DAFTAR ISI DAFTAR ISI... I KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ...........................................................................................

I

KATA PENGANTAR ...................................................................................

II

BAB I.

PENDAHULUAN ......................................................................

1

1.1. Latar Belakang...................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ...............................................................

3

1.3. Maksud dan Tujuan ...........................................................

5

1.4. Sistematika........................................................................

6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN ........................................................

7

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisas ................................

7

2.2. Sumber Daya....................................................................

19

2.3. Kinerja Pelayanan .............................................................

22

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..............

29

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

34

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .......................................................................

34

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..............................................

39

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

41

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis ...............................................

42

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

BAB V.

KEBIJAKAN .............................................................................

48

4.1. Visi dan Misi .....................................................................

48

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ...............................

53

4.3. Strategi dan Kebijakan ......................................................

57

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..........................................................................

71

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.............................................

98

BAB VII. PENUTUP ...............................................................................

99

Review Renstra Bapemas Prov. Jatim 2014 – 2019

I

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang RPJMD Jawa Timur Tahun 2014-2019 menjelaskan bahwa adalah Jawa Timur Lebih Sejahtera,

visi pembangunan daerah

Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak, sedangkan Misi Pembangunan di Jawa Timur adalah Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik.

Berlandaskan visi dan misi

tersebut maka pembangunan Daerah di Jawa Timur dilaksanakan dengan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada

rakyat(people

centered

development)

yang

inklusif

dan

mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth) dan pengarusutamaan gender.

Untuk mewujudkannya

maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui

pengembangan

reformasi

birokrasi

sehingga

mampu

memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja

ekonomi

untuk

memacu

pertumbuhan

ekonomi

bagi

kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia. Pemberdayaan

masyarakat

merupakan

upaya

untuk

memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat

sebagai sumber daya

pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah

Renstra Bapemas Prov. Jatim 2014 – 2019

1

Provinsi

Jawa

Timur

yang

memiliki

tugas

pokok

dan

fungsi

sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010, merupakan

leading

sektor

program/kegiatan

masyarakat yang memiliki peran

pemberdayaan

strategis dalam mewujudkan

keberdayaan dan kemandirian masyarakat Jawa Timur sehingga mendorong

untuk

turut

serta

mempercepat

upaya

penurunan

kemiskinan di Jawa Timur. Dalam rangka menjabarkan arahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 ke dalam rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu disusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Dokumen

Renstra

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Provinsi Jawa Timur merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. merupakan

rencana

Pemberdayaan

pembangunan

Masyarakat

Provinsi

jangka Jawa

Renstra ini

menengah

Timur

yang

Badan didalam

pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan

seluruh

program

dan

kegiatan

yang

senantiasa

berorientasi pada hasil (oriented result)yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2019. Renstra Bapemas Prov. Jatim 2014 – 2019

2

Proses

penyusunan

Renstra

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. Tahapan penyusunan renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kab./Kota, perumusan isu strategis, perumusan visi-misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatanberikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. 1.2. Landasan Hukum a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintahan Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Renstra Bapemas Prov. Jatim 2014 – 2019

3

c.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025; e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; f.

PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

Provinsi

(Lembaran

dan

Pemerintahan

Negara Tahun

2007

Daerah

Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); i.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

j.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; l.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013

Tentang

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Kesejahteraan

Keluarga ; m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomr 1, Seri E); Renstra Bapemas Prov. Jatim 2014 – 2019

4

n. Peraturan Daerah ProvinsiJawaTimurNomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi JawaTimur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D) sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010; o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025; p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 -2019; q. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi JawaTimur;

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dimaksudkan agar dapat memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan tetap berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 adalah untuk (1) menjabarkan arahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 ke dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah/Instansional; (2) menjabarkan visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional; (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; (4) memberikan gambaran Kinerja pelayanan SKPD, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang SKPD dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat


5

digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. 1.4. Sistimatika Penulisan BAB I.

BAB II.

BAB III.

BAB IV.

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika

GAMBARAN PELAYANAN 2.1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2.

Sumber Daya

2.3.

Kinerja Pelayanan

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3.

Telaahan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4.

Penentuan Isu-Isu Strategis

K/L

dan

Renstra

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

Visi dan Misi

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3.

Strategi dan Kebijakan

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII.

PENUTUP


6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Badan mempunyai

Pemberdayaan

tugas

Masyarakat

melaksanakan

Provinsi

penyusunan

dan

Jawa

Timur

pelaksanaan

kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam

melaksanakan

PemberdayaanMasyarakat

Provinsi

tugas Jawa

tersebut

Timur

Badan

menyelenggarakan

fungsi : (1)

Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat;

(2)

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

(3)

Pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

sesuai

dengan

lingkup

tugasnya; (4)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi

Jawa Timur meliputi : Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pelatihan, Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Kelompok Jabatan Fungsional.


7

1. Sekretariat. Sekretaris mempunyai Tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai Fungsi: a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Pengelolaan administrasi keuangan; d. Pengelolaan administrasi perlengkapan; e. Pengelolaan urusan rumah tangga; f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; i.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

j.

Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Susunan OrganisasiSekretariat terdiri dari : (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Sub Bagian Penyusunan Program; (3) Sub bagian Keuangan.

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat-surat, pengadaan naskah-naskah dinas, kearsipan Dinas; b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan; c. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat; d. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan

formasi,

pengusulan

dalam

jabatan,

usulan

pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai,


8

tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya; e. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan

perawatan

penghapusan

peralatan aset

kantor, serta

pengamanan, menyusun

usulan laporan

pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai Tugas : a. Menghimpun

data

dan

menyiapkan

bahan

koordinasi

penyusunan program; b. Melakukan pengelolaan data; c. Melakukan perencanaan program; d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran; f. Melakukan monitoring dan evaluasi; g. Melakukan penyusunan laporan; h. Melakukan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai; b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; c. Menyusun

laporan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

pengelolaan keuangan; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Dan Pelatihan.


9

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pelatihan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan dan pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut

Bidang

Pemberdayaan

Kelembagaan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan

koordinasi

pengembangan

dan

kelembagaan

fasilitasi

kegiatan

masyarakat

dan

penataan pelatihan

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); b. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kelembagaan dan pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); c. Peningkatan pelatihan

kerjasama peningkatan

penanggulangan

pengembangan sumber

kemiskinan,

kelembagaan

daya

pemberdayaan

manusia

dan dan

kesejahteraan

keluarga dan pemberdayaan perempuan; d. Pelaksanaan

koordinasi,

fasilitasi,

pembinaan,

supervisi,

monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan profil desa/kelurahan dan sistim manajemen pembangunan partisipatif; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Pelatihan terdiri dari: (1). Sub Bidang Penguatan Kelembagaan; (2). Sub Bidang Pelatihan Pemberdayaan. (1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan daerah dalam rangka penguatan kelembagaan; b. Menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penguatan kelembagaan;


10

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, peningkatan

peran

masyarakat

dalam

penataan

dan

pendayagunaan ruang kawasan perdesaan; d. Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama pengembangan kelembagaan dan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan; e. Menyiapkan

bahan

koordinasi,

fasilitasi,

pembinaan,

supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan profil desa/kelurahan dan sistim manajemen pembangunan partisipatif; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pelatihan Pemberdayaan mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan perumusan penetapan pedoman teknis dan

fasilitasi

pelaksanaan

pelatihan

pemberdayaan

masyarakat; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan

pelatihan

masyarakat

dalam

rangka

pengembangan keswadayaan dan kemandirian; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

3. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat mempunyai tugas

merencanakan,

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga keuangan desa. Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut

Bidang

Pengembangan

Perekonomian Masyarakat mempunyai fungsi : Renstra Bapemas Prov. Jatim 2014 – 2019

11

a. Pelaksanaan

penyusunan

pedoman

fasilitasi pengembangan

perekonomian masyarakat; b. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan desa; c. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat terdiri dari : (1). Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat; (2). Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. (1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; b. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan permodalan usaha ekonomi masyarakat; c. Menyiapkan

bahan

fasilitasi

pengembangan

produksi,

pemasaran dan promosi hasil usaha masyarakat; d. Melaksanakan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pengembangan usaha ekonomi masyarakat; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Sub Bidang Pengembagan Lembaga Keuangan Mikro mempunyai Tugas : a. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan desa; b. Menyiapkan

bahan

pembinaan

dan

supervisi

pengembangan jaringan lembaga keuangan desa; c. Melakukan

pemantauan,

monitoring

dan

evaluasi

pengembangan lembaga keuangan desa;


