BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (Stikeholder ) yang lebih solid di berbagai lini pengambil keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan Otonomi Daerah dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup seluruh rangkaian perencanaan pembangunan yaitu atas bawah ( top-down) dan bawah- atas ( bottom – up ) Perencanaan Pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4 ) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yaitu : 1.
Penyusunan Rencana;
2.
Penetapan rencana;
3.
Pengendalian pelaksanaan rencana
4.
Evaluasi pelaksanaan rencana. Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun
adalah Rencana pembangunan Tahunan Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan perangkat Daerah ( Renja- SKPD ) yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun. Kepala Satuan Keraja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) . Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
1.2 Maksud dan Tujuan RENSTRA SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung 2010-2015 ini disusun dengan maksud dan tujuan : 1.
Merumuskan Visi, Misi Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam
kurun
waktu lima tahun kedepan. 2.
Merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan.
1
3.
Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis lima tahunan Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung guna terciptanya perencanaan pembangunan terpadu.
4.
Menyediakan tolok ukur kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung.
1.3 Dasar Hukum Dokumen RENSTRA SKPD ( Renacana Setrategis SKPD ) Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung 2010-2015 ini menunjuk pada sejumlah peraturan antara lain : 1.
Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4268 );
2.
Undang-Undang Nomor 1
Tahun
2004
tentang
perbendaharaan Negara
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5); 3.
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indosia No.4400 );
4.
Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 );
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6.
Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangnan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2004 Tentang rencana Induk Pembangunan Pemberdayaan perempuan;
2
9.
Peraturan Bupati Badung Nomor 49 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM ) Kabupaten Badung Tahun 2011-2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun
2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoseia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
1.4
Sistematika Penulisan. Dokumen RENSTRA –SKPD ini terdiri dari V Bab meliputi : BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
GAMBARAN PELAYAN SKPD
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN.INDIKATOR
KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BABVI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Kantor
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung berdiri pada Bulan Juli
tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung bertugas membantu Bupati Badung dalam menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dengan eselon III/a di bantu oleh Ka.Sub.Bag. Tu, Tiga Seksi yaitu Seksi Pengarusutamaan Gender, Seksi Bina Ketrampilan Perempuan, dan Seksi Penyuluhan dan Pembinaan dengan jumlah pegawai 36 Orang, dengan strata pendidikan sebagai berikut : -
Pendidikan S2
: 2 orang
-
Pendidikan S1
: 18 orang
-
Pendidikan Sarjana Muda
: 2 orang
-
Pendidikan Tingkat SLTA/sederajat : 14 orang Dengan sumber daya yang ada di Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Badung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mendapatkan gambaran kemajuan pelaksanaan PUG serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang ada di Kabupaten Badung, sejak tahun 2008 Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap program kegiatan, peluang, kesempatan dan dukungan
potensi Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten
Badung dalam rangka mengoptimalkan penguatan kapasitas Unit Kerja Pemberdayaan Perempuan beserta program dan kegiatannya. Berdasarkan penilaian dan evaluasi tersebut Pemerintah Kabupaten Badung dinilai telah
mampu
menciptakan
iklim
lingkungan
yang
kondusif
melalui
strategi
Pengarusutamaan gender dalam meweujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan yang diimplementasikan dalam Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja pembangunan Pemberdayaan Perempuan
dan Pengarusutamaan
Gender, sehingga layak untuk memperoleh penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya yaitu suatu poenghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen tinggi dalan upaya peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
4
Secara umum Program Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, meskipun dalam beberapa bidang masih ditemukan adanya ketimpangan gender, hal ini tentu menjadi motivasi bagi kita semua untuk meningkatkan pemahaman dan kerja keras dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Badung. Dalam mencapai keberhasilan ada juga beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu : -
Persoalan strategi komunikasi yang kurang memadai dalam pemahan kesadaran gender sehingga sosialisasi tentang mekanisme perencanaan dan penganggaran responsif gender belum dilakukan dengan optimal karena kemampuan penyelenggaraan program masih relatif rendah.
-
Program pengembangan kapasitas tentang penerapan Masalah Gender masih ada kesenjangan al; a. Dipasar tenaga kerja dalam hal pengupahan ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. b. Adanya kekerasan dalam rumah tangga. c. Potensi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara oftimal untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi.
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG
KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SUB.BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER
SEKSI BINA KETRAMPILAN PEREMPUAN
5
SEKSI PENYULUHAN DAN PEMBINAAN
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kantor Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Badung
berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah , Berdasarkan Peraturan Bupati Badung nomor 35 tahun 2008 tentang
Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Badung pasal 124 yang mempunyai tugas Pokok sebagai berikut : Melayani masyarakat Kabupaten Badung di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung mempunyai tugas, fungsi 1. Sub.Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a.
Menyusun kegiatan Sub.Bagian Tata Usaha berdasarkan program dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja.
b.
Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.
Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja.
d.
Memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang biberikan dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
e.
Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yamg dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier bawahan.
f.
Melakukan tugas surat menyurat, perlengkapan rumah tangga kepegawaian, keuangan, humas, penyusunan anggaran dan evaluasi Kantor Pemberdayaan Perempuan.
g.
Melakukan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pepemeliharaan.
h.
Mengevaluasi hasil kegiatan Sub.Bagian Tata Uasaha secara keseluruhan.
i.
Membuat laporan Sub.Bagian
Tata Usaha
sebagai bahan informasi dan
pertanggung jawaban kepada atasan. j.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6
2. Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas : a.
Menyusun kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender berdasarkan program dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja.
b.
Memberi tugas , memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku sebagai bahan peningkatan karier bawahan. c.
Penyiapan dan perumusan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan Anak.
d.
Pemantauan, Analisis, evaluasi dan penyiapan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak sebagai bahan , saran dan pertimbangan kepada atasan.
e.
Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender dan Anak termasuk ketersediaan data di lembaga masyarakat.
f.
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
g.
Melaksanakan sinkronisasi dengan seluruh Perangkat Daerah, Legislatif, Yudikatif, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) yang memiliki Visi Pemeberdayaan Perempuan.
h.
Melakasanakan program peningkatan kualitas hidup perempuan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik.
i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
j.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
3. Seksi Penyuluhan dan pembinaan mempunyai tugas : a.
Menyusun kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pembinaan berdasarkan program dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja.
b.
Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.
Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja.
d.
Memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesuaian dan kebenaran hasil kerja.
