B A B I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi

BAB

I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Memenuhi amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

yang

ditetapkan

berdasarkan

Peraturan

Daerah

Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

yang

menjelaskan

bahwa

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Rencana Kerja ( Renja ) ini merupakan dokumen Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ). Tujuan Penyusunan Renja ini adalah acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan tahunan SKPD serta menyediakan indikator – indikator yang dijadikan tolak ukur dalam pencapaian kinerja. 1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi

Kepulauan

Bangka

Belitung

Tahun

2014

adalah

sebagai

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi,

dan

usulan

program

serta

kegiatan

yang

berasal

dari

masyarakat. Tujuan disusunnya Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah: (1) merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang; (2) memberi arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah sebagai pedoman Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2014. 1.3. Landasan Hukum Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah: 1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

5.

Undang-undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 8.

Undang-undang Keuangan

Nomor

antara

33

Tahun

Pemerintah

2004

Pusat

dan

tentang

Perimbangan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39); 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 23. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 8 Seri E); 24. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 08 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 3 Seri A); 25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 5 Seri A); 26. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 12 Seri E). 1.4. Sistematika Penyusunan Renja SKPD Rencana Kerja Satuan Kerja Perangka Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Memuat ; latar belakang, maksud, tujuan sasaran dan fungsi, landasan hukum serta sistematika penyusunan Renja SKPD. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKAD TAHUN 2013 Memuat ; Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Renja SKPD dan Program dan Kegiatan. BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa:

Tujuan dan Sasaran

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; c.

Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAN

ASSET

DAERAH

PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 Pada tahun 2013, DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 1 (satu) urusan pemerintahan, yaitu Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian. 2.1

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Kerja

DPPKAD

Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Dari jumlah program utama sebanyak 9 (sembilan) program pembangunan dengan jumlah kegiatan total sebanyak 62 (enam puluh dua) kegiatan, dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih terdapat kegiatan yang tidak terselesaikan dengan baik yaitu : Pengembangan program aplikasi samsat (online) dikarenakan pihak Penyedia Jasa tidak mampu

menyelesaikan

pekerjaan

sesuai

dengan

Surat

Perjanjian,

sehingga Aplikasi Samsat (Online) yang diharapkan dapat berjalan pada tahun 2014, tidak dapat dilaksanakan.

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2013 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Target dan Realisasi Program/kegiatan Tahun 2012 (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2013

Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017

Realisasi Target Kinerja Hasil Program/ Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

WAJIB Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Prosentase peningkatan disiplin aparatur Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.237.568.853

4.788.542.106,00

5.980.370.000

4.952.411.266

82,81%

7.434.815.000

6.470.002.946

87,02 %

2.095.659.500

9.468.565.844,00

11.464.671.250

9.667.164.640

84,32%

11.675.089.500

10.758.295.968

92.15 %

247.545.000

208.215.000,00

436.145.000

397.475.750

91,13%

23.260.000

22.460.000

96,56 %

790.367.500

347.552.350,00

779.670.50

501.312.400

64,30%

1.543.418.000

1.272.525.460

82.45 %

64.291.500

37.315.600,00

60.113.900

36.535.600

60,78%

61.882.400

60.297.900

97.44 %

Kode

1

20

1

20

05 05.01 05.02 05.03 05.05 05.06

Target RKPD Tahun 2012

Realisasi RKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

(6)

(7)

(8)

Target Program/ kegiatan RKPD Tahun 2013

(9)

Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d Tahun 2013

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2013

SKPD Penanggu ng Jawab

(10)

(11)

(12)

PEMERINTAHAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(8)

(9)

05.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.683.559.077

2.457.176.000,00

4.069.237.700

2.630.292.800

64,64%

3.729.207.900

05.18

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

258.689.600

137.175.000,00

248.074.600

211.048.000

85,07%

390.911.200

05.50

Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

Prosentas Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Prosentase Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Prosentasse Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

247.805.000

271.617.500,00

247.805.000

198.499.000

80,10%

3.546.255.400

270.606.400

39.623.100,00

05.87

(5)

(6)

(7)

92.238.850

(10)

(11)

2.526.039.860

67.78 %

336.592.457

86.11 %

2.183.092.500

61.56 %

77.848.100

84.40 %

(12)

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membidangi Urusan pemerintahan Bidang Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian telah menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga program Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 dapat terlaksana sesuai rencana. Kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga program pembangunan yang mewadahi aspirasi masyarakat dapat terlaksana

sebagaimana

mestinya.

Tingginya

tingkat

kualitas

dan

kemampuan sumber daya aparatur akan menjadi indikator berhasilnya program

pembangunan

peningkatan

kualitas

yang

direncanakan.

Selain

daya

akan

sumber

aparatur

itu

terjadinya

sejalan

dengan

profesionalitas pelayanan publik sehingga good governance dapat berjalan sesuai amanat reformasi birokrasi.

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No

Target SPM Target IKK

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (1) (2)

(3)

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan Jasa Giro Rekening Deposito pada Bank Denda Bidang Pekerjaan Umum Denda PKB Denda BBN KB Fasilitas Sosial/KUPEM Setoran Potongan Hutang (PT.Taspen) Setoran Kontribusi Surat Keterangan Pajak Daerah Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Pendapatan dari Pengembalian UUDP Pendapatan dari TPTGR

(4)

Target Indikator Lainnya (5)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1.384.957.137.463,62 420.518.901.658,62 388.292.073.530,71 126.682.838.314,62 137.661.026.206,19

1.551.412.734.758,58 475.678.930.647,58 433.307.517.261,08 151.034.970.754,20 143.964.317.500,00

455.729.783.889,07 164.791.044.991,61 144.104.278.822,35

1.381.881.035.285,33 435.581.341.268,33 396.787.784.874,20 133.712.991.559,60 138.057.278.414,00

1.524.271.262.264,62 490.987.572.889,62 447.462.199.032,28 149.719.572.524,00 154.884.483.572,00