12

d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Sosial Budaya Dan Partisipasi Masyarakat. Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas

merencanakan,

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan,

supervisi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan keswadayaan masyarakat

melalui

peningkatan

partisipasi

masyarakat

serta

pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan

koordinasi

dan

fasilitasi

kegiatan

penguatan

kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat ; b. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan

kelembagaan dan partisipasi

masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;

c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari : (1)

Sub Bidang Pemandirian Sosial Budaya Masyarakat;

(2) Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat. (1) Sub Bidang Pemandirian Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan adat dan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat; b. Menyiapkan

bahan

penetapan

pedoman

teknis

pemberdayaan adat dan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat;


13

c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat; d. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan lembaga adat dan sosial budaya masyarakat; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Sub

Bidang

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

mempunyai tugas : a. Menyiapkan

bahan

penyusunan

kebijakan

peningkatan

partisipasi Masyarakat; b. Menyiapkan bahan penetapan pedoman teknis peningkatan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat; c. Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

fasilitasi,

kegiatan

lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan peningkatan partisipasi masyarakat; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Sumberdaya Daya Alam (SDA) Dan Teknologi Tepat Guna (TTG). Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan penetapan pedoman, teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi : a. Pelaksanaaan pedoman dan fasilitasi pengembangan

Sumber

Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; Renstra Bapemas Prov. Jatim 2014 – 2019

14

b. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Pelaksanaan

fasilitasi

pengembangan

dan

pendayagunaan

sumberdaya alam; d. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan tentang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. e. Melakukan tugas – tugas lain yang dilakukan oleh Kepala Badan.

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari : (1). Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam ; (2). Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. (1) Sub

Bidang

Pendayagunaan

Sumber

Daya

Alam

mempunyai tugas : a. Menyiapkan

bahan

penyusunan

pedoman

teknis

dan

fasilitasi pengembangan Sumber Daya Alam pedesaan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi prasarana dan sarana

pedesaan

serta

pemeliharaan

air

bersih

dan

penyehatan lingkungan pedesaan; d. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih

dan

penyehatan lingkungan pedesaan; e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Sub

Bidang

Pemanfaatan

Teknologi

Tepat

Guna

mempunyai tugas:


15

a. Menyiapkan

bahan

penyusunan

pedoman

teknis

dan

fasilitasi pengembangan Teknologi Tepat Guna ; b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, identifikasi dalam rangka pemetaan dan pengkajian kebutuhan teknologi tepat guna ; c. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan supervisi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan; d. Menyiapkan bahan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Teknologi Tepat Guna, serta kerjasama teknologi pedesaan; e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 6. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok melaksanakan

Jabatan sebagian

Fungsional tugas

teknis

mempunyai Badan

tugas

Pemberdayaan

Masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan

Peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (i), dipimpin oleh pejabat Fungsional senior.Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. Pejabat fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan fungsional yang telah ada di Badan

Pemberdayaan Masyarakat adalah Fungsional kearsipan. Selengkapnya

bagan

struktur

organisasi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 dan


16

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, sebagaimana disajikan dalam Bagan 2.1. Tata laksana organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada standart pelayanan publik dan standart operasional prosedur masing masing bidang pelayanan. Standar Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam

rangka

meningkatkan

kepercayaan

masyarakat

kepada

pemerintah, dengan memberikan pelayanan yang dapat memenuhi harapan masyarakat. Peningkatan Pelayanan Publik terus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel.


17

Bagan 2.1. Struktur organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATPROVINSI JAWA TIMUR

pisrA


18

2.2. Sumber Daya 1.

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur didukung sumber daya manusia sejumlah 96 orang PNS terdiri dari 68 orang laki-laki dan 28 perempuan. Mayoritas PNS beragama Islam yaitu sebesar 96 % sedangkan 4 % beragama kristen protestan. Berdasarkan tingkat pendidikan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur memiliki SDM yang cukup baik, sebesar 61 % PNS atau 59 orang PNS berpendidikan sarjana dan pasca sarjana sedangkan 39 % PNS atau 37 orang PNS berpendidikan SLTA dan Diploma, dengan golongan kepangkatan 83 % atau 80 orang PNS gol III/a s/d IV/d sedangkan 17 % atau 16 orang PNS menduduki golongan kepangkatan II/a s/d II/d. Sampai dengan akhir tahun 2013, berdasarkan golongan umur PNS, terdapat 60 orang PNS yang masih dalam rentang usia 30 s/d 49 tahun, sedangkan 36 orang PNS memasuki usia lebih dari 49 tahun (50 – 56 tahun), sehingga apabila usia PNS normatif sampai dengan 58 tahun, dengan asumsi tidak ada penambahan pegawai, maka 2 s/d 8 tahun kedepan secara bertahap, jumlah PNS pada instansi ini akan berkurang sebanyak 36 orang.

Berdasarkan perhitungan

jumlah kebutuhan PNS Provinsi Jawa Timur, kondisi ideal untuk melaksanakan

pekerjaan

sesuai

dengan

Tugas

Pokok

dan

Fungsinya adalah sebesar 117 Pegawai, sehingga diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, selengkapnya data pegawai sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.


19

Tabel 2.1. Data Sumber Daya Manusia Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (Kondisi per Desember Tahun 2013) NO.

URAIAN

JUMLAH LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH SELURUHNYA

1.

Jumlah Pegawai PNS

68

28

96

2.

Tingkat Pendidikan PNS

68

28

96

-

-

-

-

-

-

28

4

32

-

1

1

a.

SD

b. SLTP c.

SLTA

d. Diploma -2 (D-2) e.

Diploma -3 (D-30

f.

Sarjana Strata 1 (S-1)

g. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2) h. Doktor (S-3) 3.

Golongan Kepangkatan PNS

15

4

19

-

-

-

28

96

-

-

-

I/b

-

-

-

I/c

-

-

-

I/d

-

-

-

b. II/a

3

-

3

II/b

7

-

7

II/c

1

-

1

II/d

5

-

5

III/a

7

2

9

III/b

12

9

21

III/c

9

4

13

III/d

13

10

23

d. IV/a

7

3

10

IV/b

3

-

3

IV/c

-

-

-

IV/d

1

-

1

PNS menurut Agama

68

28

96

a.

66

26

92

Islam

b. Protestan PNS Menurut Golongan Umur a.

< 30 tahun

2

2

4

68

28

96

1

1

2

b. 30 - 39 tahun

10

2

12

c.

40 - 49 tahun

33

13

46

d. 50 - 55 tahun

23

11

34

> 55 tahun

1

1

2

Tipe Pegawai

68

28

96

a.

Pejabat Struktural

13

4

17

b. Fungsional Umum

54

24

78

1

-

1

e. 5.

4 40

68

c.

4.

1 18

I/a

a.

3.

3 22

c.

Fungsional lain


20

2.

Sarana Prasarana Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai.

Jumlah aset sampai dengan akhir

tahun 2013adalah sebanyak 2.187 buah/set atau senilai Rp. 27.492.010.992,-dengan 10 jenis bidang barang yaitu Tanah, Alatalat Besar, Alat-alat Angkut, Alat-alat Bengkel, Alat-alat Kantor dan Rumah

Tangga,

Alat-alat

Studio

dan

Komunikasi,

Alat-alat

Laboratorium, Bangunan Gedung, Buku/Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan.

Berdasarkan aset yang ada,

sejumlah 2.069 buah aset yaitu dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud, sedangkan 128 Aset dalam bentuk Alat-alat angkut, Alat-alat Kantor/Rumah Tangga dan Alatalat Studio/Komunikasi dalam kondisi rusak berat dapat dimanfaatkan.

sehingga tidak

Aset dalam kondisi rusak berat selanjutnya

diusulkan untuk penghapusan.Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) Tahun kedepan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun

pembangunan

perkantoran

antara

serta lain

pengadaan pemeliharaan

sarana

prasarana

dan

renovasi

gedung/ruangan, pembangunan gedung untuk gudang arsip, pengadaan barang inventaris Kantor/Rumah Tangga, Alat Angkutan / Kendaraan dinas, Alat-alat Studio/Komunikasi. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur sebagaimana data Tabel 2.2.


21

Tabel 2.2. Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (Kondisi per Desember 2013) KONDISI NO.

JENIS ASET

JUMLAH

SATUAN

NILAI (Rp.)

