1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sebagaimana lazimnya suatu pelaksanaan kegiatan, keberadaan laporan menjadi sangat penting. Tingkat kepentingannya tidak saja dalam jangka pendek sebagai pewujudan kebutuhan pelaporan penyelenggaraan secara keseluruhan, tetapi juga untuk ikut membangun suatu tradisi administrasi kelembagaan yang baik, terdokumentasi dan sekaligus bernilai akuntabilitas dan transparan. Dalam kerangka itulah, laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 ini disusun. Selaras dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf o, jo. Pasal 10 ayat (4) huruf e, Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum, maka KPU Kota Blitar harus menyusun laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 kepada KPU RI. Dari aspek Substansi laporan, maka laporan ini akan berkontribusi terhadap upaya membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik, khususnya dari aspek sirkulasi kepemimpinan. Sebagai proses politik, maka keberadaan suatu Pemilihan Umum harus didukung oleh jajaran penyelenggara dan pelaksana yang kapabel, kredibel dan akuntabel. Sejak awal, Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar bertekad untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dengan hasil terbaik, baik dari segi teknis maupun administrasi. Oleh karena itu ketaatan penyelenggaraan sampai ke tingkat adhoc senantiasa berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
1.2 Maksud dan Tujuan Disamping memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam 10 ayat (1) huruf o, jo. Pasal 10 ayat (4) huruf e, Undang – undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengharuskan untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 ini diharapkan masyarakat kota Blitar dapat memperoleh informasi tentang gambaran pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan hasil-hasilnya dari KPU Kota Blitar. Dengan kata lain, Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi faktual tentang berbagai aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 kepada KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Timur, adapun tujuannya adalah: a. Menyampaikan informasi tentang kondisi termasuk permasalahan permasalahan faktual penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. b. Menyusun usul /saran tindakan /rekomendasi penyelenggaraan Pemilihan Umum serupa di masa yang akan datang.
2
1.3 Landasan Hukum a. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik; c. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; d. Undang – Undang nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014; f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun Tahun 2014; h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; j. Peraturan Komoisi Pemilihan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; l. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014; m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelengaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; o. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3
p. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
1.4 Ruang Lingkup Laporan Ruang lingkup laporan ini terbatas pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 yang meliputi kegiatan – kegiatan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014.
1.5 Sistematika Pelaporan Bab I Pendahuluan Bab ini menggambarkan latar belakang dibuatnya laporan, maksud dan tujuan, landasan hukum, ruang lingkup serta sistematika laporan. Bab II Persiapan Dalam bab ini mengemukakan proses persiapan tahapan pemilu, mulai dari pembentukan adhoc, seleksi anggota KPU Kota Blitar dan pembentukan tim kelompok kerja. Bab III Pelaksanaan Bab ini mengemukakan proses pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014. Bab IV Sengketa Pemilu Bab ini memuat proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Bab VI Penetapan Hasil Bab ini menjelaskan tentang proses penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Bab VI Permasalahan dan Penyelesaiannya Bab ini menjabarkan permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, beserta penyelesaiannya. Bab VII Penutup Bab ini memuat kesimpulan dari pelaksanaan tahapan pemilu dan saran/rekomendasi untuk menyempurnakan tahapan pemilu berikutnya. Lampiran Lamporan – lampiran yang dimaksud memuat data – data pendukung, yakni berisi peraturan KPU, hasil rekapitulasi dan keputusan penetapan sidang Pleno.
4
BAB II PERSIAPAN
2.1 Pembentukan Badan Penyelenggara ADHOC Dalam tahap pembentukan Badan Penyelenggara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kota Blitar tidak melaksanakan pembentukan anggota PPK dan PPS dikarenakan masa kerja anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif berlanjut hingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan/Penetapan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
2.2 Pembentukan Kelompok Kerja Berikut ini adalah nama-nama personil Kelompok kerja yang dibentuk dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014: 1. Kelompok Kerja Updating Data Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pengarah
:
Drs. H. Abd. Basyid
Pengarah
:
Widianto Nugroho, SH
Penanggungjawab
:
Sigit Pramusanto, SE, MM
Ketua
:
Suharto, S.Sos
Sekretaris
:
Sri Haryati, S.Sos
Anggota
:
Ardian Prabowo, ST
Anggota
:
Gelar Agung Purnomo, A.Md
Anggota
:
Adhitya Lukita
Anggota
:
Anggraini Nurlitasari
Anggota
:
Rosse Meeta Wedayanti
Anggota
:
Tefanni Sonatha
Anggota
:
Micky Aji Sampurna
Anggota
:
Emik Slamet
2. Kelompok Kerja Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pengarah
:
Setyo Budiono, SE
Pengarah
:
Ummu Chairu Wardani, SE
Pengarah
:
Choirul Umam, S.Pd
Pengarah
:
Herwidi Bastugito, SH
Pengarah
:
Mashudi, SHI
5
Penanggungjawab
:
Sigit Pramusanto, SE, MM
Ketua
:
Suharto, S.Sos
Sekretaris
:
Ardian Prabowo, ST
Anggota
:
Gelar Agung Purnomo, A.Md
Anggota
:
Shanti Andriani, A.Md
Anggota
:
Lisa Nurhayati
Anggota
:
Tefanni Sonatha
Anggota
:
Adhitya Lukita
Anggota
:
Muhammad Endrik Wirawan
Anggota
:
Micky Aji Sampurna
3. Kelompok Kerja Aplikasi Situng Suara Pemilu Presiden Tahun 2014 Pengarah
:
Setyo Budiono, SE
Pengarah
:
Choirul Umam, S.Pd
Penanggungjawab
:
Sigit Pramusanto, SE, MM
Ketua
:
Suharto, S.Sos
Sekretaris
:
Sri Hariyati, S.Sos
Anggota
:
Ardian Prabowo, ST
Anggota
:
Gelar Agung Purnomo, A.Md
Anggota
:
Adhitya Lukita
Anggota
:
Anggraini Nurlitasari
Anggota
:
Rosse Meeta Wedayanti
Anggota
:
Tefanni Sonatha
Anggota
:
Micky Aji Sampurna
Anggota
:
Emik Slamet
4. Kelompok Kerja Assistensi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pengarah
:
Mashudi, SHI
Penanggungjawab
:
Sigit Pramusanto, SE, MM
Ketua
:
Sentot Sunaryadi
Sekretaris
:
Sri Hariyati, S.Sos
Anggota
:
Ardian Prabowo, ST
Anggota
:
Erik Lestari
Anggota
:
Sugiasih
Anggota
:
Gelar Agung Purnomo, A.Md
Anggota
:
Shanti Andriani, A.Md
Anggota
:
Lisa Nurhayati
6
Anggota
:
Nilal Haming
Anggota
:
Muhammad Endrik Wirawan
Anggota
:
Rosse Meeta Wedayanti
Anggota
:
Sudarmaji
Anggota
:
Guntoro
Anggota
:
Temon Sriwahyanto
5. Kelompok Kerja Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres Pengarah
:
Drs. H. Abd. Basyid
Pengarah
:
Setyo Budiono, SE
Pengarah
:
Drs. Andrias Edison
Pengarah
:
Widianto Nugroho, SH
Pengarah
:
Mashudi, SHI
Penanggungjawab
:
Sigit Pramusanto, SE, MM
Ketua
:
Suharto, S.Sos
Sekretaris
:
Sri Hariyati, S.Sos
Anggota
:
Ardian Prabowo, ST
Anggota
:
Erik Lestari
Anggota
:
