DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum... 3

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected]

2

KATA PENGANTAR Puji syukur Keharidat Tuhan Yang Maha Esa, karena karuniaNya dokumen rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jombang ini dapat diselesaikan.

Rencana

Strategis Inspektorat Tahun 2014-2018 merupakan dokumen Perencanaan jangka menengah sekaligus sebagai landasan dalam mewujudkan Vis dan Misi

Inspektorat

Kabupaten Jombang. Rencana Strategis ini memuat capaian kinerja periode sebelumnya, isu strategis, visi misi, tujuan, sasaran, sasaran indikator, target yang ingin dicapai, strategi pencapaian, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Rencana strategis ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar serta tujuan dan sasaran dapat diwujudkan. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Jombang, 12 Agustus 2014 INSPEKTUR Kabupaten Jombang

Drs. Ec. I Nyoman Swardana, MSi NIP. 19590820 198603 1 011

DAFTAR ISI

i


2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i DAFTAR ISI.......................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang ......................................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ..................................................................................................... 3 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 4 1.4. Sistematika Penulisan .............................................................................................. 5 BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG................... 7 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat ................................................ 7 2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Inspektorat Kabupaten Jombang. ............................. 7 2.1.2. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang............................................. 9 2.1.3. Tata Laksana Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jombang ............................ 14 2.1.4. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang............................................ 20 2.2.

Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Jombang ................................................... 25

2.2.1. Kepegawaian/aparatur Inspektorat Kabupaten Jombang..................................... 25 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD...........................................................................................34 2.4. Tantangan dan Peluan Pengembangan Pelayanan SKPD........................................34 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI...............................42 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jombang...................................................................................................42 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah............... Terpilih.......................................................................................................................42 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi .................. 44 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.................................................................................... 45

DAFTAR ISI

ii


2

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................... 46 4.1. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Jombang ........................................................ 46 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Jombang .............. 47 4.3. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Jombang......................................... 49 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ........................................................................ 52 5.1. Program .................................................................................................................. 52 5.2. Kegiatan .................................................................................................................. 52 5.3. Indikator Kinerja ..................................................................................................... 52 BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................................................ 54

i

DAFTAR ISI

iii


2

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Ada 4 fungsi dasar dalam aktivitas manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

dan

pengawasan.

Dalam

menjalankan

kegiatan manajemen atau manajerial, institusi pemerintah juga menjalankan prinsip- prinsip

manajemen

yang

sama. Dalam

fungsi

perencanaan

pembangunan, dokumen dibuat secara sistematis dengan bentuk perencanaan dokumen rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana strategis,

dan rencana

pedoman (guide Pengorganisasian

kerja. Perencanaan ini berfungsi untuk menjadi

line) ketika

melakukan

berfungsi untuk membuat

pelayanan ke

masyarakat.

tata kerja dan tata laksana

berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dibentuk dalam

suatu subinstansi,

bidang, atau bagian agar mekanisme pelayanan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi pelaksanaan berarti eksekusi program atau kegiatan kerja yang telah disusun sesuai dengan jangka waktu Sedangkan fungs terakhir adalah menemukan

dan mengoreksi

yang

pengawasan yang

telah

ditentukan.

bertujuan

untuk

kesalahan yang sudah dilakukan, baik dalam

perencanaan maupun dalam hal pelaksanaan. Dalam menjalankan penuh

dari

kepala

fungsi pengawasan

pemerintahan

yaitu

bupati/walikota. Namun mengingat keterbatasan tidak

sebanding

adalah tanggung presiden,

gubernur,

sumberdaya

jawab dan

waktu yang

dengan cakupan pemerintahan, pemerintah membentuk

instansi yang bertugas membantu kepala pemerintahan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dalam ranah pengawasan internal instansi pemerintah yang memiliki kapasitas pengawasan internal adalah Inspektorat. Inspektorat dibentuk untuk melakukan pengawasan baik dalam ruang lingkup kementerian, pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah. Pemerintah

Kabupaten

Jombang

adalah

pengemban

amanah

pembangunan di wilayah Kabupaten Jombang. Selama rentang waktu 5 tahun pemerintah

Jombang

menyusun

rencana

pembangunan

rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Jangka

dalam waktu

pelaksanaan pembangunan selanjutnya setelah periode 2009-2013 selesai adalah 2014-2018. Salah satu misi dalam RPJMD 2014-2018 adalah mewujudkan “Tata Kelola Kepemerintahan

Yang Baik”. Misi yang ingin

dijalanan oleh pemerintah Kabupaten Jombang adalah dengan meningkatkan tatakelola pemerintahan yang bebas KKN. Sehingga dibutuhkan perencanaan yang tersusun secara sistematis dan komprehensif dalam menjalankan peran

BAB 1 PENDAHULUAN

1


2

pengawasan, dimana peran pengawasan ini akan menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Jombang, Inspektorat Kabupaten Jombang berperan melakukan

pengawasan

kepada seluruh SKPD yang membantu bupati

terpilih melaksankan pembangunan. . Berdasarkan Pemerintahan

Undang-undang

Daerah

Nomor

sebagaimana

32

telah

Tahun

diubah

2004

menjadi

tentang Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008 ditegaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang disebut Renstra SKPD yang memuat

visi, misi,

tujuan,

strategi,

pembangunan

sesuai dengan

kepada RPJM

Daerah dan bersifat indikatif.

Sebagaimana

dijelaskan

tugas

kebijakan, dan

di awal bahwa

program

fungsinya

dan

yang

kegiatan

berpedoman

dalam penyusunan

Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak bisa dilepaskan dengan dokumen perencanaan pembanguan yang lain. Hubungan antar dokumen perencanaan ini bisa dijelaskan sebagai berikut: 1. Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Nasional

(RPJPN) dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN telah disahkan pada Tahun 2007 dan Renstra SKPD Inspektorat Kabupaten Jombang

harus

mengacu

pada dokumen

tersebut.

Sedangkan RPJMN adalah perencanaan pembangunan nasional yang berlangsung selama 5 tahun dan menjadi acuan utama bagi penyusunan Renstra SKPD Inspektorat Kabupaten Jombang. 2. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa timur. Renstra Provinsi

Jawa

Timur

adalah

penjabaran

Inspektorat

teknis rencana

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Renstra ini juga menjad acuan dalam

penyusunan

Renstra

SKPD

Inspektorat

Kabupaten

Jombang agar selaras dengan arah kebijakan Inspektorat

Provinsi

Jawa Timur. 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pedoman perencanaan

pembangunan

dalam RPJMD.

daerah berupa RPJP akan diturunkan

RPJMD ini selain memberikan

gambaran rencana

pembangunan selama lima tahun turunan dari RPJPD, juga berisi visi serta misi kepala daerah terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD agar dalam pengawasan pembangunan bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD.

BAB 1 PENDAHULUAN

2


2

4. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang. Dari Renstra Inspektorat berupa rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

1.2

Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan rencana strategis adalah sebagai berikut: 1.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara;

4.

Undang-undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; 5.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7.

Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8.

Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

55

Tahun

2005

tentang

Dana

Perimbangan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman

Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

BAB 1 PENDAHULUAN

3


13. Peraturan

Pemerintah

2

Nomor

6 Tahun

2008 tentang

Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata

cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

satuan kerja perangkat

daerah

Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

1.3

Maksud dan Tujuan Dokumen

rencana

strategis

Kabupaten Jombang 2014-2018 SKPD Inspektorat dalam kebijakan

yang

berfungsi

menyusun

sebagai

rencana

pedoman resmi bagi

kerja

berkaitan dengan pembangunan

dan

pengambilan

Inspektorat

Kabupaten

Jombang selama lima tahun. Renstra SKPD menjadi acuan bagi Inspektorat daerah

untuk menyusun kegiatan-kegiatan tahunan yang dibahas dalam

musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Berdasar pertimbangan tersebut maka penyusunan renstra SKPD Inspektorat dengan tujuan sebagai berikut: 1.

Menyediakan acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Jombang berserta pihak terkait untuk menentukan

prioritas program dan

kegiatan yang berkenaan dengan Inspektorat Kabupaten Jombang. 2.

Menyediakan

tolok ukur dalam pelaksanaan

kegiatan

sehingga

dapat dievaluasi dengan hasil yang maksimal. 3.

Memberikan gambaran Inspektorat

secara umum sehingga didapat

pemahaman yang komprehensif dan searah dengan peran pengawasan mulai tingkat nasional, provinsi, dan daerah.

BAB 1 PENDAHULUAN

4


4.

2

Membantu Inspektorat Kabupaten Jombang untuk memahami dan menilai

pelaksananaan

kegiatan

operasional

yang

berlangsung

selama lima tahun ke depan. 1.4

Sistematika Penulisan Sistematika

penulisan

Renstra

Inspektorat

Kabupaten

Jombang

disusun dengan urutan sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari: 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Bab II : Gambaran Pelayanan Inspektorat terdiri dari : 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat 2.2 Sumber Daya Inspektorat 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan

Renstra

Kementerian Dalam Negeri dan

Renstra Inspektorat Propinsi. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bab IV: Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB 1 PENDAHULUAN

5


2

Bab V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.

BAB 1 PENDAHULUAN

6


2

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Inspektorat Kabupaten Jombang.

Undang-undang

N omor

2

Tahun

1950

Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan

tentang

Pembentukan

Negara Tahun 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang perubahan dalam (Himpunan

Undang-Undang

Nomor

2 Tahun

1950

Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) menjadi dasar atas

pembentukan Kabupaten Jombang. Sebagai pemangku mandat eksekutif atau pelaksana pemerintahan tentunya Kabupaten Jombang memerlukan tata kelola pemerintahan. Dalam menjalankan perannya Kepala daerah terpilih dalam hal ini adalah bupati terpilih Kabupaten Jombang, mendelegasikan tugastugas pemerintahan pada tiap Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan urusannya masing-masing. Proses pengawasan

pelaksanaan dari

pendelegasian

tersebut

Inspektorat

selanjutnya

Kabupaten

memperoleh

Jombang

yang

fungsi

mendapat

tugas pengawasan dari Bupati terpilih sesuai peraturan

Bupati Nomor 10 tahun 2009 pasal 2 ayat 1, agar terwujud tata kelola pemerintahan yang menjalankan

baik

dan

bersih

(good

governace).

