BAB I
PENDAHULUAN Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain: Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor lain yang peduli sanitasi. Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang. Memorandum Program investasi kabupaten/kota merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten/kota dari aspek teknis, biaya dan waktu. Memorandum Program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati selaku kepala daerah. Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten/kota untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten/kota. Proses penyusunan rencana program investasi ini telah melalui aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan. Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksana an periode sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang perkotaannya. 1.1 Maksud dan Tujuan Maksud: Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kabupaten / Kota dan pihak terkait untuk rancangan implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif untuk Jangka Menengah. Secara umum MPS ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan” – khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi. Tujuan : i). MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kab/Kota.
ii). Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Minahasa Utara selama 5 tahun yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. iii). Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. iv). Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Minahasa Utara v). Tersedianya data untuk feed-back RPJMD periode berikutnya. 1.2
Resume Permasalahan Sanitasi
Risiko sanitasi adalah terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa isu pokok terkait sanitasi merupakan uraian resume permasalahan utama dari masingmasing sub sektor sanitasi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Adapun resum ini terdiri dari dua kriteria dan sudah menjadi kesepakatan dari seluruh anggota Pokja yaitu permasalahan sistem sanitasi dan aspek lain (pendanaan, kelembagaan, peran masyarakat, dan lain-lain). Arahan pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun berdasarkan pilihan system perencanaan dan penetapan zoning area beresiko sanitasi dengan mempertimbangkan : a. Arah pengembangan kabupaten yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kabupaten Minahasa Utara dalam jangka menengah b. Kepadatan penduduk Kabupaten Minahasa Utara c. Area beresiko sanitasi d. Kondisi fisik wilayah (topografi dan struktur tanah)
\
1.2.1 Sektor Air limbah Domestik Perumusan strategi perencanaan untuk implementasi pembangunan dirumuskan terlebih dahulu dari permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat, kelembagaan, pendanaan dari dalam dan luar serta faktor luar yang bisa mempengaruhi. Permasalahan Mendesak dan Isu strategis dalam pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Minahasa Utara adalah sbb : Permasalahan Mendesak : 10,5 % masyarakat belum terlayani sistem air limbah hanya 24,5 % tidak memiliki sistem pengolahan on site Isu Strategis : 1. Teknis dan Operasional Kondisi geologis Kab. Minahasa Utara khususnya kawasan pesisir tidak memungkinkan untuk pembuatan septik tank dengan sumur resapan dan terbagi atas permukiman perkotaan dan perdesaan (pesisir) dengan jarak yang sangat berjauhan 2. Kelembagaan Perencanaan pengelolaan air limbah jangka panjang sudah ada dalam RTRW kabupaten 3. Keuangan Peluang dukungan dana yang bersumber dari dana nasional (APBN) sumber dana lokal (APBD Propinsi) serta sumber dana internasional dari lembaga multilateral (world bank, Asian Development bank, Ausaid, dll), CSR, partisipasi masyarakat Terdapat mitra potensial perusahan tambang emas di Likupang yang belum diberdayakan Pemda untuk pembangunan air limbah
4. Komunikasi Sudah ada peran Pemerintah dalam mengkomunikasikan tentang pengelolaan air limbah domestik 5. SDM dan PMJK Pemda belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestic skala kabupaten Sudah ada peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga walaupun masih sebagian kecil
