BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. B. Maksud dan Tujuan. LakilLToshiLLaporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 7 Satker dan 21 Pos di 7 propinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau dan Bangka Belitung. Peran tersebut diimplementasikan

melalui

pelaksanaan

program/kegiatan

yang

diarahkan

untuk

meningkatkan pengelolaan sumber daya kealutan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan pengawasan SDKP yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Stasiun PSDKP Belawan sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2015 dilakukan secara berkala melalui beberapa mekanisme yaitu :

(1)

Pengukuran kinerja periode bulanan, yang bertujuan untuk

penyusunan laporan bulanan Stasiun PSDKP Belawan yang secara muatan/isinya telah menggambarkan pencapaian target sasaran yang dilengkapi dengan matrik pencapaian sasaran; dan

(2)

Pengukuran kinerja periode triwulanan yang bertujuan untuk penyusunan

Laporan Pencapaian Kinerja Triwulan I s.d IV, dan (3) Pengukuran kinerja periode tahunan yang bertujuan untuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016.

B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Dirjen PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

LakilLToshiLLaporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2015

1

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulanan Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja. Bab II Perencanaan Kinerja Menguraikan secara ringkas tentangPerencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2016. Bab III Akuntabilitas Kinerja Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerjaStasiun PSDKP Belawan Tahun 2016. Bab IV Penutup Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.


2

BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun PSDKP Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019; (3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 dan (4) Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2016.

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015-2019 Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2015-2019. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Ditjen PSDKP nomor: 57/KEP.DJPSDKP/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2015-2019. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1.

Pernyataan Visi dan Misi Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.


3

Visi : “Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk keejahteraan masyarakat”

Sejalan dengan visi Ditjen PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP. Misi : a.

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

b.

Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

c.

2.

Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen PSDKP

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun.Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen PSDKP dirumuskan sebagai berikut: Tujuan Strategis : a.

Terwujudnya kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundangundangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

b.

Terlindunginya sumber daya kelutan dan perikanan dari kegiatan Illegal,Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan

c.

Terlaksananya tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif

3.

Sasaran Strategis Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2015-2019 melalui pendekatan Balanced


4

Scorecard (BSC) ke dalam 3 perspektif yaitu Stakeholder Perspective, Internal Process Perspective dan Learn and Grow Perspective, sebagai berikut: a. Stakeholder Customer Perspective: 1) Sasaran strategis (SS): Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha

kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku b. Internal Process Perspective: 2) Sasaran strategis (SS): Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber

daya kelautan dan perikanan dan sistem informasi dan komunikasi pengawasan SDKP 3) Sasaran strategis (SS): Terselenggaranya pengawasan pemanfaatan

sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif c. Learning and Growth Perspective: 4) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan

yang kompeten, profesional dan berkepribadian 5) Sasaran strategis (SS): Tersedianya informasi pengawasan pemanfaatan

sumber daya kelautan dan perikanan yang valid, handal dan mudah diakses 6) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Pranata dan Kelembagaan Birokrasi

Stasiun PSDKP Belawan yang berkepribadian 7) Sasaran strategis (SS): Terkelolanya anggaran Stasiun PSDKP Belawan

secara efisien 4.

Program Kerja Pengawasan SDKP Program kerja pengawasan SDKP yang dilaksanakan pada tahun 2016 terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu: a.

Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur

b.

Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

c.

Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

d.

Pengoperasian Kapal Pengawas

e.

Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan, serta

f.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP.


5

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk:

(1)

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur

sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalanpencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

(3)

Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Belawan telah menyusunPerjanjian Kinerja tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk: 1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi; 2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (countinous improvement) 3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. BSC Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mengunakan 3 (tiga) perspektif dalam BSC, yaitu: Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learn and Growth Perspective. Ketiga perspektif tersebut mencakup 7 Sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai upaya perbaikan perencanaan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2015, sasaran strategis beserta IKU Ditjen PSDKP mengalami perubahan sebagai berikut: Sasaran Strategis hasil implementasi BSC tahun 2015 dipetakan dalam Peta Strategi sebagai berikut:


6

Gambar 1. Peta Strategi Stasiun PSDKP Belawan

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun penetapan kinerja tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Sebagai implikasi penerapan BSC tersebut, Sasaran Strategis Stasiun PSDKP Belawan yang semula bermuara pada 1 (satu) Sasaran Strategis (SS) telah disempurnakan menjadi 7 (tujuh) SS, yaitu :

(1)

pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; infrastruktur, sistem Informasi dan komunikasi pengawasan SDKP; pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif;

(4)

(3)

Meningkatnya (2)

Tersedianya

Terselenggaranya

Terwujudnya ASN UPT

PSDKP yang kompeten dan berkepribadian; (5) Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses;

(6)

Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi UPT

PSDKP yang berkeribadian; (7)Terkelolanya anggaran UPT PSDKP secara efisien. Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) disajikan pada tabel 1.