Dalam

tugasnya Inspektorat Kabupaten Jombang juga mengacu pada

peraturan perundang- undangan yang lain yaitu: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan

Pemerintah

Nomor

60

Tahun

2008

tentang

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang. Secara

detail

Inspektorat

Kabupaten

Jombang

memiliki

kedudukan sebagai berikut: 1. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jombang. 2. Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh Inspektur berkedudukan dibawah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

7

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected] dan bertanggungjawab

2

kepada

Bupati

dan

secara

teknis

administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang. Hal ini bisa diartikan bahwa Inspektorat Kabupaten Jombang secara aktif terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan proses pengawasan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Jombang, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang adalah: Inspektorat

Kabupaten

Bupati dalam

melakukan

pemerintahan

di

memiliki

tugas

Pengawasan

Daerah

pokok

terhadap

Kabupaten,

yaitu

membantu

pelaksanaan

Pelaksanaan

urusan

pembinaan

atas

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku dengan

sistem mekanisme auditing yang profesional dan objektif. sedangkan yang menjadi fungsinya adalah: 1. Perencanaan program pengawasan Pemerintahan

terhadap pelaksanaan urusan

di Kabupaten Jombang pada seluruh jajaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten; 2. Perumusan

kebijakan

dan

fasilitasi

pengawasan

pemerintah

Kabupaten Jombang, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa; 3. Pelaksanaan

pengawasan

penyelenggaraan

fungsional

kewenangan

dan

pemeriksaan

Pemerintah

terhadap

Kabupaten

seluruh jajaran Lembaga Perangkat Daerah,

pada

Sekretariat DPRD,

Sekretariat KPU, Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, BUMD serta pengaduan masyarakat yang meliputi: aspek pemerintahan umum, ekonomi, kesejahteraan sosial, pembangunan, keuangan, administrasi publik, kewenangan wajib dan kewenangan daerah lainnya berdasar Peraturan Perundang-undangan

yang

berlaku

dengan

sistem

mekanisme auditing yang profesional dan obyektif; 4. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan kegiatan dan keuangan berkala semua unit pemerintah Kabupaten; 5. Pengujian

dan

laporan atau

melakukan

pemeriksaan

mengenai

kebenaran

masyarakat

tentang

hambatan,

pengaduan

penyimpangan atau 6. penyalahgunaan

kewenangan

dalam

pelaksanaan

tugas

Pemerintah Kabupaten; 7. Pelayanan teknis administratif dan menginventarisasi segala Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten


dan

8


2

menyiapkan rencana program pemeriksaan sesuai tugas pengawasan masing-masing bidang; 8. Pelaksana tugas administrasi ketatausahaan keuangan. 2.1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang. Sebagaimana

dijelaskan

di bab awal bahwa

manajemen adalah pengorganisasian. menjadi

jaminan

terlaksannanya

dilaksanakan, karena akan memberi terperinci

dan

jelas

aparatur

salah satu fungsi

Pengorganisasian

proses dan

yang baik bisa

pembangunan membagi

yang

wewenang

akan secara

yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten

Jombang, dalam kaitannya dengan fungsi tersebut struktur organisasi yang dibentuk di Inspektorat

Kabupaten

Jombang susunannya adalah sebagai

berikut: 1.

Inspektur.

2.

Sekretariat yang membawahi: a)

Sub Bagian Perencanaan.

b)

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c)

Sub Bagian Administrasi dan Umum.

3.

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;

4.

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan;

5.

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;

6.

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;

7.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.


9

10


Adapaun Rincian sumber daya aparatur/pegawai Inspektorat Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan Struktur Organisasi adalah sebagai berikut: Tabel 2. 1 Potensi Aparatur Berdasar Eselon

N

Nama

1.

Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA MSi

2

NIP

Jabatan

Eselon

19590820 198603 1 011

Inspektur

II

Ir. HARUN WIYONO,.Msi.

19620125 199203 1 005

Sekretaris

III

3

A. M. NINDYAGUNG, SH. MSi.

19670105 199212 1 001

Irban Bidang Pemerintahan

III

4

LILIES WIDIANINGSIH,SE, MSi.

19680128 199403 2 009

Irban Bidang Keuangan

III

5

Drs. EKO PRIHANDONO, MM.

19600429 198603 1 009

Irban Bidang Ekonomi dan Kesos

III

6

Ir. WASPODO

19591211 198501 1 002

Irban Bidang Pembangunan

III

7

Drs. SULISTIONO

19601017 198608 1 001

Sub Bag Administrasi dan Umum

IV

8

ANIS ZUL HULAIFAH, S.STP

19820830 200012 2 001

Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan

IV

9

Drs. Ec. M. BAIDOWI, MM.

19660621 199703 1 001

Sub Bag Perencanaan

IV

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jombang, 2014


11


Tabel 2. 2 Potensi Pegawai Fungsional

No

Nama

NIP

Jabatan

1

Dra. WAHYU RATNA SULISTIJANI

19620814 198903 2 009

Auditor Ahli Muda

2

SRI LESTARI WILUDJENG, S Sos.

19581002 198502 2 001

Auditor Penyelia

3

TUTUK MAHMULAH, SE

19700629 199502 2 001

Auditor Ahli Muda

4

ELY SRIWULAN, S.SoS

19631001 198503 2 010

Auditor Ahli Muda

5

DWI DAHAT SUDARSONO,SE

19610121 198509 1 001

Auditor Ahli Madya

6

ANIK YULIATI, SE.

19771229 200112 2 001

Auditor Ahli Muda

7

ABD. WAHID, SE.

19661009 198503 1 003

Auditor Ahli Muda

8

SUBANDI

19620320 198503 1 013

Auditor Penyelia

9

KUSWANTO, SE.

19670716 199703 1 002

Auditor Ahli Pertama

10

EKO PRASETYO, SE.

19780629 200604 1 017

Auditor Ahli Muda

11

JOKO KUNTO WIBISONO, SE, Ak.

19750912 200604 1 024

Auditor Ahli Muda

12

RIRIS ERNAWATI, SE.

19790707 200604 2 036

Auditor Ahli Muda

13

A. HASAN BUCHORI, ST.

19741122 200501 1 005

Auditor Ahli Muda

14

NINA ROSALINA,SE

19770904 201001 2 005


15

SLAMET HARTONO, SE.

19600728 198603 1 013

Auditor Pelaksa.Lanjutan

16

MUKHAMAD GUFRON, SH.

19700720 199302 1 002


17

ENDANG NOVITRIANA, SE.

19761411 201101 2 002


18

DWI RETNO MITAYANI, SE

19770214 201101 2 003


19

KIKY WIDYA MELANIE, SE. Ak.

19780623 201101 2 003


20

TAUFIK AKBAR SOLIKIN, S.T.

19790127 201101 1 002


21

YOYON WIDARTO, SE.

19830224 201101 1 003


22

DEDDY PERMADI, SH.,

19831211 201101 1 003


23

RANGGA KUSUMA, SAB.

19880130 201101 1 003


24

AGUNG HARIADI, S.T, M.M

19701126 200212 1 006


Sumber: Inspektorat Kabuupaten Jombang, 2014


12


TABEL 2. 3 Potensi Aparatur Staff

No

Nama

NIP

Jabatan

1

EDSON, ST.

19621103 198903 1 004

Staf

2

NI KETUT MURBAWATI, SE.

19700723 199703 2 003

Staf

3

ALBERTUS TWIS YOTAN MULYA, S.Sos.

19800117 201001 1 008

Staf

4

NEON AGUSTIN PARNARIRIN

19730827 200312 2 001

Staf

5

TRIYA WIJAYANINGRUM

19840220 200501 2 002

Staf

6

DWI ANITA MARETIKA SARI

19840312 200604 2 012

Staf

7

ABIDIN

19700421 199803 1 008

Staf

8

ROMELI

19610607 200701 1 008

Staf

9

MAYA ERMANINGSIH, Amd. Farm.

19710521 199403 2 002

Staf

10

YUNI PRAVITASARI, S.Pt.

19780414 201101 2 004

Staf

Sumber: Inspektorat Kabuupaten Jombang, 2014


13

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected] Selain menyusun struktur keorganisasian Inspektorat Kabupaten Jombang juga membuat

tatalaksana

SKPD.