7
e.
Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier bawahan.
f.
Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan ( PKHP ) di bidang pendidikan, kesehatan, Kesejahtraan dan Sosial budaya serta mencari jalan keluar pemecahannya.
g.
Melaksanakan kerjasama antar sektor dalam program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan ( PKHP ).
h.
Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program peningkatan peranan wanita melalui program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera ( P2WKSS ).
i.
Menyiapkan bahan-bahan dan materi dalam rangka pelaksanaan program penyuluhan dan pembinaan kepada kaum perempuan sesuai ketentuan yang berlaku.
j.
Menyiapkan bahan untuk mengadakan kerjasama dengan Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga-Lembaga Organisasi Wanita dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan terhadap kaum perempuan sesuai dengan ketentuan-ketentua yang berlaku.
k.
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
l.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
4. Seksi Bina Ketrampilan perempuan mempunyai tugas : a.
Menyusun kegiatan Seksi Bina Ketrampilan berdasarkan Program yang berlaku sebagai Pedoman Kerja.
b.
Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Prundang-Udangan yang beralaku.
c.
Memberi petunjuk pada bawahan dan memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dengan ketentuan yang beralaku agar tercapai kesesuaian kebenaran kerja.
d.
Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan Perraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai bahan peni ngkatan karier bawahan.
e.
Melaksanakan kegiatan pelatiahan terhadap perempuan.
8
ketrampilan dan penguatan modal
f.
Merencanakan , melaksanakan dan mengevaluasi Program Pemberdatyaan Perempuan di bidang peningkatan Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ).
g.
Merencanakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan ( PKHP ) melalui Bina Ketrampilan Perempuan.
h.
Menghimpun permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan ketrampilan perempuan sebagai bahan masukan kepada atasan untuk dicarikan pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
i.
Menyiapkan bahan – bahan pelatihan dan bantuan peralatan
untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perempuan. j.
Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam upaya peningkatan ketrampuilan perempuan.dalam melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
k.
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
2.2. Sumber Daya SKPD Klasifikasi pendidikan Pegawai pada Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung : -
Tingkat pendidikan S2 ada 2 Orang
-
Tingkat Pendidikan S1 ada 18 Orang
-
Tingkat Sarjana Muda ada 2 Orang
-
Tingkat Pendidikan SLTA/Sederajat ada 14 Orang Ketersediaan Dan Kondisi Sarana Prasarana yang tersedia Di Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung NO
Nama Barang
1 2 3 4 5 6 7 8
Inventaris R Dapur Rak piring Meja kerja Kompor gas Tabung gas Kursi puter Kursi besi Kursi lipat Meja komputer
1 2 3 4 5 6 7
R Pertemuan Meja Rapat Ess III Wireless AC Split Meja peserta rapat Kursi Putar Kursi Rapat Pesawat Telepon
Jenis
TODACHI
TENS ACSON
Pabasonic
9
Jumlah
Kondisi Kurang Baik Baik
2 2 1 1 6 1 1 2
B
1 1 2 5 3 18 1
B B B B B B B
Ket. Rusak Berat
RB B B RB RB RB RB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6
R PUG Meja Kerja Pejabat Ess III Meja kerja kayu Meja/Rak Televisi Meja Komputer Lemari kayu Rak Kayu Filling Besi Dospenser Televisi Meja Telepon Kursi kerja kayu Kursi kerja Pejabat Ess III Kursi lipat Kursi besi Kursi Putar AC Split Pesawat Telepon Monitor Monitor CPU CPU CPU Printer Printer UPS Whiteboard Monitor R BINLUH AC Split Filling Besi Rak Besi Meja Konter Meja Kerja Pejabata Ess III Meja Kerja Kayu Kursi kerja Pejabat Ess III Kursi Kerja Kayu Kursi Putar Kursi Hadap Ess III Meja Telepon Kursi Sofa Meja Komputer CPU CPU Monitor Monitor Printer Printer White Board Pesawat Telepon Dispenser R TATA USAHA Ac Spilt Filling Besi Brand Kas Lemari Besi Lemari Lendali Rak Kayu
Datascrip Wnston Sony
Panasonoc Panasonic Samsung GTC LG Acer Poweriogic Canon Canon ICA Compaq Panasonoc Datascrip
BENQ Poweriogic LCD LG Samsung LCD HP Canon Panasonic Sanken Panasonic Datascrip Ichico Dolphin
10
1 11 1 2 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B
3 2 1 1 1 10 1 10 33 2 1 1 3 1 1 1
B
1 1 1 1 2 1
B B B B B
3 2 2 1 1 1
B
B
KB KB KB KB KB KB KB KB
B KB B KB KB KB B B B B B B B B B B B KB
KB KB KB B KB B B B B B KB KB KB B B
KB
KB KB B KB B
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Meja Telepon Meja Komputer Meja Komputer Meja Kerja Pejabata Ess III Meja Karja kayu Meja Telepon Kursi Kerja Pejabat Ess III Kursi Kerja Kayu Kursi Hadap Ess III Kutrsi Putar Kursi Lipat White Board
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
CPU CPU CPU CPU CPU Monitor Montor Monitor Monitor Printer Printer Printer Printer Printer Faximili Pesawat Telepon Wireless Wireless
37 38 39
Proyektor Laptop Dispenser
40
Toyota Kijang
41
Sepeda Motor
42 43 44 45 46 47 48
Toyota Kijang Gren Long LSX Papan Struktur TV 21 In Meja Kerja Non Eselon LCD Laptop Meja Kerja Non Eselon R. KEPALA KANTOR Meja Kerja Ess II Meja Rapat Kursi Eelon II Kursi Hadap Eselon II Kursi Putar Kulkas Laptop Rak Arsip Surat Rak Kayu Tempel Pesawat Telepon Vas Bunga Tinggi Lambang Garuda Pancasila
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 2 1 16 1 3 6 2 6 2 1 Wernes Intel Pent 4 Acer LG ION LG HP Acer Fuji GTC Epson HP Xerox Canon HP Panasonic Panasonic TOA Shure Micromirror Devica Acer Sanken Station Wagon Honda GL Pro Station Wagon
Sanyo BYON
Panasonic
11
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1
B KB KB B KB KB B B KB B KB KB KB KB KB B B B KB KB B B KB B B KB B B B B
1 1 1
B B B
1
B
1
B
1 1 1 5 1 1 4
B B B B B B B
2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1
B B B B B B B B B B B B
13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 5
2.3.