Gelar Agung Purnomo, A.Md
Anggota
:
Sugiasih
Anggota
:
Anggraini Nurlitasari
Anggota
:
Lisa Nurhayati
Anggota
:
Emik Slamet
Anggota
:
Rosse Meeta Wedayanti
Anggota
:
Tefanni Sonatha
Anggota
:
Micky Aji Sampurna
6. Kelompok Kerja Kerjasama Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pilpres (Putaran I) Pengarah
:
Ummu Chairu Wardani, SE
Penanggungjawab
:
Sigit Pramusanto, SE, MM
Ketua
:
Suharto, S.Sos
Sekretaris
:
Sri Hariyati, S.Sos
Anggota
:
Gelar Agung Purnomo, A.Md
Anggota
:
Sugiasih
Anggota
:
Emik Slamet
Anggota
:
Sudarmaji
Anggota
:
Temon Sriwahyanto
Anggota
:
Guntoro
7
7. Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Pengarah
:
Setyo Budiono, SE
Pengarah
:
Mashudi, SHI
Pengarah
:
Herwidi Bastugito, SH
Pengarah
:
Choirul Umam, S.Pd
Pengarah
:
Ummu Chairu Wardani, SE
Penanggungjawab
:
Sigit Pramusanto, SE, MM
Ketua
:
Suharto, S.Sos
Sekretaris
:
Sri Hariyati, S.Sos
Anggota
:
Ardian Prabowo, ST
Anggota
:
Erik Lestari
Anggota
:
Gelar Agung Purnomo, A.Md
Anggota
:
Shanti Andriani, A.Md
Anggota
:
Adhitya Lukita
Anggota
:
Lisa Nurhayati
Anggota
:
Sudarmaji
Anggota
:
M. Endrik Wirawan
Anggota
:
Tefanni Sonatha
Anggota
:
Micky Aji Sampurna
8. Kelompok Kerja Fasilitasi dan Persiapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Putaran I) Pengarah
:
Setyo Budiono, SE
Pengarah
:
Ummu Chairu Wardani, SE
Pengarah
:
Choirul Umam, S.Pd
Pengarah
:
Herwidi Bastugito, SH
Pengarah
:
Mashudi, SHI
Penanggungjawab
:
Sigit Pramusanto, SE, MM
Ketua
:
Sentot Sunaryadi
Sekretaris
:
Sri Hariyati, S.Sos
Anggota
:
Gelar Agung Purnomo, A.Md
Anggota
:
Rosse Meeta Wedayanti
Anggota
:
Nilal Haming
Anggota
:
M. Endrik Wirawan
Anggota
:
Micky Aji Sampurna
8
9. Kelompok Kerja Klarifikasi Dokumen Data Hasil Pilpres Tahun 2014 Pengarah
:
Setyo Budiono, SE
Pengarah
:
Choirul Umam, S.Pd
Penanggungjawab
:
Sigit Pramusanto, SE, MM
Ketua
:
Suharto, S.Sos
Sekretaris
:
Sri Hariyati, S.Sos
Anggota
:
Ardian Prabowo, ST
Anggota
:
Erik Lestari
Anggota
:
Gelar Agung Purnomo, A.Md
Anggota
:
Sugiasih
Anggota
:
Anggraini Nurlitasari
Anggota
:
Nilal Haming
Anggota
:
Guntoro
Anggota
:
Micky Aji Sampurna
Anggota
:
Tefanni Sonatha
Anggota
:
Temon Sriwahyanto
9
BAB III PELAKSANAAN
3.1 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyempurnaan Daftar pemilih Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, KPU Kota Blitar melaksanakan hal – hal sebagai berikut : 3.1.1
Penetapan DPS Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan wakil Presiden, selanjutnya disebut
DPS PPWP, adalah Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 menggunakan SIDALIH (Sistem Informasi Pendataan Pemilih) Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden NO
KECAMATAN
DESA/ JUMLAH KEL
TPS
PEMILIH TERDAFTAR L
P
L+P
1
SUKOREJO
7
104
18.058
18.502
36.560
2
KEPANJENKIDUL
7
96
15.380
15.965
31.345
3
SANANWETAN
7
111
19.105
20.543
39.648
21
311
52.543
55.010
107.553
TOTAL
3.1.2
KET
Rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemuthakiran Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemuthakiran, selanjutnya disebut DPSHP adalah
Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil verifikasi atas masukan atau tanggapan dari masyarakat menggunakan SIDALIH (Sistem Informasi Pendataan Pemilih). Pada prsoses ini, Operator PPK melakukan pemutakhiran data (menyaring dan menambahkan Pemilih yang belum terdaftar) atas dasar hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS setempat. Rapat Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran dilaksanakan pada : Hari/tanggal
: Sabtu 17 mei 2014
Waktu
: Pkl. 10.00 WIB s.d selesai
Tempat
: Aula Kantor KPU Kota Blitar
Agenda Rapat ini adalah menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran untuk Pemilihan Umum Presidan dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang terlebih dahulu telah ditetapkan ditingkat PPK dan PPS. Hasil Rapat tersebut tercantum dalam Berita Acara Pleno KPU Kota Blitar Nomor : 17/BA/V/2014 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pemiliu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kota Blitar dengan Lampiran sebagai Berikut :
10
Selain melakukan Rekapitulasi DPSHP, KPU Kota Blitar menyerahkan Juga CD berisi byname DPSHP kepada KPU Provinsi Jawa Timur sebanyak 1 Rangkap.
3.1.3
Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Selanjutnya disebut DPT adalah Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran
(DPSHP) hasil verifikasi atas masukan atau tanggapan dari masyarakat menggunakan SIDALIH (Sistem Informasi Pendataan Pemilih ). Pada Proses ini, Operator PPK melakukan pemutakhiran data (menyaring dan manambahkan pemilih yang belum terdaftar) atas dasar hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS setempat. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap ini dilaksanakan pada: Hari /tanggal
: Senin, 09 juni 2014
Peserta
:
a. Seluruh Anggota PPK b. Saksi dari pasangan Calon no.1 dan Pasangan Calon no. 2 c. Panitia Pengawas Pemilu Kota Blitar. Agenda Rapat ini adalah menyusun dan menetapkan rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 yang terlebih dahulu telsh ditetapkan ditingkat PPk dan PPS. Hasil Rapat tersebut tercantum dalam Berita Acara Pleno KPU Kota Blitar Nomor : 20/BA/VI/2014 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pemilu Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 Kota Blitar. Selain melakukan Rekapitulasi DPT, KPU Kota Blitar menyerahkan juga CD berisi by name DPT kepada KPU Provinsi Jawa Timur, Tim Kampanye Masing – masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden dan Panitia Pengawas pemilu masing – masing sebanyak 1 rangkap, dan melakukan print-out serta penggandaan dokumen tersebut sebanyak 6 rangkap sebagai arsip PPS, Saksi, PPL dan Kelengkapan TPS.
3.1.4
Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Daftar Pemilih Khusus, selanjutnya disebut DPK adalah Daftar Pemilih yang tidak
masuk dalam daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada proses ini, Operator PPK melakukan entry
11
data nama – nama yang belum terdaftar dalam DPT pada Sidalih atas dasar hasil Pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS setempat. Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus ini dilaksanakan pada : Hari/tanggal
: 30 juni 2014
Waktu
: Pkl. 15.00 WIB
Tempat
: Aula Kantor KPU Kota Blitar
Peserta
:
a. Seluruh Anggota PPK b. Saksi dari pasangan Calon no.1 dan Pasangan Calon no. 2 c. Panitia Pengawas Pemilu Kota Blitar Agenda Rapat ini adalah melakukan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Khusus untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang terlebih dahulu telah ditetapkan di tingkat PPK dan PPS. Hasil Rapat tersebut tercantum dalam Berita Acara Pleno KPU Kota Blitar Nomor : 31/BA/VI/2014 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kota Blitar dengan lampiran sebagai berikut :
Dari 21 kelurahan di Kota Blitar, yang memiliki DPK hanya 9 kelurahan dengan jumlah DPK seluruhnya adalah 92 orang, 37 orang diantaranya adalah laki – laki dan 55 orang sisanya adalah perempuan. DPK yang terbanyak terdapat di kecamatan Sananwetan sebanyak 74 orang.
3.2 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang berada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kedudukan, peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum sangat strategis dalam menyampaikan sosialisasi politik pada pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan Kepala Daerah.