409.185.936.558,63 140.302.963.402,25 135.832.103.706,61

432.234.878.701,58 152.547.004.196,93 139.907.066.817,81

120.787.919.980,13

135.136.441.670,00

129.485.660.523,45

3.160.289.029,77

3.171.787.336,88

3.565.208.926,32

135.959.943.549,62

142.757.940.727,00

121.487.271.998,00

3.820.864.137,22

4.076.519.348,11

3.530.242.902,60

1.906.601.353,95

7.500.000.000,00

1.906.601.353,95

7.500.000.000,00

99,78

98,25%

103,58

103,22%

102,19

103,27%

105,55

99,13%

100,29

107,59%

139.313.507.235,30

100,58

103,09%

3.544.635.700,98

111,71

111,76%

7.193.085.574,73

5.390.252.312,97

377,27

71,87%

7.193.085.574,73

5.390.252.312,97

377,27

71,87%

1.906.601.353,95

7.500.000.000,00

7.193.085.574,73

5.390.252.312,97

377,27

71,87%

30.320.226.773,96

34.871.413.386,50

31.600.470.819,40

38.135.121.544,37

104,22

109,36% 85,26%

7.383.060.636,00

8.000.000.000,00

7.434.458.601,00

6.820.727.349,00

100,70

12.108.904.216,50

12.108.904.216,00

12.032.961.932,00

11.036.301.700,00

99,37

91,14%

254.285.581,27

391.438.182,00

239.676.127,40

1.641.682.979,95

94,25

419,40%

4.317.882.455,00

7.181.516.545,00

8.867.975.530,00

11.149.844.250,00

205,38

155,26%

174.633.275,00

243.275.737,50

319.395.800,00

304.788.250,00

182,90

125,29%

80.031.936,00

19.061.601,00

-

-

6.881.232,00

4.340.616,00

9.109.290,00

23.474.324,00

132,38

540,81%

708.972.000,00

697.752.000,00

742.854.000,00

805.260.000,00

104,78

115,41%

519.018.414,00

893.527.607,00

30.059.700,00

708.049.375,00

5,79

79,24%

4.334.737.305,48

4.334.737.305,00

1.537.885.440,00

4.865.936.366,12

35,48

112,25%

511.851.658,71

1.015.921.178,00

306.062.463,00

759.995.349,30

59,80

74,81%

DANA PERIMBANGAN

785.306.155.805,00

933.756.954.111,00

821.562.832.517,00

907.804.397.563,00

104,62

97,22%

Dana Bgi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

126.082.690.805,00

172.446.266.111,00

160.440.924.523,00

146.493.709.563,00

127,25

84,95%

Dana Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi dan Bangunan PPh Orang Pribadi (termasuk Pph pasal 21/25) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil Iuran Tetap (Land rent) Bagi Hasil Iuran Eksploitasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti)

52.365.735.594,00 34.915.651.545,00

65.000.000.000,00 40.000.000.000,00

63.591.598.949,00 37.058.565.443,00

60.622.259.202,00 37.568.265.171,00

121,44

93,27%

106,14

93,92%

17.450.084.049,00

25.000.000.000,00

26.533.033.506,00

23.053.994.031,00

152,05

92,22%

73.716.955.211,00 50.788.811,00 2.395.477.300,00

107.446.266.111,00 50.788.811,00 2.395.477.300,00

96.849.325.574,00 1.618.389.704,00

85.871.450.361,00 25.034.393,00 14.547.628.914,00

131,38 0,00

49,29%

67,56

607,30%

62.590.371.100,00

90.000.000.000,00

66.698.010.464,00

64.097.025.011,00

106,56

71,22%

Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi

8.680.318.000,00

15.000.000.000,00

28.532.925.406,00

7.201.762.043,00

328,71

48,01%

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Dana BOS Sumbangan Pihak ke Tiga Sumbangan Pihak ke Tiga Sumbangan Pihak ke Tiga Pendapatan lainnya Pendapatan lainnya Pendapatan Lainnya

634.087.815.000,00 634.087.815.000,00 634.087.815.000,00 25.135.650.000,00 25.135.650.000,00 25.135.650.000,00 179.132.080.000,00 129.132.080.000,00 129.132.080.000,00 129.132.080.000,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00

717.140.118.000,00 717.140.118.000,00 717.140.118.000,00 44.170.570.000,00 44.170.570.000,00 44.170.570.000,00 141.976.850.000,00 131.976.850.000,00 131.976.850.000,00 131.976.850.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 -

635.986.257.994,00 635.986.257.994,00 635.986.257.994,00 25.135.650.000,00 25.135.650.000,00 25.135.650.000,00 124.736.861.500,00 124.736.861.500,00 124.736.861.500,00 124.736.861.500,00 -

717.140.118.000,00 717.140.118.000,00 717.140.118.000,00 44.170.570.000,00 44.170.570.000,00 44.170.570.000,00 125.479.291.812,00 125.358.560.000,00 125.358.560.000,00 125.358.560.000,00 120.731.812,00 120.731.812,00 120.731.812,00

100,30

100,00%

100,30

100,00%

100,30

100,00%

100,00

100,00%

100,00

100,00%

100,00

100,00%

69,63

88,38%

96,60

94,99%

96,60

94,99%

96,60

94,99%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

79,92%

2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.3.1 Permasalahan dan Solusi Kendala dan permasalahan yang dihadapi SKPD DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2013 dapat diidentifikasi sebagai berikut: a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam

menunjang

aktivitas

pekerjaan.

Hal

tersebut

akan

berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas c.

Belum dipahami secara baik tentang proses dan mekanisme penganggaran dan pengelolaan keuangan oleh setiap SKPD yang ada di pemerintahan provinsi kepulauan bangka belitung

d. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur DPPKAD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Meningkatkan

kapasitas

sumber

daya

aaratur

dengan

mengikutsertakan aparatur pada diklat-diklat dan bimbingan teknis diluar daerah. b. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur untuk melaksanakan tugasnya.

c.

Meningkatkan kualitas suber daya aparatur dengan melakukan bimbingan teknis dan diklat bagi Bendahara pengeluaran dan PPK SKPD serta staf bagian keuangan di SKPD-SKPD dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

d. Melakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait dengan peraturan perundang-undangan. 2.3.2 Prestasi Kerja Kinerja yang telah dicapai DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan buah kerja keras seluruh sumber daya aparatur, hasil

koordinasi

dengan

seluruh

stakeholder

dan

partisipasi

masyarakat. Prestasi kerja yang diraih diantaranya: 1. Pendapatan Asli Daerah tercapai 2. Pelaksanaan APBD 2013 dapat direalisasikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. 3. Laporan pertanggungjawaban pelaksananaan APBD 2013 dapat direalisasikan sesuai waktu yang direncanakan.