RUSAK BERAT

BAIK 1

Tanah

1

Bidang

2

Alat-alat besar

4

Buah/set

3

Alat-alat Angkutan

61

4

Alat-alat Bengkel

2

5

Alat-alat Pertanian

-

6

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

1.910

Buah

7.853.145.847

1.810

100 Diusulkan penghapusan

7

Alat-alat Studio dan Komunikasi

113

Buah

1.037.439.415

113


8

Alat-alat Kedokteran

-

-

-

9

Alat-alat Laboratorium

66.914.460

33

10

Alat-alat Keamanan

-

-

-

11

Bangunan Gedung

9

2.304.203.400

9

12

Monumen

-

-

-

13

Jalan dan Jembatan

-

-

-

14

Bangunan Air

-

-

-

15

Instalasi

-

-

-

16

Jaringan

-

-

-

17

Buku/Perpustakaan

28

Buah/set

71.809.950

28

18

Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

26

Buah/set

164.072.920

26

19

Hewan/Ternak, Tumbuh-tumbuhan

-

-

-

2.187

27.492.010.992

2.069

JUMLAH

33

14.175.000.000

1

271.425.000

4

Buah

1.545.000.000

43

Buah

3.000.000

2

KETERANGAN


-

Buah

Buah

128

Catatan : Alat-alat besar : Genset dan pompa air Alat-alat Laboratorium : Penangkal petir, UPS, Papan Planet Barang bercorak kesenian, kebudayaan : Lukisan, gambar

2.3. Kinerja Pelayanan Capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja sasaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 rata –rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran

daerah.

Capaian

kinerja

indikator

sasaran

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : Renstra Bapemas Prov. Jatim 2014 – 2019

22

(1)

Sasaran Strategis 1, Meningkatnya kelompok usaha ekonomi produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel. dengan indikator

Prosentase

peningkatan

kelompok

usaha

ekonomi

produktif dan lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel. Dalam Pencapaian

sasaran

ini

didukung

oleh

Program

Program

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan target capaian akhir 85% . (2)

Sasaran Strategis 2, Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengembangan TTG, SDA dan sarana prasarana dasar masyarakat dengan indikator : 1. Prosentase peningkatan pusat layanan informasi teknologi di desa/kel. (Wartek dan Posyantek). 2. Prosentase peningkatan desa yang mendapatkan aksesibilitas terhadap pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar. Dalam Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan target capaian akhir 76,6%.

(3)

Sasaran Strategis 3, Terwujudnya peningkatan jumlah desa/kel yang menerapkan manajemen pembangunan yang partisipatif dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dengan indikator : 1. Prosentase peningkatan desa/kel. Yang menerapkan Sistim Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). 2. Prosentase peningkatan komunitas masyarakat pelestari nilai nilai sosial budaya masyarakat. Dalam Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan target capaian akhir 85%.

(4)

Sasaran Strategis 4, Terwujudnya peningkatan jumlah desa/kel. Yang memiliki Klasifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan di Jawa Timur dengan indikator Prosentase peningkatan desa dan kelurahan yang telah memiliki klasifikasi TPD/Kel. Dalam Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan target capaian akhir 95%.

Selengkapnya Pencapaian Kinerja pelayanan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana terinci dalam Tabel 2.3

Pencapaian

Kinerja

Pelayanan

SKPD

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Renstra Bapemas Prov. Jatim 2014 – 2019

23

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur NO (1)

Target Indikator Kinerja sesuai Tugas Target Target Indikator dan Fungsi SKPD SPM IKK Lainnya (2)

(3)

(4)

Target Renstra SKPD Tahun ke1

2

3

Realisasi Capaian Tahun ke-

4

5

2009

2010

2011

2012

Rasio Capaian pada Tahun ke2013

1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1 % Desa/Kel. yang membentuk kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat (UPKu) 2 % Usaha Ekonomi Desa (UED) yang difasilitasi pengembangannya

V

1%

1%

1%

1%

1%

4,2%

2,4%

0,8%

0,8%

0,68%

4,2

2,4

0,8

0,8

0,6

V

18,25% 18,25% 18,25% 18,25%

3,65%

7,30%

14,60%

16,79%

7,30%

2,92%

0,4

0,8

0,92 0,4

0,8

3 % Desa yang membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 4 % Pasar Desa yang dikembangkan 5 % Data RTSM yang tervalidasi untuk bantuan program penanggulangan kemiskinan 6 % desa/kel. yang membentuk Wartek 7 % Kecamatan yang membentuk Posyantek. 8 % RTS direhab dinding/lantai/jamban dan pemanfaat air bersih

V

1,51%

1,51%

1,51%

1,51%

1,51%

4,38%

3,63%

4,38%

0,6%

2,11%

2,9

2,4

2,9

0,4

1,39

V

1,44%

1,44%

1,44%

1,44%

1,44%

0,50%

1,01%

1,15%

1,15%

0,72%

0,4

0,7

0,8

0,8

0,5

V

0%

20 %

20 %

20 %

20 %

0,0%

14,1%

19,84%

18,77%

11,0%

0

0,7

0,99 0,93 0,55

V

0,18%

0,18%

0,18%

0,18%

0,18%

0,05%

0,16%

0,18%

0,01%

0,14%

0,3

0,8

1

0,05

0,8

V

1%

1%

1%

1%

1%

0,0%

0,0%

0,3%

0,0%

1%

0

0

0,3

0

1

V

0,008% 0,008% 0,008% 0,008% 0,008%

0,168%

0,056%

0,143%

0,011%

0,008%

21

7

17,8 13,7

1

9 % RTS yg mengembangkan potensi SDA pendukung

V

0,024% 0,024% 0,024% 0,024% 0,024%

0,011%

0,031%

0,020%

0,011%

0,024% 0,45 1,29 0,83 0,45

1


24

NO (1)

Target Indikator Kinerja sesuai Tugas Target Target Indikator dan Fungsi SKPD SPM IKK Lainnya (2)

(3)

(4)

akses sosial ekonomi masyarakat 10 % desa/kel. Yang menerapkan Sistim Manajemen Partisipatif (SMPP) 11 % desa/kel. yang terfasilitasi komunitas masyarakat pengembang nilai sosial 12 % desa/kel. yang terfasilitasi membentuk komunitas masyarakat pengembang nilai budaya 13 % desa dan kelurahan yang telah melaksanakan pendataan (entry) profil desa dan kelurahan 14 % KPM yang terlatih sesuai Permendagri 7 / 2007


Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

V

1,2%

2,0%

1,2%

1,2%

1,2%

0,9%

0,9%

1,4%

0,4%

0,4%

0,75 0,75 1,16 0,3

0,3

V

2,35%

2,35%

2,35%

2,35%

2,35%

0,19%

1,69%

1,93%

1,03%

2,30%

0,08

0,7

V

0,94%

0,94%

0,94%

0,94%

0,94%

1,98%

2,02%

2,49%

2,45%

0,66%

2,1

2,14

2,6

2,6

0,7

V

5%

5%

5%

5%

28%

133%

2%

8%

30%

86%

26,6

0,4

1,6

6

3,04

V

1%

1%

1%

1%

1%

0,49%

4,57%

0,22%

0,69%

0,66%

0,49

4,5

0,2 0,69 0,66

0,8 0,43 0,97

25

Pencapaian

kinerja

dimaksud

didukung

dengan

Alokasi

Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata capaian realisasi selama tahun 2009-2013 adalah sebesar 95 %. Alokasi anggaran khususnya untuk belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk bantuan kepada masyarakat, pada tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami penurunan, perubahan peraturan terkait dengan dana bantuan kepada masyarakat, mengakibatkan adanya perubahan mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, dengan demikian hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan capaian kinerja beberapa indikator, selain itu juga jumlah personil sumber daya manusia di Bapemas Provinsi Jawa Timur juga mengalami penurunan, Tahun 2010 jumlah pegawai adalah 112 orang, tahun 2011 menjadi 105 orang,menurun pada tahun 2012 menjadi 103 orang dan pada tahun 2013 menjadi 96 orang.

Alokasi dan Realisasi anggaran setiap tahun secara terinci serta

rasio pencapaian realisasi untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai/ gaji dan tunjangan), Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Bantuan Hibah kepada masyarakat dan Bantuan Keuangan) adalah sebagaimana pada Tabel 2.4Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan MasyarakatProvinsi Jawa Timur.

Adapun

pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.5.