12
Pentingnya peranan sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat pemilih. Sosialisasi yang dilakukan mempunyai orientasi dalam rangka mempengaruhi perilaku pemilih, sehingga mereka mau berpartisipasi dengan cara memberikan suara secara langsung dalam Pemilihan Umum. Melalui pelaksanaan sosialisasi dapat diketahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU diharapkan mampu menembus ragam kepentingan dan ragam keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya partisipasi politik masyarakat dengan cara memberikan suara pada pelaksanaan pemilihan Umum maupun pemilihan Kepala Daerah secara jujur, adil dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi lokal, program kegiatan sosialisasi, terutama yang berbentuk tatap muka dan dialog interaktif, tidak sekedar penyampaian informasi, namum dipadukan atau lebih berfungsi sebagai sarana pendidikan pemilih, sehingga kegiatan ini dapat menjawab pertanyaan apa hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak saja untuk melaksanakan kewajibannya namun yang lebih penting dalam menggunakan haknya sebagai peran serta untuk menentukan masa depan bangsa dan pemimpin yang berkualitas. Sejalan dengan pernyataan tersebut diatas, KPU Kota Blitar mengeluarkan kebijakan untuk mensosialisasikan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan target sasaran berbagai komponen masyarakat yang dapat menjadi agen sosialisasi politik, seperti dinas instansi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Media cetak dan media elektronik, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam merancang serangkaian kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak dapat mewujudkan seluruhnya dengan baik karena kurangnya dukungan dana dan sangat terbatasnya waktu. Oleh karena itu dilakukan penyederhanaan, meskipun tetap diupayakan untuk melakukan dan memberikan sesuatu yang bermakna kepada masyarakat. Pengorganisasian/sasaran pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 selain dilaksanakan oleh KPU Kota Blitar itu sendiri tetapi juga dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak kelompok sipil yang dianggap mewakili berbagai elemen masyarakat, karena program sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak mungkin dapat menjangkau seluruh warga masyarakat karena keterbatasan KPU Kota Blitar. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kota Blitar diantaranya hari dan tanggal pemilihan, tahapan-tahapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemutahiran data pemilih, Kampanye, dan Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden, Tata cara pemungutan dan penghitungan suara dan Iain-Iain.
13
3.2.1
Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula dan Kelompok Strategis Sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kota Blitar melalui sosialisasi tatap muka bagi
pemilih pemula dan pemilih muda, serta bagi pemilih kelompok strategis dilaksanakan dengan: 1. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kota Blitar 2. Lembaga Pemasyarakatan Kota Blitar. Sosialisasi yang dikerjasamakan oleh KPU Kota Blitar dengan pihak-pihak kelompok sipil (civil society) yang dianggap mewakili elemen masyarakat yang menjadi agen sosialisasi politik: 1. Dengan Pemerintah Kota Blitar, sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilaksanakan kepada seluruh pegawai di dinas/instansi di lingkungan pemerintah Kota Blitar dan Sosialisasi kepada para anggota Linmas Kelurahan yang bertugas dalam Pengamanan langsung Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. 2. Dengan Lembaga pendidikan/Perguruan Tinggi Organisasi Kemasyarakatan dan LSM, sosialisasi dilakukan kerjasama dengan: a.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
b.
Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
c.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
3. Dengan kelompok – kelompok organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, LDII, Persatuan Gereja Kristen Kota Blitar, Persatuan Gereja Katolik serta pengurus pura dan wihara yang yang di kota Blitar.
3.2.2
Penggunaan Melalui Media Cetak Sosialisasi melalui media cetak dilakukan kerjasama dengan Komunitas Pers Kota
Blitar/Wartawan dalam bentuk Press release, dan pengusaha percetakan dalam bentuk Spanduk, billboard, poster, leaflet dan banner. Namun demikian pada dasarnya setiap diadakan acara yang bersifat umum, dan perlu diketahui oleh berbagai elemen masyarakat, KPU Kota Blitar selalu mengundang media massa dari mulai tahap persiapan pembentukan badan penyelenggara adhoc (PPK dan PPS), tahap Pendaftaran Pemilih, Kampanye, sampai pada tahap Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Selain itu dengan pembuatan baliho, spanduk dan x-banner yang berisi Tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Visi Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Ajakan Mencoblos pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
14
3.2.3
Penggunaan Melalui Media Elektronik Untuk melaksanakan kehumasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Blitar dilakukan melalui sarana Radio, yaitu iklan layanan masyarakat/penyiaran sisipan informasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilaksanakan pada saat-saat tertentu dan pada acara-acara yang digemari oleh masyarakat Kota Blitar. Kerjasama KPU Kota Blitar dengan Studio Radio berupa iklan layanan masyarakat sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 : 1. PT. Radio Mayangkara 2. Radio Persada 3. Radio Patria 4. Radio Istana 5. Rajawali Televisi Kegiatan ini dilakukan dengan penayangan iklan layanan masyarakat melalui media elektronik (stasiun radio) lokal Blitar, meliputi : Radio Mayangkara, Radio Patria, Radio Persada dan Radio Istana berisi tentang spot sandiwara iklan tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, serta dengan melalui stasiun Televisi yaitu Rajawali Televisi yang berisi tentang tata cara mencoblos yang benar. Materi Sosialisasi Melalui Media Radio 1. Versi BAGONG n PETRUK Bagong : Truk…truk kang petruk… Petruk : Opo gong… Bagong : Ojo lali lho kang, tanggal 9 juli 2014.... rame-rame neng TPS nyoblos calon presiden republik Indonesia… Petruk : Yo mes no thi,,,thi… sebagai pemuda kita harus sadar Gong, berani dan sadar diri untuk berpartisipasi aktif dan optimal dalam pemilu… Bagong : Behhh,,, dirimu kok cerdas men to kang petruk….petruk Gon Berpartisipasi dalam pemilu ki jan keren yo kang,,,, menunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang peduli akan nasib bangsa… Bagong : Yo wis gong… kalau begitu ayo kita buktikan bahwa kita ini bukan obyek ning subyek yang sadar dan paham sopo sing dipilih…. INGAT,,, suara kita sangat menentukan masa depan bangsa….
2. Versi BERSATU Giman : Eee,,, kang parto…. Parto : Ooeeiii… kang Giman…. Giman : Kene lho cangkrukan kene,, ape nang ndi to kok kesusu men ki…. Parto : eee… kang Parto… sampean wis due pilihan po urg nggo pilpres 9 juli suk…
15
Giman : Yo wis to kang Giman,, kene tak bisiki calonku… Parto : Ra krungu… aahhh… kok ra podo karo calonku to kang… Giman : Yo jelas apik calonku to… wis manuto aku,,, menang…menang… Parto
: Ngene kang giman,, pilihan oleh bedo ning kabeh lak podo2 nggo bangsa indonesiane to kang… sing penting kudu tetep rukun… lan suksesne pilpres 9 juli… ojo nganti kesruh…
Giman : Iyo…yo…. Bener kang giman… bersatu kita teguh,,, bercerai kita runtuh…. Parto : Betulllll……
3. Versi CERDAS dan CERMAT Ibu
: Pakne,,,,
Bapak : Nyapo…. Ibu
: Tanggal 9 juli 2014 aku ojo ditinggal yo pak yoo…. Ajak en aq nang TPS,,,,
Bapak : Weehhh,,, sampean kok semangat men to bune…. Wis due pilihan yee…??? Ibu
: Jane yo urung pakk…. Aku jik bingung sopo sing kudu tak pilih pakk…
Bapak : Sampean kudu iso milih dengan cerdas dan cermat lho bune…. Ibu
: Carane piye pakne…????
Bapak : Satu,,, ketahui visi misine… dua ,,, kenali riwayat hidup calon… ketiga,,, pastikan pilihan dan memberikan pilihan suara dengan benar bune… Ibu
: Wuuaahhhh… wis ngerti aq pakne…. Aku tak milih calon presiden sing berkualitas amanah dan berintegritas
Bapak : Benerrr bune,,, suarakan suaramu ojo nganti golput… satu suara untuk perubahan….
4. Versi MONEY POLITIK Mbah Moni
: Eeee… pak RT….
RT
: Mbah Moni…
Mbah Moni
: Pak RT tanggal 9 juli sido ye pilpres e…???
RT
: Nggih sios to mbah,,,, pastikan njenengan sudah terdaftar sebagai pemilih,,, dan nyoblos pada 9 juli nanti lho mbah… jangan sampai golput lho mbah….
Mbah Moni
: Eeee… ndakk…ndakk…. Pak RT,, lek missal e aq di wei duit kon milih salah siji ngono piye pak RT…??? di trimo po ra T….
