananya kebijakan keuangan secara selektif dan professional dengan melaksanakan tertib administrasi keuangan secara konsisten. 1.2. Terciptanya data base kepegawaian yang mampu memberikan akses informasi. 1.3. Terlaksananya mekanisme inventarisasi barang dan asset daerah. 1.4. Terciptanya system pengarsipan dan dokumentasi. 2. Meningkatnya sumber daya manusia dan sumber daya organisasi. 2.1. Meningkatnya sumber daya manusia pemerintah Kabupaten Lamandau 2.2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang representative. 3. Terwujudnya Peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan otonomi daerah 3.1. Terbentuknya struktur organisasi dan kelembagaan perangkat daerah yang ramping dan kaya fungsi. 3.2. Terlaksananya mekanisme dan tata kerja kelembagaan perangkat daerah. 3.3. Terwujudnya Peraturan daerah dan produk-produk hokum sesuai dengan kebutuhan.

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

10

S


3.4. Meningkatnya hubungan antar lembaga pemerintah. 4. Meningkatnya pembinaan sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha. 4.1. Terlaksananya peningkatan sosial ekonomi masyarakat. 4.2. Terlaksananya pembinaan hubungan kerja antar dunia usaha.

2.3. Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2009 Jumlah dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2009 di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung KDH dan WKDH sebesar : Rp. 781.123.195,00 2. Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah sebesar Rp. 5.107.263.000,00 3. Belanja Langsung Sekretariat Daerah sebesar Rp. 34.085.874.925,00 Dengan realisasi belanja sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung KDH dan WKDH sebesar : Rp. 491.549.415,00 2. Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah sebesar Rp. 4.585.802.773,00 3. Belanja Langsung Sekretariat Daerah sebesar Rp 29.106.435.177,91 Secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Rencana Target Capaian Kinerja Program dan kegiataan Tahun 2010, dirumuskan sebagai berikut :

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

11

S


BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Program Jangka Menengah (Out Come 5 tahun)

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

12

S


Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten lamandau tahun 2009 -2013 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah : 3.1.1. Pembiayaan kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah a. Gaji dan Tunjangan Bupati b. Gaji dan Tunjangan Wakil Bupati c. Tunjangan representase d. Tunjangan operasional 3.1.2. Program dan Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah a. Program Pelayanan administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat- menyurat Penyediaan jasa kominikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistic kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Pengelolaan kearsipan daerah

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

13

S


Rapat koordinasi dalam daerah Penyediaan dana perjalanan dinas berobat b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Pengadaan kendaraan dinas / operasional  Pengedaan perlengkapan Rumah jabatan / dinas  Pengadaan perlengkapan gedung kantor  Pengadaan rumah jaga kantor Bupatu  Penataan lingkungan Runjab Sekda  Penataan lingkungan Kantor Bupati  Pembangunan Rumah Dinas Type 45  Pembangunan Rumah Dinas Type 36  Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan  Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas  Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional  Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan / dinas  Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas  Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  Pembangunan Taman Hiburan rakyat  Pengukuran sertifikasi tanah Pemerintah Daerah  Pengadaan Alat kesenian Reog  Pengadaan gamelan / alat musik Jawa  Pembuatan Papan Nama Jalan di dalam Kota Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

14

S


 Pengadaan Teralis Runjab  Pembangunan kantor Kelurahan  Pembangunan dan rehab total kantor Kecamatan  Pembangunan gedung serba gina Kecamatan  Pembangunan kantor perpustakaan dan Arsip Daerah  Pengadaan Alat Olah raga  Pembangunan Sekretariat / sanggar Pramuka  Pembangunan Kantor Sekretariat Korpri dan Gedung Pers  Pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum  Rehab / pembangunan lapangan Tennes di komplek Runjab  Pembangunan Kantor Aula KPU  Penataan Halaman KPU  Pembangunan gedung GPU Kabupaten Lamandau  Penataan dan pengas[ala halaman gedung GPU Kabupaten lamandau  Pembangunan Rumah Dinas kopel 3 pintu  Pembangunan gedung kantor Sekretariat GOW Kab. Lamandau  Pemasangan instalasi listrik dan penyambungan pada kantor, Runjab, dan Rumah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau  Penataan halaman asrama mahasiswa Lamandau di Palangka Raya  Pembangunan Mess Pemkab Lamandau  Pengadaan Perabot Mess Pemkab Lamandau  Pembanguna Runjab Bupati Lamandau  Pembangunan Pos Satpam Runjab Wakil Bupati  Pembangunan Garasi mobil di Runjab Bupati yang Baru  Pembangunan Rumah Penjaga dan Kantin Kantor Bupati

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

15

S


 Penataan taman dan jalan di lingkungan Kantor Bupati Lamandau. c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Pengelolaan kearsipan daerah  Pendidikan dan pelatihan Formal  Pelatihan penysunan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah  Rapat Kerja Camat, kepala Desa / Kelurahan dan BPD  Pelatihan Administrasi Desa  Pelatihan Penegasan Tapal Batas Desa  Pelatihan Pertangggung jawaban ADD  Pemilihan Kepala Desa d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah  Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial dan kemasyarakatn  Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah, Non departemen / Luar Negeri  Rapat koordinasi Unsur Muspida  Kunjangan kerja / Inspkesi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah  Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. e. Program Peningkatan Dispilin Aparatur  Pakaian Dinas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah  Pakaian Dinas Pegawai  Pakaian Cleaning Service  Pakaian Petugas Damkar  Pengadaan PDUP dan Atribu Kepala Desa  Pengadaan Mesin kartu Absen Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