2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel II.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rancangan Awal RKPD

No./ Kode

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian

(4)

(3) Persentase pelayanan administrasi perkantoran

(5) 100%

Surat

Pangkalpinang dan 7 UPTD

12 bulan

256.520.000

0200

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik


Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi

12 bulan

493.680.000

0700

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


12 bulan

244.662.000

0800

Penyediaan Kebersihan Kantor

Jasa


12 bulan

1.273.016.800

0900

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor Terpeliharanya peralatan kerja

12 bulan

1.140.546.000

1000

Penyediaan Kantor

Tulis


Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan

1.029.226.000

1100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


12 bulan

1.376.254.000

1200

Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan Tersedianya peralatan listrik

12 bulan

145.200.000

1500

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan


Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan

12 bulan

59.532.000

Program/ Kegiatan

Lokasi

(1) 05.01.

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0100

Penyediaan Menyurat

Jasa

Alat

Pagu Indikatif

(6)


Lokasi

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(4)

(3) Persentase pelayanan administrasi perkantoran

(5) 100%


12 bulan

256.400.000

sedang berjalan

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi

12 bulan

643.200.000

sedang berjalan

12 bulan

867.840.000

sedang berjalan

12 bulan

1.917.450.000

sedang berjalan

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor


Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor Terpeliharanya peralatan kerja

12 bulan

1.019.325.000

sedang berjalan



12 bulan

953.000.000

sedang berjalan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan


Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan Tersedianya peralatan listrik

12 bulan

1.299.800.000

sedang berjalan

12 bulan

156.000.000

sedang berjalan

Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan

12 bulan

58.600.000

sedang berjalan

Pangkalpinang dan 7 UPTD Pangkalpinang dan 7 UPTD



Target Capaian

Pagu Indikatif

Catatan Penting

Program/ Kegiatan

(6)

(8)

(1)

(2)

(4)

(3) Sebagai Informasi

(5)

(6)

Sarana

(2) Perundangundangan

(4)

(3) Sebagai Informasi

(5)

(6)

(8)

Sarana

1600

Penyediaan Bahan Logistik Kantor


Tersedianya logistik kantor

bahan

12 bulan

0



Tersedianya logistik kantor

bahan

12 bulan

167.215.000

sedang berjalan

1700

Penyediaan Makanan dan Minuman


tersedianya Makanan dan minuman rapat

12 bulan

112.772.000


tersedianya Makanan dan minuman rapat

12 bulan

108.000.000

sedang berjalan

1800

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Luar Daerah

Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

847.000.000

Luar Daerah

Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah

12 bulan

2.290.119.000

sedang berjalan

1900

Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak

12 bulan

20.449.000



12 bulan

23.400.000

sedang berjalan

3500

Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk. Prov. Kep. Bangka Belitung

Pangkalpinang

Terpeliharanya Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk. Prov. Kep. Bangka Belitung

12 bulan

108.559.000

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk. Prov. Kep. Bangka Belitung

Pangkalpinang


12 bulan

51.878.000

sedang berjalan

Jumlah Belanja Rutin

9.812.227.000

3.935.063.000

05.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0202

Pembangunan Rumah Dinas pada 4 UPTD Kabupaten Pemekaran

0337

Pembangunan Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat kab Belitung

0338

Pembangunan Parkir pada UPTD

0500

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

0900

Pengadaan Gedung Kantor

Tempat

Peralatan

Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya Rumah Dinas pada 4 UPTD Kabupaten Pemekaran

100%

Tersedianya Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat kab Belitung

Landscape dan pagar Gedung Kantor

0


Kabupaten Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah Pangkalpinang

Tersedianya Tempat Parkir pada UPTD

tempat parkir

0

Pembangunan Tempat Parkir pada UPTD

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan dinas

0

Pangkalpinang

Tersedianya peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor

0

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kabupaten Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah Kabupaten Belitung

rumah dinas

1.781.490.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Rumah Dinas pada 2 UPTD Kabupaten Pemekaran

Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur Tersedianya Rumah Dinas pada 2 UPTD Kabupaten Pemekaran

100%

2 unit rumah dinas ukuran (42 M2 x 3)

810.120.000

Gedung baru

Kabupaten Belitung

Tersedianya Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat kab Belitung

Landscape dan pagar Gedung Kantor

503.000.000

Kabupaten Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah Pangkalpinang

Tersedianya Tempat Parkir pada UPTD

4 unit tempat parkir

377.780.000

Melanjutka n Pembangun an Gedung Kantor UPTD Kabupaten Belitung sedang berjalan


2 unit minibus, 1 unit pick up

1.357.692.000

sedang berjalan

Pangkalpinang


25 unit AC Split, 7 un it AC standing, 25

455.700.000

sedang berjalan

Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Barat

(1)

(2)

(4)

(3)

0903

Pengadaan DPPKAD

Pangkalpinang

Tersedianya DPPKAD

0915

Pengadaan Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor)

7 UPTD

0920

Pengadaan Stabilizer Gedung Kantor DPPKAD

Pangkalpinang

1000

Pengadaan Meubelair

Pangkalpinang

2200

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor

Gedung

DPPKAD dan 7 UPTD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas

Kendaraan

DPPKAD dan 7 UPTD

2400

Laptop

di

4100

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Kabupaten Bangka

9925

Pengadaan Server Regident

Pangkalpinang

Sub jumlah 05.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1600

Pengadaan Seragam Samsat

Pakaian

(5)

laptop di

(6)

(2)

(4)

(3)

(5) unit Dispenser

laptop

0

Pengadaan Laptop di DPPKAD

Pangkalpinang

Tersedianya DPPKAD

Tersedianya Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor)

Peralatan gedung kantor

0

7 UPTD

Tersedianya Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor)