Tatalaksana

ini berfungsi

dalam

mengatur

pola

komunikasi dan koordinasi antar aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam lingkup pemerintah Kabupaten Jombang tatalaksana tersebut mengacu pada Bab V Peraturan

Daerah Nomor 9

Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja Inspektorat. Adapun Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang bisa dijelaskan sebagai berikut : (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemangku jabatan struktural dan pemangku jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi satuan

baik dalam

kerja

perangkat

lingkungan masing-masing

maupun

antar

daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Jombang serta dengan instansi vertikal lain sesuai dengan bidang tugas masingmasing; (2)

Setiap pemangku jabatan struktural satuan kerja perangkat daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah

yang

diperlukan

sesuai

dengan

Peraturan

P erundang-undangan yang berlaku; (3)

Setiap pemangku satuan

kerja

jabatan struktural

perangkat

daerah

dalam lingkungan unit dan/atau wajib bertanggungjawab

memimpin

dan

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (4)

Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsungnya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural satuan kerja perangkat daerah dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjukpetunjuk kepada bawahan; (6)

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

2.1.3. Tata Laksana Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jombang 1) Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Reguler (Terlampir) Perencanaan 1. Penyiapan konsep kegiatan, pembagian tim audit dan auditee, surat perintah tugas, penyusunan surat perintah tugas, NHP, rencana pembukaan penutupan 2. Review pembagian tim audit dan auditee, penyusunan surat perintah tugas, NHP, rencana pembukaan penutupan BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

14


3. Penandatanganan konsep kegiatan, pembagian tim audit dan auditee, surat perintah tugas, penyusunan surat perintah tugas, NHP, rencana pembukaan penutupan 4. Menyiapkan undangan pembukaan penutupan dan bahan pembukaan penutupan untuk masing-masing tim audit, Sekda dan Inspektur 5. Pengiriman

undangan

dan

penyiapan

rapat

pembukaan

dan

penutupan

pemeriksaan reguler. Pelaksanaan 6. Rapat pembukaan dan penutupan pemeriksaan reguler 7. Pelaksanaan pemeriksaan oleh masing-masing tim audit di auditee masing-masing dan penyusunan kertas kerja audit 8. Penyusunan calon temuan oleh tim audit 9. Pembahasan calon temuan oleh semua tim audit di Inspektorat 10. Penegasan calon temuan kepada auditee Pelaporan 11. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan pembuatan berita acara pembahasan hasil pemeriksaan reguler 12. Reviu laporan hasil pemeriksaan. 13. Penandatanganan laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektur. 14. Penggandaan laporan hasil pemeriksaan, penomoran dan pembuatan pengantar LHP 15. Pengiriman laporan hasil pemeriksaan 16. Pengarsipan laporan hasil pemeriksaan 2) Standar Operasional Pemeriksaan Non PKPT (Terlampir) Perencanaan 1.

Penyiapan konsep kegiatan pembagian tim audit dan auditee, surat perintah tugas, penyusunan surat perintah tugas,

2.

Review konsep kegiatan surat keputusan kegiatan, mitra pemeriksaan dan tata kelola keg. Oleh PPTK

3.

Revisi Konsep Kegiatan pembagian Tim , surat Kept kegiatan, mitra pemeriksaan, dan tata kelola keg oleh adm. Umum.

4.

Pengajuan konsep kegiatan pembagian Tim , surat keputusan kegiatan , mitra pemeriksaan, dan tata kelola kegiatan kepada inspektur.

5.

Penandatanganan konsep kegiatan surat keputusan kegiatan pembagian Tim, mitra pemeriksaan dan tata kelola kegiatan oleh inspektur

6.

pengarsipan konsep kegiatan pembagian tim, surat keputusan kegiatan, mitra pemeriksaan dan tata kelola kegiatan.

7.

Penyiapan Surat perintah tugas untuk penugasan masing-masing tim oleh administrasi umum.


15


8.

Review surat perintah tugas untuk penugasan tim oleh masing-masing TIM oleh PPTK

9.

Pengajuan Surat Perintah Tugas kepada Inspektur

10. Revisi Surat Perintah tugas 11. Penandatanganan Surat Perintah Tugas 12. Penerbitan dan penyerahan Surat Perintah Tugas untuk penugasan masingmasing tim Pelaksanaan 13. Tim Melakukan pemeriksaan non PKPT ke masing-masing Objek pemeriksaan 14. Tim memaparkan hasil pemeriksaan di forum koordinasi pemeriksaan internal Inspektorat 15. menyampaikan

temuan

hasil

audit

kepada

audetee

untuk

mendapatkan

tanggapan Pelaksanaan 16. Tim menyusun Laporan Draf hasil pemeriksaan dengan menerapkan mekanisme review berjenjang 17. Tim memintakan no dan menyerahkan LHP kepada petugas urusan 18. pengajuan LHP kepada inspektur 19. Revisi LHP 20. Penandatanganan oleh inspektur 21. LHP diserahkan ke TIM 22. LHP non PKPT diserahkan ke administrasi umum untuk digandakan 23. LHP non PKPT dikirimkan ke bupati, dengan tembusan wakil bupati, dinas terkait (objek pemeriksaan). 24. Pengarsipan LHP non PKPT dibag evaluasi dan pelaporan Inspektorat 25. Selesai 3) Standar Operasional Pemeriksaan Khusus (Terlampir) Perencanaan 1. Data awal yang menjadi dasar penerbitan surat perintah tugas audit khusus 2. Penyusunan Rancangan Obyek Audit Khusus dan Susunan Tim 3. Penyusunan konsep Surat Perintah tugas oleh pendukung Administrasi Kegiatan Pemeriksaan Khusus 4. Reviu konsep Surat Keputusan Kegiatan dan Surat Perintah Tugas 5. Reviu Surat Keputusan Kegiatan dan Surat Perintah Tugas dan Penandatanganan Surat 6. Penggandaan Surat Perintah Tugas untuk ketugasan tim 7. Penerbitan dan Penyerahan Surat perintah tugas untuk ketugasan tim. BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

16


Pelaksanaan 8. Pelaksanaan Audit Khusus 9. Paparan Hasil pemeriksaan di forum Ekspose Hasil Audit Khusus 10. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan menerapkan mekanisme reviu berjenjang Pelaporan 11. Setelah dilaksanakan reviu berjenjang,dilanjutkan dengan proses paraf hirarkis dan penandatanganan oleh Inspektur 12. Setelah Laporan Hasil Audit Khusus selesai, tim mengumpulkan LHP kepada pendukung administrasi kegiatan 13. Laporan Hasil Audit Khusus digandakan sesuai kebutuhan (rangkap 6) oleh pendukung administrasi kegiatan untuk diterbitkan dan kemudian ditindaklanjuti dan diarsip 14. Laporan Hasil Audit Khusus dikirimkan ke Bupati 15. Pengarsipan Laporan Hasil Audit Khusus di Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat 4) Standart Operasional Prosedur Review LKPD (Terlampir) Perencanaan 1.

Penyiapan konsep kegiatan,surat keputusan kegiatan,surat perintah tugas,mitra pemeriksaan dan tata kala kegiatan

2.

Membantu membuat draf surat keputusan kegiatan,surat perintah tugas,mitra reviu dan waktu/jadwal kegiatan

3. Review konsep surat keputusan kegiatan,surat perintah surat tugas,mitra reviu dan tata kala kegiatan 4.

Menyampaikan konsep surat tugas reviu untuk koreksi dan atau dimintakan tanda tangan

5.

Mengoreksi dan menandatangani konsep surat tugas reviu

6.

Menerima konsep yang sudah ditandatangani Inspektur dan diserahkan kepada penata laksana bidang

7.

Memintakan nomor,menggandakan dan stempel kepada pengadministrasikan umum sekretariat

8.

Menyusun PKR dan tahap-tahap perencanaan reviu Pelaksanaan

9.

Melakukan reviu sesuai tugas dan data masing-masing

10. Mengumpulkan notisi masing-masing tim dan membuat notisi hasil reviu sementara. BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

17


11. Menyampaikan notisi hasil reviu sementara kepada DPPKAD dan menerima tanggapan atas notisi 12. Menerima Update LK setelah Notisi disampaikan dan mereviu kembali pos-pos yang belum sesuai SAP. Pelaporan 13. Membuat konsep Laporan Hasil Reviu 14. Menerima,mengoreksi dan menandatangani Laporan Hasil Reviu 15. Menerima laporan yang sudah ditandatangani Inspektur, menggandakan dan memintakan nomor ke Pengadministrasiaan Umum Sekretariat 16. Mengarsip Laporan 17. Menyerahkan Laporan hasil Reviu dan pernyataan laporan keuangan telah direviu kepada Pengadministrasian umum sekretariat untuk dikirimkan kepada Bupati melalui PPKD. 5) Standar operasional prosedur Monitoring dan evaluasi obrik (Terlampir) Perencanaan 1.

Penyiapan konsep surat perintah tugas, penyusunan surat perintah tugas untuk disampaikan pada Inspektur

2.

Review konsep surat keputusan kegiatan, surat perintah tugas, mitra pemeriksaan dan tata kelola keg. Oleh PPTK

3.

Revisi Konsep surat perintah tugas, mitra pemeriksaan, dan tata kelola keg oleh PPTK dan adm. Umum.

4.

Pengajuan konsep surat keputusan kegiatan/ surat tugas , mitra pemeriksaan, dan tata kelola kegiatan kepada inspektur.

5.

Penandatanganan konsep surat pemerintah tugas, mitra pemeriksaan dan tata kelola kegiatan oleh inspektur

6.

pengarsipan konsep surat perintah tugas, mitra pemeriksaan dan tata kelola kegiatan.

7.

Penyiapan Surat perintah tugas untuk penugasan masing-masing tim oleh administrasi umum

8.

Review surat perintah tugas untuk penugasan tim oleh masing-masing TIM oleh PPTK

9.

Pengajuan Surat Perintah Tugas kepada Inspektur

10. Revisi Surat Perintah tugas 11. Penandatanganan Surat Perintah Tugas 12. Penerbitan dan penyerahan Surat Perintah Tugas untuk penugasan masingmasing tim BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

18

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected] Pelaksanaan 13. Tim Melakukan Koordinasi dan Pelaksanaan Monev ke masing-masing Objek Monev 14. Tim Menyusun Kertas Kerja Monev Pelaporan 15. Tim menyusun Draf hasil Pelaksanaan Monev 16. Revisi Laporan Monev 17. Tim Monev menyusun laporan akhir hasil monev 18. Penandatanganan oleh Tim Monev dan Inspektur 19. Laporan Monev diserahkan ke administrasi umum untuk digandakan 20. Hasil Laporan Monev dibahas oleh auditor, Irban dan Inspektur untuk dijadikan bahan acuan PKPT selanjutnya 21. Pengarsipan Laporan hasil Monev dibagian evaluasi dan pelaporan Inspektorat 22. Selesai 6) Standar Operasional Pemeriksaan Pemantauan Tindak Lanjut Uraian tugasnya meliputi: 1. Memberikan Disposisi Kepada Ka. Subbag Evaluasi dan Pelaporan Untuk menyusun Surat Tugas 2. Menyusun Konsep surat Tugas Pemantauan Tindak Lanjut hasil temuan audit Inspektorat dan mengajukan konsep tersebut kepada inspektur 3. Membuat Surat Tugas Pemantauan Tindak Lanjut 4. Menerima, meneliti dan mengoreksi konsep surat tugas pemantauan tindak lanjut hasil temuan audit Inspektorat dari Ka. Subbag Evaluasi dan Pelaporan 5. Menerima

surat

Inspektorat

yang

tugas pemantauan telah

tindak

ditandatangani

lanjut hasil temuan

untukselanjutnya

audit

menugaskan

pelaksana untuk memberikan nomor, menggandakan, mengirimkan kepada Bupati, ketua tim audit serta mengarsipkannya 6. Menerima

surat

tugas pemantauan

tindak

lanjut hasil temuan

audit

Inspektorat yang telah ditandatangani. 7. Meminta Nomor Surat, Menggandakan, Mengarsipkan, dan mendistribusikan Surat Tugas. 8.