7

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2016 NO

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

STAKEHOLDERS/CUSTOMER PERSPECTIVE 1.

Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

1.

Persentasen kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

73%

2.

Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP – NRI wilayah Barat

80 hari ops (speedbo at)

3.

Jumlah Kapal Pengawas/speedboat pengawas yang siap operasi Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan

11 unit

INTERNAL PROSES PERSPECTIVE 2.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipasif

4.

3.

Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP

5.

Persentase Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan

6.

Pemenuhan Sarana prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu

2 Jenis ikan 85%

7 unit

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE 4.

Tersedianya Aparatur Sipil Negara Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yang kompeten, professional dan berintegritas

7.

Indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Belawan

5.

Tersedianya manajemen pengetahuan Stasiun PSDKP Belawan yang handal dan mudah diakses

8.

Persentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

6.

Terwujudnya reformasi birokrasi di StasiunPengawasan SDKP Belawan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

9.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Stasiun PSDKP Belawan 10. Nilai SAKIP Stasiun PSDKP Belawan

75

Terkelolanya anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Belawan secara efisien akuntabel

11. Nilai kinerja anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 12. Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

83

7.


77

50%

86

100

8

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi.


9

BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2016 Capaian indikator kinerja Stasiun PSDKP Belawan sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 ditabulasikan seperti tabel 2. Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2016 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA STAKEHOLDERS/CUSTOMER PERSPECTIVE 1. Terwujudnya kedaulatan dalam 1. Persentasen kepatuhan (compliance) pelaku pengelolaan sumber daya usaha kelautan dan perikanan terhadap kelautan dan perikanan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku INTERNAL PROSES PERSPECTIVE 2. Terselenggaranya pengendalian 2. Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam dan pengawasan SDKP secara rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan profesional dan partisipasif kegiatan yang merusak SDKP di WPP – NRI wilayah Barat 3. Jumlah Kapal Pengawas/speedboat pengawas yang siap operasi 4. Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan 5. Persentase Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan 3. Tersedianya infrastruktur 6. Pemenuhan Sarana prasarana pengawasan pengawasan sumber daya yang memadai secara akuntabel dan tepat kelautan dan perikanan dan waktu sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE 4. Tersedianya Aparatur Sipil 7. Indeks kompetensi dan integritas Stasiun Negara Stasiun Pengawasan PSDKP Belawan SDKP Belawan yang kompeten, professional dan berintegritas 5. Tersedianya manajemen 8. Persentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan pengetahuan Stasiun PSDKP yang menerapkan sistem manajemen Belawan yang handal dan mudah pengetahuan yang terstandar diakses 6. Terwujudnya reformasi birokrasi 9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Stasiun di StasiunPengawasan SDKP PSDKP Belawan Belawan yang efektif, efisien dan 10. Nilai SAKIP Stasiun PSDKP Belawan berorientasi pada layanan prima 7. Terkelolanya anggaran Stasiun 11. Nilai kinerja anggaran Stasiun Pengawasan Pengawasan SDKP Belawan SDKP Belawan secara efisien akuntabel 12. Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

TARGET

CAPAIAN

%

73%

66,04%

90,47

80 hari ops (speedbo at) 11 unit

20 hari

25

10 unit

90,90

2 Jenis ikan 85%

-

-

100%

117,65

7 unit

-

-

77

-

-

50%

-

-

75

-

-

86

-

-

83

-

-

100

-

-


10

B. Analisis Pencapaian Kinerja Sampai dengan triwulan II tahun 2016 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dalam rangka pencapaian SS-1“Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” diidentifikasi kedalam 1 IKU yaitu Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didalamnya terdapat 8 Komponen yaitu

(1)

Persentase ketaatan kapal perikanan

terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan;

(2)

Persentase ketaatan unit usaha

Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3)

Persentase

ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perudang-undangan; (4)

Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

(5)

Persentase ketaatan distribusi hasil perikanan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(6)

Persentase ketaatan unit usaha budidaya

perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(7)