Gambar Presiden Gambar Wakil Presiden AC Korden Televisi 32 in R SEKPRI Meja Kerja Kayu Pesawat Telepon Pesawat Telepon Meja Konter Meja Kaca Filling Besi Kursi Putar Dispenser AC Whiteborad R TAMU/LOBY Meja Kerja Kayu Kursi Besi Meja Tamu Meja Tamu Kaca R P2TP2A Bord Standing Dispenser Komputer Filling Kabinet Sofa
Acson
Panasonic Motorola
Brother Sanken Panasonic
1 1 1 1 1
B B B B B
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B B B B B B B B B B
1 1 1 1
B B B B
1 1 1 1 1Set
B B B B B
Kinerja Pelayanan SKPD. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung ada beberapa Indikator Kinerja
Tugas dan Fungsi SKPD
Kinerja
pelayanan SKPD mempunyai beberapa indikator yang tertuang dalam Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tentang Pelaksanaan Peaturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian , dan Evaluasi Pelaksanaan Rercana Pembangunan Daerah. Adapun Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah tersebut adalah : Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan sebanyak 4.334. orang Dari 10.000 Pekerja perempuan yang ada di Kabupaten Badung atau sewbanyak 0,43 % Partispasi perempuan dilembaga swasta sebanyak 0,35 % Rsi KDRT dari jumlah KDRT di Kabupaten Badung sebanyak 90 Kasus dibandingkan jumlah Rumah tangga sebanyak 73.920. atau sebesar 0,001%, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan
dan anak dari tindak kekerasan
0%
terwujudnya
peningkatan peranan perempuan, perlindungan anak serta kesetaraan keadilan gender.
12
Sasaran yang ingin dicapai, mewujudkan, cakupan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan anak ,kesetaraan dan keadilan gender. Strategi yaitu peningkatan kualitas hidup, perlindungan anak ,
kesetaraan dan
keadilan gender di segala bidang pembangunan. Dalam melaksanakan strategi ini secara internal juga dipengaruhi oleh kelemahan-kelemahan yang ada di Kantor Pemberdayan Perempuan Kabupaten Badung, antara lain : -
Masih kurangnya jumlah personal yang mempunyai kualitas dasar.
-
Masih kurangnya informasi perencanaan bagi pemegang program (Lihat lampiran Tabel 2.1).
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi anggaran Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut :
NO
Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2011 Rp 4.413.247.327,00 (4.413.247.327,00)
URAIAN
1. PENDAPATAN 2. BELANJA 3. SURPLUS/(DEFISIT)
REALISASI Rp 3.467.054.133,00 (3.467.054.133,00)
Pada anggaran setelah perubahan Tahun 2011
untuk
pelaksanaan
pembangunan
dialokasikan anggaran setelah perubahan Tahun 2011 sebesar Rp 4.413.247.327,00 terealisasi sebesar Rp 3.467.054.133,00 atau 78,56%. Capaian bagian belanja sebesar 78.56 % terinci
untuk
masing-masing
komponen
belanja sebagai berikut: -
Belanja Tidak Langsung, target anggaran setelah perubahan Tahun 2011 sebesar Rp. 3.367.387.177,00 terealisasi sebesar Rp. 2.498.197.030,00 atau 74,19%.
-
Belanja Langsung, target anggaran setelah perubahan Tahun 2011 sebesa
Rp.1.045.860.150 ,00 terealisasi sebesar Rp. 968.857.103,00 atau 92,64 %.
13
% 78,56 78,56
Realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.968.857.103 ,00 di atas digunakan untuk membiayai pelaksananaan program-program di lingkungan Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung. Program-program
di
lingkungan
Kantor
Pemberdayaan
Perempuan
Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
No
Anggaran setelah perubahanTahun 2011 Rp
PROGRAM
REALISASI Rp
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.367.387.177
2.498.197.030
2 BELANJA LANGSUNG 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.045.860.150
968.857.103
252.927.350
214.256.303
98.408.600
95.213.600
27.550.000 1.999.800
21.650.000 1.999.800
178.200.500
171.264.500
327.150.600
311.554.600
56.336.550
56.336.550
95.265.350
88.560.350
8.021.400
8.021.400
4.413.247.327
3.467.054.133
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURPENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PROGRAM 03 PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 04 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS 04 ANAKDAN PEREMPUAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN 05 GENDER DAN ANAK (PUG) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN 06 PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN 07 GENDER DALAM PEMBANGUNAN 08 PROGRAM PENGEMBANGAN KAB. LAYAK ANAK JUMLAH
Lihat tabel 2.2
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pembangunan bidang lingkungan dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatn pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan dan penurunan daya pertumbuhan
dukung
penduduk,
lingkungan diantaranya diakibatkan oleh laju
pembangunan
infrastruktur,
industrialisasi,
pola
kehidupan yang konsumtif, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia.
14
Persoalan lain yang dilakukan dalam pembangunan lingkungan hidup adalah antisipasi terhadap perubahan iklim. Indonesia sebagai negara tropis dan kepulauan, dikatagorikan sebagai salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Dalam usaha melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, ada beberapa sasaran yang ingin dicapi yaitu : (1) Mencegah pengrusakan alam lingkungan wilayah Kabupaten Badung; (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata ruang; (3) Mendorong pemanfaatan
sumber daya alam yang berkelanjutan; (4)
Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum berkapaduan
mutu dalam
pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat. Dalam
rangka penataan kelembagaan pelayanan publik, kebijakan
pemerintah Kabupaten Badung diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan publik yang prima dan bermutu kepada seluruh masyarakat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, bertanggung jawab, efisien, efektif berdasarkan prinsip good governace dan dean goverment melalui pemanfaatan egoverment, mengembangkan inovasi dan kreatifitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal, dan peningkatan supremasi hukum serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Peluang pengembangan pelayanan SKPD dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan publik, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan seperti : penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemnfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manjemen pelayanan, serta penerapan sistem manjemen itan dengan kelestarian lingkungan; (5) Mendorong peran serta masyarakat dalam keterpaduan Pemerintah Kabupaten Badung telah mengintegrasikan dan memuat arah kebijakan perspektif gender dengan memprioritaskan
penciptaan Kabupaten
Badung yang adil dan demokratis yaitu menghapus segala bentuk diskriminasi serta meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak melalui pengarusutamaan gender (PUG) yang telah dirumuskan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah (RPJMD)
inilah merupakan tantangan dan sekaligus peluang kedepan Berdasarkan Renstra Kementrian Tahun 2005-2009 Permasalahan yang sekaligus menjadi tantangan bagi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
15
Permasalahan rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan.Angka yang menjadi basis bagi pengambilan keputusan, penyusunan program dan pembuatan kebijakan, tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan, program dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender yang menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan. Persoalan hukum adalah banyak dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak, pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan. Demikian pula pemahaman akan pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa masih harus ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman itu juga terjadi diantara para perencana dan pelalsana pembangunan yang memperlambat upaya-upaya mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan.