RT
: Iku jenenge money politik mbah,,, jangan memilih calon yang melakukan money politik mbah….
Mbah Moni
: Lha lek aku di pekso ngono piye T….????
RT
: Wah…, sekarang tidak ada yang bisa memaksa kita untuk mengikuti pilihan tertentu,, kita sudah saatnya bebas menentukan pilihan mbah,,, siapapun anda punya hak yang sama dalam menentukan pilihan…. Jadi stop money politik….
Mbah Moni
: Oooo,,, ngono… yow wis…yow wis…paham aku
16
3.2.4
Fasilitasi Media dan Media Center Meliputi sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh awak media massa
(cetak dan elektronik) dalam kegiatan media center (konferensi pers) yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar
3.2.5
Materi Himbauan Di Tempat-Tempat Ibadah
1. “Jangan lupa, rabu 9 Juli 2014 adalah saatnya kita menyalurkan aspirasi untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden. Gunakan hak pilih anda, untuk kemajuan Indonesia.” 2. “Gunakan hak pilih anda, pada hari Rabu, 9 Juli 2014 di TPS-TPS terdekat. Pilih calon Presiden dan Wakil Presiden, sesuai hati nurani anda.Ingat, satu suara anda, ikut menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan.” 3. “Ingat, Rabu 9 Juli 2014 adalah saatnya untuk memilih calon presiden dan Wakil Presiden kita. Jangan Golput, karena satu suara anda, ikut menentukan nasib bangsa, 5 tahun ke depan.” 4. “Rabu 9 Juli 2014, adalah kesempatan bagi kita, untuk ikut menentukan calon presiden dan wakil Presiden, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gunakan hak pilih anda. Siapapun pilihan anda, yakinlah, itu yang terbaik untuk Indonesia tercinta.”
Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden
17
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS
18
19
Dokumentasi pemasangan baliho dan Spanduk sosialisasi Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014
20
21
22
23
24
25
26
Dokumentasi sosialisasi Di lapas anak kota blitar
27
Dokumentasi sosialisasi Di lapas dewasa kota blitar
3.3 Kampanye 3.3.1 Pelaksanaan Kampanye Berdasarkan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2014 Tentang
kampanye pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 27 tahun 2014, mengatur bahwa dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon dapat berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul membentuk Tim Kampanye tingkat nasional, selanjutnya Tim kampanye tingkat nasional bisa membentuk tim kampanye tingkat provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/kota. Adapun metode kampanye yang dapat dilaksanakan antara lain : pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media massa cetak dan elektronik, penyebaran melalui radio dan/atau televisi. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan/atau tempat lain ditentukan oleh KPU, debat pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan oleh KPU dan Berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Masa Tenang dan Jadwal laporan dana Kampanye:
28
1
Masa Tenang
2
Laporan Dana Kampanye a.
Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana
06 Juli 2014
08 Juli 2014
18 Juli 2014
18 Juli 2014
24 Juli 2014
24 Juli 2014
13 September
13 September
2014
2014
16 September
16 September
2014
2014
Kampanye b. Penyampaian laporan penerimaan dan Penggunaan dana kampanye ke Akuntan Publik (KAP) c.
Pemberitahuan hasil audit dana kampanye
d. Pengumuman hasil audit dana kampanye
3.3.2 Laporan Dana Kampanye Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, yang diubah dengan Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon, yang mencakup sumber perolehan saldo' awal atau saldo pembukaan serta rincian perhitungan penerimaan dan penggunaan, kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Pasangan Calon dan Tim Kampanye Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye. a. Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I Sesuai dengan Berita Acara Nomor 31.1/BA/VI/2014 tentang hasil penyampaian Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I Tim Kampanye Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kota Blitar Tahun 2014, pada tanggal 13 Juni 2014 KPU Kota Blitar telah menerima laporan penerimaan dana kampanye periode I dari Tim Kampanye Prabowo SubiantoHatta Rajasa dan laporan penerimaan dana kampanye periode I dari Tim Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla, dengan rincian sebagai berikut: Rekapitulasi Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode I No.
Bentuk penerimaan dana kampanye Jumlah Keterangan Asal penerimaan dana kampanye
Uang Rp
1 PASANGAN CALON 1 H. Prabowo Subianto Ir. Hatta Rajasa
Barang
Jasa
Rp Unit Rp Unit
29 2 Parpol / Gabungan Parpol
40.000.000
Tim Kampanye Daerah Kota Blitar
3 Sumbangan Para Legislatif
80.170.800
4 Sumbangan Kelompok Nama Kelompok : Alamat :
5 Sumbangan Badan Usaha Nama Badan Usaha: Alamat : TOTAL
1 PASANGAN CALON 2 Ir. H. Joko Widodo Drs. HM. Jusuf Kalla
2 Parpol / Gabungan Parpol
38.500.000
PDI Perjuangan
3 Sumbangan Perseorangan
50.000.000
Nama : Alamat :
4 Sumbangan Kelompok Nama Kelompok : Alamat :
5 Sumbangan Badan Usaha Nama Badan Usaha: Alamat : TOTAL
88.500.000
Di Bayar Tunai
30
b. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Atas dasar Berita Acara Nomor 31.2/BA/VI/2014 tentang hasil penyampaian Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Tim Kampanye Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada tanggal 25 Juni 2014 KPU Kota Blitar telah menerima laporan rekening khusus dana kampanye dari Tim Kampanye Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. c. Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II Berdasarkan Berita Acara Nomor 36/BA/VII/2014 tentang hasil penyampaian Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II Tim Kampanye Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kota Blitar Tahun 2014, pada tanggal 7 Juli 2014 KPU Kota Blitar telah menerima laporan penerimaan dana kampanye periode II dari Tim Kampanye Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dengan rincian sebagai berikut: Rekapitulasi Laporan Penerimaan Dana Kampanye Periode II Bentuk penerimaan dana No.
Asal penerimaan dana kampanye
kampanye Uang Rp
1
PASANGAN CALON 1 H. Prabowo Subianto Ir. Hatta Rajasa
2
Parpol / Gabungan Parpol
40.000.000
Tim Kampanye Daerah Kota Blitar
3
Sumbangan Para Legislatif
4
Sumbangan Kelompok
80.170.800
Nama Kelompok : Alamat :
5
Sumbangan Badan Usaha Nama Badan Usaha: Alamat : TOTAL
120.170.800
Barang
Jasa
Rp Unit Rp Unit
Jumlah
Keterangan
31
1
PASANGAN CALON 2 Ir. H. Joko Widodo Drs. HM. Jusuf Kalla
2
Parpol / Gabungan Parpol
38.500.000
PDI Perjuangan
3
Sumbangan Perseorangan
50.000.000
Di Bayar Tunai
Nama : Alamat :
4
Sumbangan Kelompok Nama Kelompok : Alamat :
5
Sumbangan Badan Usaha Nama Badan Usaha: Alamat : 88.500.000
TOTAL
d. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Atas dasar Berita Acara Nomor 38/BA/VII/2014 tentang hasil penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Tim Kampanye Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, pada tanggal 18 Juli 2014 KPU Kota Blitar menerima laporan penerimaan dan
penggunaan dana
kampanye dari Tim
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dengan rincian sebagai berikut: Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pasangan Calon 1 : H. Prabowo Subianto dan Ir. HM. Hatta Rajasa No
Uraian
A. Saldo kas di rekening
B. Penerimaan 1. H. Prabowo subianto Ir. HM. Hatta rajasa
In
OUT
(rp)
(rp)
Saldo
Kampanye
32
2. Parpol/gabungan parpol
40.000.000
Tim kampanye daerah kota blitar
3. Sumbangan perseorangan
80.170.800
Para legislatif
4. Sumbangan kelompok Nama kelompok: Alamat:
5. Sumbangan badan usaha Nama badan usaha : Alamat:
C Penggunaan 1. Pengeluaran A. Jalan sehat
23.300.000
B. Kedatangan bpk. Joko santoso
5.016.000
C. Agenda pemancingan
500.000
D. Agenda pelatihan saksi
4.000.000
D. Penyebaran bahan kampanye
4.500.000
E. Pemasangan alat peraga
12.000.000
F. Rapat umum
6.800.000
Q. Pemesanan kaos, spanduk, pin
18.500.000
H. Kegiatan lain2
40.204.800
D. Saldo
5.450.000
Sedangkan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye dari Tim Kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebagai berikut : Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon 2 : Ir. H. Joko Widodo dan Drs. HM. Jusuf Kalla No.