Menerima Surat Tugas Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit Inspektorat, meneruskannya kepada Anggota Tim Audit, dan menugaskan Anggota Tim Audit menyiapkan bahan-bahan dan daftar temuan yang belum selesai tindak lanjutnya.

9. Menerima Surat Tugas Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit Inspektorat, menyiapkan bahan-bahan dan daftar temuan yang belum selesai tindak lanjutnya dan menyampaikan kepada ketua tim audit


19

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected] 10. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut oleh tim pemantauan tindak lanjut dan Membuat laporan hasil pemantauan tindak lanjut 11. Menerimaa hasil pemeriksaan tindak lanjut/merekap hasil pemantauan TLHP dan mengarsipkan 12. Menyerahkan hasil rekap 7) Standar operasional prosedur tindak lanjut BPK 1. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan. 2. Menerima LHP BPK dan memberikan disposisi untuk menindaklanjuti LHP. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Tindak Lanjut LHP BPK, Tim Tindak Lanjut (Sekretaris Inspektorat, semua Irban dan Subbag Evaluasi dan pelaporan 4. Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi atas LHP BPK. 5. Mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK dalam kurun waktu 60 hari. 6. Menyusun Konsep Perintah Bupati dan dimintakan tanda tangan 7. Koreksi Surat Perintah Bupati 8. Surat Perintah sudah ditandatangani, dimintakan Nomor Surat digandakan untuk dikirim dan diarsipkan. 9. Menyampaikan Perintah Bupati Kepada SPKD Terkait. 10. Menerima dan melaksanakan Perintah Bupati. 11. Menghimpun tindak lanjut dari SKPD, menyusun rekapitulasi tindak lanjut untuk dimintakan tanda tangan. 12. Koordinasi Internal terkait dengan hasil TLHP. 13. Rekonsiliasi dengan BPK, sekaligus menyampaikan Rekap TLHP 2.1.4. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Jombang Tugas

pokok

Inspektorat

melakukan Pengawasan

Kabupaten

adalah

membantu

Bupati

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

dalam

di Daerah

Kabupaten, Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan

urusan

Pemerintahan

Desa,

berdasarkan

Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dengan sistem mekanisme auditing yang profesional dan objektif. Adapun fungsi yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Jombang adalah: 1) Perencanaan Pemerintahan

program

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

urusan

di Kabupaten Jombang pada seluruh jajaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten; 2) Perumusan

kebijakan

dan fasilitasi

pengawasan

pemerintah

Kabupaten

Jombang, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;


20

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected] 3) Pelaksanaan

pengawasan

penyelenggaraan

kewenangan

fungsional

dan

pemeriksaan

terhadap

Pemerintah

Kabupaten pada seluruh jajaran

Lembaga Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KPU, Kecamatan, Pemerintahan meliputi:

Desa/Kelurahan,

aspek

pembangunan, kewenangan

BUMD serta pengaduan masyarakat

pemerintahan keuangan,

umum,

administrasi

ekonomi, publik,

kesejahteraan

kewenangan

yang sosial,

wajib

daerah lainnya berdasar Peraturan Perundang-undangan

dan yang

berlaku dengan sistem mekanisme auditing yang profesional dan obyektif; 4) Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan kegiatan dan keuangan berkala semua unit pemerintah Kabupaten; 5) Pengujian dan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan

masyarakat

penyalahgunaan

tentang

kewenangan

hambatan,

dalam

penyimpangan

pelaksanaan

tugas

atau

Pemerintah

Kabupaten; 6) Pelayanan teknis administratif dan menginventarisasi segala Peraturan Perundangundangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan menyiapkan rencana program pemeriksaan sesuai tugas pengawasan masing-masing bidang; 7) Pelaksana tugas administrasi ketatausahaan keuangan. Selain tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Inspektorat Kabupaten Jombang,tugas pokok dan fungsi juga melekat pada sub bagian dan sub instansi Inspektorat Kabupaten Jombang, penjelasaanya adalah sebagai berikut: 1.

Sekretariat Tugas pokok Sekretariat adalah menyusun rencana kegiatan, melaksanakan evaluasi

dan

pelaporan,

melaksanakan

pengelolaan administrasi umum,

kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta melaksanakan

pembinaan

dan

pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat

Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok,

Sekretariat mempunyai fungsi: a) Penyiapan

bahan

koordinasi

dan

penyusunan

rencana,

pengawasan dan pengendalian rencana serta program b) Penghimpunan,

pengolahan,

penilaian

dan

program

kerja

kerja pengawasan;

penyimpanan

laporan

hasil

pemeriksaan; c)

Pengevaluasian hasil pemeriksaan dan menyusun laporan;

d) Penyusunan

bahan

dan

data

dalam

rangka

pembinaan

teknis

fungsional; e) Penyusunan,

penginventarisasian

dan pengoordinasian

bahan serta data

dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;


21

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected] f)

Pelaksanaan Urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, perlengkapan serta perjalanan dinas.

Sekretariat memiliki 3 sub bagian dengan tugas sebagai berikut 1)

Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas: a. Mengumpulkan dan mensistematisasi data untuk penyusunan program kerja pengawasan; b. Mengkoordinasikan

penyiapan

rencana/program

kerja

pengawasan dan fasilitasi; c. Merumuskan dan menyusun program kerja dan jawual kegiatan pengawasan;

2)

d.

Melakukan administrasi pengaduan masyarakat;

e.

Menyusun anggaran Inspektorat Kabupaten;

f.

Menyiapkan data dan statistik Inspektorat Kabupaten;

g.

Menyiapkan peraturan Perundang-undangan;

h.

Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas: a. Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan; b. Menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan; c. Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan; d. Melaksanakan evaluasi laporan hasil dan pemutakhiran data pengawasan; e. Menyusun statistik hasil pengawasan; f. Menyiapkan penyelenggaraan kerjasama pengawasan.

3)

Sub Bagian Administrasi dan Umum Sub Bagian Administrasi dan Umum, mempunyai tugas: a. Melaksanakan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; b. Melakukan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perbekalan lain; c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol; d. Menyelenggarakan inventarisasi, penyimpanan dan pendistribusian barang; e. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan penatausahaan keuangan; f.

Melaksanakan inventarisasi data dan bahan kepegawaian guna peningkatan disiplin,

pembinaan

dan

pengembangan

karir

serta

peningkatan

kesejahteraan pegawai; g. Mengumpulkan, mengelola bahan dan data guna penyempurnaan organisasi serta tatalaksana; h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaaan keuangan.


22

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected] 2. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Tugas pokok Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan adalah melaksanakan sebagian urusan Inspektorat Kabupaten di bidang pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan umum, daerah, pertanahan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, hukum, organisasi dan tatalaksana, penanganan kasus/ khusus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, mempunyai fungsi: a. Penyusunan program pemeriksaan di bidang pemerintahan dan pertanahan; b. Pelaksanaan pemeriksaan di bidang pemerintahan dan pengendali mutu hasil pemeriksaan; c.

Pemberi arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dan pertanahan;

d. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan di bidang pemerintahan; e.

Penilaian tindak lanjut pemeriksaan bidang pemerintahan;

f.

Penyusunan materi pembinaan sesuai bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;

g.

Penyimpanan arsip laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang pemerintahan.

3. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan Tugas pokok Inspektur Pembantu Bidang Keuangan adalah melaksanakan sebagian urusan Inspektorat Kabupaten Jombang di bidang pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain pengelolaan kekayaan dan aset daerah serta penanganan memfasilitasi tugasnya.

kasus

yang

terjadi,

dan

pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten sesuai dengan bidang Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Bidang

Keuangan, mempunyai fungsi: a.

Penyusunan program pemeriksaan di bidang keuangan;

b.

Pelaksanaan pemeriksaan di bidang keuangan dan pengendali mutu hasil pemeriksaan;

c.

Pemberian

arahan,

bimbingan

tugas di bidang keuangan,

dan

pengawasan

terhadap pelaksanaan

pajak, retribusi daerah, pendapatan lain-lain

serta pengelolaan kekayaan dan aset daerah; d.

Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan bidang keuangan;

e.

Penilaian tindak lanjut pemeriksaan bidang keuangan;


23

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected] f.

Penyimpanan arsip laporan hasil pemeriksaan dan

tindak

lanjut hasil

pemeriksaan bidang keuangan; g.

Penyusunan materi pembinaan sesuai dengan bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;

h.

Pelaksanaan review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang.

4. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Tugas

pokok

Inspektur

Pembantu

Bidang

Pembangunan

adalah

melaksanakan sebagian urusan Inspektorat Kabupaten di bidang pemeriksaan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, pembangunan, permukiman pengembangan

dan

wilayah, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan daerah,

perhubungan, lingkungan hidup, penanganan kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten sesuai Dalam

melaksanakan

dengan

bidang

tugasnya.

tugas pokok, Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan

mempunyai fungsi: a. Penyusunan program pemeriksaan di bidang pembangunan; b. Pelaksanaan pemeriksaan di bidang pembangunan dan pengendali mutu hasil pemeriksaan; c. Pemberi arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembangunan; d. Penyusunan

dan

penyampaian

laporan

hasil

pemeriksaan

di

bidang

pembangunan; e. Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang pembangunan; f.