Tersedianya Stabilizer Gedung Kantor DPPKAD Tersedianya meubelair

stabilizer

0

Pangkalpinang

meubelair

0

Pengadaan Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor) Pengadaan Stabilizer Gedung Kantor DPPKAD Pengadaan Meubelair

Tersedianya Stabilizer Gedung Kantor DPPKAD Tersedianya meubelair

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Tersedianya Asset untuk dihibahkan berupa server regident

12 bulan

1.028.258.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

DPPKAD dan 7 UPTD

12 bulan

1.067.401.500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

DPPKAD dan 7 UPTD

Prosentase peningkatan aparatur

100 %

Pangkalpinang

1 unit rumah dinas

0


Kabupaten Bangka

2 unit

0

Pengadaan Regident

Pangkalpinang

Server

laptop di

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Tersedianya Asset untuk dihibahkan berupa server regident

8 unit laptop

Pangkalpinang

Tersedianya Pakaian Seragam Samsat

100 stel

sedang berjalan

7 UPTD

349.300.000

sedang berjalan

1 unit stabilizer

298.000.000

pemeliharaa n berkala

70 unit meja kerja, 75 unit kursi kerja, 20 unit kursi tunggu, 7 unit sofa 12 bulan

502.058.000

1.002.792.500


12 bulan

1.991.150.000


1 unit dinas

rumah

159.890.000

sedang berjalan

8 unit regident

server

235.000.000

Barang Hibah untuk Ditlantas Polda Babel

8.135.452.500 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

161.530.000

Pengadaan Pakaian Seragam Samsat

Prosentase peningkatan aparatur Pangkalpinang

100 % disiplin


100 stel

161.530.000 Sub jumlah 05.05 Program Kapasitas aparatur

Peningkatan Sumber Daya

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100 %

(8)

92.970.000

3.877.149.500 disiplin

(6)

55.120.000

55.120.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100 %

sedang berjalan

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

0300

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Nasional

Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

12 bulan

3300

Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3 kali

95.000.000

9100

Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota


Terlaksanany Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM) Terlaksananya Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota

12 bulan

86.015.000

9901

Bimbingan teknis operator aplikasi SIPKD

pangkalpinang

12 bulan

0

9903

Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD

12 bulan

0

9905

Intensifikasi sumber restribusi

Provinsi Bangka Belitung Provinsi Bangka Belitung

12 bulan

0

9906

Rapat koordinasi pengelolaan restribusi

pangkalpinang

1 kali

0

9907

Intensifikasi sumbersumber pajak daerah

Provinsi Bangka Belitung

Terlaksanany aBimbingan teknis operator aplikasi SIPKD Terlaksananya Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD Terlaksananya Intensifikasi sumber sumber penerimaan restribusi Telaksananya Rapat koordinasi pengelolaan restribusi Terlaksananya Intensifikasi sumbersumber pajak daerah

12 bulan

0

sumber penerimaan

Kep. Kep.

Kep.

(6)

450.000.000

(2) Daya aparatur

(4)

(3)

(5)

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM) Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota Bimbingan teknis operator aplikasi SIPKD Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD Intensifikasi sumber sumber penerimaan restribusi Rapat koordinasi pengelolaan restribusi Intensifikasi sumber-sumber pajak daerah

Nasional

Tersedianya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

12 bulan

258.400.000

sedang berjalan


Terlaksanany Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM) Terlaksananya Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota

3 kali

150.000.000

sedang berjalan

12 bulan

200.300.000

sedang berjalan

Terlaksanany aBimbingan teknis operator aplikasi SIPKD Terlaksananya Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD Terlaksananya Intensifikasi sumber sumber penerimaan restribusi Telaksananya Rapat koordinasi pengelolaan restribusi Terlaksananya Intensifikasi sumbersumber pajak daerah

12 bulan

119.460.000

sedang berjalan

12 bulan

392.065.750

sedang berjalan

12 bulan

53.496.000

sedang berjalan

1 kali

59.405.000

sedang berjalan

829.540.000

sedang berjalan


pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung Provinsi Bangka Belitung

Kep. Kep.

pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung

Kep.

12 bulan

631.015.000 Sub jumlah 05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

0200

Penyusunan laporan keuangan semesteran

pangkalpinang

Tersedianya laporan keuangan semesteran

60 buku

64.291.500

6200

Penyusunan laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN

pangkalpinang

Tersedianya laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN

12 bulan

0

(6)

(8)

2.062.666.750 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN


100 %

pangkalpinang


60 buku

51.750.000

sedang berjalan

pangkalpinang

Tersedianya laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN

12 bulan

96.100.000

sedang berjalan

(1) 5900

(2) Asistensi penyusunan laporan keuangan daerah

(4) pangkalpinang

(3) Terlaksananya Asistensi penyusunan laporan keuangan daerah

(5) 12 kali

(6) 0

(2) Asistensi penyusunan laporan keuangan daerah

(4) pangkalpinang

(3) Terlaksananya Asistensi penyusunan laporan keuangan daerah

(5) 12 kali

64.291.500 Sub jumlah 05.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah analisa

kep

100 %

100 buku

0

0

0100

Penyusunan standar belanja

0300

Penyusunan Peraturan tentang Akuntansi Daerah

Revisi gubernur Kebijakan Pemerintah

pangkalpinang

Tersedianya Peraturan gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

pergub

0600

Penyusunan rancangan perda tentang APBD

pangkalpinang

Tersedianya rancangan perda tentang APBD

2 peraturan

900.000.000

1000

Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABD

pangkalpinang

Tersedianya rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABD

Laporan keuangan

305.096.100

3200

Operasional aplikasi SIPKD

pangkalpinang

Terlaksananya operasional aplikasi SIPKD

Aplikasi SIKPKD

500.000.000

3300

Pembinaan teknis bendahara pengeluaran dan PPK SKPD

pangkalpinang

Telaksananya Pembinaan teknis bendahara pengeluaran dan PPK SKPD

80 orang Bendahara dan PPK SKPD

3400

Penyusunan HSBJ Provinsi Kep Bangka Belitung

pangkalpinang

Tersedianya Provinsi Kep Belitung

100 buku

3500

Penghapusan barang inventaris

pangkalpinang

Terlaksananya tata kelola barang inventaris

barang-

Prov Bangka Belitung

Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya analisa standar belanja

HSBJ Bangka

12 bulan

(6) 109.880.000

(8) sedang berjalan

257.730.000 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan analisa standar belanja