26

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan MasyarakatProvinsi Jawa Timur Anggaran pada Tahun ke-

Uraian

1

(1) BELANJA TIDAK LANGSUNG

2

3

Realisasi Anggaran pada Tahun ke4

5

1

2

3

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke4

5

1

2

(2) 5.438.616.000

(3) 6.144.646.000

(4) 6.194.001.313

(5) 6.316.466.000

(6) 7.192.651.000

(7) 4.856.358.530

(8) 5.871.984.870

(9) 5.901.189.602

(10) 5.898.393.674

(11) 6.230.561.093

(12) 0,89

(13) 0,95

4.728.616.000

4.512.641.000

5.050.318.392

5.200.365.000

5.691.153.000

4.271.828.570

4.441.273.430

4.877.724.542

4.895.178.174

5.151.580.193

0,90

710.000.000

1.632.005.000

1.143.682.921

1.116.101.000

1.501.498.000

584.529.960

1.430.711.440

1.023.465.060

1.003.215.500

1.078.980.900

36.765.016.400

51.394.310.000

42.938.160.750

47.693.392.000

47.330.032.000

30.334.584.951

48.246.453.654

40.810.590.674

44.890.830.784

5.239.310.000

5.069.310.000

5.894.660.750

5.931.392.000

6.033.392.000

4.807.889.820

4.851.364.471

5.688.423.709

31.525.706.400

46.325.000.000

37.043.500.000

41.762.000.000

41.296.640.000

25.526.695.131

43.395.089.183

15.499.977.000

17.579.000.000

8.016.000.000

8.564.148.000

8.943.140.000

11.027.620.333

 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

2.969.731.600

10.365.000.000

17.830.260.000

19.624.560.000

18.190.000.000

 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa  Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerinta Desa

11.604.562.600

7.471.000.000

7.089.000.000

8.526.801.000

1.451.435.200

10.910.000.000

4.108.240.000

42.203.632.400

57.538.956.000

46.213.000.000 88.416.632.400

- Gaji dan Tunjangan - Tambahan Penghasilan BELANJA LANGSUNG - Ex Rutin - Pembangunan  Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

JUMLAH BTL dan BL BELANJA TIDAK LANGSUNG (Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan) JUMLAH SELURUHNYA

3

4

(14)

(15)

5

0,95

0,93

(16) 0,96

0,98

0,96

0,94

0,97

0,82

0,87

0,89

0,90

0,93

44.067.465.928

0,82

0,94

0,95

0,94

0,94

5.696.783.350

5.887.140.050

0,92

0,96

0,96

0,96

0,98

35.122.166.965

39.194.047.434

38.180.325.878

0,81

0,94

0,95

0,94

0,94

16.598.891.347

7.541.821.139

8.035.410.675

8.337.735.389

0,71

0,94

0,94

0,94

0,93

2.565.233.944

9.820.074.850

17.164.562.298

18.933.118.029

16.458.297.987

0,86

0,95

0,96

0,96

0,94

9.626.500.000

10.622.957.299

6.977.134.308

6.538.885.720

7.336.689.871

8.980.001.842

0,91

0,93

0,92

0,86

0,93

5.046.491.000

4.537.000.000

1.310.883.555

9.998.988.678

3.876.897.808

4.888.828.859

4.404.290.660

0,90

0,92

0,94

0,97

0,97

49.132.162.063

54.009.858.000

54.522.683.000

35.190.943.481

54.118.438.524

46.711.780.276

50.789.224.458

50.298.027.021

0,83

0,94

0,95

0,94

0,95

42.480.000.000

23.426.500.000

100.000.000

13.151.500.000

44.705.500.000

42.216.000.000

23.247.500.000

100.000.000

13.099.500.000

0,97

0,99

0,99

1

0,99

100.018.956.000

72.558.662.063

54.109.858.000

66.344.154.000

79.896.443.481

96.334.438.524

69.959.280.276

50.889.224.458

63.397.527.021

0,9

0,96

0,97

0,94


27

0,96

Tabel 2.5

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Uraian (1) BELANJA TIDAK LANGSUNG - Gaji dan Tunjangan - Tambahan Penghasilan BELANJA LANGSUNG - Ex Rutin - Pembangunan 

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat



Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa  Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerinta Desa JUMLAH BTL dan BL 

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan) JUMLAH SELURUHNYA

Anggaran pada Tahun ke1

Rata-rata Pertumbuhan

Realisasi Anggaran pada Tahun ke5

2

3

4

5

Anggaran

Realisasi

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) 0,19

(13)

3

(2) 5.438.616.000

(3) 6.144.646.000

(4) 6.194.001.313

(5) 6.316.466.000

(6) 7.192.651.000

4.856.358.530

5.871.984.870

5.901.189.602

5.898.393.674

6.230.561.093

4.728.616.000

4.512.641.000

5.050.318.392

5.200.365.000

5.691.153.000

4.271.828.570

4.441.273.430

4.877.724.542

4.895.178.174

5.151.580.193

0,12

0,21

710.000.000

1.632.005.000

1.143.682.921

1.116.101.000

1.501.498.000

584.529.960

1.430.711.440

1.023.465.060

1.003.215.500

1.078.980.900

0,64

0,85

36.765.016.400

51.394.310.000

42.938.160.750

47.693.392.000

47.330.032.000

30.334.584.951

48.246.453.654

40.810.590.674

44.890.830.784

44.067.465.928

0,27

0,45

5.239.310.000

5.069.310.000

5.894.660.750

5.931.392.000

6.033.392.000

4.807.889.820

4.851.364.471

5.688.423.709

5.696.783.350

5.887.140.050

0,15

0,22

31.525.706.400

46.325.000.000

37.043.500.000

41.762.000.000

41.296.640.000

25.526.695.131

43.395.089.183

35.122.166.965

39.194.047.434

38.180.325.878

0,29

0,50

15.499.977.000

17.579.000.000

8.016.000.000

8.564.148.000

8.943.140.000

11.027.620.333

16.598.891.347

7.541.821.139

8.035.410.675

8.337.735.389

(0,42)

(0,24)

2.969.731.600

10.365.000.000

17.830.260.000

19.624.560.000

18.190.000.000

2.565.233.944

9.820.074.850

17.164.562.298

18.933.118.029

16.458.297.987

4,92

5,42

11.604.562.600

7.471.000.000

7.089.000.000

8.526.801.000

9.626.500.000

10.622.957.299

6.977.134.308

6.538.885.720

7.336.689.871

8.980.001.842

(0,17)

(0,15)

1.451.435.200

10.910.000.000

4.108.240.000

5.046.491.000

4.537.000.000

1.310.883.555

9.998.988.678

3.876.897.808

4.888.828.859

4.404.290.660

2,13

2,36

42.203.632.400

57.538.956.000

49.132.162.063

54.009.858.000

54.522.683.000

35.190.943.481

54.118.438.524

46.711.780.276

50.789.224.458

50.298.027.021

0,26

0,43

46.213.000.000

42.480.000.000

23.426.500.000

100.000.000

13.151.500.000

44.705.500.000

42.216.000.000

23.247.500.000

100.000.000

13.099.500.000

(0,72)

(0,71)

88.416.632.400

100.018.956.000

72.558.662.063

54.109.858.000

66.344.154.000

79.896.443.481

96.334.438.524

69.959.280.276

50.889.224.458

63.397.527.021

(0,25)

(0,21)


4

1

2

0,28

28

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Penyusunan Renstra Bapemas Provinsi Jawa Timur 2009-2014, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga pada penetapan indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur merupakan indikator kinerja mandiri, beberapa indikator kinerja terkait dengan

indikator

kinerja

pada

Direktorat

Jenderal

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri maupun Indikator Kinerja Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota adalah sebagaimana yang tersaji dalam tabel 2.5. Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L. Untuk mengukur apakah proses dan tujuan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik atau tidak maka diperlukan suatu indikator. Adapun indikator pemberdayaan masyarakat tersebut, antara lain:

(a)

masyarakat

mempunyai

kemampuan

menyiapkan

dan

menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat; (b) dapat berjalannya ”bottom up planning’; (c) memampukan dan aktivitas ekonomi;

(d)

kemampuan

menyiapkan

hari

depan

keluarga;

(d)

kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan. Masyarakat yang berdaya akan mampu dan bergairah kuat untuk berpartisipasi

dalam

pembangunan

dan

pembangunan, juga

mampu

menikmati

hasil

mengawasi

jalannya

pembangunan.

Tingkat

pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variable atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator kinerja mulai dari pusat sampai dengan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, sejumlah indikator tertentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi. Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur yang standar dalam melihat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Semuanya tergantung pada

kepentingan,

manfaat,

dan

kesepakatan.

Apalagi

mengukur

keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu keniscayaan.


29

Apabila dikomparasikan dengan sasaran pada renstra kementrian dalam negeri (Ditjen PMD), terdapat beberapa indikator yang sinergi walaupun tidak persis sama dalam perumusan indikatornya.