1.2.2 Sektor Persampahan Perumusan strategi perencanaan untuk implementasi pembangunan dirumuskan terlebih dahulu dari permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat, kelembagaan, pendanaan dari dalam dan luar serta faktor luar yang bisa mempengaruhi. Isu strategis dan permasalahan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Minahasa Utara bisa dijelaskan sbb : Permasalahan Mendesak : 87,5% Pengelolaan sampah tidak memadai Pengolahan sampah setempat, 100% tidak/belum diolah Isu Strategis : 1. Teknis dan Operasional Sudah ada 11 unit Armada truk pengangkut sampah dan 1 unit alat berat wheel loader yg beroperasi di TPA serta 66 unit armada pengangkut sampah selain truk yang melayani seluruh wilayah kab. Minut (10 kecamatan) Informasi tentang penyelamatan lingkungan sudah berkembang di masyarakat 2. Kelembagaan Adanya Peraturan dan kebijakan tentang persampahan di kabupaten Minahasa Utara adalah Perda No. 1 tentang Pengelolaan Pelayanan Kebersihan berupa Pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan. 3. Keuangan Adanya retribusi persampahan yang diatur oleh pemkab Adanya peluang dukungan dana yg bersumber dari APBN, APBD Prov, Dana DEKON, DAK, Belanja Kementrian, CSR, Partisipasi masyarakat 4. Komunikasi Adanya kegiatan Sosialisasi Persampahan yg bertujuan untuk Membangun kesadaran masyarakat dalam penanggulangan persampahan untuk kesehatan masyarakat serta Membangun kesamaan dan pemahaman visi, prinsip dalam mewujudkan konsolidasi program, sinergitas dan koordinasi. Adanya media komunikasi yang berperan dalam kegiatan kampanye/sosialisasi yaitu Media Cetak, Radio, TV, Poster, Baliho, Spanduk, Website dan jejaring sosial 5. SDM dan PMJK Adanya Dinas terkait yang mengelola persampahan adalah Dinas Pertamanan dan Tata Ruang bersama BPLH. Pengelolaan sampah ditingkat kabupaten sdh melibatkan peran jender (laki2 dan perempuan)
1.2.3 Sektor Drainase Beberapa isu pokok terkait pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Minahasa Utara, dikemukakan dari beberapa segi yaitu : Permasalahan Mendesak : Adanya genangan air 96,2% Isu Strategis : 1. Teknis dan Operasional Sudah ada Master Plan Drainase meskipun cakupannya baru di kawasan perkotaan Sudah adanya SPM drainase yaitu sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala Kota : 50% tahun 2014 dan tidak terjadinya genangan >2 kali/tahun : 50% pada tahun 2014 2. Kelembagaan Penanganan drainase ditangani oleh dinas PU-Cipta Karya 3. Keuangan Pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja dari sub sektor pengelolaan drainase sebesar 74,68% (2011 - 2012) 4. Komunikasi Sudah ada peran Pemerintah dalam mengkomunikasikan tentang pengelolaan drainase 5. SDM dan PMJK Pengelolaan drainase lingkungan pada tingkat RT/RW sudah ada
1.2.4 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Permasalahan dan Isu strategis Aspek PHBS yang ada : Permasalahan Mendesak : Perilaku BABS 81,2% CTPS di lima waktu penting 8,6% Isu Strategis : 1. Teknis dan Operasional Sudah ada sumber air bersih dan sarana WC/Toilet disetiap sekolah dan masyarakat 2. Kelembagaan Ada Dinas yang menangani kegiatan PHBS yaitu Dinas Kesehatan dan Diknas sekolah, namun belum maksimal 3. Keuangan Adanya kegiatan PHBS APBD TA 2012 dan Rencana Program dan Kegiatan PHBS DAU Tahun 2013 Adaya peluang pendanaan dari APBDProvinsi, APBN utk Promosi PHBS 4. Komunikasi Pemerintah sudah melakukan sosialisasi terkait PHBS & Promosi Higiene lewat sekolah dan puskesmas 5. SDM dan PMJK Adanya kader posyandu untuk melaksanakan kegiatan PHBS walau belum optimal
1.3
Resume Tujuan dan Sasaran Utama Sanitasi Sampai Dengan Tahun 2018
Dengan memperhatikan tingkat pelayanan yang ada saat ini, diharapkan pada akhir periode program jangka menengah (tahun 2018) telah terjadi kenaikan pelayanan prasarana air limbah manusia. Walaupun pada saat ini masih ada sebagian penduduk Kabupaten Minahasa Utara menggunakan cara pengelolaan limbah manusia secara konvensional atau non urban system yaitu dengan membuang limbahnya di perairan terbuka berupa sungai, parit atau di tanah berupa kebun. Upaya mencapai sasaran pengembangan program yang diinginkan akan dilakukan secara bertahap. Tabel 1.5. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1.
Air Limbah
Tujuan 1.