kep

Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya analisa standar belanja

100 %

100 buku

373.775.000

sedang berjalan

Penyusunan Revisi Peraturan gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan rancangan perda tentang APBD

pangkalpinang

Tersedianya Peraturan gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

pergub

270.354.000

sedang berjalan

pangkalpinang


2 peraturan

835.725.000

sedang berjalan

Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaba n pelaksanaan ABD Operasional aplikasi SIPKD

pangkalpinang

Tersedianya rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABD

Laporan keuangan

199.450.000

sedang berjalan

pangkalpinang

Terlaksananya operasional aplikasi SIPKD

Aplikasi SIKPKD

532.600.000

sedang berjalan

201.310.800


pangkalpinang



184.200.000

sedang berjalan

124.841.151


pangkalpinang

Tersedianya Provinsi Kep Belitung

100 buku

130.824.500

sedang berjalan

Penghapusan barang-barang inventaris

pangkalpinang

Terlaksananya tata kelola barang inventaris

86.602.000

sedang berjalan

88.458.426

HSBJ Bangka

12 bulan

(1) 4000

(2) Sosialisasi Permendagri ttg pedoman penyusunan APBD TA 2015

(4) pangkalpinang

(3) Terlaksananya Sosialisasi Permendagri ttg pedoman penyusunan APBD TA 2015 Tersedianya aplikasi manajemen barang m ilik daerah

(5) 1 kali

6300

Penyusunan aplikasi manajemen barang m ilik daerah

pangkalpinang

6400

Pembinaan teknis penyusunan laporan barang milik daerah

6700

6701

12 bulan

0

pangkalpinang

Terlaksananya Pembinaan teknis penyusunan laporan barang milik daerah

32 SKPD

Penyusunan dan penataan arsip SP2D

pangkalpinang

Terlaksananya Penyusunan dan penataan arsip SP2D

Inventarisasi pengamanan bergerak dan bergerak


Terlaksananya Inventarisasi dan pengamanan barang bergerak dan tidak bergerak

dan barang tidak

kep

(6)

(2) Sosialisasi Permendagri ttg pedoman penyusunan APBD TA 2015 Penyusunan aplikasi manajemen barang m ilik daerah

(4) pangkalpinang

0


500 buku

0

Penyusunan penataan SP2D

12 bulan

0

Inventarisasi dan pengamanan barang bergerak dan tidak bergerak

0

dan arsip

(3) Terlaksananya Sosialisasi Permendagri ttg pedoman penyusunan APBD TA 2015 Tersedianya aplikasi manajemen barang m ilik daerah

(5) 1 kali

12 bulan

312.175.000

sedang berjalan

pangkalpinang

Terlaksananya Pembinaan teknis penyusunan laporan barang milik daerah

32 SKPD

124.221.000

sedang berjalan

pangkalpinang

Terlaksananya Penyusunan dan penataan arsip SP2D

500 buku

186.850.000

sedang berjalan


Terlaksananya Inventarisasi dan pengamanan barang bergerak dan tidak bergerak

12 bulan

319.672.000

sedang berjalan

pangkalpinang

kep

2.119.706.477 Sub jumlah 05.18 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 0100

Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD

pangkalpinang

0600

Evaluasi raperda kab/kota dan peraturan Bupati/Walikota ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

pangkalpinang

0701

Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan Kab/Kota


Kep

Prosentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

100 %

Terlaksananya Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD Terlaksananya Evaluasi raperda kab/kota dan peraturan Bupati/Walikota ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

7 kab/kota

175.000.000

7 kab/kota

83.689.600

Telaksananya Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan Kab/Kota

7 kab/kota

0

258.689.600 Sub jumlah

(6) 235.490.000

(8) sedang berjalan

3.791.938.500 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD Evaluasi raperda kab/kota dan peraturan Bupati/Walikota ttg pertanggungjawaba n pelaksanaan APBD Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan Kab/Kota

pangkalpinang

pangkalpinang


Kep

Prosentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

100 %

Terlaksananya Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD Terlaksananya Evaluasi raperda kab/kota dan peraturan Bupati/Walikota ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

7 kab/kota

308.496.000

sedang berjalan

7 kab/kota

231.008.000

sedang berjalan

Telaksananya Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan Kab/Kota

7 kab/kota

281.795.000

sedang berjalan

821.299.000

(1) 05.50

(2) Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

(4)

0500

Operasional sistem informasi samsat online

pangkalpinang

0700

Operasional samsat keliling

1000

Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar

Sub jumlah TOTAL

(3) Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Terlaksananya Operasional sistem informasi samsat online

(5) 100 %

12 bulan

Prov Kep bangka Belitung

Terlaksananya Operasional keliling

12 bulan


Terlaksananya Sosialisasi PKB BBNKB atas berat/besar

(6)

(2) Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

(4)

0


pangkalpinang

0

Operasional samsat keliling Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar

samsat 2 UPTD

0

dan alat 0 11.047.445.077

(3) Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Terlaksananya Operasional sistem informasi samsat online

(5) 100 %

(6)

(8)

12 bulan

1.020.000.000

sedang berjalan


Terlaksananya Operasional keliling

12 bulan

250.000.000

sedang berjalan


Terlaksananya Sosialisasi PKB BBNKB atas berat/besar

2 UPTD

100.000.000

sedang berjalan

samsat

dan alat 1.370.000.000 26.306.433.750

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Dalam rangka mendukung program pembangunan Pemerintah

Provinsi

Kepulauan

Bangka

Belitung

tahun

2014

yang

bertema

“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Melalui Pengembangan

Ekonomi

Kerakyatan

Berbasis

Potensi

Lokal,

Dukungan Insfrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Memantapkan

Perekonomian

Nasional”,

Rencana

Kerja

DPPKAD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 disusun dengan mencermati perolehan keberhasilan pembangunan tahun 2013 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pada tahun 2014. Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah 2014 meliputi 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, antara lain : 1.

Prioritas Nasional 1 : reformasi birokrasi dan tata kelola

2.