16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung
mempunyai beberapa
permasalahan-permasalahan seperti: a.
Persoalan strategi komunikasi yang kurang memadai dalam pemahaman kesadaran gender sehingga sosialisasi tentang mekanisme perencanaan dan penganggaran responsif gender belum dilakukan dengan tepat karena kemampuan penyelenggaraan program masih relatif rendah.
b.
Program pengembangan kapasitas tentang mekanisme PPRG belum sepenuhnya dipahami oleh para pejabat Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat.
c.
d.
Pemahaman gender masih adanya kesenjangan al : -
Dipasar tenaga kerja dalam hal pengupahan.
-
Masih adanya kekerasan dalam rumah tangga.
Potensi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencakup bidang pendidikn, kesehatan, dan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah (1) belum terciptanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta
hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan
berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional; (2) Kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan; (3) Adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dengan pembagian peran, beban ganda, sub ordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.
3.2. Telaahan Visi dan Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung secara sinergis, terarah dan terencana, maka visi Kabupaten Badung yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2010-2015 adalah sebagai berikut : “ Melangkah Bersama Membangun Badung yang Santhi dan Jagatdhita Berlandaskan TRI HITA KARANA “ Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan berlandaskan falsafah TRI HITA KARANA
17
MISI Untuk mewujudkan Visi diatas, disusunlah 9 (sembilan) Misi yang harus dilaksanakan sebagai implementasi dari TRI HITA KARANA, yang dikelompokkan menjadi 3 fungsi : 1.) Fungsi Paryangan: 1.
Meningkatkan Srada dan Bhakti masyarakat terhadap ajaran agama, serta eksistensi adat budaya dalam rangka mengajegkan Bali di Era kekinian.
2.) Fungsi Pawongan. 1.
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung.
2.
Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
3.
Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan.
4.
Mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5.
Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
3.) Fungsi Palemahan. 1.
Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.
2.
Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai fungsi wilayahnya.
3.
Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Untuk merealisasikan pelaksanaan vis dan misi Kabupatern Badung, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Sedangkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun. Dengan permasalahan yang sudah disebutkan diatas bisa mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati
18
3.3. Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali Merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan di tingkat Provinsi Bali, maka dalam RPJMD Kabupaten Badung mempertimbangkan pula isuisu bahwa pembangunan strategis yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Badung memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pembengunan secara regional di Provinsi Bali. Isu-isu strategis yang berkembang di pembangunan strategis di Kabupaten Badung dilaksanakan mengacu kepada RPJMD Provinsi Bali meliputi : 1.
Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
melalui
peningkatan
pemerataan
pembangunan wilayah, penguatan ekonomi melalui pengembangan kemitraan pemasaran industri kecil dan menengah dengan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan penyediaan infrastruktur wilayah, peningkatan sarana dan prasarana transportasi untuk memenuhi standar kelayakan operasional. 2.
Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang yang kompeten dan proporsional sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat konservasi dan perlindungan sumber daya alam, penataan batas, luas da fungsi kawasan. Berdasarkan atas isu-isu nasional dan daerah Provinsi Bali, dan sesuai dengan
kondisi wilayah serta kemampuan pendanaan pembangunan di Kabupaten Badung serta menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati , Dalam Penyelenggaraan pembangunan
daerah, pemerintah senantiasa
dihadapkan pada permasalahan utama yaitu keterbatasan dana pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang berfokus pada bidang-bidang pembangunan yang bersifat strategis Kabupaten Badung serta merupakan implementasi dari pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Badung terpilih. Isu-isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Badung tahun 2010-2015 merupakan isu mendasar dalam pembangunan Kabupaten Badung selama lima tahun mendatang. Isi-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis di tingkat Provinsi Bali, mengingat bahwa pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Badung merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pemerintah atasan dengan memperhatikan kondisi nyata masyarakat Kabupaten Badung serta merupakan serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Badung terpilih.
19
Kesehatan merupakan salah satu tulang punggung Yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesehatan yang memadai akan mempengaruhi tingkat produktifitas masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Oleh sebab itu pembinaan dan pengembangan sektor kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung diupayakan secara dini yang mengarah pada peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, balita, hingga warga lanjut usia.Khusus dalam tindakan penanganan ini peranan puskesmas penting untuk direvitalisasi sihingga benar-benar mampu menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dasar. Pembangunan Pendidkan meliputi peran sangat strategis dalam keseluruhan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Dalam setiap pelaksanaan pembangunan selalu terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu
mengikuti cepatnya laju perkembangan sosial,
sehingga jatuh dalam kondisi kemiskinan. Guna mengatasi permasalahan pembanunan tersebut maka disamping berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, kebijakan pembangunan harus juga mengupayakan terwujudnya pemerataan dan distribusi sosial untuk penanggulangan kemiskinan. Masalah pengangguran harus tetap mendapatkan perhatian yang berkelanjutan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk perluasan kesempatan kerja adalah mengembangkan seluruh potensi yang belum tergarap secara maksimal pada sektor pertanian dalam arti luas dan industri kerajinan serta ekonomi kreatif lainnya, termasuk industri pariwisata. Pengarusutamaan gender berdasarkan Inpres No,9 Tahun 2000 merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup
Strategis Analisis lingkungan strategis merupakan suatu pendekatan ilmiah yang berdasarkan fakta dan data untuk menganalisa keadaan atau kondisi yang ada dan terjadi dalam daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
20
Analisis faktor lingkungan internal dilakukan untuk menguraikan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Kabupaten Badung memiliki kemampuan dan keunggulan strategis dalam mencapai tujuan, sedangkan kelemahan merupakan situasi dan kondisi ketidakmampuan internal yang mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Analisis lingkungan eksternal menggambarkan peluang dan tantangan, peluang merupakan faktor yang menyatakan situasi dan kondisi positif yang berada di luar kendali organisasi pemerintah daerah yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, sedangkan faktor tantangan adalah situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan kegagalan. 3.5.
