BAB I PENDAHULUAN
A. UMUM Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar mempunyai tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dan ketentuan peratutan Perundang-Undangan. Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indoensia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Merumuskan dan menetapkan visi, misi dan kebijakan tekhnis bidang pelayanan dan Bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kota Denpasar; 2. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang Haji dan Umrah; 3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan; 4. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama; 5. Merumuskan Kebijakan Teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; 6. Mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program; 7. Melaksanakan hubungan dengan pemerintah dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan tugas di Kota Denpasar. B. MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Petunjuk Teknis tentang Pengendalian Gratifikasi ini disusun dengan maksud supaya terdapat keseragaman dalam menangani Gratifikasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar; b. Tujuan Dijadikan pedoman dalam pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar secara cepat dan tepat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. C. DASAR HUKUM a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
1
e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi. D. PENGERTIAN a. Atasan langsung Kepala Sub Baigan Tata Usaha, Kepala Seksi, Penyelenggara, Kepala KUA, Kepala Madrasah, dan Koordinator Pengawas dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar; b. Atasan Langsung Analis Kepegawaian, Perencana Keuangan dan JFU dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c. Atasan langsung Koordinator penyuluh, Penyuluh, Penghulu dan JFU dilingkungan Seksi adalah Kepala Seksi; d. Atasan langsung Guru dan JFU di Madrasah dan atasan langsung Guru Agama di Sekolah Umum adalah Pengawas Pendidikan Agama sesuai lingkup binaannya; e. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), penginapan, perjalanan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, layanan sex dan fasilitas lainnya; f. Hadiah/cendramata adalah pemberian Dallam bentuk uang, dan/atau setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanoa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya yang tidak dinikmati bersama-sama dengan pemberi; g. Hiburan (entertainment) adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata; tempat benda; perilaku yang menurut pemikiran logika yang wajar bersifat menghibur dan menyenangkan hati, yang dinikmati perseorangan maupun bersama-sama dengan pemberi, termasuk tetapi tidak terbatas pada music, film, opera, drama, permainan, olah raga dan wisata; h. Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi/lembaga Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; i. Keluarga inti adalah suami dan istri dan anak-anak dari Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar; j. Pelapor adalah Wajib lapor Gratifikasi yang menyampaikan Laporan atas penolakan, penerimaan, pemberian, dan pemberian atas permintaan hadiah/fasilitas atau gratifikasi sebagaimana diatur dalam Juknis ini; k. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; l. Pemberi adalah pegawai kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dan/atau pihak ketiga yang memberikan Gratifikasi; m. Penerima adalah pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar yang menerima Gratifikasi; n. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan tugas eksekutif, legislative, yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 2
o.
p.
q.
r.
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan kerjasama/bisnis dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar; Register Gratifikasi adalah register data yang dikelola oleh Itjen Kementerian Agama terkait dengan pelaporan gratifikasi baik yang diterima secara online maupun hardcopy; Suap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-Undangan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3
BAB II KETENTUAN UMUM
A. Pemberian Hadiah/Cendramata dan Hiburan Semua Pegawai Kementerian Agama dilarang baik secara langsung atau tidak langsung memberi hadiah/cendramata dan atau Hiburan kepada setiap pihak yang memiliki hubungan jabatan atau pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. B. Penerimaan Hadian/Cendramata dan Hiburan Semua pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar yang karena jabatannya dan atau anggota keluarganya (keluarga inti), dilarang untuk menerima atau meminta baik secara langsung atau tidak langsung Hadiah/Cendramata dan atau Hiburan dari setiap pihak yang memiliki hubungan jabatan atau pekerjaan, yang bertujuan, untuk mendapatkan, informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. Pegawai Kementerian Agama apabila ditawarkan/diberikan hadiah cendramata dan atau hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Juknis ini, wajib melakukan penolakan dengan cara santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada pemberi. C. Batasan Gratifikasi 1. Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
4
2. Batasan pemberian hadiah/cendramata dan hiburan. Batasan pemberian hadiah, cinderamata dan atau Hiburan oleh Pegawai Kemenag adalah sebagai berikut: a. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau jamua makan dan/atau Hiburan, diperbolehkan sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas - batas yang sesuai dengan kewajarandan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati, dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu yang bertentangan dengan hokum. Contoh pemberian dimaksud misalny ajamuan makan, kegiatan olah raga, tiket pertunjukan kesenian, buku, rekaman musik dan sebagainya; b. Pemberian hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan Tidak diperbolehkan dalam bentuk uang tunai baik dengan cara tunai maupun dengan cara elektronik; c. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan tidak dipebolehkan dalam bentuk-bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum; d. Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk sosialisasi institusi Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, wajib mencantumkan logo Kantor Kementerian Agama yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo Kementerian Agama pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan); e. Pemberian honorarium rapat kepada pihak ketiga, diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar undangan resmi dari Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, sepanjang kriteria dan besaran honorarium tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; f. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau hiburan berupa barang/uang/setara uang diperbolehkan, dalam hal pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar menghadiri acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau Musibah, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi pihak menerima, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. g. Jamuan makan tidk perlu dibatasi, sejauh memenuhi kewajaran yang dilakukan di tempat yang terhormat dan tetap menjaga citra positif Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. 3. Batasan dan penerimaan hadiah/Cinderamata dan hiburan. Batasan Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan yang boleh diterima Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar adalah Sebagai berikut: 5
a. Menerima Hadiah/Cinderamata yang mencantumkan logo/nama pemberi/perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagi berikut: - Logo, nama instansi/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud mmerupakan benda-benda yang lazim sebagaii bentuk cinderamata instansi/promosi perusahaan; - Benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang tinggi, seperti buku, compact disc dan sebagainya; - Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan dan hukum. b. Menerima honorarium sebagai pembicara, narasumber yang diundang secara resmi oleh instansi/pihak ketiga diperbolehkan, sebagi apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. c. Menerima hadiah/Cinderamata berupa barang/uang/setara uang, diperbolehkan, dalam hal pegawai Kemenag menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah, sepanjang penerimaan tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. d. Menerima hiburan yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi batasan-batasan secara keseluruhan sebagi berikut: - Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemberi kepada Pegawai atau anggota keluarganya; - Bila penolakan terhadap hiburan dimaksud dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan kerjasama secara institusi antara Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dengan instansi/pihak ketiga yang menawarkan hiburan; - Tidak menggangu waktu kerja pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar yang bersangkutan; - Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar yang dapat menimbulkan kecurangan dan benturan kepentingan.