Penyusunan materi pembinaan sesuai dengan bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;

g. Penyimpanan arsip laporan hasil pemeriksaan dan tindak

lanjut hasil

pemeriksaan bidang keuangan. 5. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Tugas pokok Inspektur Pembantu

Bidang Ekonomi

dan Kesejahteraan

Sosial adalah melaksanakan sebagian urusan Inspektorat Kabupaten di bidang pemeriksaan penyelenggaraan urusan kesehatan, ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan,

pemberdayaan masyarakat, humas, BUMD dan penanganan kasus

yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Bidang ekonomi dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi: a. Penyusunan program pemeriksaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial; b. Pelaksanaan pemeriksaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial dan pengendali mutu hasil pemeriksaan; BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

24


c. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial; d. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial; e. Pengadaan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; f.

Penyesuaian materi pembinaan sesuai dengan bidangnya guna pelaksanaan fungsi fasilitasi;

g. Menyimpan

arsip laporan hasil pemeriksaan

dan tindak lanjut hasil

pemeriksaan bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. 6. Jabatan Fungsional Auditor Tugas pokok Jabatan Fungsional Auditor adalah melakukan kegiatan pemeriksaan, sesuai

dengan

bidang

keahlian

Peraturan Perundangan-undangan

masing-masing berdasarkan

ketentuan

yang berlaku. Dalam menjalankan tugas

pokok, Jabatan Fungsional Auditor mempunyai fungsi:

2.2.

a.

Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan;

b.

Melaksanakaan Pemeriksaan baik reguler, khusus dan kasus;

c.

Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan;

d.

Memantau dan mengklarifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Jombang

2.2.1. Kepegawaian / aparatur Inspektorat Kabupaten Jombang Dalam menjalankan fungsi dan

tugas

pokok, organisasi membutuhkan dukungan

sumberdaya organisasi. Sumberdaya organisasi secara umum terbagi menjadi dua yaitu sumberdaya yang tampak (tangible capital) dan yang tak tampak ( intangible capital). Tangible capital terdiri dari asset uang (monetary capital) dan aset tetap termasuk peralatan dan perlengkapan (asset capita)l. Sedangkan intangible capital terdiri dari potensi relasi (relationship capital) dansumber daya manusia (human capital). Aspek sumberdaya Sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam membantu organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi karena kemampuan organisasi menjalankan tugas dan fungsi yang melekat sangat tergantung pada kualitas dan kapasitas aparaturnya.dalam aspek Inspektorat yang memiliki wewenang pengawasan pemerintahan, Kualitas Pemerikasaan yang dihasilkan Inspektorat berkaitan erat dengan kapasitas aparatur yang dimiliki Inspektorat, komposisi Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:


25

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected] Tabel 2. 4 Potensi Pegawai Berdasarkan Ruang dan Golongan NO

GOLONGAN I

JUMLAH

1

I/a

2

I/b

3

I/c

II/c

4

I/d

II/d

1

GOLONGAN II

JUMLAH

GOLONGAN III

JUMLAH

GOLONGAN IV

JUMLAH

II/a

III/a

10

IV/a

1

II/b

III/b

6

IV/b

5

III/c

7

IV/c

1

III/d

9

IV/d

3

5

TOTAL

IV/e JUMLAH

1

3

32

7

43

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jombang, 2014 Apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon menunjukkan bahwa pegawai/aparatur Inspektorat

Kabupaten Jombang yang berstatus Eselon II-b yakni Inspektur; Eselon III-a yakni

Sekretaris; Inspektur

Pembantu

Bidang Pemerintahan;Inspektur

Pembantu

Bidang

Keuangan;Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan; Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Eselon IV-a yakni Kepala Sub Bagian pada Sekretariat. Klasifikasi eselon tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5. TABEL 2. 5 POTENSI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT ESELON NO

ESELON

JUMLAH

1 2 3

ESELON II-b ESELON III-a ESELON IV-a

1 5 3

Jumlah

9

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jombang, 2014 TABEL 2. 6 POTENSI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN NO

JENJANG PENDIDIKAN

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8

SD SMP SMA/SMK D-1 D-2 D-3 S1 S2

1

JUMLAH

5

30 7 43

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jombang, 2014 BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

26

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected] TABEL 2.7 POTENSI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1

DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL (AUDITOR)

24

2 3 4

DIKLATPIM II DIKLATPIM III DIKLATPIM IV JUMLAH

1 5 3 33

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jombang, 2014 Inspektorat Kabupaten

Jombang

merupakan

pusat

pemerintahan

yang

tugas

melaksankan pengawasan internal kepemerintahan. Guna memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang perlu di dukung sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga untuk menciptakan rasa nyaman kepada pegawai dan masyarakat dapat terlayani dengan baik, cepat, tepat, serta menciptakan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Saat ini Inspektorat Kabupaten Jombang telah dilengkapi dengan aset/modal atau sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelasanaan tugas pokok dan fungsinya. Berikut adalah klasifikasi aset/modal ataupun sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Jombang dalam menunjang kinerja aparatur/pegawai dalam melaksanakan.


27


No Urut

Golongan

Kode Barang

Nama Barang

Satua n

Kondisi (B/KB/RB)

Jumlah Barang B

1

01.01.11.04.01

Tanah Bangunan/ Kantor Pemerintah

2

02.02.03.05.09

3

M²

1

Baik

Hydrant

2

Baik

02.03.01.01.03

Station W agon

1

Baik

4

02.03.01.01.03

Station W agon

1

Baik

5

02.03.01.01.03

Station W agon

1

Baik

6

02.03.01.01.03

Station W agon

1

Baik

7

02.03.01.01.03

Station W agon

1

Baik

8

02.03.01.01.03

Station W agon

1

Baik

9

02.03.01.01.03

Station W agon

1

Baik

10

02.03.01.05.01

Sepeda Motor

1

Baik

11

02.03.01.05.01

Sepeda Motor

1

Baik

12

02.03.01.05.01

Sepeda Motor

1

Baik

13

02.03.01.05.01

Sepeda Motor

1

Baik

14

02.03.01.05.01

Sepeda Motor

1

Baik

15

02.03.01.05.01

Sepeda Motor

1

Baik

16

02.03.01.05.01

Sepeda Motor

1

Baik

17

02.03.01.05.01

Sepeda Motor

1

Baik

18

02.03.01.05.01

Sepeda Motor

1

Baik

19

02.03.01.05.01

Sepeda Motor

1

Baik

20

02.04.03.01.33

Multi Meter

1

Balk


KB R

28


No Urut

Satuan Golongan

Kode Barang

Nama Barang

Kondisi (B/KB/RB)

Jumlah Barang B

21

02.04.03.01.78

Alat Ukur Universal Lainnya

1

Baik

22

02.04.03.01.78

Alat Ukur Universal Lainnya

1

Baik

23

02.04.03.08.24

Air Conditioning Unit

1

Baik

24

02.04.03.08.24


1

Baik

25

02.04.03.08.24


6

Baik

26

02.04.03.08.62

Venier Caliver

1

Baik

27

02.04.03.09.13

Alat Ukur Lainnya

1

Baik

28

02.06.01.01.01

MesinTik Man (11-13)

1

Baik

29

02.06.01.01.01

Mesin Tik Man (11-13)

1

Baik

30

02.06.01.04.01

Almari Besi/Metal

2

Baik

31

02.06.01.04.02

Rak Besi / Metal

2

Baik

32

02.06.01.04.03

Rak Kayu

1

Baik

33

02.06.01.04.03

Rak Kayu

1

Baik

34

02.06.01.04.03

Rak Kayu

2

Baik

35

02.06.01.04.04

Filling Besi/Metal

3

Baik

36

02.06.01.04.04

Filling Besi/Metal

2

Baik

37

02.06.01.04.04

Filling Besi/Metal

6

Balk

38

02.06.01.04.04

Filling Besi/Metal

2

Baik


KB R

29


No Urut

Satuan Golongan

Kode Barang

Nama Barang

Kondisi (B/KB/RB)

Jumlah Barang B

02.06.01.04.04

Filling Besi/Metal

4

Baik

02.06.01.04.06

Brandkas

1

Baik

02.06.01.04.06

Brandkas

1

Baik

02.06.01.05.01

Papan Visual

3

Baik

02.06.01.05.05

Alat Penghancur Kertas

2

Baik

02.06.01.05.07

Papan Pengumuman

5

Baik

02.06.01.05.24

Alat Pemotong Kertas

2

Baik

02.06.02.01.01

Lemari Kayu

1

Baik

02.06.02.01.01

Lemari Kayu

1

Baik

02.06.02.01.02

Rak Kayu

2

Baik

02.06.02.01.02

Rak Kayu

2

Baik

02.06.02.01.02

Rak Kayu

1

Baik

02.06.02.01.02

Rak Kayu

2

Baik

02.06.02.01.02

Rak Kayu

1

Baik

02.06.02.01.04

Meja Kayu /Rotan

2

Baik

02.06.02.01.04

Meja Kayu /Rotan

7

Baik

02.06.02.01.06

Kursi Kayu / Rotan

2

Baik

02.06.02.01.07

Zice

1

Baik

02.06.02.01.10

Meja Rapat

1

Baik

02.06.02.01.10

Meja Rapat

1

Baik

02.06.02.01.11

Meja Tulis

30

Balk

02.06.02.01.11

Meja Tulis

10

Balk

02.06.02.01.11

Meja Tulis

2

Baft

02.06.02.01.13

Meja Telepon

2

Balk

02.06.02.01.17

Meja Resepsionis

1

Balk

02.06.02.01.27

Kursi Rapat

14

Balk

02.06.02.01.27

Kursi Rapat

50

Baik

02.06.02.01.27

Kursi Rapat

1

Balk

02.06.02.01.27

Kursi Rapat

1

Baik

02.06.02.01.27

Kursi Rapat

1

Baik

02.06.02.01.34

Kursi Lipat

40

Baik

02.06.02.01.37

Meja Komputer

2

Baik

02.06.02.01.37

Meja Komputer

3

Baik

02.06.02.01.49

Sofa

1

Baik

02.06.02.01.49

Sofa

1

Baik


KB

30

R


No Urut

Golongan

Kode Barang 02.06.02.02.03 02.06.02.03.01 02.06.02.04.01 02.06.02.04.04 02.06.02.04.04 02.06.02.04.04 02.06.02.04.04 02.06.02.05.02 02.06.02.05.02 02.06.02.05.09 02.06.02.05.14 02.06.02.05.14 02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.03 02.06.02.06.04 02.06.02.06.07 02.06.02.06.08 02.06.02.06.08 02.06.02.06.28 02.06.02.06.29 02.06.02.06.38 02.06.02.06.41 02.06.02.06.49 02.06.03.02.01 02.06.03.02.01 02.06.03.02.02 02.06.03.02.03 02.06.03.02.03 02.06.03.02.03 02.06.03.02.03 02.06.03.02.03 02.06.03.02.03 02.06.03.02.03 02.06.03.04.08 02.06.03.04.08 02.06.03.05.01 02.06.03.05.01 02.06.03.05.01 02.06.03.05.01 02.06.03.05.01 02.06.03.05.02