Demikian

pula apabila dikomparasikan dengan sasaran indikator dari renstra Kab./Kota yang sangat beragam, pola sinergi sudah tampak, hanya perumusan

indikator

sesungguhnya

kinerja

substansi

yang

berbeda,

pemberdayaan

hal

masyarakat

ini

menunjukkan

sudah

menjadi

capaian kinerja. Hal yang berbeda dalam sasaran kinerja dalah adanya perbedaan

nomenklatur

kelembagaan

SKPD

antara

Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota menjadikan capaian kinerja yang berbeda dalam pemberdayaan masyarakat, tugas pokok dan fungsi terkait dengan pemerintahan desa/kelurahan yang menjadi Tugas pokok dan fungsi SKPD Pemberdayaan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kab./Kota tidak menjadi Tugas Pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Hasil komparasi

indikator

kinerja

sasaran

renstra

SKPD

selengkapnya

sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.6. Tabel 2.6 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

1

% Desa/Kel. yang membentuk kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat (UPKu)

144,60%

Target Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kot a (rata-rata) 19 lembaga

2

% Usaha Ekonomi Desa (UED) yang difasilitasi pengembangannya

53,60%

-

3

% Desa yang membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) % Pasar Desa yang dikembangkan

184%

No

4

Indikator Kinerja

Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi

63,00%


7,5%

95 pasar

Sasaran pada Renstra K/L (Tahun 20102013) -

% lembaga keuangan mikro pedesaan /UED SP yang berfungsi (60%)

-

Jumlah Provinsi yang difasilitasi pengembangan dan pengelolaan pasar desa/lokal dan pengembangan informasi pasar melalui Bimtek pengelolaan pasar desa bagi aparat pemerintah desa, pengelola pasar dan BPD serta memberikan stimulan untuk rehabilitasi pasar desa (165 pasar)

30

% Data RTSM yang tervalidasi untuk bantuan program penanggulangan kemiskinan % desa/kel. yang membentuk Wartek % Kecamatan yang membentuk Posyantek. % RTS direhab dinding/lantai/jamban dan pemanfaat air bersih % RTS yg mengembangkan potensi SDA pendukung akses sosial ekonomi masyarakat % desa/kel. Yang menerapkan Sistim Manajemen Partisipatif (SMPP)

79,68%

Target Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kot a (rata-rata) -

76,67%

7,3 %

35,00%

-

104,80%

40 sarpras

-

81,33%

57,59 %

-

67,60%

247 desa

Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang difasilitasi dalam program dan kegiatan masuk desa dan peningkatan sistim perencanaan partisipatif melalui Bimtek, pelatihan, dan monev (33 Provinsi).

11

% desa/kel. yang terfasilitasi komunitas masyarakat pengembang nilai sosial

60,80%

-

Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan, posyandu, pendataan posyandu, peningkatan peran posyandu dalam kesehatan keluaraga, pelaksanaan Bangdesmadu (33 Prov.)

12

% desa/kel. yang terfasilitasi membentuk komunitas masyarakat pengembang nilai budaya

242,00%

-

Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya nusantara melalui pelestarian adat dan budaya nusantara (115 Kab)

13

% desa dan kelurahan yang telah melaksanakan pendataan (entry) profil desa dan kelurahan % KPM yang terlatih sesuai Permendagri 7 / 2007

103,585%

-

Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan ds/kel. (33 prov)

132,83%

-

-

No

5

6 7 8

9

10

14

Indikator Kinerja

Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi

Sasaran pada Renstra K/L (Tahun 20102013) -

Jumlah Posyantekdes yang berfungsi (200 Posyantekdes)

Mencermati hasil analisis gambaran pelayanan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat

Provinsi

Jawa

Timur,

Renstra

K/L

dan

Renstra

Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kab./Kota di Jawa Timur, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur ke depan sebagai berikut : a. Faktor Tantangan Organisasi


31

(1)

Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta;

(2)

Pergeseran

paradigma

dan kebijakan

pembangunan,

yakni

dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa)

terpadu

pada

tahun

1970-an,

bergeser

menjadi

pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan; (3)

Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat

mendorong

pentingnya

dilaksanakan

langkah-

langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu; (4)

Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan

masyarakat

dalam

pengelolaan

kelembagaan

ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya; (5)

Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat

(6)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

b. Faktor Peluang Organisasi (1)

Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan

penanggulangan

kemiskinan

dengan

strategi

pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered partisipasi

development) rakyat

yang

inklusif

(participatory

based

dan

mengedepankan

development)

serta

pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth);


32

(2)

Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat .

(3)

Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;

(4)

Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;


33

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-

isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Berdasarkan aspek kajian Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, capaian yang telah dicapai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur pada target indikator kinerja sasaran dengan rasio rata-rata 2,5 hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan.

Pencapaian target kinerja dimaksud didukung dengan

capaian realisasi alokasi anggaran dengan rata-rata sebesar 95 %, walaupun rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun ke tahun adalah -0,25.Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Bapemas Provinsi Jawa Timur antara lain adalah Keterbatasan alokasi anggaran, lokus sasaran, koordinasiyang belum optimal serta data base yang masih terbatas. Terhadap aspek kajian

Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD

kabupaten/kotaCapaian target indikator kinerja sasaran pada renstra K/L maupun SKPD Kab./Kota terdapat beberapa yang sinergis, tetapi belum dapat dikomparasikan, selengkapnya sebagaimana Tabel 3.1. Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Aspek Kajian /Indikator

Capaian/Kondi si Saat ini

Standar yang Digunakan

(1)

(2)

(3)

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi


Indikator kinerja utama

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL

EKSTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

(DILUAR KEWENANGAN SKPD)

(4)

(5)

SDM Aparatur, Sarana Prasarana,

Nomenklatu r dan Tupoksi

Permasalahan Pelayanan SKPD

(6) Perbedaan nomenklatur kelembagaan

34


Faktor yang Mempengaruhi



(1)

(2) Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

(3) mandiri

(4) Pendanaan,Tupo ksi, kebijakan Program

SDM sejumlah 96 orang PNS terdiri dari 68 orang laki-laki dan 28 perempuan.61 % PNS berpendidikan sarjana dan pasca sarjana sedangkan 39 % PNS berpendidikan SLTA dan Diploma

Indikator kinerja utama mandiri

Penempatan SDM sesuai dengan kapasitas dan Tupoksi

Ketersediaan SDM


INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)


(5)

(6) SKPD antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota, sehingga tugas pokok dan fungsi terkait dengan pemerintahan desa/kel yang menjadi Tugas pokok dan fungsi SKPD Pemberdayaan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kab./Kota tidak menjadi Tugas Pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

yang berbeda dengan K/L (Ditjen Pemberdaya an Masyarakat dan Desa) dan Badan/Dina s/Kantor Pemberdaya an Masyarakat Kab./KOta

Pengisian PNS yang pensiun

Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi perlu peningkatan profesionalisme PNS

35




(1)

(2)

(3)

Ketersediaan sarana prasarana

Jumlah aset 2.187 buah/set (sejumlah 2.069 buah aset yaitu dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud, sedangkan 128 Aset dalam bentuk Alat-alat angkut, Alatalat Kantor/Rumah Tangga dan Alat-alat Studio/Komuni kasi dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)



(4)

(5)

(6)


Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana

Penghapusa n aset yang sudah tidak dapat digunakan.

Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi perlu pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan serta pengadaan barang/aset yang sudah tidak dapat digunakan.

Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD Persentase Desa/Kel. yang membentuk kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat (UPKu)

149,20%


Fasilitasi kegiatan dan pendampingan

Usulan masyarakat, kebijakan daerah kab./kota dan penganggar an

Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi cakupan kelompok UEM ini perlu diperluas untuk memudahkan akses masyarakat dalam permodalan usaha

Persentase Usaha Ekonomi Desa (UED) yang difasilitasi pengembanga nnya

63,81%



Kebijakan Pemerintah pusat, Usulan masy.t dan penganggar an

Penganggaran dan pelaksanaan belum konsisten


36



(1)

(2)

Persentase Desa yang membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

200,00%

Persentase Pasar Desa yang dikembangkan

63,00%

Persentase Data RTSM yang tervalidasi untuk bantuan program penanggulanga n kemiskinan


(3) Indikator kinerja utama mandiri




(4)

(5)

(6)


Kebijakan Pemerintah Daerah Kab./Kota, Usulan lembaga dan penganggar an

Belum terfasilitasinya berbagai lembaga ekonomi yang ada di desa dalam wadah BUMDes



Kebijakan pemerintah, Usulan lembaga dan penganggar an

Penganggaran dan pelaksanaan belum konsisten

63,31%



Eksekusi bantuan oleh SKPD Teknis

Keterbatasan kemampuan dukungan anggaran APBD

Persentase desa/kel. yang membentuk Wartek

76,67%



Usulan masyarakat dan penganggar an

Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi perlu konsistensi penganggaran

Persentase Kecamatan yang membentuk Posyantek.