Penentuan Isu-Isu Strategis. Untuk melaksanakan Misi dari pembangunan pemberdayaan perempuan, maka dilakukan berbagai strategi. Yang merupakan isu-isu strategi dari Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Pengarusutamaan gender dan anak dalam berbagai bidang pembangunan. 2. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ( KKG ). 3. Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan pemberdayaan perempuan, gender dan anak. 4. Peningkatan respon dan penajaman sasaran terhadap issue kritis pemberdayaan gender dan anak. 5. Peningkatan kemampuan dan kemandirian lembaga dan organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan/gender dan anak. Berdasarkan strategi tersebut diatas dapat dirumuskan beberapa kebijakan antara lain: 1. Kebijakan dibidang pendidikan Meningkatkan akses perempuan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). a. Mengembangkan proses belajar pada pendidikan dasar sampai Perguruan Tinggi yang responsif gender. b. Meningkatkan pemerataan pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. c. Meningkatkan pemerataan akses bagi tenaga pendidik laki-laki dan perempuan terhadap jabatan struktural di bidang pendidikan. 2. Kebijakan dibidang kesehatan a. Meningkatkan derajat kesehatan penduduk perempuan. b. Meningkatkan SDM bidang kesehatan.
21
3. Kebijakan dibidang ekonomi a. Meningkatkan serta membuka kesempatan belajar lebih luas bagi kaum perempuan. b. Memberikan kesempatan dan meningkatkan peran perempuan dalam berkiprah dibidang ekonomi sesuai kemampuannya. c. Meningkatkan pemahaman bagi perempuan akan pentingnya teknologi dan informasi. d. Mengalokasikan dana APBD untuk peningkatan peran perempuan dibidang ekonomi. 4. Kebijakan dibidang sosial dan pemerintahan. a. Meningkatkan
pengetahuan
dan
pemahaman
agama,
politik,
pemerintahan, hukum, lingkungan hidup dan kelembagaan bagi perempuan. b. Meningkatkan
partisipasi
tokoh
perempuan
dibidang
agama,
politik,
pemerintahan, hukum lingkungan hidup dan kelembagaan. c. Memberi kesempatan yang sama dalam jabatan politik dan pemerintahan. d. Meningkatkan sensitifitas gender bagi para penegak hukum. e. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. f. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan
antar
lembaga lintas sektoral yang membidangi pemberdayaan prempuan. g. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi perempuan dalam informasi dan teknologi. 5. Kebijakan dibidang Hukum Dibidang hukum Pasal 28 H ayat (2) Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan mafaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.
22
Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok yang rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan diperlukan karena Undang – Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu di perlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan walaupun secara umum di dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai
penganiayaan dan
kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.
23
BAB
IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD Dalam
pembangunan
pada
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
Kantor
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 di susun mengacu pada RPJMD dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Urusan SKPD Bidang Pembangunan serta Program Pembangunan. Urusan SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung seluruhnya merupakan urusan wajib. Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah meliputi program pembangunan dalam urusan wajib pemberdayaan perempuan mempunyai Visi dan Misi . Visi Terwujudnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender ( KKG) Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ( KPA) dalam Berkeluarga, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Misi Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka misi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di berbagai bidang strategis. 2. Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadlian gender. 3. Menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 4. Menegakkan Hak Azasi Manusia ( HAM) bagi perempuan. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. 6. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan. 4.2. Tujuan dan Sasarann Jangka Menengah SKPD Kantor Pemeberdayaan Perempuan Kabupaten Badung mempunyai beberapa program seperti : 1. Program poenguatan kelembagaan PUG dan Anak Kegiatan : a. Pelatihan Analisis Gender dalam rangka penerapan fungsi Focal point dan Pokja PUG. b. Penyusunan Indek Pembangunan Gender (IPG) c. Penyusunan Statistik Analisis Gender d. Evaluasi pelaksanaan PUG.
24
e. Pelatihann Anggaran Responsif Gender bagi SKPD. f. Fasilitasi Pengembangan PTP2A 2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. Kegiatan : a. Pembinaan dan Evaluasi GSI-B. b. Lomba Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) c. Pelatihan Pokja BKB tingkat Kecamatan dan Desa. d. Peringatan hari Anak Nasional. e. Sosialisasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA ) Kabupaten
Badung
f. Pelatihan dan Inventarisasi data dalam rangka Kabupaten Badung Layak Anak. g. Sosialisasi Undang-Undang perlindungan anak dalam upaya menekan tingkat kekerasan anak. h. Fasilitasi
pembentukan
forum
anak
Kabupaten
Badung
Kecamatan
Desa/Lurah 3. Program
Peningkatan
peran
serta
dan
kesetaraan
gender
dalam
pembangunan. Kegiatan : a. Pembinaan dan evaluasi P2WKSS tingkat Provinsi Bali. b. Peringatan hari ibu. c. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan. 4. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Kegiatan : a. Sosialisasi PP no.4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT. b. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT kabupaten badung. c. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan. d. Sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan korban trafiking. e. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT. f. Penyusunan profil perempuan lanjut usia dan penyandang cacat. g. Kegiatan gerekan perempuan tanam pemelihraan pohon (GPTPP) Indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1
25
4.3. Strategi dan Kebijakan Untuk melaksanakan Misi dari pembangunan pemberdayaan perempuan, maka dilakukan berbagai strategi. Adapun strategi dari Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Pengharusutamaan gender dan anak dalam berbagai bidang pembangunan. 2. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ( KKG ). 3. Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan pemberdayaan perempuan, gender dan anak. 4. Peningkatan respon dan penajaman sasaran terhadap issue kritis pemberdayaan gender dan anak. 5. Peningkatan kemampuan dan kemandirian lembaga dan organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan/gender dan anak. Berdasarkan strategi tersebut diatas dapat dirumuskan beberapa kebijakan antara lain: 1. Kebijakan dibidang pendidikan. Meningkatkan akses perempuan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). a. Mengembangkan proses belajar pada pendidikan dasar sampai Perguruan Tinggi yang responsif gender. b. Meningkatkan pemerataan pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. c. Meningkatkan pemerataan akses bagi tenaga pendidik laki-laki dan perempuan terhadap jabatan struktural di bidang pendidikan. 2. Kebijakan dibidang kesehatan. a.