Nama Barang

Satuan

Jam Elecktronik M. Penghisap Debu Lemari Es Ac. Split Ac. Split Ac. Split Ac. Split Kompor Gas Kompor Gas Tabung Gas Alat Dapur Lainnya Alat Dapur Lainnya Televisi Televisi Televisi Televisi Cassete Recorder Loudspeker Sound System Sound System Lambang Garuda Pancasila G.Presiden/Wk.Presiden Kaca Hias Gucci Handy Cam P.C. Unit P.C. Unit Lap Top Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Note Book Printer Printer Cpu Cpu Cpu Cpu Cpu Monitor


Jumlah Barang

7 1 1 2 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 3 5 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 1 2 1

Kondisi (B/KB/RB) B

KB R

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

31


No Urut

Golongan

Kode Barang

Nama Barang

Satuan

Kondisi (B/KB/RB)

Jumlah Barang B

02.06.03.05.02 02.06.03.05.02 02.06.03.05.02 02.06.03.05.03 02.06.03.05.03 02.06.03.05.04 02.06.03.05.04 02.06.03.05.10 02.06.03.05.10 02.06.03.05.10 02.06.03.05.11 02.06.03.06.01 02.06.04.01.04 02.06.04.01.06 02.06.04.03.05 02.06.04.07.07 02.07.01.01.01 02.07.01.01.01 02.07.01.01.01 02.07.01.01.03 02.07.01.01.03 02.07.01.01.26 02.07.01.01.82 02.07.02.01.05 02.07.02.01.12 02.07.02.01.13 02.07.02.01.20 02.07.02.01.25 02.09.01.06.41 02.09.01.07.33 02.09.01.07.34 02.09.01.08.32 02.09.01.46.04 02.09.01.59.09 03.11.01.01.01 03.11.01.08.01

Monitor Monitor Monitor Printer Printer Scanner Scanner Peralatan Personal Komp. Lainnya Peralatan Personal Komp. Lainnya Peralatan Personal Komp. Lainnya CD/DVD RW Server Meja Kerja Pejabat Eselon li Meja Kerja Pejabat Eselon Iv Kursi Kerja Pejabat Eselon III Buffet Kayu Camera +Attachment Camera+Attachment Camera+Attachment Proyektor+Attachment Proyektor+Attachment Telephone Hybrid Peralatan Studio Visual Microphone Mixer Tape Recorder Facsimile Power Sound Concrete Mixer/Peng.Beton Centrifuge Hemsine Eq.App Extraction Filter Heavy Duty Solution Balan Mat Pemadam Kebakaran Recorder Gedung Kantor Permanen Tempat Ibadah Permanen


1 1 4 1 10 1 1 2 1 3 1 1 1 2 6 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

KB R

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Balk

32


No Urut

Golongan

Kode Barang

Nama Barang

Satuan

Kondisi (B/KB/RB)

Jumlah Barang B

156

03.11.02.01.02 Rtt. Gol. 1 Perm. Kelas I

1

Baik

04.16.02.01.01 Jrn. Teg .Diatas 300 K

1

Baik

04.16.02.01.03 Jrn. Trans. Teg. Dibawah 100

1

Baik

04.16.02.02.04 Jaringan Distribusi Lainnya

1

Baik

157

05.17.01.01.11 Peraturan Perundang-undangan

1

Baik

158

05.17.01.01.11 Peraturan Perundang-undangan

2

Baik

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jombang, 2014


33

KB

R


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Jombang dihadapkan dengan hambatan dan peluang baik berasal dari internal Inspektorat maupun dari eksternal Inspektorat. Peluang dapat memperkuat Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan hambatan yang dialami oleh Inspektorat dalam pelaksanaanya harus dicarikan alternatif solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut, berikut ini adalah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Jombang: 1. Tantangan Bidang Keuangan a. Jumlah Auditor di bidang keuangan tidak sebanding dengan jumlah Auditan (obyek pemeriksaan). b. Kompetensi dan kemampuan auditor yang tidak merata. c. Meningkatnya Pengaduan Masyarakat. d. Sikap kurang proaktifnya auditan (obyek pemeriksaan/obrik) dalam menyajikan data. e. Lingkungan yang kurang aman memberikan dampak kehilangan asset daerah. Bidang Pembangunan a. Jumlah Auditor di bidang pembangunan tidak sebanding dengan jumlah Auditan (obyek pemeriksaan). b. Kompetensi dan kemampuan auditor yang tidak merata. c. Meningkatnya Pengaduan Masyarakat, dalam

hal pelaksanaan pembangunan proyek

fisik yang tidak sesuai RAB atau Bestek. d. Sikap kurang proaktifnya auditan (obyek pemeriksaan/obrik) dalam menyajikan data. Bidang Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial a. Jumlah Auditor di Bidang Ekonomi-Kesos tidak sebanding dengan jumlah Auditan (obyek pemeriksaan). b. Kompetensi dan kemampuan auditor di Bidang Ekonomi-Kesos yang tidak merata. c. Meningkatnya

Pengaduan Masyarakat, terhadap pemerintah dalam memberikan

pelayanan dasar utamanya pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan, belum sesuai harapan masyarakat. d. Sikap kurang proaktifnya auditan (obyek pemeriksaan/obrik) dalam menyajikan data. Bidang Pemerintahan a. Jumlah Auditor di Bidang Pemeritahan tidak sebanding dengan umlah Auditan (obyek pemeriksaan/obrik). b. Kompetensi dan kemampuan auditor di Bidang Pemerintahan yang tidak merata.


38

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected] c. Meningkatnya Pengaduan Masyarakat, mensinyalir adanya Korupsi, Kolusi, n epotisme (KKN), terhadap pelaksanaan pemerintahan. d. Sikap kurang proaktifnya auditan (obyek pemeriksaan/obrik) dalam menyajikan data. 3. Peluang Bidang Keuangan a.

Dalam

melaksanakan

pengawasan

dilaksanakan sesuai dengan jadwal

dan

pembinaan

bidang

keuangan

yang direncanakan yang tercantum dalam

Program Kerja Pengawasan Tahunan. b.

Sistem pengawasan dan pembinaan telah diatur di dalam Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengawasan dan Standart Operasional Prosedur

c.

Auditor khususnya di bidang keuangan telah mengikuti sertifikasi Jabatan Auditor.

d.

Auditor khususnya di bidang keuangan memenuhi kompetensi di bidangnya.

e.

Pelaksanaan

peningkatan

kompetensi

auditor

melalui

diklat

telah

terjadwal

sesuai dengan kebutuhan. f.

Tuntutan masyarakat terhadap reformasi birokrasi dan terciptanya pemerintahan yang akuntabel.

g.

Perkembangan media informasi mempermudah auditor untuk mengakses aturanaturan baru maupun informasi-informasi yang berkembang di masyarakat.

h.

Tersedianya lembaga Pembina APIP.

i.

Tuntutan

untuk

mendapatkan

Opini

BPK

terhadap

Laporan

Keuangan

Pemerintah Daerah yaitu: “Wajar Tanpa Pengecualian Bidang Pembangunan a.

Dalam

melaksanakan

pengawasan

dan

pembinaan

bidang

Pembangunan

dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan. b.

Sistem pengawasan dan pembinaan telah diatur di dalam Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengawasan dan Standart Operasional Prosedur

c.

Auditor khususnya di bidang Pembangunan telah mengikuti sertifikasi Jabatan Auditor.

d.

Auditor khususnya di bidang Pembangunan telah memenuhi kompetensi di bidangnya.

e.

Pelaksanaan

peningkatan

kompetensi

auditor

melalui

diklat

telah

terjadwal


Tuntutan masyarakat terhadap reformasi birokrasi dan terciptanya pemerintahan yang akuntabel, apalagi di bidang Pembangunan terutama dalam pembangunan fisik Proyek.

g.

Perkembangan media informasi mempermudah auditor untuk mengakses aturanaturan baru maupun informasi-informasi yang berkembang di masyarakat.

h.

Tersedianya lembaga Pembina APIP.

i.

Tersedianya

Program

Komputer

Ke-PU-an,

dan

Lab.

Ke-PU-an,

sehingga

membantu dalam Pemeriksaaan Fisik proyek. BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

39

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected] j.