15,00%



Usulan masyarakat, kebijakan pemerintah dan penganggar an

Kebijakan Pemerintah pusat

1137,00%




Tidak ada permasalahan yang berarti tetapi perlu memperluas cakupan kegiatan

Persentase RTS direhab dinding/ lantai/jamban dan pemanfaat air bersih


37



(1)

(2)






(4)

(5)

(6)



Tidak ada permasalahan yang berarti tetapi perlu pengembangan pendayagunaan SDA yg didukung TTG

Persentase RTS yg mengembangk an potensi SDA pendukung akses sosial ekonomi masyarakat

105,47%

Persentase des/kel. Yang menerapkan Sistem Manajemen Perencanaan Partisipatif (SMPP)

67,60%



Kebijakan pemerintah daerah kab./kota

Keterbatasan pendampingan dan fasilitasi dalam penerapan SMPP

Persentase desa/kel. yang terfasilitasi komunitas masyarakat pengembang nilai sosial

60,80%



Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Perlu koordinasi lintas sektor yang menangani kegiatan sosial

Persentase desa/kel. yang terfasilitasi membentuk komunitas masyarakat pengembang nilai budaya

204,00%



Ketersediaa n data adat dan budaya masyarakat

Tidak ada permasalahan yg berarti tetapi perlu dukungan database rencana pengembangan adat dan budaya di Jatim.

Persentase desa dan kelurahan yang telah melaksanakan pendataan (entry) profil desa dan kelurahan

536,13%



Kebijakan Pemerintah

Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi perlu fasilitasi pemanfaatan data profil ds/kel.


38



(1)

(2)

Persentase KPM yang terlatih sesuai Permendagri 7 / 2007

Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD kabupaten/kota

132,83%

Capaian target indikator kinerja sasaran pada renstra K/L maupun SKPD Kab./Kota terdapat beberapa yang sinergis, tetapi belum dapat dikomparasikan



Indikator kinerja sasaran lain sesuai Tupoksi pada K/L, dan Kab./Kota




(4)

(5)

(6)


Regulasi dan penganggaran

Tidak ada permasalahan yg berarti tetapi perlu terus difasilitasi peningkatan kapasitas KPM dan terakreditasinya pelatihan pemberdayaan masyarakat.

SDM Aparatur, Sarana Prasarana, Pendanaan,Tupo ksi, kebijakan Program

Regulasi, kerangka penganggar an, koordinasi lintas sektor,

Tidak ada Standarisasi Indikator kinerja, Koordinasi belum optimal, target kinerja belum saling mendukung, Nomenklatur yang berbeda menyebabkan tupoksi yang berbeda

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, bahwa visi pembangunan

daerah

adalah

Jawa

Timur

Lebih

Sejahtera,

Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak sedangkan Misi Pembangunan di Jawa Timur adalah Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik,Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke-1 dari 5Misi utama, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, dengan fokus pada tujuan ke -4 yaitu Mempercepat dan Memperluas penanggulangan Kemiskinan, Sasaran ke-1 yaitu Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.


39

Program penanggulangan kemiskinan selama ini mengalami kendala membidik strata sangat miskin secara spesifik dan tepat sasaran, karena ketiadaan basis data mengenai keberadaan mereka (by name & by address). Database Peduduk miskin hasil pendataan BPS yang bias kondisi dilapangan sehingga perlu dilakukan verifikasi. Penanggulangan kemiskinan adalah membantu masyarakat miskin, tidak dapat menggunakan ukuran efisiensi, yang bisa digunakan hanyalah ukuran efektifitas, sehingga dibutuhkan dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu unsur yang patut dipertimbangkan dalam pelayanan SKPD. Kemiskinan merupakan suatu fenomena multidimensi yang tidak hanya

mencakup kebutuhan konsumsi yang berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, akses terhadap air bersih, rasa aman, serta partisipasi dalam kehidupan sosial politik yang oleh BPS diformulasikan dalam 14 indikator kemiskinan, hal tersebut memerlukan dukungan penanganan multisektor, koordinasi dan integrasi data di tingkat pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi hal penting untuk terus ditingkatkan. Pengembangan teknologi yang cukup pesat menjadi salah satu pendorong untuk peningkatan pelayanan SKPD khususnya pada perwujudan program yang mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu mereduksi rumah tangga miskin di Jawa Timur, melaluitiga strategi mengurangi beban

hidup, meningkatkan

pendapatan

dan

penguatan

kelembagaan. Selengkapnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 sebagaimana Tabel 3.2. Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi:Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Faktor

No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih


Penghambat

Pendorong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan 1.

Melanjutkan, meningkatkan, dan menyempurnakan program penanggulangan kemiskinan


Belum optimalnya data base terpadu penanggulangan

Rendahnya koordinasi dan integrasi dan Sinergitas program dan

Sistim Informasi berbasis web

40

yang ditujukan untuk memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin.

kemiskinan yang terintegrasi

data antar kab dan SKPD terkait.

2.

Melanjutkan, meningkatkan, dan menyempurnakan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin.

Penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin (Formulasi dan mekanisme yang tepat sasaran dan aturan)

Regulasi mekanisme pemberian bantuan yang harus menyampaikan usulan kepada pemerintah daerah.

Bantuan kepada masyarakat miskin sangat efektif kermanfaatannya ketika langsung sampai pada individu sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan.

3.

Mengembangkan dan melindungi keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah.

Beragamnya lembaga usaha ekonomi masyarakat di desa dan keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan.

Berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern, menyebabkan berkurangnya peran/fungsi pasar desa dalam memasarkan produk perdesaan, sehingga potensi perdesaan kurang termanfaatkan secara maksimal.

LKM memiliki peran strategis dalam penciptaan stabilitas perekonomian desa, dapat berkembang pesat menjadi salah satu sumber permodalan usaha masyarakat yang murah, mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, utamanya masyarakat miskin. Pasar Bebas yang harus didukung dengan peningkatan usaha yang berdaya saing.

4.

Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yg menetapkan tujuan,mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiski-nan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar sosial.

Keterbatasan Kapasitas SDM penggerak perubahan sosial masyarakat miskin dan Kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa

Belum optimalnya fasilitasi peningkatan kapasitas SDM penggerak perubahan sosial masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa

Adanya UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

3.3. Telaahan Renstra K/L Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)yang sinergis dengan pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah : (1) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa; (2) Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat; (3) Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat; (4) Meningkatnya pengelolaan SDA dan TTG, adapun sasaran yang tidak sinergis adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dikarenakan nomenklatur kelembagaan yang berbeda. Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan


41

pelayanan Bapemas Provinsi Jawa Timur adalah keterbatasan database utamanya terkait dengan pemberdayaan adat dan sosial budaya serta sumberdaya alam yang potensial untuk dikembangkan, termasuk didalamnya kebutuhan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Munculnya regulasi tentang desa yang diinisiasi oleh Kementrian Dalam Negeri, dimana melalui regulasi tersebut, menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat desa, perangkat desa termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi Bapemas Provinsi Jawa Timur untuk

menyiapkan kapasitas masyarakat maupun lembaga

kemasyarakatan di desa dimaksud.

agar mempu menjalankan amanah regulasi

Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya

pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat desa/kel. Serta kemauan masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan Bapemas Provinsi Jawa Timur. Selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya. Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi Keterbatasan fasilitasi terhadap jumlah lembaga kemasyarakatan yang banyak

Kapasitas SDM dan pendanaan

Regulasi dan perencanaan pembangunan partisipatif

2.

Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat

Belum tersedianya Database adat dan sosial budaya

Spesifikasi pemberdayaan adat dan sosbud

Pelestarian Adat dan Sosbud

3.

Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat

Beragamnya usaha ekonomi produktif di masyarakat melalui berbagai program

Koordinasi antar stakeholder

Kemauan berusaha pada masyarakat

No 1.


Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

42

No 4.

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L Meningkatnya pengelolaan SDA dan TTG

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi Data base SDA yang potensial dikembangkan dan kebutuhan TTG masyarakat

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

Koordinasi antar stakeholder

SDA yang belum dikelola dan dimanfaatkan

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Hasil telaah analisis gambaran pelayanan SKPD

dan renstra K/L-

SKPD Kab./Kota, serta permasalahan pelayanan SKPD selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis.