Persentase ketaatan

pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (8) Persentase ketaatan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tabel 3. Capaian IKU 1 Stasiun PSDKP Belawan Indikator Kinerja Utama Kode IKU 1

Uraian Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Target 73%

Triwulan II Tahun 2016 Capaian 67,87%

Prosentase 92,97

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan perijinan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan. Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Stasiun PSDKP Belawan sampai pada triwulan II pada Tahun 2016 adalah 67,87% yang terbentuk dari 8 komponen yaitu:


11

Tabel 4. Capaian IKU 2 Stasiun PSDKP Belawan SS 1

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

IKU 2

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

Komponen Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan Persentase ketaatan unit usaha penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perudang-undangan Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Persentase ketaatan distribusi hasil perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Persentase ketaatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Persentase ketaatan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Target

Realisasi

80%

83,19%

93,37%

100%

69%

90,04%

88,29%

81,82%

66%

100%

82,23%

3,51%

37,5%

20%

58%

33,33%

a. Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan; Indikator Kinerja ketaatan kapal perikanan terhadap sistem pemantauan kapal perikanan telah tercapai sebesar 80,85% dari target sebesar 80%. Capaian tersebut merupakan rata-rata kepatuhan berdasarkan hasil pemantauan kapal perikanan selama triwulan II Tahun 2016. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja tersebut adalah : a. Melakukan pemeriksaan keaktifan transmitter/VMS pada saat kapal melakukan pengajuan penerbitan SLO; b. Melakukan pemeriksaan transmitter VMS di atas kapal (penerbitan form 6);


12

c. Melakukan analisa pelanggaran untuk kapal-kapal perikanan yag berpangkalan di Belawan dengan RMC yang ada di Stasiun PSDK Belawan d. Melakukan/menyaksikan proses pemasangan transmitter VMS (form 3) dan pencabutan transmitter VMS (form 4b) oleh pengawas perikanan Tabel 5. Hasil Pemantauan Kapal Perikanan Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8

UNIT KERJA PSDKP Stasiun PSDKP Belawan Satker PSDKP Tanjung Balai Asahan Satker PSDKP Sibolga Satker PSDKP Lampulo Satker PSDKP Bungus Satker PSDKP Kuala Tungkal Satker PSDKP Tanjung Pandan Satker PSDKP Pulau Baai

JUMLAH KAPAL YANG DIWAJIBKAN MEMASANG VMS 56

JUMLAH KAPAL YANG MEMASANG DAN MENGAKTIFKAN VMS 56

87

87

145 63 6 0 6 0 363

145 2 6 0 6 0 302

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan kapal perikanan yaitu: a. Meskipun sudah ada himbauan dari Qanun Aceh terkait kewajiban pemasangan transmitter VMS bag kpa >30 GT yang masih memiiki ijin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Aceh, akan tetapi masih terdapat beberapa kapal yang belum melaksanakannya dikarenakan belum adanya kesadaran terhadap manfaat transmitter sehingga nantinya akan segera dilakukan penegakan hukum terhadap kapal-kapal tersebut; b. Banyaknya kapal perikanan yang memasang transmiter tetapi tidak mengaktifkan transmitter secara kontinue sehingga tidak dapat dianalisa pergerakan kapalnya secara utuh; c. Terbatasnya jumlah SDM yang melakukan kegiatan analisis pemantauan kapal perikanan, sehingga analisis tidak dapat dilakukan dengan maksimal. b. Persentase ketaatan unit usaha penangkapan ikan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; Pada triwulan II tahun 2016, Capaian IKU ketaatan unit usaha penangkapan ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah tercapai sebesar 100% dari target sebesar 93,37%. Berdasarkan hasil kegiatan pengawas perikanan yang berada di wilayah Stasiun PSDKP Belawan dari 3.309 kapal perikanan yang diperiksa di pelabuhan pada triwulan II tahun 2015 sebanyak 3.309 kapal perikanan yang dinyatakan laik operasi.