Seluruh wilayah memiliki sarana sanitasi yang memadai (bidang air limbah)
Sasaran Pernyataan Indikator sasaran sasaran 1. Terwujudnya 1. Prosentase peningkatan Rumah Tinggal sarana dan Bersanitasi (dari prasarana 7,62% menjadi sanitasi (air 37,68%) limbah) yang thn 2015 memadai thn 2018 2. Berkurangnya angka BABS dari 46,6% ke 27% pada 5 tahun pertama 3. Peningkatan layanan air limbah sistem on site dari 46,6% ke 63,5% dan penyediaan sistem jaringan hybrid dengan cakupan layanan 10% pada tahun 2018
Nilai Data Dasar (tahun 2012) Pencemara n karena pembuanga n isi tangki septik (tidak aman) 83,1%
Strategi -
-
-
Perencanaan dan pembangunan sistim pengolahan air limbah offsite komunal berdasarkan pada kajian kawasan dan zonasi; Membangun penampungan limbah yang berwawasan lingkungan berdasarkan standarisasi; Mengoptimalkan fungsi IPLT untuk pengolahan lumpur tinja Membangun IPAL skala perumahan untuk pengolahan air limbah
2.
Persampahan Tujuan
Sasaran Pernyataan sasaran
Indikator sasaran
Nilai Data Dasar
Strategi
1.4
Program Prioritas dan Justifikasinya
1.4.1. Sub Sektor Air Limbah Berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang melekat dalam berbagai aspek dan hasil analisis SWOT untuk sektor air limbah, maka program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan sektor air limbah tersebut adalah: Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Permukiman Periode 2014 - 2018 Prioritas I
Program dan Kegiatan
Estimasi Biaya (jt)
Justifikasi
Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan Permukiman Periode 2014 - 8 Prioritas I
Program dan Kegiatan
Estimasi Biaya (jt)
Justifikasi
Prioritas II
Prioritas Program dan Kegiatan Draenase Permukiman Periode 2014 - 2018 Prioritas I
Program dan Kegiatan
Estimasi Biaya (jt)
Justifikasi
Prioritas II
Prioritas Program dan Kegiatan PHBS/Prohisan Permukiman Periode 2014 - 2018 Prioritas I
Program dan Kegiatan
Estimasi (jt) Justifikasi
BAB II
MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH 2.1 Sumber Dana Pemerintah Dokumen Draft Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 201420178 merupakan dokumen penting yang menunjukkan sebuah komitmen yang dibangun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran arah kebijakan, program dan faktor pendukungnya. MPS ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 20102015, Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011-2015, Renstra SKPD terkait Sanitasi, Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten. MPS ini akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang sanitasi dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam pengembangan program sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang dalam upaya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Minahasa Utara. Dalam rangka optimasi dan kepastian implementasi, maka telah dilakukan internalisasi dan sinkronisasi terkait semua usulan Program dan Kegiatan Prioritas, baik internal Kabupaten maupun pada tingkat Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta pihak swasta . Dari hasil sosialisasi dan sinkronisasi dengan berbagai tingkat dan pihak yang peduli sanitasi tersebut, telah disepakati pemahaman bersama dan komitmen dalam bentuk dukungan untuk implementasi Daftar Program Kegiatan untuk implementasi Jangka Menengah. Nota Kesepakatan terlampir disusun setelah melalui proses internalisasi dan sinkronisasi dengan semua pihak terkait, baik pemegang kebijakan tingkat Kabupaten, Provinsi dan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait dan telah sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing tingkat Pemerintahan. Pengaturan dan mekanisme pelaksanaan Memorandum Program ini disesuikan dengan tugas dan wewenang pelaksana. Untuk kegiatan dengan biaya APBN dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja yang terkait di daerah yang berkedudukan di Provinsi. Sedangkan kegiatan dengan biaya APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten yang dalam pelaksanaannya perlu sering bersinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Walaupun komitmen dari masing-masing sumber pendanaan ini bersifat kesepakatan dukungan dan alokasi penganggaran, tetapi dipahami bersama bahwa untuk tindak lanjutnya tetap akan dievaluasi dan mengacu berdasar sistem penganggaran formal tahunan dan peraturan penganggaran yang berlaku sah dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan ini sebagai prioritas dan acuan utama.