Metode

penentuan isu-isu strategis pelayanan Bapemas Provinsi Jawa Timur telah diawali dengan

antara lain dapat dilakukan dengan cara forum Focussed

Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh unsur bidang, Bapemas Kab./Kota dengan narasumber dari unsur Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Berdasarkan hasil FGD tersebut, teridentifikasi

beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika internasional, dinamika nasional maupun regional/lokal. Isu strategis yang mengemuka antara lain adalah Target MDGs Penanggulangan Kemiskinan, walaupun Jawa Timur telah melampaui target MDGs (penduduk miskin 15,5 % pada tahun 2015), Era Globalisasi/ pasar bebas,ASEAN Economic Community (AEC), Ekonomi hijau atau green economy,Global Warming dan Potensi krisis ekonomi dunia. Isu Strategis dalam lingkup nasional antara lain Jumlah Penduduk Miskin yang masih cukup besar berdasarkan berita resmi statistik, jumlah penduduk miskin nasional per september 2013 adalah sebesar 28.553.930 atau 11,47 %sedangkan di Jatim jumlah penduduk miskin sebesar 12,73 % (4.865.820). Implementasi Undang-Undang Nomor 6

Tahun

2014

tentang Desa,

menjadikan Pemerintah Jawa Timur memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kapasitas

aparatur

Gender,pengintegrasian

Pemerintahan gender

ke

dalam

Desa. siklus

Pengarusutamaan perencanaan

dan

penganggaran di tingkat pusat maupun daerah sehingga dapat mendorong sumberdaya pembangunan yang efektif dan memberikan kesempatan serta kemanfaatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan.

Semakin

terbukanya hubungan antar negara, pasar bebas, AEC menjadi pendorong


43

jawa timur untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha ekonomi masyarakat secara mandiri dan memiliki daya saing baik di tingkat regional,

nasional

maupun

sebagaimana Tabel 3.4.

internasional,selengkapnya

isu

strategis

Selanjutnya terhadap isu strategis dimaksud

ditentukan kriteria penentuan isu strategis dan dilakukan pembobotan sampai dengan diperoleh hasil skoring isu strategis sesuai dengan prioritasnya.

Tabel 3.4. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) No Dinamika Internasional (1) (2) 1 Target MDGs Penanggulangan Kemiskinan

Isu Strategis Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal

(3) Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur terbesar di tingkat nasional

(4) Penduduk Miskin di Jatim masih cukup besar yaitu 12,73 % (4.865.820 )

2

Era Globalisasi/ pasar bebas

Semakin terbukanya hubungan antar negara

Jawa Timur menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif

3

ASEAN Economic Community (AEC)

Instabilitas harga komoditi

Banyaknya lembaga ekonomi mikro yang ada di desa/kel. merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain

4

Ekonomi hijau ataugreen economy

Implementasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Partisipasi dan swadaya masyarakat

5

Global Warming

Pengarusutamaan Gender

Implementasi UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang memadai.

6

Potensi krisis ekonomi dunia

Bencana Alam

7

Lainlain (5)

Kenaikan BBM dan Listrik


44

Penentuan kriteria dan skor kriteria penentuan isu-isu strategis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 54 Tahun 2007, yaitu dengan 6 kriteria serta pembobotan kriteria sebagaimana Tabel 3.5. Tabel 3.5. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis No

Kriteria

Bobot

1

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota

20

2

Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD

10

3

Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik

20

4

Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

10

5

Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

15

6

Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

25 Total

100

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Berdasarkan kriteria dan pembobotan kriteria sebagaimana tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 6, dengan demikian dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.6. Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah.

Nilai rata-rata isu strategis

sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7., menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program. Hal tersebut dikarenakan isu strategis prioritas adalah isu yang menjadi prioritas janji politik yang perlu diwujudkan,memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota dan berdampak terhadap publik. Tabel 3.6. Nilai Skala Kriteria No

Isu Strategis

Nilai Skala Kriteria ke-

1

Target MDGs Penanggulangan Kemiskinan

1 2 20 7

2

Era Globalisasi/ pasar bebas

10 8


Total Skor 5 6 7 10 25 86

3 4 17 7

15 10 8

10 61

45

No

Isu Strategis

Nilai Skala Kriteria ke3 4 15 8

5 6

Total Skor 6 7 10 57

3

ASEAN Economic Community (AEC)

1 2 10 8

4

Ekonomi hijau ataugreen economy

5

5

10 5

5

10 40

5 6

Global Warming Potensi krisis ekonomi dunia

12 7 15 5

15 5 18 5

5 7

10 54 5 55

7

Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur terbesar di tingkat nasional

20 10 15 10 10 25 90

8

Semakin terbukanya hubungan antar negara

5

3

5

10 10 5

38

9 Instabilitas harga komoditi 10 Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 11 Pengarusutamaan Gender

10 5 15 7 7 20 10 10 10 8

20 64 15 73

10 8

20 67

12 Bencana Alam 13 Kenaikan BBM dan Listrik 14 Penduduk Miskin di Jatim masih cukup besar yaitu 12,73 % (4.865.820)

15 6 20 5 7 20 73 15 0 15 8 6 10 54 20 10 18 10 10 25 93

15 Jawa Timur menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif 16 Banyaknya lembaga ekonomi mikro yang ada di desa/kel. merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain 17 Partisipasi dan swadaya masyarakat 18 Implementasi UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang memadai.

15 7

15 6

8

15 10 9

20 76

15 10 18 10 9

20 82

20 10 13 10 6 20 10 15 10 8

20 79 20 83

Tabel 3.7. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis No

Isu Strategis

1

Penduduk Miskin di Jatim masih cukup besar yaitu 12,73 % (4.865.820 )

2

Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur terbesar di tingkat nasional

3

Target MDGs Penanggulangan Kemiskinan


Total Skor 93

rata-rata skor 15,50

90

15,00

86

14,33

46

No 4

Isu Strategis Implementasi UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang memadai. Banyaknya lembaga ekonomi mikro yang ada di desa/kel. merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain

Total Skor 83

rata-rata skor 13,83

82

13,67

79

13,17

76

12,67

73

12,17

73

12,17

67

11,17

64

10,67

61

10,17

57

9,50

55

9,17

54

9,00

16 Kenaikan BBM dan Listrik

54

9,00

17 Ekonomi hijau ataugreen economy

40

6,67

18 Semakin terbukanya hubungan antar negara

38

6,33

5 6

Partisipasi dan swadaya masyarakat

7

Jawa Timur menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif

8

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

9

Bencana Alam

10 Pengarusutamaan Gender 11 Instabilitas harga komoditi 12 Era Globalisasi/ pasar bebas 13 ASEAN Economic Community (AEC) 14 Potensi krisis ekonomi dunia 15 Global Warming

Berdasarkan rata-rata skor yang diperoleh sebagaimana Tabel 3.7. diatas, isu strategis yang memiliki skor tertinggi adalah terkait dengan kemiskinan, yaitu jumlah penduduk miskin dan target MDGs. Isu strategis Implementasi UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang memadai, memperoleh skor pada urutan berikutnya, mengingat isu dimaksud memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota, dimana dengan UU ini terdapat kewajiban penyiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa untuk dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan sekaligus pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.


Banyaknya lembaga ekonomi

47

mikro yang ada di desa/kel. merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain, untuk menghadapi era pasar bebas, sehingga produk dalam negri mampu bersaing dengan produk luar negeri. Partisipasi dan keswadayaan masyarakat menjadi isu strategis yang memerlukan pencermatan dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri.


48

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Dalam upaya menyikapi permasalahan dan isu-isu strategis serta

tantangan

perubahan

dan

perkembangan

yang

terjadi

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan perumusan perwujudan visi Bapemas agar mampu mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana tujuan Pembangunan Daerah 2014 – 2015. Perumusan keterhubungan

perwujudan

antara

visi

permasalahan

dengan

dibuat

pembangunan

analisis

dengan

isu

strategis, untuk yang berkesesuaian perlu dirumuskan perwujudannya, adapun selengkapnya perumusan perwujudan visi dimaksud adalah sebagaimana Tabel 4.1.


49

Tabel. 4.1. Perumusan Perwujudan Visi


50

Tabel 4.2. Perumusan Visi No.

Perwujudan Visi

1.

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

2.

Keberdayaan dan kemandirian usaha ekonomi masyarakat

3.

Terwujudnya keterbukaan akses partisipatif dalam pembangunan

4.

Peningkatan keswadayaan masyarakat

5.

Peningkatan Kapasitas SDM masyarakat

6.

Penguatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan

7.