Prioritas Nasional 2 : pendidikan

3.

Prioritas Nasional 3 : kesehatan

4.

Prioritas Nasional 4 : penanggulangan kemiskinan

5.

Prioritas Nasional 5 : ketahanan pangan

6.

Prioritas Nasional 6 : infrastruktur

7.

Prioritas Nasional 7 : iklim investasi dan usaha

8.

Prioritas Nasional 8 : energi

9.

Prioritas Nasional 9 : lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

10. Prioritas Nasional 10 : daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik 11. Prioritas Nasional 11 : kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi 12. Prioritas lainnya bidang politik, hukum, dan keamanan 13. Prioritas lainnya bidang perekonomian 14. Prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, yaitu : 1.

Mengembangkan one village one product (OVOP) dan koperasi komoditi;

2.

Penguatan rural urban linkages;

3.

Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah;

4.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

5.

Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang;

6.

Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

7.

Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur;

8.

Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun;

9.

Peningkatan pelayanan kesehatan;

10.

Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;

11.

Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata;

12.

Pengendalian pemanfaatan ruang;

13.

Program SATAM EMAS;

3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Dalam rangka melaksanakan fungsi DPPKAD sebagai Perumus

kebijakan teknis dibidang pendapatan,pengelolaan

keuangan dan asset

daerah, Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan asset daerah, Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan asset daerah dan Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ( UPTD ) serta Pelaksanaan urusan kesekretariatan diperlukan suatu Perencanaan Kerja yang baik dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas. DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai beberapa tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya : 2. Masalah yang bersifat internal a. Belum

terpenuhinya

kebutuhan

ideal

sumberdaya

manusia

di

DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.

c.

Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas dan belum terisinya kelompok jabatan struktural.

3. Masalah yang bersifat eksternal a. Belum

dipahami

secara

baik

tentang

proses

dan

mekanisme

penganggaran dan pengelolaan keuangan oleh setiap SKPD yang ada di pemerintahan provinsi kepulauan bangka belitung. b. Kepercayaan

masyarakat

terhadap

aparatur

DPPKAD

di

dalam

menjalankan tugas dan fungsinya. c.

Ketersediaan Anggaran didalam memfasilitasi program kerja DPPKAD

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 No. TUJUAN 1.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Meningkatkan Meningkatnya Aparatur memahami dan kualitas kualitas mengimplementasikan peraturan aparatur aparatur perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi DPPKAD Aparatur mengerti tentang pokok dan fungsi DPPKAD

2.

tugas

Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Meningkatnya Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pendapatan Daerah

3.

Meningkatkan Sistem pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya Tersedianya sistem pengelolaan Sistem keuangan daerah yang berkualitas, pengelolaan transparan dan akuntabel keuangan daerah

4.

Meningkatkan Sistem pengelolaan asset daerah

Tersedianya Sistem pengelolaan asset daerah

Analisis data yang digunakan dalam kebijakan daerah Pemanfaatan teknologi informasi dan SIM dalam sistem pengelolaan keuangan daerah

Tersedianya sistem pengelolaan asset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel

No. TUJUAN

SASARAN

5.

Tercapainya Capaian kegiatan pembangunan pelaksanaan yang terlaksana sesuai rencana APBD dengan baik

3.3

Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD

INDIKATOR SASARAN

Program dan Kegiatan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melaksanakan 1

(satu) Urusan Wajib, yaitu : Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian. Untuk

mencapai

indikator

sasaran

pada

Tahun

2014

yang

ditetapkan masing-masing urusan dijabarkan sebagai berikut : A.

Urusan Rutin

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini merupakan program dalam mendukung peningkatan

pelayanan administrasi perkantoran Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kegiatannya meliputi: a)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

c)


d)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e)

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

f)

Penyediaan Alat Tulis Kantor

g)

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

h)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

i)

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

j)


k)

Penyediaan Makanan Dan Minuman

l)

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

m)

Penyediaan

Jasa

Penunjang

Dan

Pengelolaan

Pelayanan

Administrasi Perkantoran n)

Jasa Pemeliharaan Sistem Pengajian PNS SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.


Program ini dilaksanakan untuk peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang meliputi kegiatan: a)


b)


c)


d)


e)

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

f)


g)

Pengadaan Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor)

h)

Pengadaan Stabilizer Gedung Kantor DPPKAD

i)

Pengadaan Meubelair

j)


k)


l)


m)


3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan dan perilaku aparatur, yang meliputi kegiatan: a)


4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

Program ini dilaksanakan untuk dalam rangka upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, yang meliputi kegiatan: a)

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

b)

Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM)

c)

Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota

d)

Bimbingan teknis operator aplikasi SIPKD

e)

Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD

f)

Intensifikasi sumber sumber penerimaan restribusi

g)


h)

Intensifikasi sumber-sumber pajak daerah

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah, yang meliputi kegiatan: a)


b)

Penyusunan laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN

c)

Asistensi penyusunan laporan keuangan daerah

6.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah Program

ini

dilaksanakan

dalam

rangka

meningkatkan

dan

mengembangkan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi kegiatan: a)

Penyusunan analisa standar belanja.

b)

Penyusunan rancangan perda tentang APBD.

c)

Penyusunan

rancangan

perda

tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan ABD d)

Operasional aplikasi SIPKD

e)

Pembinaan teknis bendahara pengeluaran dan PPK SKPD.

f)


g)

Penghapusan barang-barang inventaris

h)

Sosialisasi Permendagri ttg pedoman penyusunan APBD TA 2015

i)

Penyusunan aplikasi manajemen barang m ilik daerah

j)


k)

Penyusunan dan penataan arsip SP2D

l)

Inventarisasi dan pengamanan barang bergerak dan tidak bergerak

7.

Program

Pembinaan

dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota, yang meliputi kegiatan: a)

Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD.

b)


c)

Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan Kab/Kota

8.

Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan, yang meliputi kegiatan: a)

Operasional sistem informasi samsat online.

b)

Operasional samsat keliling.

c)

Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar.