Uraian
A. Saldo kas di rekening
In
OUT
(rp)
(rp)
Saldo
33
B. Penerimaan 1. Ir. H. Joko widodo Drs. HM. Jusuf kalla
2. Parpol/gabungan parpol
38.500.000
PDI-P
3. Sumbangan perseorangan
50.000.000
Nama : Alamat:
4. Sumbangan kelompok Nama kelompok: Alamat:
5. Sumbangan badan usaha Nama badan usaha : Alamat:
C
Penggunaan
1. Pengeluaran operasi A. Pertemuan terbatas
41.500.000
B. Pertemuan tatap muka
4.660.000
C. Media masa cetak
-
D. Penyebaran bahan kampanye
27.740.000
E. Pemasangan alat peraga
3.100.000
F. Rapat umum
11.500.000
Q. Kegiatan lain
-
D. Saldo
3.4 Pengadaan
dan
88.750.000
Distribusi
Logistik
pada
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2014 Untuk menyusun Perencanaan Kebutuhan Logistik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Sekretariat KPU Kota Blitar membentuk Tim Pejabat Pengadaan Barang
34
dan Jasa, serta menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Blitar No 08 /Kpts/Ses-Kota014.32960/2014 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Keputusan Nomor : 04/ Kpts/Ses-Kota-014.32960/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.4.1
Pengadaan Logistik Pengadaan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014, di KPU Kota Blitar diterima dari Penyedia di Kota Blitar pada Tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2014. Selanjutnya, penerimaan logistik dari Provinsi Jawa Timur dimulai tanggal 15 sampai dengan 29 Juni 2014. Sedangkan Logistik dari KPU Pusat mulai diterima dari sejak tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2014. Semua logistik yang diterima oleh KPU Kota Blitar disimpan di kantor KPU Kota Blitar, semua logistik yang diterima, diperiksa jumlah dan jenisnya sesuai dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 402/Kpts/KPU/Tahun 2013. Adapun Pengadaan Logistik untuk keperluan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan surat Edaran KPU RI No. : 741/SJ/V/2014 meliputi : alat Pemberi Tanda Pilihan, Bantalan, Paku, Tali Pengikat alat pemberi tanda pilihan, Tanda Pengenal Petugas Keamanan, Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Saksi, Karet Pengikat surat suara, Lem / Perekat, Kantong plastik besar, Kantong plastik kecil, Ballpoint, Gembok, Pedoman KPPS, dan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Adapun jenis Logistik Pemilihan Umum yang diadakan oleh Sekretariat KPU Kota Blitar melalui Panitia pengadaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Blitar meliputi : No
Jenis Barang/Jasa
1
Tali pengikat alat coblos
2
Karet gelang
3
Lem/perekat kertas
4
Kantong plastik besar
5
Kantong plastik kecil
6
Penyedia Barang/Jasa
Jumlah 311
Roll
31.100
Buah
335
Botol
1.890
Buah
311
Buah
Ballpoint
670
Buah
7
Spidol kecil
957
Buah
8
Spidol besar
622
Buah
9
Stiker kotak suara
647 Lembar
10
Stiker identitas
11
Bantalan/alas coblos
12
Alat pemberi tanda pilihan
“A dan B”
CV. Permata Media
JOE-NET ADVERTAINMENT
622 Lembar 1.244
Buah
1.244
Buah
35
13
2.177
Buah
622
Buah
15
TPS Tanda pengenal saksi
671
Buah
16
Pedoman KPPS
680
Set
17
Gembok dan Anak Kunci
14
Tanda pengenal KPPS Tanda pengenal petugas keamanan
Toko BESI SUBUR
647 Buah
Selain Itu, dalam Proses pemenuhan Logistik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 KPU Kota Blitar juga menerima kebutuhan logistik dari KPU Provinsi Jawa Timur Berupa : No 1 2 3 4 5 6 No 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Jenis Barang/Jasa Formulir Model C2 PPWP Formulir Model C3 PPWP Formulir Model C4 PPWP Formulir Model C5 PPWP Formulir Model C6 PPWP Formulir Model C7 PPWP Jenis Barang/Jasa Formulir Model D PPWP Formulir Model D1 PPWP Formulir Model D1 PPWP Plano Formulir Model D2 Formulir Model D3 Formulir Model D4 Formulir Model D5 Formulir Model D6 Formulir Model DA PPWP Formulir Model DA1 PPWP Formulir Model DA2 PPWP Formulir Model DA3 PPWP Formulir Model DA4 PPWP Formulir Model DA5 PPWP Formulir Model DA6 PPWP Formulir Model DB PPWP Formulir Model DB1 PPWP Formulir Model DB2 PPWP Formulir Model DB3 PPWP Formulir Model DB4 PPWP Formulir Model DB5 PPWP Formulir Model DB6 PPWP Tinta
Jumlah 1244 Lembar 1866 Lembar 1244 Lembar 1866 Lembar 6220 Lembar 108004 Lembar Jumlah 168 Lembar 672 Lembar 63 Lembar 84 Lembar 311 Lembar 42 Lembar 105 Lembar 377 Lembar 24 Lembar 72 Lembar 12 Lembar 21 Lembar 6 Lembar 12 Lembar 31 Lembar 10 Lembar 40 Lembar 4 Lembar 6 Lembar 2 Lembar 5 Lembar 14 Lembar 622 Botol
36
Sedangkan Pemenuhan Kebutuhan Logistik Pemilhan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari Komisi Pemilihan Umum Pusat, meliputi: No 1 2 3 4 5 6 7 No 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3.4.2
Jenis Barang/Jasa Surat Suara PPWP Surat Suara Pemilu Ulang DPC PPWP Formulir Model C PPWP Formulir Model C1 PPWP Lampiran Formulir Model C1 PPWP Model C1 Plano PPWP Jenis Barang/Jasa Segel Templet Sampul V. S1 – PWP TPS KE PPS Sampul V. S1 – PWP TPS KE KPU Sampul V. S2 – PWP Sampul V. S3.1 – PWP Sampul V. S3.2 – PWP Sampul V. S3.4 - PWP Sampul Anak Kunci Kotak Suara Sampul IV.S1 – PWP Sampul III.S1 – PWP Sampul II.S1 – PWP Sampul II.S2 – PWP
Jumlah 109704 Lembar 1000 Lembar 311 Lembar 4354 Lembar 2177 Lembar 2177 Lembar 311 Lembar Jumlah 11939 Keping 311 Lembar 311 Buah 311 Buah 933 Buah 311 Buah 311 Buah 622 Buah 622 Buah 21 Buah 3 Buah 1 Buah 933 Buah
Pelaksanaan Sortir Surat Suara Sesuai Surat Edaran KPU Pusat dengan Nomor : 1280/KPU/VI/2014 Tentang kriteria
surat suara rusak dan mekanisme pemenuhannya, maka perlu diadakannya sortir surat suara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas surat suara yang diterima dalam kondisi baik dan tepat jumlahnya. Pada tanggal 24 sampai dengan 25 Juni 2014 dilakukan sortir surat suara di Kantor KPU Kota Blitar dengan merekrut 30 orang tenaga sortir. Dari hasil sortir surat suara diterima laporan surat suara sebagai berikut : No Jenis Logistik
Satuan
1
Lembar
3.4.3
Surat Suara
Total
Kondisi
Kondisi
Kebutuhan
Sisa
Diterima
Baik
Rusak
(DPT + 2%)
Baik
110.899
110.608
291
110.164
444
Pelaksanaan Pengesetan dan Pengepakan Logistik Kegiatan Setting dan Packing semua logistik yang diterima KPU Kota Blitar baik dari
penyedia barang di Kota Blitar maupun logistik yang diterima dari KPU Provinsi dan Pusat dilaksankan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juni 2014. setting surat suara dilakukan dengan mengikat 25 lembar surat suara dalam satu ikat. Kemudian petugas memasukan setiap ikat surat suara kedalam Sampul II.S2 – PWP yang telah
37
disediakan. Setting dilakukan dengan melihat kebutuhan surat suara yang berbasis Daftar Pemilih Tetap ditambah 2% per-TPS. Setelah selesai dilakukan setting, selanjutnya di-Packing untuk mempermudah pendistribusian.