2.2.2
LEMBAR KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA Nomor : ................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini.......................tanggal …………………………........bulan ………. tahun Dua ribu Tiga belas, kami unsur Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sepakat untuk mengalokasikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi ini : KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KABUPATEN MINAHASA UTARA T.A 2014-2018 (dlm jutaan) No A A.1 A.2 A.3 A.4
Sub Sektor
2014 2015 Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten Minahasa Utara Sub-sektor Air Limbah Sub-sektor Persampahan Sub-sektorDrainase Lingkungan Aspek PHBS/Higiene Sub Total A
Tahun Anggaran 2016 2017
2018
Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Total
Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Perwakilan Kota Minahasa Utara : 1. Bupati Minahasa Utara
1. SOMPIE S.F. SINGAL
1. …………………………
Tembusan: Kepala SKPD / Dinas Kota terkait – untuk ditindak lanjuti 1. Kepala Bappelitbang Kabupaten Minahasa Utara 2. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara 5. Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Minahasa Utara 6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara 7. Camat Se- Kabupaten Minahasa Utara
2.2.2
LEMBAR KESEPAKATAN PEMERINTAH PROVINSI
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PEMPROV. SULAWESI UTARA – PEMKAB MINAHASA UTARA Nomor : ................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini.......................tanggal …………………………........bulan ……………… tahun Dua ribu tiga belas, kami Pemerintah Provinsi SULAWESI UTARA sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Minahasa Utara - sub Lampiran L-1.B untuk implementasi program: 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2) Program Pengembangan Kebijakan Dan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3) Program Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolahan Draenase
KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KABUPATEN MINAHASA UTARA T.A 2014-2018 (dlm jutaan) Tahun Anggaran 2014 2015 2016 2017 B Sumber Pendanaan : APBD Provinisi SULAWESI UTARA B.1 Sub-sektor Air Limbah B.2 Sub-sektor Persampahan B.3 Sub-sektor Draenase B.4 Sektor PHBS/Prohisan Sub Total B Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. No
Sub Sektor
2018
Total
Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Provinsi SULAWESI UTARA : 1. Gubernur SULAWESI UTARA 1. S.H. SARUNDAJANG
1.…………………………..
Perwakilan Kota Minahasa Utara : 1. Bupati Minahasa Utara
1. ………………………….
1. SOMPIE S.F. SINGAL
Tembusan: 1. Kepala SKPD / Dinas Provinsi terkait – untuk ditindaklanjuti 2. Pokja PPSP Provinsi SULAWESI UTARA 3. Kepala SKPD / Dinas Kabupaten terkait – untuk ditindaklanjuti 4. Pokja Sanitasi kabupaten Minahasa Utara
2.2.2
LEMBAR KESEPAKATAN PEMERINTAH PUSAT
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI DIRJEN PPLP – PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA Nomor : ................... Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan dapat lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai sumber terkait, termasuk sumber pendanaan dari Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini.......................tanggal …………………………........bulan …………….. tahun Dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan dibawah ini sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Minahasa Utara - sub Lampiran L- 1.C untuk implementasi program: 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2) Program Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3) Program Pengembangan Kebijakan dan Kinerja Pengelolaan Draenase KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KABUPATEN MINAHASA UTARA T.A 2014-2018 (dlm jutaan) No
Sub Sektor
Tahun Anggaran 2016 2017
2014 2015 Sumber Pendanaan : APBN Sub-sektor Air Limbah Sub-sektor Persampahan Sub-sektor Draenase Sub Total C Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. C C.1 C.2 C.3
2018
Total
Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Perwakilan Direktorat Jendral : 1. Satker PPLP SULAWESI UTARA
1.
2. Satker Kementerian Kesehatan Provinsi 2. …………………………..
1.
2.
3. Satker Kementerian L.H Provinsi
3……………………………
3.
Perwakilan Kabupaten Minahasa Utara : 1. Bupati Minahasa Utara
1. SOMPIE S.F. SINGAL
1. …………………………
Perwakilan Pemerintah Provinsi : 1. Gubernur SULAWESI UTARA
1. S.H. SARUNDAJANG
1.…………………………..
2.2 Sumber Dana Non Pemerintah Sesuai dengan paradigma pembangunan nasional saat ini, disadari bahwa tugas pembangunan disamping dikelola oleh pemerintah yang berfungsi sebagai koordinator maka diperlukan partisipasi dari unsur masyarakat dan dunia usaha. Kedua sektor tersebut dikondisikan untuk mengambil peran makin besar dalam mencapai keberhasilan dalam semua tahap pembangunan, termasuk program percepatan pembangunan sektor sanitasi. Bentuk pelibatan peran kedua pilar pembangunan tersebut telah dimulai dari sejak tahapan penetapan program kegiatan yang diperlukan masyarakat, yaitu melalui proses Konsultasi Publik pada tahap penyusunan SSK. Pada tahapan implementasi strategi ini, bentuk partisipasi dari unsur Swasta dan Masyarakat tercantum dalam bentuk kesepakatan dukungan seperti terlampir, baik dalam bentuk dukungan pendanaan ataupun dalam kontribusi lainnya. Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama tiga aktor utama: Pemerintah, civil society dan dunia usaha. Sangat diperlukan sinergitas antar Stakeholders (Dadang Solihin), dan diharapkan melalui MPS pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman persoalan tersebut dapat lebih optimal untuk diselesaikan.