Tabel III.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 SKPD : DPPKAD Rencana Tahun 2014 No./Kode

(1) 1.05 05.01


(2) DPPKAD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa


Lokasi

(3)

(4)

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)

(7)

100%

Catatan Penting



(8)

(9)

(10)

9.812.227.000

10.819.189.700

0100

Penyediaan Menyurat

Surat

Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman


12 bulan

p256.400.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

12 bulan

282.040.000

0200

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi


12 bulan

643.200.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

12 bulan

707.520.000

0700


Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan


12 bulan

867.840.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

12 bulan

954.624.000

0800

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor


12 bulan

1.917.450.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

12 bulan

2.109.195.000

0900

Penyediaan Jasa Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan kerja


12 bulan

1.019.325.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

12 bulan

1.121.257.500

1000

Penyediaan Alat Tulis Kantor



12 bulan

953.000.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

12 bulan

1.048.300.000

1100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan


12 bulan

1.299.800.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

12 bulan

1.429.780.000

Perbaikan

Rencana Tahun 2014 No./Kode

(1)




Lokasi

(2) Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

(3) Tersedianya peralatan listrik

(4) Pangkalpinang dan 7 UPTD

(5) 12 bulan

1500

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi


1600

Penyediaan Kantor

Tersedianya kantor

logistik

1700

Penyediaan Minuman

dan

1800

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya dinas luar daerah

1900

Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2100



Catatan Penting



156.000.000

(7) APBD Provinsi

(8) sedang berjalan

(9) 12 bulan

12 bulan

58.600.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

12 bulan

64.460.000


12 bulan

167.215.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

12 bulan

183.936.500


12 bulan

108.000.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

12 bulan

118.800.000

Luar Daerah

12 bulan

2.290.119.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

12 bulan

2.519.130.900



12 bulan

23.400.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

12 bulan

25.740.000

Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di lingk. Prov. Kep. Bangka Belitung


Pangkalpinang

12 bulan

51.878.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

12 bulan

57.065.800

05.02


Persentase penyediaan pemeliharaan saran prasarana aparatur

0202


Tersedianya Rumah Dinas pada 2 UPTD Kabupaten Pemekaran

1200

Bahan

Logistik

Makanan

dan

bahan

tersedianya Makanan minuman rapat

Perjalanan

dan dan

100%

Kabupaten Bangka dan Bangka Barat

Tengah

2 unit rumah dinas ukuran (42 M2 x 3)

(6)

Sumber Dana

8.135.452.500

810.120.000

(10) 171.600.000

8.057.865.750

APBD Provinsi

Gedung baru

100 %

0

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


(2) Pembangunan Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat kab Belitung

(3) Tersedianya Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat kab Belitung

(4) Kabupaten Belitung

(5) Landscape dan pagar Gedung Kantor

0338


Tersedianya pada UPTD

Kabupaten Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah

0500



0900

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

0903

0915

No./Kode

(1)

Lokasi




Catatan Penting

503.000.000

(7) APBD Provinsi

(8) Melanjutkan Pembangunan Gedung Kantor UPTD Kabupaten Belitung

4 unit tempat parkir

377.780.000

APBD Provinsi

Pangkalpinang

3 unit minibus, 2 unit pick up,2 unit roda dua

1.357.692.000


Pangkalpinang


Tersedianya laptop di DPPKAD

Pangkalpinang

25 unit AC Split, 7 un it AC standing, 25 unit Dispenser 8 unit laptop

Pengadaan Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor) Pengadaan Stabilizer Gedung Kantor DPPKAD Pengadaan Meubelair

Tersedianya Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor) Tersedianya Stabilizer Gedung Kantor DPPKAD Tersedianya meubelair

7 UPTD

2200


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2400


Terlaksananya Rutin/Berkala Dinas

0337

0920 1000

Tempat

Parkir

Pemeliharaan Kendaraan

(6)

Sumber Dana



(9)

(10)

100 %

553.300.000

sedang berjalan

100 %

415.558.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

1.493.461.200

455.700.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

501.270.000

92.970.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

102.267.000

7 UPTD

349.300.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

384.230.000

Pangkalpinang

1 unit stabilizer

298.000.000

APBD Provinsi

1 unit stabilizer

100 %

327.800.000

Pangkalpinang

502.058.000

APBD Provinsi

meubelair

100 %

552.263.800

DPPKAD dan 7 UPTD

70 unit meja kerja, 75 unit kursi kerja, 20 unit kursi tunggu, 7 unit sofa 12 bulan

1.002.792.500

APBD Provinsi

12 bulan

100 %

1.103.071.750

DPPKAD dan 7 UPTD

12 bulan

1.991.150.000

APBD Provinsi

12 bulan

100 %

2.190.265.000



(1)

(2)

(4) Kabupaten Bangka

(5) 1 unit rumah dinas

Tersedianya dihibahkan regident

Pangkalpinang

8 unit server regident

Rehabilitasi Rumah Dinas

9925


05.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1610



05.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tersedianya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM) Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota Bimbingan teknis operator aplikasi SIPKD

Terlaksanany Rapat koordinasi PKB dan BBN KB dengan instansi terkait ( Kepolisian, jasrahardja dan ATPM) Terlaksananya Pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di UPTD serta koordinasi dengan Kabupaten/Kota Terlaksanany aBimbingan teknis operator aplikasi SIPKD

3300

9100

9901


Lokasi

(3) Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

4100

0300

Sedang/Berat


Asset berupa

untuk server

Prosentase peningkatan disiplin aparatur

Pangkalpinang


(6)

Sumber Dana

Catatan Penting



(9)

(10)

159.890.000

(7) APBD Provinsi

(8) 1 unit rumah dinas

100 %

175.879.000

235.000.000

APBD Provinsi

2 unit

100 %

258.500.000

100 %

55.120.000

100 stel

55.120.000

100 % Nasional


60.632.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

2.062.666.750

60.632.000

2.268.933.425

12 bulan

258.400.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

284.240.000

Provinsi Kepulauan Belitung

Bangka

3 kali

150.000.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

165.000.000

Provinsi Kepulauan Belitung

Bangka

12 bulan

200.300.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

220.330.000

12 bulan

119.460.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

131.406.000

pangkalpinang



(2) Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD

(3) Terlaksananya Bimbingan teknis penyusunan RKA SKPD

(4) Provinsi Kep. Bangka Belitung

(5) 12 bulan

9905

Intensifikasi sumber sumber penerimaan restribusi

Terlaksananya Intensifikasi sumber sumber penerimaan restribusi

Provinsi Belitung

9906


Telaksananya Rapat koordinasi pengelolaan restribusi

9907

Intensifikasi sumber-sumber pajak daerah

Terlaksananya Intensifikasi sumber-sumber pajak daerah

05.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


0200



No./Kode

(1) 9903


Lokasi



Catatan Penting



(9)

(10)

392.065.750

(7) APBD Provinsi

(8) sedang berjalan

100 %

431.272.325

12 bulan

53.496.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

58.845.600

pangkalpinang

1 kali

59.405.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

65.345.500

Provinsi Kep. Bangka Belitung

12 bulan

829.540.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

912.494.000

Kep.