3.4.4
Pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pelaksanaan Pendistribusian Logistik dilakukan tanggal 8 Juli 2014 di 3 PPK dan 21
PPS se-Kota Blitar, dan di tingkat KPPS pada tanggal 9 juli 2014.
Dokumentasi distribusi logistik Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di kota blitar
NO
1
GAMBAR
KETERANGAN
Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
2
Proses Penyortiran Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
38
Proses Pengepakan Surat Suara
3
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 oleh PPK dan PPS Sekota Blitar
4
Proses Pemasukan dan Pengecekan Logistik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Oleh PPK dan PPS Sekota Blitar
5
Proses Serah Terima Logistik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Dari KPU untuk PPK Se Kota Blitar
6
Proses Distribusi Logistik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
39
3.5 Pemungutan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014 KPU Kota Blitar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
3.5.1 Proses Digitalisasi Form Model CI Proses Digitalisasi CI adalah proses mendokumentasikan Model CI (Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara) dengan cara scan menggunakan aplikasi Pindai CI Pileg yang dibuat oleh KPU RI. KPU Kota Blitar melakukan proses digitalisasi tersebut dengan metode sebagai berikut: 1. Serah terima Berkas Model CI dari PPK 2. Checking kelengkapan berkas model CI 3. Scanning Model CI per TPS/Desa/Kecamatan 4. Pengiriman Hasil Scan ke server KPU RI Proses sebagaimana dimaksud di atas dilasanakan selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal 10 Juli 2014 s.d 13 Juli 2014 dengan jumlah personil sebanyak 4 orang, dengan tugas-tugas sebagai berikut: 1. Koordinator
: 1 orang
2. Penerima berkas & Petugas Scan
: 2 orang
3. Verifikator
: 1 orang
Proses scan selesai 100%, yang berarti Model CI sebanyak 311 TPS telah menjadi arsip digital. Sedangkan model CI yang asli, diarsipkan di ruang penyimpanan yang aman, bilamana sewaktu-waktu diperlukan untuk digunakan.
3.5.2 Pembuatan Sistem Informasi Penghitungan Suara Kota Blitar Sehubungan KPU RI tidak membuat Aplikasi khusus untuk membantu PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota dalam menghasilkan dokumen Model D untuk PPS, Model DA untuk PPK dan Model DB untuk Kabupaten/Kota secara terintegrasi. Melainkan KPU RI hanya membuat aplikasi yang terpisah seperti:
40
1. File Excel Isian Model DA
2. File Excel Isian Model DB
3. Aplikasi Pindai C1
41
4. Aplikasi entry data C1
Mengingat kompleksitas penghitungan di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota, untuk itu tim IT yang dibentuk dari Sekretariat KPU Kota Blitar merumuskan sebuah file excel sederhana yang dapat menghasilkan Model D untuk PPS, Model DA untuk PPK dan Model DB untuk Kota Blitar. Pengguna file tersebut adalah operator di tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Blitar, Metode database yang digunakan adalah murni Microsoft Excel yang dirancang sedemikian rupa agar mudah untuk digunakan dan disempurnakan oleh operator masing-masing tingkatan.
3.5.3 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penghitungan Suara Kota Blitar Dalam rangka sosialisasi dan penerapan KPU Kota Blitar melaksanakan Bimbingan teknis Sistem Informasi Penghitungan Suara Kota Blitar sebagai persiapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Blitar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan (PPK) khususnya operator sebagai penaggungjawab pengolahan data model CI yang membawahi PPS dan KPPS. Pemahaman yang mendalam dari operator PPK mutlak diperlukan, mengingat fungsinya yang sangat strategis dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Blitar. Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penghitungan Suara Kota Blitar dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : 07 Juli 2014 Waktu
: 15.00 WIB - selesai
Tempat
: Aula Kecamatan Kepanjenkidul Jl. Ciliwung Blitar
42
Kegiatan ini dihadiri oleh : 1. 5 orang Anggota Komisioner KPU Kota Blitar 2. 1 Orang Sekretaris KPU Kota Blitar 3. 3 Orang Kasubbag di Lingkungan KPU Kota Blitar 4. 15 Orang Staf Sekretariat KPU Kota Blitar 5. 78 orang anggota PPK dan PPS (sebagai peserta)
3.5.4 Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS Kegiatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS dilaksanakan mulai pada tanggal 10 Juli 2014 s.d 12 Juli 2014. 3.5.5 Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kegiatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK dilaksanakan mulai pada tanggal 13 Juli 2014 s.d 15 Juli 2014. 3.5.6 Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kota Blitar Kegiatan
Pelaksanaan
Rapat
Pleno
Terbuka
Rekapitulasi Penghitungan Suara
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di KPU Kota Blitar ini dilaksanakan pada hari : Hari/Tanggal
:
16 Juli 2014
Waktu
:
15.00 WIB s.d selesai
Tempat
:
Hotel Patria Garden, Dimoro Blitar
Acara ini dihadiri oleh FORPIMDA Kota Blitar, Sekretaris Daerah, Panwaslu Kota Blitar, Ketua, Anggota dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Blitar, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Badan/Dinas/Kantor/Bagian instansi Pemda terkait, Organisasi Masyarakat/Pemuda dan pers dengan jumlah undangan kurang lebih 50 (lima puluh) orang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014 diawali pada pukul 15.00 WIB dengan pengisian daftar hadir (absensi) selanjutnya peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua KPU Kota Blitar Sdr. Setyo Budiono, SE. Acara pembukaan dilanjutkan dan ditutup dengan doa. Selanjutnya acara Rapat Pleno Terbuka dibuka oleh Ketua KPU Kota Blitar dan diawali dengan mengecek kehadiran saksi calon Presiden dan Wakil Presiden serta surat mandatnya dan dilanjutkan dengan pembacaan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kota Blitar. Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diawali Rekapitulasi Kecamatan Sukorejo dan dilanjutkan dengan Kecamatan yang lain secara berurutan, untuk pembacaan rekapitulasi tingkat Kecamatan sampai dengan selesai pukul 17.00 WIB.
43
Setelah berita acara ditandatangani oleh Komisioner KPU Kota Blitar secara bergantian, Panwaslu Kota Blitar dan Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB). Secara keseluruhan acara berlangsung dengan aman, tertib, lancar dilanjutkan dengan buka bersama dan diakhiri pada pukul 18.00 WIB tanggal 17 Juli 2014.
3.5.7
Ikhtisar Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden NO
URAIAN
I.
JUMLAH
DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH A.
DATA PEMILIH DPT DPTb
367
DPK
92
DPKTb JUMLAH PEMILIH B.
1192 109,655
PENGGUNA HAK PILIH DPT
83537
DPTb
358
DPK
49
DPKTb JUMLAH PEMILIH II.
108004
1191 85135
PENGGUNA SURAT SUARA Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru coblos
III.
110166 77
Jumlah surat suara yang tidak digunakan
24954
Jumlah surat suara yang digunakan
85135
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik Jumlah Suara Tidak Sah Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
83948 1187 85135
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DPR RI BERDASARKAN PARTAI POLITIK
IV. 1
H. Prabowo Subianto – Ir. H.M. Hatta Rajasa
29349
2
Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla
54599
JUMLAH
83948
44
BAB IV PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
4.1 Dasar Hukum 1. Peraturan
Komisi
Tentang
Pemilihan
Tahapan,
Umum
Program,
Nomor
Dan
04
Tahun
Jadual
2014
Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 2. Surat
Ketua
KPU
Jawa
/VIII/2014
tanggal
8
persiapan
PHPU
Pemilu
Timur
Agustus
Nomor
2014
:
perihal
Presiden
dan
229/KPU-ProvRapat
koordinasi
asistensi
penyusunan
jawaban dan alat bukti termohon; 3. Surat Ketua KPU Provinsi Jawa tIMUR Nomor : 230./KPU-Prov-/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 perihal Tindaklanjut Surat Edaran KPU Nomor: 1468/KPU/VIII/2014; 4. Surat
KPU
RI
Nomor
:
390/KPU/VIII/2014
tanggal
11
Agustus
2014 perihal : Penyampaian DPT, DPTb, DPK dan DPKTb.