6
BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI A. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi 1. Pengendali Gratifikasi Pada prinsipnya pengendalian atas penolakan penerimaan, pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) untuk selanjutnya hadiah/cinderamata dan hiburan tersebut “Benda Gratifikasi” dilakukan oleh Itjen Kemenag selaku perpanjangan tangan dari komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. 2. Membuat Laporan Gratifikasi Seluruh Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar wajib membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian Gratifikasi melalui Itjen Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Juknis ini. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak perlu menyampaikan laporan. B. Tugas Pengendali Gratifikasi Tugas Pengendali Gratifikasi sebagai berikut: 1. Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian praktek Gratifikasi; 2. Mensosialisasikan kebijakan terkait dengan Gratifikasi kepada Pegawai Kemenag Kota Denpasar, pihak ketiga dan masyarakat umumya; 3. Melakukan penerimaan laporan penerimaan benda Gratifikasi melakukan pemisahan kategori gratifikasi. 4. Menindaklanjuti laporan dugaan praktek Gratifikasi yang berasal dan/atau bersumber dari instansi yang berwenang dan/atau informasi yang diperoleh dari masyarakat. C. Laporan Gratifikasi 1. Laporan Gratifikasi disampaikan dalam hal: a. Telah menerima Benda Gratifikasi b. Telah menolak suatu pembeian Benda Gratifikasi c. Telah memberikan benda Gratifikasi 2. Laporan Gratifikasi sekurang-kurangnya memuat informasi-informasi sebagai berikut: a. Identitas Pelapor, terdiri dari nama lengkap, NRP/NIP, jabatan dan unit kerja serta nomor telepon; b. Bentuk dan jenis praktek Gratifikasi yang telah dilakukan, yaitu penolakan, penerimaan, pemberian dan/atau pemberian atas permintaan;
7
c. Bentuk dan jenis Gratifkasi, yaitu spesifikasi wujud dari benda Gratifikasi. Contohnya uang, ballpoint, dan sebainya; d. Waktu dan/atau rentang waktu dan lokasi dilakukannya praktek Gratifikasi; e. Nama pihak/lembaga pemberi, penerima atau peminta Gratifikasi f. Nilai/perkiraan nilai materiil dari Benda Gratifikasi; g. Dokumen kelengkapan pendukung lainnya. D. Media Pelaporan Gratifikasi Pelaporan Gratifikasi disampaikan melalui surat, atau dengan menggunakan formulir penerimaan, pemberian dan/atau permintaan Gratifikasi (untuk selanjutnya dalam Juknis ini disebut “Formulir Gratifikasi” yang sudah disiapkan oleh Pengendali Gratifikasi (Lampiran 1,2,3) surat atau Formulir Gratifikasi wajib ditandatangani oleh pelapor dan sudah diterima oleh Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal praktik Gratifikasi. Berdasarkan data dalam formulir Gratifikasi tersebut, Irjen Kementerian Agama dalam hal ini Pengendali Gratifikasi akan mencatat laporan tersebut ke dalam Register Gratifikasi. E. Ketentuan Terkait Pelapor Dalam hal diperlukan, pelapor wajib memenuhi undangan Itjen Kementerian Agama jika menurut pertimbangan Itjen Kemenag diperlukan informasi lebih lanjut terkait praktek Gratifikasi yang telah dilaporkannya. Tujuannnya adalah untuk mengklarifikasi terhadap praktek Gratifikasi yang dilaporkannya. F. Prosedur Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi 1. Pelapor membuat surat atau mengisi formulir Gratifikasi serta melengkapi laporan tersebut dengan dokumen-dokumen yang terkait/relevan untuk kemudian disampaikan kepada Itjen Kementerian Agama. Dokumendokumen terkait/relevan dimaksud antara lain dapat berupa: a. Foto/dokumentasi benda Gratifikasi; b. Copy Surat perintah pelaksanaan tugas, pelaksanaan kerja dan lainlain; c. Daftar pemberian hadiah; d. Dokumen lainnya yang dipandang perlu sesuai dengan kondisi praktek Gratifikasi yang dilakukan. Surat/formulir Gratifikasi dan dokumen-dokumen kelengkapannya untuk selanjutnya disebut “Laporan Gratifikasi” 2. Itjen Kementerian Agama menerima laporan Gratifikasi dan meng-input data yag tercantum pada laporan Gratifikasi tersebut ke dalam Register Gratifikasi yang berisi antara lain: 8