Tefasilitasinya masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA

Pokok-pokok Visi

Pernyataan Visi

Keberdayaan, kemandirian, partisipasi, keswadayaan, kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan

Terwujudnya Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat desa/kel. Di Jawa Timur

Berdasarkan perwujudan visi, maka diperoleh pernyataan Visi Badan Pemberdayaan MasyarakatProvinsi Jawa Timur lima tahun kedepan

(2014-2019) adalah

“Terwujudnya Keberdayaan dan

Kemandirian Masyarakat Desa/Kelurahan

Di Jawa Timur”.

Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang

mandiri yang mampu memikirkan,

memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan melalui prakarsa, pelaksana dan hasil-hasilnya adalah rakyat itu sendiri.


51

Tabel 4.3. Penyusunan Penjelasan Visi

Visi Terwujudnya Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Desa/Kelurahan di Jawa Timur

Pokok-pokok Visi

Penjelasan Visi

Keberdayaan Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugastugas kehidupannya.

Keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiriyang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.


52

Rumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang diinginkan. Upaya-upaya yang akan dikembangkan, harus memanfaatkan faktor-faktor pendorong dan mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi pada perumusan isu strategis.Jika pernyataan visi menunjukkan keadaan/kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, maka pernyataan misi menunjukkan kerja-kerja/upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Proses perumusanmisi sebagaimana padatabel berikutini : Tabel. 4.4. Perumusan Misi

No.

Visi

Misi

Pokok – Pokok Visi

Terwujudnya Keberdayaan masyarakat Keberdayaan desa/kelurahan di Jawa dan Timur Kemandirian Masyarakat Desa/Kelurahan di Jawa Timur Kemandirian masyarakat desa/kelurahan di Jawa Timur

Meningkatkan kemampuan pendayagunaan dan pemanfaatan SDA-TTG serta pengembangan perekonomian masyarakat Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan

Berdasarkan visi dan perumusan misi tersebut, maka Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, adalah: 1. Meningkatkan kemampuan pendayagunaan dan pemanfaatan SDATTG serta pengembangan perekonomian masyarakat; 2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan; 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,


53

dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi sedangkanSasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur,

spesifik,

mudah

dicapai,

rasional,

untuk

dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah : 1. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat

dan Desa serta

pemberdayaan masyarakat miskin; 2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA untuk pemenuhan kebutuhan sarpras dasar dan pengembangan TTG; 3. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan; 4. Meningkatkan

swadaya

dan

partisipasi

masyarakat

serta

pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial budaya lokal. Adapun Sasaran pembangunan adalah : 1. Meningkatnya kelompok usaha ekonomi Masyarakat , lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin; 2. Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar; 3. Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga kemasyarakatan desa/kel; 4. Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat; Selengkapnya sebagaimana Tabel 4.5.


54

Tabel 4.5 Tujuan dan Sasaran Jan gka Menengah Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur


55


56

4.3.

Strategi dan Kebijakan Strategi

dan

kebijakan

dalam

Rencana

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Strategis

Badan

adalah strategi dan

kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah

tersebut

menunjukkan

bagaimana

cara

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat

Provinsi

Jawa

Timur.

iniselanjutnyamenjadidasarperumusankegiatan

Strategi

bagisetiap program

prioritas RPJMD yang menjaditugasdanfungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Strategi

Pemberdayaan

Masyarakat

berorientasi

pada

peningkatan kemampuan dan kemandirian wong cilik(people centered development),yaitu

pengembangan

kemampuan

sosial

(social

capabilities) terutama pada beberapa indikator kunci yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (livelihoods capabilities), memenuhi kebutuhan dasar (basic needs fulfillment), mengelola aset (assets management), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (access to social capital), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (cope with shocks and stresses). Perumusan strategi mendasar pada berbagai alternatif strategi yang dimungkinkan untuk mencapai indikator sasaran sebagaimana tercantum pada tabel berikut :


57

Tabel 4.6. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Badan Pemberdayaan MasyarakatProvinsi Jawa Timur Peluang : a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada yang inklusif,mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin. b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing; d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;

Tantangan: e. Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance); f. Pergeseranparadigmadankebijakanpembangunan, yaknidaripembangunankepemberdayaan; g. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat; h. Era globalisasi atau pasar bebas; i. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kekuatan : a. Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat b. Peraturan perundang-undangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan c. Pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi)

AlternatifStrategi : a. Pengurangan beban hidup b. Peningkatan pendapatan c. Peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat;

AlternatifStrategi : a. Peningkatan pemanfaatan TTG dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan

Kelemahan: a. Perbedaan nomenklatur kelembagaan SKPD antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota, b. Keterbatasan SDM PNS c. Sarpras yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan. d. Keterbatasan Penganggaran

AlternatifStrategi : a. Peningkatan kapasitas organisasi b. Penguatan kapasitas Lembaga dan SDM

AlternatifStrategi : a. Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta pelestarian niilai-nilai adat dan sosial budaya lokal

Faktor Eksternal

Faktor Internal


kemasyarakatan

58

Mendasarkan hal tersebut diatas, maka strategi yang dilaksanakan adalah: (1)

Pengurangan beban hidup dan peningkatan pendapatan melalui Peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat;

(2)

Peningkatan pemanfaatan TTG dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan;

(3)

Penguatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan SDM;

(4)

Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat

dalam

proses pembangunan serta pelestarian niilai-nilai adat dan sosial budaya lokal. Penentuan strategi untuk pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.6 di bawah ini. Tabel 4.6. Penentuan Strategi


59

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari Renstra 2009 – 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, kebijakan tersebut sebagai berikut : (1)

Mempermudah

akses

Usaha

Ekonomi

Masyarakat

(UEM),

menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin; (2)

Peningkatan

kemampuan

masyarakat

dalam

pemenuhan

kebutuhan sarana prasarana dasar dan peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna; (3)

Penguatan fungsi kapasitas Lembaga

kemasyarakatan

dan

pelatihan SDM dalam pemberdayaan masyarakat; (4)

Peningkatan partisipatif,

pembinaan pengembangan

sistim

manajemen

keswadayaan

perencanaan

masyarakat

dan

pengembangan komunitas masyarakat pelestari nilai-nilai adat serta sosial budaya lokal; Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan adalah sebagaimana Tabel 4.7.


60

Tabel 4.7. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan


61

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan.

Adapun Relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi, misi,

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan Program adalah sebagaimana berikut :


62

Pelaksanaan program Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur didukung oleh kegiatan – kegiatan rutin maupun pembangunan sebagai berikut : (1)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

(2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

(3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur b. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah


63

(4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan a. Penyusunan Dokumen Perencanaan b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran c. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistim Informasi Data (5) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Program ini mendukung kebijakanmempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat

(UEM),

menguatkan

fungsi

lembaga

perekonomian

masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin. Adapun

tujuannya

adalah

untuk

meningkatkan

usaha

ekonomi

masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi Desa dan pemberdayaan masyarakat miskin. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : a. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; b. Pengembangan Pasar Desa; c.

Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro;

d. Pemberdayaan BUMDes; e. Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan; f.

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Kelompok

Program

Pemberdayaan Masyarakat; g. Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (6) Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

dalam

Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA Program ini mendukung kebijakan Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan pengembangan TTG. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :


64

a. Pemanfaatan dan Penerapan TTG Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi; b. Gelar TTG; c.

Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);

d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA; e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan; (7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan

dan

pelatihan

SDM

dalam

pemberdayaan

masyarakatdan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kapasitas SDM melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari : a. Pendataan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan; b. Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan; c.

Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

d. Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM); e. Pengembangan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat; f.

Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin.

(8) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

dalam

Membangun Desa Program ini mendukung kebijakan Peningkatan pembinaan sistim manajemen perencanaan partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan pengembangan komunitas masyarakat pelestari nilainilai adat serta sosial budaya lokal.

Adapun tujuannya adalah untuk

meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Kegiatan yang

dilaksanakan meliputi : a. Fasilitasi penguatan keswadayaan masyarakat;


65

b. Implementasi serta Pendampingan Sistim Menejemen Pembangunan Partisipatif (SMPP); c. Lomba Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Berhasil; d. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; e. Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka kemandirian kehidupan sosial masyarakat; f. Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai

Budaya

Masyarakat; Selengkapnya matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Program, Indikator Kegiatan, Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD, sebagaimana Tabel 5.1. terlampir


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator dan target kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat ProvinsiJawa Timur

yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan

dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1. Tabel 6.1. Indikator Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


88

BAB VII PENUTUP

Review Rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun (2014 - 2019).

Review Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2019,

merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan

pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan

sesuai

perkembangan.

Secara

operasional,

Renstra

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur sebelumnya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR


89

DAFTAR ISI DAFTAR ISI... I KATA PENGANTAR

Recommend Documents