4.2 Persiapan Memilah materi permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh Prabowo - Hatta untuk KPU Kota Blitar, dengan perincian sebagai berikut: 1. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah, sebagaimana di sebutkan oleh Pemohon yang tersebar di 3 Kecamatan di Kota Blitar 2. Jumlah
surat
suara
yang
digunakan
tidak
sama
dengan
jumlah
suara sah dan tidak sah, sebagaimana disebutkan oleh pemohon yang tersebar di 3 Kecamatan di Kota Blitar 3. Pengguna
hak
(DPKTb)/Pengguna dari
Daftar
pilih KTP Pemilih
dalam atau
Daftar identitas
Khusus
Pemilih lain
Tambahan
atau
Khusus paspor
Tambahan lebih
(DPKTb)/Pengguna
besar KTP
atau identitas lain atau paspor, sebagaimana disebutkan oleh pemohon yang tersebar di 3 Kecamatan di Kota Blitar Sehingga jumlah locus TPS di Kota Blitar yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebar dalam 36 TPS.
4.3 Pelaksanaan 1. Membuat draf jawaban atas perkara Nomor 01/PHPU.PRES/XII/2014 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. 2. Mempersiapkan,
menyusun
dan
menyerahkan
tambahan
alat
bukti perkara 01/PHPU.PRES/XII/2014 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
45
Wakil Presiden Tahun 2014 berupa : seluruh dokumen A4, A5, AT Khusus dan C7 seluruh TPS di Wilayah Kota Blitar serta Berita Acara Pembukaan Kotak Suara.
4.4 Hasil Perkara Nomor 01/PHPU.PRES/XII/2014 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014: 1. Permohonan Terkait sengketa
PHPU yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden Nomor Urut 1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa di Kota Blitar : Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah, sebagaimana disebutkan Oleh Pemohon yang tersebar di 3 Kecamatan di Kota Blitar Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah, sebagaimana di sebutkan oleh Pemohon yang tersebar di 3 Kecamatan di Kota Blitar Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar Tambahan (DPKTb)/Pengguna
KTP
dari atau
Daftar identitas
Pemilih lain
Khusus atau
paspor,sebagaimana disebutkan oleh Pemohon yang tersebar di 3 Kecamatan di Kota Blitar 2. Jawaban Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon, membantah bukti-bukti yang disampaikan Pemohon sepanjang alat bukti yang tidak sesuai dengan bukti Termohon, dan Termohon meragukan keabsahan keseluruhan alat bukti milik Pemohon. Bahwa berdasarkan kontra alat bukti yang sah berupa Model C PPWP Berhologram, Model D PPWP, Model DA PPWP, dan Model DB PPWP yang ada pada Termohon serta berdasarkan fakta penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Blitar yang dilaksanakan oleh Termohon seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaan rekapitulasi di seluruh tingkatan dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 2 sampai dengan rapat pleno terbuka di tingkat Kota Blitar Provinsi Jawa Tumur 3. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak seluruh permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon terhadap KPU Kota Blitar tidak terbukti seluruhnya, sehingga hasil penghitungan perolehan suara sah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di KPU Kota Blitar telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
46
BAB V HASIL PEMILIHAN UMUM
5.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam menghitung tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, pertama perlu diketahui berapa jumlah Daftar Pemilih yang terdiri dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan jumlah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), kedua perlu diketahui juga berapa jumlah Pengguna hak pilih (Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya/ yang hadir ke TPS). Pengguna hak pilih ini juga terdiri dari jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan jumlah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Ketiga, Tingkat Partisipasi Masyarakat dihitung dengan membagi jumlah Pegguna Hak Pilih dengan jumlah Daftar Pemilih, seperti rumus berikut ini:
1. Daftar Pemilih
DPT + DPTb + DPK + DPKTb
2. Pengguna Hak Pilih
DPT + DPTb + DPK + DPKTb
5.1.1
X 100 %
Jumlah Daftar Pemilih
Berikut ini adalah jumlah daftar pemilih per kecamatan :
NO
NAMA KECAMATAN
DAFTAR PEMILIH Laki - Laki
Perempuan
Jumlah
1
SUKOREJO
18.365
18.805
37.170
2
KEPANJENKIDUL
15.689
16.283
31.972
3
SANANWETAN
19.486
21.027
40.513
53.540
56.115
109.655
JUMLAH
Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah total Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden adalah 109.655 orang, sebanyak 53.540 orang diantaranya adalah laki- laki dan 56.115 orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut: 1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jumlah Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 108.004 orang, sebanyak 52.702 orang diantaranya adalah laki-laki dan 55.302 orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut:
47
NO
NAMA KECAMATAN
DAFTAR PEMILIH Laki - Laki
Perempuan
Jumlah
1
SUKOREJO
18.179
18.558
36.767
2
KEPANJENKIDUL
15.432
16.098
31.530
3
SANANWETAN
19.091
20.616
39.707
52.702
55.302
108.004
JUMLAH
2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Total Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 370 orang, sebanyak 237 orang diantaranya adalah laki-laki dan 133 orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut:
NO
NAMA KECAMATAN
DAFTAR PEMILIH Laki - Laki
Perempuan
Jumlah
1
SUKOREJO
23
19
42
2
KEPANJENKIDUL
172
58
230
3
SANANWETAN
42
56
98
237
133
370
JUMLAH
3. Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Total Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adaiah 92 orang, sebanyak 37 orang diantaranya adaiah laki-laki dan 55 orang diantaranya adaiah perempuan, dengan rincian sebagai berikut:
NO
NAMA KECAMATAN
DAFTAR PEMILIH Laki - Laki
Perempuan
Jumlah
1
SUKOREJO
3
6
9
2
KEPANJENKIDUL
4
5
9
3
SANANWETAN
30
44
74
37
55
92
JUMLAH
4. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Jumlah Total Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 1.189 orang, sebanyak 564 orang diantaranya adalah laki-laki dan 625 orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut: ,
48
NO
NAMA KECAMATAN
DAFTAR PEMILIH Laki - Laki
Perempuan
Jumlah
1
SUKOREJO
160
192
352
2
KEPANJENKIDUL
81
122
203
3
SANANWETAN
323
311
634
564
625
1.189
JUMLAH
5.1.2
Jumlah Pengguna Hak Pilih Berikut ini adalah jumlah pengguna hak pilih per kecamatan :
NO
NAMA KECAMATAN
DAFTAR PEMILIH Laki - Laki
Perempuan
Jumlah
1
SUKOREJO
13.864
14.989
28.853
2
KEPANJENKIDUL
11.881
13.166
25.047
3
SANANWETAN
14.645
16.590
31.235
40.390
44.745
85.135
JUMLAH
Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah total Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 85.135 orang, sebanyak 40.390 orang diantaranya adalah laki-laki dan 44.745 orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut: 1. Pengguna Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jumlah Total Pengguna Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 83.537orang, sebanyak 39.579 orang diantaranya adalah laki-iaki dan 43.958 orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut:
NO
NAMA KECAMATAN
DAFTAR PEMILIH Laki - Laki
Perempuan
Jumlah
1
SUKOREJO
13.680
14.775
28.455
2
KEPANJENKIDUL
11.633
12.983
24.616
3
SANANWETAN
14.266
16.200
30.466
39.579
43.958
83.537
JUMLAH
2. Pengguna Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Jumlah Total Pengguna Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 361 orang, sebanyak 230 orang diantaranya adalah laki-laki dan 131 orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut :
49
NO
DAFTAR PEMILIH
NAMA KECAMATAN
Laki - Laki
Perempuan
Jumlah
1
SUKOREJO
23
19
42
2
KEPANJENKIDUL
167
58
225
3
SANANWETAN
40
54
94
230
131
361
JUMLAH
3. Pengguna Daftar Pemilih Khusus (DPK) Jumlah Total Pengguna Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 49 orang, sebanyak 18 orang diantaranya adalah laki-laki dan 31 orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut:
NO
DAFTAR PEMILIH
NAMA KECAMATAN
Laki - Laki
Perempuan
Jumlah
1
SUKOREJO
1
3
4
2
KEPANJENKIDUL
1
3
4
3
SANANWETAN
16
25
41
18
31
49
JUMLAH
4. Pengguna Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) Jumlah Total Pengguna Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 1.188 orang, sebanyak 563 orang diantaranya adalah lakilaki dan 7625 orang diantaranya adalah perempuan, dengan rincian sebagai berikut:
NO
DAFTAR PEMILIH
NAMA KECAMATAN
Laki - Laki
Perempuan
Jumlah
1
SUKOREJO
160
192
352
2
KEPANJENKIDUL
80
122
202
3
SANANWETAN
323
311
634
563
625
1.188
JUMLAH
5.1.3
No
Prosentase Partisipasi Pemilih Daftar Pemilih
Nama Kecamatan
L
P
JML
Pengguna Hak Pilih L
P
JML
1
Sukorejo
18.365 18.805 37.170 13.864 14.989 28.853
2
Kepanjenkidul 15.689 16.283 31.972 11.881 13.166 25.047
3
Sananwetan
19.486 21.027 40.513 14.645 16.590 31.235
Prosentase L
P
JML
50
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Prosentase Partisipasi Pemilih di Kota Blitar dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebesar 77,64 %. Dari sebanyak 109.655 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih, sebanyak 85.135 orang menggunakan hak pilihya dengan cara hadir ke TPS.