Meningkatkan derajat kesehatan penduduk perempuan.
b.
Meningkatkan SDM bidang kesehatan.
3. Kebijakan dibidang ekonomi. a. ingkatkan serta membuka kesempatan belajar lebih luas bagi kaum perempuan. b. Memberikan kesempatan dan meningkatkan peran perempuan dalam berkiprah dibidang ekonomi sesuai kemampuannya. c. Meningkatkan pemahaman bagi perempuan akan pentingnya teknologi dan informasi. d. Mengalokasikan dana APBD untuk peningkatan peran perempuan dibidang ekonomi.
26
4. Kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan a. Meningkatkan
pengetahuan
dan
pemahaman
agama,
politik,
pemerintahan, hukum, lingkungan hidup dan kelembagaan bagi perempuan. b. Meningkatkan
partisipasi
tokoh
perempuan
dibidang
agama,
politik,
pemerintahan, hukum lingkungan hidup dan kelembagaan. c. Memberi kesempatan yang sama dalam jabatan politik dan pemerintahan. d. Meningkatkan sensitifitas gender bagi para penegak hukum. e. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. f. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar lembaga lintas sektoral yang membidangi pemberdayaan prempuan. g. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi perempuan dalam informasi dan teknologi. 5. Kebijakan dibidang Hukum Dibidang hukum Pasal 28 H ayat (2) Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan mafaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok yang rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan diperlukan karena Undang – Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu di perlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan walaupun secara umum di dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai
penganiayaan dan
kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.
27
BAB
V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Kantor Permberdayaan Perempuan Kabupaten Badung mempunyai beberapa program, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2012
penyajiannya menggunakan tabel ( Lihat Tabel 5.1 )
28
29
30
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pemerintah Kabupaten Badung telah mengintegrasikan dan memuat arah kebijakan perspektif gender dengan memprioritaskan penciptaan Kabupaten Badung yang adil dan demokratis yaitu menghapus segala bentuk diskriminasi serta meningkatkan kualitas kehidupan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah dirumuskan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) Program dan Kegiatan yang telah dilakasanakan baik yang bersifat rutin, Inovasi maupun Best praktis (terobosan) meliputi : Menyusun Panduan pengintegrasian issue
gender kedalam Perencanaan
Pembangunan Daerah, dimaksudkan agar penanggung jawab program dan para perencana di masing-masing SKPD di Kabupaten Badung memiliki acuan dalam mengintegrasikan issue gender kedalam perencanaan Penganggaran Program/kegiatan yang akan dilaksanakan, Membuat Surat Edaran Bupati Badung Nomor 916/2971/PP tentang pelaksanaan anggaran yang Responsif Gender (ARG) adalah wujud nyata Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan pembinaan terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Badung, Seperti yang diamanatkan oleh pasal 25 Permendagri nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanan PUG di Daerah. Melaksanakan Revitalisasi Pocal Point terhadap Perencanaan. Penganggaran yang responsive gender Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di Daerah, mewajibkan Daerah membentuk kelompok kerja PUG sebagai wadah konsultasi bagi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
dan penggerak
dari berbagai Instansi/Lembaga di daerah, Bappeda Litbang
sebagai Ketua, sedangkan di masing-masing SKPD dibentuk Pocal Point yaitu aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerja masing-masing, kenyataan tersebut diatas ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai IPG Kabupaten Badung, dimana pada tahun 1999 Kabupaten Badung menduduki peringkat keempat dengan IPG sebesar 63,80, namun seiring dengan membaiknya pembangunan manusia serta meningkatnya perhatian
pemerintah terhadap kesetaraan
gender, IPG Kabupaten Badung mencapai 71,38 dan berhasil menduduki peringkat kedua setelah Kota Denpasar pada tahun 2010. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dengan meningkatkan peran pemerintah
sebagai fasilitator, mesinergiskan peran pemerintrah
dengan LSM, PP/SW. serta perlu juga adanya usulan alokasi APBD terhadap program pembangunan yang responsive gender. (Lihat tabel 6.1)
31
BAB VII PENUTUP
Renacana Kerja Strategis
(RENSTRA) selain menjadi dokumen rencana
pelaksanaan kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung pada tahun 2010-2015, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENSTRAjuga memuat tingkat capaian serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. RENSTRA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung, serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RRKPD) 1.
Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran.
2.
Renstra
Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung
disusun dengan
berpedoman dan merupakan penjabaran dari RPJMD SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung. 3.
Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung merupakan pedoman dalam penyusunan RKA_SKPD.
4.
Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
penyusunan Renja RKA SKPD menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan untuk mengakomodir semua kebutuhan dari Perencanaan, Penganggaran yang responsif gender dan semua issue Strategis/permasalahan pembangunan khususnya dibidang Pemberdayaan Perempuan.
Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung
Luh Suryaniti, S.Sos.M.Si Pembina. NIP. 19690323 198903 2 012
32
33
Permasalahan dan Isu Gender Permasalahan perempuan dan isu gender yang masih terjadi di masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Badung pada khususnya dapat diidentifikasi sebagai berikut : 4.1.Permasalahan . Perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis tidak bisa dihindari Kontruksi sosio kultura juga menyebabkan terjadinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang cendrung memposisikan perempuan pada kutub subordinat dan marginal. Kondisi seperti ini mendapatkan legitimasinya lewat sistem patriakhi. Karena itu, sampai saat ini di dalam beberapa aspek kehidupan kaum perempuan belum dapat hidup setara dengan kaum laki-laki. Kondisi pendidikan di Kabupaten Badung menunjukkan masih adanya ketimpangan gender, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan seperti APS, APK, APM angka mengulang kelas , angka putus sekolah, lebih tinggi laki-laki dari pada perempuan, ketimpangan
gender juga terjadi pada bidang kesehatan, seperti jumlah dokter gigi
perempuan jauh lebih banyak di bandingkan dokter gigi laki-laki.Ketimpangan gender juga tampak pada Keluarga Berencana di mana partisipasi atau peran aktif laki-laki menikah sangat rendah dalam pembangunan. Dibidang Ekonomi juga terjadi ketimpangan gender yaitu jumlah usia produktif, TPAK penacari kerja dan mereka yang terserap di lapangan kerja lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.Pada prinsipnya laki-laki dan perempuan di Kabupaten Badung sama-sama berpartisifasi di sektor publik, tetapi umumnya partisipasi laki-laki lebih dominan dari pada perempuan.Dari seluruh PNS laki-laki masih lebih dominan dari pada PNS perempuan pada semua golongan kepangkatan didominasi oleh laki-laki fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan gender, Dibidang politik pada periode 2009 s/d 2014 jumlah anggota DPRD di Kabupaten Badung sebanyak 40 orang, dari jumlah tersebut mayoritas adalah laki-laki dan hanya satu orang perempuan. Rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik menunjukkan adanya ketimpangan gender. Data Statistik yang masih menunjukan adanya ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan. 1. Permasalahan Gender belum dipahami oleh masyarakat luas termasuk oleh para perumus kegiatan. 2. Kondisi sosial budaya cenderung kurang mendukung upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender. 3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah belum sepenuhnya responsif gender.