13

Tabel 6. Hasil Pengawasan Kapal Perikanan di Wilayah Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

UPT/Satker/Pos PSDKP Stasiun PSDKP Belawan Pos PSDKP Serdang Bedagai Satker PSDKP Lampulo Pos PSDKP Sabang Pos PSDKP Idi Pos PSDKP Simeulue Pos PSDKP Tapaktuan (Aceh Selatan) Satker PSDKP Tj Balai Asahan Pos PSDKP Bagansiapi-api Pos PSDKP Panipahan Pos PSDKP Batu Bara Pos PSDKP Bengkalis Satker PSDKP Sibolga – Sumut Pos PSDKP Pulau Telo Pos PSDKP Barus Pos PSDKP Mandailing Natal Pos PSDKP Sorkam Barat Satker PSDKP Bungus Pos PSDKP Sikakap Pos PSDKP Carocok Tarusan Pos PSDKP Muara Padang Pos PSDKP Air Bangis Satker PSDKP Kuala Tungkal – Jambi Pos PSDKP Nipah Panjang Satker PSDKP Tanjung Pandan Pos PSDKP Manggar Pos PSDKP Gantung Satker PSDKP Pulau Baai – Bengkulu Pos PSDKP Enggano JUMLAH

Jumlah Kapal 572 190 169

992 57 18 576 9 2 61 36 136 37 2 290 8 154 3.309

Pencapaian indikator ini dicapai melalui beberapa kegiatan berikut : a. Melakukan pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan (fisik dan dokumen) melalui HPK oleh pengawas perikanan; b. Menerbitkan

Surat

Laik

Operasi

sebelum

kapal

melakukan

aktivitas

penangkapan/pengangkutan ikan di laut setelah diterbitkannya HPK. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan keaatan usaha kapal perikanan adalah sebai berikut: a. Pemeriksaan terhadap kapal perikanan belum bekerja efektif karena belum sesuainya jumlah kapal yang diperiksa dengan julah pengawas perikanan; b. Tidak adanya spesifikasi alat tangkap pada dokumen SIPI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sehingga menyulitkan pemeriksaan oleh pengawas perikanan.


14

c. Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perudang-undangan; Sampai pada Triwulan II Tahun 2016, pencapaian IKU ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan telah tercapai 90,04% (443 kapal yang taat dari 492 kapal yang diperiksa) dari target sebesar 69%. Kegiatan utama yang dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah operasi speedboat pengawas di wilayah kerja lingkup Stasiun PSDKP Belawan, yang kegiatannya meliputi : -

Melakukan pemeriksaan dokumen meliputi SIPI, SIUP, SLO, SPB dan SKAT;

-

Melakukan pemeriksaan kesesuaian jenis dan spesifikasi alat tangkap yang digunakan dengan hasil tangkapan yang diperoleh;

-

Melakukan pemeriksaan kesesuaian daerah penangkapan dengan SIPI;

-

Melakukan pemeriksaan keaktifan transmitter VMS.

d. Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pencapaian IKU ketaatan usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku sampai pada triwulan II tahun 2016 telah tercapai 81,82% dari target sebesar 88,29%. Pencapaian tersebut diperoleh dari perbandingan UPI yang sesuai ketentuan sebanyak 9 UPI dengan jumlah UPI skala besar yang diperiksa sebanyak 11 UPI. Selain melaksanakan pengawasan UPI skala besar, Stasiun PSDKP Belawan juga melaksanakan pengawasan UPI skala kecil sebanyak 49 unit usaha. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya pengusaha yang sadar akan pengolahan perikanan yng baik dan pentingnya mempunyai SKP dan HACCP. Tabel 7. Hasil Pengawasan UPI Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan II Tahun 2016 No

Unit Kerja

UPI Skala Besar

UPI yang sesuai ketentuan

UPI Kecil

1

Stasiun PSDKP Belawan

5

5

-

2

Satker PSDKP Lampulo

-

-

2

3

Satker PSDKP Tanjung Balai Asahan

2

-

-

4

Satker PSDKP Bungus

1

1

-

5

Pos PSDKP Bagan Siapi-Api

-

-

2

6

Satker PSDKP Sibolga

3

3

5

7

Pos PSDKP Barus

-

-

16

8

Pos PSDKP Carocok Tarusan

-

-

15

9

Pos PSDKP Muara Padang

-

-

5

10

Pos PSDKP Pulau Telo Jumlah

-

-

4

11

9

49


15

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian ini adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen UPI yang meliputi IUP, SKP, HACCP, dan ijin impor apabila UPI tersebut melakukan impor hasil perikanan serta melakukan pemeriksaan bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan pada UPI kecil. e. Persentase ketaatan distribusi hasil perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku Capaian IKU persentase ketaatan distribusi hasil perikanan Stasiun PSDKP Belawan pada triwulan II tahun 2016 telah tercapai 100% dari target sebesar 66%. Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil perbandingan pelaku usaha distribusi hasil perikanan yang sesuai ketentuan sebanyak 5 unit usaha dengan perusahaan yang dilakukan pengawasan distribusinya sebanyak 5 unit. Berikut nama-nama perusahaan impor ikan yang melaksanakan distribusi ikan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan tahun 2016 : 1. PT. Golden Cup Seafood 2. PT. Toba Surimi Industries 3. PD. Anugerah Alam 4. PT. Laut United 5. CV. Rezeki Kita f.

Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; IKU ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada triwulan II tahun 2016 sebesar 3,51% dari target sebesar 82,23%. Pencapaian tersebut diperoleh dari perbandingan usaha perikanan budidaya yang telah sesuai ketentuan (mempunyai SIUP) sebanyak 2 unit usaha dengan jumlah yang usaha budidaya yang dilakukan pengawasan sebanyak 57 unit usaha.


16

Tabel 8. Hasil Pengawasan Budidaya Ikan Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2016 No

Unit Kerja

Jumlah Unit Budidaya yang Diawasi 3

Jumlah Unit Budidaya sesuai ketentuan 1 1

1

Pos PSDKP Bagan Siapi-Api

2

Satker PSDKP Sibolga

6

3

Pos PSDKP Barus

20

4

Pos PSDKP Carocok Tarusan

2

5

Pos PSDKP Muara Padang

5

6

Satker PSDKP Kuala Tungkal

11

7

Pos PSDKP Gantung

3

8

Pos PSDKP Pulau Telo

4

9

Pos PSDKP Panipahan

1

10

Pos PSDKP Sorkam Barat

2

Jumlah

57

2

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap sarana prasarana unit budidaya perikanan dan perijinannya (SIUP) dan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian pakan dan obat yang digunakan pada usaha budidaya. Pencapaian ini jauh dari target yang ditentukan karena masih terdapat unit budidaya yang belum memiliki ijin usaha dikarenakan para pelaku usaha belum sadar akan pentingnya ijin usaha tersebut dan kurangnya pembinaan kepada pelaku usaha budidaya ikan. g. Persentase ketaatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; Sampai pada triwulan II tahun 2016 IKU persentase ketaatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Stasiun PSDKP Belawan tercapai 20%. Telah dilaksanakan pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir di Nagari Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan oleh pengawas perikanan Pos PSDKP Carocok Tarusan. Hasil dari pengawasan yang dilakukan adalah kondisi mangrove di daerah ini umumnya dalam kondisi baik dan terdapat alih fungsi hutan mangrove menjadi pemukiman. h. Persentase ketaatan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; Sampai pada triwulan II tahun 2016 IKU persentase ketaatan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Stasiun PSDKP Belawan tercapai 33,33%. Pencapaian ini dikarenakan pada triwulan II telah dilaksanakan pengawasan kawasan konservasi yang menjadi target di kawasan pulau Pieh.


17

2. Sasaran Strategis 2 : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara professional dan parsitipatif Dalam rangka pencapaian SS-2 “Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif”, Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasikan 4 (empat) IKU, yaitu (1) Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan di WPP – NRI wilayah barat; pengawas/speedboat yang siap operasi;

(3)

(2)

Jumlah kapal

Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai

peraturan perundang-undangan; (4)Persentase Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Tabel 9. Capaian IKU pada SS-2 “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan dan SDKP secara professional dan parsitipatif” pada triwulan II Tahun 2016 Stasiun PSDKP Belawan INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

%

Jumlah hari operasi speedboat pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan di WPP – NRI wilayah barat;

80 Hari

20 hari

25

11 Unit

10 unit

90,90

2 Jenis Ikan

1 Jenis Ikan

50

85 %

100%

117,65

Jumlah kapal pengawas/speedboat yang siap operasi; Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Persentase Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku

a. IKU 2: Jumlah hari operasi speedboat pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan di WPP – NRI wilayah barat Tabel 10. Capaian IKU 2 Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2016 Indikator Kinerja Utama Kode IKU 2

Uraian Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP–NRI wilayah Barat

Target 80 Hari

Triwulan II 2016 Capaian

%

20 hari

25

Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP – NRI wilayah Barat (IKU3) diperoleh dari rata-rata hari operasi speedboat pengawas yaitu 10 Kapal yang tersedia. Pencapaian kinerja IKU3 adalah 20 hari operasi (rata-rata) dengan persentase capaian 25% dari target tahun 2016 (80 hari).