5.2 Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 5.2.1
Perolehan Suara Perolehan Suara dalam hal ini terdiri dari 2 jenis suara, yakni suara sah dan suara tidak sah.
Suara sah merupakan suara yang dihasilkan dari pencoblosan surat suara yang memenuhi syarat sebagaimana diaturoleh Peraturan KPU No. 20 Tahun 2014 Tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Unium Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang terdiri dari suara sah untuk Pasangan Nomor Urut 1 dan suara sah untuk Pasangan Nomor Urut 2. Sedangkan suara tidak sah merupakan hasil pencoblosan sura suara yang tidak memenuhi syarat. Jumlah suara sah dan suara tidak sah tentunya pasti sama dengan jumlah pengguna hak pilih yang hadir ke TPS, yakni sebesar 85.135 orang/suara. Jumlah tersebut dapat dijelaskan dengan tabel berikut:
Nama
No
kecamatan
h. Prabowo subianto Ir. H.m. Hatta rajasa
ir. H. Joko widodo -
Jumlah
Jumlah suara
H.m. Jusuf kalla
suara sah
tidak sah
1
Sukorejo
8.827
19.603
28.430
423
2
Kepanjenkidul
8.305
16.391
24.696
351
3
Sananwetan
12.217
18.605
30.822
413
29.349
54.599
83.948
1.187
Jumlah
51
BAB VI PERMASALAHAN DAN PENYELESAIANNYA
6.1 Permasalahan Pada persiapan penyelenggaraan pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ini terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan logistik kelengkapan Pemilu, antara lain : a. Keterlambatan logistik dari KPU Pusat dan KPU Provinsi yang menyebabkan kegiatan pendistribusian logistik sedikit terganggu; b. Beberapa model formulir yang tidak bisa dipenuhi oleh KPU Pusat dan provinsi sesuai dengan
jumlah
yang
dibutuhkan,
menyebabkan
penggandaan
formulir
di
kabupaten/kota berakibat pada membengkaknya anggaran.
6.2 Penyelesaian Kekurangan yang dilaporkan mengenai jumlah surat suara dan model formulir kemudian ditindaklanjuti dengan segera sehingga dapat dipenuhi sebelum logistik sampain di KPPS yaitu H-1 Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu tanggal 8 juli 2014.
52
BAB VII PENUTUP
7.1 Kesimpulan Dari keseluruhan uraian dalam laporan ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Tahun 2014 dalam setiap tahapannya dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan secara umum tidak ada gejolak dari seluruh komponen masyarakat Kota Blitar yang dapat menghambat pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden Tahun 2014, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran berpolitik masyarakat Kota Blitar cukukp memadai, terlebih lagi kesadaran para elit politik di kota Blitar.yang cukup tinggi. Namun demikian, Tingkat Partisipasi Masyarakat pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 77% turun sebesar 2% bila dibandingkan dengan pemilu DPR, DPD dan DPRD yang mencapai 79%, boleh jadi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi baik yang dilakukan peserta Pemilu, maupun penyelenggara Pemilu. Dari sisi penyelenggara, mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat KPU Kota Blitar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik. Di tingkat KPPS pelaksanaan pemungutan suara pada hari “H” dapat berjalan relatif aman dan lancar, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari para saksi yang hadir di TPS pada saat hari pemungutan suara. Di tingkat PPS dan PPK pun secara umum para petugas melaksanakan tugasnya dengan baik, setiap arahan dan bimbingan dari unsur KPU Kota Blitar pada saat bimbingan dan pelatihan teknis dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan KPU Kota Blitar. Pengadaan dan Pendistribusian barang, khususnya barang perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dapat terlaksana dengan lancar dan tepat waktu, sehingga tidak terjadi kekurangan logistik yang cukup berarti baik itu di tingkat KPPS, PPS maupun PPK.
7.2 Saran Dengan terlaksananya Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 dengan tertib, aman dan lancar, bukan berarti dalam perjalanannya tidak memenuhi permasalahan, namun segala permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik ketika permasalahan itu muncul, para petugas langsung berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada setiap Pemilu selalu menjadi perhataian serius, baik oleh penyelenggara maupun oleh elemen masyarakat, begitu pun pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Tahun 2014, proses pendaftaran Pemilih yang mengunakan aplikasi Sidalih sulit untuk dipahami oleh Operator Data Pemilih KPU Kota Blitar maupun oleh ODP ditingkat PPK, sehingga menjadi perhatian yang cukup serius,
53
kendala yang dihadapi di daerah selain aplikasi yang sulit dipahami juga terkendala oleh SDM, jaringan dan perangkat komputer di tingkat PPK yang tidak cukup memadai untuk mengakses sistem. Kami berharap penerapan aplikasi Sidalih
dalam pendaftaran pemilih
dimasa yang akan datang agar dibuat sesederhana mungkin, sehingga Operator di daerah dapat mengakses dengan mudah, selain itu agar dipersiapkan pula dukungan perangkat komputer yang cukup memadai untuk mengakses sistem tersebut. Selain Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus dan Daftar Pemilih Khusus tambahan perlu disadari bersama mempunyai dua sisi yang berbeda di satu sisi sebagai instrument pelayanan prima terhadap pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, namun di sisi yang lain juga dapat menimbulkan permasalahan serius di kemudian hari, DPK dan DPKTB yang diterapkan dalam pemilu Tahun 2014 ini beresiko juga terhadap tingkat kepercayaan publik khususnya bagi peserta pemilu bila sandaran hukumnya tidak kuat. Distribusi barang/logistik dan informasi – informasi/regulasi pelaksanaan kegiatan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di masa yang akan datang diharapkan tidak lagi mengalami kekurangan dan keterlambatan, hal ini mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran bagi penyelenggara di daerah baik di KPU Kota Blitar maupun di tingkat PPK, PPS dan KPPS sehubungan terbatasnya waktu dan menimbulkan bertambahnya biaya di luar pagu anggaran. Alokasi anggaran yang mengakomodir semua kebutuhan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, seyogyanya tidak bersamaan dengan kegiatan rutin BA 076, sehingga tidak ada dana dan biaya kegiatan dapat diatur sesuai kebutuhan tahap penyelenggaraan. Dengan tersusunnya buku Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Tahun 2014 ini, diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan acuan penyelenggaraan pemilihan Umum di masa mendatang. Akhirnya, semoga pelaksanaan tugas yang telah ditunjukkan oleh seluruh pihak, baik jajaran Badan Penyelenggaraan, Partai Politik, Aparat Keamanan dan seluruh komponen masyarakat kota Blitar di dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Tahun 2014 ini, mendapat rahmat dan Hidayah dari Allah SWT. AMIN.