Tuntutan

masyarakat agar

dalam pelaksanaan pembangunan

Proyek fisik

dilakukan sesuai RAB atau Bestek Bidang Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial a. Dalam

melaksanakan

pengawasan

dilaksanakan sesuai dengan jadwal

dan

pembinaan

Bidang

Ekonomi-Kesos

yang direncanakan yang tercantum dalam

Program Kerja Pengawasan Tahunan. b. Sistem pengawasan dan pembinaan telah diatur di dalam Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengawasan dan Standart Operasional Prosedur. c. Auditor khususnya di Bidang Ekonomi-Kesos telah mengikuti

sertifikasi Jabatan

Auditor. d. Auditor khususnya di Bidang Ekonomi-Kesos telah memenuhi kompetensi di bidangnya. e. Pelaksanaan

peningkatan

kompetensi

auditor

melalui

diklat

telah

terjadwal


Tuntutan masyarakat terhadap reformasi birokrasi dan terciptanya pemerintahan yang akuntabel, terutama juga dalam pelayanan dasar yaitu pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan.

g. Perkembangan media informasi mempermudah auditor untuk mengakses aturanaturan baru maupun informasi-informasi yang berkembang di masyarakat. h. Tersedianya lembaga Pembina APIP. i.

Bidang Ekonomi Kesos, terutama pelayanan dasar yaitu pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan, sudah menjadi tujuan Nasional, dimana indicator-indikatornya telah ada dan lengkap

dari tingkat pusat, sehingga menjadi acuan dalam

pengawasan. j.

Tuntutan

masyarakat

agar

pemerintah

memperhatikan

dan

benar-benar

melaksanakan pelayanan dasar yaitu utamanya pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Bidang Pemerintahan a. Dalam

melaksanakan

pengawasan

dan

pembinaan

Bidang

Pemerintahan

dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan. b. Sistem pengawasan dan pembinaan telah diatur di dalam Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengawasan dan Standart Operasional Prosedur. c. Auditor khususnya di Bidang Pemerintahan telah mengikuti sertifikasi Jabatan Auditor. d. Auditor khususnya di Bidang Pemerintahan telah memenuhi kompetensi di bidangnya e. Pelaksanaan peningkatan kompetensi auditor di Bidang Pemerintahan melalui diklat telah terjadwal sesuai dengan kebutuhan. f.

Tuntutan masyarakat terhadap reformasi birokrasi dan terciptanya pemerintahan yang good governance serta clean government.


40


g. Perkembangan media informasi mempermudah auditor untuk mengakses aturanaturan baru

maupun informasi-informasi

yang berkembang di

masyarakat,

terutama di bidang Pemerintahan. h. Tersedianya lembaga Pembina Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). i.

Pada Bidang Pemerintahan, sudah ada tujuan nasional yaitu mewujudkan good governance serta clean government, yang harus di break down sampai ke tingkat daerah.

j.

Tuntutan masyarakat agar tercipta Kepemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).


41


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jombang Berikut adalah permasalahan yang dihadapai oleh Inspektorat Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya: 1)

Jumlah auditor yang tidak sebading dengan jumlah auditan baik untuk bidang keuangan, pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan sosial, dan pemerintahan.

2)

Kompetensi dan kemampuan auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Jombang yang tidak merata

3)

Sikap kurang proaktif dari auditan (obyek pemeriksaaan/obrik)

4)

Meningkatnya pengaduan masyrakat dalam hal: a)

Pelaksanaan pembangunan proyek fisik yang tidak sesuai RAB atau Bestek.

b)

Memberikan pelayanan dasar utamanya pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan, belum sesuai harapan masyarakat.

c) 5)

Disinyalir adanya KKN, terhadap pelaksanaan pemerintahan

Lingkungan yang relatif kurang aman sehingga banyak asset daerah yang hilang.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Jombang periode 2014-2018 telah menyusun visi dan misi Kabupaten Jombang untuk meningkatkan pembangunan di masyarakat Kabupaten Jombang. Visi Kabupaten Jombang periode 2014-2018 adalah Jombang Sejahtera Untuk Semua. Penjabaran dari Visi itu adalah lima Misi yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Beragama; 2. Mewujudkan Layanan Dasar Yang Terjangkau; 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata; 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup; 5. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Dan Bersih. Mengacu pada visi misi yang telah dibuat oleh Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, maka tugas pokok dan fungsi Inspektorat, berkaitan secara langsung di misi pada poin 5 yaitu mewujudkan

Tata Kelola Kepemerintahan yang baik dan bersih. Analisa tentang

hubungan misi Bupati dengan tupoksi Inspektorat bisa dilihat di tabel berikut :


42


3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Inspektorat Kabupaten Jombang sebagai institusi pemerintah daerah berada dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri. Panduan bagi penyelenggaran unit organisasi dibawah Kemendagri tertuang dalam rencana Strategis yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri 2010-2014. Dalam rencana strategis tersebut Kementerian Dalam negeri memiliki visi : Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat partisipatif,

dengan

didukung

sumberdaya

aparatur

yang

profesional

yang dalam

wadah Negara kesatuan Republik indonesia. Adapun untuk misi yang dibuat oleh kementerian dalam negeri adalah: 1. Memperkuat keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis. 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum 3. Memantapkan efektifitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan yang

desentralistik. 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat daerah, antar daerah dan antar kawasan serta kemandiriam daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan 5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Mencermati misi dari kemendagri di atas misi nomor 6 tentang mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa sejalan dengan misi nomor 5 yang dibuat oleh kepala daerah terpilih yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih. Dimana kedua misi ini bersangkutan secara lagsung dengan tugas pokok dan fungsi

dari Inspektorat Kabupaten Jombang. Selain tertuang dalam misi tugas

Inspektorat juga bersinggungan dengan tujuan Kemendagri yaitu : a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah. b. Meningkatkan

akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan

dan

transparansi

dan

kapasitas

dalam SDM

pelaksanaan

aparatur

lingkup

Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. c. Meningkatnya

kualitas

dan

terimplikasikannya

secara

optimal

perencanaan,

agenda strategis, program legislasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian

dan BMN, sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuan lingkup Dalam

Negeri, serta terselenggranya reformasi birokrasi lingkup

Kementerian Dalam Negeri.


44


Tujuan diatas memiliki sasaran yaitu: 1.

Terwujudnya tertib administrasi, pengelolaa keuangan Daerah yang Akuntable dan transparan, serta efisien pemanfaatan APBD

2.

Meningkatnya kinerja pelaksana tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan

di

lingkungan

Kemendagri

serta kinerja

pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan daerah 3.

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kemendagri.

4.

Meningkatnya

transparansi dan

akuntablitas

pengelolaan

keuangan

dan BMN

Kemendagri. 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis Di bagian ini akan direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat Kabupaten Jombang yang mempengaruhi Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan di lingkup Kabupaten Jombang yang akan mempengaruhhi arah kebijakan Inspektorat dalam 5 tahun yang akan mendatang. Isu-isu strategis yang akan ditindak lanjuti adalah sebagai berikut: 1. Masih adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,antara lain : a. Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, sehingga terjadi kerugian daerah. b. Penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Fisik, sehingga terjadi kerugian daerah. c. Penyimpangan dalam pengelolaan asset daerah. 2. Kuantitas dari auditor yang masih kurang dan kaulitas auditor yang tidak merata. 3. Kurang proaktifnya sikap dari Auditan


45

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected] BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Jombang Pada dasarnya visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi dimasa yang akan datang. Bagi sebuah organisasi visi merupakan hal yang krusial untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Adapun visi yang telah dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Jombang adalah : “Terwujudnya

Kepemerintahan

Yang

Baik

Dan

Bersih

Melalui

Pengawasan

Yang Berkualitas” Pemerintahan

yang

bersih

bisa

diartikan

dengan

terwujudnya

kondisi

pemerintahan dimana para aparatur yang terlibat dalam menjalankan pemerintahan menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) .Korupsi merupakan perbuatan pejabat pemerintah yang menggunakan uang pemerintah dengan cara-cara yang tidak legal dan dengan tujuan yang tidak semestinya. Kolusi adalah bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara illegal untuk mendapatkan keuntungan material bagi kepentingan pribadi. Nepotisme adalah pemanfaatan jabatan/wewenang untuk memberii pekerjaan, kesempatan atau penghasilan bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat sehingga menutup kesempatan bagi orang lain. Dengan terlaksananya pemerintahan yang bersih akan menjamin terlaksananya tatakelola pemerintahan yang baik. Dalam bidang Administrasi Negara telah dirumuskan beberapa asas- asas umum pemerintahan sebagai pedoman pelaksana dari suatu aktifitas pemerintahan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN pasal 3 antara lain : 1.

"Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan penyeleggaraan negara.

2.

"Asas

Tertib

Penyelenggaraan

Negara"

adalah asas yang menjadi landasan

keteraturan, keseraslan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenqgara Negara. 3.

"Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4.

"Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

informasi

yang

benar,

jujur,

dan tidak

diskrirninatif

tentang

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 5.

"Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.


46 4

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected] 6.

"Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang beriandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

7.

"Asas Akuntabilitas"; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dari penjelasaan visi maka diperlukan langkah yang lebih strategis

dengan penyusunan misi. Misi

merupakan alasan mendasar eksistensi

organisasi.

Pernyataan misi organisasi pemerintah akan menentukan batas dan maksud pelayanan yang diberikan. Perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi pemerintah mampu menghasilkan pelayanan yang optimal dan berkualitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan. Misi yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan efektifitas; kualitas dan kuantitas pengawasan; 2. Membentuk aparat pengawasan yang profesional; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Jombang Tujuan

merupakan

penjabaran

atau

implementasi

dari

pernyataan

Misi

Inspektorat Kabupaten Jombang yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Inspektorat Kabupaten Jombang, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih

spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Jombang berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang di atas adalah sebagai berikut : 1. Misi yang Pertama : Meningkatkan Efektifitas; Kualitas dan Kuantitas Pengawasan, pernyataan misi ini memiliki tujuan yaitu : a. Meningkatkan mutu / kualitas hasil pengawasan; b. Meningkatkan sasaran/jumlah auditee yang diperiksa; c. Memilih sampling auditee yang lebih cermat dan akurat. 2. Misi yang kedua : Membentuk Aparat pengawasan yang profesional, pernyataan misi ini memiliki tujuan yaitu: a. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM pengawasan; b. Meningkatkan kemampuan dan keahlian teknis SDM pengawasan; c. Meningkatkan jumlah pejabat fungsional auditor yang bersertifikasi dengan kemampuan yang merata antar bidang.