16

S


 Pengadaan Topi Korpri/PDH/Kartu Nama f. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas  Pemulangan pegawai yang pension  Pemetian dan angkutan jenazah g. Program Bidang Keagamaan  Bimbingan keluarga Sakinah  Musyawarah antar Umat Beragaman  Bimbingan / penyuluhan Remaja (masjid / gereja h. Program Penataan Daerah Otonomi Baru  Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran kelurahan / desa  Program fasilitas percepatan penyelesaian Tapal Batas  Tim Fasilitasi pemekaran desa dan kelurahan  Penyusunan LPPD i.

Program Pembangunan Informasi  Publikasi dan informasi kegiatan pembangunan  Kerjasama dengan Media Cetak  Pembangunan Studio  Pengadaan peralatan studio  Buletin Lamandau  Pemasangan jaringan listrik studio  Kliping Koran  Pengadaan SSB  Penyiapan dan pendampingan informasi dan pengaduan masyarakat.

j.

Program Peningkatan Sarana Perkonomian

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

17

S


 Pelaksanaan pembangunan di bidang Perkebunan  Pelaksanaan pembangunan di bidang Pertambangan  Pendistibusian, monitoring dan evaluasi Program Raskin  Pemberantasan Illegal Loging  Pemantauan, pengawasan dan pengendalian BBM k. Program Pembangunan dunis Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  Pelatihan peningkatan perekonomian masyarakat. l.

Program Penataan peraturan Perundang-Undangan  Pembuatan Perda dan Peraturan Kepala Daerah  Sosialisasi Perda  Evaluasi terhadap Perda yang sudah berlaku (Prolegda)  Bintek penyusunan Produk Hukum Daerah  Bintek Penyusunan Produk Hukum desa  Pengadaan paraturan tentang Desa  Buku Saku Aparat desa  JDI Hukum Daerah

m. Program Dokumentasi Hukum dan Peta Permasalahan Hukum  Dokumentasi, Informasi Hukum dan peta permasalahan hokum  Bantuan hokum, sengketa hukum dan penanganan pengaduan masyarakat. n. Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum  RANHAM  Lomba Kadakum Tingkat Kabupaten Lamandau  Monitoring terhadap pelanggaran PERDA tentang Pajak dan Retribusi Daerah o. Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

18

S


 Sosialisasi Gerakan disiplin Nasional  Pembuatan Papan nama dan Bagde  Penysunan LAKIP Setda Kab. Lamandau  Penyusunan dan sosialisasi pedoman Tata Naskah dinas  Fasilitasi LHKPN p. Program Pengambangan dan Pemantauan Pembangunan  Pendataan Data Base Pembangunan di Lingkungan Setda  Penyiapan Data dan Informasi Pembangunan di Lingkungan Setda  Penetapan Kinerja serta Program dan Kegiatan Setda  Pertemuan Kader Pembangunan pedesaan  Inventarisasi Permasalahan pembangunan Pedesaan  Sosialisasi akselerasi pembangunan desa tertinggal  Pemuktahiran data dan pelaporan  Kajian hasil kegiatan Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau q. Program Membangun Desa dan Mahaga Lewu  Membangun desa Binaan (PM2L)  Laporan pelaksanaan Mahaga Lewu  Pelatihan perencanaan pembangunan pedesaan di 8 (delapan) kecamatan r. Program Pelaksanan Pemilu  Desk pemilu

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

19

S


BAB IV PPROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2011

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau ini untuk waktu 1 tahun, untuk tahun 2011, merupakan Pedoman Program dan Kegiatan dalam melaksanakan tugas, sekaligus pula untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati terpilih Kabupaten Lamandau periode 2008 – 2013.

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

20

S


Dokumen Rencana Kerja ini disusun sebagai Pedoman lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang lebih detail ke dalam Program dan Kegiatan Tahun 2011 Sekretariat Kabupaten Lamandau.

Prioritas Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Prioritas Program dan Kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten lamandau tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :  Penyediaan jasa surat menyurat  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor  Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan Kendaraan Dinas / Operasional  Penyediaan jasa administrasi keuangan  Penyediaan jasa kebersihan kantor  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Penyediaan komponen listrik, dan penerangan bangunan kantor  Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  Penyediaan bahan logistik kantor  Penyediaan makanan dan minuman  Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  Rapat koordinasi dalam daerah  Penyediaan operasional unit layanan pengadaan barang dan jasa 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut : 3.

Program dan Kegiatan, Target Kinerja Capaian Program, target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan Anggaran

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

21

S


Program dan Kegiatan, Target Kinerja Capaian Program, target Kinerja Keluaran Kegiatan, Target Kinerja Hasil dan Anggaran dapat dilihat dalam table berikut :

Renja 2011…………………………………………………………………………………………………………………….

22

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. B. Maksud dan Tujuan

Recommend Documents