34
4. Kurang tersedianya data statistik dan informasi tentang gender secara lengkap, untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana keadaan perempuan masih tertinggal dan seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai. 4.2.Isu gender Isu gender yang masih cukup menonjol terlihat diberbagai bidang pembangunan seperti dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya, seperti diuraikan dibawah ini : k. Bidang Pendidikan. Kondisi pendidikan di Kabupaten Badung tahun 2009 menunjukkan masih adanya ketimpangan gender. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan Sekolah
seperti APS,APK,APM Angka Mengulang Kelas, Angka Putus
dan
lainya.APS
dan
APK
lebih
tinggi
laki-laki
dari
pada
perempuan.APK TK bila dilihat menurut kecamatan ,APKTK di tiga Kecamatan yang berwajah perdesaan.Sementara itu,semakin tinggi jenjang pendidikan angka partisipasi murni semakin rendah penurunan APM cukup signifikan terjadi dari jenjang pendidikan SMP ke jenjang pendidikan SMA.Masih terdapat peserta didik yang mengulang kelas di setiap jenjang pendidikan dan lebih banyak dialami peserta didik laki-laki dari pada perempuan.Semakin tinggi jenjang pendidikan
semakin
rendah
jumlah
peserta
didik
yang
mengulang
kelas.Sementara itu, tidak ada peserta didik putus sekolah pada jenjang pendidik SD, di tingkat SMP dan SMA ada peserta didik yang putus sekolah dan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada perempuan.Mengenai guru yang tersertifikasi lebih banyak guru laki-laki dari pada guru perempuan.Demikian pula dengan kepala sekolah dari tingkat SD/SMP/SMA/SMKlebih banyak kepala sekolah laki-laki dari pada perempuan. l. Bidang Kesehatan dan KB. Ketimpangan gender juga terjadi pada bidang kesehatan , seperti jumlah dokter gigi
perempuan
jauh
lebih
banyak
dibandingkan
dokter
gigi
laki-
laki.Ketimpangan gender juga tampak pada Keluarga berencana dimana partisipasi atau peran aktif laki-laki menikah sangat rendah dalam penggunaan alat kontrasepsi, artinya, pembangunan KB lebih banyak didukung dan ditentukan perempuan (96,54%) sedangkan laki-lakihanya 3,46%.Sementara itu kesehatan balita di Kabupaten Badung tergholong baik.Hasl ini ditunjukkan dengan (1) angka kecukupan gizi balita tergolong gizi baik mencapai 90,8% dan melahan ada yang tergolong gizi lebih (0,03%) (2) Tinggi badan balita yang tergolong normal sebanyak 92,52% .Keberhasilan pemberian ASI eksklusif baru mecapai angka
35
30,21% artinya kesadaran dan kemauan ibu menyusui untuk menyusui bayinya secara eksklusif masih rendah. c. Bidang Ekonomi. Dibidang ekonomi juga terjadi ketimpangan gender yaitu jumlah usia produktif,TPAK,pencari kerja, dan mereka yang terserap di lapangan kerja lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.Kelompok Wanita Tani ( KWT) yang terbentuk di tiap-tiap kecamatan jumlahnya cenderung stagnan, artinya tidak berkembang secara kuantitatif. Perusahaan yang ada di Kabupaten Badung baik dengan ijin maupun industri lebih banyak dipimpin laki-laki dari pada perempuan. Kabupaten Badung yang memiliki Daerah Tujuan Wisata Dunia penduduknya tentu banyak yang bergerak di bidang kepariwisatan.Mereka ini tergabung kedalam wadah organisasi yang disebut PUK FSPPAR, jumlah anggota dan pimpinan PUK FSPPAR lebih didominasi laki- laki
dari pada
perempuan. Sebaliknya aktifitas yang berhubungan dengan kebersihan yang identik dengan pekerjaan perempuan seperti menjadi petugas kebersihan lebih didominasi perempuan dari pada laki-laki. d. Bidang Politik. Pada periode 2009 s/d jumlah anggota DPRD di Kabupaten Badung sebanyak 40 orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas (97,50%) adalah laki-laki dan hanya satu orang ( 2,50%) perempuan.Data ini menggambarkan dominasi laki-laki dalam keanggotaan DPRD sangat menonjol. Hal ini berarti pula telah terjadi ketimpangan gender yang sangat mencolok pada lembaga Legeslatif di Kabupaten Badung. Pada Infrastruktur tercatat ada 30 Partai Politik di Kabupaten Badung dengan jumlah Pimpinan sebanyak 687 orang Mayoritas ( 78,31) dari jumlah tersebut adalah laki-laki. Dominasi laki-laki ini juga tampak pada setiap pimpinan partai politik, dengan demikian telah terjadi ketimpangan gender kepemimpinan partai politik di Kabupaten Badung. Berkaitan dengan keanggotaan dalam lembaga, seperti Panwaslu Pileg Pilpres,dan Pilkada,PPK dan PPS di kabupaten Badung mayoritas dipegang oleh laki-laki e. Bidang Hukum. Dibidang hukum Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi
36
sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum itu diperlukan karena Undang-Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan walaupun secara umum di dalam kitab UndangUndang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan naflah dan kehidupan. Yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga hampir semuanya adalah perempuan,sedangkan pelakunya
didominasi oleh laki-laki, itu berarti masih
adanya ketimpangan di bidang hukum antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya Undang-Undang PKDRT dapat menghapus segala bentuk diskriminasi, menegakkan hak-hak azasi perempuan, meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam segala bidang strategis.
37
BAB
V
PROGRAM.
38
BAB VI. PENUTUP.