18

Tabel 11. Jumlah Hari Operasi Speed Boat Pengawas Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2016

No 1

2

3 4 5 6 7 8

Unit Kerja PSDKP Stasiun PSDKP Belawan

Kapal Pengawas

JUMLAH HARI PATROLI KEGIATAN TAHUN 2016 (Bulan ke-) 1 2 3 4 5 6

Jumlah

KP. Napoleon 028

5

4

1

5

-

15

30

KP. Dolphin 005

-

-

5

5

-

-

10

KP. Napoleon 045

-

-

2

4

2

3

11

KP. Napoleon 032 Satker PSDKP KP. Napoleon 036 Sibolga Satker PSDKP Tj. KP. Dolphin 014 Balai Asahan Satker PSDKP KP. Kakap Bungus Satker PSDKP KP. Dolphin 023 Kuala Tungkal Satker PSDKP KP. Dolphin St. Bl. Pulau Baai 01 Satker PSDKP KP. Dolphin 008 Tanjung Pandan TOTAL

-

-

2

2

7

3

14

-

5

-

-

5

5

15

-

5

5

5

5

-

20

-

10

5

5

15

-

35

-

5

5

5

2

8

25

-

-

-

-

-

5

5

-

5

5

4

8

8

30

5

34

30

35

44

47

195

Satker PSDKP Lampulo

b. IKU 3 : Jumlah kapal pengawas/speedboat yang siap operasi Tabel 12. Capaian IKU 3 Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2016 Indikator Kinerja Utama Kode IKU 3

Uraian Jumlah kapal pengawas/speedboat yang siap operasi

Target

11 unit

Triwulan II 2016 Capaian

%

10 unit

90,90

Hasil pengukuran capaian IKU “Jumlah kapal pengawas/speedboat yang siap operasi” menunjukkan capaian kinerja sebesar 90,90%. Jumlah kapal pengawas/speedboat yang siap operasi (IKU4) diperoleh dari jumlah speedboat pengawas dengan kondisi baik dan dapat digunakan untuk melakukan operasi pengawasan SDKP, yaitu 10 unit speedboat. Pencapaian ini tidak sesuai dengan target karena sampai pada triwulan II tahun 2016 satu speedboat tipe sea rider belum tersedia di Stasiun PSDKP Belawan karena belum dikirim oleh Direktorat PPI Ditjen PSDKP. Kesiapan kapal pengawas ini ditunjukkan dengan kesiapan speedboat dalam melaksanakan patroli di laut dengan tidak mengalami kerusakan, hal ini dikarenakan speedboat pengawasan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan selalu dilakukan perawatan rutin dan docking. Perawatan rutin yang dilakukan berupa :


19

 Perawatan mesin dilakukan setiap hari dengan pemanasan 10-15 menit/hari;  Penggantian saringan dilakukan setiap pelaksanaan patroli dan setelah selesainya patroli;  Perawatan bodi kapal dilakukan dengan mencuci bodi kapal seminggu sekali dengan menggunakan air tawar;  Penambahan air battery saat diperlukan c. IKU 4 : Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku Tabel 13. Capaian IKU 4 Stasiun PSDKP Belawan sampai Triwulan II Tahun 2016 Indikator Kinerja Utama Kode

Uraian

IKU 4

Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Target

2 jenis

Triwulan II Tahun 2016 Capaian % 1 jenis

50

Sampai pada triwulan II tahun 2016 Stasiun PSDKP Belawan capaian IKU “Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” telah tercapai pengawasan satu jenis ikan yaitu pengawasan lobster di Aceh oleh Satker PSDKP Lampulo. Pengawasan dilakukan diperairan kawasan konservasi pulau Tuan yang secara administrativ berada pada Desa Ujong Pancu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh (050 34’ 004” – 0950 14’ 641”). Kegiatan pelepasan dan pengawasan yang dilakukan terhadap Jenis Ikan Yang Dilindungi, Yang Dikelola Sesuai Ketentuan PerundangUndangan yang Berlaku Di Negara Republik Indonesia yang telah dilaksanakan oleh Satker Pengawasan SDKP Lampulo adalah pelepasliaran ikan jenis udang lobster yang sedang bertelur hasil tindakan penyitaan pada saat pemeriksaan , jenis, jumlah, ukuran, bertelur atau tidak bertelur/tindakan karantina ikan terhadap media pembawa tersebut yang dilakukan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Aceh dari pengusaha pengumpul udang lobster di Sabang yang akan dikirim ke Jakarta, dalam hal ini pengusaha telah melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2015 yang mengatur larangan untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah republik Indonesia; dan jenis ikan yang dilindungi”.