2.2.1
LEMBAR KESEPAKATAN PARTISIPASI SWASTA (CSR) LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PT. ...... – PEMKAB. MINAHASA UTARA
Nomor Sektor / Program Sanitasi
: ................... : ...................
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten/Kotaupaten dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini.....................tanggal ………………………….....bulan ……………………......tahun……………………………........., kami PT...... sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi untuk implementasi program: KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI PT. ............ – PEMKAB. MINAHASA UTARA T.A 2014 - 2018 (dlm jutaan) No
Sub Sektor Sub-sektor Air Limbah Program………. Kegiatan……
2014
2015
Tahun Anggaran 2016 2017
2018
Total
Sub Total
Implementasi rencana penganggaran dan detail kesepakatan ini akan ditindak lanjuti sesuai lembar Lampiran L-1.D.
Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan PT.........:*) 1. Direktur
Perwakilan Kabupaten Minahasa Utara : 1. Bupati Minahasa Utara
1. Nama
1. SOMPIE S.F. SINGAL
1.…………………………..
1. …………………………
*) tergantung kontribusi untuk komitmen pendanaannya Format dan Isi Lembar kesepakatan bisa disiapkan untuk masing-masing penyandang dana dan sesuai spesifikasi yang disepakati
2.2.2
LEMBAR KESEPAKATAN MASYARAKAT LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI KELOMPOK MASYARAKAT .......– PEMKAB. MINAHASA UTARA
Nomor Sektor / Program Sanitasi
: ................... : ...................
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini …………..........tanggal ………………………….......bulan…………............tahun…………………………….........., kami atas nama Kelompok Masyarakat ......... sepakat untuk memberikan kontribusi dan partisipasi dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014 – 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi dalam bentuk: KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI KELOMPOK MASYARAKAT ............ – PEMKAB. MINAHASA UTARA T.A 2014 - 2018 (dlm jutaan) No
Sub Sektor Sub-sektor Air Limbah/sampah/drainase Program………. Kegiatan…… Sub Total
2014
2015
Tahun Anggaran 2016 2017
Penjelasan detail terkait kesepakatan ini sesuai lembar Lampiran L-1.E.
2018
Total
Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Kelompok Masyarakat ........: 1. Ketua 1. 1………………………….. Mengetahui : Perwakilan Kabupaten Minahasa Utara: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan 1. Nama Tata Ruang 2. Dinas Kesehatan
2. Nama
3. Dinas DKPP
3. Nama
4. BPLH
4. Nama
Nama
1……………………..… …. 2……………………..… …. 3……………………..… …. 4...........................
2.2.3
LEMBAR KESEPAKATAN LEMBAGA DONOR LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI LEMBAGA DONOR ........ – PEMKAB. MINAHASA UTARA
Nomor Sektor / Program Sanitasi
: ................... : ...................
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini …………..........tanggal ………………………….......bulan…………............tahun…………………………….........., kami atas nama Lembaga Donor ........ sepakat untuk memberikan kontribusi dan partisipasi dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2014– 2018 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi dalam bentuk : KESEPAKATAN ALOKASI PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KABUPATEN MINAHASA UTARA T.A 2014-2018 (x Rp. 1.000.000) No
Sub Sektor
2014
2015
Tahun Anggaran 2016 2017
Sumber Pendanaan : PHLN A. Sub sector……. 1. Program……. Kegiatan…… Sub Total Penjelasan detail terkait kesepakatan ini sesuai lembar Lampiran L-1.C.
2018
Total
Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Lembaga Donor .........: 1. Ketua
1. Nama
Mengetahui : Perwakilan Kabupaten Minahasa Utara : 1. Bupati Minahasa Utara 1. SOMPIE S.F. SINGAL
1…………………………..
1. …………………………