a. Nomor laporan’ b. Tanggal laporan; c. Data pelapor (nama, pangkat, NIP, dan unit kerja); d. Nama pihak/lembaga pemberi; e. Jenis dan bentuk Gratifikasi; f. Nilai/perkiraan nilai Gratifikasi. 3. Itjen Kementerian Agama memastikan kelengkapan data dalam laporan Gratifikasi dan memverifikasinya. Dalam hal diperlukan, Itjen Kementerian Agama dapat meminta Pelapor untuk melengkapi dokumen jika menurut Itjen Kementerian Agama masih terdapat kekurangan dan diperlukan informasi tambahan. 4. Apabila laporan Gratifikasi dinilai sudah lengkap, maka paling lambat 30 hari sejak terjadinya Gratifikasi untuk mendapatkan keputusan penetapan/peruntukan/status kepemilikan Benda Gratifikasi tersebut apakah menjadi milik pelapor atau menajdi milik Negara. 5. Atas dasar penetapan peruntukan Benda Gratifikasi dari KPK, Itken Kementerian Agama meyampaikan keputusan penentuan pemanfaatan kepada pelapor dan/atau penerima untuk dilaksanakan. G. Tindak lanjut Penanganan laporan dugaan Gratifikasi yang diperoleh dari instansi yang berwenang dan/atau masyarakat. Selain dari pelapor sendiri, Itjen Kementerian Agama dapat menerima laporan dari instansi yang berwenang dan/atau masyarakat mengenai dugaan telah dilakukannya praktek Gratifikasi oleh pegawai Kantor Kementerian Agama dengan penanganan sebagai berikut: 1. Pelapor membuat laporan mengenai tindakan Gratifikasi uang diduga dilakukan oleh Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dan melengkapinya dengan dokumen-dokumen terkait/relevan untuk kemudian disampaikan kepada Itjen Kementerian agama. Dokumen-dukumen dimaksud antara lain: a. Foto/dokumentasi Benda Grattifikasi; b. Copy surat perintah pelaksanaan tugas, pelaksanaan kerja dan lainlain; c. Daftar pemberian hadiah; d. Dokumen lainnya yang dipandang 2. Itjen Kementerian Agama RI menerima laporan Gratifikasi dan meng-input data yang tercantum pada formulir tersebut ke dalam register Gratifikasi yang berisi antara lain: a. Nomor laporan; b. Tanggal laporan; c. Data pelapor (nama, pangkat/golongan, NRP/NIP, unit kerja); d. Nama pihak/lembaga Pemberi; e. Jenis dan Bentyk Gratifikasi; f. Nilai/perkiraan Nilai Gratifikasi; 9
3. Itjen Kementerian Agama RI memastikan kelengkapan data yang tercantum dalam laporan Gratifikasi dan memverifikasinya. Dalam hal diperlukan, Itjen Kementerian Agama RI dapat meminta pelapor untuk melengkapi dokumentasi jika menurut Itjen Kementerian Agama RI masih terdapat kekurangan dan diperlukan informasi tambahan. 4. Itjen Kementerian Agaam RI melakuan klarifikasi menerima/memberi Gratifikasi tersebut dan meminta dokumen pendikung lainnya, jika ada. 5. Apabila Laporan Gratifikasi dinilai sudah lengkap, maka Itjen Kementerian Agama RI membuat laporan kepada KPKpaling lambat 30 hari sejak terjadinya Gratifikasi untuk mendapatkan keputusan penetapan peruntukan /status kepemilikan Benda Gratifikasi tersebut. 6. Atas dasar penetapan peruntukan Benda Gratifikasi dari KPK, Itjen Kemenetrian Agama menyampaikan keputusan penetuan pemanfaatan kepada pelapor dan/atau penerima untuk dilaksanakan. 7. Sanksi atas pelanggaran. a. Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh pegawai kantor Kementerian Agama dengan kewajiban pelaporan mengikat kepada wajib lapor Gratifikasi; b. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang tidak berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan palin lama 20 (dua puluh ) tahun, dan pidana denda paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 ( Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupaih) sesuai pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10
BAB IV PENUTUP
Petunjuk teknis beserta lampirannya ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pengendalian gratifikasi. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian. Petunjuk teknis ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan
Dikeluarkan di Denpasar Pada tanggal 5 Januari 2015
Komang Sri Marheni, S.Ag.,M.Si NIP. 196510091987022003
11