20

d. IKU 5 : Persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Tabel 14. Capaian IKU 5 Stasiun PSDKP Belawan sampai triwulan II Tahun 2016 Indikator Kinerja Utama Kode IKU 5

Target

Uraian Persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku

85%

Triwulan II Tahun 2016 Capaian % 100%

117,65

Kegiatan penyelesaian tindak pidana perikanan ditujukan untuk mencapai indikator kegiatan yang telah ditetapkan. IKU ini dapat diperoleh dari pembagian antara jumlah tindak pidana perikanan yang selesai dan diproses hukum sebanyak 5 kasus dengan jumlah tindak pidana perikanan yang telah diterbitkan SPDP/SPRINDIK sebanyak 5 kasus. Persentase Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mencapai 100%, dimana terdapat 5 kasus yang telah selesai proses hukum dari kasus di lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Kapal perikanan yang melakukan tindak pidana perikanan tersebut 5 (lima) kapal berbendera Malaysia. Berikut adalah data penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan selama triwulan II tahun 2016. Tabel 15. Penyidikan yang dilakukan Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2016 No

Tanggal Penangkapan

1

16 Februari 2016

2

17 Februari 2016

3

26 Februari 2016

4

15 Maret 2016

5

27 April 2016

Nama Kapal KM. PKFB 1035 GT. 56,27 KM. SLFA 4778 GT. 34.45 KM. KHF 1959 GT. 64,74 KM. PKFB 669 GT.67,20 KM. PKFB 992 GT.54,95

Nama Tersangka

Warga Negara

Bendera Kapal

Ket

CHAYUT PHONSRI

Thailand

Malaysia

P-21

CHIA KEE CHAN

Malaysia

Malaysia

P-21

Thailand

Malaysia

P-21

Thailand

Malaysia

P-21

Myanmar

Malaysia

P-21

RUNGNAKORN MINAKAM MONTREE SAMAAE 1. NAI KYAW WIN 2. NAI ONG JANU 3. AUNG MYO THU 4. NAI LAWI


21

3. Sasaran Strategis 3 : Tersedianya Infrastruktur, Sistem Informasi dan Komunikasi Pengawasan SDKP Tabel 16. Capaian IKU 6 Stasiun PSDKP Belawan Indikator Kinerja Utama Kode

Uraian

IKU 6

Pemenuhan infrastruktur pengawasan SDKP yang sesuai kebutuhan secara akuntabel dan tepat waktu di Stasiun PSDKP Belawan

Target

7

Tahun 2015 Capaian

%

-

-

Tersedianya Infrastruktur, sistem informasi dan komunikasi pengawasan SDKP sampai pada triwulan II tahun 2016 belum terealisasi. Perkembangan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada triwulan II tahun 2016 Stasiun PSDKP Belawan adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan kantor Satker PSDKP Pulau Baai, Bengkulu (proses lelang); 2. Pembangunan kantor Pos PSDKP Sabang, Aceh (kontrak); 3. Pembangunan kantor Pos PSDKP Tapaktuan, Aceh (kontrak); 4. Pembangunan kantor Pos PSDKP Simeulue, Aceh (kontrak); 5. Pembangunan kantor Pos PSDKP Sorkam Barat, Sumatera Utara (proses lelang); 6. Pembangunan kantor Pos PSDKP Bagan Siapi-api, Riau (proses lelang); 7. Pembangunan kantor Pos PSDKP Manggar, Belitung (proses lelang).

4. Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Stasiun PSDKP Belawan yang kompeten, profesional dan berintegritas Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP,menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologimaupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Sampai pada triwulan II tahun 2016 Stasiun PSDKP Belawan belum melakukan pengukuran indeks kompetensi, direncanakan pengukuran pada triwulan IV tahun 2016.

5. Sasaran Strategis 5 : Tersedianya Manajemen Pengetahuan Stasiun PSDKP Belawan yang Handal dan Mudah Diakses Dalam pencapaian sasaran ini Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi 1 IKU yaitu “Persentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar“.


22

Kegiatan utama yang dilakukan sebagai bentuk penyediaan informasi kepada publik, Stasiun PSDKP Belawan senantiasa melakukan updating informasi program kegiatan dan kinerja pengawasan SDKP yang terbaru melalui facebook dan twitter Stasiun PSDKP Belawan. Pada tahun 2016 ini direncanakan akan dilakukan pengaktifan kembali website Stasiun PSDKP Belawan yang telah tidak aktif selama 2 tahun.

6. Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Stasiun PSDKP Belawan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Dalam rangka mewujudkan Pranata dan Kelembagaan Birokrasi Stasiun PSDKP Belawan

yang efektif dan efisien, Stasiun PSDKP Belawan telah mengimplementasikan prinsipprinsip good governance dan clean government dalam pengelolaan organisasinya. Untuk mengukur SS ini, telah diidentifikasikan 2 (dua) IKU yaitu: 1) Nilai indeks epuasan masyarakat Stasiun PSDKP Belawan dan 2) Nilai/skor SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Sampai pada triwulan II tahun 2016 Stasiun PSDKP Belawan belum melaksanakan survey kepuasan masyarakat sehingga belum dapat mengukur nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2016, dan direncanakan dilakukan pada triwulan III tahun 2016. Untuk penilaian SAKIP dilakukan pada triwulan III tahun 2016.

7. Sasaran Strategis 7: Terkelolanya Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Secara Efisien Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana dokumen pelaksanaan anggaran berupa DIPA. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Stasiun PSDKP Belawan mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: 1) IKU 11 : Kinerja Anggaran Stasiun PSDKP Belawan; dan 2) IKU 12 : Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. 1). Capaian IKU 11 Nilai Kinerja Anggaran Stasiun PSDKP Belawan. Pengukuran IKU ini meliputi beberapa capaian yaitu realisasi anggaran, capaian output dan capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi SMART Kementerian Keuangan. 4 Aspek yang diakukan penghitungan nilai kinerja anggaran meliputi: penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD), capaian keluaran (Output) dan tingkat efisiensi. Sampai dengan triwulan II tahun 2016, nilai kinerja keuangan masih belum bisa dilakukan pengukuran dikarenan salah satu aspek belum ada


23

nilainya yaitu nilai efisiensi. Nilai efisiensi baru dilakukan penilaan pada akhir tahun sesuai dengan yang tercantum pada aplikasi SMART. 2). Capaian IKU 12 Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Pengukuran dilakukan terhadap Laporan keuangan Stasiun PSDKP Belawan. Sampai dengan triwulan II tahun 2016 belum dilakukan pengukuran.

C. Akuntabilitas Keuangan Alokasi anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2016 sebesar Rp. 25.803.177.000,- (dua puluh lima miliar delapan ratus tiga juta seratus tujuh puluh tujuh rupiah). Realisasi sampai dengan 30 Juni Tahun 2016 sebesar Rp. 7.205.917.190,- (tujuh miliar dua ratus lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus sembolan puluh rupiah) atau sebesar 27,93%. Rincian realisasi anggaran Stasiun PSDKP BelawanTahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 27. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2016 berdasarkan Kegiatan Realisasi (Rp.)

No

Kegiatan

Alokasi Anggaran

1

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP TOTAL

2.435.820.000

704.690.980

28,93

1.365.655.000

261.798.842

19,17

1.095.244.000

58.400.349

5,33

2.102.624.000

669.644.199

31,85

4.879.200.000

65.442.875

1,34

13.924.616.000

5.445.939.945

39,11

25.803.177.000

7.205.917.190

27,93

2 3 4 5

6


%

24

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 1.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Belawan Triwulan II Tahun 2016 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun PSDKP Belawan pada tahun anggaran 2016, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

2.

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran pengawasan SDKP yang diperjanjikan belum tercapai maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan, beberapa kendala dan permasalahan, antara lain : a. Beberapa kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ditetapkan untuk mendukung pencapaian IKU; b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia (SDM) pengawasan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan SDKP secara optimal. c. Masih terbatasnya data dan informasi bidang pengawasan sumber daya kelautan yang diperlukan sebagai base line pengawasan serta digunakan data dukung capaian.

B. Saran Sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut: 1.

Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja;

2.

Komitmen semua pihak untuk melaksanakan kegiatan yang medukung pencapaian IKU sesuai dengan yang ditetapkan.

3.

Mengembangkan dan meningkatkan kelembagaan pengawasan, yang disertai dengan pemenuhan SDM pengawasan yang kompeten serta sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap.

4.

Mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi pengawasan SDKP.


25

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. B. Maksud dan Tujuan. LakilLToshiLLaporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun

Recommend Documents