Bangka

100 %

pangkalpinang

60 buku

(6)

Sumber Dana

257.730.000

51.750.000

283.503.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

56.925.000



(2) Penyusunan laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN

(3) Tersedianya laporan realisasi keuangan dan barang dana APBN

(4) pangkalpinang

(5) 12 bulan

5900

Asistensi penyusunan laporan keuangan daerah

Terlaksananya Asistensi penyusunan laporan keuangan daerah

pangkalpinang

05.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

0100

Penyusunan analisa standar belanja

Tersedianya belanja

0300

Penyusunan Revisi Peraturan gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan rancangan perda tentang APBD

pangkalpinang

Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABD Operasional aplikasi SIPKD


No./Kode

(1) 6200

0600 1000 3200

3300

analisa

standar

Lokasi




(6)

Sumber Dana

Catatan Penting



(9)

(10)

96.100.000

(7) APBD Provinsi

(8) sedang berjalan

100 %

105.710.000

12 kali

109.880.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

120.868.000

100 %

3.791.938.500

4.171.132.350

Prov kep Bangka Belitung

100 buku

373.775.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

411.152.500

Tersedianya Peraturan gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pangkalpinang

pergub

270.354.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

297.389.400

2 peraturan

835.725.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

919.297.500

Tersedianya rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ABD Terlaksananya operasional aplikasi SIPKD

pangkalpinang

Laporan keuangan

199.450.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

219.395.000

pangkalpinang

Aplikasi SIKPKD

532.600.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

585.860.000


pangkalpinang


184.200.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

202.620.000




(2) Penyusunan HSBJ Provinsi Kep Bangka Belitung

(3) Tersedianya HSBJ Provinsi Kep Bangka Belitung

(4) pangkalpinang

(5) 100 buku

3500

Penghapusan inventaris

Terlaksananya tata barang inventaris

kelola

pangkalpinang

12 bulan

4000

Sosialisasi Permendagri ttg pedoman penyusunan APBD TA 2015

Terlaksananya Sosialisasi Permendagri ttg pedoman penyusunan APBD TA 2015

pangkalpinang

6300

Penyusunan manajemen barang daerah

Tersedianya manajemen daerah

aplikasi m ilik

Pembinaan teknis penyusunan laporan barang milik daerah Penyusunan dan penataan arsip SP2D

No./Kode

(1) 3400

6400 6700

6701 05.18 0100

0600

Lokasi




Catatan Penting



(9)

(10)

130.824.500

(7) APBD Provinsi

(8) sedang berjalan

100 %

143.906.950

86.602.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

95.262.200

1 kali

235.490.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

259.039.000

pangkalpinang

12 bulan

312.175.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

343.392.500

Terlaksananya Pembinaan teknis penyusunan laporan barang milik daerah Terlaksananya Penyusunan dan penataan arsip SP2D

pangkalpinang

32 SKPD

124.221.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

136.643.100

pangkalpinang

500 buku

186.850.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

205.535.000

Inventarisasi dan pengamanan barang bergerak dan tidak bergerak Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD

Terlaksananya Inventarisasi dan pengamanan barang bergerak dan tidak bergerak Prosentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Evaluasi raperda kab/kota tentang APBD dan Perubahan APBD

Prov kep Bangka Belitung

12 bulan

319.672.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

351.639.200

pangkalpinang

7 kab/kota

308.496.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

339.345.600


Terlaksananya Evaluasi raperda kab/kota dan peraturan Bupati/Walikota ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

pangkalpinang

7 kab/kota

231.008.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

254.108.800

barang-barang

aplikasi m ilik

barang

100 %

(6)

Sumber Dana

821.299.000

903.428.900


(1)



Lokasi

(8) sedang berjalan



(9)

(10)

Peningkatan Pajak Daerah

Penerimaan

Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

0500


Terlaksananya Operasional sistem informasi samsat online

pangkalpinang

12 bulan

1.020.000.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

1.122.000.000

0700

Operasional samsat keliling

Terlaksananya samsat keliling

Operasional


12 bulan

250.000.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

275.000.000

1000

Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar

Terlaksananya Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar


2 UPTD

100.000.000

APBD Provinsi

sedang berjalan

100 %

110.000.000

281.795.000

(7) APBD Provinsi

Catatan Penting

05.50

100 %

(6)

Sumber Dana

(3) Telaksananya Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan Kab/Kota

TOTAL

(5) 7 kab/kota


(2) Pemantauan dan evaluasi bantuan keuangan Kab/Kota

0701

(4) Prov Kep Bangka Belitung



100 %

1.370.000.000

26.306.433.750

309.974.500

1.507.000.000

28.937.077.125

BAB IV PENUTUP Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Rencana Kerja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi, yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan ditetapkan dalam program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja ini. Untuk melaksanakan Rencana Kerja ini prinsip efektif, efisiensi, akuntabel, transparan akan diutamakan sesuai dengan pagu indikatif yang tersedia. Apabila pagu indikatif yang tersedia tidak cukup untuk membiayai seluruh program dan

kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini,

maka akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pelaksana kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaaan keuangan dan asset daerah. Demikianlah

Rencana

Kerja

ini

disusun

sebagai

dasar

dalam

penyusunan RKT-SKPD. Pangkalpinang,

Januari 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. YULIZAR ADNAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630717 198903 1 009

B A B I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi

Recommend Documents