Rencana Kerja Strategis ( RENSTRA ) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan. RENSTRA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir issue strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Renacana Kerja Strategis (RENSTRA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung pada tahun 2011-2015, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENSTRAjuga memuat tingkat capaian serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahuntahun berikutnya. RENSTRA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung, serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RRKPD)
1.
Seluruh
dokumen
perencanaan
yang disiapkan
oleh
Pemerintah
Kabupaten Badung merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran. 2.
Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari RPJMD SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung.
3.
Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung merupakan pedoman dalam penyusunan RKA_SKPD.
4.
Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
39
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penyusunan Renja RKA SKPD menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan untuk mengakomodir semua kebutuhan dari Perencanaan, Penganggaran yang responsif gender dan semua issue Strategis/permasalahan pembangunan khususnya dibidang Pemberdayaan Perempuan.
40
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG NOMOR
: 22 TAHUN 2015
TANGGAL
: 4 PEBRUARI 2015
TENTANG
: PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 - 2015 BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung Visi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 adalah : ”Terwujudnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender (KKG) Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA) dalam Berkeluarga, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”. Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Kabupaten
Badung
Tahun
2010-2015
tersebut
diatas
dilaksanakan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di berbagai bidang strategis. 2. Penggalakkan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender. 3. Menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 4. Menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) bagi perempuan. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. 6. Meningkatkan kemampuan
dan
kemandirian lembaga
dan
organisasi
perempuan.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Tujuan : Mewujudkan perlindungan perempuan dan anak Sasaran : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
41
b. Tujuan : Mewujudkan pemenuhan hak anak Sasaran : Meningkatnya pemenuhan hak anak c. Tujuan : Mewujudkan pembangunan yang responsif gender Sasaran : Menurunkan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan d. Tujuan : Mewujudkan peningkatan peranan perempuan Sasaran : Meningkatnya peranan perempuan 4.3 Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : Strategi : 6. Pengarusutamaan gender dan anak dalam berbagai bidang pembangunan. 7. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ( KKG ). 8. Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan pemberdayaan perempuan, gender dan anak. 9. Peningkatan
respon
dan
penajaman
sasaran
terhadap
issue
kritis
pemberdayaan gender dan anak. 10. Peningkatan kemampuan dan kemandirian lembaga dan organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan/gender dan anak. Berdasarkan strategi tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan sebagai berikut : 1. Kebijakan dibidang pendidikan. a.
Meningkatkan akses perempuan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
b.
Mengembangkan proses belajar pada pendidikan dasar sampai Perguruan Tinggi yang responsif gender.
c.
Meningkatkan pemerataan pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
d.
Meningkatkan
pemerataan
akses
bagi
tenaga
pendidik
perempuan terhadap jabatan struktural di bidang pendidikan. 2. Kebijakan dibidang kesehatan. c.
Meningkatkan derajat kesehatan penduduk perempuan.
d.
Meningkatkan SDM bidang kesehatan.
42
laki-laki
dan
3. Kebijakan dibidang ekonomi. e. Meningkatkan serta membuka kesempatan belajar lebih luas bagi kaum perempuan. f.
Memberikan kesempatan dan meningkatkan peran perempuan dalam berkiprah dibidang ekonomi sesuai kemampuannya.
g. Meningkatkan pemahaman bagi perempuan akan pentingnya teknologi dan informasi. h. Mengalokasikan dana APBD untuk peningkatan peran perempuan dibidang ekonomi. 4. Kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan a. Meningkatkan
pengetahuan
dan
pemahaman
agama,
politik,
pemerintahan, hukum, lingkungan hidup dan kelembagaan bagi perempuan. b. Meningkatkan
partisipasi
tokoh
perempuan
dibidang
agama,
politik,
pemerintahan, hukum lingkungan hidup dan kelembagaan. c. Memberi kesempatan yang sama dalam jabatan politik dan pemerintahan. d. Meningkatkan sensitifitas gender bagi para penegak hukum. e. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. f.
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar lembaga lintas sektoral yang membidangi pemberdayaan prempuan.
g. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi perempuan dalam informasi dan teknologi.
5. Kebijakan dibidang Hukum Dibidang hukum Pasal 28 H ayat (2) Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan mafaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok yang rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan diperlukan karena Undang – Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu di perlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan walaupun secara umum di dalam kitab
43
Undang – Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai
penganiayaan dan
kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.
44
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Kantor Permberdayaan Perempuan Kabupaten Badung dan berdasarkan pagu anggaran yang ada, maka program kegitan indikator kinerja dan pendanaan indikasi yang akan dilaksanakan tahun 2010 – 2015 merupakan target kinerja program dan kerangka perencanaan sejauhmana target itu bisa dicapai yang menyatakan program dan kegiatan itu berhasil atau tidak dalam kurun waktu 5 tahun. Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung memuat tentang visi dan misi serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung selama kurun waktu 5 tahun. Untuk mewujudkannya, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.
45
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pemerintah Kabupaten Badung telah mengintegrasikan dan memuat arah kebijakan perspektif gender dengan memprioritaskan penciptaan Kabupaten Badung yang adil dan demokratis yaitu menghapus segala bentuk diskriminasi serta meningkatkan kualitas kehidupan perempuan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah dirumuskan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) Program dan Kegiatan yang telah dilakasanakan baik yang bersifat rutin, Inovasi maupun Best praktis (terobosan) meliputi : Menyusun Panduan pengintegrasian issue
gender kedalam
Perencanaan Pembangunan Daerah, dimaksudkan agar penanggung jawab program dan para perencana di masing-masing SKPD di Kabupaten Badung memiliki acuan dalam mengintegrasikan issue gender kedalam perencanaan Penganggaran Program/kegiatan yang akan dilaksanakan, Membuat Surat Edaran Bupati Badung Nomor 916/2971/PP tentang pelaksanaan anggaran yang Responsif Gender (ARG) adalah
wujud nyata
Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan pembinaan terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Badung, seperti yang diamanatkan oleh pasal 25 Permendagri nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanan PUG di Daerah. Melaksanakan Revitalisasi Pocal Point terhadap Perencanaan. Penganggaran yang responsive gender Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di Daerah, mewajibkan Daerah membentuk kelompok kerja PUG sebagai wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai Instansi/Lembaga di daerah, Bappeda Litbang sebagai Ketua, sedangkan di masing-masing SKPD dibentuk Pocal Point yaitu aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerja masing-masing, Didalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.
46