47

4 8

Inspektorat Kabupaten Jombang Jl. Gatot Subroto 169 Telp. 0321-861424 e-mail: [email protected] 3. Misi yang ketiga : Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan, pernyataan misi ini memiliki tujuan yaitu : a. Meningkatkan prasarana pendukung pengawasan, antara lain: rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Inspektorat ; b. Meningkatkan sarana pendukung pengawasan, antara lain: a) pengadaan alat-alat laboratorium fisik proyek; b) pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional pendukung pengawasan; c) dan lain-lain.


48


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Program Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. 5.2 Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 5.3 Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau

tujuan yang

telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan, juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

No 1

Program/Kegiatan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. 1.

2

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

2. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 4. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya 5. Tindak lanjut hasil temuan Pengawasan 6. Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

52


No 3 4

5

Program/Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

3.

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

4.

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

5.

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.

6

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu.

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 1.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

2.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

4.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

53


BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Matrik 5 (lima) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam Bab V, maka indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang yang mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 dapat dipaparkan dengan penjelasan sebagai berikut : Tabel.6.1 Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Jombang Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Indikator

Meningkatnya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan/ aset daerah ; Pembangunan Proyek fisik ; serta disiplin kepegawaian, sesuai sesuai peraturan yang berlaku.

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Tiap Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4.400

4.365

4.320

4.275

4.235

4.190

4.190

22 Org Auditor

25 Org Auditor

29 Org Auditor

33 Org Auditor

38 Org Auditor

42 Org Auditor

42 Org Auditor

(Menurunnya bobot dan jumlah temuan)

Bertambahnya jumlah Pejabat Fungsional Auditor yang jenjang kariernya meningkat berdasar sertifikasi Keahlian. .

BAB VI. INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

54

Kinerja Pelayanan SKPD TABEL 2. 9 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT 2009-2013

target NO

Indikator

target SPM

target IKK

target lainnya

realisasi

rasio capaian pada tahun

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

ke-1

ke-2

ke-3

ke-4

ke-5

204

406

608

808

1,008

203

404

604

800

810

100%

100%

99%

99%

80%

68

145

230

290

360

68

145

224

280

297

100%

100%

97%

97%

83%

100%

100%

100%

1

Terlaksananya pemeriksaan Reguler dan Review Laporan Keuangan Daerah.

2

Terselesaikannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap kasus pengaduan masyarakat.

3

Terlaksananya Pengawasan/ Pemeriksaan terhadap dana BOS SDN.

0

0

538

1,076

1,614

0

0

538

1,076

1,611

4

Terlaksananya Pengawasan terhadap APBD Desa.

302

604

906

1,208

1,510

302

604

906

1208

0

100%

100%

100%

100%

5

Terlaksananya Tindak Lanjut Temuan hasil Pemeriksan BPK; Inspektorat Propinsi. Inspektorat Kabupaten.

2

4

6

8

10

2

4

6

8

8

100%

100%

100%

100%

80%

1

2

3

4

5

1

2

3

4

4

100%

100%

100%

100%

80%

6

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwasda) dalam rangka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) untuk mewujudkan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif.

0%



2.3

34

2

4

6

8

10

2

4

6

8

8

100%

100%

100%

100%

80%

8

Terlaksananya kegiatan Sertifikasi Penjenjangan PFA ; dan pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK).

3

6

11

16

22

3

6

11

16

18

100%

100%

100%

100%

82%

9

Tersusunnya Kebijakan dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%



7

Terlaksananya workshop, PKS, dan Diskusi hasil pengawasan, serta expose (paparan) hasil pemeriksaan untuk 36 personil pengawas agar meningkat keahliannya.

35

Uraian

Anggaran 1

1

2

2

3

Rasio antara realisasi dan anggran tahun ke

Realisasi anggaran pada tahun 4

5

Program 364,411,500 466,154,500 567,363,600 Pelayanan 367,278,000 553,768,701 Administrasi Perkantoran

Program 188,200,000 Peningkatan 354,373,090 195,900,000 Sarana dan Prasarana 207,479,000 Aparatur

1

2

3

357,876,555 341,476,072

1,611,650,000

543,093,695

5

1

3

4

98% 97%

351,383,400 188,168,450

2

94%

454,784,289

192,794,600 200,487,001

4

97%

5

Anggaran

Realisasi

12% 98%

100 98

Rata-rata pertumbuhan

17%

108% 99%

27%



No

36

4

5

6

7

Program peningkata n disiplin aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program peningkatan profesionalis m e tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program penataan dan penyempurnaa n kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

6,250,000

5,375,000

5,625,000

5,750,000

8,750,000

5,375,000

5,375,000

5,625,000

5,750,000

100%

86% 100%

6,284,000

1,864,000

583,744,500

660,995,000

175,558,000

118,288,000

5,198,000

-

1,139,975,000

391,797,500

-

1,218,375,000 1,384,862,500

447,784,200

-

216,845,100

-

6,255,000

1,861,500

582,695,500

660,945,000

153,891,000

116,088,00

5,198,000

-

100%

100%

1,122,875,000

1,150,085,500

100%

100%

377,198,000

399,713,000

88%

98%

-

-

100%

11% 2% 100%

-85%

-85%

98%

94%

27%

29%

96%

89%

40%

69%



3

37

Tujuan

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Kondisi Awal

Misi -5. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintah an yang Baik dan Bersih

Menciptakan Tata Kelola Penyelenggaran Pemerintahan yang Profesional

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih

1. Meningkatkan Pengawasab Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 2. Pemerintah Meningkatkan Daerah. Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan . Aparatur Pemeriksaan

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

1. Bobot dan Jumlah Temuan

1. Pejabat Fungsional Auditor yang jenjang kariernya meningkat berdasar sertifikasi keahlian.

4.400 Temuan

Kondisi Akhir

Bidang Urusan

SKPD Penanggung Jawab

Otonomi 4.190 Temuan Daerah

INSPEKTORAT

Otonomi Daerah

INSPEKTORAT

22 Orang Auditor 42 Orang Auditor



Misi

43

Tujuan Terwujudkannya pengawasan yang berkualitas dan lebih efektif serta meningkatnya jumlah pengawasan yang dilakukan.

Sasaran

Indikator

Strategi

Kebijakan

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Terlaksananya pengawasan internal secara Melaksanakan pengawasan internal melaksanakan pengawasan internal pelaksanaan kebijakan Kepala berkala secara berkala (pemeriksaan secara berkala (pemeriksaan Daerah reguler) reguler) Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Melakukan tindak lanjut dari pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Menindaklanjuti kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Terlaksananya pengendalian manajemen Kebijakan KDH, berupa terselesaikannya LHP Pemeriksaan BOS SDN/swasta ; Dan LHP PNPM perdesaan/perkotaan

Melakukan pengendalian Pengendalian manajemen manajemen pelaksanaan kebijakan pelakasnaan kebijakan KDH KDH

Tertanganinya kasus pada wilayah Melakukan tindak lanjut atas kasus pemerintahan di bawahnya, berupa pada wilayah pemerintahan terselesaikannya LHP Pemeriksaan Khusus dibawahnya APB-Desa.

Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya (APBDesa)

Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Melakukan tindak lanjut atas hasil temuan pengawasan

Menindaklanjuti hasil temuan pengawasan

Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Melakukan koordinasi yang lebih komprehensif


BAB IV VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Jombang

49

Peningkatan profesionalisme auditor dan aparatur pengawasan

Terlaksananya pelatihan tenaga pemeriksa Mengadakan pelatihan yang dan aparatur pengawasan ditujukan untuk tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pelaksanaan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Terlaksananya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Mengadakan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Pelaksanaan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian kinerja

Terwujudnya sarana dan prasarana yang handal untuk mendukung efektifitas pengawasan

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

Menyediakan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Jasa Administrasi Perkantoran

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang handal

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya Rehabilitasi berat gedung kantor

Rehabilitasi gedung kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor

Menyediakan sarana dan prasarana Penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor gedung kantor

Meningkatnya nilai guna gedung kantor/bangunan pendukungnya

Perawatan rutin/berkala gedung kantor/bangunan pendukungnya

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/bangunan pendukungnya

Meningkatnya nilai guna sarana dan prasarana gedung kantor

Merawat secara rutin /berkala sarana dan prasarana gedung kantor

Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana gedung kantor

Meningkatnya nilai guna kendaraan dinas/kendaraan operasional

Perawatan secara rutin/ berkala kendaraan dinas/kendaraan operasional

Pemeliharaan kendaraan operasional

Terpenuhinya Pakaian khusus harihari tertentu (olah raga) 5 0

Menyediakan pakaian khusus harihari tertentu

Penyediaan pakaian khusus harihari tertentu

rutin/berkala dinas/kendaraan

50

Peningkatan Disiplin Aparatur



Terwujudnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Menyusun rencana strategis SKPD

Penyusunan rencana strategis SKPD

Tersusunnya rencana kerja SKPD

Menyusun rencana kerja SKPD

Penyusunan rencana kerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

Menyusun laporan capaian kinerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Tersusunnya laporan keuangan SKPD

Menyusun laporan keuangan SKPD

Penyusunan laporan keuangan SKPD



Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Tersusunnya rencana strategis SKPD Keuangan SKPD

51



STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG

INSPEKTUR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

SEKRETARIS

Sub. Bag. Administrasi dan Umum

IRBAN BIDANG PEMERINTAHAN

IRBAN BIDANG KEUANGAN

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Jombang Sumber: Inspektorat Kabupaten Jombang, 2014

Sub. Bag. Perencanaan

IRBAN BIDANG EKONOMI & KESRA

Sub.Bag. Evaluasi dan Pelaporan

IRBAN BIDANG PEMBANGUNAN

10

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum... 3

Recommend Documents